Membandingkan jaminan kesehatan nasional dengan obama care (harian pelita 6 januari 2014 halaman 1 to 11 oleh dr taruna ikrar
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Membandingkan jaminan kesehatan nasional dengan obama care (harian pelita 6 januari 2014 halaman 1 to 11 oleh dr taruna ikrar

on

  • 157 views

http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2014/01/05/membandingkan-jaminan-kesehatan-nasional-dengan-obamacare#.Us95yPRDvMU

http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2014/01/05/membandingkan-jaminan-kesehatan-nasional-dengan-obamacare#.Us95yPRDvMU

Statistics

Views

Total Views
157
Views on SlideShare
157
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Membandingkan jaminan kesehatan nasional dengan obama care (harian pelita 6 januari 2014 halaman 1 to 11 oleh dr taruna ikrar Membandingkan jaminan kesehatan nasional dengan obama care (harian pelita 6 januari 2014 halaman 1 to 11 oleh dr taruna ikrar Document Transcript

  • Harian Pelita SENIN | 6 JANUARI 2014/4 RABIUL AWAL 1435 H 11 SAMBUNGAN Presiden Minta Kaji Ulang Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg u Sambungan dari hal 1 apa yang akan dilakukan Pertam� ina untuk mengatasi permasalah� an elpiji 12 kg ini,” kata Presiden. Ia mengungkapkan, konsulta� si dengan BPK dibutuhkan untuk memecahkan solusi harga terse� but. ����������������������������� Hal ini mengingat hasil peme� riksaan BPK merupakan salah satu alasan kenaikan harga elpiji 12 kg. “Alasan dan tujuan kenaikan el� piji 12 kg oleh Pertamina utamanya didorong dan dikarenakan oleh ha� sil pemeriksaan BPK yang dalam auditnya ditemukan kerugian Per� tamina sebesar Rp7,7 triliun. Ke� rugian didapatkan utamanya harga yang dianggap terlalu rendah dari elpiji 12 kg,” kata Presiden. Padahal, lanjut Presiden, elpiji 12 kg tidak termasuk elpiji yang men� dapatkan subsidi (harganya diten� tukan pemerintah). Berbeda dengan elpiji 3 kg yang disubsidi. Selain itu, kata Presiden, BPK dalam pemeriksaannya juga mere� komendasikan pelaksanaan kenai� kan harga untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi kerugian Pertamina. Untuk itu, menurut Presiden, konsultasi dengan BPK agar solusi dan tindakan yang dilakukan Per� tamina berkaitan dengan masalah kenaikan harga elpiji 12 kg itu, nantinya tetap sesuai dengan hasil audit dan rekomendasi BPK. Presiden menambahkan, prin� sip yang pemerintah pilih dalam kebijakan elpiji 12 kg ini adalah, Pertamina dan Negara tidak terus menerus dirugikan, apalagi dalam jumlah yang besar sebagaimana ditemukan oleh BPK. ”Namun, penyesuaian atau kenai� kan harga haruslah dilakukan den� gan mempertimbangkan kemam� puan dan daya beli masyarakat. Se� lain itu, bisa ditempuh dengan taha� pan yang tepat dan tidak memberi� kan beban yang tidak semestinya kepada masyarakat,” kata Presiden. Tolak kenaikan Presiden Komite Serikat Peker� ja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, ke� pada Harian Pelita, Minggu (5/1), mengatakan, Pertamina tidak bo� leh seenaknya mengambil kebi� jakan yang menyentuh nasib raky� at. ������������������������������� Karena perusahaan itu milik ne� gara yang sahamnya 100 persen di� kuasai pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan menaikkan harga elpiji 12 kg menjadi Rp122.400 harus di� batalkan. “Kenaikannya sangat fantastis. Presiden SBY harus berani men� gambil kebijakan yang mengun� tungkan rakyat, termasuk buruh. Kita menolak kenaikan ini,” ujarnya. Kenaikan ini, lanjut Iqbal, berim� bas pada harga elpiji 3 kg yang makin sulit dicari. Dampaknya, ka� langan buruh pun mau