LEMBARAN DAERAH            KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008     PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO                     NOMOR 16 TA...
Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan     Kabupaten Daerah Tingkat II Solok     (Lembaran     Daerah   Negara    Republik  ...
7.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004     tentang Sistem Perencanaan Pembangunan     Nasional (Lembaran Negara Republik  ...
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun    2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala    Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lemb...
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005    tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara    Republik Indonesia Tahun 2005 ...
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006    tentang    Pengelolaan      Barang   Milik    Negara/Daerah (Lembaran Negar...
28. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1    Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan    Tata Kerja Sekretariat Daerah...
Dengan Persetujuan Bersama         DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH                    KOTA SAWAHLUNTO                      ...
7.    Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah      dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang    ...
17.   Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan      penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan    ...
25.   Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat      penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota      untu...
36.   Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra-      SKPD adalah rencana strategis yang memuat visi,misi,...
44.   Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat      SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar      ...
51.   Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk      menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar      yan...
f.   kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah     dalam rangka penyelenggaran tugas pemerintahan daerah   ...
BAB III      AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                             Pasal 4(1)    Keuangan daerah dilaksanakan ...
e.    menetapkan pejabat yang bertugas melakukan            pemungutan penerimaan daerah;      f.    menetapkan pejabat ya...
e.    tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan            pejabat pengawas keuangan daerah; dan      f.    penyusun...
(2)   PPKD dalam melaksanakan fungsinya sebagai BUD      berwenang:      a.   menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan A...
Pasal 8(1)   PPKD selaku BUD dapat menunjuk pejabat di SKPKD      selaku kuasa BUD;(2)   Penunjukan kuasa BUD sebagaimana ...
Bagian Keempat          Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah                            Pasal 9(1)   Kepala SKPD selak...
Pasal 10(1)   Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam      melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam    ...
Bagian Kelima            Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD                             Pasal 11(1)   Pejabat pengguna...
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD      sebagai PPK-SKPD;(2)   PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ...
(4)   Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya      kepada KPA, kepala daerah menetapkan bendahara      penerimaan ...
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-      tahun anggaran berikutnya.                            Pasal ...
Pasal 19APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Janua...
(2)   Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat      (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,...
a.    bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan            milik daerah/BUMD;      b.    bagian laba atas penyerta...
c.    dana alokasi khusus.(2)   Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang      mencakup:      a.    bagi...
Pasal 27(1)   Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang      dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang ...
Pasal 29Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf bdiklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiat...
Pasal 32Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 disesuaikan dengan urusan peme...
Paragraf 1                     Belanja Tidak Langsung                             Pasal 35Kelompok belanja tidak langsung ...
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan      peraturan perundang-undangan yang berlaku;(2)   Persetujuan DPRD ...
Pasal 41(1)   Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf      e adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak...
Paragraf 2                       Belanja Langsung                            Pasal 46Kelompok belanja langsung dari suatu ...
pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu,      perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan      pemula...
pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja      peningkatan jaminan sosial;(3)   Pendanaan belanja peningkata...
d.    pemberian pinjaman.(4)   Selisih lebih atau kurang atas penerimaan pembiayaan dengan      pengeluaran pembiayaan mer...
Bagian Kedua                Rencana Kerja Pemerintah Daerah                             Pasal 60Rencana Pembangunan Jangka...
(3)   RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat      rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan      da...
(4)   Pembahasan Rancangan KUA dilakukan oleh TAPD bersama      panitia anggaran DPRD;(5)   Rancangan KUA yang telah dibah...
Bagian Ketiga               Rencana Kerja dan Anggaran SKPD                             Pasal 67(1)   Berdasarkan pedoman ...
Pasal 71(1)   Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-SKPKD;(2)   RKA-SKPD memuat program/ kegiatan yang dilaksanakan      ole...
dokumen perencanaan lainnya. serta capaian kinerja,      indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan      ...
(satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan      dilaksanakan;(2)   Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana d...
