• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Sistem Politik Indonesia
 

Sistem Politik Indonesia

on

  • 1,476 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,476
Views on SlideShare
1,476
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
221
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Sistem Politik Indonesia Sistem Politik Indonesia Presentation Transcript

    • SISTEM POLITIKMUHAMAD YOGI41032161121007PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DANKEWARGANEGARAANFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS ISLAM NUSANTARABANDUNG
    • Sistem Suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat dalam satu kesatuandan saling bergantung Almond & powell, 1966:19
    • Politik Politik: Proses pembuatan kebijakanpemerintah (publik policy) Austin Ranney Proses interaksi antara pemerintahdengan masyarakat untuk menentukankebaikan bersama bagi masyarakatyang tinggal dalam satu wilayahtertentu Ramlan Surbakti
    • Sistem Politik Mekanisme seperangkat fungsi atauperanan dalam struktur politik dalamhubungan satu sama lain yangmenunjukkan suatu proses yang langgengRusandi Sumintapura
    • BAGAN SISTEM POLITIKTUNTUTANDUKUNGANSIKAP APATISSERANGKAIANTINDAKANPENGAMBILANKEPUTUSANOLEH LEMBAGAPOLITIKSESUAI FUNGSIMASING-MASINGYANG MEMBENTUKSTRUKTUR POLITIKPEMENUHANATAUPENOLAKANASPIRASIPROSESINPUT OUTPUTFEEDBACK
    • TUNTUTAN Keinginan warga masyarakat yangpemenuhannya harusdiperjuangkan melalui cara-caradan menggunakan sarana politik. Contoh : tuntutan kenaikan gaji PNS pembatalan kenaikan harga BBM
    • Dukungan Setiap perbuatan, sikap, dan pemikiranwarga masyarakat yang mendorongpencapaian tujuan, kepentingan dantindakan pemerintah Contoh: Memberikan suara dalam pemilu Mematuhi aturan hukum yang berlaku Memepertahan keputusan pejabatyang berwenang Kesetiaan kepada negara
    • Sikap apatis Sikap tidak peduli warga negara terhadapkehidupan politik yang mengindikasikanadanya persolan yang harus dipecahkan
    • Struktur Politik Keseluruhan bagian ataukomponen yang berupa lembaga-lembaga dalam suatu sistem politikyang menjalankan fungsi atautugas tertentu Terdiri dari : Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik
    • Fungsi Politik 1. Merumuskan Kepent ingan 2. Pemaduan Kepent ingan 3. Pembuat an kebij akan Umum 4. Penerapan Kebij akan 5. Pengawasan Pelaksanaan Kebij akan 6. Komunikasi Polit ik 7. Sosialisasi Polit ik 8. Rekrut men Polit ik
    • Fungsi merumuskan kepentingan Fungsi menyusun dan mengungkapkanFungsi menyusun dan mengungkapkantuntutan politik dalam satu negaratuntutan politik dalam satu negara Fungsi ini terutama dijalankan oleh LSMFungsi ini terutama dijalankan oleh LSM((Lembaga Swadaya Masyarakat) atauLembaga Swadaya Masyarakat) atauKelompok Kepentingan (Kelompok Kepentingan (Interest Group)Interest Group)
    • Fungsi Pemaduan KepentinganFungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihakdalam suatu negara danmewujudnyatakan ke dalam berbagaialternatif kebijakanPihak yang paling bertanggungjawabadalan Partai Politik
    • Fungsi Pembuat an Kebij akanUmum Fungsi unt uk memeprt imbangkan berbagaialt ernat if kebij akan yang diusulkan olehpart ai-part ai polit ik dan pihak lain, unt ukdipilh salah sat u di ant aranya sebagaisat u kebij akan pemerint ah Pelaku f ungsi ini adalah lembagalegeslat is dan eksekut if
    • Fungsi Penerapan kebijakan Fungsi melaksanakan kebijakan yangFungsi melaksanakan kebijakan yangtelah ditetapkan oleh pihak yangtelah ditetapkan oleh pihak yangberwenangberwenang Pelaksana kebijakan ini adalahPelaksana kebijakan ini adalah aparataparatbirokrasi pemerintah atau PNSbirokrasi pemerintah atau PNS
