Musyawarah Daerah (MUSCAB) VIII Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Muna akan diadakan pada bulan November 2014. MUSCAB ini akan membahas program kerja, anggaran, dan pemilihan pengurus cabang GAPENSI untuk masa bakti berikutnya (ringkasan dalam 3 kalimat)

1. RENCANA JADWA ACARA

2. RANCANGAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH DAERAH (MUSCAB) VIII GAPENSI KAB. MUNA
TANGGAL, – Nopember 2014
BAB I
NAMA,TEMPAT DAN WAKTU
Pasal 1
N a m a
Musyawarah ini dinamakan Musyawarah Daerah (MUSCAB) VIIIIII Gabungan pelaksana
Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Muna yang selanjutnya di sebut
MUSCAB VIIIIII GAPENSI cabang Muna.
Pasal 2
Tempat dan Waktu
MUSCAB VIIIIII GAPENSI Kabupaten Muna di adakan di Kabupaten Muna pada tanggal
NoVIIIember 2014.
BAB II
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 3
D a s a r
1. MUSCAB VIII GAPENSI Kabupaten Muna di selenggarakan berdarsarkan Anggran
(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (AD) GAPENSI, khususnya :
AD BAB IVIII Pasal 17 Ayat 2 huruf a dan Pasal 18 ayat 2 huruf a
AD BAB VIII Pasal 21 Ayat 2 huruf a, Pasal 24 dan Pasal 25 ayat 1
ART BAB IVIII Pasal 15 Ayat 1
ART BAB VIII Pasal 21
Serta surat BPD GAPENSI No. /BPD/BPP/III/2014, Tanggal Nopember 2014
2. Surat Keputusan BPD GAPENSI Kabupaten Muna No. : 396/BPP/BPD-
26/VIIII/2006 tanggal 3 Juni 2006 tentang penetapan MUSCAB VIII GAPENSI
Kabupaten Muna tahun 2006, surat keputusan BPD GAPENSI Kabupaten Muna No. :
26/KEP/ BPD-26/2006 tanggla 24 April 2006 tentang pembentukan Panitia
Penyelenggara (OC) dan Panitia Pengarah (SC).

3. Pasal 4
T u j u a n
Sesuai denganBAB VIII Pasal 21 AD, BAB VIII Pasal 21 ART, dan BAB VIIII Pasal 31
ART GAPENSI, maka tujuan MUSCAB VIII GAPENSI kabupaten Muna adalah dalam
rangka melaksanakan tugas danwewenang MUSCAB untuk :
1. Menyusun dan menetapkan program kerja serta anggaran pendaapt dan belanja
organisasi.
2. Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah-masalah
penting lainnya.
3. Memberika penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban BPD GAPENSI.
4. Mengangkat dan menetapkan penasehat dan dewan pertimbangan GAPENSI di
tingkat cabang.
5. Memilih badan pimpinan cabang GAPENSI Propinsi Kabupaten Muna Masa Bakti
2006-2010
BAB III
TEMA MUSCAB
Pasal 5
Tema MUSCAB
Tema MUSCAB VIIIIII GAPENSI Kabupaten Muna adalah :
GAPENSI BERTEKAT MENINGKATKAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI
ASOSIASI PELAKSANA JASA KONSTRUKSI YANG PROFESIONAL MENUJU MUNA
LEBIH MAJU
BAB IVIII
PESERTA MUSCAB
Pasal 6
Peserta Penuh
Terdiri dari : Utusan Badan Pimpinan Cabang masing-masing sebanyak 5 (lima) orang, yang
ditetapkan sebagai surat mandat dari BPC bersangkutan, yang nama-nama sudah harus
dilaporkan kepada panitia penyelenggara (OC) MUSCAB VIIIIII selambat-lambatnya
sebelum dibukanya acara MUSCAB (sebelum sidang Paripurna I).
Pasal 7
Peserta Biasa

