Hutan Kota

10,341 views
10,105 views

Published on

menurut saya ada contoh gambar di hal 18 dan 38 yang kurang sesuai untuk hutan kota, dimana sebaiknya tidak ada perkerasan permanen di hutan kota. contoh daripada menggunakan concrete block sebaiknya menggunakan grass block. Contoh lain adalah dari gambar contoh hutan kota di hal 38 mungkin kurang tepat untuk hutan kota karena persentasi bangunan sudah sangat besar dan vegetasi terbatas. Model dalam contoh di hal 38 lebih tepat disebut taman kota. :)

4 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
10,341
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
378
Comments
4
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hutan Kota

  1. 1. DIREKTORAT BINA REHABILITASI HUTAN DAN LAHANDITJEN BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL KEMENTERIAN KEHUTANAN 1
  2. 2. OUT LINE I. Latar Belakang II. Permasalahan Kawasan Perkotaan III. Sekilas Perkembangan Pembangunan Hutan Kota IV. Penyelenggaraan Hutan Kota A. Penunjukan Hutan Kota B. Pembangunan Hutan Kota C. Penetapan Hutan Kota D. Pengelolaan Hutan Kota : 1. Tahapan Pengelolaan Hutan Kota 2. Permasalahan Pembangunan Hutan Kota 3. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Kota 4. Penanggung Jawab Penyusunan Rancangan Hutan Kota 5. Sumber Dana Pengelolaan Hutan Kota 6. Pemantauan Hutan Kota 7. Pembinaan dan Pengawasan Hutan Kota 8. Peran Serta Masyarakat 9. Perkembangan Pembangunan Hutan Kota S/d Tahun 2011 2
  3. 3. I. LATAR BELAKANG1. WILAYAH PERKOTAAN• Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, Konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian Pemukiman 40 – 60% dan pemukiman.• Pesatnya pertumbuhan perekonomian mendorong konversi lahan pertanian Pemukiman 20 – 40% menjadi kawasan pemukiman, centra-centra pedagangan dan Pemukiman 60 – 80% kawasan industri.• Menyatunya kawasan pemukiman, centra perdagangan dan kawasan industri melembaga menjadi wilayah perkotaan. hutan primer Pemukiman 80 – 100% 3
  4. 4. KAWASAN PERKOTAAN • Pembangunan fisik kota cenderung mengakibatkan minimnya ruang terbuka hijau dan menghilangkan kondisiKAWAS yang alami. AN • Lingkungan perkotaanPERKO berkembang secara TAAN ekonomi, namun menurun secara ekologi. 4
  5. 5. II. PERMASALAHAN KAWASAN PERKOTAAN Pesatnya pembangunan wilayah perkotaan cenderung mengorbankan bentang alam terbuka hijau, fungsi pepohonan sebagai paru wilayah perkotaan dan estetika alami. • Disamping itu, penggunaan teknologi industri, transportasi, dan penyegar udara (air conditioner) meningkatkan keluaran asap CO, CO2 , debu timbal dan material beracun lainnya meningkatkan pencemaran udara. Dan peningkatan suhu udara. • Di lain sisi, minimnya ruang terbuka hijau dan habisnya pohon-pohon hutan di perkotaan menurunkan kemampuan penyerapan/ fixasi co, co2 dan bahan beracun lainnya. • Alhasil, Kota menghadapi permasalahan lingkungan yang serius: hubungan masyarakat perkotaan dan lingkungannya tidak harmonis. 5
  6. 6. ANALISIS PERMASALAHAN KAWASAN PERKOTAAN LINGKUNGAN KUMUH POLUTAN BANJIRMENINGKAT WILAYAH PERKOTAANSUHU UDARA INTRUSI MENINGKAT AIR LAUT DLL 6
