Aspek legal tindakan keperawatan

9,231 views
9,042 views

Published on

^_^

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,231
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
273
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aspek legal tindakan keperawatan

  1. 1. ASPEK LEGAL TINDAKAN KEPERAWATAN I WAYAN MUSTIKA
  2. 2. PENGERTIAN <ul><li>PERAWATAN : SESEORANG YG TELAH MENYELESAIKAN SUATU PROGRAM PEND. KEP YG MEMENUHI SYARAT SERTA BERWENANG DINEGARA YG BERSAKUNGKUTAN U/ MEMBERIKAN PEL. BERTANGGUNG JAWAB U/ MENINGKATKAN KES. PENCEGAHAN & PEL. PASIEN SAKIT </li></ul>
  3. 3. PP NO 23 1996 (PS. 2 AYAT 2) <ul><li>TENTANG TENAGA KESEHATAN , TENAGA KEPERAWATAN ADALAH: PERAWAT DAN BIDAN </li></ul>
  4. 4. MENURUT KONSORSIUM ILMU KESEHATAN (1983 ) <ul><li>KEPERAWATAN ADALAH: MRP SUATU BENTUK PEL. PROFESIONAL YG MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI PEL. KES. YG BERDASARKAN PD ILMU & KIAT KEP., BERBENTUK PEL. BIO-PSIKO-SOSIAL SPRITUAL YG KOMPREHENSIP, DITUJUKAN KPD INDIVIDU, KEL. & MASY BAIK SAKIT MAUPUN SEHAT YG MENCANGKUP SELURUH PROSES KEHIDUPAN MANUSIA </li></ul>
  5. 5. INTI KEPERAWATAN <ul><li>SEBAGAI ILMU (HUSIN, 1999) MENIMAL MEMILIKI PENDIDIKAN JPT </li></ul><ul><li>- LEBIH MENGUTAMAKAN ILMU TERAPAN </li></ul><ul><li>- MENGGUNAKAN KONSEP DARI BERBAGAI KELOMPOK ILMU </li></ul><ul><li>2. SEBAGAI PROFESI: </li></ul><ul><li>- KEGIATAN BERSIFTA MEMBANTU </li></ul><ul><li>- MENGATASI EFEK DARI MASALAH SEHAT SAKIT </li></ul>
  6. 6. SYARAT PROFESI <ul><li>A. PUNYA BODY OF KNOWLEDGE </li></ul><ul><li>B. ADA PENDIDIKAN KHUSUS </li></ul><ul><li>C. SCIENTIFIC NURSING PRACTICE </li></ul><ul><li>D. CODE OF ETHIS </li></ul>
  7. 7. <ul><li>3. MEMILIKI KLIEN </li></ul><ul><li>4. MENCANGKUP SELURU TENTANG KEHIDUPAN DAN PEL. KES. TINDAKAN MELALUI ASKEP . </li></ul>
  8. 8. ORIENTASI PRAKTEK KEPERAWATAN <ul><li>NURTURANT: MAMPU MEMBERIKAN RASA NYAMAN DAN MENUMBUHKAN PERKEMBANGAN PRIBADI </li></ul><ul><li>GENERATIF: MAMPU MENUMBUHKAN PRILAKU BARU, & MEMODIFIKASI LINGKUNGAN SHG MENINGKATKAN RESPON ADAPTASI </li></ul><ul><li>PROTECTIVE: KEGIATAN MENDUKUNG KEMAMPUAN ADAFTIF KLIEN </li></ul>
  9. 9. BENTUK PRAKTEK KEPERAWATAN <ul><li>UPAYA MENGIDENTIFIKASI & MEMBANTU MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MANUSIA </li></ul>
