• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan undang
 

Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan undang

on

  • 6,734 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,734
Views on SlideShare
6,734
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
72
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan undang Analisis penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara berdasar kan undang Document Transcript

    • BAB IPENDAHULUANA. Latar Belakang1Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidangTata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padadasarnya sengketa Tata Usaha Negara terjadi karena adanya seseorang atau badan hukum perdata yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapantertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Gugatan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan tersebut haruslahdengan alasan-alasan sesuai yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No 5 Tahun 1986. Secara umumjika kita kaji mengenai Isi atau bagian-bagian dari suatu Putusan, maka hal ini diatur dalam Pasal 109ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu memuat: Kepala putusan harus berbunyi: “ DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.a. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman para pihak yang bersengketa,b. Ringkasan gugatan dan jawaban Tergugat yang jelas,c. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalampersidangan selama sengketa itu diperiksa,d. Alasan hakim yang menjadi dasar putusan,e. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara, danf. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera serta keterangan tentanghadir atau tidak hadirnya para pihak.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negera Jambi Nomor: 01/ G/ TUN/ 2003/ PTUN.JBI secarakeseluruhan sudah memuat semua bagian-bagian isi dari suatu putusan sesuai Pasal 109 ayat (1) diatas.B. Rumusan masalahDari latar belakang diatas dan untuk mempermudah pemahaman mengenai analisis terhadapPutusan sengketa tata usaha negara yang dalam hal ini terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJambi Nomor: 01/ G/ TUN/ 2003/ PTUN JBI di atas, maka kelompok kami akan mencoba menjelaskanatau menguraikannya satu persatu dari hal-hal yang perlu untuk diketahui dan membuktikan apakahmemang keputusan tersebut bisa di pertanggung jawabkan secara hukum?1http://annekasaldianmardhiah.blogspot.com/2012/07/analisis-putusan-pengadilan-tata-usaha.html diaksespada tanggal 19 April 2013
    • BAB IIPEMBAHASANSecara keseluruhan jika kita sudah pada tahap penganalisaan suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negaramaka secara tidak langsung sudah menunjukkan bahwa prosedur sebelumnya sudah terpenuhi, yaitu sepertimengenai syarat-syarat dari suatu surat gugatan terutama syarat formil, yang jika dalam kasus sengketa tatausaha negara pada contoh salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi di atas adalah diajukan olehIr.Sudjarwo (Penggugat), didaftarkan 9 Januari 2003 dengan Register Perkara Nomor : 01/ G/TUN/ 2003/PTUN.JBI . Tidak mungkin suatu sengketa tata usaha negara dapat diperiksa, diadili, dan diputus di PTUN jikatidak lulus dari pemeriksaan awal suatu surat gugatan di Kepaniteraan PTUN, Karena sebelum surat gugatandapat di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara syarat formilnya harus terpenuhi secaralengkap terlebih dahulu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b Jo Pasal 56 UU No.5 Tahun1986. Beberapa hal lain yang perlu kita cermati adalah:A. Kompetensi Mengadili2Kewenangan mengadili terbagi dalam : Kekuasaan Kehakiman atribusi (attribute van recht smacht-smacht)Kewenangan mutlak atau kompetensi absolute sebagai kewenagan badan pengadilan untukmemeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidaka dapat diperiksa pengadilan lain. Kekuasaan Kehakiman Distribusi ( distributie van recht-smacht)Kewenangan nisbi atau kompetensi relatif sebagai kewenagan badan pengadilan untuk memeriksasesuai asas Actor Sequuitur Forum Rei (yang berwenang pengadilan tempat kedudukan tergugat).Kompetensi Absolut3Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa sengketa tatausaha Negara yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara (Pasal 1angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 danPasal 3 Undang-Undang Nomor 5Tahun 1986, kecuali (secara limitatif) keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalamketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 oleh Badanatau Pejabat Tata2Prof. Dr. H. Eko Sugiarto, S.H., C.N., M.Hum. dan Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N. , Hukum Acara PeradilanTata Usaha Negara, Surabaya: Brilian Internasional, 2012), hal.133Ibid, 14 - 15
    • Usaha Negara (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor Tahun 2009) antara orang ataubadan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.Dasar hukum pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan: “Pengadilanbertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usahanegara”.Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilanyang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilanagama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan olehsebuah Mahkamah Konstitusi.”Jadi, dibawah lingkungan peradilan Mahkamah Agung terdapat 4 (empat) lingkunganperadilan (Piramida Peradilan): Lingkungan peradilan umum, Lingkungan peradilan agama, Lingkungan peradilan militer, dan Lingkungan Peradilalan Tata Usaha Negara.Selanjutnya kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negaradilaksanakan oleh:o Pengadilan Tata Usaha Negara;o Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara berpuncak padaMahkamah Agung sebagai pengadilan Negara Tinggi.Ketentuan pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 5 UU Nomor Tahun 1986,menegaskan, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaankehakiman bagi “ rakyat pencari keadilan” (setiap orang baik warga negara Indonesiamaupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada peradilanTata Usaha Negara) terhadap sengketa tata usaha negara.
