• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
 

Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM

on

  • 10,282 views

 

Statistics

Views

Total Views
10,282
Views on SlideShare
10,282
Embed Views
0

Actions

Likes
4
Downloads
228
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM Presentation Transcript

    • Lokakarya Refleksi Dukungan dan Fasilitasi Penerapan SPM di Daerah Semarang, 29 Januari 2013RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Oleh: Syahroni Ateng Syafrudin Provincial Coordinator, GFA/GIZ-DeC GG SNI Central Java Decentralization as Contribution to Good Governance Sub-National Implementation Central Java
    • KEWAJIBAN KONSTITUTIONAL NEGARA• Negara berkewajiban menjamin hak-hak tertentu setiap warga, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan dasar dengan mutu atau standar tertentu.• Kewajiban negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah.• Warga Masyarakat harus memiliki Akses terhadap Pelayanan Dasar• Diperlukan suatu instrumen agar pelayanan dasar menjadi perhatian dan prioritas.
    • URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL• Urusan pemerintahan yang bersifat wajib.• Menyangkut penyediaan pelayanan dasar.• Apabila merupakan pelayanan dasar maka berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM).• Urusan wajib, pelayanan dasar dan SPM dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.
    • STANDAR PELAYANAN MINIMAL• Standar Pelayanan Minimal adalah salah satu instrumen desentralisasi dan otonomi daerah untuk mengendalikan agar pelayanan dasar diperhatikan serta diprioritaskan oleh pemerintah daerah.• Merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.• Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) menyusun dan menetapkan SPM sementara Pemerintah Daerah melaksanakan dan menerapkan SPM
    • KEDUDUKAN SPM dalam URUSAN PEMERINTAHAN
    • Contoh Definisi Operasional (DO)• Contoh SPM Kesehatan, Pelayanan Dasar: Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 adalah cakupan Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
    • Contoh Rumus dari DO• Rumus Jml Ibu Hamil yg memperoleh pelayanan Cakupan antenatal K4 di satu wil. kerja pada kurun waktu kunjungan = tertentu x 100% ibu hamil K4 Jumlah sasaran ibu hamil di satu wil. kerja dalam Penyebut kurun waktu yang sama Pembilang Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penyebut Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Ukuran/Konstanta Persentase (%)
    • Contoh Rumus dari DO Contoh: Definisi Operasional SPM Bidang Sosial Jumlah PMKS yangPersentase (%) PMKS memperoleh bantuanskala kab/kota yang sosial dalam 1 tahunmemperoleh bantuan = X 100%sosial untuk Jumlah PMKS skalapemenuhan kebutuhan kab/kota dalam 1 tahundasar yang seharusnya memperoleh bantuan sosialPembilang: Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahunPenyebut: Jumlah PMKS skala kab/kota dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosialUkuran/Konstanta: Persentase (%)Sumber: Permen Sosial No. 129/HUK/2008
    • Penerapan dan Pencapaian SPM• Setelah dipahami pengertian SPM, selanjutnya harus disusun suatu Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM yang biasanya berjangka menengah.• Dalam hal ini dibutuhkan suatu analisis atau kajian kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM (Perencanaan Pembiayaan SPM).• Agar dapat diimplementasikan, diterapkan dan dicapai, maka Rencana Aksi tersebut harus terinternalisasi atau terintegrasi ke dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah
    • PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL• “Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM” adalah dokumen rencana aksi jangka menengah antara 3 hingga 5 tahun.• Rencana aksi ini menggambarkan dan menguraikan serta menjelaskan bagaimana SPM tersebut dari sektor yang bersangkutan akan diterapkan dan dicapai dalam periode tertentu, atau bagaimana proses dan tahapan atau mekanisme penerapan dan pencapaian SPM.•
    • PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (Lanjutan)Rencana aksi ini berisi dan menguraikan hal-hal sebagai berikut:• gambaran umum tentang profil dan status data dan informasi kondisi pelayanan dasar penerapan dan pencapaian SPM yang bersangkutan;• persoalan atau permasalahan, tantangan dan pontensi sumber daya dalam penerapan dan pencapaian SPM;• kebijakan dan strategi umum jangka menengah untuk mengatasi persoalan dan tantangan serta dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia; dan• program-program dan kegiatan-kegiatan rinci beserta indikator pencapaiannya sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjutk Teknis (Juknis) dari Kementerian/Lembaga yang terkait;• kerangka penganggaran bagi pembiayaan penganggaran penerapan dan pencapaian SPM.
    • PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (Lanjutan)Guna dan manfaat dari dokumen rencana aksi:• Sebagai alat koordinasi bagi para pihak yang berkepentingan dalam penerapan dan pencapaian SPM• Sebagai pedoman dan arahan dalam perencanaan atau penyusunan rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM termasuk dalam penganggaran tahunanannya.• Sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM• Sebagai pedoman dan arahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM
    • PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (Lanjutan)Guna dan manfaat dari dokumen rencana aksi:• Sebagai pedoman dan arahan bagi pelaporan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM serta memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi penyusunan rencana aksi periode selanjutnya.• Sebagai pedoman dan arahan untuk memudahkan pengintegrasian penerapan dan pencapaian SPM ke dalam mekanisme dan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
    • PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (Lanjutan)TUJUAN penyusunan Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaiian SPMadalah untuk menyusun, merumuskan dan menyediakan alat koordinasi serta pedoman dan arahan secara sistematis bagi para pihak yang berkepentingan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penerapan dan pencapaian SPM hingga memudahkan pengintegrasian SPM ke dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah bagi Implementasi SPM.
    • PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL1. Mengidentifikasi Daftar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga Teknis Sektoral)2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM sekarang di daerah3. Membandingkan pencapaian nilai SPM sekarang dengan Darftar SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bila ada kesenjangan atau kekurangan dari nilai SPM, berarti ada masalah.4. Identifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar atau dasar masalahnya.5. Identifikasi dan analisis berbagai kemungkinan untuk menemukan solusi atau tuntutan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Gunakan Daftar Pedoman atau Petunjuk Teknis yang telah disusun dan diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga teknis/sektoral berkaitan dengan SPM yang bersangkutan sebagai pembanding atau referensi.
    • PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (Lanjutan)6. Identifikasi kegiatan-kegiatan serta barang-barang dan jasa-jasa apa saja yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan pencapaian SPM7. Hitung ongkos atau biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan serta mengadakan barang dan jasa yang teridentifikasi untuk mencapai SPM, baik biaya langsung maupun tidak langsung.8. Identifikasi kapasitas sumber daya dan dana yang tersedia bagi upaya-upaya untuk mencapai SPM9. Tetapkan berapa lama atau berapa tahun masalah-masalah atau kesenjangan tersebut di atas dapat diselesaikan berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian SPM.
    • PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (Lanjutan)10. Rumuskan program-program dan kegiatannya beserta indikator- indikator keluaran dan hasil (kinerja) serta mekanisme kerja dan organisasi sebagai Rencana Tindak untuk menggali dan memobilisasi sumber daya dan dana yang diperlukan untuk mencapai SPM.11. Integrasikan rencana aksi pencapaian SPM tersebut ke dalam Renstra dan Renja SKPD serta RPJMD dan RKPD, sehingga akhirnya bisa dimasukan juga kedalam RKA SKPD dan R/APBD.12. Kendalikan pelaksanaan upaya-upaya tindakan (Implementasi Rencana Tindak) untuk mencapai SPM melalui monitoring dan evaluasi (Monev) selama pelaksanaannya agar pencapaian SPM dapat berjalan sesuai dengan rencana.13. Evaluasi dampak dari program dan kegiatan pencapaian SPM apabila suatu tahap pelaksanaanya telah selesai, untuk memperoleh pembelajaran dan umpan balik bagi perencanaan dan penyusunan rencana tindak pencapaian SPM tahun-tahun selanjutnya.
    • Contoh: Format atau Outline Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Kesehatan PENGANTAR SKEMATIK DIAGRAM RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPMI. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Tujuan dan Sasaran 1.4. Sistematika Dokumen Rencana AksiII. PROFIL DAN STATUS PELAYANAN SPM Bidang KESEHATAN 2.1. Profil Pelayanan Dasar Kesehatan 2.2. Status Pencapaian SPM Kesehatan 2.3. Potensi, Masalah, Kendala serta Kebutuhan Upaya Pencapaian SPM KesehatanIII. ANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN PENERAPAN SPM SOSIAL 31. Identifikan Kegiatan dan Kebutuhan Barang dan Jasa untuk mencapai SPM Kesehatan (Bisa dilihat dari Juknis/Juklak Kementerian Kesehatan) 3.2. Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan bagi Pencapaian masing-masing Jenis Pelayanan SPM Kesehatan 3.3. Identifikasi Ketersediaan Sumber Daya KeuanganIV. RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN 4.1. Kebijakan dan Strategi Umum Jangka Menengah (2013 – 2018) Penerapan & Pencapaian SPM Kesehatan 4.2. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2013 4.3. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2014 4.4. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2015 4.5. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2016 4.6. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2017 4.7. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2018V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1. Kesimpulan 5.2. Rekomendasi LAMPIRAN Matriks Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
