SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
Menurut sudikno Mertokusumo, putusan adalah
pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi
wewenang untuk itu dan diucapkan didalam persidangan yang
terbuka unutk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan
suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan
pasal 2 (1) Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang
ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo pasal 47
Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan
kehakiman dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkara
yang diterima dipengadilan adalah termasuk perkara voluntair.
Selanjutnya dalam penjelasan pasal 60 Undang-undang nomor
7 tahun 1989 tentang peradilan agama disebutkan ada dua
produk pengadilan agama, yaitu putusan dan penetapan.
Putusan dapat dibagi dua, yaitu:
1. Putusan sela
Menurut Ridwan Syahrani, putusan sela adalah
putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang
diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau
mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.
Dalam hukum acara perdata dipengadilan
agama dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu:
a. Putusan preparatoir
b. Putusan interlacutoir
c. Putusan incidenteel
d. Putusan provisionil
2. Putusan akhir
Menurut Abdul Manan, putusan akhir adalah
kesimpulan akhir yang diambil oleh Majlis Hakim
yang diberi wewenang untuk itu dalam
menyelesaikan perkara dan diucapkan dalam sidang
untuk umum. Putusan akhir jika dilihat dari segi
sifat amarnya Subekti membaginya dalam tiga
macam. Yaitu:
a. Putusan condemnatoir
b. Declaratoir
c. konstitutif
a. Putusan bebas (vrijspraak), apabila pengadilan
berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang
pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan
yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan (psl 191/1).
b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag
van recht vervolging), apabila pengadilan
berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan
kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu
tidak merupakan suatu tindak pidana.
c. Putusan pemidanaan, apabila pengadilan
berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan
tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka
pengadilan menjatuhkan pidana (psl 193/1).
d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi
hukum yaitu apabila surat dakwaan tdk
memenuhi unsur yang ditentukan dalam psl
143/2b. Pengadilan dapat menjatuhkan
putusan yang menyatakan dakwaan batal demi
hukum berdasarkan atas permintaan terdakwa
atau PH dlm eksepsi maupun atas wewenang
hakim krn jabatannya.
e. Putusan yang menyatakan dakwaan tdk dapat
diterima yaitu apabila surat dakwaan
mengandung cacat formal atau mengandung
kekeliruan beracara. Bisa cacat mengenai orang
yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk
surat dakwaan yang diajukan penuntut umum
salah atau keliru.
1. Putusan gugur
adalah putusan yang menyatakan bahwa
gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon
tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan
tergugat hadir dan mohon putusan
2. Putusan verstek
adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon
tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi,
sedang penggugat hadir dan mohon putusan
3. Putusan contradiktoir
adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon
tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi,
sedang penggugat hadir dan mohon putusan
1. Kekuatan mengikat
Putusan yang dijatuhkan pengadilan
semestinya diterima oleh pihak-pihak yang
berperkara dengan tidak melakukan tindakan
yang bertentangan dengan putusan
pengadilan agama.
2. Kekuatan pembuktin
Putusan pengadilan agama dikategorikan
kepada akta otentik yang mempunyai
kekuatan pembuktian yang mengikat dan
sempurna.
3. Kekuatan eksekutorial
Putusan pengadilan agama mempunyai
kekuatan eksekutorial, maksudnya adalah
mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan
secara paksa terhadap pihak yang tidak
melaksanakan putusan tersebut secara suka
rela.

More Related Content

What's hot

kewajiban dokter sebagai ahli
kewajiban dokter sebagai ahlikewajiban dokter sebagai ahli
kewajiban dokter sebagai ahlisai Niva Annants
 
12 posisiparapihak
12 posisiparapihak12 posisiparapihak
12 posisiparapihakRonalto_Tan
 
Upaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaUpaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaIca Diennissa
 
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Bahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraBahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraFakhrul Rozi
 
slide share presentasi Upaya hukum
slide share presentasi Upaya hukumslide share presentasi Upaya hukum
slide share presentasi Upaya hukumUndip
 
13 kewenangan mengadili
13 kewenangan mengadili13 kewenangan mengadili
13 kewenangan mengadiliRonalto_Tan
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahananRonalto_Tan
 
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di IndonesiaPPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di IndonesiaBagus Edi Prayogo
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi DELA ASFARINA
 
Upaya administratif dan bapek
Upaya administratif dan bapekUpaya administratif dan bapek
Upaya administratif dan bapekMohammad Subhan
 
11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidik
11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidik11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidik
11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidikRonalto_Tan
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataLisa SYP
 

What's hot (20)

13 praperadilan
13 praperadilan13 praperadilan
13 praperadilan
 
kewajiban dokter sebagai ahli
kewajiban dokter sebagai ahlikewajiban dokter sebagai ahli
kewajiban dokter sebagai ahli
 