    • Kompetensi Relatif4Kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kewenagan pengadilan yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat (pasal 54 ayat (1) UU No.5 Tahun1986).Ketentuan pasal 54 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986, menentukan: “Gugatan sengketa tatausaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnyameliputi tempat kedudukan tergugat.”Dalam penjelasannya, ketentuan Pasal 54 ayat (1) menegaskan , bahwa yangdimaksudkan dengan “tempat kedudukan tergugat” adalah tempat kedudukan secaranyata atau tempat kedudukan menurut hukum, namun demikian jika tempat kedudukantergugat berada diluar daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, gugatandapat disampaikan kepada pengadilan tata usaha negara tempat kediaman penggugatuntuk diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan.Demikian pula, apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada diluar negeri,gugatan diajukan kepada pengadilan di Jakarta. Penggugat yang ber ada diluar negeridapat mengajukan gugatannya dengan surat atau menunjuk seseorang yang diberi kuasayang berada di Indonesia.Selanjutnya ketentuan pasal 6 UU no. 9 Tahun 2004 menetukan, tempat kedudukanpengadilan tata usaha negara:1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/Kota dandaerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/Kota.2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudkan di ibukoya provinsi dandaerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.Berkaitan dengan pembentukannya, ketentuan pasal 9 UU no. 5 Tahun 1986 menetukanpengadilan tatat usaha negara dibentuk dengan keputusan presiden dan pasal 10 UU no. 5Tahun 1986 menetukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk dengan undang-undang.Sengketa Tata Usaha Negara pada contoh salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJambi di atas, Penulis sependapat dengan eksepsi Tergugat dan putusan Hakim, karenajenis sengketa tersebut adalah sengketa kepegawaian, sehingga berdasarkan pada Pasal 484Prof. Dr. H. Eko Sugiarto, S.H., C.N., M.Hum. dan Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N. , Hukum Acara PeradilanTata Usaha Negara, Surabaya: Brilian Internasional, 2012), hal.20-21
    • Jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 seharusnya gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Maka Pengadilan Tata Usaha NegaraJambi tidak berwenang memeriksa perkara tersebut.B. Subjek Sengketa5Ketentuan mengenai pencantuman pihak-pihak dalam sengketa tata usaha ini di atur dalam Pasal109 ayat (1) huruf b Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986, bahwa yang harusdicantumkan terkait subjek atau pihak-pihak yang berperkara dalam proses Peradilan Tata UsahaNegara ini adalah Pertama; nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat ataukuasanya. Kedua; nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat.1) PenggugatNama : SudjarwoKewarganegaraan : IndonesiaAlamat : Jalan Imam Bonjol No.28 RT.18 RW.05, KelurahanPematang Kandis, BangkoPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pemda Kabupaten MeranginBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/ TUN/ LBHDB/ II/ 2003 tanggal 4 Februari 2003memberikan kuasa kepada Faidillah Darma SH, Budi Asmara SH, dan Alimin SH, Advokat/Pengacarayang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum “Darma Bakti”.2) Tergugat6Nama Jabatan : Bupati MeranginTempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No.1 BangkoBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 067/SKH/HK&ORG/2003 tanggal 20 Januari 2003 danSurat Kuasa Khusus Nomor: 137/ SKH/HK&ORG/ 2003 tanggal 30 Januari 2003 Jo Nomor : B-78/5Prof. Dr. H. Eko Sugiarto, S.H., C.N., M.Hum. dan Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N. , Hukum Acara PeradilanTata Usaha Negara, Surabaya: Brilian Internasional, 2012), hal.44 (syarat formal)6Ibid, 44 (syarat formal)
