• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Sistem Politik Indonesia
 

Sistem Politik Indonesia

on

  • 3,872 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,872
Views on SlideShare
3,872
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
55
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Sistem Politik Indonesia Sistem Politik Indonesia Presentation Transcript

    • OlehMUHAMAD YOGI
    • NOW LOADING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%COMPLETE!!!!
    • Pengertian Sistem politik :a. Sebagai kesatuan tatacara menjalankan pemerintahan dan hakkekuasaan negara. Seluruh komponen dalam sistem politik tersebutsaling terkait dan saling mempengaruhi.b. Seperangkat interaksi yang abstraksi dari totalitas perilaku sosialmelalui nilai-nilai yang disebar untuk suatu masyarakat.Pengertian sistem politik menurut ahli :1. David Easton sistem politik adalah interaksi yang abstraksi dariseluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai tersebut diabadikansecara otoritas kepada masyarakat.2. Almond sistem politik adalah sistem interaksi yang ditemui dalammasyarakat merdeka serta menjalankan fungsi integrasi danadaptasi.3. Rusandi Simantapura sistem politik adalah mekanisme seperangkatfungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lainyang menunjukkan suatu proses yang langgeng
    • Suasana/Struktur Politik Indonesia.1. Suprastruktur politik yaitu : Kehidupan politik pemerintahan yangberkaitan dengan kehidupan lembaga-lembaga negara, fungsi danwewenang serta hubungan kewenangan antar lembaga negara yang ada.Suprastruktur politik Indonesia sebagai berikut :LegislatifEksekutifYudikatifMPR = DPR + DPDPresiden/wapres +KabinetKekuasaan kehakimanMA, MK dan KYEksaminatif BPKAPBN/KEUANGANUU
    • 2. Infrastruktur politik yaitu :kehidupan politik rakyat yang berkaitan dengan pengelompokanwarganegara atau anggota masyarakat kedalam berbagai macam golonganyang biasanya disebut sebagai kekuatan sosial politik.Infastruktur politik di Indonesia terdiri atas :a. Partai politik ( political party)b. Kelompok Kepentingan (Interest group)c. Kelompok penekan (preassure group)d. Media komunikasi politik (media of political cumunicatian)e. Kelompok wartawan (journalism group)f. Kelompok mahasiswa (student group)g. Tokoh politik ( political figres)
    • Hubungan Supra struktur politik dengan Infra strukturpolitik adalah sebagai berikut :Unsur-unsur yang ada dalam supra struktur dan infrastruktur politik saling mempengaruhi,dimana supra struktur politik sebagai pembuat keputusanakan mendapat masukan, tuntutan dan aspirasi dari infrastruktur politik,sebaliknya Infra struktur akan menopang danmelaksanakan segala produk dan kebijakan supra strukturpolitik.Berjalan dan berfungsinga lembaga-lembaga negara atauorganisasi pemerintahan dipengaruhi oleh komponen-komponen kehidupan politik rakyat.
    • 1. Tahun 1945-1949 (UUD 1945)a. Pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin negarauntuk membentuk pemerintahan demokratis. Namun karena Indonesiaharus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan maka belum bisasepenuhnya mewujudkan pemerintahan demokratis sesuai dengan UUD1945. bahkan terjadi penyimpangan (demi kepentingan NKRI) terhadapUUD 1945 yaitu:1.Maklumat Pemerintah no X tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahanfungsi KNIP (pembantu Pres) menjadi Fungsi parlementer (legislatif)2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukanPartai politik (Sebelumnya hanya ada 1 partai yaitu PNI)3. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai perubahankabinet presidensial menjadi parlementerb. Berdasarkan UUD 1945, Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahanRepublik, sistem pemerintahan Presidensial