tidak mau, membeli elpiji 12 kg. Dampak lain, tentu pengeluaran buruh menjadi bertambah. Pada� hal, nilai kenaikan upah 2014 ter� bilang kecil (upah buruh hanya da� pat memenuhi 89 persen kebutu� han hidup layak selama sebulan). Kekurangannya ditutupi dengan cara mengojek, istri berjualan atau ikut bekerja. Bagi buruh lajang yang makan di warung tegal (warteg), dengan ken� aikan ini, akan menambah biaya makan karena harganya juga akan dinaikkan. KSPI meminta Presiden untuk menginstruksikan Pertamina tidak menaikan harga elpiji 12 kg dan me� mastikan ketersediaan elpiji 3 kg mudah didapat. ”Ubah orientasi kebijakan ten� tang gas yaitu mengutamakan ke� tersediaan gas di dalam negeri, baik untuk industri maupun ru� mah tangga,” ujarnya. Tidak kompak Sementara, antara pemerintah dan Pertamina terkesan tidak kom� pak dalam koordinasi terhadap ke� naikan harga elpiji nonsubsidi 12 kilogram. ”Saya baru terima suratnya tadi. Sebenarnya ini keputusan korpo� rat. Tapi kan Pertamina ada pe� merintahnya juga (dalam kepemi� likan saham),” kata Menteri ESDM Jero Wacik. Kenaikan elpiji 12 kg akan ber� dampak kepada kenaikan permin� taan elpiji 3 kg. ”Rakyat kita ini cer� das. Dia lari ke yang murah. Maka� nya, semuanya ini harus kita per� timbangkan,” ujar Jero. Namun, pernyataan Jero terse� but dimentahkan oleh pihak Perta� mina. VP Corporate Communicati� on Pertamina Ali Mundakir mengk� laim pihaknya telah koordinasi den� gan pemerintah masalah kenaikan harga elpiji 12 kg. Semuanya pasti sudah dikoordinasi. Semuanya su� dah dilakukan sesuai rencana dan prosedur. Pertamina memastikan, tugas� nya menjamin ketersediaan elpiji di masyarakat berjalan baik. Ter� masuk menjamin pasokan ukuran 3 kg dan 12 kg. ”Kemarin kita mulai menggelon� torkan elpiji kepada masyarakat se� suaikan kebutuhan riil. Kita sem� pat membatasi, tapi sudah kita ge� lontorkan. Kita penuhi agar tidak terjadi kegelisahan di masyarakat,” kata Ali. Ia juga menjelaskan, alasan per� tama menaikkan harga elpiji 12 kg adalah hasil audit BPK dalam bebe� rapa tahun terakhir. Di mana men� ganggap Pertamina tidak melaku� kan aksi korporasi apapun atas ke� rugian yang diterima selama berta� hun-tahun. ”Rekomendasi dari BPK adalah Pertamina seakan-akan tidak ber� buat apa-apa dari kerugian yang ada. Cara kerja audit tidak begitu. Karena tidak hanya melihat secara keuntungan keseluruhan. Jadi elpi� ji, ya, elpiji saja,” tutur Ali. Alasan yang kedua adalah dalam rangka penjagaan kesehatan peru� sahaan. Pertamina merupakan pe� rusahaan milik negara yang harus� nya tetap sehat. Menurutnya, kese� hatan perusahaan akan terganggu jika ada subsidi silang. ”Kalau uang dari hasil pengebo� ran dipakai untuk elpiji. Kan berba� haya kalau seperti itu. Subsidi si� lang gimana aturannya. Jadi tidak sehat korporatnya kalau itu dilaku� kan,” kata Ali. (oto/iz) Mekanisme Baru Mencari Pemimpin Nasional u Sambungan dari hal 1 berpeluang jadi capres. Itu gak akan mungkin terjadi. Paling yang jadi ca� pres itu ya ketua umum partai. Ka� lau ini bisa dilakukan di partai lain, saya yakin demokrasi kita akan ma� kin bagus,” ujar Maftuh. Sosialisasi Tahap II Mulai Senin (6/1) hingga Kamis (9/1), Konvensi Calon Presiden Par� tai Demokrat memasuki tahapan so� sialisasi peserta tahap kedua. Ke11 peserta konvensi akan diberikan waktu selama satu jam untuk ber� dialog dengan kalangan media mas� sa. Mereka akan memaparkan visi, misi, dan program yang akan dita� warkannya bila menjadi capres dari Partai Demokrat di depan para pew� arta. Kalangan wartawan, ucapnya, akan diberikan kesempatan luas dan bebas untuk menggali