4. Terdiri dari : anggota badan pimpinan lengkap (BPL) dan anggota dewan pertimbangan
badan pimpinan cabang GAPENSI kabupaten muna.
Pasal 8
Peserta Peninjau
Terdiri dari : utusan badan pimpinan cabang (BPC) diluar peserta penuh, masing-masing
BPC menyertakan 2 (dua) orang, dengan membawa mandat dari BPC yang bersangkutan.
Pasal 9
Undangan
Terdiri dari : pejabat pemerintah, utusan KADIN, LPJKD dan organisasi-organisasi lainnya
di cabang tingkat kabupaten, tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat serta undangan lainya
yang dianggap perlu.
BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA MUSCAB
Pasal 10
Hak Menghadapi Persidangan
1. Seluru peserta penuh, peserta biasa dan peserta peninjau MUSCAB VIIIIII
GAPENSI mempunyai hak untuk mengikuti/menghadiri sidang-sidang dan
memperoleh seluruh bahan atau informasi yang diperlukan sehubungan dengan
kebutuhan selama persidangan MUSCAB VIIIIII GAPENSI.
2. Atas persetujuan sidang paripurna MUSCAB, undangan dapat mengikuti/menghadiri
sidang paripurna.
Pasal 11
Hak Bicara
1. Hak Bicara adalah hak didalam sidang-sidang paripurna dan komisi, untuk :
a. Mengajukan pertanyaan
b. Mengeluarkan pendapat dan usulan-usulan, baik secara lisan maupun tertulis
2. Peserta penuh, peserta biasa dan peserta peninjau mempunyai hak bicara
3. Atas persetujuan pimpinan MUSCAB, undangan dapat diberi kesempatan bicara
Pasal 12
Hak Suara
1. Hak suara adalah hak memilih dan hak dipilih pada saat sidang paripuna memilih
pimpinan MUSCAB maupun formatur, dan hak dalam pemungutan suara untuk
mengambil keputusan.

5. 2. Peserta penuh mempunyai hak suara.
Pasal 13
Hak Dipilih
1. Hak dipilih adalah hak untuk dapat dipilih menjadi pimpinan MUSCAB maupun
formatur.
2. Peserta penuh dan peserta biasa mempunyai hak dipilih menjadi pimpinan MUSCAB
dan formatur.
3. Yang berhak untuk dipilih duduk dalam badan pimpinan cabang GAPENSI kabupaten
muna adalah mereka yang memenuhi kriteria/syarat-syart tersebut yang sesuai dengan
AD/ART GAPENSI.
Pasal 14
Kewajiban Peserta
Peserta penuh, peserta biasa serta peserta peninjau MUSA VIII GAPENSI kabupaten
muna, wajib :
1. Mentaati petunjuk/katentuan-ketentuan peraturan tata tertib MUSCAB
2. Mentaati petunjuk dan peraturan sehubungan dengan penyelenggaraan MUSCAB,
yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara (OC).
3. Mentaati dan menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya sidang-sidang MUSCAB.
4. Menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panita penyelenggara (OC) pada
setiap kali hadir di persidangan dan mengenakan tanda peserta selama berlangsungnya
MUSCAB serta membantu pimpinan sidang dalam hal diperlukan menunjukkan
identitas keabsahannya sebagai peserta.
BAB VIIII
ALAT PELENGKAPAN MUSCAB
Pasal 15
Alat Kelengkapan MUSCAB
MUSCAB VIII GAPENSI kabupaten muna mempunyai alat perlengkapan sebagai berikut :
1. Penanggung jawab MUSCAB
2. Pimpinan MUSCAB
3. Sidang paripurna beserta pimpinannya
4. Sidang komisi beserta pimpinnnya
5. Tim pengurus