  7. 7. III. SEKILAS PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUTAN KOTA• Tahun 1978, Konggres kehutanan sedunia VIII di Jakarta telah memuncul gagasan pembangunan hutan di perkotaan. Namun implementasi gagasan pembangunan hutan kota belum terlaksana.• Tahun 1980-an, issu menurunnya kualitas lingkungan perkotaan mulai digalakan Program/kegiatan penghijauan perkotaan.• Tahun 1990-an, semakin meningkatnya pencemaran udara, air mulai disadarinya pentingya hutan kota.. Pada Pekan Penghijauan Nasional (PPN) ke 30 di Palu Sulawesi Tengah, Presiden RI mencanangkan pembangunan hutan kota. Pembangunan hutan kota mulai ditumbuhkan di 11 kota besar, dengan diawali pembangunan hutan kota Jakarta seluas + 2.327 Ha.• S/d Tahun 2009 telah dibangun Hutan Kota seluas 20.379 Ha dengan dana APBN, APBD dan swadaya.• Tahun 2010 telah dibangun hutan kota seluas 1.1175,6 ha dengan dana APBN.• Tahun 2011 telah dibangun hutan kota seluas 1.444 ha dengan dana APBN. 7
  8. 8. IV. PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA Dasar Hukum1. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota3. Permenhut No. P. 71/Menhut-II/2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota 8
  9. 9. Pengertian, Tujuan Dan Fungsi Hutan Kota Hutan Kota : Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Tujuan : Untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Fungsi : • Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika • Meresapkan air • Menciptakan keseimbangn dan keserasian lingkungan fisik kota • Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. 9
  10. 10. Penyelenggaraan Hutan Kota meliputi :A. PENUNJUKAN B. PEMBANGUNAN C. PENETAPAN D. PENGELOLAAN 10
  11. 11. A. PENUNJUKAN HUTAN KOTA Penunjukan :  Mencakup luas dan lokasi Hutan Kota  Lokasi pada tanah negara atau tanah hak (pemberian kompensasi sesuai peraturan)  Merupakan bagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan.  Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan (RTRWK)  Dilakukan oleh Bupati/Walikota dan khusus untuk DKI oleh GubernurPertimbangan dalam penunjukan hutan kota : Luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pencemaran dan kondisi fisik kota. Luas Hutan Kota minimal 0,25 Ha (hamparan yang kompak) Luas Hutan Kota minimal 10% dari luas wilayah perkotaan dan disesuaikan dengan kondisi setempat. 11
  12. 12. Peta RTH Prov. DKI Jakarta  Target RTH :13,94% (9.544,81 Ha),  Realisasi : 9,97% (6.826,52 Ha),  Sisa target :3,97% (2.718,29 Ha) 12
  13. 13. B. PEMBANGUNAN HUTAN KOTAPembangunan : Dilaksanakan berdasarkan penunjukan luas dan lokasi Hutan Kota. Pelaksana Bupati/Walikota dan khusus Untuk DKI oleh Gubernur. Pembangunan meliputi Perencanaan dan Pelaksanaan. PERENCANAAN : • Disusun berdasarkan kajian aspek PELAKSANAAN : teknis, ekologi, sosio-ekonomi, budaya masyarakat setempat. 1. Penataan Areal; • Rancangan teknis : (a) bentuk yang 2. Penanaman; disesuaikan dengan karakteristik lahan 3. Pemeliharaan; dan dan (b) tipe Hutan Kota sesuai dengan 4. Pembangunan sipil teknis. yang ditetapkan dalam RTRWP 13
  14. 14. Bentuk Dan Type Hutan Kota A. BENTUK B. TYPE BENTUK HK. PEMUKIMAN HK. KAWASAN INDUSTRI JALUR HK. REKREASI MENGELOMPOKHUTAN KOTA HK. PELESTARIAN PLASMA NUTFAH MENYEBAR HK. PERLINDUNGAN HK. PENGAMANAN 14
  15. 15. Bentuk Jalur 15
  16. 16. Bentuk Mengelompok 16
  17. 17. Bentuk Menyebar 17
  18. 18. Struktur Hutan Kota 18
  19. 19. Coloring Hutan Kota 19
  20. 20. Type Hutan KotaA.Type Kawasan Pemukiman  Hutan Kota yang dibangun pada area permukiman yang berfungsi sebagai penghasil Oksigen, penyerap karbondioksida, peresapan air, penahan angin, peredam kebisingan dengan komposisi pepohan tanaman pepohonan tinggi yang dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.  Karakteristik pepohonannya : pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak mudah patah, daun tidak mudah gugurdan pohon- pohon penghasil bunga/ buah/biji-bijian yang memiliki nilai ekonomis 20