dan mengkritisi apa yang disampaikan para peserta konvensi. Namun, bila waktu yang tersedia dirasakan be� lum mencukupi, maka akan dise� diakan di waktu lain. “6 sampai 9 Januari 2014 nan� ti ada wawancara terfokus antara peserta konvensi dan wartawan se� lama satu jam. Sebelumnya peser� ta akan berikan uraian terlebih dulu soal visi, misi, dan program� nya selama setengah jam. Setengah jam berikutnya tanya jawab anta� ra peserta dan wartawan. Andaika� ta belum cukup, kita berikan ruang dan waktu lain,” katanya. Selepas proses tersebut, ucap Maftuh, pertengahan Januari hing� ga pertengahan Februari 2014 nanti akan dilakukan debat peserta di 1011 kota. Setelahnya, akan dilakukan survei oleh tiga lembaga survey yang akan diawasi oleh tim auditor survei. “Ketiga lembaga ini kan bergerak menjaring aspirasi masyarakat In� donesia. Baik kader Demokrat atau bukan, di desa maupun perkotaan untuk mencari tahu siapa peser� ta yang layak menjadi capres. Ten� tu berdasar empat kriteria, elekta� bilitas, kredibilitas, kejujuran, dan kapabilitas,” ujarnya. Selanjutnya, kata Maftuh, Mei 2014, atau setelah pemilihan leg� islatif 2014, akan ditentukan sia� pa peserta konvensi yang berhak menjadi capres berdasar hasil sur� vei. “Hasil survei akan diserahkan ke Komite. Komite kemudian lapor� kan ke majelis tinggi untuk ditetap� kan oleh majelis tingg. Hasil pene� tapan itu dikembalikan ke Komite untuk diumumkan,” kata Maftuh. (cr-14/cr-22) Membandingkan Jaminan Kesehatan Nasional dengan ObamaCare u Sambungan dari hal 1 tahun 2010, dikukuhkan oleh Mahkamah Agung AS pada ta� hun 2012. Nama resminya ial� ah The Patient Protection and Affordable Care Act of 2010 atau ACA. Kalau diterjemahkan, arti� nya Undang Undang Perlindun� gan Pasien dan Layanan Kesehat� an yang terjangkau. Nama Obam� acare diciptakan oleh pengkritik Presiden Obama dalam usahanya mereformasi sistem layanan kes� ehatan di Amerika. Amerika seri� kat, selama ini, menganut sistem pasar bebas atau liberal, hanya orang-orang yang mampu memi� liki asuransi kesehatan, dengan sistem penjamin diserahkan ke pasar. Sistem yang sudah berja� lan ratusan tahun itu membuat tidak terjadinya keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan kesehatan, walaupun berbicara teknologi pelayanan kesehatan di Amerika sangat modern, bisa di� katakan termodern di dunia de� wasa ini. Dengan mulainya pener� apan undang-undang pelayanan kesehatan yang mewajibkan ke� pada seluruh masyarakat Ameri� ka memiliki asuransi merupakan angin segar dan sangat diharap� kan oleh masyarakat banyak di Amerika Serikat. Kembali ke kondisi kesehatan di Indonesia, perlu menjadi per� hatian yang lebih intens, karena dengan pelaksanaan BPJS 2014 inilah banyak hal yang harus di� persiapkan, baik oleh pemerin� tah di tingkat pusat dan pemer� intah tingkat daerah. Pemban� gunan infrastruktur yang terus dipercepat, persiapan distribu� si sumber daya manusia untuk mendukung pelayanan kesehatan terus dilakukan, peraturan-per� aturan seperti RPP tentang pen� gelolaan keuangan, aspek BPJS Kesehatan, Perpres tentang be� saran iuran jaminan kesehatan, Perpres tentang dewan penga� was dan direksi BPJS, Permenk� es turunan tentang Jaminan Ke� sehatan Masyarakat, sampai den� gan bagaimana pengawasan yang akan dilakukan pada saat pelak� sanaan BPJS tahun 2014, ini. Sudah dapat diprediksi, seb� agai suatu kebijakan baru, pelak� sanaan BPJS sebagai suatu ha� rapan, juga akan mengalami berbagai tantangan dan kenda� la dalam pelaksanaannya, khu� susnya jika kita berbicara infra� struktur di daerah, peralatan, dan perlengkapan yang