SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
Download to read offline
JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH PUSAT
www.perbendaharaan.go.id
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Pokok Bahasan
JURNAL STANDAR KOMITMEN
JURNAL STANDAR SALDO AWAL
KONSEP DAN DEFINISI JURNAL STANDAR
PENDAHULUAN
JURNAL STANDAR ANGGARAN
JURNAL STANDAR REALISASI
JURNAL STANDAR PENYESUAIAN
JURNAL STANDAR PENGEMBALIAN
JURNAL STANDAR PENUTUP
22INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Pendahuluan
 Materi Jurnal Akuntansi Pemerintah Pusat berisi penjelasan mengenai konsep dan fungsi jurnal
serta penjurnalan berbagai transaksi keuangan dan non keuangan yang terjadi dalam pemerintah.
Materi ini juga dilengkapi ilustrasi transaksi sehingga diharapkan dapat mempermudah peserta
diklat dalam memahami konsep jurnal standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
 Tujuan Instruktusional Umum
Secara umum materi ini bertujuan sebagai pengantar bagi anda untuk memahami teknik
pencatatan berdasarkan jurnal standar akuntansi pemerintah pada Pemerintah Pusat.
 Tujuan Instruktusional Khusus
Setelah mengikuti dan mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu :
 Menjelaskan apa yang dimaksud dengan jurnal standar anggaran, jurnal standar komitmen, jurnal
saldo awal, jurnal standar realisasi, jurnal standar penyesuaian, jurnal standar pengembalian dan
jurnal standar penutup.
 Melakukan penjurnalan atas transaksi-transaksi yang ada di pemerintahan.
 Materi ini difokuskan pada jurnal-jurnal yang berhubungan dengan aktifitas transaksi yang berlaku
umum di satuan kerja, terkait jurnal-jurnal atas transaksi yang berlaku di BUN akan dibahas pada
materi yang lain
33INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Konsep dan Definisi Jurnal
Standar
 Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
 Setiap transaksi yang terjadi dijurnal dengan suatu metode tertentu yang
telah ditetapkan secara konsisten.
 Penjurnalan adalah suatu tahap dalam suatu siklus akuntansi yang
bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mencatat dampak ekonomi
suatu transaksi terhadap suatu entitas akuntansi sedemikian rupa
menggunakan Bagan Akun Standar.
 Jurnal Standar adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang
tersusun secara sistematis yang menggunakan klasifikasi kelompok akun
dalam Bagan Akun Standar dalam rangka penyusunan laporan keuangan
pemerintah.
44INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
JURNAL STANDAR ANGGARAN
www.perbendaharaan.go.id
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar Anggaran
Jurnal Standar Anggaran
66
Jurnal Standar Anggaran dilakukan pada saat diterbitkannya UU APBN atau UU
APBN-P dan DIPA. Jurnal Standar Anggaran terdiri dari Jurnal Standar APBN
dan Jurnal Standar DIPA
 Pada saat diterbitkannya UU
APBN atau UU APBN-P
 Oleh Menkeu selaku Pengelola
Fiskal c.q. DJPB q.q. Dit. APK
 Mencatat estimasi pendapatan,
apropriasi belanja/transfer,
estimasi penerimaan pembiayaan
dan apropriasi pengeluaran
pembiayaan
 Dicatat dalam Buku Besar Akrual
 Pada saat diterimanya DIPA
 Oleh setiap satker selaku entitas
akuntansi yang menerima DIPA
 Mencatat estimasi pendapatan
yang dialokasikan, allotment
belanja/transfer, estimasi
penerimaan pembiayaan yang
dialokasikan, dan allotment
pengeluaran pembiayaan
 dicatat dalam Buku Besar Akrual
Jurnal Standar APBN Jurnal Standar DIPA
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar DIPA
77
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
K Estimasi Pendapatan Pajak yang Dialokasikan
K Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang Dialokasikan
K Estimasi Pendapatan Hibah yang Dialokasikan
D Allotment Belanja Pegawai
D Allotment Belanja Barang
D Allotment Belanja Modal
D Allotment Belanja Pembayaran Bunga Utang
D Allotment Belanja Subsidi
D Allotment Belanja Hibah
D Allotment Belanja Bantuan Sosial
D Allotment Belanja Lain-lain
D Allotment Transfer ke Daerah
K Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri yang Dialokasikan
K Estimasi Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri yang Dialokasikan
D Allotment Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
D Allotment Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
Digunakan untuk mencatat anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan berdasarkan DIPA.
JURNAL STANDAR SALDO AWAL
www.perbendaharaan.go.id
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar Saldo Awal
Jurnal Standar Saldo Awal
99
Jurnal Standar Saldo Awal dilakukan pada saat penyusunan neraca untuk
pertama kali. Jurnal Standar Saldo Awal dicatat dalam Buku Besar Akrual oleh
satuan kerja, dan Buku Besar Kas oleh Kuasa BUN.
 Jurnal Standar Saldo Awal untuk
Buku Besar Akrual dilakukan oleh
satuan kerja
 Digunakan untuk mencatat saldo
awal seluruh jenis Aset.
 Digunakan untuk mencatat saldo
awal Aset yang mempunyai akun
lawan Kewajiban.
 Digunakan untuk mencatat saldo
awal seluruh jenis Kewajiban.
 Jurnal Standar Saldo Awal untuk
Buku Besar Kas dilakukan oleh
Kuasa BUN untuk menghasilkan
Neraca Kas Umum Negara.
 Digunakan untuk mencatat saldo
awal Kas pada Neraca Kas Umum
Negara.
Buku Besar Akrual Buku Besar Kas
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Buku Besar Akrual
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Aset Lancar/Investasi Jangka Panjang/Aset Tetap/Piutang Jangka Panjang/Aset Lainnya
K Ekuitas
Digunakan untuk mencatat saldo awal seluruh jenis Aset.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Aset Lancar/Investasi Jangka Panjang/Aset Tetap/Aset Lainnya
K Kewajiban Jangka Pendek/Kewajiban Jangka Panjang
Digunakan untuk mencatat saldo awal Aset yang mempunyai akun lawan Kewajiban.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Ekuitas
K Kewajiban Jangka Pendek/Kewajiban Jangka Panjang
Digunakan untuk mencatat saldo awal seluruh jenis Kewajiban.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
JURNAL STANDAR KOMITMEN
www.perbendaharaan.go.id
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar Komitmen
Perolehan
Aset Tetap
Penjualan Investasi
(Sekuritas)
1212
 Jurnal Standar Komitmen dilakukan pada saat terjadinya
komitmen pengeluaran negara.
 Jurnal Standar Komitmen dicatat oleh setiap satuan kerja
selaku entitas akuntansi.
 Jurnal Standar Komitmen terdiri dari Jurnal Standar
Komitmen Belanja/Transfer dan Jurnal Standar Komitmen
Pengeluaran Pembiayaan.
 Jurnal Standar Komitmen dicatat dalam Buku Besar
Akrual.
 Jurnal Standar Komitmen tidak digunakan dalam rangka
penyusunan laporan keuangan, melainkan untuk tujuan
manajemen anggaran.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Perolehan
Aset Tetap
Penjualan Investasi
(Sekuritas)
1313
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Belanja/Transfer
K Dicadangkan untuk Belanja/Transfer
Digunakan untuk mencatat transaksi komitmen belanja/transfer sesuai dengan jenis belanja/transfer.
Jurnal Standar Komitmen Belanja/Transfer
Jurnal Standar Komitmen Pengeluaran Pembiayaan
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
K Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
Digunakan untuk mencatat transaksi komitmen Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
K Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri
Digunakan untuk mencatat transaksi komitmen Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri.
Jurnal Standar Komitmen atas Belanja/Transfer, Pengeluaran Pembiayaan Dalam
Negeri, dan Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri akan dibalik pada saat Resume
Tagihan. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
JURNAL STANDAR REALISASI
www.perbendaharaan.go.id
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar Realisasi
 Jurnal Standar Realisasi dilakukan oleh satuan kerja dan Kuasa
BUN.
 Jurnal Standar Realisasi dilakukan pada saat terjadinya Berita Acara
Serah Terima (BAST) atau perolehan Persediaan atau Aset Tetap,
resume tagihan, piutang, pendapatan, penerimaan pembiayaan,
belanja, pengeluaran pembiayaan, pemakaian persediaan,
penyediaan/pengembalian Uang Persediaan,
penerimaan/pengeluaran PFK, dan penerimaan/pengeluaran
pemindahbukuan/Kiriman Uang.
 Jurnal Standar Realisasi terdiri atas Jurnal Standar BAST, Jurnal
Standar Resume Tagihan, Jurnal Standar Piutang Pendapatan,