  10. 10. UPAYA PRAKTEK KEPERAWATAN <ul><li>MENINGKATKAN PERAN PERAWAT DLM IKUT SERTA MENCAPAI KEADAAN SEJAHTERA DARI BADAN, JIWA & SOSIAL YG MEMUNGKINKAN SETIAP ORANG HIDUP PRODUKTIF SECARA SOSIAL & EKONOMI (uu No 23 1992 </li></ul>
  11. 11. PERKEMBANGAN DOKRIN KEP. DARI ASPEK HUKUM KES. <ul><li>DOKRIN KESALAHAN PROFESI / MALPRAKTEK PROFESI. </li></ul><ul><li>TERGANTUNG DARI ORGANISASI PROFESI SBG LEMBAGA NORMATIF </li></ul><ul><li>BNETUK PELANGGARAN </li></ul><ul><li>ETHICAL MALPRACTICE Atau LEGAL MALPRACTICE </li></ul>
  12. 12. <ul><li>KUALITAS PELANGGARAN: </li></ul><ul><li>KESALAHAN RINGAN ==  PROFESI </li></ul><ul><li>KESALAHAN BERAT ==  PERADILAN </li></ul>
  13. 13. <ul><li>2. DOKTRIN VERLENG DE ARM” TUGAS </li></ul><ul><li>KEPERAWATAN. </li></ul><ul><li>- JIKA TERJADI KESALAHAN & PERAWAT TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN TUGAS BERDASARKAN PENDELEGASIAN DOKTER MAKA KESALAHAN MENJADI TJ. PERAWAT (PERSONAL LIABILITY) </li></ul><ul><li>-JIKA KESALAHAN PD PENDELEGASIAN MAKA MENJADI TJ. DOKTER (KUHP PASAL 1367) </li></ul>
  14. 14. <ul><li>3. DOKTRIN EXPANDED ROLE OF NURSE KEPERAWATAN </li></ul><ul><li>PERAWAT DAPAT MEMPERLUAS TINDAKANNYA DG MELAKUKAN DX. & PENGOBATAN MANAKALA MENYANGKUT GAWAT DARURAT & TINDAKAN EVAKUASI </li></ul><ul><li>PERTEMUAN AHLI BEDAH ANASTESI SEDUNIA TH. 2000 DI DENPASAR MENYEPAKATI KEMUNGKINAN ADANYA TENAGA SPESIALIS GAWAT DARURAT DI IRD ATAU MASY. </li></ul>
  15. 15. <ul><li>KONDISI GAWAT DARURAT ASPEK SOSIAL CULTURAL (BAMBANG POERNOMO, 2000) SETIAP PASIEN YG MELAKUKAN PERJALANAN KE RS ATAU TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN SBG ASUMSI BAHWA DIA TAK MAMPU MENYEMBUHKAN SENDIRI PENYAKITNYA, YG BERBEDA DG EMERGENCY CARE. </li></ul>
  16. 16. PERHATIAN PEMERINTAH THD PROFESI KEP. DIBUKTIKAN DG ADANYA UU NO 23 TH. 1992 PD PS. 32 SBB: <ul><li>AYAT 3: PENGOBATAN ATAU PERAWATAN DPT DILAKUKAN BERDASARKAN ILMU KEDOKTERAN ATAU ILMU KEP. ATAU CARA LAIN YG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN </li></ul>
  17. 17. PERHATIAN PEMERINTAH THD PROFESI KEP. DIBUKTIKAN DG ADANYA UU NO 23 TH. 1992 PD PS. 32 SBB: <ul><li>AYAT 4: PELAKSANAAN PENGOBATAN DAN ATAU KEPERAWATAN BERDASARKAN ILMU KEDOKTERAN ATAU ILMU KEP. OLEH TENAGA KESEHATAN YG MEMPUNYAI KEAHLIAN & WEWENANG UNTUK ITU </li></ul>
  18. 18. <ul><li>DITINDAKLANJUTI DENGAN PERMENKES 647 </li></ul><ul><li>YG DISEMPURNAKAN DG PERMENKES NO. 1239 BERUPA PEMBERLAKUAN IJIN PRAKTEK DENGAN MELENGKAPI SIP DAN SIPP </li></ul>
