Hubungan kerja mengenai Pemborongan Pekerjaan

2,948
-1

Published on

Pembahasan Pasal- Pasal dalam UUD ketenagakerjaan

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,948
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hubungan kerja mengenai Pemborongan Pekerjaan

  1. 1. BAB IX – HUBUNGAN KERJAPEMBAHASAN PASAL- PASAL DALAM HUBUNGANKETENAGAKERJAANTugas KuliahDibuat dan disusun sebagai pemenuhan tugas Mata Kuliah Hubungan Industrial SemesterGenap 2013olehFazmi yusepa (2010320101) / AProgram S-1Jurusan Ilmu Administrasi BisnisFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS KATHOLIK PARAHYANGANBANDUNG2012
  2. 2. PEMBAHASAN PASAL- PASAL DALAM HUBUNGANKETENAGAKERJAANDalam hubungan ketenagakerjaan ada beberapa pasal yang mengatur tata cara sepertiperjanjian dalam bekerja dan sebagainya. Hubungan kerja terbentuk dari adanya perjanjianantara kedua belah pihak baik yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis dan sahmendapatkan perlindungan dari hukum. Macam- macam perjanjian yang dilakukan danaturannya sudah tertuang dalam BAB IX – hubungan kerja – pasal 50- 62. Pada pasal tersebutmembahas bagaimana perjanjian itu sebaiknya dibuat mulai dari syarat orang yangmelakukan perjanjian, waktu melakukan perjanjian, dan aturan yang wajib dilakukan keduabelah pihak agar menjadi sah.Pada pasal 64 dalam bab hubungan kerja membahas mengenai perusahaan yang dapatmenyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjianpemboronan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Padapasal ini perusahaan boleh melakukan outsourcing dari luar perusahaan untuk mengisi tenagakerja dan membereskan sebagian pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.Adapun pasal 65 juga membahas hal serupa mengenai pemborongan pekerja dari luar yangterdiri dari sembilan ayat. Dalam paper ini akan dijabarkan mengenai isi dari sembilan ayatitu dalam bentuk bacaan terkait. Sebelum membahas lebih jauh, yang dimaksud olehpemborongan pekerjaan ini berbeda dengan outsorcing, dan dalam bab hubungan kerja inimerupakan bentuk jawaban untuk penyelesaian kasus outsourcing.Definisi pekerja borongan/tenaga kerja borongan diatur dalam Pasal 1 angka3 Kepmenaker No. KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan ProgramJaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan danPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, yaitu:“Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untukmelakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaanatau satuan hasil kerja.”
  3. 3. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemborongan pekerjaanadalah tindakan perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lainmelalui perjanjian tertulis dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan, tenaga kerjaborongan adalah tenaga kerja yang pekerjaannya didasarkan atas volume atau satuan hasilkerja.Pemborongan pekerjaan dengan tenaga kerja borongan jelas merupakan dua hal yang berbedakarena pemborongan pekerjaan merupakan bentuk kebijakan/aktivitas perusahaan, sedangkantenaga kerja borongan merupakan status tenaga kerja yang dikaitkan dengan cara penerimaanupah. Oleh karenanya, pasal berikut ini akan membahas mengenai pemborongan kerja sertaaturan/ syarat- syarat yang berlaku dan wajib dipatuhi oleh pelakunya agar mendapatkanpengakuan serta perlindungan hukum (perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan yangmenerima pekerjaan harus berbentuk badan hukum, serta pekerja/ buruh yang dipekerjakan).Pada ayat pertama, penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain harus berdasarkanperjanjian pemborongan perusahaan yang dibuat secara tertulis dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (terdapat pada pasal 2):a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dand. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.Perusahaan yang dimintai untuk melaksanakan pekerjaan perusahaan yang telahdiserahkan harus berbentuk badan dan terdaftar kelayakannya sebagai perusahaan. Bagipekerja/ buruh yang bekerja pada perusahaan lain, memiliki perlindungan hukum dan syarat-syarat bekerja yang sama dengan perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturanperundang- undangan yang berlaku. Adapun perubahan atau penambahan syarat- syarat yangharus dipenuhi dalam perjanjian (dimana dalam pasal ini tertulis pada ayat 2), diatur lebihlajut dengan Keputusan Menteri.Dalam melakukan perjanjian pelaksanaan pekerjaan yang dimaksudkan dalam ayatsatu yaitu kedua belah pihak perusahaan melakukan perjanjian hubungan kerja dalampelaksanaan kerja secara tertulis dan sah berdasarkan hukum. Perjanjian hubungan kerjatersebut juga memuat pelaksanaan kerja antara buruh/ pekerja dan perusahaan lain yang
  4. 4. memberikan pekerjaan. Sebab semua peraturan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dariperusahaan lain, akan disamakan (sekurang- kurangnya) dengan perusahaan pemberipekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.Jangka waktu dalam pembuatan perjanjian ini dapat didasarkan atas perjanjian kerjawaktu tidak tertentu atau perjanjian waktu tertentu apabila memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 59 yang berisikan delapan ayat mengenai jangka waktuperjanjian kerja dan persyaratan yang berlaku agar sah secara hukum.Dan jika perjanjian kerja tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2(persyaratan perjanjian penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain) dan 3 (perusahaanyang dimintai untuk melaksanakan pekerjaan perusahaan ternyata bukan berbentuk badanhukum), maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/ buruh dengan perusahaanpenerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/ buruh dengan perusahaanpemberi pekerjaan. Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaantersebut, maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai denganhubungan kerja dalam ayat 7 mengenai jangka waktu bekerja pekerja/buruh berdasarkanperjanjian dan harus memenuhi syarat perjanjiannya.Pada pasal 66 membahas mengenai aturan pekerja/buruh pada perusahaan pemberikerja. Dalam pasal ini terdiri dari 4 ayat yang masing- masing membahas sebagai berikut;(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakanoleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yangberhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali atau untuk kegiatanjasapenunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.Pada ayat satu ini sudah dipertegas juga dalam pasal sebelumnya bahwa syarat untukmempekerjakan buruh/ pekerja dari perusahaan lain yaitu pekerja/ buruh tidak bolehmelakukan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi perushaan, kecualiyang diperbolehkan yaitu mengerjakan kegiatan jasa penunjang atau pekerjaan yang tidakberhubungan langsung dengan proses produksi.Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidakberhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat- syarat sebagaiberikut:
  5. 5. a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasapekerja/buruh;b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud padahuruf a adalah perjanjian kerja untu waktu tertentu yang memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidaktertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat- syarat kerja, serta perselisihan yangtimbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dand. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lainyang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secaratertulis dan wajib memuat pasal- pasal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.Selain syarat- syarat tersebut, penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usahayang berbadan hukum dan mmiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan. Jika penyedia jasa tersebut bukanlah berbentuk badan hukum dan syarat-syarat diatas terutama pada poin a, b, dan d, maka perjanjian pekerjaan akan dibatalkanseperti yang dimaksud dalam pasal 67, demi hukum status hubungan kerja antarapekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaanpemberi pekerjaan.

×