    • Fungsi pengawasan pelaksanaankebijakan Fungsi menyelaraskan perilaku masyarakatdan pejabat publik yang menentang ataumenyeleweng dari kebijakan pemerintah,dengan norma-norma yang berlaku Fungsi ini dilakukan oleh lembagaperadilan
    • Fungsi komunikasi politik Proses penyampaian informasiProses penyampaian informasimengenai politik dari masyarakatmengenai politik dari masyarakatkepada pemerintah dan juga darikepada pemerintah dan juga daripemerintah kepada masyarakatpemerintah kepada masyarakat Oleh semua lembaga politikOleh semua lembaga politik
    • Sosialisasi politikSosialisasi politik Proses pembentukan sikap dan orientasipolitik anggota masyarakat Oleh semua lembaga politik
    • Rekrutmen Politik Proses menyeleksi orang-orang yang akandipilih atau diangkat sebagai pejabatnegara atau partai politik Oleh semua lembaga politik
    • SuprastruktuR PolitiK Struktur Politik dalam suasana pemerintahan(Lembaga Negara) Contoh MPR DPR PRESIDEN MA MK
    • SuprastruktuR PolitiK Suprastruktur politik menjalankan fungsioutput yaitu: Fungsi pengambilan keputusan (decisionatau rule making), yang dijalankan olehlembaga legeslatif dan atau eksekutif. Fungsi pelaksanaan keputusan (ruleaplication), dijalankan oleh aparat birokrasidan eksekutif. Fungsi pengawasan keputusan( ruleadjudication) yang dijalankan oleh badan-badan kehakiman (yudikaif)
    • InfrastruktuR PolitiK Struktur Politik dalam suasanamasyarakat Contoh: PARTAI POLITIK KELOMPOK KEPENTINGAN KELOMPOK PENEKAN MEDIA MASSA TOKOH POLITIK
    • InfrastruktuR PolitiK InfraStruktur Politik menjalankanfungsi input yaitu; Fungsi perumusan dan pegajuankepentingan (interst articulation),dijalankan oleh klp kepentingan, klppenekan, LSM/NGo/Ornop, danPers. Fungsi pemaduan dan pengajuankepentingan(interest agregation),oleh parpol dan tokoh politik.
    • Partai PolitikPartai Politik Sekelompok orang yang terorganisir yangSekelompok orang yang terorganisir yangberusaha untuk mengendalikanberusaha untuk mengendalikanpemerintahan supaya dapat melaksanakanpemerintahan supaya dapat melaksanakanprogram-programnya dan menempatkanprogram-programnya dan menempatkananggota-anggotanya dalam jabatananggota-anggotanya dalam jabatanpemerintah.pemerintah.
    • Perkembangan Partai Politik di IndonesiaPerkembangan Partai Politik di Indonesia11 19551955 343422 19711971 101033 19771977 3344 19821982 3355 19871987 3366 19921992 3377 19971997 3388 19991999 484899 20042004 2424NONO TAHUN PEMILUTAHUN PEMILU JML PARTAIJML PARTAI
    • KELOMPOK KEPENTINGANKELOMPOK KEPENTINGAN Kelompok ANOMIK Kelompok NON - ASOSIASIONAL Kelompok INSTITUSIONAL Kelompok ASOSIASIONAL
    • Media MassaSaranaPeringatanDiniPenyalurInformasiPelaporpertanggungjawabanpemerintahSaranaPembent ukPendapatUmumAlatkont r ol
    • Tokoh PolitikTokoh Politik Transformasi dari peranan non politiskepada situasi di mana mereka menjadicukup berbobot memainkan peran politik Pengangkatan dan penugasan untkmenjalankan tugas-tugas politik
    • KELOMPOK PENEKAN 1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 2. Organisasi Sosial Keagamaan2. Organisasi Sosial Keagamaan 3. Organisasi Kepemudaan3. Organisasi Kepemudaan 4. Organisasi Lingkungan Hidup4. Organisasi Lingkungan Hidup 5. Organisasi Pembela Hukum dan HAM5. Organisasi Pembela Hukum dan HAM 6. Yayasan atau Badan Hukum lainnya6. Yayasan atau Badan Hukum lainnya
    • Partai Peserta Pemilu Tahun 2004
    • Kelompok Anomik Terbentuk dari unsur-unsur dalammasyarakat secara spontan dan seketika. Kelompok ini sering tumpang tindih denganbentuk partisipasi politiklain : demonstrasi,kerusuhan, kekerasan politk dll.
