Your SlideShare is downloading. ×
0
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Perencanaan anggaran negara

2,676

Published on

Perencanaan Anggaran Negara

Perencanaan Anggaran Negara

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,676
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
214
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran 1
  • 2. Pokok Bahasan Perencanaan dan Penganggaran Sesi I : Sistem Penganggaran & Penerapannya Sesi II : Ketentuan dalam pengalokasian Anggaran Sesi III: Tata cara Penyusunan & Penelaahan RKA KL Sesi IV: Tata cara Penyusunan & Pengesahan DIPA
  • 3. STRUKTUR APBN ( I-ACCOUNT)
  • 4. SIKLUS PENYUSUNAN & PENETAPAN APBN MENURUT PP 90/2010 Jan - Apr Mei - Jul Agu - Okt Pembcran pendhluan : • PPKF dan KEM; • RKP; • Rincian Belanja. DPR Pembahasan : • RUU APBN; • NK. 6 Kabinet/ Presiden Penetapan Prioritas Pembangunan 14 Kerpres Alokasi Anggaran K/L RUU APBN, Nota Keu Penetpn RKA-KL 15 16b 10 5 Pagu Indikatif/ Rancangan RKP 7 11 Rekonslsi RKA-KL Pembhsan proposal K/L 12 17 BA Hasil Pembahasan 2 Kementerian Keuangan Penyusunan : • PPKF dan KEM; • Pagu awal APBN; • Rincian Belanja. 3 K/L Penetapan UU APBN 13 Finalisasi : • PPKF dan KEM; • RKP dan RB; • Kbijk umum; • Prtas angg. 1 Kementerian Perencanaan Nov – Des Pagu Sementara K/L RUU APBN, Nota Keu 9 SP RKA-K/L Himp RKA-KL 4 8 Penlhan RKA-KL 19 18 16a New Initiatives proposal Renstra KL Renja KL RKA-KL Pengesahan konsep DIPA 16 Konsep DIPA 17 DIPA
  • 5. Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran
  • 6. I. Sistem Penganggaran 1. Pendekatan Penganggaran 2. Langkah Perubahan 3. Klasifikasi Anggaran
  • 7. 1. Pendekatan Penganggaran a. Penganggaran Terpadu (unified budget) : pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-KL sesuai dengan dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. b. Penganggaran Berbasis Kinerja (performance based budgeting) : pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium term expenditure framework) : pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.
  • 8. a. Penganggaran Terpadu 1. Pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. 2. Dapat mewujudkan Satker sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun yang standar (dahulu dikenal sebagai MAK) untuk satu jenis belanja. 3. Penyusunan RKA-KL untuk tahun 2011 menggunakan hasil restrukturisasi program dan kegiatan serta penataan bagian anggaran dan satker sebagai pengelola anggaran dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi.
  • 9. b. Penganggaran Berbasis Kinerja 1. Penerapan PBK pada dasarnya mengubah pola pengalokasian anggaran dari semula berbasis input menjadi berbasis output sehingga fokus pengukuran kinerja thd Program/Kegiatan juga akan bergeser dari semula didasarkan atas besarnya jumlah alokasi sumber daya menjadi hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya. 2. Dalam pengalokasian anggaran untuk sebuah output kegiatan harus tergambar secara jelas asumsi yang digunakan baik kuantitas dan kualitas komponen input yang digunakan serta relevansi masing-masing komponen input sebagai tahapan dalam rangka pencapaian output kegiatan. 3. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sebuah Program atau Kegiatan, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat berupa indikator input, indikator output atau indikator outcome.
  • 10. c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah 1. Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi: penyusunan kerangka asumsi makro, penetapan target-target fiskal, total resource envelopes, pendistribusian total pagu belanja masing-masing K/L, dan penjabaran pengeluaran K/L ke masing-masing Progran dan Kegiatan. 2. Dalam penghitungan prakiraan maju, proses estimasi seringkali dipisah antara kebijakan yang sedang berjalan (on going policies) dan prakiraan atas biaya dari kebijakan baru (new policies). 3. Dalam rangka penerapan KPJM, maka K/L harus memperhatikan kebutuhan anggaran untuk setiap output yang dihasilkan serta tetap menjaga keselarasan dengan target dalam RPJMN dan Renstra K/L dan budget contraint untuk setiap tahun.
  • 11. 2. Langkah-Langkah Perubahan 1. Alokasi anggaran K/L ditetapkan berdasarkan Program sesuai hasil restrukturisasi. 2. Kegiatan 0001 (Gaji dan Tunjangan) dan Kegiatan 0002 (Operasional Perkantoran) yang selama ini berdiri sebagai sebuah Kegiatan, mulai TA 2011 statusnya berubah menjadi Komponen Input dari sebuah Output Kegiatan. 3. Struktur pengalokasian anggaran dirinci menurut Program, Kegiatan dan Output. 4. Dalam rangka penerapan KPJM, penghitungan Prakiraan Maju untuk sebuah Kegiatan dilakukan pada tingkat (level) Output. 5. Penyusunan RKA-KL dan DIPA TA 2011 dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. 6. Hasil perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah Output dapat ditetapkan menjadi Standar Biaya Keluaran (SBK) pada tahun berikutnya.
  • 12. 3. Klasifikasi Anggaran a. Klasifikasi Menurut Organisasi : merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Yang dimaksud organisasi adalah K/L yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UUD 1945 dan/atau peraturan perundangan yang berlaku. b. Klasifikasi Menurut Fungsi : merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja menurut fungsi dan sub fungsi yang mencerminkan tugas-tugas pemerintahan. c. Klasifikasi Menurut Ekonomi : merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja menurut jenis belanja sesuai dengan karakteristik transaksi dan peruntukannya.
  • 13. Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran
  • 14. 1. Penerapan PBK dalam Penyusunan RKA-KL a. Keterkaitan antara Kinerja dan Alokasi Anggaran; b. Struktur Anggaran; c. Rumusan Output Kegiatan; d. Standarisasi Output Kegiatan; e. Program yang Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL; f. Kegiatan yang Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL.
  • 15. a. Keterkaitan Kinerja dan Alokasi Anggaran LEVEL NASIONAL DEP/LEMBAGA Program Target Kinerja Total Rp PRIORITAS Outcome ESELON I Indikator Kinerja Nasional Indikator Kinerja Target Kinerja Total Rp FOKUS PRIORITAS Total Rp ESELON II/SATKER Indikator Kinerja Nasional KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS Output dan Volume Output Jml Rp Indikator Kinerja • Fungsi dan Sub Fungsi; • Prioritas atau Non Prioritas. KEGIATAN TUPOKSI Output dan Volume Output Jml Rp Indikator Kinerja
  • 16. b. Struktur Anggaran STRUKTUR ANGGARAN P R OG R AM OUT C OME K E G IAT AN OUT P UTUT OUT P P UT OUT K E G IAT AN OUT P UTUT OUT P P UT OUT S UB O UT P UT K OMP ON E N K OMP ON E N K OMP ON E N S UB K OMP O NE N S UB K OMP O NE N S UB K OMP O NE N DE T IL DE T IL B E L A NJ A DE T IL B E L A NJ A B E L A NJ A
  • 17. c. Rumusan Output Kegiatan Kriteria Output : 1. Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kegiatan untuk mendukung pencapaian outcome program dan/atau outcome fokus prioritas; 2. Mencerminkan sasaran kinerja Eselon II/Satker sesuai Tugas-fungsi atau penugasan prioritas pembangunan nasional; 3. Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh Eselon II/Satker penanggung jawab kegiatan; 4. Bersifat spesifik dan terukur; 5. Untuk Kegiatan Fungsional sebagian besar output yang dihasilkan berupa regulasi sesuai tugas-fungsi Es. II/Satker; 6. Untuk Kegiatan penugasan (Prioritas Nasional) menghasilkan output yang mempunyai dampak secara nasional; 7. Setiap Kegiatan bisa menghasilkan output lebih dari satu jenis; 8. Setiap Output didukung oleh komponen input dalam implementasinya; 9. Revisi rumusan output dimungkinkan pada penyusunan RKA-KL dengan mengacu pada Pagu Sementara/Pagu Definitif.