    • N.5.14/ G.31/ 2003 tanggal 30 Januari 2003 memberi kuasa kepada Irdam SH, Isnadil SH, Dedie TriHariyadi SH, Asep Dahwan S. SH.C. Objek SengketaObjek yang disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, yaitu suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata.Dalam perkara ini objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan suatu Keputusan TataUsaha Negara yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Merangin No. 335 tahun 2002 tanggal 03Desember 2002 tentang Pemberhentian Penggugat ( Sudjarwo ) dari Jabatan Kepala Dinas Tata KotaKabupaten Merangin (eselon II/b) menjadi Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pariwisata KabupatenMerangin (eselon III/a).Berdasarkan hal tersebut, Maka benarlah bahwa kasus tersebut termasuk kedalam objek sengketatata usaha negara, tepatnya sengketa kepegawaian yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata UsahaNegara Jambi, karena selain merupakan suatu penetapan tertulis yang bersifat individual, konkret, danfinal, juga pihak Penggugat merasa dirugikan oleh keputusan tersebut.D. Posita Dan Petitum7Seperti yang telah diketahui bahwasanya pada penulisan ini Penulis sedang menganalisis sebuahPutusan Tata Usaha Negara. Suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara akan berisikan rangkumansecara keseluruhan dari pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan selama persidangan sesuaiisi/sistematika putusan yang telah ditentukan undang-undang. Walaupun pada dasarnya Posita danPetitum gugatan berawal dari suatu surat gugatan, namun hal itu tidak menghalangi kita untuk dapatmengetahui apa yang menjadi Posita maupun Petitum dari gugatan Penggugat, karena hal tersebuttetap dicantumkan pada suatu Putusan Tata Usaha.Posita atau dasar gugatan berisikan dalil-dalil Penggugat untuk mengajukan gugatan yang diuraikansecara ringkas, sederhana, dan harus jelas atau terang, biasanya berisi tentang kejadian-kejadian atauperistiwa-peristiwa yang merupakan uraian dari duduk perkara suatu sengketa dan berisi fakta hukum7Prof. Dr. H. Eko Sugiarto, S.H., C.N., M.Hum. dan Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N. , Hukum Acara PeradilanTata Usaha Negara , Surabaya: Brilian Internasional, 2012), hal.46 – 48 (Syarat Material)
    • terkait hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Petitum adalah kesimpulangugatan yang berisikan hal-hal yang dituntut oleh Penggugat untuk diputuskan oleh Hakim.Pada sengketa Tata Usaha Negara sesuai contoh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:01/ G/ TUN/ 2003/PTUN.JBI di atas, yang menjadi Posita dan Petitumnya adalah: PositaSecara keseluruhan uraian mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa terkait dudukperkara yang tertuju pada dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilihat dandicermati pada halaman ke-2 dari Putusan TUN tersebut. Bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 53ayat (2) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun1986, bahwa alasan-alasan Penggugat untuk menggugat adalah:a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.Pada contoh salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi di atas, alasan Penggugatmengatakan KTUN tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah karenapenerbitan SK Bupati Merangin Nomor 335 Tahun 2002 tanggal 3 Desember 2002 tersebut adalahbertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2002 yangmerupakan ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 yangmenyebutkan bahwa “ untuk menjamin pembinaan karir yang sehat tidak diperbolehkanperpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi kedalam eselon yang lebih rendah”.b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umumpemerintahan yang baikPada contoh salinan Putusan PTUN di atas, hal ini dapat dilihat atau dibuktikan pada penjabaran“duduk perkara” point ke 16-17, yang menyebutkan bahwa mutasi yang dirasa merugikanPenggugat tersebut dinilai melanggar atau tidak sesuai dengan azas kepatutan kepegawaian yangberlaku umum dan azas larangan berbuat sewenang-wenang. PetitumYang menjadi tuntutan Penggugat untuk diputuskan oleh Hakim terhadap perkara gugatan dalamsengketa tata usaha negara tersebut adalah:a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,b. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Merangin No. 335 Tahun 2002tertanggal 3 Desember 2002 tentang Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala
    • Dinas Tata Kota Kabupaten Merangin yang ditempatkan sebagai Kepala Bagian TataUsaha Dinas Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Kabupaten Merangin,c. Memerintahkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang isinya mencabut SuratKeputusan Bupati Merangin yang disebutkan di atas,d. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang isinya merehabilitasiPenggugat sesuai harkat, martabat dan kedudukannya,e. Menetapkan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tentangpenundaan pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, tetapsah dan berlaku, danf. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara.E. PembuktianPembuktian merupakan pengujian terhadap ada atau tidaknya suatu fakta, dapat berupa faktahukum yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang keberadaannya tergantung dari penerapansuatu peraturan perundang-undangan, dan fakta biasa yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaanyang juga ikut menentukan adanya fakta hukum tertentu (Wiyono, 2007: 148). Fakta-fakta yangdisebutkan di atas akan menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan akhir.Jika mencermati contoh putusan di atas, yang menjadi fakta biasa dalam sengketa Tata UsahaNegara tersebut berdasarkan pada bukti-bukti yang ada diantaranya adalah bahwa kinerja Penggugat(Sujdarwo) ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Kota adalah kurang baik, hal ini dapat dilihatpada halaman ke-34 Putusan tersebut terkait pertimbangan Hakim menyebutkan “ Menimbang, bahwadari semua saksi yang diajukan oleh Tergugat sebanyak 4 (empat) orang kesemuanya menerangkankinerja Penggugat sebagai Kepala Dinas Tata Kota adalah kurang baik”.Sedangkan yang menjadi Fakta hukum dari sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dari adanyafakta biasa di atas diantaranya adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara olehTergugat (Bupati Merangin) berupa Surat Keputusan(SK) Bupati Merangin Nomor 335 Tahun 2002tanggal 3 Desember 2002 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Penggugat (Sudjarwo) dari Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Merangin(eselon II/b) menjadi Kepala Bagian TataUsaha Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya Kabupaten Merangin(eselon III/a).
    • Pada Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenyebutkan “ Hakim menetukan apa yang harus dibutikan, beban pembuktian beserta penilaianpembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkankeyakinan Hakim”. Dengan demikian Hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara memiliki kebebasan atau dapat menentukan sendiri siapa yang harusdibebani pembuktian, serta Hakim tidak tergantung atau terikat pada fakta dan hal yang diajukan olehpara pihak yang bersengketa.Terkait alat bukti, Undang-Undang No 5 Tahun 1986 mengaturnya dalam Pasal 100, yaitu:a. Surat atau tulisanb. Keterangan ahlic. Keterangan saksid. Pengakuan para pihake. Pengetahuan HakimAtas dasar pengaturan terkait alat bukti sebagai pada pasal-pasal di atas, maka pada contohkasus/sengketa di atas menurut pencermatan Penulis alat bukti yang digunakan sebagai pertimbanganHakim dalam menentukan putusan akhir adalah:a. Surat atau tulisan ; Bukti ini dapat diperhatikan dari uraian bukti-bukti surat yang diajukanoleh Penggugat maupun Tergugat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukupatau dengan kata lain surat-surat yang sudah dianggap sah dan dapat dipergunakan diPengadilan.b. Keterangan ahli ; Pada persidangan sengketa tata usaha negara tersebut pihak Penggugattelah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli untuk diperdengarkan kesaksiannya di depanHakim tentang hal yang diketahuinya berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya.c. Keterangan saksi ; Pada persidangan sengketa tata usaha negara tersebut juga diperdengarkanketerangan dari saksi-saksi (saksi fakta) yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat.d. Pengetahuan Hakim ; Dalam hal ini adalah pengetahuan hakim mengenai azas-azas danperaturan-peraturan yang berkaitan dengan pemeriksaan dan penyelesaian suatu sengketa tatausaha negara, misalnya pada sengketa TUN dalam Putusan di atas adalah sehubungan dengan