    • Kelompok Non Asosiasional Biasanya tidak terorganisir secara rapi danbersifat kadang kala. Misal: kel. Keluarga, keturunan,etnik,regional, status dll
    • Kelompok Institusional Bersifat resmi dan memiliki fungsi-fungsipolitik lain di samping artikulasi politik Koorporasi bisnis, badan legeslatif, militer,birokrasi.
    • Kelompok Asosiasional Menyatakan kepentingan dari kelomokkhusus, memakai tenaga profesional yangbekerja penuh, dan memiliki prosedurteratur untuk memutuskan tuntutan
    • Partisipasi Politik Merupakan kegiatan mengambil bagianatau peran serta dalam proses-prosespolitik dalam suatu sistem politik
    • Bentuk-bentuk partisipasi politikNONO KONVENSIONALKONVENSIONAL NON KONVENSIONALNON KONVENSIONAL11 Pemberian suaraPemberian suara Pengajuan petisiPengajuan petisi22 Diskusi PolitikDiskusi Politik BerdemonstrasiBerdemonstrasi33 Kegiatan kampannyeKegiatan kampannye KonfrontasiKonfrontasi44 Bergabung dalamBergabung dalamkelompok kepentingankelompok kepentinganMogokMogok55 Komunikasi individuKomunikasi individudengan pejabat politikdengan pejabat politikTindak kekerasan politikTindak kekerasan politikterhadap harta bendaterhadap harta benda66 Tindak kekerasan politikTindak kekerasan politikterhadap manusiaterhadap manusia
    • 1.
    • 2.
    • 3.
    • 4.
    • 5.
    • 6.
    • 7.
    • 8.
    • 9.
    • 10.
    • 11.
    • Tingkatan Partisipasi PolitikPetugas kampanye, aktif dlm parpol,Aktif dalam proyek sosialPejabat umum, pejabat parpolMenyimpangPembunuh politik, teroris, pembajakMenghadiri rapat umum, anggota kelp kepentingan, memberikan suara,Diskusi politik, perhatian pada perkembangan politikOrang yang ApolitisPengamatPartisipanAktifivis
    • Faktor-Faktor Pendukung Partisipasi PolitikFaktor-Faktor Pendukung Partisipasi Politik1. Pendidikan Politik1. Pendidikan Politik (usaha(usahameningkatkan kesadaran berbangsameningkatkan kesadaran berbangsadan bernegara)dan bernegara)2. Budaya Politik2. Budaya Politik (sikap dan keyakinan(sikap dan keyakinansbg perwujudan nilai politik)sbg perwujudan nilai politik)3. Kesadaran Politik3. Kesadaran Politik (keinsyafan wn(keinsyafan wnakan pentingnya urusan kenegaraan)akan pentingnya urusan kenegaraan)4. Sosialisasi Politik4. Sosialisasi Politik (proses dg jalan(proses dg jalanmana orang belajar tentang politik)mana orang belajar tentang politik)
    • Hal-hal yg meneyebabkan timbulnyaHal-hal yg meneyebabkan timbulnyaPartisipasi PolitikPartisipasi PolitikModernisasiModernisasiPerubahan struktur kelas sosialPerubahan struktur kelas sosialPengaruh kaum intelektual danPengaruh kaum intelektual dankomunikasi massa modernkomunikasi massa modernKonflik di antara kel. Pemimpin politikKonflik di antara kel. Pemimpin politik
    • Pendekatan dalam Sistem Politikhal/ 158 Pendekatan Sejarah Pendekatan Sosiologis Pendekatan Kultural/Budaya Pendekatan Psycho-Social Pendekatan Filsafat Pendekatan Idiologi Pendekatan Konstitusi dan Hukum
    • MACAM-MACAM SISTEM POLITIKMACAM-MACAM SISTEM POLITIK 1. DEMOKRASI1. DEMOKRASI Demokrasi adl bentuk pemerintahan yangDemokrasi adl bentuk pemerintahan yangdiorganisasikan berdasarkan prinsip-diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaanprinsip kedaulatan rakyat, persamaanpolitik, konsultasi kepada rakyat, danpolitik, konsultasi kepada rakyat, danpemerintahan mayoritaspemerintahan mayoritas(Austin Ranney(Austin Ranney ))
    • 44 Prinsip dalam pemerintahan demokrasiPrinsip dalam pemerintahan demokrasi1. Kedaulatan rakyat:1. Kedaulatan rakyat:Kekuasaan untuk membuat keputusan pemerintahan yangKekuasaan untuk membuat keputusan pemerintahan yangpokok berada di tangan seluruh warga masyarakat; bukanpokok berada di tangan seluruh warga masyarakat; bukandi tangan orang-orang tertentu atau kelas yang berkuasa.di tangan orang-orang tertentu atau kelas yang berkuasa.2. Persamaan Politik (political equality)2. Persamaan Politik (political equality)– Setiap warga masyarakat mempunyaiSetiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang samakesempatan yang samauntuk partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politikuntuk partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politiknegara.negara.3. Konsultasi