  • 18. d. Standarisasi Output ….1) 1. Output-output yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan sarana penunjang yang secara umum dibutuhkan oleh instansi/perkantoran; 2. Output-output sebagai penunjang pelaksanaan tusi dan penunjang aktifitas-aktifitas perkantoran; 3. Merupakan output yang digunakan hanya untuk memfasilitasi sarana dan prasarana operasionalisasi perkantoran; 4. Output-output ini bisa digunakan oleh semua Satker pada umumnya, sedangkan Unit Eselon II (pengelola Kegiatan tetapi bukan satker) yang memiliki Output jenis ini hanya Unit Eselon II yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau sejenisnya; 5. Dalam hal unit Eselon I mempunyai 2 (dua) Program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, maka : Output berupa Bangunan/Gedung hanya digunakan pada salah satu Kegiatan saja dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 6. Dalam hal dilakukan standarisasi output untuk output yang sudah ada sebelumnya termasuk dalam lingkup perbaikan/penyempurnaan angka dasar. 18
  • 19. d. Standarisasi Output ....2) NO JENIS OUTPUT SATUAN KOMPONEN/SUBOUTPUT 1. Layanan Perkantoran Bulan Layanan 1.Komponen 001, Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.Komponen 002, Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran 2. Kendaraan Bermotor Unit SUBOUTPUT antara lain: Kendaraan Pejabat Negara; Kendaraan Pejabat Eselon I; Kendaraan Pejabat Eselon II; Kendaraan Roda 6; Kendaraan Roda 4; Kendaraan Roda 2 3. Perangkat Unit Pengolah Data dan Komunikasi SUBOUTPUT antara lain: Laptop; Komputer/PC; Printer/Printer Multiguna Scanner/ Scanner Multiguna; Server; LCD/Proyektor;Camera/ Handycam/ CCTV; Mesin Fotokopi/ Mesin Fotokopi Multiguna; Harddisk Eksternal;Pesawat Telepon; Mesin PABX Mesin FAX; Mesin Handkey 4. Peralatan Fasilitas Perkantoran Unit SUBOUTPUT antara lain: Meubelair; Lift; Genzet; Lemari berkas; Brankas; AC;Mesin Penghancur Kertas 5. Gedung/ Bangunan M2 19
  • 20. e. Kategori Output Kegiatan Output Manajemen merupakan output kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran birokrasi secara umum baik pada Unit Eselon II yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau Satker Output Teknis merupakan output kegiatan yang dihasilkan oleh kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi teknis suatu Unit Eselon II/Satker (core bussiness) dan/atau penugasan prioritas pembangunan nasional OUTPUT KEGIATAN
  • 21. f. Program yg Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL Program Teknis Program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (eksternal) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PROGRAM sesuai hasil Restrukturisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Generik Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Program Penelitian dan Pengembangan Program yang mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintah (internal) dan memiliki karakteristik sejenis pada setiap K/L Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
  • 22. g. Kegiatan yg Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL Kegiatan Generik Kegiatan yg digunakan oleh bbrp esl II yg memiliki karakteristik sejenis Kegiatan Prioritas Nasional KEGIATAN sesuai hasil Restrukturisasi Kegiatan Teknis Output spesifik dlm rangka pencapaian sasaran nasional Kegiatan Prioritas K/L Output spesifik dlm rangka pencapaian kinerja K/L Kegiatan Teknis Non Prioritas Output spesifik namun bukan kategori prioritas
  • 23. Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran
  • 24. 1. Penerapan KPJM dalam RKA-KL (Sejak 2011) a. Penerapan KPJM pada Tingkat Nasional; b. Penerapan KPJM pada Tingkat K/L; c. Rumus Umum Indeksasi. 1) Review thd Kebijakan Kegiatan Prioritas; 2) Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju. 1) Review thd Kebijakan Program/Kegiatan ; 2) Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju. 1) Parameter Tetap; 2) Parameter Berubah.
  • 25. a. Penerapan KPJM pada Tingkat Nasional Kerangka Kerja Prioritas Nasional
  • 26. 1) Review thd Kebijakan Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Berlanjut atau berhenti 1 Output Berlanjut atau berhenti 2 3 Harga tetap atau disesuaikan 6 Hitung Baseline 5 Cek Komponen Input Komponen input kebijakan 4 Komponen input pendukung kebijakan Cek Output Target tertentu dan bersifat terbatas Demand driven
  • 27. 2) Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju AWAL (Baseline) Perubahan Kebijakan PRAKIRAAN MAJU PENYESUAIAN Baseline Perubahan Kebijakan dan Perubahan Harga
  • 28. b. Penerapan KPJM pada Tingkat K/L Kerangka Kerja Program/Kegiatan
  • 29. 1) Review thd Kebijakan Program/Kegiatan Program/ Kegiatan Berlanjut atau berhenti 1 Output Berlanjut atau berhenti 2 3 Harga tetap atau disesuaikan 6 Hitung Baseline 5 Cek Komponen Input Komponen input Langsung 4 Komponen input Tidak Langsung Cek Output Target tertentu dan bersifat terbatas Demand driven
  • 30. 2) Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju AWAL (Baseline) PRAKIRAAN MAJU Perubahan Target Layanan PENYESUAIAN Baseline Perubahan Target Layanan dan Harga Layanan
  • 31. Perubahan Target Layanan PENYESUAIAN Baseline Perubahan Target Layanan dan Harga Layanan
  • 32. c. Rumus Umum Indeksasi Harga TETAP = 1 + (1 x N%)n N= nilai asumsi yg digunakan n = thn prakiraan maju yg dihitung Indeks Prakiraan Maju 1 = 1+ (1x10%)2 = 1.21 Indeks Prakiraan Maju 3 Harga BERUBAH 1+ (1x10%)1 = 1.10 Indeks Prakiraan Maju 2 INDEKSASI = = 1+ (1x10%)3 = 1.33 = 1 + (1 x Nbaru)/1 + (1 x Nlama) n Nbaru = nilai asumsi baru yg digunakan Nlama = nilai asumsi lama yg digunakan n = thn prakiraan maju yg dihitung Indeks Prakiraan Maju 1 Indeks Prakiraan Maju 2 Indeks Prakiraan Maju 3 = = = = = = = = = = = = 1 + (1 x Nbaru)/1 + (1 x Nlama) n 1 + (1 x 8%)/1 + (1 x 10%) 1 1,08)/1,101 0.98 1 + (1 x Nbaru)/1 + (1 x Nlama) n 1 + (1 x 8%)/1 + (1 x 10%) 2 1,08)/1,102 0.96 1 + (1 x Nbaru)/1 + (1 x Nlama) n 1 + (1 x 8%)/1 + (1 x 10%) 3 1,08)/1,103 0.95
  • 33. Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran 33
  • 34. Pokok Bahasan a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker; Penerapan Bagan Akun Standar; Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PHLN; Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PDN; Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana HDN; Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP; Penyusunan RKA-K/L untuk Satker BLU; Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan bersama; Pengalokasian Anggaran Swakelola; Pengalokasian Anggaran terkait Kontrak Tahun Jamak; Penerapan standar biaya dalam penyusunan RKA KL 34
  • 35. a. Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker 1. Dalam rangka menjamin kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang lebih realistis, maka penghitungan alokasi gaji dan tunjangan pegawai dilakukan dengan berbasis data dan menggunakan aplikasi Gaji Pokok Pegawai pada Output Kegiatan Pelayanan Perkantoran. Perhitungan gaji dan tunjangan didasarkan atas hitungan dalam aplikasi Gaji Pokok Pegawai pada masing-masing Kantor/Satuan Kerja. 2. Apabila tidak menggunakan aplikasi GPP, K/L dapat langsung memasukkan data pegawai yang telah di-update dalam modul Belanja Pegawai pada aplikasi RKA-K/L. 3. Dalam hal terdapat sisa lebih dibandingkan dengan pagu anggaran yang dialokasikan untuk sebuah Satker, maka kelebihan tersebut dialihkan/dikelompokkan dalam Akun Belanja Pegawai Transito (akun 512412). 35
  • 36. 4. Khusus untuk pengalokasain Gaji Dokter PTT dan Bidan PTT agar berpedoman pada : SE DJA tanggal 5 Januari 2001 No.SE07/A/2001 perihal Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) selama masa bakti dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan No.1537/Menkes-Kessos/SKB/X/2000 dan No.410/KMK.03/2000 tanggal 11 Oktober 2000 tentang Pelaksanaan Penggajian Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti. 5. Akun belanja yang termasuk dalam Belanja Pegawai : a. Honorarium; b. Uang lembur  merupakan batas tertinggi; c. Vakasi  merupakan batas tertinggi; d. Belanja pegawai lain-lain; e. Uang lauk pauk TNI/POLRI; f. Uang makan PNS; g. Uang duka wafat/tewas. 36
  • 37. b. Penerapan Bagan Akun Standar 1. Belanja Barang  ruang lingkup meliputi : (i) belanja Barang Operasional, (ii) belanja Barang Non Operasional, (iii) belanja Barang Lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan non –operasional, (iv) belanja Jasa, (v) belanja Pemeliharaan, dan (vi) belanja Perjalanan Dinas. 2. Penerapan konsep nilai perolehan (full costing), pada Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial. 3. Penerapan konsep kapitalisasi: • Karakteristik aset tetap, • Syarat/Kategori belanja modal • Contoh belanja barang dan modal 37
  • 38. c. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PHLN 1. Pengalokasian anggaran kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN mengacu pada PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Hibah Luar Negeri (NPPHLN) masing-masing. 2. Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Mencantumkan akun belanja sesuai dengan transaksinya. 2) Mencantumkan kode kantor bayar sesuai lokasi dan tata cara penarikannya. 3) Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPHLN. 4) Mencantumkan tata cara penarikan PHLN. 5) Mencantumkan kode register PHLN. 6) Mencantumkan persentase/porsi pembiayaan yang dibiayai lender. 7) Mencantumkan cara menghitung besarnya porsi PHLN yang dibiayai oleh lender. 38