    • 2. Tahun 1949-1950 (Konstitusi RIS)a. Hasil dari KMB bentuk negara Indonesia Serikatb. Sistem pemerintahan parlementerc. Demokrasi Liberald. Bentuk negara Serikat3. Tahun 1950-1959 (UUDS 1950)a. ditandai dengan suasana dan semangat yang ultrademokratis.b. Kabinet berubah menjadi sistem parlementerc. Dwitunggal Soekrno-Hatta dijadikan simbol dengankedudukan sebagai kepala negara.d. Pemerintahan tidak stabil ditandai dengan sering jatuh bangunnyakabinet sehingga pembangunan tidak jalan hal ini disebabkandominannya politik aliran dan basis sosial ekonomi yang rendahe. Bentuk negara kesatuan, sisten pemerintahan parlementer,demokrasi Liberalf. Pemilu pertama tahun 1955 berhasil memilih anggota DPR danKontituante.g. Kontituante bertugas membuat UUD baru tapi gagalh. Munculnya Pemberontakan didaerah seperti DI/TII, APRA ,PRRI/Permesta, RMS ,Andi Azis
    • 4. Tahun 1959-1965 (UUD 1945) ORLAa. Diawali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang Isinya :1. Bubarkan Konstituante2. Kembali berlaku UUD 1945 dan tidak berlaku lagiUUDS 1950.3. Segera bentuk MPRS dan DPASb. Kabinet kembali menjadi sistem Presidensialc. Demokrasi Terpimpind. Presiden mengontrol semua spektrum politike. Legislatif lemah, eksekutif kuatf. Kekuasaan negara terpusat sehingga kehilangan kontrolakibatnya terjadi penyimpangan yaitu penyimpanganidiologis (Nasakom), pengangkatan Presiden seumurhidup, Pidato presiden MANIPOLUSDEK dijadikan GBHN.Ketua MPR dijadikan Mentri. DPR hasil pemilu dibubarkanPresideng. Terjadi Pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965
    • 5. Tahun 1966-1998 (UUD 1945) ORBAa. Diawali dengan SUPERSEMARb. ORBA bertekat menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murnidan konsekwen.c. Demokrasi Pancasila dibawah kepemimpinan Soeharto (sistemPresidensial)d. Pemilu diadakan 5 tahun sekali tapi tidak demokratise. Kuatnya kekuasaan Presiden dalam menopang dan mengatur seluruhproses politik, terjadi sentralistik kekuasaan pada presiden.f. Pembangunan ekonomi terlaksana tapi tidak berbasis ekonomikerakyatang. Indikator demokrasi tidak terlaksana yaitu rotasi kekuasaan eksekutiftidak ada, rekrutmen politik tertutup, pemilu jauh dari semangatdemokrasi, HAM terbatas, kebebasan politik dibatasi, KKN merajalelah. Atas tuntutan seluruh massa (dimotori oleh mahasiswa) maka tanggal21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri digantikan olehWapres Prof. B.J Habibi.
    • 6. Tahun 1998 sampai sekarang (UUD 1945) Reformasi1. Demokrasi Pancasila, Sistem pemerintahan Presidensial2. Diadakan kembali pemilu tahun 19993. Dibuka kemerdekaan dan kebebasan pers sebagai mediakomunikasi politik yang efektif4. Upaya peningkatan partisipasi rakyat dalam kegiatanpemerintahan5. Amandememn UUD 1945 untuk mengatur kekuasaan dalamnegara agar lebih demokratis6. Pelaksanaan Otonomi daerah7. Reposisi dan reaktualisasi TNI8. Pemilu Luber dan Jurdil (Pilkada untuk daerah)9. Upaya penegakan HAM10. Upaya netralisasi berpolitik bagi PNS11. Upaya pemberantasan KKN12. Penegakan supremasi hukum dan keadilan ekonomi
    • A. Secara umum :1. Sistem politik tradisionalterdiri atas sispolPatriachal dan sispolPatrimonial dan sispolFeodal.2. Sistem politik antaratradisiolan dan modernyang disebut dengansispol KerajaanBirokrasi3. Sistem politik Modernyang terdiri atas sispolDemokrasi dan sispolKediktatoran (Otoriterdan totaliter)B. Sistem Politik yang banyakdianut negara-negarasekarang adalah SispolModern yaitu :1. Sispol Demokrasi yaitu Sispolyang memegang kekuasaanbanyak orang, berdasarkankehendak rakyat,kekuasaannya terbatas danbertanggung jawab kepadarakyat.2. Sispol Kediktatoran (otoriter)Yaitu : Sispol yangmemegang kekuasaanbeberapa orang ataukelompok orang, Kekuasaansangat luas tak terbatasmeliputi seluruh kehidupannegara, dan tidak perlu atautidak ada mekanismepertanggungjawabanpemerintah.Macam-macam sistem politik
