PUBLICPUBLICPOLICYPOLICY
Kebijakan PublikKebijakan Publik• Kebijakan Publik adalah keputusanKebijakan Publik adalah keputusanpemerintah untuk menga...
Studi Kebijakan PublikStudi Kebijakan Publik• Kebijakan Publik dipelajari oleh berbagai disiplinKebijakan Publik dipelajar...
Demokrasi dan KebijakanDemokrasi dan KebijakanPublikPublik• Dalam negara yang demokratisDalam negara yang demokratiskebija...
Beberapa Teori KebijakanBeberapa Teori KebijakanPublikPublik1.1. Elite TheoryElite Theory2.2. InstitutionalismInstitutiona...
Elite TheoryElite Theory• Adalah teori yang menganggap kebijakanAdalah teori yang menganggap kebijakanpublik di suatu nega...
Elite TheoryElite Theory• Elite theory berdasarkan pada asumsi bahwaElite theory berdasarkan pada asumsi bahwadalam negara...
1.1. Masyarakat terbagi dalam sekelompok kecil yangMasyarakat terbagi dalam sekelompok kecil yangsangat berkuasa dan sekel...
Institusionalisme (1)Institusionalisme (1)• Adalah studi kebijakan berdasarkan pendekatanAdalah studi kebijakan berdasarka...
Institusionalisme (2)Institusionalisme (2)• Institutional Economics melihat kebijakan ekonomiInstitutional Economics melih...
Group TheoryGroup Theory• Adalah teori yang menganggap kebijakanAdalah teori yang menganggap kebijakanpublik sebagai produ...
Pemerintahan yang DemokratisPemerintahan yang Demokratis• Berdasarkan prinsipBerdasarkan prinsip of the people, by theof t...
Political System TheoryPolitical System Theory• Adalah teori yang menganggap kebijakan publikAdalah teori yang menganggap ...
Natural ResourcesTopographyDemographicVariablesIklimStrukturSosialKebudayaanPolitikHubunganInternasionalIlmu&TeknologiSara...
PolicyPolicyProcessProcessPublic ProblemPublic DemandPolicy AgendaPolicy Formulation:Policy AnalysisPolicy Decision(keputu...
Jenis Kebijakan PublikJenis Kebijakan Publik• DISTRIBUTIFDISTRIBUTIF• Yaitu kebijakan publik yang bertujuan untukYaitu keb...
Jenis Kebijakan PublikJenis Kebijakan Publik• REDISTRIBUSIREDISTRIBUSI• Yaitu kebijakan publik yang bertujuan untukYaitu k...
Delapan Kriteria Dalam MenilaiDelapan Kriteria Dalam MenilaiUsulan KebijakanUsulan Kebijakan1.1. EfisiensiEfisiensi2.2. Ef...
• EFISIENSI yaitu tentang sampai seberapa jauhEFISIENSI yaitu tentang sampai seberapa jauhsuatu kebijakan publik menghasil...
• PUBLIC PARTICIPATION yaitu sampai seberapaPUBLIC PARTICIPATION yaitu sampai seberapajauh mayoritas penduduk yang berkepe...
Bagaimana Cara MengukurBagaimana Cara MengukurPeningkatan KemakmuranPeningkatan KemakmuranMasyarakatMasyarakat• PARETO OPT...
Administrasi danAdministrasi danKebijakan PublikKebijakan PublikThe Classical Hierarchical ModelThe Classical Hierarchical...
Classical HierarchicalClassical HierarchicalModelModel1.1. Formulasi kebijakan dan implementasi kebijakanFormulasi kebijak...
Classical HierarchicalClassical HierarchicalModelModelASUMSI:ASUMSI:• The ends or goals of administrative action were fixe...
New Model: The PolicyNew Model: The PolicyProcess As a SystemProcess As a SystemLinkagesENVIRONMENT IPolicy FormulationLin...
New Model: The Policy Process As aNew Model: The Policy Process As aSystemSystem1.1. Proses kebijakan publik bersifat komp...
ENVIRONMENT I:ENVIRONMENT I:Policy FormulationPolicy Formulation• Lingkungan ini dianggap palingLingkungan ini dianggap pa...
ProgrammedProgrammedImplementationImplementation• Tujuan-tujuan yang inginTujuan-tujuan yang ingindicapai dirumuskandicapa...
Kriteria Perumusan TujuanKriteria Perumusan TujuanProgrammed Implementation:Programmed Implementation:SMARTSMART• Specific...
Paling sedikit (minimum) pada tahap formulasiPaling sedikit (minimum) pada tahap formulasi(policy formulation/formation), ...
Implementasi KebijakanImplementasi Kebijakan• Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahapHasil penelitian menunjukan bahw...
Evaluasi KebijakanEvaluasi Kebijakan• Para pelaku yang terlibat dalam tahap perumusan danPara pelaku yang terlibat dalam t...
