Pelatihan E-Costing Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalamKerangka Perencanaan, Penganggaran dan Penerapan SPM       g     ...
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB           DAN STANDAR PELAYANAN                  MINIMAL• Urusan pemerintahan yang bersifat waji...
STANDAR PELAYANAN MINIMAL• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11  ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-  Undang Nomor 32 ...
PRINSIP PRINSIP            PRINSIP-PRINSIP SPM (1)• SPM di disusun sebagai alat P                    b    i  l t Pemerinta...
PRINSIP-PRINSIP SPM (2)• B if t sederhana, k k it mudah di k  Bersifat   d h        konkrit,    d h diukur,  terbuka,     ...
IMPLIKASI SPM (1)                                      ( )• Masyarakat akan terjamin untuk mendapatkan akses  terhadap sua...
IMPLIKASI SPM (2)• Menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan  retribusi daerah karena baik Pemda dan  masyarakat       da...
DIAGRAM SKEMATIK PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH                      RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) ...
Dokumen‐dokumen Perencanaan                        Dan Penganggaran Daerah                       D P              D    hRP...
Pengintegrasian SPM ke dalam       Dokumen dokumen Perencanaan       Dokumen‐dokumen Perencanaan         dan Penganggaran ...
Tahapan Umum Perencanaan   TAHAPAN              HASIL / KELUARAN                        Profil / Potret Daerah:   KEGIATAN...
Pengintegrasian SPM ke dalam                             Tahapan Proses  Perencanaan                              a apa   ...
Pengintegrasian SPM ke dalam                       Tahapan Proses  Perencanaan                      Tahapan Proses Perenca...
Penerapan SPM• SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu  acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun  per...
PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN                      DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI                   UNTUK ME...
PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN                     DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI                  UNTUK MENC...
PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN                         DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI                      UN...
Format Program (Contoh)• Latar belakang atau alasan kenapa program ini  Latar belakang atau alasan kenapa program ini     ...
Contoh hubungan      SPM dan RKPD                        (Proses dan Masukan untuk RKPD)1. Masukan hasil evaluasi tahunan ...
SPM dan RKPD                            (Proses dan Masukan untuk RKPD)                            (Proses dan Masukan unt...
SPM dan RKPD                         (Proses dan Masukan untuk RKPD)3.3 Masukan dari musrenbang bagi   penyusunan Rancanga...
Matur Sembah Nuwun Decentralization as Contribution to Good Governance D       li i        C    ib i       G dG      Sub‐N...
Posisi_SPM_Costing_dalam_Perencanaan_Penganggaran_Daerah [compatibility mode]
Posisi_SPM_Costing_dalam_Perencanaan_Penganggaran_Daerah [compatibility mode]
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Posisi_SPM_Costing_dalam_Perencanaan_Penganggaran_Daerah [compatibility mode]

1,085

Published on

2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,085
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
98
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Posisi_SPM_Costing_dalam_Perencanaan_Penganggaran_Daerah [compatibility mode]

  1. 1. Pelatihan E-Costing Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalamKerangka Perencanaan, Penganggaran dan Penerapan SPM g , g gg p Semarang, 29-30 Maret 2012 Peran dan Posisi Analisis Pembiayaan SPM dalam Kerangka Perencanaan dan Penganggaran Daerah Oleh: Syahroni Ateng Syafrudin Provincial Coordinator, GFA/GIZ‐DeC GG SNI Central Java Decentralization as Contribution to Good Governance D li i C ib i G dG Sub‐National Implementation Central Java
  2. 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL• Urusan pemerintahan yang bersifat wajib.• Menyangkut penyediaan pelayanan dasar.• Apabila merupakan pelayanan d bl k l dasar maka k berpedoman pada standar pelayanan minimal.• Urusan wajib pelayanan dasar dan SPM wajib, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan l h Pemerintah. dit t k oleh P i t h GTZ_2006