    • Prinsip-prinsip Sistem PolitikA. Sistem Politik Demokrasi Yaitu :1. Adanya pembagian kekuasaan2. Pemerintahan konstitusional atauberdasarkan hukum3. Pemerintahan mayoritas4. Pemilu bebas atau demokratis5. Parpol lebih dari satu6. Managemen terbuka7. Pers bebas8. Perlindungan terhadap HAM dan adanyajaminan Hak minoritas9. Peradilan bebas tidak memihak10. Penempatan pejabat pemerintahandengan Merit sistem11. Kebiaksanaan pemerintah dibuat badanperwakilan politik tanpa paksaan12. Konstitusi atau UUD yang demokratis.13. Penyelesain masalah secara damaimelalui musyawarah atau perundinganB. Sistem Politik Keditatoran Yaitu :1. Pemusatan kekuasaan pada satu atausekelompok orang.2. Pemerintahan tidak berdasarkankonstitusional3. Negara berdasarkan kekuasaan4. Pembentukan pemerintahan tidak berdasarmusyawarah, tetapi melalui dekrit5. Pemilu tidak demokratis. pemilu dijalankanhanya untuk memperkuat keabsahanpenguasa atau pemerintah negara6. Sistem satu partai politik atau ada beberapaparpol tapi hanya ada satu porpol yangmemonopoli kekuasaan7. Manegemen pemerintahan tertutup8. Tidak ada perlindungan HAM , hakmonoritas ditindas9. Pers tidak bebas dan sangat dibatasi10. Badan peradilan tidak bebas dan bisadiintervensi oleh penguasa11. Pemempatan pejabat pemerintahan denganpoil sistem serta tidak ada kontrol terhadapadministrasi dan birokrasi12. Prinsip dogmatisme dan banyak berlakudoktrin. Konstitusi atau UUD hanya sebagailambang saja13. Penyelesaan masalah dengan kekerasandan paksaan
    • Perbandingan Sistem Politik Demokrasi PancasilaSispol Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945yaitu :1. Bentuk negara kesatuan bentuk pemerintahanrepublik, wilayah negara dibagi atas 27 provinsi2. Kekuasaan eksekutif terdiri atas Presiden yangdipilih dan diangkat oleh MPR dengan masajabatan 5 tahun sesudahnya dapat dipilihkembali dan dibantu oleh seorang wakil presidenserta kabinet3. Presiden mengangkat meneri-menteri dankepala non departemen (TNI/Polri/Jaksa Agung)setingkat menteri bertanggung jawab kepadaPresiden4. Kekuasan Legislatif terdiri atas MPR merupakanlembaga tertinggi negara dan DPR5. Lembaga-lembaga negara terdiri dari lembagatertinggi neara yaitu MPR dan lembaga tingginegara terdiri atas DPR, Presiden, MA, BPK danDPA6. Kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPRbersama Presiden7. Sistem kepartaian dibatasi hanya 3 partai8. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD I danDPRD IISispol Indonesia Sesudah Amandemen UUD 1945 yaitu1. Bentuk negara kesatuan bentuk pemerintahanrepublik, wilayah negara dibagi atas 33 provinsidengan prinsip desentralisasi dengan otonomidaerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.2. Kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden.Presiden dan Wakil Presiden dipilihbsecaralangsung oleh rakyat dlam satu paket3. Presiden membentuk Kabinet (menteri) yangbertanggung jawab kepadanya4. Legislatif atau Parlemen terdiri atas dua badan(bikameral) yaitu DPR dan DPD yang anggotanyadipilih melalui Pemilu5. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD,MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden sertadapat memberhentukan Presiden dan Wapresdalam masa jabatannya.6. Tidak ada sebutan lenbaga tertinggi dan tingginegara, yang ada hanya Lembaga-lembaga negarayang terdiri atas MPR, DPR, DPD. BPK, Presidendan kekuasaan kehakiman (MA,MK dan KY).7. DPA ditiadakan, dibentuk Dewan Pertimbanganyang berada langsung dibawah Presiden8. Sistem kepartaian multi partai9. Pemilu dilaksanakan 2 kali yaitu Pemilu Legislatif(memilih angota MPR, DPD dan DPRD Idan II danpemilu Eksekutif (memilih Presiden dan WakilPresiden)10. Jaminan HAM lebih lengkap dengan tambahanpada pasal 28A – 28J UUD 1945
    • I.Perbandingan sistem pilitik dalam demokrasi Liberal,Komunis dan Pancasila sebagai berikut :1. Demokrasi Liberal :a. Merupakan ciri khas Baratb. Berfalsafah Liberalismec. Menganut asas Individualisd. Lebih menonjolkan HAM terutama dalam politik danEkonomie. Mengutamakan kebebasan individu yang sangat luasf. Mengenal oposisi dan perbedaan diakui sepenuhnyag. Multi partaih. Contoh: negara AS, Inggris, Prancis, Italia dll.