Evaluasi TeknisEvaluasi Teknis• EvaluasiEvaluasi oleh pihak ketiga; yaitu oleholeh pihak ketiga; yaitu olehevaluator profe...
• Sebaliknya, evaluator teknis hanya bisaSebaliknya, evaluator teknis hanya bisamelaksanakan tugasnya, apabila:melaksanaka...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Public Policy

1,116 views
1,001 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,116
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Public Policy

  1. 1. PUBLICPUBLICPOLICYPOLICY
  2. 2. Kebijakan PublikKebijakan Publik• Kebijakan Publik adalah keputusanKebijakan Publik adalah keputusanpemerintah untuk mengatur berbagaipemerintah untuk mengatur berbagaibidang kehidupan dalam negarabidang kehidupan dalam negara• Analisis kebijakan publik adalah prosesAnalisis kebijakan publik adalah prosesformulasi berbagai alternatif kebijakanformulasi berbagai alternatif kebijakanpublik dan keputusan pemilihan alternatifpublik dan keputusan pemilihan alternatifyang terbaikyang terbaik
  3. 3. Studi Kebijakan PublikStudi Kebijakan Publik• Kebijakan Publik dipelajari oleh berbagai disiplinKebijakan Publik dipelajari oleh berbagai disiplinilmu seperti ilmu politik, ilmu administrasi, ilmuilmu seperti ilmu politik, ilmu administrasi, ilmuekonomi dan sebagainyaekonomi dan sebagainya• ““Public policy is whatever governments choosePublic policy is whatever governments chooseto do or not to do”to do or not to do” (Dye in Anderson, 1978:2)(Dye in Anderson, 1978:2)• ““what governments do, why they do it, and whatwhat governments do, why they do it, and whatdifference it makes.”difference it makes.” (Dye, 1992)(Dye, 1992)
  4. 4. Demokrasi dan KebijakanDemokrasi dan KebijakanPublikPublik• Dalam negara yang demokratisDalam negara yang demokratiskebijakan publik yang dibuatkebijakan publik yang dibuatmencerminkan aspirasi masyarakatmencerminkan aspirasi masyarakat• Sedangkan di negara yang belumSedangkan di negara yang belumdemokratis, terjadi distorsi yangdemokratis, terjadi distorsi yangmenghambat penyaluran aspirasimenghambat penyaluran aspirasimasyarakat kepada pembuat kebijakan.masyarakat kepada pembuat kebijakan.
  5. 5. Beberapa Teori KebijakanBeberapa Teori KebijakanPublikPublik1.1. Elite TheoryElite Theory2.2. InstitutionalismInstitutionalism3.3. Group TheoryGroup Theory4.4. Political System TheoryPolitical System Theory
  6. 6. Elite TheoryElite Theory• Adalah teori yang menganggap kebijakanAdalah teori yang menganggap kebijakanpublik di suatu negara atau daerah dibuatpublik di suatu negara atau daerah dibuatoleh ruling elite.oleh ruling elite.• Berdasarkan nilai dan preferensi mereka,Berdasarkan nilai dan preferensi mereka,rakyat banyak (massa) tidak mempunyairakyat banyak (massa) tidak mempunyaiakses dalam formulasi maupunakses dalam formulasi maupunimplementasi kebijakan.implementasi kebijakan.
  7. 7. Elite TheoryElite Theory• Elite theory berdasarkan pada asumsi bahwaElite theory berdasarkan pada asumsi bahwadalam negara yang bersangkutan, sistemdalam negara yang bersangkutan, sistempemerintahannya belum didukung oleh budayapemerintahannya belum didukung oleh budayapolitik yang demokratis. Secara formal mungkinpolitik yang demokratis. Secara formal mungkinsistem pemerintahannya adalah demokratissistem pemerintahannya adalah demokratistetapi dalam realitas belum berfungsi dengantetapi dalam realitas belum berfungsi denganefektifefektif• Thomas Dye dan Harmon Ziegler (1970)Thomas Dye dan Harmon Ziegler (1970)mengatakan sebagai berikut:mengatakan sebagai berikut:
  8. 8. 1.1. Masyarakat terbagi dalam sekelompok kecil yangMasyarakat terbagi dalam sekelompok kecil yangsangat berkuasa dan sekelompok lain yang tidaksangat berkuasa dan sekelompok lain yang tidakberdaya yang tergantung pada kemauan kelompokberdaya yang tergantung pada kemauan kelompokkecil sebagaikecil sebagai ruling eliteruling elite tersebuttersebut2.2. Kelompok elit yang berkuasa ini berasal dari golonganKelompok elit yang berkuasa ini berasal dari golonganmenengah ke atasmenengah ke atas3.3. Perpindahan dari kelompok non elit ke dalam kelompokPerpindahan dari kelompok non elit ke dalam kelompokelit sangat terbatas untuk menjaga stabilitas danelit sangat terbatas untuk menjaga stabilitas dankelangsungan hidupnya. Hanya mereka yang sudahkelangsungan hidupnya. Hanya mereka yang sudahmenerimamenerima basic elite consensusbasic elite consensus yang dapat diterimayang dapat diterima4.4. Kebijakan publik dibuat untuk kepentinganKebijakan publik dibuat untuk kepentingan ruling eliteruling elite,,dan tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginandan tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginanmassamassa5.5. Perubahan kebijakan publik hanya bersifat inkrementalPerubahan kebijakan publik hanya bersifat inkrementaldan tidak revolusionerdan tidak revolusioner6.6. Kelompok elit lebih banyak mempengaruhiKelompok elit lebih banyak mempengaruhi massamassa, dari, daripada sebaliknyapada sebaliknya