  3. 3. STANDAR PELAYANAN MINIMAL• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004. g• Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Mi i l (SPM) P l Minimal (SPM).• Merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. GTZ_2006
  4. 4. PRINSIP PRINSIP PRINSIP-PRINSIP SPM (1)• SPM di disusun sebagai alat P b i l t Pemerintah d i t h dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.• SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota.• Penetapan SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan. GTZ_2006
  5. 5. PRINSIP-PRINSIP SPM (2)• B if t sederhana, k k it mudah di k Bersifat d h konkrit, d h diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai b t di t j bk t i batas waktu pencapaian.• Memiliki indikator yang merupakan tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, manfaat dan/atau dampak pelayanan. GTZ_2006
  6. 6. IMPLIKASI SPM (1) ( )• Masyarakat akan terjamin untuk mendapatkan akses terhadap suatu pelayanan dari Pemerintah Daerah dengan kualitas tertentu.• D t ditentukan St d d S Dapat dit t k Standard Spending A di Assesment t (SSA) atau SAB (Standar Analisis Biaya), yaitu perhitungan biaya untuk suatu pelayanan dan pelayanan, perhitungan kebutuhan agregat minimum p pembiayaan Daerah. y• Menjadi landasan dalam menentukan anggaran suatu pelayanan publik, perimbangan keuangan dan ua u p aya a pub , p ba ga ua ga da anggaran berbasis kinerja.• Membantu penilaian kinerja atau LPJ Kepala Daerah secara lebih akurat, terukur, transparan dan akuntabel. GTZ_2006
  7. 7. IMPLIKASI SPM (2)• Menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan retribusi daerah karena baik Pemda dan masyarakat dapat melihat keterkaitan pembiayaan d bi dengan pelayanan publik yang l blik disediakan Pemda.• M Merangsang rasionalisasi k l b i li i kelembagaan P d Pemda, karena Pemda akan lebih berkonsentrasi pada pembentukan kelembagaan yang berkorelasi dengan pelayanan masyarakat.• Membant Pemda dalam me asionalisasi j mlah Membantu merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dengan kemampuan mengelola pelayanan publik tersebut. GTZ_2006
  8. 8. DIAGRAM SKEMATIK PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROFIL DAERAH Visi, Misi dan Program KDH (Data & Informasi) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rancangan Awal ( (RPJMD) ) RKPD RKPD RKPD RKPD RKPD Indikatif Indikatif Indikatif Indikatif Indikatif 1 2 3 4 5 RENSTRA SKPD / RENSTRA DINAS MUSRENBANG RENJA RENJA RENJA RENJA RENJA EVALUASI TAHUNAN S SKPD-1 SKPD-2 SKPD-3 SKPD-4 SKPD-5 MUSRENBANGDES / 1. Analisis Kebijakan Nasional MUSRENBANGKEL 2. Analisis Ekonomi Daerah 3. Proyeksi Estimasi Pendapatan RKA-SKPD 4. Survey Kepuasan Masyarakat 5. Survey Penjaringan Aspirasi APBD (TAHUN BERJALAN) MUSRENBANG 6. Evaluasi Program/Proyek KECAMATAN DOKUMEN PELAKSANAAN O S ANGGARAN MUSRENBANG RANCANGAN AWAL RANCANGAN MONITORING KABUPATEN / KOTA & EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM AWAL RENJA RKPD SKPD (MONEV) (TAHUN BERJALAN) RANCANGAN AKHIR RANCANGAN AKHIR RKPD RENJA-SKPD KEBIJAKAN UMUM APBD DPRD PRIORITAS DAN PEMDA PLAFON ANGGARAN SEMENTARA RKA SKPD (TAHUN BERIKUTNYA) R / APBD Tahun Anggaran yang Direncanakan DOKUMEN PELAKSANAAN APBD
  9. 9. Dokumen‐dokumen Perencanaan  Dan Penganggaran Daerah D P D hRPJPD: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 tahun)RPJMD:  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (5 tahun)Renstra SKPD: Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (5 tahun)RKPD:  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rencana Tahunan Daerah) j ( )Renja SKPD :  Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (1 tahun)KUA: Kebijakan Umum Anggaran Tahunan KebijakanPPAS: Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraRKA SKPD:  Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahR/APBD :  Rancangan / Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahDPA :  Dokumen Pelaksanaan Anggaran
  10. 10. Pengintegrasian SPM ke dalam  Dokumen dokumen Perencanaan  Dokumen‐dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah RPJMD Renstra SKPD Standar St d RKPD Renja SKPD KUAPelayanan PPAS RKA SKPD Minimal R/APBD  DPA 