(3)   Pengesahan Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD      sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan      ...
Pasal 82(1)   Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam      Pasal 81 ayat (4) dilaksanakan oleh Walikota be...
dievaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi Perda tentang      APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD;(2)   P...
(2)   Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)      merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program,    ...
Pasal 89(1)   SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang      ditetapkan dalam Peraturan Daerah;(2)   Setiap SKPD y...
(2)   Pengeluaran yang membebani APBD tidak dapat dilakukan      sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD      dite...
Pasal 95(1)   Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna      anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberik...
Pasal 99SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yangdigunakan untuk:a.   menutupi defisit anggaran apabila ...
a.   pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada           tahun anggaran berkenaan; dan      b.   keterlambat...
sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun      anggaran;(2)   Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ...
b.    keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran             anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan/atau program...
c.   capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus           dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA   ...
Pasal 112Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal111 TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Walikota ...
kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran      perubahan APBD;(7)   Tata cara pergeseran sebagaimana dim...
(3)   Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk      pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)      ...
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Perda sawah lunto 16_2008
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Perda sawah lunto 16_2008

1,799

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,799
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Perda sawah lunto 16_2008"

  1. 1. LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANGPOKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SAWAHLUNTOMenimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dicabut dan diganti; b. bahwa untuk memenuhi maksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo PP Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah www.djpp.depkumham.go.id
  2. 2. Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Daerah Negara Republik Indoensia Tahun 1990 No 56);2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); www.djpp.depkumham.go.id
  3. 3. 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); www.djpp.depkumham.go.id
  4. 4. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4028);12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); www.djpp.depkumham.go.id
  5. 5. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tentang Dana Perimbangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4577);20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); www.djpp.depkumham.go.id
  6. 6. 22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);25. Keputusan Presiden Nomor 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; www.djpp.depkumham.go.id
  7. 7. 28. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1);29. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 6 );30. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 7);31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4); www.djpp.depkumham.go.id
  8. 8. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO dan WALIKOTA SAWAHLUNTO MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto;6. Daerah adalah Kota Sawahlunto; www.djpp.depkumham.go.id
  9. 9. 7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;8. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;10. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota;11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah;13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum Daerah;14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ barang;15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah organisasi perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah;16. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program; www.djpp.depkumham.go.id
  10. 10. 17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan; www.djpp.depkumham.go.id
  11. 11. 25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;26. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;27. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;28. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum Daerah, yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak Daerah dalam periode satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah;29. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban dari daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan mendapat pembayaran kembali atas pengeluaran tersebut;30. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;31. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;32. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;34. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;35. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib diterima oleh pemerintah Daerah dan/ atau hak pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan atau akibat lainnya yang sah; www.djpp.depkumham.go.id
  12. 12. 36. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra- SKPD adalah rencana strategis yang memuat visi,misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing SKPD;37. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;38. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) selaku Bendahara Umum Daerah;39. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;40. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;43. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran; www.djpp.depkumham.go.id
  13. 13. 44. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;45. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;46. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak lain;47. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;48. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari;49. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang dibelanjakan;50. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan; www.djpp.depkumham.go.id
  14. 14. 51. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;52. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;53. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;54. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :a. hak daerah untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah serta melakukan pinjaman;b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;c. penerimaan daerah;d. pengeluaran daerah;e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan www.djpp.depkumham.go.id