  • 39. 3. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan: 1) Mencantumkan dana pendamping yang bersumber dari luar APBN. 2) Dalam hal terdapat kegiatan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya, maka penyediaan dana PHLN dan pendampingnya menjadi prioritas sesuai dengan Annual Work Plan yang ditandatangani oleh donor/lender. 3) Penyediaan pagu pinjaman luar negeri dan dana pendampingnya, dalam pengalokasian dananya harus menjadi prioritas. 4. Perhatikan closing date, sisa pagu pinjaman, kategori dan persentase/ porsi pembiayaan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan PHLN, untuk menghindari terjadinya penolakan oleh lender pada saat pengajuan aplikasi penarikan dana 5. Standar Biaya : Pembiayaan output kegiatan yang bersumber dari PHLN mengacu pada Standar Biaya dan billing rate, atau SPTJM. 6. Kartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLN  Untuk menghindari terjadinya kelebihan penarikan pada satu kategori. 7. Pemahaman NPPHLN : Untuk menghindari terjadinya ineligible, perlu dipahami hal-hal seperti : Isi/materi dari NPPHLN, Staff Appraisal Report (SAR), Project Administration Memorandum (PAM), Ketentuan lainnya yang terkait dengan NPPHLN dan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN. 39
  • 40. d. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PDN 1. Pengalokasian anggaran kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN secara umum mengacu pada PP No. 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah. 2. Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Pinjaman Dalam Negeri dilakukan melalui mekanisme APBN dan dialokasikan untuk membiayai Kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur; 2) K/L menyusun rencana kegiatan yang dapat dibiayai PDN, berpedoman pada daftar prioritas Kegiatan yang dapat dibiayai PDN; 3) Nomenklatur Program/Kegiatan yang dipakai adalah nomenklatur hasil restrukturisasi program/kegiatan; 4) Mencantumkan akun belanja sesuai dengan ketentuan BAS; 40
  • 41. 5) Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPDN; 6) Mencantumkan kode register PDN; 7) Dokumen pelengkap RKA-K/L-nya adalah sebagai berikut: 1) Naskah Perjanjian Penerusan PDN, yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Penerima Penerusan PDN. 2) Naskah Perjanjian Penerusan PDN tersebut memuat paling sedikit: a. Jumlah pinjaman; b. Peruntukan pinjaman; c. Ketentuan dan persyaratan pinjaman; dan d. Sanksi kepada Penerima Penerusan PDN yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya. 41
  • 42. e. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Hibah DN 1. Pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari Hibah Dalam Negeri, tata cara penuangannya dalam RKA-K/L mengikuti ketentuan dalam peraturan perundangan tentang Hibah Dalam Negeri yang berlaku. 2. Hal-hal yang harus diperhatikan: 1) Dana yang berasal dari Hibah digunakan untuk: • Mendukung program pembangunan nasional, dan/atau • Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan; 2) K/L menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Hibah sebagai bagian dari RKA-K/L untuk dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; 42
  • 43. 3) Perencanaan penerimaan untuk hibah yang direncanakan, disusun oleh Menteri Perencanaan melalui Rencana Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan yang bersumber dari hibah dengan berpedoman pada RPJM. Rencana Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan tersebut mencakup rencana pemanfaatan hibah, serta Daftar Rencana Kegiatan Hibah (dasar mengalokasikan kegiatan K/L dalam RKA-K/L); 4) Nomenklatur Program/Kegiatan yang dipakai adalah nomenklatur hasil restrukturisasi program/kegiatan; 5) untuk Hibah langsung, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima hibah langsung dari pemberi hibah, bertanggung jawab dan mengkonsultasikan rencana penerimaan hibah langsung pada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, dan Menteri/Pimpinan Lembaga lainnya sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah. 43
  • 44. f. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP 1. 2. 3. 4. Nomenklatur Kegiatan yang digunakan mengacu pada tabel referensi Kegiatan dalam Aplikasi RKA-K/L; Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-K/L mengacu pada: a. PP tentang jenis dan tarif PNBP masing-masing K/L; b. Keputusan Menteri Keuangan/Surat Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP; c. Pagu penggunaan PNBP; dan d. Catatan Hasil Pembahasan PNBP antara K/L dan DJA; Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan atau ketentuan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari PNBP; Pembayaran honor pengelola kegiatan PNBP menggunakan akun belanja barang operasional yaitu honor yang terkait dengan operasional satker (akun 521115), sedangkan honor kegiatan non-operasional yang bersumber dari PNBP masuk dalam akun honor yang terkait dengan output kegiatan (akun 521213). 44
  • 45. g. Penyusunan RKA-KL untuk Satker BLU 1. Penyusunan RKA-K/L untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satker BLU, mengacu pada peraturan yang mengatur Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Pelaksanaan Anggaran BLU. 2. Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Penyusunan RBA: a. Mengacu pada rencana strategis bisnis BLU yang disertai prakiraan RBA tahun berikutnya; b. RBA BLU memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/ belanja, estimasi saldo awal dan estimasi saldo akhir kas BLU; c. RBA disusun berdasarkan: (i) Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; (ii) Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, penerimaan lainnya yang sah dan penerimaan anggaran dari APBN; dan (iii) berbasis akrual. 45
  • 46. 2) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu (tanpa memperhitungkan saldo awal kas), dimana persentase ini harus tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA BLU yang dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besarannya. Pola anggaran fleksibel tidak berlaku untuk pendapatan dari APBN. 3) Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan dan sumber pendapatan, dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai dengan format RKA-K/L dan format DIPA BLU. Ikhtisar ini digunakan sebagai bahan untuk menggabungkan RBA ke dalam RKA-K/L. 4) Memindahkan informasi alokasi anggaran biaya dalam RKA-K/L menggunakan program aplikasi RKA-K/L. 3. Hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKA-K/L BLU: 1) Program/kegiatan yang digunakan merupakan bagian dari program/ kegiatan hasil restrukturisasi program dan kegiatan K/L induk; 2) Output-output yang dibiayai dari PNBP/BLU dicantumkan dalam output yang sesuai, yang tercantum dalam aplikasi RKA-K/L. 3) Perlunya pencantuman mengenai saldo awal dan penetapan ambang batas pada KK RKA-K/L satker BLU. 46
  • 47. 4) Penerapan Standar Biaya dan Rincian Biaya a. Satker BLU yang telah mampu menyusun standar biaya menurut jenis layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, penyusunan RBA-nya mengunakan standar biaya tersebut; b. Perhitungan akuntansi biaya dimaksud paling kurang meliputi unsur biaya langsung dan biaya tidak langsung termasuk biaya variabel dan biaya tetap; c. Rincian biaya tersebut memberikan informasi mengenai komponen biaya yang tidak bersifat paket, kecuali untuk biaya yang bersifat administratif/pendukung; d. Dalam hal Satker BLU sudah mampu memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka dapat menggunakan besaran standar biaya tersebut dengan melampirkan surat pernyataan sudah memenuhi kriteria huruf a, b, dan c; e. Sedangkan Satker BLU yang belum mampu memenuhi kriteria huruf a, b, dan c, harus melampirkan Proposal/TOR dan RAB, serta menggunakan SBM dan SBK. Apabila akan menggunakan besaran standar biaya yang berbeda dari SBM, maka harus menggunakan nomenklatur yang berbeda dan harus melampirkan SPTJM. 47
  • 48. h. Kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama 1. Pengalokasian anggaran dalam RKA-K/L untuk kegiatan-kegiatan K/L yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui mekanisme DK dan TP, berpedoman pada PMK No.248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1) Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dan sepenuhnya dari APBN melalui RKA-K/L/DIPA; 2) Target Kinerja dan besarnya alokasi anggaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD dituangkan dengan jelas dalam RKA-K/L; 3) K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping; 4) Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program/kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan; 5) Dana DK dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur; 48
  • 49. 6) Dana TP dilaksanakan setelah ada penugasan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/Bupati/Walikota; 7) Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran: (i)biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD; (ii) biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan; (iii) honorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan;dan (iv) biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 8) Pengalokasian dana DK dan TP memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah (besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah), dan kebutuhan pembangunan di daerah; 9) Karakteristik DK  kegiatan non fisik. 10) Karakteristik TP  kegiatan fisik. 11) Sebagian kecil dapat dialokasikan untuk dana penunjang. 49
  • 50. Penuangan alokasi anggaran untuk kegiatan Dekonsentrasi dalam RKA-KL diatur sbb: a) Komponen Utama  yang bersifat non-fisik, antara lain: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian. Alokasi anggarannya menggunakan akun Belanja Barang sesuai peruntukannya. b) Komponen Penunjang  untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya, dialokasikan dengan menggunakan akun Belanja Barang sesuai peruntukannya. c) Dalam hal Komponen Penunjang apabila digunakan untuk pengadaan barang berupa aset tetap, pengalokasian anggarannya menggunakan akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi (521311). 50