12 posisiparapihak
12 posisiparapihak12 posisiparapihak
12 posisiparapihak
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Makalah praperadilan
Makalah praperadilanMakalah praperadilan
Makalah praperadilan
 
Upaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidanaUpaya hukum dalam acara pidana
Upaya hukum dalam acara pidana
 
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Asas-asas hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
 
Bahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraBahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acara
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
slide share presentasi Upaya hukum
slide share presentasi Upaya hukumslide share presentasi Upaya hukum
slide share presentasi Upaya hukum
 
13 kewenangan mengadili
13 kewenangan mengadili13 kewenangan mengadili
13 kewenangan mengadili
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
 
5 surat-dakwaan
5 surat-dakwaan5 surat-dakwaan
5 surat-dakwaan
 
8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan
 
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di IndonesiaPPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
 
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
 
Upaya administratif dan bapek
Upaya administratif dan bapekUpaya administratif dan bapek
Upaya administratif dan bapek
 
11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidik
11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidik11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidik
11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidik
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdata
 

Similar to Putusan Pengadilan Agama

Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Rudi Sudirdja
 
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.pptAZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.pptMuhAsyriZR
 
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Bantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdataBantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdataindra wijaya
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptasifsardari
 
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutanGradeAlfonso
 
PUTUSAN PERKARA PERDATA.pptx
PUTUSAN PERKARA PERDATA.pptxPUTUSAN PERKARA PERDATA.pptx
PUTUSAN PERKARA PERDATA.pptxRiskyAmnur
 
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tunMoel Ryadhie
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Idik Saeful Bahri
 
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015ilmu ilmu
 
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.pptAZIS50
 
162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.ppt162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.pptSuryoHilal4
 

Similar to Putusan Pengadilan Agama (20)

Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
 
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.pptAZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
 
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Putusan hakim (Idik Saeful Bahri)
 
Bantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdataBantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdata
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
 
Arbitrase
ArbitraseArbitrase
Arbitrase
 
PPS - Arbiter.pptx
PPS - Arbiter.pptxPPS - Arbiter.pptx
PPS - Arbiter.pptx
 
PUTUSAN PERKARA PERDATA.pptx
PUTUSAN PERKARA PERDATA.pptxPUTUSAN PERKARA PERDATA.pptx
PUTUSAN PERKARA PERDATA.pptx
 
Arbitrase _done.pptx
Arbitrase _done.pptxArbitrase _done.pptx
Arbitrase _done.pptx
 
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
 
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
 
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.pptPPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
PPT-HUKUM-ACARA-PERDATA.ppt
 
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
Hukum perdata internasional - Pelaaksanaan putusan pengadilan dan arbitrase a...
 
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO 2 TAHUN 2015
 
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
3. UAS ccccccccccccccccccccccccccccccPUTUSAN PA.ppt
 
ptun
ptunptun
ptun
 
162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.ppt162430228-Strategi-Pidana.ppt
162430228-Strategi-Pidana.ppt
 

Putusan Pengadilan Agama

  • 1.
  • 2. Menurut sudikno Mertokusumo, putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didalam persidangan yang terbuka unutk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan pasal 2 (1) Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo pasal 47 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkara yang diterima dipengadilan adalah termasuk perkara voluntair. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 60 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama disebutkan ada dua produk pengadilan agama, yaitu putusan dan penetapan.
  • 3. Putusan dapat dibagi dua, yaitu: 1. Putusan sela Menurut Ridwan Syahrani, putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata dipengadilan agama dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu: a. Putusan preparatoir b. Putusan interlacutoir c. Putusan incidenteel d. Putusan provisionil
  • 4. 2. Putusan akhir Menurut Abdul Manan, putusan akhir adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majlis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan perkara dan diucapkan dalam sidang untuk umum. Putusan akhir jika dilihat dari segi sifat amarnya Subekti membaginya dalam tiga macam. Yaitu: a. Putusan condemnatoir b. Declaratoir c. konstitutif
  • 5. a. Putusan bebas (vrijspraak), apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (psl 191/1). b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging), apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. c. Putusan pemidanaan, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (psl 193/1).
  • 6. d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum yaitu apabila surat dakwaan tdk memenuhi unsur yang ditentukan dalam psl 143/2b. Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum berdasarkan atas permintaan terdakwa atau PH dlm eksepsi maupun atas wewenang hakim krn jabatannya. e. Putusan yang menyatakan dakwaan tdk dapat diterima yaitu apabila surat dakwaan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru.
  • 7. 1. Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan 2. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan 3. Putusan contradiktoir adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan
  • 8. 1. Kekuatan mengikat Putusan yang dijatuhkan pengadilan semestinya diterima oleh pihak-pihak yang berperkara dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan agama. 2. Kekuatan pembuktin Putusan pengadilan agama dikategorikan kepada akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna.
  • 9. 3. Kekuatan eksekutorial Putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan eksekutorial, maksudnya adalah mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara suka rela.