  21. 21. b. Type Kawasan industri  Hutan Kota yang dibangun di kawasan industri yang dirancang untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan yang ditimbulkan oleh kegiatan industri.  Karakteristik pepohonnya merupakan pohon-pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu, permukaan kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bebahuan harum. 21
  22. 22. c. Type Kawasan Rekreasi  Hutan Kota yang berfungsi sebagi pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan dengan jenis pepohonan yang indah dan unik.  Karakteristik pepohonnya merupakan pohon-pohon yang indah dan atau penghasil bunga/buah yang digemari satwa seperti burung, kupu-kupu dan jenis satwa menarik lainnya. 22
  23. 23. d. Type Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah  Hutan Kota yang dibangun untuk pelestarian plasma nutfah, yaitu:Sebagai konservasi plasma nutfah insitu dan sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau yang akan dikembangkan.  Kharakteristik pohannya merupakan pohon- pohon langka dan atau pohon-pohon unggulan daerah setempat. 23
  24. 24. e. Type Kawasan Perlindungan a. Hutan kota yang berfungsi untuk mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai dengan karakteristik tanah, melindungi pantai dari gempuran ombak (abrasi),melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah penipisan air tanah dan atau Perda No. 3 – Tahun 2007 Tentang Rtrw Kawasan masalah meresapnya air laut ke Lindung/ Konservasi Mangove Pada Zona Iv ( Meliputi daratan (intrusi air laut). Kec. Gn Anyar, Rungkut, Sukolilo Dan Mulyorejo) b. Kharakteristik pepohonanya, antara lain: pepohonan yang memiliki daya evaporasi yang rendah dan pepohonan yang dapat mengurangi bahanya abrasi pantai seperti mangrove yang memiliki perakaran yang kuat. 24
  25. 25. e. Type Kawasan Pengamanan  Hutan Kota yang dibangun untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan pada jalur kendaraan dengan pembuatan jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu.  Kharakteristik pepohonan yang berakar kuat dengan ranting yang tidak mudah patah yang memiliki perakaran kuat, tidak mudah patah yang dilapisi dengan perdu yang liat, dilengkapi jalur pisang-pisangan dan atau tanaman merambat dari legum secara berlapis-lapis. 25
  26. 26. C. PENETAPAN HUTAN KOTA Penetapan hutan kota dengan Peraturan Daerah Tanah Hak karena pertimbangan keberadaannya Kriteria Tanah Hak untuk ditetapkan sebagai dapat ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh Hutan Kota : pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah. • Terletak di wilayah perkotaan Kota/ Kabupaten Pemegang Hak memperoleh insentif atas tanah atau Propinsi Untuk DKI Jakarta. haknya sebagai Hutan Kota. • Merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Hutan Kota Tanah hak ditetapkan minimal 15 didomionasi Pepohonan tahun. • Luas minimal 0,25 Ha (mampu memberikan nilai Penetapan Tanah Hak dapat dilakukan tanpa estetk, memperbaiki iklim mikro, resapan proses penunjukan dan pembangunan. ailr, intrusi air laut dll) Berdasarkan permohonan dari Pemegang Hak tanah, Penetapan dan Perubahan peruntukan Catatan: tanah hak dengan keputusan Bupati/ Walikota Khusus untuk wilayah DKI dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Pemberian Insentif atas nama pemegang hak atas Hutan Kota dengan Peraturan daerah. 26