  • 51. Penuangan alokasi anggaran untuk kegiatan Tugas Pembantuan dalam RKA-KL diatur sbb: a) Komponen Utama  yang bersifat fisik, antara lain: pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan. Alokasi anggarannya menggunakan akun Belanja Modal sesuai peruntukannya. b) Komponen Utama  yang bersifat fisik lain, antara lain: obatobatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk yang akan diserahkan kepada Pemda. Alokasi anggarannya menggunakan akun Belanja Barang Fisik Lainnya Tugas Pembantuan (521411). c) Komponen Penunjang  untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya, dialokasikan dengan menggunakan akun Belanja Barang sesuai peruntukannya. d) Dalam hal Komponen Penunjang apabila digunakan untuk pengadaan barang berupa aset tetap, pengalokasian anggarannya menggunakan akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan (521321). 51
  • 52. Penuangan alokasi anggaran dalam RKA-KL untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam kerangka Tugas Pembantuan diatur sbb: a) Komponen Utama  antara lain berupa: transport petugas dan kader dalam rangka melaksanakan kegiatan di luar gedung; pembiayaan habis pakai (operasional posyandu; makanan tambahan; dan ATK); biaya pemeliharaan (pemeliharaan coldchain vaksin, dan pembuatan cincin sumur). Alokasi anggarannya menggunakan akun Belanja Barang Fisik Lainnya Tugas Pembantuan (521411). b) Komponen Penunjang  antara lain berupa: honor pengelola keuangan di Puskesmas dan paket kegiatan manajemen. Alokasi anggarannya menggunakan akun Belanja Barang sesuai peruntukannya. 52
  • 53. 2. Pengalokasian anggaran dengan mekanisme Urusan Bersama (UB), mengacu pada PMK Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan kemiskinan. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah: » Pendanaan Urusan Bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan dapat didanai dari APBN, APBD, dan/atau didanai bersama APBN dan APBD; » Dalam hal Program Penanggulangan Kemiskinan didanai bersama, pendanaan yang bersumber dari APBN dialokasikan melalui BA K/L dalam bentuk DUB dan yang bersumber dari APBD dialokasikan melalui SKPD dalam bentuk DDUB. Pendanaan dilakukan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam naskah perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; » Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan kemiskinan dalam bentuk DUB dan DDUB hanya berlaku untuk program PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan yang disalurkan berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam jenis belanja bantuan sosial; » Program/Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang akan didanai dari APBN wajib mengacu pada RKP dan dituangkan dalam Renja-K/L. 53
  • 54. l. Pengalokasian Anggaran Swakelola 1. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannnya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. 2. Tata Cara Pelaksanaan Swakelola: • Dilaksanakan oleh Instansi Sendiri; • Dilaksanakan oleh Instansi Lain; • Dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. 3. Dalam hal terdapat komponen/output yang dilaksanakan oleh instansi lain atau kelompok masyarakat, maka pengalokasian anggarannya dapat menggunakan 1 (satu) akun belanja (Belanja jasa lainnya (522119)). 54
  • 55. j. Pengalokasian Anggaran terkait Kontrak Tahun Jamak 1. Setiap kontrak tahun jamak atas pekerjaan yang didanai dari APBN terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/penetapan dari Menteri Keuangan atau Menteri/pimpinan Lembaga bersangkutan. 2. Persetujuan/penetapan kontrak tahun jamak oleh: • Menteri Keuangan, untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau • Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 3. Kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan persetujuan/ penetapan kontrak tahun jamak adalah: (i) Sumber dana pekerjaan berasal dari rupiah murni; (ii) Substansi pekerjaannya merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan sebuah output; (iii) Secara teknis, pekerjaannya tidak dapat dipecah-pecah: (iv) Waktu pelaksanaan kegiatan pokoknya, secara teknis memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan. 55
  • 56. k. 1. Pengertian Standar Biaya; 2. Fungsi Standar Biaya Masukan; 3. Fungsi Standar Biaya Keluaran; 4. Penjelasan Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2013 (sebagai batas tertinggi); 5. Penjelasan Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2013 (sebagai estimasi). 56
  • 57. 1. Pengertian Standar Biaya Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L untuk tahun yang direncanakanberupa: 1. Standar Biaya Masukan: satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan (komponen sebagai tahapan pencapaian output). 2. Standar Biaya Keluaran: besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan. Catatan: • Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. • Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. • Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 57
  • 58. 2. Fungsi Standar Biaya Masukan 1. Dalam rangka perencanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan berfungsi sebagai pedoman bagi K/L dalam menyusun biaya masukan untuk menghasilkan keluaran kegiatan dalam RKA-K/L berbasis kinerja; 2. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan dapat berfungsi sebagai: a. Batas Tertinggi dimaksudkan bahwa SBM merupakan batas maksimum dalam pelaksanaan kegiatan; b. Estimasi dimaksudkan bahwa SBM merupakan acuan atau ancarancar dalam pelaksanaan kegiatan. 58
  • 59. 3. Fungsi Standar Biaya Keluaran 1. Menghitung biaya output kegiatan K/L dalam RKA-K/L berbasis kinerja, dapat berupa Indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya Keluaran. 2. Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran dapat berfungsi sebagai referensi: a. Penyusunan prakiraan maju; dan/atau b. Bahan penghitungan pagu indikatif K/L untuk tahun anggaran yang direncanakan (contohnya, penghitungan pagu indikatif tahun anggaran 2013, menggunakan Standar Biaya Keluaran tahun anggaran 2012). Catatan: • Indeks Biaya Keluaran merupakan besaran biaya yang diperoleh dari akumulasi biaya komponen/tahapan dibagi dengan volume keluaran kegiatan yang berlanjut; • Total Biaya Keluaran merupakan besaran biaya yang diperoleh dari akumulasi biaya komponen/tahapan untuk menghasilkan keluaran atas kegiatan yang berlanjut. 59
  • 60. 4. Penjelasan Standar Biaya Masukan 2013 (Batas Tertinggi)…1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan; Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP; Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; Honorarium Pengelola PNBP; Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI); Honorarium Peneliti ; Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi ; Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/Diseminasi ; Honorarium Penyuluh Non-Pegawai Negeri; Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti; Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan; Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan; Honorarium Tim Penyusunan Jurnal. 60
  • 61. Penjelasan Standar Biaya Masukan 2013 (Batas Tertinggi)..2) 14. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah; 15. Honorarium Tim Pengelola Website; 16. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada satuan kerja yang khusus Mengelola Belanja Pegawai; 17. Honorarium Sidang/Konferensi Internasional–(KTM, SOM Bilateral/Regional/ Multilateral); 18. Honorarium Workshop/Seminar/Sosialisasi/Sarasehan Berskala Internasional; 19. Satuan Biaya Narasumber Kegiatan di Luar Negeri; 20. Vakasi Penyelenggara Ujian; 21. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS); 22. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur 23. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri; 24. Uang Saku Paket Fullboard Di Luar Kota Dan Uang Saku Paket Fullboard Serta Fullday/Halfday Di Dalam Kota; 25. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri. 61
  • 62. 5. Penjelasan Standar Biaya Masukan 2013 (Estimasi) …1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan dalam Kota; Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran; Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural ; Satuan Biaya Latihan Prajabatan ; Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh; Satuan Biaya Konsumsi Rapat ; Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan; Satuan Biaya Konsumsi Tahanan; Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan untuk Perwakilan RI di Luar Negeri; 10. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas. 62
  • 63. Penjelasan Standar Biaya Masukan 2013 (Estimasi) …2) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor; Satuan Biaya Toga Hakim; Satuan Biaya Toga Mahasiswa; Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan; Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/atau Pembelian Inventaris bagi Pegawai Baru; Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar / Non-gelar Dalam Negeri; Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokopi; Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) Untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi; Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri; Satuan Biaya Sewa Gedung. 63
  • 64. Penjelasan Standar Biaya Masukan 2013 (Estimasi) …3) 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Satuan Biaya Sewa Kendaraan; Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat; Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2; Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4; Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus; Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas dan/atau Pakaian Kerja; Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor; Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri. 64
  • 65. Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran 65
  • 66. Pokok Bahasan A. Tata cara Penyusunan RKA KL 1. Hal-hal yang mendasar 2. Persiapan Penyusunan 3. Mekanisme Penyusunan 4. Yang harus diperhatikan 5. Mekanisme Penyusunan RDP BUN B. Tata cara Penelaahan RKA KL 1. Proses penelaahan 2. Tindak lanjut 3. Hal-hal khusus 66