6. BAB VIIIII
PENANGGUNG JAWAB MUSCAB, PIMPINAN MUSCAB DAN SIDANG-SIDANG
Pasal 16
Penaggung Jawab MUSCAB
1. Penanggung jawab MUSCAB VIII GAPENSI kabupaten muna adalah badan
pimpinan cabang GAPENSI kabupaten muna.
2. Penanggung jawab MUSCAB VIII GAPENSI kabupaten muna mempunyai tugas dan
tanggung jawab sebagai berikut :
a. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan MUSCAB VIII GAPENSI kabupaten
muna agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
b. Menjaga ketertiban dalam musyawarah dan rapat-rapat dengan melaksanakan
hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk mencpai
mufakat.
Pasal 17
Pimpinan Sementara MUSCAB
1. Pimpinan Sementara MUSCAB VIII GAPENSI Kabupaten Muna adalah Badan
Pimpinan Cabang Kabupaten Muna
2. Pimpinan Sementara MUSCAB VIII GAPENSI Kabupaten Muna mempunyai
tugas dan wewenang memimpin Sidang Paripurna, untuk :
a. Mengesahkan Rancangan Jadwal Acara
b. Mengesahkan Rancangan Tata Tertib
c. Melaksanakaan Pemilihan Pimpanan MUSCAB VIII GAPENSI kab. Muna
3. Setelah terpilih Pimpinan MUSCAB VIII GAPENSI Kab. Muna, Maka Pimpinan
Sementara MUSCAB VIII GAPENSI Kab. Muna menyerahkan Pimpinan Sidang
Paripurna Kepada Pimpinan MUSCAB yang baru terpilih.
Pasal 18
Pimpinan MUSCAB
1. Pimpinan MUSCAB VIII GAPENSI Kab. Muna terdiri dari 5 (lima) orang dengan
komposisi seorang Ketua, Seorang Wakil Pimpinan, Seorang Sekretaris dan 2 (dua)
orang Anggota Pimpinan yang terpilih berdasarkan dari unsur BPD (dua) 3 (tiga)
orang dari unsur BPC.
2. Pimpinan MUSCAB VIII Kab.Muna mempunyai tugas dan wewenang sebaga
berikut :

7. a. Memimpin Sidang PariPurna selama MUSCAB VIII GAPENSI Kab. Muna
berlangsung sebaik-baiknya.
b. Menjaga, mengusahakan terselenggaranya ketertiban dan kelancaran jalannya
persidangan.
c. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda-beda
menyimpulkan pembicaraan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, serta
mengembalikan jalannya sidang ke pokok pembicaraan.
d. Meneliti keabsahan peserta persidangan, baik dalam kehadiran sidang, dalam
menggunakan hak bicara maupun hak suara.
e. Mengetahui, memberi atau tidak memberi ijin kepada setiap peserta yang
menghadiri atau meninggalkan persidangan.
f. Mengatur, memberikan persetujuan/ijin dan menentukan batas waktu dan bicara
bagi peserta.
g. Mengatur dan menghentikan pembicaraan peserta jika ternyata melampaui batas
waktu yang telah ditetapkan dan atau menyimpan dari pokok acara sidang yang
telah ditentukan
h. Mengesahkan risalah hasil keputusan sidang
BAB VIIIIII
SIDANG-SIDANG DAN PIMPINANYA
Pasal 19
Sidang Paripurna
1. Sidang Paripurna MUSCAB VIII GAPENSI kab. Muna dhadiri oleh peserta
penuh, peserta biasa dan peserta peninjau.
2. Seluruh keputusan sidang paripurna adalah merupakan keputusan MUSCAB
VIII GAPENSI Kab. Muna
3. Pimpinan Sidang Paripurna adalah pimpinan MUSCAB yang diterapkan menurut
Pasal 17 dan 18 Peraturan tata tertib.
Pasal 20
Sidang Komisi
1. Sidang-sidang komisi dibentuk sesuai dengan kebutuhan, dalam hal ini terdiri dari :
a. Komisi A : Organisasi dan APBO
b. Komisi B : Program Kerja
c. Komisi C : Pokok-Pokok Pikiran
2. Setiap Peserta penuh, peserta biasa dan peserta peninjau wajib menjadi salah satu
Anggota Komisi

8. 3. Jumlah Anggota seriap komisi ditetapkan oleh Pimpinan MUSCAB dengan
persetujuan sidang paripurna MUSCAB.
4. Setiap Sidang Komisi didampingi oleh satu atau lebih Anggotoa Panitia (SC) yang
ditunjuk oleh ketua pantia pengaah (SC) dan bertugas melancarkan jalannya sidang
komisiyang dimaksud.
5. Komisi bertugas memusyawarahkan dan menyarankan pemecahan menangani soal-soal
yang menjadi ruang lingkup acara sidang dengan memperhatikan saran-saran,
pendapat dan laporan-laporan peserta sidang.
6. Pimpinan sidang komisi terdiri dari 3 (tiga) orang, yang dipilih dan diangkat dari dan
oleh peserta komisi yang bersangkutan dengan komposisi 1 (satu) orang ketua, 1
(satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
Pasal 21
Tim Perumus
1. Untuk merumuskan dan menyimpulkan hasil sidang komisi, dapat dibentuk tim
perumus. Pembentukan tim perumus dimaksud ditetapkan secara musyawarah oleh
sidang komisi.
2. Hasil rumusan tim perumus ditetapkan sebagai usulan komisi yang dilaporkan pada
sidang paripurna untuk dijadikan keputusan MUSCAB.
Pasal 22
Sifat Persidangan
1. Sidang paripurna bersifat terbuka, kcuali dinyatakan tertutup oleh pimpinan sidang.
2. Sidang-sidang komisi, tim perumus dan sidang-sidang pimpinan MUSCAB bersifat
tertutup.
BAB IX
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 23
Kuorum
Sesuai denga Pasal 26 AD GAPENSI, kuorum diatur sebagai berikut :
1. Musyawarah dan rapat-rapat dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri
oleh lebih dari ½ (satu perdua) julah peserta yang berhak hadir yang memiliki hak
suara.
2. Bilamana kuorum tidak mencapai, maka musyawarah dan rapat-rapat dapat ditunda
selama-lamanya 24 jam.