Jurnal Standar Realisasi Pendapatan, Jurnal Standar Realisasi
Belanja, Jurnal Standar Realisasi Penerimaan Pembiayaan, Jurnal
Standar Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, Jurnal Standar
Pemakaian Persediaan, dan Jurnal Standar Transitoris.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
BAST Perolehan Aset Tetap / Persediaan
Kiriman Uang
1616
Jurnal Standar BAST/Perolehan Aset Tetap dan Persediaan (hanya dicatat
dalam Buku Besar Akrual dan dilakukan oleh satuan kerja)
» BAST/Perolehan Aset Tetap
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Aset Tetap yang Belum Diregister
K Utang yang Belum Diterima Tagihannya
Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Aset Tetap baik yang berdasarkan BAST maupun
yang tidak melalui BAST yang belum dilakukan verifikasi.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Aset Tetap
K Aset Tetap yang Belum Diregister
Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Aset Tetap baik yang berdasarkan BAST maupun
yang tidak melalui BAST setelah dilakukan verifikasi.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
BAST Perolehan Aset Tetap / Persediaan
Kiriman Uang
1717
BAST/Perolehan Persediaan
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Persediaan yang Belum Diregistrasi
K Utang yang Belum Diterima Tagihannya
Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Persediaan baik yang berdasarkan BAST maupun yang
tidak melalui BAST yang belum dilakukan verifikasi.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Persediaan
K Persediaan yang Belum Diregistrasi
Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Persediaan baik yang berdasarkan BAST maupun yang
tidak melalui BAST setelah dilakukan verifikasi.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar Resume Tagihan
Kiriman Uang
1818
Jurnal Standar Resume Tagihan (hanya dicatat dalam Buku Besar
Akrual dan dilakukan oleh satuan kerja)
» Resume Tagihan Uang Persediaan
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pengeluaran Transito
K Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume tagihan atas permintaan Uang Persediaan.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Piutang dari Uang Persediaan yang akan Diterima
K Pengeluaran Transito
Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume tagihan atas permintaan Uang Persediaan.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar Resume Tagihan
1919
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Beban
K Belanja/Transfer yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume tagihan atas belanja menurut jenis belanja, kecuali
Belanja Barang untuk perolehan persediaan, dan Belanja Modal.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
K Belanja Barang/ Modal yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume tagihan atas Belanja Barang untuk perolehan
Persediaan dan atau Belanja Modal.
» Resume Tagihan Belanja/transfer
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar Piutang
Pendapatan
Jurnal Standar Piutang Pendapatan (hanya dicatat dalam Buku Besar Akrual
dan dilakukan oleh satuan kerja)
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Piutang Pendapatan
K Pendapatan
Digunakan untuk mencatat terjadinya Piutang dan Pendapatan baik Perpajakan, PNBP, dan Hibah.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar Realisasi
Pendapatan
Jurnal Standar Realisasi Pendapatan (dicatat dalam Buku Besar Akrual dan
Buku Besar Kas)
Buku Besar Akrual
2121
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Diterima dari Entitas Lain
K Piutang Pendapatan
Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas yang berasal dari pelunasan Piutang
Perpajakan/PNBP/Hibah.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Diterima dari Entitas Lain
K Pendapatan
Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas dari Pendapatan Perpajakan/PNBP/Hibah, tanpa
didahului adanya Piutang.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar Realisasi
Pendapatan
Buku Besar Kas
2222
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Diterima dari Entitas Lain
K Pendapatan
Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas dari Pendapatan Perpajakan/PNBP/Hibah.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar Realisasi Belanja
Jurnal Standar Realisasi Belanja (dicatat dalam Buku Besar Akrual
dan Buku Besar Kas)
a) Buku Besar Akrual
b) Buku Besar Kas
2323
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Belanja/Transfer yang Masih Harus Dibayar
K Ditagihkan ke Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja/transfer, sesuai dengan jenis belanja/transfer.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Belanja/Transfer
K Ditagihkan ke Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja/transfer, sesuai dengan jenis
belanja/transfer.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar Pemakaian
Persediaan
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Beban Persediaan
K Persediaan
Digunakan untuk mencatat realisasi beban persediaan karena adanya pemakaian Persediaan. Jurnal dibuat dalam
hal pencatatan Persediaan menggunakan Metode Perpetual.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar Transitoris
Digunakan untuk mencatat transaksi Perhitungan Fihak
Ketiga, pemindahbukuan/Kiriman Uang, dan Transito (Uang
Persediaan)
Dilakukan oleh Kuasa BUN, kecuali untuk Uang Persediaan
yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN dan satuan kerja
Penerimaan/Pengeluaran Transito (Uang Persediaan)
dilakukan oleh satuan kerja dalam Buku Besar Akrual
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar Penerimaan/Pengeluaran
Transito (Uang Persediaan)
 Penerimaan Transito
 Pengeluaran Transito (dicatat oleh satuan kerja)
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Ditagihkan ke Entitas Lain
K Kas di Bendahara Pengeluaran
Digunakan untuk mencatat penyetoran Uang Persediaan oleh satuan kerja.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar
K Diterima dari Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat penerimaan Uang Persediaan oleh satuan kerja.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Kas di Bendahara Pengeluaran
K Piutang dari Uang Persediaan yang akan Diterima
Digunakan untuk mencatat penerimaan Uang Persediaan oleh satuan kerja.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
JURNAL STANDAR PENYESUAIAN
www.perbendaharaan.go.id
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar Penyesuaian
digunakan pada saat akhir periode pelaporan
keuangan untuk menyesuaikan pos-pos dalam
laporan keuangan
dilakukan oleh satuan kerja
terdiri dari Jurnal Standar Penyusutan Aset Tetap,
Jurnal Standar Amortisasi Aset Tak Berwujud, Jurnal
Standar Amortisasi Pemium/Diskonto, Jurnal Standar
Beban Persediaan, Belanja Yang Masih Harus
Dibayar, Jurnal Standar Belanja Dibayar di Muka, dan
Jurnal Standar Pendapatan Diterima di Muka
dicatat dalam Buku Besar Akrual
2828INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
a) Jurnal Standar Beban Penyusutan Aset Tetap
b) Jurnal Standar Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
2929
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Beban Penyusutan Aset Tetap
K Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Digunakan untuk mencatat Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sesuai dengan
metode penyusutan yang telah ditetapkan.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
K Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
Digunakan untuk mencatat Beban Amortisasi dan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sesuai
dengan metode amortisasi yang telah ditetapkan.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
c) Jurnal Standar Amortisasi Premium/Diskonto
3030
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Premium
K Pendapatan Premium
Dugunakan untuk mencatat amortisasi Premium atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai Pendapatan
Premium.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Beban Diskonto
K Diskonto
Dugunakan untuk mencatat amortisasi Diskonto atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai Beban
Diskonto.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
3131
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Beban Persediaan
K Persediaan