  • 67. 1. Hal-hal Mendasar dalam Penyusunan RKA-K/L Dalam menyusun RKA-KL, Menteri/Pimpinan Lembaga wajib : 1) Mengacu pada Renja K/L, RKP dan, Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran K/L tahun anggaran yang direncanakan,; 2) Mengacu pada Standar Biaya tahun anggaran yang direncanakan; 3) Menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Terpadu dan Penganggaran Berbasis Kinerja; 4) Menyusun RKA-K/L secara terstruktur dan dirinci menurut Klasifikasi Anggaran, meliputi klasifikasi organisasi, fungsi, dan jenis belanja; 5) Mencantumkan perhitungan Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan; 6) Melampirkan dokumen pendukung terkait; 7) Melampirkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) untuk satker Badan Layanan Umum (BLU). 67
  • 68. 2. Persiapan Penyusunan RKA-K/L oleh K/L …1) 1. K/L dan Unit Eselon I mempersiapkan data/dokumen yang menjadi dasar pencantuman sasaran kinerja dan kebutuhan anggaran masing-masing program; a. Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif tahun berkenaan; b. Dokumen RKP tahun berkenaan; c. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. 2. K/L melakukan: a. Sinkronisasi kebijakan K/L dengan prioritas nasional dan/atau prioritas bidang; b. Koordinasi dengan unit Eselom I dalam hal penetapan sasaran kinerja dan kebutuhan anggaran berdasarkan arahan/kebijakan Presiden dan dokumen perencanaan RKP dan/atau Renja K/L) yang ditetapkan sebelumnya. 68
  • 69. 2. Persiapan Penyusunan RKA-K/L oleh Unit Eselon 1 …2) a. Meneliti dan memastikan pagu anggaran per program berdasarkan Pagu Anggaran K/L; b. Penetapan sasaran kinerja untuk masing-masing Satker: 1) Volume output kegiatan dalam kerangka Angka Dasar; dan 2) Volume output kegiatan dalam kerangka Inisiatif Baru. c. Penetapan alokasi anggaran masing-masing Satker: 1) Alokasi anggaran dalam kerangka Angka Dasar; dan 2) Alokasi anggaran dalam kerangka Inisiatif Baru. d. Menyiapkan Proposal Inisiatif Baru dan RAB yang telah disetujui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan untuk tahun yang direncanakan. 69
  • 70. 3. Persiapan Penyusunan RKA-K/L oleh Satker …3) a. Penyiapan dokumen yang menjadi dasar pencantuman sasaran kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada tingkat output kegiatan (termasuk sumber dana) sesuai kebijakan Unit Eselon I. Informasi kinerja tersebut terbagi dalam alokasi anggaran jenis Angka Dasar dan/atau Inisiatif Baru; 1) Informasi mengenai sasaran kinerja (sampai dengan tingkat output) dan alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan (termasuk sumber dana) sesuai kebijakan Unit Eselon I. Informasi kinerja tersebut terbagi dalam alokasi anggaran jenis Angka Dasar dan/atau Inisiatif Baru; 2) Peraturan perudangan mengenai struktur organisasi K/L dan tugasfungsinya; 3) Dokumen Renja K/L dan RKP tahun berkenaan; 4) Petunjuk penyusunan RKA-K/L; 5) Standar Biaya tahun berkenaan b. Penelitian dan memastikan alokasi anggaran Satker dalam kerangka Angka Dasar dan/atau Inisiatif Baru mengacu proposal anggaran dan RAB yang telah disetujui. 70
  • 71. 3. Mekanisme Penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L TINGKAT SATKER : a. Penyusunan anggaran belanja (format Bagian A, B,dan D) dengan Menuangkan Angka Dasar dan Menuangkan Alokasi Anggaran Inisiatif Baru; b. Penyusunan anggaran pendapatan (format Bagian C dan D) dengan Menuangkan Target pendapatan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker dan Menuangkan angka prakiraan maju setaip kegiatan dan setiap jenis penerimaan (PNBP dan/atau penerimaan fungsional); c. Menyampaikan/melengkapi data dukung RKA-K/L; d. Menyampaikan KK RKA-K/L yang telah ditandatangani KPA berserta data pendukung terkait kepada Unit Eselon I. 71
  • 72. TINGKAT UNIT ESELON I : a. Menghimpun/kompilasi KK RKA-K/L dalam lingkup Unit Eselon I berkenaan; b. Menyusun RKA-K/L Unit Eselon I berdasarkan KK RKA-K/L; c. Memvalidasi kinerja dan anggaran program yang menjadi tanggung jawab unit Eselon I berkenaan dengan total pagu anggaran, sumber dana dan sasaran kinerja (jenis barang/jasa dan volume output); d. Meneliti dan menyaring relevansi Komponen dengan Output kegiatan pada masing-masing KK RKA-K/L; e. Apabila terdapat ketidaksesuaian program sebagaimana pada butir c dan relevansi komponen-output sebagaimana butir d, Unit Eselon I melakukan koordinasi dengan Satker untuk perbaikan pada KK RKA-K/L; f. Mengisi informasi pada bagian L. formulir 2 RKA-K/L, tentang Strategi Pencapaian Hasil; g. Mengisi Bagian I, Formulir 3 RKA-K/L tentang Operasionalisasi Kegiatan; h. RKA-K/L Unit Eselon I ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I, selaku KPA sebagai penanggungjawab Program; i. Menyampaikan RKA-K/L Unit Eselon I dan data dukung kepada K/L. 72
  • 73. TINGKAT K/L : a. Menghimpun/kompilasi RKA-K/L Unit Eselon I dalam lingkup K/L; b. Menyusun RKA-K/L secara utuh untuk lingkup K/Lberdasarkan RkaK/L Unit Eselon I; c. Memvalidasi alokasi anggaran K/L meliputi: total pagu anggaran; sumber dana dan sasaran kinerja; d. Apabila terdapat ketidaksesaian atas alokasi anggaran K/L sebagaimana butir c, K/L melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I untuk perbaikan pada RKA-K/L Unit Eselon I berlkenaan; e. Mengisi informasi pada Bagian J, Formulir 1 RKA-K/L, tentang Strategi Pencapaian Sasaran Strategis; f. RKA-K/L (yang telah disusun) diteliti kembali kesesuaiannya dengan Pagu Anggaran K/L; g. Menyampaikan RKA-K/L beserta data dukung terkait kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Anggaran dan Kementeriaan Perencanaan. 73
  • 74. PENUANGAN ANGKA DASAR : Ruang lingkup perbaikan dan penyesuaian penetapan angka dasar : 1. Penyesuaian anggaran terhadap parameter ekonomi antara lain berupa penyesuaian terhadap inflasi, kurs; 2. Penyesuaian anggaran terhadap parameter non-ekonomi, seperti perubahan SBM dan SBK selama tidak merubah total pagu K/L dan tetap menjaga output dan outcome yang sudah ditetapkan; 3. Perubahan target tanpa mengubah anggaran yang telah ditetapkan (diluar prioritas nasional, prioritas bidang dan prioritas K/L), seperti perubahan target program dan kegiatan non-prioritas; 4. Penambahan target yang disebabkan tidak tercapainya target tahun sebelumnya, sehingga target tahun ini ditambahkan, tapi total pagu anggaran unit kerja tidak berubah, seperti Lanjutan (carried over) target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya; 5. Jenis-jenis perubahan kebijakan/anggaran Lainnya. 74
  • 75. PENUANGAN INISIATIF BARU : Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengalokasian Inisiatif Baru : 1. Alokasi anggaran Inisiatif baru berdasarkan proposal anggaran Inisiatif baru yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan; 2. Mengacu pada tujuan dari proposal yang diajukan. Tujuan yang terdapat dalam proposal mengacu atau harus sesuai dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden (di awal tahun berjalan). Tujuan tersebut juga menginformasikan mengenai rincian informasi kinerja dan rincian anggaran secara jelas, spesifik, dan terukur; 3. Menetapkan Output mana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan jumlah volumenya; 4. Menetapkan Output mana yang bersifat on-going/non-on-going; 5. Menetapkan Komponen mana yang dibutuhkan untuk menghasilkan output; 6. Menetapkan Komponen mana yang bersifat on-going/non-on-going. 75
  • 76. 4. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan dalam Penyusunan KK RKA-K/L 1. Mengetahui dasar alokasi anggaran Satker berdasarkan Daftar Alokasi Per Satker; 2. Kegiatan yang dilaksanakan beserta Output kegiatan yang dihasilkan (sesuai dengan karakteristik Satker); 3. Peruntukan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas sebagaimana diuraikan sebelumnya; 4. Mendukung pelaksaan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 5. Untuk K/L yang telah mendapatkan surat penetapan sebagai K/L yang pegawainya berseragam dinas dari Menteri PAN dan dan RB, tidak perlu mengajukan penetapan tiap tahun; 6. Rincian biaya dalam rangka pencapaian Output kegiatan yang dibatasi dalam hal Iklan layanan masyarakat. 76
  • 77. 7. Rincian biaya dalam rangka pencapaian output kegiatan yang dibatasi dan tidak diperbolehkan secara substansi masih mengacu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No.42 tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) dan (2); 8. Untuk biaya masukan/output yang belum tercantum dalam PMK tentang Standar Biaya maka PA/KPA yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan wajib membuat SPTJM; 9. Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan, Perincian biaya dalam rangka pencapaian output dalam KK RKA-K/L meliputi penyajian informasi mengenai item biaya yang akan dibelanjakan. 77
  • 78. 5. Mekanisme Penyusunan RDP-BUN 1. Berdasarkan penetapan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, PPA menyusun RDP-BUN setelah berkoordinasi dengan satuan kerja (Kuasa Pengguna Anggaran) yang memperoleh alokasi anggaran; 2. KPA menuangkan alokasi anggaran berdasarkan pagu yang disampaikan oleh PPA. Penuangan alokasi anggaran tersebut menggunakan formulir KK RDPBUN dengan langkah sebagai berikut: a. Mengusulkan output apabila belum dirumuskan kepada Kementerian Keuangan c.q Ditjen Anggaran terlebih dahulu untuk menjadi referensi dalam program aplikasi RKA-K/L; b. Entry data biaya pada masing-masing komponen dengan mengacu pada standar biaya yang berlaku pada tahun yang direncanakan atau kepatutan dan kewajaran harga (disertai dengan SPTJM); c. Meneliti kembali jumlah alokasi anggaran tersebut apakah sesuai dengan jumlah alokasi anggaran untuk masing-masing Satker (KPA) yang telah disetujui; d. Hasil penuangan alokasi anggaran Satker (KPA) terdapat dalam form B, KKRDP-BUN. 78
  • 79. Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran 79
  • 80. Pokok Bahasan 1. Persiapan Penelaahan RKA-K/L; 2. Proses Penelaahan; 3. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L; 4. Hal-hal Khusus. 80