belum terdistribusi dengan baik di dae� rah. Selain itu, kurangnya sum� ber daya manusia yang siap un� tuk melakukan pelayanan, pen� getahuan masyarakat menge� nai BPJS, koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan berbagai macam isu yang masih harus ditangani oleh pemerintah, dan masyarkat luas. Salah, satu cara untuk menanggulangi ham� batan tersebut, dengan belajar dari Amerika Serikat, harus disi� kapi dengan kebijakan kesehatan yang hati-hati, cermat dan tepat, sehingga BPJS ini akan berhasil dengan baik. Dalam situs resmi pemerintah Amerika Serikat dijelaskan bah� wa Obamacare adalah setiap war� ga legal di Amerika wajib memi� liki asuransi kesehatan mulai 1 Januari 2014 atau kena denda saat membayar pajak tahunan dengan IRS di tahun 2015. Wa� jib Asuransi Kesehatan di Ameri� ka sering dikenal sebagai Individ� ual Mandate. Individual Mandate (Wajib Punya Asuransi Kesehat� an), Karena sistem Obamacare baru bisa berjalan jikalau setiap orang diwajibkan untuk mempu� nyai/membeli asuransi kesehat� an. Gampangnya, kalau semua orang yang dulunya pernah sakit berat (pre-existing condition) in� gin di cover asuransi kesehatan, syaratnya harus ada pewajiban asuransi kesehatan. Tujuan in� dividual mandate ini agar semua orang sehat membeli asuransi ke� sehatan untuk membantu mem� biayai ongkos orang yang sakit. Dengan kebijakan, tersebut maka masyarakat memiliki kew� ajiban untuk membayar asuran� si, dimana asuransi tersebut juga mendapat subsidi dari pemerin� tah federal. Proses pelaksanaan sistem baru ini akan mengikuti skedul atau jadwal wajib, sebagai berikut: pada 1 Oktober 2013 di� lakukan pembukaan pendaftaran asuransi kesehatan di bawah Obamacare. Kemudian dilanjut� kan 15 Desember 2013, yang merupakan hari pendaftaran ter� akhir untuk membeli asuransi kesehatan, jika ingin agar asur� ansi kesehatan mulai meng-cov� er maka 1 Januari 2014. Perlu membayar 15 hari di muka su� paya asuransi kesehatan mulai di hari pertama tahun baru. Di� lanjutkan 31 Maret 2014, meru� pakan hari pendaftaran terakhir untuk membeli asuransi kesehat� an agar tidak dikenai denda saat membayar pajak di tahun 2015. Kemudian, dengan sistem ini, semua provider asuransi kesehat� an diwajibkan menawarkan 10 manfaat kesehatan utama, antara lain perawatan emergency (gawat darurat) dan perawatan pencega� Repotnya Pejabat Keseleo Lidah adilan sosial bagi bangsa In� donesia.” Padahal, seharunya: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Usai upacara, Taufiq hanya menjawab ringan. “Biasa, na� manya juga orang tua. Agak salah bacanya,” kata Taufiq. Aksi keseleo lidah Taufik sebe� lum itu juga . Ketikapertama memimpin Sernah terjadi. Pada Sidang Paripurna MPR den� gan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Taufiq juga sempat salah ucap. Berulang kali dia melakukan kesalahan penyebutan nama dan gelar Jusuf Kalla dan Ba� haruddin Jusuf Habibie pada saat awal pidato pembuka par� ipurna. Taufik pun berulang kali salah menyebutkan ge� lar yang melekat pada nama Susilo Bambang Yudhoyono. SBY, yang bergelar doktor, di� lafalkannya sebagai “dokter”. Dia mengulang kesalahan yang sama beberapa kali. “Bapak dokter...eh doktor Susilo Bambang Yudhoyono,” katanya meralat kesalahannya yang terkadang disertai kata “maaf”. Kesalahan tak han� ya pada penyebutan gelar. Saat menutup sidang paripurna, TK bahkan salah menyebut nama Susilo Bambang Yudhoyono, bertukar dengan gelarnya. “Terima kasih kepada Pres� iden Republik Indonesia, Bapak Susilo doktor... maaf... Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyo� no,” kata TK dengan sedikit gu� gup, disambut geerr kecil dari para anggota Dewan. Putri TK, Puan Maharani, berdalih, kesalahan yang di� lakukan ayahnya hanya per� soalan teknis. “Yang memban� tu dan menyiapkannya kurang sigap,” kata Puan. Salah ucap tak hanya dimo� nopoli pejabat kita. Hal sama terjadi pada beberapa peja� bat di luar negeri. Saat disu� pah sebagai Presiden AS, 2009, Barack Obama keseleo lidah. Presiden Amerika terpil� ih Barack Hussein Obama melakukan kesalahan pada me� han penyakit. Juga, orang-orang yang dulunya pernah sakit berat, tidak boleh ditolak ketika membe� li asuransi kesehatan (anak-anak 2010, dewasa 2014). Keuntungan Obamacare adalah mengurangi harga pelayanan ke� sehatan secara keseluruhan den� gan membuat harga asuransi ke� sehatan oleh masyarakat umum. Hal ini karena asuransi kesehat� an bisa menjangkau dua kelom� pok yang sebelumnya tidak mem� punyai jaminan kesehatan. Yai� tu baik masyarakat yang ma� sih muda dan sehat, serta ma� syarakt yang selama ini banyak membutuhkan pelayanan kes� ehtatan, sehingga terjadi subsidi silang. Keuntungan lain Obam� acare adalah tersedianya pilihan asuransi kesehatan untuk sema� kin banyak warga Amerika. Kekurangan utama Obamacare adalah naiknya ongkos layanan kesehatan di awal implementa� sinya buat pemerintah federal. Ini karena banyak warga Ameri� ka akan memperoleh perawatan pencegahan penyakit untuk per� tama kali dalam hidupnya. Hal ini bisa mengarah pada perawatan penyakit yang sebelumnya tidak ketahuan dan dapat menaikkan biaya Obamacare pada permu� laan, menurut Study on Preven� tive Health Care. Dengan melihat sistem pelay� anan dan asuransi model Obam� acare, itu akan menjadi masu� kan, demi keberhasilan sistem JKN (Jaminan Kesehatan Nasion� al) dan BPJS (Badan Penyelengg� ara Jaminan Sosial) dapat men� jalankan tugas dengan baik, demi keberhasilan Pelayanan Kesehat� an Nasional bagi seluruh masyar� kat Indonesia. u Sambungan dari hal 1 nit pertama dirinya dinyatakan sah sebagai Presiden ke 44 Negara Adidaya itu. Sejumlah media melaporkan, saat dilantik menjadi presiden, Obama salah dalam melafalkan sumpah jabatan. Meski tidak sepenuhnya kesalahan Obama. Kesalahan terjadi lebih karena Ketua Mahkamah Agung John G. Roberts Jr salah dalam membacakan sumpah. Roberts salah melafalkan kata “president of United States” menjadi “president to United States”. “Dengan seksama ke� presidenan Amerika Serikat,” kata Roberts. Ia melupakan kata “melaksanakan”. Mestinya “Bahwa saya dengan seksama akan melaksanakan tugas ke� presidenan Amerika Serikat.” Obama yang tampak terkejut dengan kesalahan itu lalu men� gatakan: “tugas kepresidenan Amerika Serikat dengan seksa� ma.” Acara yang disaksikan miliaran pasang mata dari se� luruh dunia itu, tentu saja me� micu respon. Toh, Obama tidak sendiri. Dalam sejarah Amerika, kesalahan mengucapkan sump� ah jabatan juga pernah dilaku� kan pendahulu Obama yai� tu Calvin Coolidge dan Ches� ter Arthur. Eh, dalam periode setelahn� ya, giliran Wakil Presiden Joe Biden juga dilantik untuk ja� batan periode kedua, Minggu (20/1), keserimpet lidah. Biden disumpah dengan dipandu Ha� kim Mahkamah Agung Sonya Sotomayor. Usai pengambilan sumpah tersebut, Biden pun menyam� paikan pidato singkatnya. Di sinilah Biden melakukan kes� alahan. “Saya bangga menjadi Presiden AS, namun saya leb� ih bangga menjadi...,” katanya terpotong tawa para audiens. Asisten Biden kemudian den� gan cepat menepuk bahunya seraya mem­ isikkan sesuatu. b Di tengah gemuruh tawa para hadirin, Biden pun segera mem� perbaiki kesalahan ucapannya dan menyelesaikan pidatonya. (han/ant/berbagai sumber)