Kepada Rakyat3. Konsultasi Kepada Rakyat– Keputusan mengenai kebijakan untuk rakyat harus dibuat olehKeputusan mengenai kebijakan untuk rakyat harus dibuat olehrakyat sendiri, bukan oleh penguasa tanpa pertanggungjawabanrakyat sendiri, bukan oleh penguasa tanpa pertanggungjawabankepada rakyat.kepada rakyat.4. Pemerintahan Mayoritas (majority rule dan minority right)4. Pemerintahan Mayoritas (majority rule dan minority right)– Keputusan pemerintahan tidak boleh bertentangan denganKeputusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengankehendak mayoritas rakyatkehendak mayoritas rakyat
    • Ciri-ciri Sistem Politik DemokrasiMenurut Bingham Powel, Jr Legitimasi pemerintahan didasarkan pada klaimbahwa pemerintah tsb mewakili keinginan rakyat Pengaturan yang mengorganisasikanperundingan untuk memperoleh legitimasidilaksanakan melalui pemilu yang kompetetif Sebgian besar orang dewasa dapat ikut dalamproses pemilihan baik aktif maupun pasif Warga memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hakdasar spt: kebebasan berbicara,berkumpul,berorganisasi, dan kebebasan pers.
    • Prinsip-prinsip Sistem PolitikA. Sistem Politik Demokrasi Yaitu :1. Adanya pembagian kekuasaan2. Pemerintahan konstitusional atau berdasarkan hukum3. Pemerintahan mayoritas4. Pemilu bebas atau demokratis5. Parpol lebih dari satu6. Managemen pemerintahan terbuka7. Pers bebas8. Perlindungan terhadap HAM dan adanya jaminan Hak minoritas9. Peradilan bebas tidak memihak10. Penempatan pejabat pemerintahan dengan Merit sistem11. Kebiaksanaan pemerintah dibuat badan perwakilan politik tanpapaksaan12. Konstitusi atau UUD yang demokratis.13. Penyelesain masalah secara damai melalui musyawarah atauperundingan
    • B. Sistem Politik Keditatoran Yaitu :1. Pemusatan kekuasaan pada satu atau sekelompok orang.2. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional3. Negara berdasarkan kekuasaan4. Pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah, tetapimelalui dekrit (Poil sistem)5. Pemilu tidak demokratis. pemilu dijalankan hanya untuk memperkuatkeabsahan penguasa atau pemerintah negara6. Sistem satu partai politik atau ada beberapa parpol tapi hanya adasatu porpol yang memonopoli kekuasaan7. Manegemen pemerintahan tertutup8. Tidak ada perlindungan HAM , hak monoritas ditindas9. Pers tidak bebas dan sangat dibatasi10. Badan peradilan tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa11. Pemempatan pejabat pemerintahan dengan poil sistem serta tidakada kontrol terhadap administrasi dan birokrasi12. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin. Konstitusi atauUUD hanya sebagai lambang saja13. Penyelesaan masalah dengan kekerasan dan paksaan
    • Untuk melindungi kel. minoritas Memberi perwakilan proporsional bagikel.minoritas di lembaga pewakilan rakyat. Memberi hak veto, yaitu hak untuk menolakkebijakan yang dinilai merugikanataumengancam eksisitensi minoritas. Memberi otonomi khusus kepada minoritasttg hal-hal yg menjadi urusan kel. minoritasitu sendiri
    • Kel. Minoritas Permanen Minoritas yg terbentuk atas dasar ras,agama, bahasa, etnis. David Betham dan Kvin Boyle
    • 2. KEDIKTATORAN /TOTALITERCarl J friederich dan Zbiegniew Brzezinki Bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi utkmemerintah dipegang dan dijalankan oleh satu orangatau sekelompok kecil elite Ciri-ciri : Negara mempunyai sebuah ideologi resmi yangmencakup segala aspek keberadaan manusia. Negara hanya punya satu partai massa tunggal Pemerintah mengawasi seluruh keg penduduk danmenjalakan sistem teror yg luas melalui pengawasanpolisi rahasia dg teknologi modern Monopoli media massa oleh pemerintah dan partaiberkuasa Adanya kontrol yang kuat melalui kekuatan militer
    • I.Perbandingan sistem pilitik dalam demokrasi Liberal,Komunis dan Pancasila sebagai berikut :1. Demokrasi Liberal :a. Merupakan ciri khas Baratb. Berfalsafah Liberalismec. Menganut asas Individualisd. Lebih menonjolkan HAM terutama dalam politik danEkonomie. Mengutamakan kebebasan individu yang sangat luasf. Mengenal oposisi dan perbedaan diakui sepenuhnyag. Multi partaih. Contoh: negara AS, Inggris, Prancis, Italia dll.