  • 81. 1. Persiapan Penelaahan RKA-K/L …1) Pasal 10 Ayat (1) PP No. 90 tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L menyatakan bahwa RKA-K/L sebagai bahan penyusunan RUU tentang APBN setelah terlebih dahulu ditelaah dalam forum penelaahan antara K/L dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. 81
  • 82. Persiapan Penelaahan RKA-K/L...2) 1. Kementerian Keuangan c.q DJA menyiapkan: a. Penyusunan jadwal penelaahan dan undangan penelaahan. b. Penyiapan dokumen dan instrumen penelaahan RKA-K/L berupa: 1) KMK tentang Pagu Anggaran K/L; 2) Standar Biaya; 3) Bagan Akun Standar; 4) Catatan Hasil Pembahasan PNBP; 5) Peraturan-peraturan terkait pengalokasian anggaran; 6) Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan. 82
  • 83. Persiapan Penelaahan RKA-K/L...3) 2. Kementerian Perencanaan menyiapkan: a. Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan; b. Hasil kesepakatan trilateral meeting berkenaan dengan kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang I; c. Hasil pembahasan proposal anggaran Inisiatif Baru yang disetujui. 3. K/L mempersiapkan dokumen/data pendukung yang nantinya disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran berupa: a. Dokumen Pokok: 1) RKA-K/L yang ditandatangani oleh eselon I selaku KPA atas nama Pengguna Anggaran; 2) RKA-Satker yang ditandatangani oleh kepala satker selaku KPA; 83
  • 84. Persiapan Penelaahan RKA-K/L...4) b. Dokumen / data pendukung sekurang-kurangnya: 1) Arsip data Komputer (ADK); 2) Proposal Inisiatif Baru beserta RAB yang telah disetujui atau TOR (apabila ada perubahan dari Proposal Inisiatif Baru); 3) Gender Budget Statement (GBS) berkenaan dengan ARG. 4) SPTJM yang ditandatangani oleh KPA apabila satuan biaya yang tercantum dalam RKA-Satker tidak terdapat dalam Standar Biaya, (khusus untuk jenis alokasi anggaran Inisiatif Baru); 5) Hasil kesepakatan dengan DPR (dalam rangka penetapan Pagu Alokasi Anggaran K/L); 6) Daftar alokasi pagu anggaran masing-masing Unit Eselon I yang dirinci per Program, Sumber Pendanaan, dan Satker; 7) RBA BLU berkenaan dengan Satuan Kerja BLU. 84
  • 85. 2. Proses Penelaahan…1) Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penelaahan: a. Kriteria Administratif : 1) Legalitas dokumen yang diterima dari RKA-K/L; 2) Surat pengantar penyampaian RKA-K/L; 3) Surat tugas sebagai penelaah RKA-K/L; 4) Kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung; 5) Penggunaan format baku; 6) Arsip Data Komputer (ADK). 85
  • 86. Proses Penelaahan....2) b. Kriteria Substantif : 1) Kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan a. Meneliti jenis alokasi anggaran (Angka Dasar atau Inisiatif Baru); b. Relevansi Suboutput (apabila ada) dengan Output. c. Relevansi Komponen dengan Output; d. Menilai keberlangsungan Output dan Komponen berkaitan dengan perhitungan biaya prakiraan maju; e. Memastikan jenis Komponen (Utama atau Pendukung); f. Kesesuaian item biaya dengan Komponen (untuk Inisiatif Baru); g. Kesesuaian item biaya dengan standar biaya (utk Inisiatif Baru). 86
  • 87. Proses Penelaahan....3) 2) Konsistensi sasaran kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP a) Meneliti kategori kegiatan (kegiatan prioritas nasional/ prioritas bidang/prioritas K/L); b) Meneliti konsistensi Output dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP; c) Meneliti konsistensi Volume Output dalam RKA-K/L dengan dokumen Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan; d) Meneliti konsistensi rumusan Output dengan IKK-nya (dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP). 87
  • 88. Proses Penelaahan....4) Langkah-langkah Penelaahan: a. Pejabat dan petugas penelaah Kementerian Keuangan c.q DJA dan Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan RKA-K/L dengan petugas penelaah pada K/L. b. Kementerian Keuangan c.q DJA utamanya meneliti kriteria substantif berupa kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, yaitu : 1) Memeriksa Formulir RKA-K/L meliputi: a) Memeriksa legalitas pembahasan/kesepakatan RKA-K/L dan/atau dengan DPR. hasil b) Meneliti kesesuaian RKA-K/L dengan besaran alokasi Pagu Anggaran K/L, meliputi: - Meneliti kesesuaian alokasi pagu dana per program - Meneliti kesesuaian alokasi pagu dana berdasarkan sumber pendanaannya. c) Memeriksa kelengkapan ADK RKA-K/L. 88
  • 89. Proses Penelaahan....5) 2) Memeriksa KK RKA-K/L meliputi: a) Memeriksa legalitas KK RKA-K/L; b) Meneliti alokasi anggaran Satker dengan Daftar alokasi Pagu masing-masing Unit Eselon I yang dirinci berdasarkan Program, Satker, dan Sumber Pendanaan; c) Meneliti alokasi anggaran yang termasuk dalam jenis Angka Dasar dan/atau Inisiatif Baru; d) Meneliti alokasi anggaran jenis Angka Dasar sebagaimana Formulir D, KK RKA-K/L meliputi: • Memastikan relevansi Suboutput dengan Output (apabila ada). • Memastikan relevansi penggunaan Komponen dengan • Output- nya. 89
  • 90. Proses Penelaahan....6)  Memastikan angka Prakiraan Maju, meliputi: • Keberlanjutan/berhenti suatu Output:  jika berhenti, hasil perhitungan pada Output harus nol (Keluaran dihapus);  jika berlanjut maka harus terdapat angka prakiraan maju (volume Output dan alokasi anggaran). • Keberlanjutan/berhenti suatu Komponen:  jika berhenti, hasil perhitungan pada Komponen harus nol (Komponen dihapus);  jika berlanjut maka harus terdapat angka (alokasi anggaran). 90
  • 91. Proses Penelaahan....7) • Komponen sebagai Biaya Utama atau Biaya Pendukung:  Apabila sebagai biaya utama maka perlu diteliti: apakah berharga tetap atau dapat disesuaikan harganya berdasarkan kebijakan (ada dokumen berupa keputusan pemerintah/keputusan menteri atau pimpinan lembaga). Cek dokumen terkait seperti RKP.  Apabila sebagai biaya pendukung maka angka prakiraan maju Komponen pendukung berasal dari perkalian dengan parameter ekonomi (dalam hal ini berupa indeks inflasi kumulatif). Parameter ekonomi yang digunakan adalah asumsi tingkat inflasi APBN untuk tahun yang direncanakan. 3) Meneliti alokasi anggaran jenis Inisiatif Baru sebagaimana Formulir B dan D, KK RKA-K/L meliputi: a) Meneliti relevansi Suboutput (apabila ada) dengan Output. b) Meneliti kesesuaian Komponen dan Output dalam dokumen KK RKAK/L dengan dokumen proposal Inisiatif baru beserta RAB yang telah disetujui atau TOR beserta RAB apabila terdapat perubahan substansi dalam proposal Inisiatif baru. 91
  • 92. Proses Penelaahan....8) c) Meneliti relevansi penggunaan Komponen dengan Output-nya; d) Meneliti item biaya masing-masing Komponen dengan standar biaya; e) Meneliti kesesuaian penerapan jenis belanja (sebatas dua digit) pada masing-masing item biaya; f) Meneliti angka Prakiraan Maju suatu Output; c. Kementerian Perencanaan utamanya meneliti kriteria substantif berupa konsistensi sasaran kinerja dengan Renja K/L dan RKP, yaitu : 1) Meneliti kategori kegiatan apakah kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang, atau prioritas K/L. 2) Meneliti konsistensi rumusan Output dalam dokumen RKA-K/L dengan Output yang terdapat dalam dokumen Renja K/L dan RKP. 3) Meneliti konsistensi Volume Output dalam dokumen RKA-K/L dengan dokumen Renja K/L dan RKP tahun yang direncanakan. 4) Meneliti konsistensi Output dengan indikator kinerja kegiatannya (dalam dokumen RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP). 92
  • 93. Proses Penelaahan....9) Penelaahan pada Satker BLU diutamakan pada hal-hal: a. Meneliti program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker BLU. b. Meneliti kesesuaian pagu dalam KK RKA K/L Satker BLU dengan pagu Kegiatan RKA-K/L, khususnya berkenaan dengan sumber dana (PNBP dan rupiah Murni). c. Meneliti kesesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan ikhtisar RBA. d. Keluaran yang tercantum dalam KK RKA-K/L Satker BLU mengacu pada tabel referensi program aplikasi RKA-K/L. e. Meneliti alokasi anggaran angka dasar sama halnya dengan satker non BLU. 93
  • 94. Proses Penelaahan....10) f. Meneliti penerapan Standar Biaya dan Rincian Biaya, khususnya untuk jenis alokasi anggaran inisiatif baru, meliputi: 1) Satker BLU yang mampu menyusun standar biaya menurut jenis layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya maka penyusunan RBA-nya menggunakan standar biaya tersebut. 2) Perhitungan akuntansi biaya dimaksud paling kurang meliputi unsur biaya langsung dan biaya tidak langsung termasuk biaya variabel dan biaya tetap. Sedangkan untuk Satker BLU pengelola dana setidaknya terdapat perhitungan imbal hasil pengembalian/hasil per-investasi dana. 3) Rincian biaya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya tersebut memberikan informasi mengenai komponen biaya yang tidak bersifat paket, kecuali untuk biaya yang bersifat administratif/pendukung. 94
  • 95. Proses Penelaahan....11) 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam butir 1), 2), dan 3) terpenuhi, maka Satker BLU tidak perlu melampirkan TOR dan RAB, dan dapat menggunakan besaran standar biaya yang berbeda dari SBM dan SBK dengan melampirkan SPTJM. 4) Dalam hal RBA BLU tidak memenuhi kriteria butir 1), 2), dan 3), harus melampirkan TOR dan RAB, serta menggunakan SBM dan SBK. Apabila akan menggunakan besaran standar biaya yang berbeda dari SBM dan SBK, harus menggunakan nomenklatur yang berbeda serta harus melampirkan SPTJM. g. Dalam proses penelaahan RBA, Direktorat Jenderal Anggaran dapat mengikutsertakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 95
  • 96. Proses Penelaahan....12) Penelitian Angka Dasar & Inisiatif Baru dalam rangka kegiatan yang bersumber dana PNBP: a. Meneliti secara umum sebagaimana diuraikan pada bagian Langkahlangkah Penelaahan. b. Meneliti acuan peraturan perundangan yang ada meliputi: 1) 2) KMK/Surat MenKeu tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP. 3) c. PP tentang jenis dan tarif PNBP masing-masing K/L Pagu penggunaan PNBP dalam Pagu Sementara Meneliti kesesuaian dengan Catatan Hasil Pembahasan PNBP antara K/L dengan Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat PNBP dengan fokus pada: target PNBP; dan % pagu penggunaan sebagian dana yang bersumber dari PNBP. 96