    • pertimbangan Hakim untuk mencabut Penetapan Ketua Pengadilan TUN Jambi mengenaiPenangguhan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan karenaberdasarkan fakta yang ada bahwa jabatan Dinas Tata Kota merupakan institusi pelayananpublik yang harus terus berjalan dan tidak boleh dibiarkan kosong. Maka disinilah letakpertimbangan Hakim yang sesuai dengan pengetahuannya, yaitu berdasarkan pada azaspenyelenggaraan kepentingan umum dan Pasal 67 ayat (4) huruf b yang menyebutkan bahwa“permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat dikabulkanapabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannyakeputusan tersebut”.Dari penjelasan di atas, maka dengan adanya lebih dari dua alat bukti yang digunakan sebagaipertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara, maka amar/putusan yang ditetapkan ataudiambil oleh Hakim nantinya tidak akan diragukan lagi ketepatan putusannya.F. Diktum / Amar PutusanSetelah semua tahap-tahap pemeriksaan di persidangan dilakukan (pembacaan gugatan olehPenggugat, pembacaan jawaban dari Tergugat, replik, duplik, pengjuan alat-alat bukti, kesimpulan),diman inti dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan mengenai sengketa Tata Usaha Negara ituadalah Pertama, Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugatagar dinyatakan batal atau tidak sah. Kedua, Tergugat mengajukan kesimpulan bahwa KTUN yangtelah dikeluarkan adalah sah (Wiyono, 2007: 123).Kini tibalah saatnya kita pada tahap pembahasan penjatuhan putusan akhir. Diktum atau AmarPutusan adalah apa yang diputuskan secara final oleh pengadilan dan merupakan titik akhir yangterpenting bagi Penggugat atau Tergugat, dengan kata lain Diktum atau amar putusan juga dapatdikatakan jawaban atau tanggapan dari petitum.Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim setelah pemeriksaan sengketa TataUsaha Negara selesai yang mengakhiri sengketa tersebut pada tingkat pengadilan tertentu.Berdasarkan Pasal 97 ayat (7) bentuk Putusan pengadilan dapat berupa8:1. Gugatan ditolak2. Gugatan dikabulkan3. Gugatan tidak diterima4. Gugatan gugur.8Prof. Dr. H. Eko Sugiarto, S.H., C.N., M.Hum. dan Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N. , “Hukum Acara PeradilanTata Usaha Negara” , Surabaya: Brilian Internasional, 2012), hal.99-100 (Putusan Pengadilan)
    • Pada contoh sengketa Tata Usaha Negara dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JambiNomor: 01/ G/ TUN/ 2003/ PTUN.JBI di atas yang menjadi Diktum atau Amar putusan yangdiputuskan dalam Rapat Permusyawaratn Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2003 yaitu,mengadili:1. Menerima Eksepsi Tergugat,2. Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 01/ G/ TUN/2003/ PTUN.JBI. tanggal 24 Januari 2003,3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan, sebesarRp. 427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh rupiah).Dengan diterimanya eksepsi tergugat maka otomatis gugatan Penggugat tidak diterima yaituputusan yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh gugatan yangdiajukan oleh Penggugat dan Diktum putusan tersebut tidak membawa perubahan apa-apa dalamhubungan hukum yang ada antara Penggugat dengan Tergugat, artinya keadaan tetap seperti yangberlaku semula, dimana Penggugat (Sudjarwo) tetap pada posisi jabatannya ketika dikeluarkannyaKeputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dan Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Merangin) tetap berlaku atau sah menurut hukum, yaitu denganadanya Putusan Hakim mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 01/G/ TUN/ 2003/ PTUN.JBI. tanggal 24 Januari 2003 tentang Penundaan Pelaksanaan Lebih LanjutSurat Keputusan tanggal 3 Desember 2002 Nomor 335 Tahun 2002.Menghukum Penggugat (Sudjarwo) untuk membayar biaya perkara menurut Penulis sudah tepat,karena berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa “Pihak yangdikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara”. Lebih lanjut Pasal 111UU No.5 Tahun 1986 mengatur, yang termasuk dalam biaya perkara itu adalah:a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai,b. Biaya saksi, ahli, dan alih bahasa dengan catatan bahwa pihak yang memintapemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebihitu meskipun pihak tersebut dimenangkan, danc. Biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukanbagi pemutusan sengketa atas perintah Hakim Ketua Sidang.Yang perlu ditekankan dalam penjatuhan putusan adalah bahwa Majelis Hakim wajib menjatuhputusan terhadap semua petitum dan dilarang menjatuhkan putusan di luar atau melebihi petitum.