9. 3. Jika sesudah penundaan tersebut jumlah kuorum belum juga tercapai, maka
musyawarah dan rapat-rapat tersebut dapat terus diselenggarakan dan semua
keputusan yang diambil dinyatakan sah dan mengikat.
Pasal 24
Pengambilan Keputusan
Sesuai dengan BAB VIII Pasal 27 Ayat 1 AD dan BAB VIIII Pasal 29 ART GAPENSI
pengambilan keputusan atas hal-hal yang bukan menyangkut pemilihan orang diatur sebagai
berikut :
1. Emua keputusan yang diambil dalam musyawarah sedapat mungkin diusahakan atas
dasar musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dengan usaha musyawarah untuk mufakat tidak juga tercapai keputusan,
maka keputusannya diambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta penuh yang
hadir.
3. Keputusan yang diambil, haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan idak
bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga GAPENSI.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan suara terbanyak, hasil pemungutan suaranya
menunjukkan angka sama, maka pemungutan suara diulang sekali lagi. Apabila
pemungutan suara masih menghasilkan angka yang sama, maka keputusan ang
terakhir diserahkan pada pimpinan sidang.
5. Keputusan MUSCAB VIII GAPENSI kabupaten muna adalah keputusan yang
disahkan oleh sidang paripurna MUSCAB VIII GAPENSI kabupaten muna.
BAB X
TATA CARA PERSIDANGAN DAN BERBICARA, GANGUANDAN RISALAH
Pasal 25
Tata Cara Persidangan dan Bicara
1. Setela dibuka, pimpinan sidang menjelaskan secara singkat pokok-pokok acara
sidang. Pimpinan sidang wajib menjaga agar sidang berjalan sesuai dengan ketentuan
peraturan tata tertib dan pokok-pokok acara sidang.
2. Setiap pembicara harus mendapat ijin bicara terlebih dahulu dar pimpinan sidang, dan
pimpinan sidang dapat mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai peserta berbicara.
3. Pembicara berbicara pada gilirannya, menurut waktu dan tempat yang telah
disediakan dan diatur oleh pimpinan sidang. Selama berbicara, pembicara tidak boleh
diganggu kecuali kalau pimpinan sidang menganggap pembicaraan telah menyimpang
dari pokok-pokok acara dan waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal seperti ini
pimpinan sidang berhak meminta pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya.