    • Contoh: Outline Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Lingkungan Hidup PENGANTAR SKEMATIK DIAGRAM RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPMI. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Tujuan dan Sasaran 1.4. Sistematika Dokumen Rencana AksiII. PROFIL DAN STATUS PELAYANAN SPM Bidang Lingkungan Hidup 2.1. Profil Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 2.2. Status Pencapaian SPM Lingkungan Hidup 2.3. Potensi, Masalah, Kendala serta Kebutuhan Upaya Pencapaian SPM Lingkungan HidupIII. ANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN PENERAPAN SPM LINGKUNGAN HIDUP 31. Identifikan Kegiatan dan Kebutuhan Barang dan Jasa untuk mencapai SPM Kesehatan (Bisa dilihat dari Juknis/Juklak Kementerian Lingkungan Hidup) 3.2. Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan bagi Pencapaian masing-masing Jenis Pelayanan SPM Lingkungan Hidup 3.3. Identifikasi Ketersediaan Sumber Daya KeuanganIV. RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 4.1. Kebijakan dan Strategi Umum Jangka Menengah (2013 – 2018) Penerapan & Pencapaian SPM Lingkungan Hidup 4.2. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2013 4.3. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2014 4.4. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2015 4.5. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2016 4.6. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2017 4.7. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2018V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1. Kesimpulan 5.2. Rekomendasi LAMPIRAN Matriks Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
    • Skematik Penyusunan Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM PROFIL PELAYANAN DASAR SPM - Data dan Informasi Dasar SPM -Status Pencapaian SPM -- Permasalahan dan Tantangan yang Dihadapi -- Kebutuhan bagi Pemenuhan Pencapaian SPMANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN SPM-Identifikasi kegiatan, barang dan jasa yang diperlukan untuk mencapai SPM - Identifikasi biaya per unit dari kegiatan, barang dan jasa -Hitung kebutuhan biaya pencapaian SPM -- Rasionalisasi kebutuhan biaya pencapaian SPM -- identifikasi dan analisis suberdaya yang tersedia -- Tentukan rancangan target dan biaya tahunan pencapaian SPMPERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI JANGKA MENENGAH PROGRAM-KEGIATAN, TARGET dan ANGGARAN TAHUNANMONITORING DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI PENERAPAN SPM GTZ_2006
    • Contoh: Matriks Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM untuk Jangka Menengah Target SPM dan Kerangka Pendanaan Rencana Capaian SPM Kondisi pada Tahun Anggaran Kinerja pada Indikator berjalan (2012) Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun akhir periode SPM Unit Berdasarkan Data Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Renstra SKPD Kerja SKPD SPM pada (Tahun ..) Program dan Ketetapan PenaKode Kementerian Tahun Awal ng- Kegiatan Perencanaan gung - / (2011) jawa Lembaga b target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Sektor (19 (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (20) ) 1 01 01 Program ....... 1 01 01 01 Kegiatan...... 1 01 01 Program ....... 1 01 01 01 Kegiatan...... Dst .... 1 01 01 Program ....... 1 01 01 01 Kegiatan......
    • Contoh: Surat Keputusan Kepala SKPD Tentang Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DINAS KESEHATAN Jl. Kartini No. 44 Phone (0291) 591427, 591743 Fax. (0291) 591427 E-mail : dinkeskabjepara@yahoo.co.id J E P A R A 59411SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA NOMOR. 990/04204 TAHUN 2012 TENTANG : RENCANA AKSI PENERAPAN DANPENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DINAS KESEHATAN TAHUN 2013 – 2017 PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DINAS KESEHATAN Jl. Kartini No. 44, Telp (0291) 591427, 591743, Fax (0291) 591427 E-Mail : dinkeskabjepara.@yahoo.co.i
    • Contoh: Dokumen Rencana Aksi Penerapan danPencapaian SPM bidang Krsehatan dari Kabupaten Jepara dan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
    • Contoh: Surat Keputusan Kepala SKPD dan DokumenRencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
    • Matur Sembah Nuwun Decentralization as Contribution to Good Governance Sub-National Implementation Central Java