  15. 15. f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaran tugas pemerintahan daerah dan/ atau kepentingan umum. Pasal 3Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerahini meliputi :a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;b. pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah;c. struktur APBD;d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD dan RKA PPKD;e. penyusunan dan penetapan APBD;f. pelaksanaan dan perubahan APBD;g. penatausahaan keuangan daerah;h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;j. pengelolaan kas umum daerah;k. pengelolaan piutang daerah;l. pengelolaan investasi daerah;m. pengelolaan barang milik daerah;n. pengelolaan dana cadangan;o. pengelolaan utang daerah;p. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;q. penyelesaian kerugian daerah;r. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dans. pengaturan pengelolaan keuangan daerah. www.djpp.depkumham.go.id
  16. 16. BAB III AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 4(1) Keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;(2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Perda. BAB IV KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Pasal 5(1) Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; www.djpp.depkumham.go.id
  17. 17. e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.(3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada: a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang.(4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Bagian Kedua Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Pasal 6(1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas koordinasi dibidang : a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; d. penyusunan ranperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; www.djpp.depkumham.go.id
  18. 18. e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.(2) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai tugas: a. memimpin TAPD; b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang milik daerah; d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD, DPA PPKD / DPPA DPKD; dan e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.(3) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pasal 7(1). Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Perda; d. melaksanakan fungsi BUD; e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota. www.djpp.depkumham.go.id
  19. 19. (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya sebagai BUD berwenang: a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA-SKPD / DPPA-SKPD/ DPA PPKD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; h. menyimpan uang daerah i. menetapkan SPD; j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi; k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah; m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; o. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; q. menyajikan informasi keuangan daerah; dan r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.(3) PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. www.djpp.depkumham.go.id
  20. 20. Pasal 8(1) PPKD selaku BUD dapat menunjuk pejabat di SKPKD selaku kuasa BUD;(2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyiapkan anggaran kas; b. menyiapkan SPD; c. menerbitkan SP2D; d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; g. menyimpan uang daerah; h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata usahakan investasi daerah; i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan l. melakukan penagihan piutang daerah.(4) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD. www.djpp.depkumham.go.id
  21. 21. Bagian Keempat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah Pasal 9(1) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas: a. menyusun RKA-SKPD; b. menyusun DPA-SKPD; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang menjadi wewenangnya; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; i. menandatangani SPM; j. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya; k. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang dipimpinnya; l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; dan m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota.(2) Pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. www.djpp.depkumham.go.id
  22. 22. Pasal 10(1) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan /atau pertimbangan obyektif lainnya;(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala SKPD;(4) Pelimpahan sebagaian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.(5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. www.djpp.depkumham.go.id
  23. 23. Bagian Kelima Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Pasal 11(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;(2) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali serta pertimbangan obyektif lainnya;(3) PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;(4) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.(5) Berkenaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumentasi administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang dikaitkan sesuai peraturan perundang- undangan. Bagian Keenam Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Pasal 12(1) Untuk pelaksanaan Anggaran yang dimuat dalam DPA- SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang www.djpp.depkumham.go.id
  24. 24. melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD;(2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang diajukan oleh PPTK. b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP- LS gaji yang diajukan Bendaharawan Pengeluaran c. melakukan verifikasi SPP d. menyiapkan SPM; e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.(3) PPK SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/ daerah, bendahara, dan atau PPTK. Bagian Ketujuh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pasal 13(1) Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD;(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional;(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi; www.djpp.depkumham.go.id
  25. 25. (4) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait;(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. BAB V ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Kesatu Asas Umum APBD Pasal 14(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara;(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi;(4) APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 15(1) Penerimaan daerah meliputi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan;(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik www.djpp.depkumham.go.id
  26. 26. pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Pasal 16(1) Pengeluaran daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan;(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum;(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pasal 17(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD;(2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;(3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD;(4) Pendapatan daerah dan pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD harus mendasarkan pada ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 18Dalam menyusun APBD penganggaran pengeluaran harusdidukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalamjumlah yang cukup. www.djpp.depkumham.go.id