Digunakan untuk mencatat Beban Persediaan sebesar nilai persediaan yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Jurnal ini
digunakan untuk metode periodik dalam penilaian persediaan.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Beban Persediaan
K Persediaan
Digunakan untuk menyesuaikan jumlah persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dalam hal hasil
inventarisasi fisik lebih kecil dari catatan persediaan. Jurnal ini digunakan untuk metode perpetual dalam
penilaian persediaan.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Persediaan
K Beban Persediaan
Digunakan untuk menyesuaikan jumlah persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dalam hal hasil
inventarisasi fisik lebih besar dari catatan persediaan. Jurnal ini digunakan untuk metode perpetual dalam
penilaian persediaan.
Jurnal Standar Beban Persediaan
Jurnal Standar Belanja yang Masih Harus Dibayar
3232
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Beban
K Belanja yang Masih Harus Dibayar
Digunakan untuk mencatat Beban dan Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal pelaporan, seperti
Beban Barang (layanan daya dan jasa) dan Beban Bunga Pinjaman.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
PPAKP 2014 Kementerian Keuangan 3333
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Beban
K Beban Dibayar Dimuka
Digunakan untuk mencatat Beban dan untuk menyesuaikan jumlah Beban Dibayar Dimuka yang telah menjadi
kewajiban sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk metode/pendekatan Aset
dalam pencatatan Beban Dibayar di Muka.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Beban Dibayar di Muka
K Beban
Digunakan untuk mencatat Beban Dibayar di Muka dan untuk menyesuaikan jumlah Beban yang belum
menjadi kewajiban sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk metode/pendekatan
beban dalam pencatatan Beban Dibayar di Muka.
Jurnal Standar Belanja Dibayar di Muka
g) Jurnal Standar Pendapatan Diterima di Muka
3434
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pendapatan
K Pendapatan Diterima di Muka
Digunakan untuk mencatat Pendapatan Diterima di Muka dan untuk menyesuaikan jumlah Pendapatan yang belum
menjadi hak sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk metode/pendekatan pendapatan dalam
pencatatan Pendapatan Diterima di Muka.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pendapatan Diterima di Muka
K Pendapatan
Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang telah menjadi hak selama periode pelaporan dan untuk menyesuaikan
jumlah Pendapatan Diterima di Muka yang masih ada sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan
untuk metode/pendekatan kewajiban dalam pencatatan Pendapatan Diterima di Muka.
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
JURNAL STANDAR PENGEMBALIAN
www.perbendaharaan.go.id
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar Pengembalian
3636
dilakukan pada saat terjadinya pengembalian pendapatan, belanja,
penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan
dilakukan oleh satuan kerja dan Kuasa BUN
Untuk setiap pengembalian tersebut, dibedakan atas pengembalian atas
transaksi tahun anggaran berjalan dan pengembalian atas transaksi tahun
anggaran sebelumnya
terdiri dari Jurnal Standar Pengembalian Pendapatan, Jurnal Standar
Pengembalian Belanja, dan Jurnal Standar Pengembalian Pembiayaan
dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan
Buku Besar Akrual
Buku Besar Kas
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pendapatan
K Diterima dari Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan
Jurnal Standar Pengembalian Pendapatan
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pendapatan
K Diterima dari Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya
Buku Besar Akrual
• Pencatatan oleh satuan kerja
Buku Besar Kas
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pendapatan
K Diterima dari Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat
sistematik/berulang, seperti pengembalian pendapatan perpajakan.
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pendapatan
K Diterima dari Entitas Lain
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang
bersifat sistematik/berulang, seperti pengembalian pendapatan perpajakan.
Jurnal Standar Pengembalian Pendapatan
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan
Buku Besar Akrual
• Buku Besar Kas
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Ditagihkan kepada Entitas Lain
K Beban
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran berjalan
Jurnal Standar Pengembalian Belanja
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Ditagihkan kepada Entitas Lain
K Belanja/Transfer
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran berjalan
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
2)Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya
a)Buku Besar Akrual
a)Buku Besar Kas
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Diterima dari Entitas Lain
K Pendapatan Lain-lain
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran
sebelumnya
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Diterima dari Entitas Lain
K Pendapatan Lain-lain
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran
sebelumnya
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
JURNAL STANDAR PENUTUP
www.perbendaharaan.go.id
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar Penutup
4242
Dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan
Dilakukan oleh satuan kerja dan Kuasa BUN
Terdiri dari Jurnal Standar Penutup Pendapatan, Jurnal Standar Penutup
Belanja/Transfer dan Beban, Jurnal Standar Penutup Penerimaan
Pembiayaan, Jurnal Standar Penutup Pengeluaran Pembiayaan, Jurnal
Standar Penutup Surplus /Defisit LRA, Jurnal Standar Penutup
Surplus/Defisit-LO, Jurnal Penutup Transaksi Transitoris
Dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Buku Besar Akrual
Buku Besar Kas
4343
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pendapatan
K Surplus/Defisit-LO
Digunakan untuk mencatat penutupan Pendapatan ke Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO)
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Pendapatan
K Surplus/Defisit-LRA
Digunakan untuk mencatat penutupan Pendapatan ke Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Jurnal Standar Penutup
Pendapatan
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Buku Besar Kas
Buku Besar Akrual
Buku Besar Kas
4444
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Surplus/Defisit-LO
K Beban
Digunakan untuk mencatat penutupan Beban ke Surplus/Defisit-LO
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Surplus/Defisit-LRA
K Belanja/Transfer
Digunakan untuk mencatat penutupan Beban ke Surplus/Defisit-LRA
Jurnal Standar Penutup
Belanja/Transfer dan Beban
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Buku Besar Kas
c. Jurnal Standar Penutup Penerimaan
Pembiayaan
Buku Besar Kas
d. Jurnal Standar Penutup Pengeluaran
Pembiayaan
Buku Besar Kas
4545
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Penerimaan Pembiayaan
K SiLPA/SiKPA
Digunakan untuk mencatat penutupan Penerimaan Pembiayaan ke SiLPA/SiKPA
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D SiLPA
K Pengeluaran Pembiayaan
Digunakan untuk mencatat penutupan Pengeluaran Pembiayaan ke SiLPA/SiKPA
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Dilakukan oleh satuan kerja dalam Buku Besar
Kas
•Dalam hal terjadi Surplus LRA
•Dalam hal terjadi Defisit LRA
4646
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Surplus-LRA
K SiLPA/SiKPA
Digunakan untuk mencatat penutupan Surplus-LRA ke SiLPA/SiKPA
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D SiLPA/SiKPA
K Defisit-LRA
Digunakan untuk mencatat penutupan Defisit-LRA ke SiLPA/SiKPA
Jurnal Standar Penutup
Surplus/Defisit-LRA
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Buku Besar Akrual
•Dalam hal terjadi Surplus LO
•Dalam hal terjadi Defisit LO
4747
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Surplus LO
K Ekuitas
Digunakan untuk mencatat penutupan Surplus-LO ke Ekuitas
Debet (D)/
Kredit (K)
Uraian
D Ekuitas
K Defisit LO
Digunakan untuk mencatat penutupan Defisit-LO ke Ekuitas
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Jurnal Standar Penutup
Surplus/Defisit-LO
TERIMA KASIH
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