  • 97. 3. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L ....1) 1. DJA menghimpun dan mengkompilasi seluruh RKA-K/L hasil penelaahan untuk digunakan sebagai: a. Bahan penyusunan NK, RAPBN, dan RUU tentang APBN; dan b. Dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN. 2. NK, RAPBN, dan RUU APBN dibahas dalam sidang kabinet. Hasil sidang tersebut disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR pada bulan Agustus. 3. Pemerintah menyelesaikan pembahasan RPBN dan RUU tentang APBN dengan DPR paling lambat akhir bulan Oktober. 4. Dalam hal pembahasan RAPBN dan RUU tentang APBN menghasilkan optimalisasi pagu anggaran, optimalisasi pagu anggaran tersebut digunakan oleh Pemerintah sesuai dengan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. 5. Hasil pembahasan RAPBN dan RUU tentang APBN dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan RAPBN dan RUU tentang APBN dan bersifat final. 97
  • 98. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L ....2) 6. Berita acara hasil kesepakatan pembahasan disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada K/L. 7. Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian RKA-K/L dengan berita acara kesepakatan hasil pembahasan, meliputi: a. Dalam hal besaran Pagu Alokasi Anggaran K/L tidak mengalami perubahan, K/L menyampaikan RKA-K/L dan dokumen pendukung beserta ADK RKA-K/L sebagai dasar penelaahan. Hasil penelaahan RKA-K/L dimaksud dijadikan sebagai dasar penetapan RKA-K/L oleh Direktur Jenderal Anggaran dan sebagai bahan untuk penyusunan Keppres tentang RABPP beserta lampirannya. b. Dalam hal besaran Pagu Alokasi Anggaran K/L mengalami perubahan baik penambahan maupun pengurangan, K/L menyampaikan RKA-K/L dan dokumen pendukung beserta ADK RKAKL untuk dilakukan penelaahan kembali dalam rangka penyesuaian RKA-K/L dengan Pagu Alokasi Anggaran K/L. 98
  • 99. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L ....3) c. Berkenaan dengan besaran Pagu Alokasi Anggaran K/L dimaksud lebih besar dari Pagu Anggaran K/L, penelaahan dilakukan dengan meneliti RKA-Satker dengan kesesuaian tambahan pagu yang difokuskan pada: 1) Penambahan jenis Keluaran, sehingga jenis dan volumenya bertambah; 2) Penambahan Komponen untuk menghasilkan Keluaran; 3) Penambahan item-item belanja pada Komponen. d. Berkenaan dengan besaran Pagu Alokasi Anggaran K/L lebih kecil dari Pagu Anggaran K/L maka penelahaan dilakukan dengan meneliti RKA-Satker dengan kesesuaian pengurangan pagu yang difokuskan pada: 1) Pengurangan Komponen untuk menghasilkan Keluaran yang sudah ada selain Komponen Gaji dan Komponen Operasional Perkantoran; 2) Pengurangan item-item belanja pada Komponen; 3) Pengurangan Keluaran selain Keluaran dalam rangka penugasan, sehingga jenis dan volumenya berkurang. 99
  • 100. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L .....4) e. Dalam hal hasil penelaahan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L atau Pagu Alokasi Anggaran K/L mengakibatkan perubahan rumusan kinerja, perubahan dimaksud dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 1) Perubahan yang berkaitan dengan rumusan Keluaran (Jenis dan Satuan), pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang: a) Telah disepakati dalam proses penelaahan; b) Tidak mengubah Keluaran yang merupakan Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional; c) Relevan dengan Kegiatan dan IKK-nya yang ditetapkan; d) Adanya perubahan tugas dan fungsi pada unit yang bersangkutan; e) Adanya tambahan penugasan. 100
  • 101. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L .....5) 2) Perubahan yang berkaitan dengan rumusan diluar Output, apabila dibutuhkan dapat dilakukan sepanjang merupakan akibat dari: a) Adanya reorganisasi yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi; b) Reorganisasi tersebut sudah memiliki dasar hukum yang pasti (Perpres, Persetujuan Menpan dan RB, Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan); c) Perubahan yang diusulkan telah disepakati dalam trilateral meeting; d) Telah mendapat persetujuan dari komisi terkait di DPR. f. Berdasarkan hasil penelaahan, apabila terdapat alokasi anggaran yang belum ditetapkan penggunaannya (berasal dari efisiensi dan/atau Komponen yang tidak relevan dengan output) maka alokasi anggaran tersebut dimasukkan dalam Output Cadangan pada kegiatan/jenis belanja yang sama namun diblokir. 101
  • 102. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/L .....6) 8. Presiden menetapkan alokasi anggaran K/L dan Kementerian Keuangan selaku BUN. Alokasi anggaran K/L dirinci menurut klasifikasi anggaran. Alokasi anggaran Kementerian Keuangan selaku BUN dirinci menurut: 1) kebutuhan Pemerintah Pusat; dan 2) transfer kepada daerah. 9. Alokasi anggaran ditetapkan dengan Keppres paling lambat tanggal 30 November. 10. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden. 11. Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat tanggal 31 Desember. 102
  • 103. 4. Hal-hal Khusus .....1) 1. Pemblokiran a. Pemblokiran adalah pencantuman tanda bintang (*) pada seluruh atau sebagian alokasi anggaran dalam RKA-K/L Penetapan (Apropriasi Anggaran) sebagai akibat pada saat penelaahan belum memenuhi satu atau lebih persyaratan alokasi anggaran. b. Alasan 1) Kegiatan yang dibiayai dari PHLN maupun PDN yang belum diterbitkan NPPHLN atau NPPDN-nya 2) Kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung, antara lain: a) b) c) d) e) f) TOR (sepanjang ada perubahan substansi dari Proposal Anggaran Inisiatif Baru) dan RAB; SPTJM; Hasil kesepakatan dengan DPR; Gender Budget Statement (GBS) apabila berkenaan dengan ARG; RBA BLU apabila berkenaan dengan Satuan Kerja BLU; Database pegawai hasil validasi. 103
  • 104. Hal-hal Khusus ...(2) 3) Dalam hal satker belum dapat memenuhi data pegawai, maka anggaran untuk keperluan sehari-hari perkantoran, penggantian inventaris lama dan atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, dan pemeliharaan inventaris kantor per pegawai diblokir sebesar 70% (tujuh puluh persen) (dari hasil penghitungan jumlah pegawai satker dikalikan standar biaya umum). 4) Anggaran untuk satker baru. Kegiatan yang menampung alokasi anggaran untuk keperluan biaya operasional satker baru yang belum mendapat persetujuan Menteri PAN dan RB, untuk sementara diblokir (dibintang) dan pencairannya dapat dilakukan setelah data pendukung dilengkapi atau setelah ada surat persetujuan dari Menteri PAN dan RB. 5) Belum ada persetujuan dari DPR terhadap rincian penggunaan dana yang dituangkan dalam RKA-K/L. 6) Alokasi anggaran dalam rangka Dekon dan TP yang belum didistribusikan ke SKPD. 7) Sisa dana yang belum ditetapkan penggunaannya yang berasal dari hasil penelaahan berdasarkan pagu APBN. 104
  • 105. Hal-hal Khusus ...(3) 8) Alokasi anggaran yang belum ada dasar hukumnya pada saat penyusunan RKA-K/L. 9) Terdapat ketidaksesuaian antara IKK dengan Output yang dihasilkan, atau kurangnya relevansi antara Output dengan Suboutput/ komponen/subkomponen. Apabila alasan pemblokiran dikarenakan hal seperti ini maka petugas penelaah dari Kementerian Keuangan c.q DJA memindahkan alokasi anggaran pada Output/Suboutput/Komponen/ Subkomponen yang tidak sesuai tersebut ke ‘Output Cadangan’. c. Penghapusan blokir/tanda bintang (*) Penghapusan blokir/tanda bintang (*) mengikuti ketentuan dalam PMK tentang tata cara revisi anggaran yang berlaku. 105
  • 106. Hal-hal Khusus ...(4) 2. Perubahan dokumen RKA-K/L Penetapan (Apropriasi Anggaran) Dalam pelaksanaan APBN dimungkinkan terjadi perubahan yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan pemerintah atau karena faktor-faktor lain yang akhirnya mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan dokumen RKA-K/L Penetapan (Apropriasi Anggaran). 3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi mengenai penggunaan anggaran yang bersifat strategis, aplikasi RKA-K/L juga mempunyai fasilitas pencantuman kode/atribut sesuai dengan tematema pembangunan atau hal khusus lainnya seperti: dalam rangka MDG’s, infrastruktur, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan. 106
  • 107. Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran 107
  • 108. Pokok Bahasan 1. Dasar Hukum 2. Pertimbangan Perubahan 3. Jenis DIPA 4. DIPA Induk dan DIPA Petikan 5. Informasi per Halaman DIPA Induk dan Petikan 6. Disclaimer DIPA Induk dan Petikan 7. Format DIPA 8. Rincian Jenis DIPA 9. Penandatanganan DIPA 10. DIPA Lama dan DIPA Baru 108
  • 109. 1. Dasar Hukum 1. Keputusan Menteri Keuangan No. 293/KMK.01/2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dan atas nama Menteri Keuangan untuk Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, tanggal 24 Agustus 2012; 2. Peraturan Menteri Keuangan No. 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), tanggal 19 Oktober 2012. 109
  • 110. 2. Beberapa Yang Menjadi Pertimbangan Pertimbangan yang menjadi acuan dalam melakukan perubahan ketentuan terkait pengaturan DIPA antara lain : 1. Memantapkan penerapan Penganggaran Terpadu, Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), maksudnya bahwa DIPA merupakan satu kesatuan dokumen secara integral yang mencerminkan pelaksanaan dari RKP dan RKAK/L. 2. Menyempurnakan ketentuan terkait tata cara penyusunan dan pengesahan DIPA, sejalan dengan adanya pengalihan kewenangan pengesahan DIPA dari semula dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan menjadi Ditjen Anggaran. 3. Menyederhanakan proses dalam pengurusan RKA-K/L dan DIPA termasuk penyelesaian revisi anggaran, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada stakeholders. 4. Menjamin tersedianya integritas dan validitas data anggaran. 110