    • Pasal 68 ayat(1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 menyebutkan “Pengadilan memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dengan tiga orang Hakim”. Jika kita cermati, pada contohPutusan sengketa Tata Usaha Negara di atas sudah memenuhi aturan Pasal tersebut, dapat terlihatpada bagian penutup Putusan PTUN, Majelis Hakim yang memutus tersebut adalah M.ArifNurdu’a,SH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selaku Hakim Ketua Majelis, R.BasukiSantoso,SH dan Husban,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota.Pasal 108 ayat(1) dan(2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 mengatur bahwa PutusanPengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan jika hal tersebut tidak terpenuhimaka akan mengakibatkan putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.Jika berpandangan pada pasal tersebut, contoh Putusan sengketa Tata Usaha Negara di atasadalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena putusan tersebut diucapkan dalam sidang yangdinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2003 oleh Majelis Hakim dan dibantuoleh Bowo Winoto, SH sebagai Panitera sidang yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan KuasaTergugat. Kekuatan hukum dari Putusan sengketa Tata Usaha Negara di atas adalah mengikat semuayang berkepentingan untuk menaati dan melaksanakannya, yaitu semua orang dan/atau semua badanhukum, baik badan hukum perdata maupun badan hukum publik, karena Putusan Hakim dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengikuti azas Erga Omnes, yang artinya putusan berlakubagi semua orang.BAB IIIPENUTUPKesimpulanDari uraian analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 01/ G/TUN/ 2003/ PTUN.JBI terkait sengketa Tata Usaha Negara antara Sudjarwo(Penggugat) yang menggugat SuratKeputusan Bupati Merangin No.335 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Bupati Merangin (Tergugat) secarakeseluruhan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari segi isi putusan maupunmaupun sistematika putusan, begitu juga dengan Subjek, Objek, Kompetensi, tenggang waktu mengajukangugatan sudah tepat. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa Putusan Tata Usaha Negara tersebut dapatdipertanggungjawabkan secara hukum.
    • DAFTAR PUSTAKALiteratur Internet :http://annekasaldianmardhiah.blogspot.com/2012/07/analisis-putusan-pengadilan-tata-usaha.html diaksespada tanggal 19 April 2013http://yogalih.wordpress.com diakses pada tanggal 19 April 2013Literatur Buku :Prof. Dr. H. Eko Sugiarto, S.H., C.N., M.Hum. dan Tjondro Tirtamulia, S.H., C.N. 2012. Hukum AcaraPeradilan Tata Usaha Negara. Surabaya: Brilian InternasionalUndang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha NegaraUndang -Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
    • ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERADILAN TATA USAHANEGARA BERDASAR KAN UNDANG-UNDANGDisusun Untuk Memenuhi TugasHukum Acara Peradilan Tata Usaha NegaraOlehYANELS GARSIONE D ( 115010107111103 )VEGA REZALDI ( 115010100111133 )RIFMI RAMDHANI ( 115010107111106 )ADITYA WARDANA ( 115010107111102 )M. AGUNG DHARMAWAN ( 115010107111098 )KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONALUNIVERSITAS BRAWIJAYAFAKULTAS HUKUMMALANG2013