    • 2. Demokrasi Komunis :a. Merupakan ciri khas negara komunisb. Berfalsafah komunismec. Menganut asas negara sentrisd. Mengabaikan HAMe. Tidak ada kebebasan individuf. Tidak ada oposisi, perbedaan pendapat tidak dibenarkang. Mono partaih. Contoh : negara RRC, Kuba3. Demokrasi Pancasila :a. Merupakan ciri khas Indonesiab. Berfalsafah Pancasilac. Menganut asas kekeluargaan dan gotong royongd. HAM diimbangi dengan kewajiban manusiae. Memberikan jaminan kebebasan yang bertanggung jawab.f. Tidak mengenal oposisi tapi mengenal perbedaan pendapat yangdisalurkan secara konstitusionalg. Multi partaih. Contoh Negara Indonesia
    • Sistem Demokrasi Pancasila Adalah paham demokrasi yang bersumberpada kepribadian dan falsafah hidup bangsaIndonesia yang perwujudannya sepertitercantum dalam pembukaan UUD 1945.
    • Aspek-aspek demokrasi Pancasila Aspek Formal, aspek yang mempersoalkan prosesdan tatacara rakyat dlm menunjuk wakil-wakil dalambadan prwakilan rakyat. Aspek materiil, aspek yang mengemukakangambaran manusia dan mengakui harkat danmartabatnya Aspek normatif, aspek yang mengungkapkanseperangkat norma atau kaidah yang menjadipembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuannegara
    • Penerapan prinsip Demokrasi Pancasilahal. 156 1. Pemerintahan berdasarkan hukum 2. Perlindungan terhadap HAM 3. Pengambilan keputususanberdasarkan musyawarah 4. Peradilan yang bebas dan merdeka 5. Partai politik dan organisasi sosial 6. Pelaksanaan pemilu
    • Prinsip-prinsip Sistem PolitikA. Sistem Politik Demokrasi Yaitu :1. Adanya pembagian kekuasaan2. Pemerintahan konstitusional atau berdasarkan hukum3. Pemerintahan mayoritas4. Pemilu bebas atau demokratis5. Parpol lebih dari satu6. Managemen pemerintahan terbuka7. Pers bebas8. Perlindungan terhadap HAM dan adanya jaminan Hak minoritas9. Peradilan bebas tidak memihak10. Penempatan pejabat pemerintahan dengan Merit sistem11. Kebiaksanaan pemerintah dibuat badan perwakilan politik tanpapaksaan12. Konstitusi atau UUD yang demokratis.13. Penyelesain masalah secara damai melalui musyawarah atauperundingan
    • Peranserta dalam Sistem Plitik di IndonesiaSikap Positif terhadap Pengembangan Politik di Indonsia Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalampemilu Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Menyukseskan pemilu yang jurdil Musyawarah mufakat untuk kepentinganbersama Mendukung dalam usaha pembelaan negara Menghormati kebebasan hidup beragama
    • Peranserta dalam Sistem Politik di IndonesiaSikap Positif terhadap Pengembangan Politik di Indonsia Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalampemilu Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Menyukseskan pemilu yang jurdil Musyawarah mufakat untuk kepentinganbersama
    • Saya belum jelasPak.....!!!!Ya, ya ....Sabar nak...!!