10. 4. Pimpinan sidang berhak menegur dan memberi peringatan pembicara yang
menyimpang dari pokok-pokok acara atau mengeluarkan kata-kata yang tidak
layak/mengganggu ketertiban, agar tertib kembali.
Apabila pembicara itu mentaati teguran dan peringatan pimpinan sidang, maka
pimpinan sidang dapat melarangnya meneruskan pembicaraan dan seterusnya
mempersilakan pembicara untuk duduk kembali ketempatnya. Dan jika yang
berasngkutan masih saja tidak mentaatinya, pimpinan sidang dapat memerintahkan
pembicara tersebut untk meninggalkan sidang
5. Apabla diperlukan atas persetujuan sidang , pimpinan sidang dapat menunda sidang
paling lama satu jam.
6. Setiap pembicara dalam sidang paripurna yang menyangkut usulan atau masalah
cabang, hanya diutarakan oleh juru bicaranya masing-masing (salah satu dari peserta
penuh) cabang tersebut.
Pasal 26
Gangguan Ketertiban Sidang
1. Apabila peserta melakukan perbuatan- perbuatanyang tidak layak/mengganggu
ketertiban sidang, pimpinan sidang memperingatkan agar peserta tersebut
menghentikan perbuatan itu.
2. Jika perngatan tersebut pada butir 1 pasal ini tidak diindahkan, pimpinan sidang dapat
mempersilahkan peserta itu untuk meninggalkan ruangan sidang untuk masa waktu
yang ditentukan pimpinan sidang.
3. Apabila peserta tersebut masih saja tidak mengindahkan ketentuan tersebut pada butir
2 pasal ini, maka pimpinan sidang dapat memberhentikan peserta tersebut dari
keikutsertaannya pada MUSCAB VIII GAPENSI kabupaten muna.
Pasal 27
Gangguan Ketertiban Sidang
Pimpinan sidang harus membuat risalah tertulis mengenai jalannya persidangan yang berisi
sebagai berikut :
1. Tempat acara sidang
2. Hari/tanggal sidang dan jam permulaan serta penutupan sidang
3. Nama-nama ketua/wakil ketua dan sekretaris persidangan
4. Nama-nama peserta dan peninjau yang hadir
5. Pembicara dan pendapat masing-masing
6. Keputusan-keputusan sidang
7. Dan ketetapan-ketetapan lain yang diangap perlu untuk dicatat.

11. BAB XI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PANDANGAN UMUM
Pasal 28
Laporan Pertanggungjawaban dan Pandangan Umum
1. Laporan Pertanggungjawaban badan pimpinan cabang GAPENSI kabupaten muna
disampaikan dalam sidang paripurna.
2. Setiap BPC GAPENSI dapat memberikan tanggapan dan pandangan umum atas
laporan pertanggungjawaban badan pimpinan cabang GAPENSI kabupaten muna
melalui juru bicaranya masing-masing (salah satu dari peserta penuh) dalam sidang
paripurna yang diadakan untuk itu.
3. Badan pimpinan cabang GAPENSI kabupaten muna memberikan jawaban, penjelasan
dan pandangan atas tanggapan pertanggungjawaban dalam sidang paripurna.
4. Laporan kegiatan masing-masing BPC GAPENSI disampaikan oleh juru bicara
masing-masing (salah satu dari peserta penuh) pada saat memberikan tanggapan dan
pandangan umum atas laporan pertanggungjawaban BPD GAPENSI kabupaten muna
dalam sidang paripurna yang diadakan untuk itu.
BAB XII
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN BADAN PIMPINAN DAERAH
Pasal 29
Tata Cara Pembentukan Badan Pimpinan Daerah
Badan pimpinan daerah dipilih dan ditetapkan melalui farmatur oleh MUSCAB VIII
GAPENSI kabupaten muna sesuai ketentuan Pasal 29 BAB VIIII ART GAPENSI sebagai
berikut :
1. Tata cara pemilihan badan pimpinan daerah dilakukan dalam musyawarah yang
bersangkutan dengan cara memilih ketua umum merangkap ketua formatur dan 2
(dua) orang anggota formatur guna membentuk badan pimpinan.
2. Pemilihan formatur dilaksanakan atas dasar musyawarah atau dengan pemungutan
suara yang dilaksanakan secara tertulis melalui asas langsung, bebas dan rahasia oleh
peserta penuh yang memiliki hak suara.
3. Setiap yang mencalonkan diri sebagai ketua umum harus mendaftarkan dirinya
kepada panitia pengarah (SC) dimulai 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya acara
pemaparan VIIIisi dan misi calon ketua umum dalam forum MUSCAB, untuk