  27. 27. LOKASI PENGEMBANGAN EKOWISATA DI HUTAN KOTA SRENGSENG – JAKARTA BARAT (Luas: 15 ha SK. GUB No.202/1995) 27
  28. 28. D. PENGELOLAAN HUTAN KOTA1. Tahapan Pengelolaan HutanKotaPENGELOLAAN HUTAN KOTA DISESUAIAKAN DENGAN BENTUK DAN TIPE HUTAN KOTA Tahapan Pengelolaan : a. Penyusunan Rencana Pengelolaan (Tujuan, jangka waktu, Program/Kegiatan, Kelembagaan, Monev). b. Pemeliharaan (Optimalisasi fungsi dan manfaat, ruang tumbuh, deversifikasi jenis, kualitas tempat tumbuh) c. Perlindungan dan Pengamanan (Pencurian flora/fauna, kebakaran, hama penyakit) d. Pemanfaatan (Pariwisata, rekreasi, olah raga, litbang, pendidikan, plamanutfah, HHBK) e. Pemantauan dan evaluasi. 28
  29. 29. 2. Permasalahan Pembangunan HutanKota 1. Perbedaan persepsi (fungsi, manfaat, tipe, bentuk) Hutan Kota dengan Hutan lainnya. 2. Keterbatasan lahan (ganti rugi/ pembebasan lahan) pembangunan Hutan Kota. 3. Status kawasan masih bersifat penunjukan (belum ada penetapan dengan Perda). 4. Terbatasnya Alokasi dana APBD kab/Kota dan Partisipasi Mitra Usaha. 5. Belum optimalnya pemanfaatan Hutan kota sebagai (Pariwisata, rekreasi, olah raga, litbang, pendidikan, plamanutfah, HHBK) 6. Belum berjalannya sistem insentif dalam pembangunan dan pengelolaan Hutan Kota. 29
  30. 30. 3. Pelaksanaan Pembangunan HutanKota Kegiatan Komponen Pelaksanaan Penanggung jawab Kegiatan Pengelola AnggaranHutan Kota Penyusunan  Swakelola/Pihak III Penyusunan rancangan  Secara swakelola perlu dibentuk rancangan, penyediaan tim penyusun yang dapat bibit, penanaman, melibatkan unsur pemeliharaan I dan II BPDAS/BPHM adalah PPK pada Dinas Kab./Kota Penyediaan bibit Swakelola/Pihak III Penanaman Swakelola/Pihak III Pemeliharaan I Swakelola/Pihak III dan II 30
  31. 31. 4. Penanggung Jawab Penyusunan Rancangan HutanKotaNo Kegiatan Penanggung jawab/pejabat1. Penyusunan Kabid/Kasi pada dinas kab./kota yang membidangi Rancangan RHL kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Kabid pada dinas provinsi yang membidangi RHL2. Penilai Kepala Balai Pengelolaan DAS Rancangan3. Pengesahan Kepala dinas kab/kota kecuali Provinsi DKI Jakarta Rancangan oleh Kepala Dinas Provinsi 31
  32. 32. 5. Sumber Dana Pengelolaan HutanKota PESEMAIAN PERMANEN 2012 REHABILITASI DANA LAIN HUTAN KOTA DAK DBHDR 2012 (1.000 Ha) •APBD I/II BUMN/S Swadaya Masy PENANAMAN HUTAN KOTA 2012 32
  33. 33. 6. Pemantauan HutanKota Tujuan : Meningkatkan kinerja pengelolaan Hutan Kota Waktu : Diselenggarakan secara periodik Perangkat yang diperlukan :  Instrument Mon-Ev :  Pedoman Pengelolaan Hutan Kota diatur dengan Perda  Kriteria Penilaian Hutan Kota diatur dengan Permenhut. 33
  34. 34. 7. Pembinaan dan Pengawasan HutanKota KEMENHUT 2 1 DISHUT PROV PELIMPAHAN KEWENANGAN) PEMBINANAN DAN 3 PENGAWASAN PENGELOLA HK DISHUT KAB/KOTA (Pemda) 4 PENGELOLA HK (Masyarakat) 34
  35. 35. 8. Peran SertaMasyarakat PEMERINTAH MASYARAKAT  Penyediaan Lahan  Penyandang Dana  Partisipasi(Perencanaan,  Pendidikan dan Pelatihan Penentuan Lokas, informasi,  Penyuluhan saran pendapat)  Bantuan Teknis dan  Pelaksanaan pembangunan Insentif  Pemanfaatan Hutan Kota  Pengamanan dan Perlindungan 35