  27. 27. Pasal 19APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampaidengan tanggal 31 Desember. Bagian Kedua Struktur APBD Pasal 20(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah.(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;(3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah;(4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pasal 21(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan; www.djpp.depkumham.go.id
  28. 28. (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja;(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan. Bagian Ketiga Pendapatan Daerah Pasal 22Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hurufayat (1) huruf a terdiri dari:a. pendapatan asli daerah (PAD);b. dana perimbangan; danc. lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pasal 23(1) Pendapatan Asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri dari: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.(2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah;(3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: www.djpp.depkumham.go.id
  29. 29. a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintah/BUMN; dan c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan; b. jasa giro; c. pendapatan bunga; d. penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah; e. penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah; f. penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; h. pendapatan denda pajak; i. pendapatan denda retribusi; j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; k. pendapatan dari pengembalian; l. fasilitas sosial dan fasilitas umum; m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pasal 24(1) Pendapatan dari dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi: a. dana bagi hasil; b. dana alokasi umum; dan www.djpp.depkumham.go.id
  30. 30. c. dana alokasi khusus.(2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: a. bagi hasil pajak; dan b. bagi hasil bukan pajak.(3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri dari atas objek pendapatan dana alokasi umum;(4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 25Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 huruf c meliputi:a. hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;c. dana bagi hasil pajak dari propinsi;d. dana penyesuaian yang ditetapkan oleh pemerintah;e. bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya; danf. lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Pasal 26Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakanpenerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing,badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah,badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentukdevisa, rupiah maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa,termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayarkankembali. www.djpp.depkumham.go.id
  31. 31. Pasal 27(1) Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD;(2) Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/ pengguna barang dianggarkan pada SKPD. Bagian Keempat Belanja Daerah Pasal 28(1) Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan;(2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;(3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. www.djpp.depkumham.go.id
  32. 32. Pasal 29Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf bdiklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatanserta jenis belanja. Pasal 30Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 29 disesuaikan dengan susunan organisasi perangkatdaerah. Pasal 31(1) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari: a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan b. klasifikasi fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah.(2) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah;(3) Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari: a. pelayanan umum; b. ketertiban dan ketentraman; c. ekonomi; d. lingkungan hidup; e. perumahan dan fasilitas umum; f. kesehatan; g. pariwisata dan budaya; h. pendidikan; dan i. perlindungan sosial. www.djpp.depkumham.go.id
  33. 33. Pasal 32Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 disesuaikan dengan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah. Pasal 33Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksuddalam Pasal 29 terdiri dari:a. belanja pegawai;b. belanja barang dan jasa;c. belanja modal;d. bunga;e. subsidi;f. hibah;g. bantuan sosial;h. belanja bagi hasil;i. bantuan keuangan; danj. belanja tidak terduga. Pasal 34(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari: a. belanja tidak langsung; dan b. belanja langsung.(2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;(3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. www.djpp.depkumham.go.id
  34. 34. Paragraf 1 Belanja Tidak Langsung Pasal 35Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalamPasal 34 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiridari:a. belanja pegawai;b. bunga;c. subsidi;d. hibah;e. bantuan sosial;f. belanja bagi hasil;g. bantuan keuangan; danh. belanja tidak terduga. Pasal 36(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;(2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota serta penghasilan dan penerimaan lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 37(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Walikota, Wakil Walikota dan pegawai daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan www.djpp.depkumham.go.id
  35. 35. memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;(2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA;(3) Kriteria tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal 38Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf bdigunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yangdihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjianpinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pasal 39Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c adalahalokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembagatertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar jualproduksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakatbanyak. Pasal 40Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d digunakanuntuk menganggarkan pemberian uang / barang atau jasa kepadapemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifiktelah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, tidakmengikat, dan tidak secara terus menerus, serta sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku. www.djpp.depkumham.go.id