    • 2. Demokrasi Komunis :a. Merupakan ciri khas negara komunisb. Berfalsafah komunismec. Menganut asas negara sentrisd. Mengabaikan HAMe. Tidak ada kebebasan individuf. Tidak ada oposisi, perbedaan pendapat tidak dibenarkang. Mono partaih. Contoh : negara RRC, Kuba3. Demokrasi Pancasila :a. Merupakan ciri khas Indonesiab. Berfalsafah Pancasilac. Menganut asas kekeluargaan dan gotong royongd. HAM diimbangi dengan kewajiban manusiae. Memberikan jaminan kebebasan yang bertanggung jawab.f. Tidak mengenal oposisi tapi mengenal perbedaan pendapat yangdisalurkan secara konstitusionalg. Multi partaih. Contoh Negara Indonesia
    • Partisipasi politik warga negaradiartikan sebagai penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalambidang politikBentuk-bentuk partisipasi warga negaraa.Partisipasi dalam bentuk konvensional :* Pemberian suara (Votting)* Diskusi politik* Kegiatan kampanye* Membentuk atau bergabung dengan kelompok kepentingan* Komunikasi individual dengan pejabat politikb. Non-Konvensional :* Pengajuan petisi* Berdemonstrasi, mogok dan kofrontasi* Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda; perusakan, pemboman,pembakaran* Tindakan kekerasan politik terhadap manusia; penculikan,pembunuhan/pembantaian, perang dan revolusi.
    • Mengapa partisipasi politik setiap orang berbedaAda 2 Faktor yang mempengaruhipartisipasi politik seseorangyaitu :1. Kesadaran Politik yaitukesadaran akan hak dankewajibannya sebagai warganegara. Kesadaran inimencakup pengetahuan.Minat dn perhatian seseorangterhadap masyarakat danpolitik tempat ia hidup2. Kepercayaan politik yaitusikap dak kepercayaanseseorang terhadappemerintahannya, apakah iamenilai pemerintah dapatdipercaya dan dapatdipengaruhi atai tidakTipe-tipe partisipasi politik yaitu :1. Partisipasi politik aktif,Kesadaran dan kepercayaanpolitik yang tinggi2. Partisipasi politik Apatis,Kesadaran dan kepercayaanpolitik yang rendah3. Partisipasi politik pasif,Kesadaran politik rendahsedangkan kepercayaan politikrendah4. Partisipasi politik Militan radikal,Kesadaran politik tinggi tapikepercayaan politik rendah
    • BENTUK – BENTUK PARTISIPASI POLITIKBENTUK – BENTUK PARTISIPASI POLITIKSamuel Huntington dan Joan M. Nelson mengidentifikasi 4 (empat) bentukpartisipasi politik:1. Kegiatan pemilihanKegiatan pemilihan2. Lobbying2. Lobbying3. Kegiatan organisasi3. Kegiatan organisasi4. Mencari koneksi4. Mencari koneksi5. Tindakam kekerasan5. Tindakam kekerasanCONTOH PERAN AKTIF DALAM KEHIDUPAN POLITIKCONTOH PERAN AKTIF DALAM KEHIDUPAN POLITIKLingkungan keluarga, misal : musyawarah keluarga; pemasang atribut kenegaraanLingkungan keluarga, misal : musyawarah keluarga; pemasang atribut kenegaraanpada hari besar nasional; membaca dan mengikuti berbagaipada hari besar nasional; membaca dan mengikuti berbagai berita diberita dimedia masa dan elektronik.media masa dan elektronik.Lingkungan sekolah, misal : pemilihan ketua kelas, ketua osis, dan lain-lain;Lingkungan sekolah, misal : pemilihan ketua kelas, ketua osis, dan lain-lain;pembuatan AD - ART dalam setiap organisasi yang diikuti; forum-forum diskusipembuatan AD - ART dalam setiap organisasi yang diikuti; forum-forum diskusiatau musyawarah; membuat artikel tentang aspirasi siswa.atau musyawarah; membuat artikel tentang aspirasi siswa.Lingkungan masyarakat, misal : partisipasi dalam forum warga; pemilihan ketua RT,Lingkungan masyarakat, misal : partisipasi dalam forum warga; pemilihan ketua RT,RW, dsb.RW, dsb.Lingkungan bangsa dan bernegara, misal : menggunakan hak pilihLingkungan bangsa dan bernegara, misal : menggunakan hak pilih dalamdalampemilu; menjadi anggota aktif dalam partai politik; ikut aksi unjuk rasapemilu; menjadi anggota aktif dalam partai politik; ikut aksi unjuk rasadengan damai, dan sebagainyadengan damai, dan sebagainya..
    • NOW LOADING . . . . . . . . . . . . . . . .
    • Suksesnya kegiatan kalender politik kenegaraan Indonesia adalahapabila setiap warga negara Indonesia memiliki tingkat partisipasidan kesadaran politik yang baik, untuk itu mari kita sukseskanPemilu 2009THANK’S tOyour Attantions