  36. 36. 9. Realisasi Pembangunan Hutan Kota S/D Tahun 2011 Luas Kab/Kota Luas HK Ideal Realisasi HK Realisasi HKNo BPDAS Provinsi/Kab/Kota S/d Tahun 2009 Keterangan (Ha)* (Ha)** 2010 (Ha) 2011 (Ha)1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Agam Kuantan Sumatera Barat 4,201,289.00 54,406.27 252,0 86.00 49 2 Ake Malamo Maluku Utara 3,199,150.00 54,583.83 0 37.40 30 3 Asahan Barumun Sumatera Utara 5,597,118.00 43,345.97 143 (+ Wampu SU) 15.1 4 Barito Kalteng, Kalsel 14,764,473.00 276,177.26 93 24.00 35.7 5 Batanghari Jambi 5,005,816.00 49,976.45 110 227.2 6 Baturusa Cerucuk Bangka Belitung 1,642,406.00 33,681.65 169,1 50.00 115.2 7 Benain Noelmina NTT 4,917,864.00 47,381.15 0 225.00 20 8 Bone Bolango Gorontalo 1,125,707.00 15,828.95 136,5 25.00 97 9 Brantas Jawa Timur 1,795,182.00 16,055.82 329,8 (+ sampean) 15.09 1010 Cimanuk-Citanduy Jawa Barat, Jawa Tengah 1,735,466.00 8,467.82 102,5 20.99 57.311 Citarum Ciiwung Banten, DKI, Jawa Barat 3,062,557.00 30,323.85 3022,8 18.00 10012 Dodokan Moyosari NTB 1,934,857.00 18,499.28 0 2113 Indragiri Rokan Riau 9,073,132.00 86,342.22 12.924,7 89.29 13814 Jeneberang Walanae Sulawesi Selatan 2,172,069.00 20,305.94 6,5 (+ Saddang) 15.00 23.815 Kahayan Kalimantan Tengah 4,466,400.00 56,510.00 11 165.00 65.416 Kapuas Kalimantan Barat 14,676,700.00 117,230.00 15 4017 Kepulauan Riau Kepulauan Riau 879,213.00 20,381.95 2.203,6 21.42 21.418 Ketahun Bengkulu 2,114,327.00 23,979.87 0 4.00 73.219 Krueng Aceh Aceh 5,795,600.00 69,687.30 130,4 23.37 19.3 36
  37. 37. LANJUTAN PEMBANGUNAN HUTAN KOTA...... 20 Lariang Mamasa Sulawesi Barat 1,678,718.00 17,632.86 25 14.00 21 Mahakan Berau Kalimantan Timur 20,453,434.00 184,887.87 0 80.40 30 22 Memberamo Papua 31,903,533.00 377,794.44 0 62.00 15 23 Musi Sumatera Selatan 9,159,243.00 74,650.26 230 23 24 Palu Poso Sulawesi Tengah 6,703,729.00 56,881.14 0 20.30 120 25 Pemali Jratun Jawa Tengah 1,769,430.00 15,655.27 255 19.99 24.9 26 Remu Ransiki Papua Barat 10,212,596.00 109,343.33 0 9.38 67.8 27 Saddang Sulawesi Selatan 2,499,679.00 21,315.15 (tmsk sulsel) 15.00 21.4 28 Sampara Sulawesi Tenggara 3,806,770.00 34,638.36 50 15.00 40 29 Sampean Jawa Timur 1,533,277.00 8,245.46 (tmsk jatim) 10.00 30 Serayu Opak Progo Jawa Tengah, DIY 1,141,107.00 6,535.83 0 31.9 31 Solo Jawa Tengah, Jawa Timur 1,742,826.00 9,355.04 (tmsk jateng) 10.01 10 32 Tondano Sulawesi Utara 1,385,164.00 18,091.50 0 20.00 20 33 Unda Anyar Bali 1,156,012.00 10,199.66 85,3 34 Waehapu Batumerah Maluku 4,691,403.00 84,347.86 0 20.00 107.9 35 Wampu Sei Ular Sumatera Utara 1,701,005.00 14,854.80 (tmsk sumut) 10.00 15 36 Way Seputih WS Lampung 3,863,380.00 28,318.49 83 50.00 TOTAL 193,560,632.00 2,115,912.90 20.379,0 1,175.64 1,685.50KETERANGAN :*) Data mengacu pada Permendagri P.06 Tahun 2008 tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia**) Luas hutan kota ideal untuk kabupaten diperoleh dari luas kota kabupaten di bagi jumlah kecamatan di kali 10 % (Permenhut P.71 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota), sedangkan untuk wilayah kota, luas ideal hutan kota di peroleh luas kota di kali 10 % 37
  38. 38. Hutan Kota BPDAS : Citarum - Ciliwung Kab : Kota Jakarta Timur Kec : Cakung Luas : 3 ha Hutan Kota Lat_DMS : 45060 BPDAS : Solo Long_DMS : 106 3622 Kab : Ngawi Kec : Ngawi Hutan Kota Luas : 438 ha BPDAS : Brantas Lat_DMS : 28160 Kab : Kediri Long_DMS : 107 3636 Kec : Kota Luas : 2995 ha Lat_DMS : 55060 Long_DMS : 1094241Hutan KotaBPDAS : Cimanuk - CitanduyKab : KuninganKec : GaratengahLuas : 398 haLat_DMS : 33260Long_DMS : 106 88732 43
  39. 39. TERIMAKASIH 38

×