  36. 36. Pasal 41(1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/ barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;(2) Pengelolaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;(3) Bantuan sosial yang berupa bantuan partai politik disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 42Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf fmerupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkansesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 43Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35huruf g diberikan kepada pemerintah desa/ kelurahan dalam rangkapemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pasal 44Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 hurufh adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidakdiharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam danbencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasukpengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya. Pasal 45Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, huruf c,huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapatdianggarkan pada belanja SKPKD. www.djpp.depkumham.go.id
  37. 37. Paragraf 2 Belanja Langsung Pasal 46Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenisbelanja yang terdiri dari :a. belanja pegawai;b. belanja barang dan jasa; danc. belanja modal. Pasal 47Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf auntuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan programdan kegiatan pemerintahan daerah. Pasal 48Penetapan kriteria dan besaran honorarium diatur lebih lanjutdengan Peraturan Walikota. Pasal 49(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;(2) Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, www.djpp.depkumham.go.id
  38. 38. pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai. Pasal 50Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf cdigunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangkapembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yangmempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pasal 51Pemerintah daerah dapat menganggarkan untuk masa lebih dari 1(satu) Tahun anggaran untuk mendanai pelaksanaan suatu kegiatanyang terikat dengan kontrak tahun jamak, yang dilakukan ataspersetujuan Walikota dan DPRD Kota Sawahlunto. Pasal 52Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.Pasal 53Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanjadaerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Pasal 54(1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah;(2) Dalam APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah www.djpp.depkumham.go.id
  39. 39. pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial;(3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Pasal 55(1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah;(2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan. Bagian Kelima Pembiayaan Daerah Pasal 56(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. SILPA tahun anggaran sebelumnya; b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan pinjaman; dan e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pembentukan dana cadangan; b. penyertaan modal pemerintah daerah; c. pembayaran pokok hutang; dan www.djpp.depkumham.go.id
  40. 40. d. pemberian pinjaman.(4) Selisih lebih atau kurang atas penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto;(5) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Azas Umum Pasal 57(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD;(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN;(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/ kota dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi;(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD. Pasal 58Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baikdalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yangberkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Pasal 59Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakankewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalamperaturan perundang-undangan. www.djpp.depkumham.go.id
  41. 41. Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 60Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, danprogram kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepadaRPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standarpelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 61RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ditetapkan palinglambat 3 (tiga) bulan setelah Walikota dan Wakil Walikota dilantik. Pasal 62(1) SKPD menyusun Renstra-SKPD yang memuat visi,misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;(2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD. Pasal 63(1) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah;(2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya; www.djpp.depkumham.go.id
  42. 42. (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang` terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;(4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 64(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;(2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran berkenaan;(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Bagian Ketiga Kebijakan Umum APBD Pasal 65(1) Walikota berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD;(2) Penyusunan Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya;(3) Walikota menyampaikan Rancangan KUA tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat- lambatnya pertengahan bulan Juni tahun Anggaran berjalan; www.djpp.depkumham.go.id
  43. 43. (4) Pembahasan Rancangan KUA dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD;(5) Rancangan KUA yang telah dibahas Walikota bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD. Bagian Keempat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pasal 66(1) Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PPAS;(2) Walikota menyampaikan Rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD;(4) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi PPA, paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan;(5) Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama oleh Walikota dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditanda tangani bersama oleh Walikota dan Pimpinan DPRD;(6) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota menerbitkan pedoman penyusunan RKA- SKPD sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD. www.djpp.depkumham.go.id
  44. 44. Bagian Ketiga Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Pasal 67(1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD;(2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu dan berdasarkan prestasi kerja. Pasal 68Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadudilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaandan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkandokumen rencana kerja dan anggaran. Pasal 69(1) Penyusunan RKA-SKPD anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, target kinerja analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;(2) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal 70RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1),memuat rencana pendapatan dan belanja untuk masing-masingkegiatan dan program yang dirinci sampai dengan rincian obyekpendapatan, belanja, dan pembiayaan serta perkiraan maju untuktahun berikutnya. www.djpp.depkumham.go.id
  45. 45. Pasal 71(1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-SKPKD;(2) RKA-SKPD memuat program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD;(3) Belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD. Pasal 72Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerahdianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD Pasal 73Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,lain-lain PAD yang sah ditransfer langsung ke kas daerah, danaperimbangan dan lain pendapatan daerah yang sah dianggarkandalam RKA-SKPD pada SKPKD. Bagian Keempat Penyiapan Raperda APBD Pasal 74(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) disampaikan kepada PPKD;(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh TAPD;(3) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan www.djpp.depkumham.go.id
  46. 46. dokumen perencanaan lainnya. serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal, proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya dan sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD;(4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidak sesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala SKPD melakukan penyempurnaan. Pasal 75(1) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berdasarkan RKA-SKPD yang telah dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah;(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota. BAB VII PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD Bagian Kesatu Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD Pasal 76Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD kepada DPRD disertai dengan nota keuangan pada minggupertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalamrangka memperoleh persetujuan bersama. Bagian Kedua Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pasal 77(1) Keputusan bersama DPRD dan Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 www.djpp.depkumham.go.id
  47. 47. (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;(2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD. Pasal 78Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBDdilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 79(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Walikota melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya;(2) Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah. Pasal 80(1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) disusun dalam Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD;(2) Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat pegesahan dari Gubernur; www.djpp.depkumham.go.id
  48. 48. (3) Pengesahan Rancangan Peraturan Walikota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Bagian Ketiga Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Pasal 81(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;(2) Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan diterima, maka Walikota dapat menetapkan rancangan peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;(3) Apabila Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, Walikota menetapkan rancangan dimaksud sebagai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;(4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Walikota bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. www.djpp.depkumham.go.id
  49. 49. Pasal 82(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) dilaksanakan oleh Walikota bersama dengan panitia anggaran DPRD;(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD;(3) Keputusan pimpinan DPRD tersebut dilaporkan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan ditetapkan. Pasal 83(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) tidak dilakukan penyempurnaan oleh Walikota bersama DPRD, dan Walikota tetap menetapkan Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD, Gubernur membatalkan perda dan peraturan Walikota tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD sebelumnya;(2) Walikota bersama dengan DPRD harus memberhentikan pelaksanaan perda dan selanjutnya mencabut perda dimaksud dan sekaligus memberlakukan pagu anggaran tahun sebelumnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan oleh Gubernur;(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Bagian Keempat Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Pasal 84(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD yang telah www.djpp.depkumham.go.id
  50. 50. dievaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD;(2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;(3) Walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. BAB VIII PELAKSANAAN APBD Bagian Kesatu Asas Umum Pelaksanaan APBD Pasal 85(1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;(2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Penyiapan DPA SKPD Pasal 86(1) PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan; www.djpp.depkumham.go.id
  51. 51. (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana pada tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan;(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 87(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD;(2) Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah;(3) DPA-SKPD yang telah disahkan, disampaikan oleh kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja pengawas daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan;(4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang. Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Pasal 88(1) Semua penerimaan daerah harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterima oleh bendahara penerima;(2) Setiap penerimaan daerah harus didukung dengan adanya bukti yang lengkap dan sah. www.djpp.depkumham.go.id
  52. 52. Pasal 89(1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;(2) Setiap SKPD yang mempunyai kewajiban untuk memungut penerimaan daerah mempunyai kewajiban untuk mengintensifkan pemungutan dan penerimaan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Pasal 90(1) Semua penerimaan SKPD tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;(2) Semua penerimaan yang berupa barang menjadi aset/ milik daerah dan dicatat sebagai inventaris daerah. Pasal 91(1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan pembebanan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama;(2) Untuk pengembalian penerimaan yang terjadi pada tahun - tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga. Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 92(1) Setiap pengeluaran belanja daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; www.djpp.depkumham.go.id
  53. 53. (2) Pengeluaran yang membebani APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah;(3) Pembebanan atas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat. Pasal 93Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPDatau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Pasal 94(1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SP2D oleh BUD/ kuasa BUD;(3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa BUD berkewajiban untuk: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam surat perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran; dan e. menolak pencairan dana, apabila SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. www.djpp.depkumham.go.id
  54. 54. Pasal 95(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran;(2) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan yang telah ditetapkan tidak dipenuhi;(3) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan. Pasal 96(1) Walikota dapat memberi ijin untuk membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaraan SKPD;(2) Rekening yang dibuat untuk pelaksanaan pengeluaran SKPD adalah rekening kas daerah. Pasal 97Setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala SKPD dilarangmenerbitkan SPM yang akan membebani anggaran di tahunberkenaan. Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah Pasal 98(1) Pengelolaan anggaran pembiayaan dilakukan oleh SKPKD;(2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilakukan melalui rekening kas umum daerah. www.djpp.depkumham.go.id
  55. 55. Pasal 99SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yangdigunakan untuk:a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; danc. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan. Pasal 100(1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA-Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya;(2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL- SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan;(3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap: a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau c. SP2D yang belum diuangkan.(4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran;(5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria: www.djpp.depkumham.go.id
  56. 56. a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun akibat dari force major. Pasal 101(1) Penerimaan pembiayaan dari pencairan dana cadangan dilakukan melalui rekening kas umum daerah setelah jumlah dana cadangan yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan dana cadangan mencukupi;(2) Pemindahbukuan dana cadangan ke rekening kas umum daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh BUD/ kuasa BUD atas persetujuan PPKD. Pasal 102Penerimaan pembiayaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerahyang dipisahkan dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerahyang dipisahkan didasarkan pada bukti penerimaan yang sah. Pasal 103(1) Penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah didasarkan pada jumlah sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman yang berkenaan;(2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk valuta asing dibuku dalam nilai rupiah dengan mendasarkan pada kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 104(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang menyediakan dananya tidak dapat www.djpp.depkumham.go.id
  57. 57. sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran;(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 105Penyertaan modal pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabilajumlahnya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentangpenyertaan modal. Pasal 106Pembayaran pokok pinjaman didasarkan pada jumlah yang telahditetapkan pada perjanjian pinjaman antara pemerintah Daerahdengan pihak pemberi pinjaman dan pelaksanaannya merupakanprioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah Daerah yangharus diselesaikan pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pasal 107Pemberian pinjaman kepada pihak lain dapat dilakukan apabilatidak mengganggu kondisi keuangan daerah dan dilaksanakandengan persetujuan DPRD. BAB IX PELAKSANAAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN APBD Bagian Pertama Perubahan APBD Pasal 108(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan : a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; www.djpp.depkumham.go.id
  58. 58. b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan/atau program, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; d. keadaan darurat; dan e. keadaan luar biasa.(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa. Bagian Kedua Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Pasal 109(1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA;(2) Walikota memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a kedalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD;(3) Rancangan Kebijakan Umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai: a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya; b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran yang berjalan; www.djpp.depkumham.go.id
  59. 59. c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai;dan d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. Pasal 110(1) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Sementara Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan;(2) Rancangan Kebijakan Umum perubahan APBD dan PPAS perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan;(3) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD. Pasal 111Kebijakan Umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBDyang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat(2), masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yangditandatangani bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD. www.djpp.depkumham.go.id
  60. 60. Pasal 112Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal111 TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Walikota perihalpedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dankegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubahuntuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagikegiatan SKPD. Bagian Ketiga Pergeseran Anggaran Pasal 113(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD;(2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD;(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD;(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam www.djpp.depkumham.go.id
  61. 61. kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;(7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota. Bagian Keempat Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD Pasal 114(1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya;(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c dapat berupa : a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah; d. mendanai kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100; e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. www.djpp.depkumham.go.id
  62. 62. (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD;(4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD;(5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. Pasal 115Pendanaan Keadaan Darurat(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memilik dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.(2) Dalam keadaan darurat dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran tahun berkenaan;(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga;(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: www.djpp.depkumham.go.id

×