More Related Content

What's hot

Beban dan Belanja Akuntansi Sektor Publik
Beban dan Belanja Akuntansi Sektor PublikBeban dan Belanja Akuntansi Sektor Publik
Beban dan Belanja Akuntansi Sektor PublikArshad Liantono
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfKanwilYogya
 
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHSTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAndy 'ndut
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAMahyuni Bjm
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfSujatmiko Wibowo
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPenerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPT. waluh bajarang
 
Bab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaanBab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaansony4de
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAMahyuni Bjm
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi PemerintahMata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi PemerintahMagdalena Palma Renia
 
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatDanny Akbar
 
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5Jiantari Marthen
 
Buku petunjuk penyusunan neraca desa
Buku petunjuk penyusunan neraca desaBuku petunjuk penyusunan neraca desa
Buku petunjuk penyusunan neraca desaHeru Suprapto
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAMahyuni Bjm
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 

What's hot (20)

Beban dan Belanja Akuntansi Sektor Publik
Beban dan Belanja Akuntansi Sektor PublikBeban dan Belanja Akuntansi Sektor Publik
Beban dan Belanja Akuntansi Sektor Publik
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdfSosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
 
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHSTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPenerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
 
Bab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaanBab 5 kertas kerja pemeriksaan
Bab 5 kertas kerja pemeriksaan
 
Akuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDAAkuntansi Investasi PEMDA
Akuntansi Investasi PEMDA
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Presentasi pph
Presentasi pphPresentasi pph
Presentasi pph
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi PemerintahMata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
 
P2 soal praktik
P2 soal praktikP2 soal praktik
P2 soal praktik
 
Penganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusatPenganggaran pemerintah pusat
Penganggaran pemerintah pusat
 
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. 5
 
SAPP
SAPPSAPP
SAPP
 
Laporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan PublikLaporan Keuangan Publik
Laporan Keuangan Publik
 
Buku petunjuk penyusunan neraca desa
Buku petunjuk penyusunan neraca desaBuku petunjuk penyusunan neraca desa
Buku petunjuk penyusunan neraca desa
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDA
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 

Viewers also liked

Percepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsiPercepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsiGreg Tae
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANAhmad Abdul Haq
 
kebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualkebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualTatang Suwandi
 
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidAhmad Abdul Haq
 
Pola pikir asn1
Pola pikir asn1Pola pikir asn1
Pola pikir asn1hadiarnowo
 
Resume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraResume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraNaufal Adzkieyha
 
PKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannya
PKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannyaPKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannya
PKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannyaIdris Miaus
 
Presentasi pola pikir asn2
Presentasi pola pikir asn2Presentasi pola pikir asn2
Presentasi pola pikir asn2hadiarnowo
 
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIAUPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIAMarlinda
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Tatang Suwandi
 
pengertian & dasar hukum keuangan negara
pengertian & dasar hukum keuangan negarapengertian & dasar hukum keuangan negara
pengertian & dasar hukum keuangan negaraSembrina Aries Sandy
 
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualGambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualTatang Suwandi
 
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016Ahmad Abdul Haq
 

Viewers also liked (20)

Perdirjen 42 pb 2013
Perdirjen 42 pb 2013 Perdirjen 42 pb 2013
Perdirjen 42 pb 2013
 
Formulir buku besar jurnal dan tambahan
Formulir buku besar jurnal dan tambahanFormulir buku besar jurnal dan tambahan
Formulir buku besar jurnal dan tambahan
 
Manajemen Kepegawaian
Manajemen KepegawaianManajemen Kepegawaian
Manajemen Kepegawaian
 
Percepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsiPercepatan pemberantasan korupsi
Percepatan pemberantasan korupsi
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
 
kebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualkebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrual
 
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
 
Pola pikir asn1
Pola pikir asn1Pola pikir asn1
Pola pikir asn1
 
Resume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraResume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negara
 
PKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannya
PKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannyaPKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannya
PKN kasus korupsi dan upaya pemberantasannya
 
Presentasi pola pikir asn2
Presentasi pola pikir asn2Presentasi pola pikir asn2
Presentasi pola pikir asn2
 
Jenis jenis pola pikir
Jenis jenis pola pikirJenis jenis pola pikir
Jenis jenis pola pikir
 
Korupsi
KorupsiKorupsi
Korupsi
 
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIAUPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara
 
pengertian & dasar hukum keuangan negara
pengertian & dasar hukum keuangan negarapengertian & dasar hukum keuangan negara
pengertian & dasar hukum keuangan negara
 
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualGambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
 
gambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBAgambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBA
 
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016Slide pengantar wakil menteri keuangan   launching pp nomor 38 tahun 2016
Slide pengantar wakil menteri keuangan launching pp nomor 38 tahun 2016
 

Similar to Akuntansi Pemerintah

Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiulvia nanda
 
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.ppt
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptAKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.ppt
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptPADBERAU
 
Struktur Dasar Akuntansi (2).ppt
Struktur Dasar Akuntansi (2).pptStruktur Dasar Akuntansi (2).ppt
Struktur Dasar Akuntansi (2).pptLevinaAndita
 
Materi Akuntansi : Laporan Keuangan Perusahaan Jasa
Materi Akuntansi : Laporan Keuangan Perusahaan JasaMateri Akuntansi : Laporan Keuangan Perusahaan Jasa
Materi Akuntansi : Laporan Keuangan Perusahaan Jasa25 34
 
Auditing bahan kuliah revisi 10mei11
Auditing bahan kuliah revisi 10mei11Auditing bahan kuliah revisi 10mei11
Auditing bahan kuliah revisi 10mei11Sidik Abdullah
 