  11. 11. Tahapan Umum Perencanaan TAHAPAN HASIL / KELUARAN Profil / Potret Daerah: KEGIATAN *Kondisi Fisik Geografis *Kondisi Sosial-Ekonomi Pemahaman *Kondisi Sosial Budaya *Kondisi Lingkungan Hidup Daerah *Masalah-masalah *Masalah masalah Daerah *Potensi-Potensi Daerah *Peluang & Tantangan *Visi & Misi Daerah Perumusan *Tujuan-tujuan (Goal) *Arahan Pembangunan Kebijakan *Strategi Umum *Prioritas Pembangunan Program-Program atauPerumusan & Penetapan Rencana Tindak Sebagai Program-Program Program Program Pedoman Pelaksanaan atau Rencana Tindak Pembangunan Daerah *Koreksi / Pelurusan bila Ada Penyimpangan Ad P iMonitoring & Evaluasi *Umpan Balik bagi Perencanaan Selanjutnya GTZ_2006
  12. 12. Pengintegrasian SPM ke dalam Tahapan Proses  Perencanaan a apa oses e e ca aa dan Penganggaran Daerah Pada tahap Pemahaman Daerah melalui Evaluasi dan Analisis Daerahuntuk menyusun Profil atau Potret Daerah, di mana gambaran situasidan kondisi daerah terkini harus mencakup gambaran tentang statustingkat pencapaian SPM pelayanan dasar dari masing-masing UrusanPemerintahan WajibPada tahap Perumusan Kebijakan Jangka Menengah:=> Dalam perumusan visi dan misi daerah yang berkaitan denganpeningkatan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat danpenanggulanan kemiskinan=> Pada tahap penetapan prioritas, di mana urusan pemerintahanwajib dan kewajiban daerah sudah tentu harus diprioritaskan=> Pada tahap perumusan kebijakan dan prioritas sektor dalamRenstra SKPDPada tahapP d t h penyusunan program-program i dik tif tahunan untuk indikatif t h t kselama 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan indikator-inikatorkinerjanya. GTZ_2006
  13. 13. Pengintegrasian SPM ke dalam  Tahapan Proses  Perencanaan Tahapan Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lanjutan) Pada tahap perumusan dan penetapan kebijakan dan prioritastahunan maupun program-program tahunan dalam RKPD maupunRenja SKPD. SKPDPada tahap proses partisipasi masyarakat melalui Musrenbang atauForum Stakeholders atau Forum SKPD, di mana para pemangkukepentingan menggunakan Daftar SPM sebagai referensi dk ti k D ft b i f i danbahan pembanding untuk menelaah program-program ataurencana tindak yang diusulkanPada tahap perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), di manatarget-target pencapaian SPM dari Urusan-urusan Wajib tertentuharus ditetapkan dalam KUA. pPada tahap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPDdan Rancangan APBD sebagai kelanjutan dari penyusunan RenjaSKPD dan Kebijakan Umum Anggaran dalam proses penganggarantahunan, di mana sasaran atau target pencapaian SPM tahunanditetapkan dan dibiayai GTZ_2006
  14. 14. Penerapan SPM• SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan p pemerintahan daerah.• Pemerintahan Daerah harus menyusun rencana aksi pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM. Dalam hal ini dibutuhkan analisis atau kajian kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM (SPM Costing)• Rencana aksi pencapaian SPM memperhatikan dan dituangkan ke dalam RPJMD dan Renstra SKPD• Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam RKPD, Renja SKPD, KUA, RKA-SKPD sesuai kemampuan keuangan daerah.• Rencana aksi pencapaian target tahunan SPM serta realisasinya diinformasikan kepada masyarakat GTZ_2006
  15. 15. PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI UNTUK MENCAPAI STANDAR  PELAYANAN  MINIMAL1. Mengidentifikasi Daftar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga Teknis Sektoral))2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM sekarang di daerah3. Membandingkan pencapaian nilai SPM sekarang dengan Darftar SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bil ada kesenjangan t l h dit t k l hP i t h Bila d k j atau kekurangan dari nilai SPM, berarti ada masalah.4. Identifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah p y hingga ditemukan akar atau dasar masalahnya.5. Identifikasi dan analisis berbagai kemungkinan untuk menemukan solusi atau tuntutan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Gunakan Daftar Standar Teknis yang telah disusun dan diterbitkan oleh Departemen/Lembaga teknis/sektoral berkaitan dengan SPM yang bersangkutan sebagai pembanding atau referensi. GTZ_2006
