• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Hukum kesehatan
 

Hukum kesehatan

on

  • 8,356 views

 

Statistics

Views

Total Views
8,356
Views on SlideShare
8,356
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
137
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Hukum kesehatan Hukum kesehatan Presentation Transcript

    • jonirasmanto@gmail.com STIKES MERANGINPRODI KESEHATAN MASYARAKAT
    • PENDAHULUAN• era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang kesehatan.
    • • Perubahan konsep pemikiran penyelenggaraan pembangunan kesehatan tidak dapat dielakkan. Pada awalnya pembangunan kesehatan bertumpu pada upaya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan, bergeser pada penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh dengan penekanan pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Paradigma ini dikenal dalam kalangan kesehatan sebagai paradigma sehat.
    • • Konsekuensi logis diterimanya paradigma sehat maka segala kegiatan apapun harus berorientasi pada wawasan kesehatan, tetap dilakukannya pemeliharaan dan peningkatan kualitas individu, keluarga dan masyarakat serta lingkungan dan secara terus menerus memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang maka harus secara terus menerus dilakukan perhatian yang sungguh-sungguh bagi penyelenggaraan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan, adanya jaminan atas pemeliharaan kesehatan, ditingkatkannya profesionalisme dan dilakukannya desentralisasi bidang kesehatan.
    • • Kegiatan-kegiatan tersebut sudah barang tentu memerlukan perangkat hukum kesehatan yang memadai. Perangkat hukum kesehatan yang memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah yang dimaksud dengan hukum kesehatan, apa yang menjadi landasan hukum kesehatan, materi muatan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan, dan hukum kesehatan di masa mendatang.
    • Batasan dan Lingkup Hukum Kesehatan• “…health law as the body of rules that relates directly to the care of health as well as the applications of general civil, criminal, and administrative law”.(1) Van der Mijn: pengertian Leenen : hukum kesehatan adalah “…. het geheel van rechtsregels, dat rechtstreeks bettrekking heft op de zorg voor de gezondheid en de toepassing van overig burgelijk, administratief en strafrecht in dat verband. Dit geheel van rechtsregels omvat niet alleen wettelijk recht en internationale regelingen, maar ook internationale richtlijnen gewoonterecht en jurisprudenterecht, terwijl ook wetenschap en literatuur bronnen van recht kunnen zijn”.(2) Cabang baru dlm ilmu hukum, yaitu hal-hal yg berkaitan dgn pemeliharaan kesehatan (zorg voor de gezondheid). Rumusan dapat berlaku secara universal di semua negara, karena tidak hanya bertumpu pada peraturan perundang-undangan saja tetapi mencakup kesepakatan/peraturan internasional, asas-asas yang berlaku secara internasional, kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin.
    • • sumber hukum dalam hukum kesehatan meliputi hukum tertulis, yurisprudensi, dan doktrin. Dilihat dari objeknya, maka hukum kesehatan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan (zorg voor de gezondheid). Dd dpt dibayangkan bahwa hukum kesehatan cukup luas dan kompleks. Jayasuriya mengidentifikasikan ada 30 (tiga puluh) jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan.(3)
    • • materi muatan yg dikandung didalamnya pada asasnya : memberikan perlindungan kepada individu, masyarakat, & memfasilitasi penyelenggaraan upaya kes agar tujuan kes dpt tercapai.• Jayasuriya menyatakan ada 5 fungsi, yaitu: – pemberian hak, – penyediaan perlindungan, – peningkatan kesehatan, – pembiayaan kesehatan, dan – penilaian terhadap kuantitas dan kualitas dalam pemeliharaan kesehatan.(4)
    • • Pinet : untuk mewujudkan kes semua, diidentifikasikan faktor determinan yg mempengaruhi sekurang-kurangnya mencakup, “... biological, behavioral, environmental, health system, socio economic, socio cultural, aging the population, science and technology, information and communication, gender, equity and social justice and human rights”. (5)
    • Landasan Hukum Kesehatan• Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan pada asasnya hukum kesehatan bertumpu pada hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar social (the right to health care) yang ditopang oleh 2 (dua) hak dasar individual yang terdiri dari hak atas informasi (the right to information) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination).(6)• Roscam Abing mentautkan hukum kesehatan dengan hak untuk sehat dengan menyatakan bahwa hak atas pemeliharaan kesehatan mencakup berbagai aspek yang merefleksikan pemberian perlindungan dan pemberian fasilitas dalam pelaksanaannya. Untuk merealisasikan hak atas pemeliharaan bisa juga mengandung pelaksanaan hak untuk hidup, hak atas privasi, dan hak untuk memperoleh informasi.(7)• Leenen secara khusus, menguraikan secara rinci tentang segala hak dasar manusia yang merupakan dasar bagi hukum kesehatan. (8)
    • Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan Bidang Kesehatan• Peraturan dimaksud dpt berupa peraturan perundang- undangan yg berlaku umum & berbagai ketentuan internal bagi profesi & asosiasi kesehatan. Agar diperoleh gambaran yg lebih menyeluruh maka digunakan susunan 3 (tiga) komponen dlm suatu sistem hukum seperti yg dikemukakan Schuyt,(9) : keseluruhan peraturan, norma & ketetapan yg dilukiskan sebagai sistem pengertian, betekenissysteem, keseluruhan organisasi & lembaga yg mengemban fungsi dalam melakukan tugasnya, organisaties instellingen & keseluruhan ketetapan & penanganan secara konkret telah diambil & dilakukan oleh subjek dlm komponen kedua, beslisingen en handelingen.
    • • Dari sudut pandang materi muatan yg ada dpt dikatakan mengandung 4 (empat) obyek, yaitu: 1. Pengaturan yg berkaitan dgn upaya kes; 2. Pengaturan yg berkaitan dgn nakes; 3. Pengaturan yg berkaitan dgn sarkes; 4. Pengaturan yg berkaitan dgn komoditi kes.
    • • Apabila diperhatikan dari ketentuan tersebut terkandung prinsip perikemanusiaan berdasarkan Ketuhanan YME, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.(10)
    • • keputusan dan peraturan yang dibuat oleh organisasi profesi dan asosiasi bidang kesehatan serta sarana kesehatan adalah mencakup kode etik profesi, kode etik usaha dan berbagai standar yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.
    • • dalam ketentuan ini mencakup 4 (empat) prinsip dasar, yaitu autonomy, beneficence, non maleficence dan justice.(11)
    • • Komponen intervensi penanganan merupakan aktualisasi terhadap komponen ideal yg ada dlm komponen I. Bila diperhatikan isi ketentuan yg ada dimana diperlukan penanganan terdapat 4 (empat) sifat, : 1. Perintah (gebod) yg merupakan kewajiban umum untuk melakukan sesuatu; 2. Larangan (verbod) yg merupakan kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu; 3. Pembebasan (vrijstelling, dispensatie) berupa pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yg secara umum diharuskan. 4. Izin (toesteming, permissie) berupa pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yg secara umum dilarang.(12)
    • • Dari susunan dlm 3 (tiga) komponen tersebut secara global menurut Schuyt bahwa tujuan yg ingin dicapat adalah (14): 1. Penyelenggaraan ketertiban sosial; 2. Pencegahan dari konflik yg tidak menyenangkan; 3. Jaminan pertumbuhan & kemandirian penduduk secara individual; 4. Penyelenggaraan pembagian tugas dari berbagai peristiwa yg baik dlm masyarakat; 5. Kanalisasi perubahan sosial.
    • Hukum Kesehatan di Masa Mendatang• 1. Membudayakan perilaku hidup sehat & penggunaan yankes secara wajar untuk seluruh masyarakat; 2. Mengutamakan upaya peningkatan kesehatan & pencegahan penyakit; 3. Mendorong kemandirian masyarakat dlm memilih & membiayai pelayanan kesehatan yg diperlukan; 4. Memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan; 5. Mengendalikan biaya kesehatan; 6. Memelihara adanya hubungan yg baik antara masyarakat dgn penyedia yankes; 7. Meningkatkan kerjasama antara upaya kesehatan yg dilakukan pemerintah & masyarakat melalui suatu bentuk pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat yg secara efisien, efektif & bermutu serta terjangkau oleh masyarakat.
    • Beberapa hal yang perlu dicatat1. Eksistensi Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional yang telah ada harus diperkuat dan harus merupakan organisasi yang independen sehingga dapat memberikan pertimbangan lebih akurat;2. Perlu dibangun keberadaan Konsil untuk tenaga kesehatan dimana lembaga tersebut merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan pengaturan berbagai standar yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam dunia kedokteran dan kedokteran gigi telah dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;3. Perlu dibangun lembaga registrasi tenaga kesehatan dalam upaya untuk menilai kemampuan profesional yang dimiliki tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Bagi tenaga dokter dan dokter gigi peranan Konsil Kedokteran Indonesia dan organisasi profesi serta Departemen Kesehatan menjadi penting;4. Perlu dikaji adanya lembaga Peradilan Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan. Dimana untuk tenaga medis telah dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai dengan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004;5. Perlu dibangun lembaga untuk akreditasi berbagai sarana kesehatan.
    • Kesimpulan• hukum kesehatan merupakan cabang ilmu hukum yang baru. Untuk itu masih terbuka kesempatan yang luas bagi para ahli hukum melakukan berbagai pengembangan dengan tujuan tersedianya perlindungan yang menyeluruh baik untuk masyarakat penerima pelayanan kesehatan maupun tenaga dan sarana kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Kajian dapat dilakukan baik secara sektoral maupun dimensional melalui inter dan multidisiplin.