Paduan Lengkap Evaluasi & Perencanaan Bisnis
Paduan Lengkap Evaluasi & Perencanaan BisnisPaduan Lengkap Evaluasi & Perencanaan Bisnis
Paduan Lengkap Evaluasi & Perencanaan BisnisNovia Widya Utami
 
Salinan dari Mutlimedia System.pptx
Salinan dari Mutlimedia System.pptxSalinan dari Mutlimedia System.pptx
Salinan dari Mutlimedia System.pptxRizalRahmadani6
 
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxStandar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxsyahrini4
 
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxAudit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxWien Sotya
 
Pertemuan 6_Aplikasi Kewirausahaan.pdf
Pertemuan 6_Aplikasi Kewirausahaan.pdfPertemuan 6_Aplikasi Kewirausahaan.pdf
Pertemuan 6_Aplikasi Kewirausahaan.pdfRizkafauziana1
 
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxGambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxssuser5a82071
 
persentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxpersentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxronipaser
 

Similar to Akuntansi Pemerintah (20)

Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
 
Asp 12-04-12
Asp 12-04-12Asp 12-04-12
Asp 12-04-12
 
INTERMEDIATE ACCOUNTING PART 1
INTERMEDIATE ACCOUNTING PART 1INTERMEDIATE ACCOUNTING PART 1
INTERMEDIATE ACCOUNTING PART 1
 
PPT M5KB1.pptx
PPT M5KB1.pptxPPT M5KB1.pptx
PPT M5KB1.pptx
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansi
 
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.ppt
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptAKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.ppt
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.ppt
 
Struktur Dasar Akuntansi (2).ppt
Struktur Dasar Akuntansi (2).pptStruktur Dasar Akuntansi (2).ppt
Struktur Dasar Akuntansi (2).ppt
 
Materi Akuntansi : Laporan Keuangan Perusahaan Jasa
Materi Akuntansi : Laporan Keuangan Perusahaan JasaMateri Akuntansi : Laporan Keuangan Perusahaan Jasa
Materi Akuntansi : Laporan Keuangan Perusahaan Jasa
 
Auditing bahan kuliah revisi 10mei11
Auditing bahan kuliah revisi 10mei11Auditing bahan kuliah revisi 10mei11
Auditing bahan kuliah revisi 10mei11
 
sisdur akuntansi penerimaan kas
 sisdur akuntansi penerimaan kas sisdur akuntansi penerimaan kas
sisdur akuntansi penerimaan kas
 
Paduan Lengkap Evaluasi & Perencanaan Bisnis
Paduan Lengkap Evaluasi & Perencanaan BisnisPaduan Lengkap Evaluasi & Perencanaan Bisnis
Paduan Lengkap Evaluasi & Perencanaan Bisnis
 
Kewirausahaan 2
Kewirausahaan 2Kewirausahaan 2
Kewirausahaan 2
 
Salinan dari Mutlimedia System.pptx
Salinan dari Mutlimedia System.pptxSalinan dari Mutlimedia System.pptx
Salinan dari Mutlimedia System.pptx
 
Akuntansi pemerintahan
Akuntansi pemerintahanAkuntansi pemerintahan
Akuntansi pemerintahan
 
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxStandar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
 
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxAudit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
 
Keuangan
KeuanganKeuangan
Keuangan
 
Pertemuan 6_Aplikasi Kewirausahaan.pdf
Pertemuan 6_Aplikasi Kewirausahaan.pdfPertemuan 6_Aplikasi Kewirausahaan.pdf
Pertemuan 6_Aplikasi Kewirausahaan.pdf
 
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxGambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
 
persentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxpersentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptx
 

More from Tatang Suwandi

SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatTatang Suwandi
 
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015Tatang Suwandi
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdfPMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdfTatang Suwandi
 
PMK No.190/PMK.05/2012
PMK No.190/PMK.05/2012 PMK No.190/PMK.05/2012
PMK No.190/PMK.05/2012 Tatang Suwandi
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Tatang Suwandi
 
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriPengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriTatang Suwandi
 
Sistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMNSistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMNTatang Suwandi
 
PMK. No.163/PMK.05/2013
PMK. No.163/PMK.05/2013PMK. No.163/PMK.05/2013
PMK. No.163/PMK.05/2013Tatang Suwandi
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaTatang Suwandi
 
Pengantar pelaksanaan anggaran
Pengantar pelaksanaan anggaranPengantar pelaksanaan anggaran
Pengantar pelaksanaan anggaranTatang Suwandi
 

More from Tatang Suwandi (20)

SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Dasar Dasar Akuntansi
Dasar Dasar AkuntansiDasar Dasar Akuntansi
Dasar Dasar Akuntansi
 
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
 
UU 15 Tahun 2004
UU 15 Tahun 2004UU 15 Tahun 2004
UU 15 Tahun 2004
 
UU No.1 Tahun 2004
UU No.1 Tahun 2004UU No.1 Tahun 2004
UU No.1 Tahun 2004
 
UU No.17 Tahun 2003
UU No.17 Tahun 2003UU No.17 Tahun 2003
UU No.17 Tahun 2003
 
Motivasi Achievement
Motivasi AchievementMotivasi Achievement
Motivasi Achievement
 
Service Excellence
Service ExcellenceService Excellence
Service Excellence
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdfPMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
 
PMK No.190/PMK.05/2012
PMK No.190/PMK.05/2012 PMK No.190/PMK.05/2012
PMK No.190/PMK.05/2012
 
PP 45 Tahun 2013
PP 45 Tahun 2013 PP 45 Tahun 2013
PP 45 Tahun 2013
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
 
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriPengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
 
Sistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMNSistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMN
 
Per 42 pb_2013
Per 42 pb_2013Per 42 pb_2013
Per 42 pb_2013
 
PMK. No.163/PMK.05/2013
PMK. No.163/PMK.05/2013PMK. No.163/PMK.05/2013
PMK. No.163/PMK.05/2013
 
Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendahara
 
Pengantar pelaksanaan anggaran
Pengantar pelaksanaan anggaranPengantar pelaksanaan anggaran
Pengantar pelaksanaan anggaran
 