12. selanjutnya panitia pengarah (SC) MUSCAB menyerahkannya ke MUSCAB untuk
ditetapkan sebagai calon ketua umum.
4. Setiap peserta penuh yang memiliki hak suara menulis 1 (satu) nama untuk calon
ketua umum yang sekaligus merangkap ketua formatur dan 2 (dua) nama lainnya yang
berbeda untuk calon anggota formatur.
5. Dari hasil perhitungan suara yang sah pada pemlihan ketua umum merangkap ketua
formatur dan 2 (dua) orang anggota formatur, maka yang dnyatakan terpilih sebagai
ketua umum sekaligus merangkap ketua formatur adalah yang mendapat suara
tebanyak ke satu dan kedua terpilih menjadi anggota formatur.
6. Ketua umum merangkap ketua formatur dan 2 (dua) anggota formatur terpilih
kemudian membuat BPH atau sekaligus membentuk BPL dan dewan pertimbangan.
7. Dalam hal ketua umum merangkap ketua fomatur dan 2 (dua) anggota formatur
terpilih hanya membentuk BPH, maka BPH terpilih kemudian membentuk BPL, yang
dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah selesainnya musyawarah.
Pasal 30
Tata Cara Pamilihan Formatur
Dalam hal formatur dilakukan dengan pemilihan tertulis, tata cara pemilihan formatur diatur
sebagai berikut :
1. Pimpinan sidang meneliti dan memeriksa peserta penuh yang mempunyai hak
memilih yang hadir dalam sidang, untuk diteliti identifikasi dan keabsahan haknya.
2. Setiap peserta penuh yang mempunyai hak memilih, menuliskan 3 (tiga) nama yang
berbeda, diatas kerjas yang disediakan untuk itu pada saat dilakukan pemilihan, yakni
1 (satu) untuk nama calon ketua umum merangkap ketua formatur dan 2 (dua) nama
untuk caon anggota formatur.
3. Penulisan nama diatas kertas lain dari kertas yang disediakan maupun pencantuman
nama yang kurang jelas dan atau sama serta nama yang tidak terdaftar sebagai calon,
akan mengakibatkan batalnya nama dimaksud.
4. Apabila terjadinya jumlah suara yang sama pada dua atau lebih calon ketua umum
menerapkan ketua formatur mengharuskan dilakukannya pemilihan ulang terhadap
mereka yang memperoleh jumlah angka yang sama tersebut untuk menentukan urutan
pemenang. Apabila pemilihan ulang masih menghasilkan angka yang sama, maka
penentuan pemenang dilakukan dengan cara undian, dan untuk nama calon ketua
umum merangkap keta formatur yang tidak terpilih baik dalam pemilihan ulang atau
dalam undian dengan sendirinya gugur dan tidak menjadi anggota formatur.
5. Apabila terjadi jumlah suara pada dua calon anggota formatur yang mendapat suara
tertinggi, maka secara otomatis dua nama tersebut ditetapkan sebagai anggota
formatur. Apabila terjadi jumlah suara yang sama pada lebih dari dua calon anggota

13. formatur mengharuskan dilakukannya pemilihan ulang terhadap mereka yang
memperoleh jumlah angka yang sama tersebut untuk menentukan dua nama sebagai
pemenang sebagai anggota formatur. Apabila pemilhan ulang masih menghasilkan
angka yang sama, maka penentuan pemenang dilakukan dengan cara undian untuk
menentukan hanya dua anggota formatur.
6. Formatur yang terpilih sebagai ketua umum merangkap ketua formatur harus dapat
membuktikan dipenuhinya ketentuan persyaratan sesuai AD/ART. Apabila tidak
dapat membuktikan maka yang bersangkutan tidak dapat dipilih/gugur menjadi ketua
umum.
7. Sebelum dlakukan penutupan sidang pemilihan formatur, maka sidang paripurna
pemilihan formatur, terlebih dahulu menetapkan jangka waktu bekerjanya formatur
untuk menyusun bada pimpinan.
8. Apabila formatur terpilih sampai dengan batas waktu kerja yang di tetapkan
MUSCAB VIII GAPENSI kabupaten muna, ternyata tidak mencapai kesepakatan atau
tidak dapat menyusun badan pimpinan baru, sedangkan waktu kerjanya tidak dapat
diperpanjang lagi mengingat batas waktu berakhirnya MUSCAB VIII GAPENSI
sendiri, maka dapat dianggap formatur tidak dapat mengembang tugas yang
dipercayakan MUSCAB VIII GAPENSI kepadanya dan dengan demikian tugasnya
dinyatakan berakhir tanpa hasil. Dalam seperti ini, MUSCAB VIII GAPENSI dapat
dianggap tidak dapat menyusun badan pimpinan untuk masa bakti berikutnya.
Sedangkan keputusan-keputusan lainnya dari MUSCAB VIII GAPENSI tetap
dinyatakan berlaku.
9. Apabila hal seperti tersebut butir 8 terjadi, maka untuk menghindari keVIII akuman
badan pimpinan yang bersangkutan, maka badan pimpinan pusat diberi wewenang
mengambil alih fungsi badan pimpinan yang VIIIakum tersebut dan secepatnya harus
membentuk badan pimpinan sementara, dengan tugas seperti diatur dalam ketetapan
musyawarah khusus GAPENSI No. 05/MUNASUS GAPENSI/2005 tentang pedoman
ketatalaksanaan organisasi GAPENSI, angka romawi XIII butir 5 s.d. 8.
Pasal 31
Tata Cara Pencalonan Ketua Umum
1. Jabatan ketua umum, adalah pengusaha yang perusahaannya minimal 3 (tiga) tahun
terakhir secara terus-menerus tercatat dalam keanggotaan GAPENSI dengan bukti
memiliki KTA Tahun 2004, 2005 dan 2006 dan pernah duduk dalam badan pimpinan
GAPENSI baik di tingkat pusat, daerah maupun cabang.
2. Yang berminat untuk menjadi calon ketua umum BPD GAPENSI kabupaten muna
masa bakti 2006-2010 harus mengajukan surat pencalonan diri menjadi calon ketua