  19. 19. <ul><li>PRAKTEK MANDIRI HANYA BISA DILAKUKAN OLEH PERAWAT LULUSAN D – III KEPERAWATAN </li></ul><ul><ul><li>JIKA BELUM D – III BISA PRAKTEK BERSAMA DIBAWAH PENGAWASAN DOKTER </li></ul></ul>
  20. 20. MASALAH UMUM PADA PELAKSANAAN PRAKTEK MANDIRI <ul><li>MASALAH MORAL =  KARENA ITU PERLU DIPERHATIKAN: </li></ul><ul><li>1. AUTONMY (OTONOMI PASIEN) </li></ul><ul><li>2. FREEDOM (KEBEBASAN PASIEN) </li></ul><ul><li>3. VERACITY (MENYAMPAIKAN YG SESUNGGUHNYA) </li></ul><ul><li>4. BENEFICIENCE (KEMURAHAN HATI) </li></ul><ul><li>5. RIGHT (HAK) </li></ul><ul><li>6. FIDELITY (TEPAT JANJI) </li></ul><ul><li>7. AVOIDING KILLING (MENGHARGAI HIDUP ORANG LAIN) </li></ul>
  21. 21. BENTUK UPAYA HUKUM PERAWATAN <ul><li>- PENGGUNAAN INFORMED CONCENNT </li></ul><ul><li>YG DIBERIKAN SECARA SUKA RELA </li></ul><ul><li>DIBERIKAN KPD INDIVIDU DG KAPASITAS U/ MENGERTI CONSENT TERSEBUT </li></ul><ul><li>- KLIEN HARUS DIBERIKAN CUKUP INFORMASI U/ PEMBUATAN KEPUTUSAN </li></ul>
  22. 22. BENTUK KELALAIAN UMUM <ul><li>KELALAIAN ASSESMENT: DATA TAK ADEKUAT, DATA LAIN YG TAK SIGNIFICANT </li></ul><ul><li>KELALAIAN PERENCANAAN: GAGAL DLM IDENTIFIKASI MASALAH, GAGAL MENGGUNAKAN BAHASA YG DIMENGERTI, GAGAL MEMBERIKAN INTRUKSI YG DITERIMA PASIEN </li></ul>
  23. 23. <ul><li>3. KEGAGALAN PELAKSANAAN: GAGAL MENGINTERPRESTASI INTRUKSI DOKTER, GAGAL MELAKSANAKAN PERAWATAN YG BENAR, GAGAL MENGHUBUNGI DOKTER DAN MELAKUKAN RTINDAKAN SHG MENIMBULKAN MASALAH BARU PASIEN. </li></ul>
  24. 24. POTENSIAL SITUASI MALPRAKTEK <ul><li>SALAH MELAKUKAN TINDAKAN PENGOBATAN AKIBAT: </li></ul><ul><li>- BANYAK MEREK </li></ul><ul><li>- LUPA BACA LABEL </li></ul><ul><li>- SALAH MENGKALKULASI OBAT </li></ul><ul><li>- SALAH MEMBERI OBAT </li></ul>
  25. 25. HAL YG PERLU DIPERHATIKAN U/ MENCEGAH KELALAIAN (POCKER, 1983) <ul><li>TANYAKAN SECARA RINCI SGL HAL TTG SARAN/PERTANYAAN MENGENAI TINDAKAN YG DILAKUKAN </li></ul><ul><li>TANYAKAN BEBERAPA PERMINTAAN ATAU PESAN DARI KLIEN </li></ul><ul><li>LAKUKAN PENCATATAN SETIAP SARAN, PERTANYAKAN ATAU TINDAKAN YG DILAKUKAN </li></ul><ul><li>PERHATIKAN PROTAP RS </li></ul>
  26. 26. PERJANJIAN KONTRAK DLM KEPERAWATAN <ul><li>I WAYAN MUSTIKA </li></ul>
  27. 27. PENGERTIAN <ul><li>PERSETUJUAN ANTARA 2 ORANG ATAU LEBIH, CUKUP PERTIMBANGAN MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN </li></ul><ul><li>BERDASARKAN HUKUM YG DIBUAT SECARA TERTULIS (KOZIER, 1995) </li></ul>