Akuntansi Pemerintah

  • 1. JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH PEMERINTAH PUSAT www.perbendaharaan.go.id INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 2. Pokok Bahasan JURNAL STANDAR KOMITMEN JURNAL STANDAR SALDO AWAL KONSEP DAN DEFINISI JURNAL STANDAR PENDAHULUAN JURNAL STANDAR ANGGARAN JURNAL STANDAR REALISASI JURNAL STANDAR PENYESUAIAN JURNAL STANDAR PENGEMBALIAN JURNAL STANDAR PENUTUP 22INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 3. Pendahuluan  Materi Jurnal Akuntansi Pemerintah Pusat berisi penjelasan mengenai konsep dan fungsi jurnal serta penjurnalan berbagai transaksi keuangan dan non keuangan yang terjadi dalam pemerintah. Materi ini juga dilengkapi ilustrasi transaksi sehingga diharapkan dapat mempermudah peserta diklat dalam memahami konsep jurnal standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.  Tujuan Instruktusional Umum Secara umum materi ini bertujuan sebagai pengantar bagi anda untuk memahami teknik pencatatan berdasarkan jurnal standar akuntansi pemerintah pada Pemerintah Pusat.  Tujuan Instruktusional Khusus Setelah mengikuti dan mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu :  Menjelaskan apa yang dimaksud dengan jurnal standar anggaran, jurnal standar komitmen, jurnal saldo awal, jurnal standar realisasi, jurnal standar penyesuaian, jurnal standar pengembalian dan jurnal standar penutup.  Melakukan penjurnalan atas transaksi-transaksi yang ada di pemerintahan.  Materi ini difokuskan pada jurnal-jurnal yang berhubungan dengan aktifitas transaksi yang berlaku umum di satuan kerja, terkait jurnal-jurnal atas transaksi yang berlaku di BUN akan dibahas pada materi yang lain 33INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 4. Konsep dan Definisi Jurnal Standar  Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.  Setiap transaksi yang terjadi dijurnal dengan suatu metode tertentu yang telah ditetapkan secara konsisten.  Penjurnalan adalah suatu tahap dalam suatu siklus akuntansi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mencatat dampak ekonomi suatu transaksi terhadap suatu entitas akuntansi sedemikian rupa menggunakan Bagan Akun Standar.  Jurnal Standar adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis yang menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah. 44INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 5. JURNAL STANDAR ANGGARAN www.perbendaharaan.go.id INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 6. Jurnal Standar Anggaran Jurnal Standar Anggaran 66 Jurnal Standar Anggaran dilakukan pada saat diterbitkannya UU APBN atau UU APBN-P dan DIPA. Jurnal Standar Anggaran terdiri dari Jurnal Standar APBN dan Jurnal Standar DIPA  Pada saat diterbitkannya UU APBN atau UU APBN-P  Oleh Menkeu selaku Pengelola Fiskal c.q. DJPB q.q. Dit. APK  Mencatat estimasi pendapatan, apropriasi belanja/transfer, estimasi penerimaan pembiayaan dan apropriasi pengeluaran pembiayaan  Dicatat dalam Buku Besar Akrual  Pada saat diterimanya DIPA  Oleh setiap satker selaku entitas akuntansi yang menerima DIPA  Mencatat estimasi pendapatan yang dialokasikan, allotment belanja/transfer, estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, dan allotment pengeluaran pembiayaan  dicatat dalam Buku Besar Akrual Jurnal Standar APBN Jurnal Standar DIPA INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 7. Jurnal Standar DIPA 77 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian K Estimasi Pendapatan Pajak yang Dialokasikan K Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang Dialokasikan K Estimasi Pendapatan Hibah yang Dialokasikan D Allotment Belanja Pegawai D Allotment Belanja Barang D Allotment Belanja Modal D Allotment Belanja Pembayaran Bunga Utang D Allotment Belanja Subsidi D Allotment Belanja Hibah D Allotment Belanja Bantuan Sosial D Allotment Belanja Lain-lain D Allotment Transfer ke Daerah K Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri yang Dialokasikan K Estimasi Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri yang Dialokasikan D Allotment Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri D Allotment Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Digunakan untuk mencatat anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan berdasarkan DIPA.
  • 8. JURNAL STANDAR SALDO AWAL www.perbendaharaan.go.id INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 9. Jurnal Standar Saldo Awal Jurnal Standar Saldo Awal 99 Jurnal Standar Saldo Awal dilakukan pada saat penyusunan neraca untuk pertama kali. Jurnal Standar Saldo Awal dicatat dalam Buku Besar Akrual oleh satuan kerja, dan Buku Besar Kas oleh Kuasa BUN.  Jurnal Standar Saldo Awal untuk Buku Besar Akrual dilakukan oleh satuan kerja  Digunakan untuk mencatat saldo awal seluruh jenis Aset.  Digunakan untuk mencatat saldo awal Aset yang mempunyai akun lawan Kewajiban.  Digunakan untuk mencatat saldo awal seluruh jenis Kewajiban.  Jurnal Standar Saldo Awal untuk Buku Besar Kas dilakukan oleh Kuasa BUN untuk menghasilkan Neraca Kas Umum Negara.  Digunakan untuk mencatat saldo awal Kas pada Neraca Kas Umum Negara. Buku Besar Akrual Buku Besar Kas INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 10. Buku Besar Akrual Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Aset Lancar/Investasi Jangka Panjang/Aset Tetap/Piutang Jangka Panjang/Aset Lainnya K Ekuitas Digunakan untuk mencatat saldo awal seluruh jenis Aset. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Aset Lancar/Investasi Jangka Panjang/Aset Tetap/Aset Lainnya K Kewajiban Jangka Pendek/Kewajiban Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat saldo awal Aset yang mempunyai akun lawan Kewajiban. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Ekuitas K Kewajiban Jangka Pendek/Kewajiban Jangka Panjang Digunakan untuk mencatat saldo awal seluruh jenis Kewajiban. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 11. JURNAL STANDAR KOMITMEN www.perbendaharaan.go.id INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 12. Jurnal Standar Komitmen Perolehan Aset Tetap Penjualan Investasi (Sekuritas) 1212  Jurnal Standar Komitmen dilakukan pada saat terjadinya komitmen pengeluaran negara.  Jurnal Standar Komitmen dicatat oleh setiap satuan kerja selaku entitas akuntansi.  Jurnal Standar Komitmen terdiri dari Jurnal Standar Komitmen Belanja/Transfer dan Jurnal Standar Komitmen Pengeluaran Pembiayaan.  Jurnal Standar Komitmen dicatat dalam Buku Besar Akrual.  Jurnal Standar Komitmen tidak digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 13. Perolehan Aset Tetap Penjualan Investasi (Sekuritas) 1313 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Belanja/Transfer K Dicadangkan untuk Belanja/Transfer Digunakan untuk mencatat transaksi komitmen belanja/transfer sesuai dengan jenis belanja/transfer. Jurnal Standar Komitmen Belanja/Transfer Jurnal Standar Komitmen Pengeluaran Pembiayaan Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri K Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Digunakan untuk mencatat transaksi komitmen Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri K Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Digunakan untuk mencatat transaksi komitmen Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri. Jurnal Standar Komitmen atas Belanja/Transfer, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri, dan Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri akan dibalik pada saat Resume Tagihan. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 14. JURNAL STANDAR REALISASI www.perbendaharaan.go.id INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 15. Jurnal Standar Realisasi  Jurnal Standar Realisasi dilakukan oleh satuan kerja dan Kuasa BUN.  Jurnal Standar Realisasi dilakukan pada saat terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau perolehan Persediaan atau Aset Tetap, resume tagihan, piutang, pendapatan, penerimaan pembiayaan, belanja, pengeluaran pembiayaan, pemakaian persediaan, penyediaan/pengembalian Uang Persediaan, penerimaan/pengeluaran PFK, dan penerimaan/pengeluaran pemindahbukuan/Kiriman Uang.  Jurnal Standar Realisasi terdiri atas Jurnal Standar BAST, Jurnal Standar Resume Tagihan, Jurnal Standar Piutang Pendapatan, Jurnal Standar Realisasi Pendapatan, Jurnal Standar Realisasi Belanja, Jurnal Standar Realisasi Penerimaan Pembiayaan, Jurnal Standar Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, Jurnal Standar Pemakaian Persediaan, dan Jurnal Standar Transitoris. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 16. BAST Perolehan Aset Tetap / Persediaan Kiriman Uang 1616 Jurnal Standar BAST/Perolehan Aset Tetap dan Persediaan (hanya dicatat dalam Buku Besar Akrual dan dilakukan oleh satuan kerja) » BAST/Perolehan Aset Tetap Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Aset Tetap yang Belum Diregister K Utang yang Belum Diterima Tagihannya Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Aset Tetap baik yang berdasarkan BAST maupun yang tidak melalui BAST yang belum dilakukan verifikasi. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Aset Tetap K Aset Tetap yang Belum Diregister Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Aset Tetap baik yang berdasarkan BAST maupun yang tidak melalui BAST setelah dilakukan verifikasi. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 17. BAST Perolehan Aset Tetap / Persediaan Kiriman Uang 1717 BAST/Perolehan Persediaan Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Persediaan yang Belum Diregistrasi K Utang yang Belum Diterima Tagihannya Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Persediaan baik yang berdasarkan BAST maupun yang tidak melalui BAST yang belum dilakukan verifikasi. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Persediaan K Persediaan yang Belum Diregistrasi Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan Persediaan baik yang berdasarkan BAST maupun yang tidak melalui BAST setelah dilakukan verifikasi. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 18. Jurnal Standar Resume Tagihan Kiriman Uang 1818 Jurnal Standar Resume Tagihan (hanya dicatat dalam Buku Besar Akrual dan dilakukan oleh satuan kerja) » Resume Tagihan Uang Persediaan Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Pengeluaran Transito K Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume tagihan atas permintaan Uang Persediaan. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Piutang dari Uang Persediaan yang akan Diterima K Pengeluaran Transito Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume tagihan atas permintaan Uang Persediaan. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 19. Jurnal Standar Resume Tagihan 1919 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Beban K Belanja/Transfer yang Masih Harus Dibayar Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume tagihan atas belanja menurut jenis belanja, kecuali Belanja Barang untuk perolehan persediaan, dan Belanja Modal. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Utang Yang Belum Diterima Tagihannya K Belanja Barang/ Modal yang Masih Harus Dibayar Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume tagihan atas Belanja Barang untuk perolehan Persediaan dan atau Belanja Modal. » Resume Tagihan Belanja/transfer INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 20. Jurnal Standar Piutang Pendapatan Jurnal Standar Piutang Pendapatan (hanya dicatat dalam Buku Besar Akrual dan dilakukan oleh satuan kerja) Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Piutang Pendapatan K Pendapatan Digunakan untuk mencatat terjadinya Piutang dan Pendapatan baik Perpajakan, PNBP, dan Hibah. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 21. Jurnal Standar Realisasi Pendapatan Jurnal Standar Realisasi Pendapatan (dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas) Buku Besar Akrual 2121 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Diterima dari Entitas Lain K Piutang Pendapatan Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas yang berasal dari pelunasan Piutang Perpajakan/PNBP/Hibah. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Diterima dari Entitas Lain K Pendapatan Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas dari Pendapatan Perpajakan/PNBP/Hibah, tanpa didahului adanya Piutang. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 22. Jurnal Standar Realisasi Pendapatan Buku Besar Kas 2222 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Diterima dari Entitas Lain K Pendapatan Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas dari Pendapatan Perpajakan/PNBP/Hibah. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 23. Jurnal Standar Realisasi Belanja Jurnal Standar Realisasi Belanja (dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas) a) Buku Besar Akrual b) Buku Besar Kas 2323 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Belanja/Transfer yang Masih Harus Dibayar K Ditagihkan ke Entitas Lain Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja/transfer, sesuai dengan jenis belanja/transfer. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Belanja/Transfer K Ditagihkan ke Entitas Lain Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja/transfer, sesuai dengan jenis belanja/transfer. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 24. Jurnal Standar Pemakaian Persediaan Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Beban Persediaan K Persediaan Digunakan untuk mencatat realisasi beban persediaan karena adanya pemakaian Persediaan. Jurnal dibuat dalam hal pencatatan Persediaan menggunakan Metode Perpetual. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 25. Jurnal Standar Transitoris Digunakan untuk mencatat transaksi Perhitungan Fihak Ketiga, pemindahbukuan/Kiriman Uang, dan Transito (Uang Persediaan) Dilakukan oleh Kuasa BUN, kecuali untuk Uang Persediaan yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN dan satuan kerja Penerimaan/Pengeluaran Transito (Uang Persediaan) dilakukan oleh satuan kerja dalam Buku Besar Akrual INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 26. Jurnal Standar Penerimaan/Pengeluaran Transito (Uang Persediaan)  Penerimaan Transito  Pengeluaran Transito (dicatat oleh satuan kerja) Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Ditagihkan ke Entitas Lain K Kas di Bendahara Pengeluaran Digunakan untuk mencatat penyetoran Uang Persediaan oleh satuan kerja. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar K Diterima dari Entitas Lain Digunakan untuk mencatat penerimaan Uang Persediaan oleh satuan kerja. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Kas di Bendahara Pengeluaran K Piutang dari Uang Persediaan yang akan Diterima Digunakan untuk mencatat penerimaan Uang Persediaan oleh satuan kerja. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 27. JURNAL STANDAR PENYESUAIAN www.perbendaharaan.go.id INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 28. Jurnal Standar Penyesuaian digunakan pada saat akhir periode pelaporan keuangan untuk menyesuaikan pos-pos dalam laporan keuangan dilakukan oleh satuan kerja terdiri dari Jurnal Standar Penyusutan Aset Tetap, Jurnal Standar Amortisasi Aset Tak Berwujud, Jurnal Standar Amortisasi Pemium/Diskonto, Jurnal Standar Beban Persediaan, Belanja Yang Masih Harus Dibayar, Jurnal Standar Belanja Dibayar di Muka, dan Jurnal Standar Pendapatan Diterima di Muka dicatat dalam Buku Besar Akrual 2828INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 29. a) Jurnal Standar Beban Penyusutan Aset Tetap b) Jurnal Standar Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 2929 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Beban Penyusutan Aset Tetap K Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Digunakan untuk mencatat Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sesuai dengan metode penyusutan yang telah ditetapkan. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud K Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Digunakan untuk mencatat Beban Amortisasi dan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sesuai dengan metode amortisasi yang telah ditetapkan. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 30. c) Jurnal Standar Amortisasi Premium/Diskonto 3030 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Premium K Pendapatan Premium Dugunakan untuk mencatat amortisasi Premium atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai Pendapatan Premium. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Beban Diskonto K Diskonto Dugunakan untuk mencatat amortisasi Diskonto atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai Beban Diskonto. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 31. 3131 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Beban Persediaan K Persediaan Digunakan untuk mencatat Beban Persediaan sebesar nilai persediaan yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Jurnal ini digunakan untuk metode periodik dalam penilaian persediaan. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Beban Persediaan K Persediaan Digunakan untuk menyesuaikan jumlah persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dalam hal hasil inventarisasi fisik lebih kecil dari catatan persediaan. Jurnal ini digunakan untuk metode perpetual dalam penilaian persediaan. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Persediaan K Beban Persediaan Digunakan untuk menyesuaikan jumlah persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dalam hal hasil inventarisasi fisik lebih besar dari catatan persediaan. Jurnal ini digunakan untuk metode perpetual dalam penilaian persediaan. Jurnal Standar Beban Persediaan