  • 111. 3. Jenis DIPA Berdasarkan pembagian anggaran dalam APBN, DIPA dikelompokkan atas DIPA K/L dan DIPA BUN. Mulai TA 2013, masing-masing kelompok dibedakan dalam 2 jenis DIPA yaitu DIPA Induk dan DIPA Petikan. 1. DIPA Induk yaitu DIPA yang merupakan akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh PA menurut Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga, dan disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.  Dalam hal Unit Eselon I mengelola lebih dari satu Program, maka DIPA Induk yang disusun memuat seluruh Program yang menjadi tanggung jawabnya. 2. DIPA Petikan yaitu DIPA yang memuat alokasi anggaran untuk masingmasing Satuan Kerja dan merupakan penjabaran dari DIPA Induk.  Dalam hal Satker mengelola lebih dari satu Program dan berasal dari satu unit Eselon I, maka DIPA Petikan memuat seluruh Program yang menjadi tanggung jawabnya, dan  Dalam hal sebuah Satker mendapat alokasi anggaran yang berasal dari beberapa Unit Eselon I K/L, maka Satker mengelola beberapa DIPA Petikan. 111
  • 112. 4. DIPA Induk dan DIPA Petikan 1) DIPA Induk terdiri atas 4 (empat) bagian yaiu : a. b. c. d. Lembar Surat Pengesahan DIPA Induk (SP DIPA Induk); Halaman I memuat Informasi Kinerja dan Anggaran Program; Halaman II memuat Rincian Alokasi Anggaran per Satker; Halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan. 2) DIPA Petikan terdiri atas 5 (lima) bagian yaitu : a. Lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan (SP DIPA Petikan ); b. Halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana :  Halaman I A mengenai Informasi Kinerja;  Halaman I B mengenai Sumber Dana; c. Halaman II memuat Rincian Pengeluaran; d. Halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan; e. Halaman IV memuat Catatan. Catatan : secara prinsip format untuk DIPA Petikan sama dengan format DIPA Satker yg digunakan saat ini.. 112
  • 113. 5. Informasi Per Halaman DIPA Induk…1) 1) Lembar Surat Pengesahan DIPA Induk (SP DIPA Induk) memuat uraian antara lain :  dasar hukum penerbitan DIPA Induk;  identitas unit dan pagu DIPA;  pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer);  tanda tangan Direktur Jenderal Anggaran; dan  kode pengaman berupa “digital stamp”. 2) Halaman I, Halaman II, dan Halaman III DIPA Induk, memuat uraian tentang informasi kinerja dan anggaran program, rincian alokasi anggaran per satker, dan rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan yang dilengkapi dengan:  tanda tangan sekretaris jenderal/sekretaris utama/sekretaris/pejabat eselon I selaku penanggung jawab program; dan  kode pengaman berupa “digital stamp”. 113
  • 114. Informasi per Halaman DIPA Petikan…2) 1) Lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan (SP DIPA Petikan) memuat uraian antara lain :  dasar hukum penerbitan DIPA Petikan;  identitas unit dan pagu Satker;  pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer);  Kode pengaman berupa “digital stamp”. 2) Halaman I, Halaman II, Halaman III, dan Halaman IV DIPA Petikan, memuat uraian tentang informasi kinerja, sumber dana, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana, perkiraan penerimaan dan catatan, yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa “digital stamp”. 114
  • 115. 6. Disclaimer pada DIPA Induk 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan dalam DIPA Petikan. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Petikan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk. 4. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi); 5. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk tiap-tiap Satker terdapat pada DIPA Petikan. 6. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 7. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 8. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. 115
  • 116. Disclaimer pada DIPA Petikan..2) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Unit Eselon I dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa “digital stamp” sebagai pengganti tanda tangan pengesahan. 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan, yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan berdasarkan bukti-bukti yang ada. 7. DIPA Petikan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. 116
  • 117. 7. Perubahan Format DIPA Beberapa pertimbangan yang mendasari perlunya dilakukan perubahan jenis DIPA dari semula DIPA Satker menjadi DIPA Induk dan DIPA Petikan antara lain: 1) Menjaga konsistensi penerapan penganggaran berbasis kinerja, mulai dari penetapan prioritas pembangunan dalam RKP, penyusunan RKA-K/L dan pengesahan DIPA. 2) Memberikan fleksibilitas kepada Pengguna Anggaran dalam hal diperlukan adanya pergeseran anggaran antar Satker dalam satu Unit Eselon I dan satu Program, sepanjang pagu anggaran dan target kinerja tidak berubah sehingga dapat menyederhanakan proses revisi anggaran. 3) Meningkatkan akuntabilitas K/L sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program dan target kinerja yang harus dicapai termasuk koordinasi terhadap Satker-Satker yang berada di bawah Program yang bersangkutan. 4) Mengurangi beban Direktur Jenderal Anggaran dalam penandatanganan DIPA karena cukup DIPA per Unit Eselon I (+287 DIPA), tidak harus DIPA untuk seluruh Satker (+24.000 Satker), namun secara legal DIPA untuk seluruh Satker tetap sah sebagai dasar pembayaran/pencairan dana. 117
  • 118. 8. Rincian Jenis DIPA DIPA DIPA K/L 1. DIPA Induk :  Per unit eselon I dan Program. 2. DIPA Petikan :  DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat (KP), termasuk BLU pd Kantor Pusat dan SNVT;  DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah (KD);  DIPA Dana Dekonsentrasi (DK);  DIPA Tugas Pembantuan (TP);  DIPA Urusan Bersama (UB). DIPA BUN 1. DIPA Induk :  Pengelolaan Utang Pemerintah (999.01);  Pengelolaan Hibah (999.02);  Pengelolaan Investasi Pemerintah (999.03);  Pengelolaan Penerusan Pinjaman (999.04);  Pengelolaan Transfer ke Daerah (999.05);  Pengelolaan Belanja Subsidi (999.07);  Pengelolaan Belanja Lainnya (999.08);  Pengelolaan Transaksi Khusus (999.99). 2. DIPA Petikan :  DIPA Utang dan Belanja Hibah.  DIPA Investasi Pemerintah dan Penerusan Pinjaman.  DIPA Transfer ke Daerah.  DIPA Subsidi dan Pengelolaan Belanja Lainnya.  DIPA Pengelolaan Transaksi Khusus. 118
  • 119. 9. Penandatangan DIPA Sejalan dengan adanya perubahan jenis DIPA, maka pejabat penanda tangan DIPA juga mengalami perubahan dari semula DIPA ditandatangani oleh KPA masingmasing Satuan Kerja diubah dengan rincian sebagai berikut : 1) Untuk DIPA Induk, yang menandatangani adalah Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/pejabat eselon I sebagai penanggung jawab Program dan memiliki portofolio pada Bagian Anggaran K/L, atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga. 2) Untuk DIPA Petikan, secara formal tidak ditandatangani. Sebagai pengganti fungsi pengesahan, setiap DIPA Petikan diberi kode pengaman berupa “digital stamp” sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). Sementara itu, dalam rangka pengesahan DIPA juga terdapat perubahan dari semula SP DIPA ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan/Direktur Pelaksanaan Anggaran/ Kepala Kanwil DJPBN diubah menjadi : 1) SP DIPA Induk, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran. 2) SP DIPA Petikan, secara formal tidak ditandatangani. Sebagai pengganti fungsi pengesahan, setiap SP DIPA Petikan diberi kode pengaman berupa “digital stamp” sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 119
  • 120. 10. Perbedaan DIPA Saat Ini dengan DIPA Baru..(1/2) No. Uraian Perbedaan DIPA Saat Ini DIPA Yang Baru 1. Jenis DIPA DIPA Satker; 1. 2. DIPA Induk (akumulasi Satker); DIPA Petikan (tiap Satker); 2. Jumlah Bagian DIPA Satker tdr dari 5 bagian : a. Lembar Surat Pengesahan DIPA (SP DIPA); b. Hal. I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana :  Hal. I A mengenai Informasi Kinerja;  Hal. I B mengenai Sumber Dana; c. Hal. II memuat Rincian Pengeluaran; d. Hal. III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan; e. Hal. IV memuat Catatan. DIPA Induk tdr dr 4 bagian : a. Lembar Surat Pengesahan DIPA Induk (SP DIPA Induk); b. Hal. I memuat Informasi Kinerja dan Anggaran Program; c. Hal. II memuat Rincian Alokasi Anggaran per Satker; d. Hal. III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan. DIPA Petikan tdr dr 5 bagian, sama spt DIPA Satker. 3. Kode pengaman dan disclaimer  Kode pengaman menggunakan Kode Validasi;  Disclaimer khusus terkait tanggung jawab KPA atas penggunan anggaran.  Kode pengaman menggunakan Digital Stamp dan time stamp;  Disclaimer multi fungsi dan memayungi hubungan antara DIPA Induk dan DIPA Petikan. 120
  • 121. Perbedaan DIPA Saat Ini dengan DIPA Baru….(2/2) No. 4. Uraian Perbedaan Pejabat Penandatangan:  Lembar DIPA;  SP DIPA DIPA Saat Ini  Lembar DIPA : Ditandatangani oleh masing-masing KPA Satker.  SP DIPA : Dirjen Perbendaharaan/ Direktur PA/Kepala Kanwil DJPBN. DIPA Yang Baru DIPA Induk :  Lembar DIPA : Ditandatangani oleh Sekjen/Sestama/Pejabat Esl I penanggung jawab Program.  SP DIPA : Dirjen Anggaran. DIPA Petikan :  Lembar DIPA : tidak ditandatangani;  SP DIPA : tidak ditandatangani. 5. Mekanisme Penyusunan  DIPA disusun berdasarkan RKA-K/L atau RKA-BUN yg telah ditetapkn dlm SP RKAK/L atau Keppres Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.  DIPA Induk disusun berdasarkn RKA-K/L atau RDP BUN yg telah ditetapkan dlm Keppres RABPP atau DHP RDP BUN.  DIPA Petikan secara prinsip tidak disusun, langsung dicetak dari sistem brdsrkn RKA Satker atau RDP BUN. 6. Mekanisme Pengesahan  DIPA diajukan ke KP DJPBN atau Kanwil DJPBN sesuai lokasi dan status Satker.  DIPA disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan/Direktur PA/Kepala Kanwil DJPBN.  DIPA Induk diajukan ke DJA;  DIPA Induk disahkan oleh Dirjen Anggaran.  DIPA Petikan disahkan melalui digital stamp. 121
  • 122. Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran 122

×