  16. 16. PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI UNTUK MENCAPAI STANDAR  PELAYANAN  MINIMAL UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (Lanjutan)6. Identifikasi kegiatan-kegiatan serta barang-barang dan jasa-jasa apa saja yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan pencapaian p j y g p p j g p p SPM7. Hitung ongkos atau biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan serta mengadakan l k k k i k i d k barang dan jasa yang teridentifikasi untuk mencapai SPM, baik biaya langsung maupun tidak langsung (SPM Costing)8. Identifikasi kapasitas sumber daya dan dana yang tersedia bagi upaya-upaya untuk mencapai SPM9. Tetapkan berapa lama atau berapa tahun masalah-masalah atau kesenjangan tersebut di atas dapat diselesaikan berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia kemudian tetapkan juga tersedia, target-target tahunan pencapaian SPM. GTZ_2006
  17. 17. PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI UNTUK MENCAPAI STANDAR  PELAYANAN  MINIMAL UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL ( a juta ) (Lanjutan)10. Rumuskan program-program dan kegiatannya beserta indikator- indikator keluaran dan hasil (kinerja) serta mekanisme kerja dan organisasi sebagai Rencana Tindak untuk menggali dan memobilisasi sumber daya dan dana yang diperlukan untuk mencapai SPM.11. Integrasikan rencana tindak pencapaian SPM tersebut ke dalam Renstra dan Renja SKPD serta RPJMD dan RKPD, sehingga akhirnya bisa dimasukan juga kedalam RKA SKPD dan R/APBD.12.12 Kendalikan pelaksanaan upaya-upaya tindakan (Implementasi upaya upaya Rencana Tindak) untuk mencapai SPM melalui monitoring dan evaluasi (Monev) selama pelaksanaannya agar pencapaian SPM dapat berjalan sesuai dengan rencana. id13. Evaluasi dampak dari program dan kegiatan pencapaian SPM apabila suatu ta ap pe a sa aa ya te a se esa , u tu memperoleh tahap pelaksanaanya telah selesai, untuk e pe o e pembelajaran dan umpan balik bagi perencanaan dan penyusunan rencana tindak pencapaian SPM tahun-tahun selanjutnya. GTZ_2006
  18. 18. Format Program (Contoh)• Latar belakang atau alasan kenapa program ini Latar belakang atau alasan kenapa program ini  direncanakan (Kontribusi terhadap pencapaian visi dan  misi, keterkaitan dengan sektor/sub‐sektor lain,  keterkaitan dengan program tahun sebelumnya maupun  tahun berikutnya)• Tujuan program beserta indikator kinerjanya Tujuan program b t i dik t ki j• Kegiatan‐kegiatan program• Perkiraan biaya dan sumber pembiayaan• / y Lokasi / Wilayah • Agenda pelaksanaan program GTZ_2006
  19. 19. Contoh hubungan SPM dan RKPD (Proses dan Masukan untuk RKPD)1. Masukan hasil evaluasi tahunan bagi Rancangan Awal RKPD. Perubahan kebijakan nasional (RKP) seperti MDGs, PRSP dan SPM; Perubahan indikator‐indikator wilayah & ekonomi daerah; Ketersediaan sumberdaya daerah untuk tahun yg direncanakan; ‐ estimasi pendapatan dan kebutuhan 2‐3 tahun anggaran ‐ ketersediaan dan kapasitas SDM, dsb.    Kinerja penyelenggaraan Urusan‐urusan Wajib dan Kewajiban Daerah   Tingkat pencapaian SPM pelayanan‐pelayanan dasar Isu‐isu d masalah‐masalah b i dan l h l h baru yang harus di h ditangani; i Temuan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang mendesak; Penyesuaian kebijakan tata ruang wilayah; y j g y ; Penyesuaian RKPD yang ada dalam RPJMD. GTZ_2006
  20. 20. SPM dan RKPD (Proses dan Masukan untuk RKPD) (Proses dan Masukan untuk RKPD)2. Umpan balik dan masukan dari p monitoring & evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan terhadap Rancangan Awal RKPD. Tingkat pencapaian ki j sektoral, MDGs  Ti k i kinerja k l MDG (termasuk kesetaraan gender), PRSP dan SPM  p y pelayanan dasar;; Status pelaksanaan urusan‐urusan wajib dan kewajiban daerah Umpan balik dan revisi terhadap kebijakan Renja‐SKPD; Penyesuaian kebijakan sektoral (SKPD) dan Renja‐SKPD  dalam Renstra‐SKPD (mencakup MDGs PRSP dan SPM); Renstra SKPD (mencakup MDGs, PRSP dan Rancangan awal Renja‐SKPD tahun yang direncanakan.GTZ_2006
  21. 21. SPM dan RKPD (Proses dan Masukan untuk RKPD)3.3 Masukan dari musrenbang bagi penyusunan Rancangan Akhir RKPD Usulan‐usulan masyarakat yang belum terakomodasi;  terakomodasi; Konfirmasi & koreksi bagi usulan renja dari dinas /  instansi (SKPD); Kebutuhan pelayanan terkini bagi masyarakat serta penyesuaian pencapaian MDGs,  p y p p , SPKN/SPKD (PRSP) dan SPM; Penyesuaian dan Perumusan Rancangan Akhir y g RKPD. GTZ_2006
  22. 22. Matur Sembah Nuwun Decentralization as Contribution to Good Governance D li i C ib i G dG Sub‐National Implementation Central Java GTZ_2006
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×