  28. 28. UNSUR PERJANJIAN SECARA HUKUM <ul><li>PERSETUJUAN ANTARA KELOMPOK ATAU ORANG YG TERLIBAT </li></ul><ul><li>PERTIMBANGAN YG MANTAP ATAU SESUATU YG BERNILAI </li></ul><ul><li>TUJUAN HUKUM YAITU AKTIVITAS BERDASARKAN HUKUM </li></ul><ul><li>KECAKAPAN KELOMPK YG MELAKUKAN PERJANJIAN </li></ul><ul><li>PENDOKUMENTASIAN SECARA LEGAL </li></ul>
  29. 29. PERAN LEGAL PERAWAT DALAM HUBUNGAN DENGAN PROFESINYA <ul><li>MENYEDIAKAN JASA (LIABILITAS) </li></ul><ul><li>PEMBERI JASA(AGENT rs YG DIKONTRAK O/ RS DG HAK & KEWAJIBANNYA </li></ul><ul><li>SBG WARGA NEGARA (BJ MELINDUNGI HAK KLIEN DAN BERHAK MENGHARGAI KESELAMATAN FISIK & DIHARGAI PROFESINYA </li></ul>
  30. 30. UU NO 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN <ul><li>DISYAHKAN OLEH PRESIDEN BERSAMA DPR TANGGAL 17 SEPTEMBER 1992 </li></ul><ul><li>SEBAGAI PENGGANTI UU POKOK KESEHATAN NO. 9 TAHUN 1960 </li></ul>
  31. 31. YANG DIATUR DALAM UU NO. 23 TAHUN 1992 : <ul><li>AZAS & TUJUAN YG MENJADI LANDASAN & MEMBERIKAN ARAH BAGI PEMBANGUNAN KESEHATAN </li></ul><ul><li>HAK & KEWAJIBAN SETIAP ORANG U/ MEMPEROLEH DERAJAT KES. YG OPTIMAL SERTA WAJIB IKUT SERTA DALAM PEMELIHARAAN KES. </li></ul><ul><li>TUGAS & TJ PEMERINTAH : MENGATUR, MEMBINA & MENGAWASI PENYELENGGARAAN UPAYA KES. MENGGERAKKAN PERAN SERTA MASY. </li></ul>
  32. 32. LANJUTAN…. <ul><li>4. UPAYA KESEHATAN </li></ul><ul><li>5. SUMBER DAYA KESEHATAN </li></ul><ul><li>6. KETENTUAN PIDANA </li></ul>
  33. 33. BAGIAN DARI UU NO. 23 TAHUN 1992 TERIDIRI DARI XII BAB DAN 90 PASAL : <ul><li>BAB I : KETENTUAN UMUM </li></ul><ul><li>BAB II : ASAS DAN TUJUAN </li></ul><ul><li>BAB III : HAK DAN KEWAJIBAN </li></ul><ul><li>BAB IV : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH </li></ul><ul><li>BAB V : UPAYA KESEHATAN </li></ul><ul><li>BAGIAN KESEMBILAN : PENYEMBUHAN & PEMULIHAN KES. </li></ul>
  34. 34. PASAL 32 <ul><li>AYAT (2) : PENYEMBUHAN PENYAKIT DAN PEMULIHAN KESEHATAN DILAKUKAN DENGAN PENGOBATAN DAN ATAU KEPERAWATAN </li></ul><ul><li>AYAT (3) : PENGOBATAN DAN ATAU PERAWATAN DAPAT DILAKUKAN BERDASARKAN ILMU KEDOKTERAN DAN ILMU KEPERAWATAN ATAU CARA LAIN YG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN </li></ul>
  35. 35. PASAL 32 <ul><li>AYAT (4) : PELAKSANAAN PENGOBATAN DAN ATAU PERAWATAN BERDASARKAN ILMU KEDOKTERAN DAN ATAU ILMU KEPERAWATAN YG HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH TENAKES. YG MEMPUNYAI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN U/ ITU </li></ul>