  • 32. Jurnal Standar Belanja yang Masih Harus Dibayar 3232 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Beban K Belanja yang Masih Harus Dibayar Digunakan untuk mencatat Beban dan Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal pelaporan, seperti Beban Barang (layanan daya dan jasa) dan Beban Bunga Pinjaman. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 33. PPAKP 2014 Kementerian Keuangan 3333 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Beban K Beban Dibayar Dimuka Digunakan untuk mencatat Beban dan untuk menyesuaikan jumlah Beban Dibayar Dimuka yang telah menjadi kewajiban sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk metode/pendekatan Aset dalam pencatatan Beban Dibayar di Muka. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Beban Dibayar di Muka K Beban Digunakan untuk mencatat Beban Dibayar di Muka dan untuk menyesuaikan jumlah Beban yang belum menjadi kewajiban sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk metode/pendekatan beban dalam pencatatan Beban Dibayar di Muka. Jurnal Standar Belanja Dibayar di Muka
  • 34. g) Jurnal Standar Pendapatan Diterima di Muka 3434 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Pendapatan K Pendapatan Diterima di Muka Digunakan untuk mencatat Pendapatan Diterima di Muka dan untuk menyesuaikan jumlah Pendapatan yang belum menjadi hak sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk metode/pendekatan pendapatan dalam pencatatan Pendapatan Diterima di Muka. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Pendapatan Diterima di Muka K Pendapatan Digunakan untuk mencatat Pendapatan yang telah menjadi hak selama periode pelaporan dan untuk menyesuaikan jumlah Pendapatan Diterima di Muka yang masih ada sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk metode/pendekatan kewajiban dalam pencatatan Pendapatan Diterima di Muka. INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 35. JURNAL STANDAR PENGEMBALIAN www.perbendaharaan.go.id INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 36. Jurnal Standar Pengembalian 3636 dilakukan pada saat terjadinya pengembalian pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan dilakukan oleh satuan kerja dan Kuasa BUN Untuk setiap pengembalian tersebut, dibedakan atas pengembalian atas transaksi tahun anggaran berjalan dan pengembalian atas transaksi tahun anggaran sebelumnya terdiri dari Jurnal Standar Pengembalian Pendapatan, Jurnal Standar Pengembalian Belanja, dan Jurnal Standar Pengembalian Pembiayaan dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 37. Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan Buku Besar Akrual Buku Besar Kas Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Pendapatan K Diterima dari Entitas Lain Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan Jurnal Standar Pengembalian Pendapatan Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Pendapatan K Diterima dari Entitas Lain Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 38. Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya Buku Besar Akrual • Pencatatan oleh satuan kerja Buku Besar Kas Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Pendapatan K Diterima dari Entitas Lain Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat sistematik/berulang, seperti pengembalian pendapatan perpajakan. Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Pendapatan K Diterima dari Entitas Lain Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat sistematik/berulang, seperti pengembalian pendapatan perpajakan. Jurnal Standar Pengembalian Pendapatan INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 39. Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan Buku Besar Akrual • Buku Besar Kas Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Ditagihkan kepada Entitas Lain K Beban Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran berjalan Jurnal Standar Pengembalian Belanja Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Ditagihkan kepada Entitas Lain K Belanja/Transfer Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran berjalan INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 40. 2)Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya a)Buku Besar Akrual a)Buku Besar Kas Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Diterima dari Entitas Lain K Pendapatan Lain-lain Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran sebelumnya Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Diterima dari Entitas Lain K Pendapatan Lain-lain Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun anggaran sebelumnya INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 41. JURNAL STANDAR PENUTUP www.perbendaharaan.go.id INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 42. Jurnal Standar Penutup 4242 Dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan Dilakukan oleh satuan kerja dan Kuasa BUN Terdiri dari Jurnal Standar Penutup Pendapatan, Jurnal Standar Penutup Belanja/Transfer dan Beban, Jurnal Standar Penutup Penerimaan Pembiayaan, Jurnal Standar Penutup Pengeluaran Pembiayaan, Jurnal Standar Penutup Surplus /Defisit LRA, Jurnal Standar Penutup Surplus/Defisit-LO, Jurnal Penutup Transaksi Transitoris Dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 43. Buku Besar Akrual Buku Besar Kas 4343 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Pendapatan K Surplus/Defisit-LO Digunakan untuk mencatat penutupan Pendapatan ke Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO) Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Pendapatan K Surplus/Defisit-LRA Digunakan untuk mencatat penutupan Pendapatan ke Surplus/Defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Jurnal Standar Penutup Pendapatan INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN Buku Besar Kas
  • 44. Buku Besar Akrual Buku Besar Kas 4444 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Surplus/Defisit-LO K Beban Digunakan untuk mencatat penutupan Beban ke Surplus/Defisit-LO Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Surplus/Defisit-LRA K Belanja/Transfer Digunakan untuk mencatat penutupan Beban ke Surplus/Defisit-LRA Jurnal Standar Penutup Belanja/Transfer dan Beban INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN Buku Besar Kas
  • 45. c. Jurnal Standar Penutup Penerimaan Pembiayaan Buku Besar Kas d. Jurnal Standar Penutup Pengeluaran Pembiayaan Buku Besar Kas 4545 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Penerimaan Pembiayaan K SiLPA/SiKPA Digunakan untuk mencatat penutupan Penerimaan Pembiayaan ke SiLPA/SiKPA Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D SiLPA K Pengeluaran Pembiayaan Digunakan untuk mencatat penutupan Pengeluaran Pembiayaan ke SiLPA/SiKPA INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 46. Dilakukan oleh satuan kerja dalam Buku Besar Kas •Dalam hal terjadi Surplus LRA •Dalam hal terjadi Defisit LRA 4646 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Surplus-LRA K SiLPA/SiKPA Digunakan untuk mencatat penutupan Surplus-LRA ke SiLPA/SiKPA Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D SiLPA/SiKPA K Defisit-LRA Digunakan untuk mencatat penutupan Defisit-LRA ke SiLPA/SiKPA Jurnal Standar Penutup Surplus/Defisit-LRA INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
  • 47. Buku Besar Akrual •Dalam hal terjadi Surplus LO •Dalam hal terjadi Defisit LO 4747 Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Surplus LO K Ekuitas Digunakan untuk mencatat penutupan Surplus-LO ke Ekuitas Debet (D)/ Kredit (K) Uraian D Ekuitas K Defisit LO Digunakan untuk mencatat penutupan Defisit-LO ke Ekuitas INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN Jurnal Standar Penutup Surplus/Defisit-LO
  • 48. TERIMA KASIH INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN