Your SlideShare is downloading. ×
Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Rangkuman PKN kelas X BAB 4

21,346

Published on

rangkuman pelajaran kewarganegaraan kelas x SMA bab 4

rangkuman pelajaran kewarganegaraan kelas x SMA bab 4

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
  • you are good to post this lesson.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
21,346
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
286
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. BAB 4 : 1. Pengertian dasar negara Dasar negara : falsafah negara atau ideology negara yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tata tertib hukum dalam negara. Pancasila -tercantum dlm alinea 4pembukaan udd, dan dlm tap MPR No XVIII/MPR/1998 pedoman dasar utk mngatur penyelenggaraan kettanegaraan yg mencakup smua bid.kehidupan berbangsa. Secara yuridis konstitusional : norma obyektif dan norma tertinggi. Jd , sumber dr sgl sumber hukum. 2. Istilah konstitusi = keseluruhan hukum dasar yg memuat aturan2 pokok yg menggambarkn sistem ketatanegaraan. Peraturan dsr/ awal mngenai pembentukn suatu negara Prancis : constituir = membentuk Belanda : grondwet = grond=dasar. Wet=undang2 Jerman : grundgesetz = grund=dasar. gesetz=undang2 3. Tujuan dan nilai konstitusi Tujuan : - membatasi kekuasaan pemerintah agar pnyelenggaraan kekuasaan tdk bersifat sewenang2 - memberikan pengawasan /control terhdp kekuasaan politik - menjamin dan melindungi hak2 asasi warga ngr Nilai : Nilai normatif : resmi diterima oleh bangsa shingga tdk hnya berlaku scr hukum tp scr nyata dlm masy. Nilai nominal : sesuai dgn hukum yg berlaku Nilai semantic : hnya utk kepentingn penguasa, shingga penguasa menafsirkn konstitusi sesuai dg keinginannya. 4. Substansi konstitusi (dalam kehidupan dan pasal2) pasal brp yg substansinya … - Pernyataan ttg idiologi ngr, dsr ngr, tujuan ngrm asas politik ngr, gagasan moral keagamaan(pasal 29 (1) dan (2) ) - Ketentuan ttg struktur organisasi ngr : pasal 2-25 - Ketentuan ttg perlindungan hak asasi manusia : pasal 28a - j - Ketentuan ttg prosedur pengubah uud : pasal 37 ayat 1-4 - Ketentuan ttg larangan mengubah bag tertentu dr konstitusi ; pasal 37 ayat 5 o Bentuk dan kedaulatan : pasal1 o Wilayah ngr : pasal25A o Warga ngr dan penduduk : pasal26 o Pertahanan dan keamanan : pasal30 o Pendidikan dan kebudayaan : pasal31 o Pereekonomian nas dan kesejahteraan social : pasal33 -24 o Bendera,bahasa,lambg,lagu : pasal35-36C 5. Pasal2 yg berkaitan dengan lembaga kenegaraan ( terutama yang setelah diamandemen, mk dan dpd) - Bpk - Presiden dan wapres P6 (1) 6A (1) 7 : syarat dan masa jabatan P4 (1), 5(1)(2) , P4 (1) : memegang kekuasaan pemerintahan - Dpr
  • 2. P20 (1) : memegang kekuasaan membntk UU - Mpr P2 (1) : terdiri atas P3 (1) (2) (3) + P8 (2) (3) : wewenang - Dpd - Ma P24 (1) - Mk - P24(1)6. Kedudukan pembukaan uud 1945 p9 - Pernyataan kemerdekaan yg terperinci : 2 makna,pernyataan ttg kemerdekaan & tindakan yg hrs sgr dlaksanakn. - Sbg tertib hukum : pnya kedudukn yg terpish dr pasal2, sumber hukum tertinggi - Sbg pokok kaidah ngr yg fundamental7. Pokok dan kaidah yg fundamental p10 9staat fundamental norm) Terjadinya ditetentukan oleh pembentuk negara (yaitu PPKI) Isinya memuat : dasar negara, tujuan negara, asas politik negara, cita-cita negara dan ketentuan yang menentukan adanya UUD. Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah, sehingga Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilihan umum. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fondamental karena : Pembukaan merupakan sumber tertib hukum yang tertinggi. Pembukaan merupakan pernyataan kemerde-kaan secara terperinci. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fondamental. Pembukaan menentukan/menetapkan adanya UUD Pembukaan mengandung pokok-pokok pikiran yang dijelmakan dalam pasal-pasal UUD Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi karena :8. Makna pembukaan 1. Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan olehsebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Pengakuan hak kodrat stiap bngsa : kemerdekaan ialah hak sgl bngsa Alasan objektif proklamasi : penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri- keadilan Alasan subjektif : indonesia ingin melepaskn diri dr pnjajahan
  • 3. 2. Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepadasaat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyatIndonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ada cita2 ngr : masy adil dan makmur dlm wadah nk Kemerdekaan bkn tujuan akhir perjuangn,tp cm jembatan 3. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pngakuan nilai religious : kemerdekaan bkn smata2 hasil usaha manusia,tp karunia YME Pngakuan adanya nilai moral : didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, 4. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tjuan ngr : tjuan khusus : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa . tjuan umum : melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social Ttg ketentuan diadknnya UUD Ttg bntuk ngr : nkri yg berkedaulatn rakyat Dasar filsafat ngt pancasila9. Contoh perilaku yg konstitusional - Menciptakan kultur taat hukum yg sehat dan aktif 9culture of law) - Medorong proses pembuatan hukum yg aspiratif (process of lwa making) - Menciptakan aparat penegak hukum yg jujur dan bertanggung jwb (structure of law)

×