  36. 36. <ul><li>BAB VI: SUMBER DAYA KESEHATAN </li></ul><ul><li>BAGIAN KEDUA : TENAGA KESEHATAN </li></ul><ul><li>PASAL 50 </li></ul><ul><li>HAYAT (1) TENAKES. BERTUGAS MENYELENGARAKAN ATAU MELAKUKAN KEGIATAN SESUAI DG BIDANG KEAHLIAN & KEWENANGAN TENAKES YG BERSANGKUTAN </li></ul>
  37. 37. <ul><li>PASAL 53 </li></ul><ul><li>(1): TENAKES BERHAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI DG PROFESINYA </li></ul><ul><li>(2) : TENAKES DALAM MELAKUKAN TUGASNYA BERKEWAJIBAN U/ MEMATUHI STANDAR PROFESI & MENGHORMATI HAK PASIEN </li></ul><ul><li>(3) : KETENTUAN MENGENAI STANDAR PROFESI & HAK PASIEN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (2) DITETAPKAN DG PP </li></ul>
  38. 38. <ul><li>PASAL 54 </li></ul><ul><li>TERHADAP TENAKES YG MELAKUKAN KESALAHAN /KELELAIAN DALAM MELAKSANAKAN PROFESINYA DAPAT DIKENAKAN TINDAKAN DISIPLIN </li></ul><ul><li>PENENTUAN ADA TIDAKNYA KESALAHAN ATAU KELELAIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DITENTUKAN OLEH MAJELIS DISIPLIN TENAGA KESEHATAN </li></ul>
  39. 39. <ul><li>PASAL 59 </li></ul><ul><li>SEMUA PENYELENGARA SARANA KESEHATAN HARUS MEMILIKI IJIN </li></ul><ul><li>(3) KETENTUAN MENGENAI SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN DITETAPKAN DG. </li></ul>
  40. 40. <ul><li>BAB VII : PERAN SERTA MASYARAKAT </li></ul><ul><li>PASAL 71 </li></ul><ul><li>AYAT (1) : MASYARAKAT MEMILIKI KESEMPATAN U/ BERPERAN SERTA DLM PENYELENGGARAAN UPAYA KES. BESERTA SUMBER DAYANYA. </li></ul><ul><li>BAB VIII PEMBINAAN & PENGAWASAN </li></ul><ul><li>BAB IX PENYIDIKAN </li></ul>
  41. 41. <ul><li>BAB X PIDANA </li></ul><ul><li>PASAL 32 </li></ul><ul><li>BARANG SIAPA YG TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DENGAN SENGAJA: </li></ul><ul><li>MELAKUKAN PENGOBATAN DAN ATAU PERAWATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 32 AYAT(4) DIPIDANA PENJARA PALING LAMA 5 TAHUN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK 100.000.000 </li></ul>
  42. 42. <ul><li>PASAL 83: </li></ul><ul><li>ANCAMAN PIDANA DALAM PASAL 80,81,82 DITAMBAH SEPEREMPAT APABILA MENIMBULKAN LUKA BERAT, ATAU SEPERTIGA JIKA MENIMBULKAN KEMATIAN </li></ul><ul><li>BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN </li></ul><ul><li>BAB XII : KETENTUAN PENUTUP </li></ul>
  43. 43. TERIMA KASIH

×