14. umum kepada pimpinan MUSCAB VIII melalui panitia penyelenggara (SC) paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum MUSCAB VIII GAPENSI kabupaten muna dibuka.
Pasal 32
Pemilihan Badan Pimpinan
Pada dasarnya yang berhak dipilih untuk duduk dalam badan pimpinan cabang GAPENSI
kabupaten muna adalah mereka yang memahami kriteria/syarat-syarat pasal 6 BAB II dan
pasal 30 BAB VIIII ART GAPENSI :
1. Pengusaha yang perusahaannya minimal 1 (satu) tahun terakhir tercatat dalam
keanggotaan GAPENSI yang dapat di buktikan identitasnya terdapat dalam kartu
tanda anggota (KTA) GAPENSI yang sah dan masih berlaku atau seorang pengurus
perusahaan (Anggota GAPENSI) tersebut lainnya yang mendapat mandat kuasa
penuh dari perusahaan di maksud untuk mewakilinya dalam organisasi GAPENSI
sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3 huruf b ART GAPENSI yang dibuktikan
dengan namanya tercantum dala akte perusahaan sebagai pengurus perusahaan.
2. Tidak dicabut haknya untuk memangku suatu jabatan tertentu, tidak berada dalam
keadaan pailit dan/atau kehilangan haknya untuk menguasai kekayaan dan tidak
sedang menjalani hukuman.
3. Bagi yang terpilih duduk dalam badan pimpinan daerah GAPENSI kabupaten Muna
harus menyatakan diri secara tertulis bersedia menyumbang tenaga, pikiran dan waktu
dalam menjalankan tugas-tugas organisasi.
4. Bagi yang terpilih duduk dalam badan pimpinan daerah GAPENSI kabupaten muna
tidak boleh merangkap jabatan pada badan pimpinan GAPENSI atau badan dewan
pertimbangan GAPENSI disemua tingkatan.
5. Untuk itu bagi mereka yang pada saat terpilih menjadi badan pimpinan cabang
GAPENSI kabupaten muna masuh memangku jabatan pada badan pimpinan
GAPENSI atau pada Dewan pertimbangan di semua tingkatan harus menyatakan
secara tertulis pilihan jabatannya yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari setelah berakhirnya MUSCAB VIII GAPENSI kab. Muna.
BAB XIII
DOMISIONER DAN HAL-HAL LAIN
Pasal 33
Domisioner

15. Badan pimpinan daerah GAPENSI kabupaten Muna masa bakti 2002-2006, meletakkan
jabatan dan dinyatakan domisioner setelah pertanggungjawaban diterima oleh sidang
paripurna baik secara bulat atau dengan cara catatan akan diteliti oleh tim VIIIerifikasi yang
akan ditunjuk dan terbentuknya formatur.
Pasal 34
Penutup
Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini, akan diputuskan oleh
MUSCAB VIII GAPENSI kabupaten Muna, yang akan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan tata tertib ini.
Pasal 35
Berlakunya Keputusan
Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan sampai berakhirnya MUSCAB.
Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : Nopember 2014
MUSYAWARAH CABANG VIII
GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI INDONESIA
KABUPATEN MUNA
Pimpinan Sidang,
Ketua Sekretaris