  9. 9. Institusionalisme (1)Institusionalisme (1)• Adalah studi kebijakan berdasarkan pendekatanAdalah studi kebijakan berdasarkan pendekatanformal terhadap peranan institusi pemerintahanformal terhadap peranan institusi pemerintahanyang terkait dalam formulasi dan implementasiyang terkait dalam formulasi dan implementasisuatu kebijakan. Misalnya, dewan perwakilansuatu kebijakan. Misalnya, dewan perwakilanrakyat, eksekutif, badan peradilan dan partai-rakyat, eksekutif, badan peradilan dan partai-partai politik. Aspek-aspek formal dari institusi-partai politik. Aspek-aspek formal dari institusi-institusi tersebut mencakup: kewenanganinstitusi tersebut mencakup: kewenanganhukum, peraturan prosedural, fungsi-fungsi danhukum, peraturan prosedural, fungsi-fungsi dankegiatan-kegiatannya.kegiatan-kegiatannya.
  10. 10. Institusionalisme (2)Institusionalisme (2)• Institutional Economics melihat kebijakan ekonomiInstitutional Economics melihat kebijakan ekonomimenurut peranan pemerintah dalam mengaturmenurut peranan pemerintah dalam mengaturkehidupan perekonomian untuk mengoreksi kelemahankehidupan perekonomian untuk mengoreksi kelemahanmekanisme pasar.mekanisme pasar.• Seperti pengendalian perbankan agar tidak melakukanSeperti pengendalian perbankan agar tidak melakukanpenyaluran kredit secara berlebihan kepada masyarakatpenyaluran kredit secara berlebihan kepada masyarakatsehingga menimbulkan gejalasehingga menimbulkan gejala bubble economybubble economy karenakarenapenyaluran kredit tersebut hanya berdasarkanpenyaluran kredit tersebut hanya berdasarkanpermintaan semu. Contoh bahayapermintaan semu. Contoh bahaya bubble economybubble economyadalah kegagalanadalah kegagalan subprime mortgagesubprime mortgage di Amerika Serikatdi Amerika Serikatyang menyulut krisis keuangan globalyang menyulut krisis keuangan global
  11. 11. Group TheoryGroup Theory• Adalah teori yang menganggap kebijakanAdalah teori yang menganggap kebijakanpublik sebagai produk dari perjuanganpublik sebagai produk dari perjuangankelompok. Kebijakan publik merupakankelompok. Kebijakan publik merupakantitiktitik equilibriumequilibrium dalam suatu perjuangandalam suatu perjuanganantar kelompok. Penekanan padaantar kelompok. Penekanan padabagaimana perananbagaimana peranan politicalpolitical interestsinterestsgroup dalam proses formulasi dangroup dalam proses formulasi danimplementasi kebijakan.implementasi kebijakan.
  12. 12. Pemerintahan yang DemokratisPemerintahan yang Demokratis• Berdasarkan prinsipBerdasarkan prinsip of the people, by theof the people, by thepeople, and for the peoplepeople, and for the people• Dalam masyarakatDalam masyarakat modernmodern prinsip tersebut tidakprinsip tersebut tidakdapat diterapkan secara langsung karenadapat diterapkan secara langsung karenabesarnya ruang lingkup, fungsi dan tugasbesarnya ruang lingkup, fungsi dan tugaspemerintahanpemerintahan• Khususnya prinsipKhususnya prinsip by the peopleby the people tidak dapattidak dapatdilaksankan secara langsung, tetapi melaluidilaksankan secara langsung, tetapi melaluipemilihan dan penunjukan (pemilihan dan penunjukan (elected officialselected officials dandanappointed officialsappointed officials) serta para) serta para career officialscareer officialsatau birokratatau birokrat
  13. 13. Political System TheoryPolitical System Theory• Adalah teori yang menganggap kebijakan publikAdalah teori yang menganggap kebijakan publiksebagai respons sistem politik terhadap permintaansebagai respons sistem politik terhadap permintaanyang muncul dalam masyarakat lingkungannya.yang muncul dalam masyarakat lingkungannya.Input dari lingkungan berupa permintaanInput dari lingkungan berupa permintaan((demandsdemands) dan dukungan () dan dukungan (supportssupports). Dukungan ini). Dukungan inidapat dalam bentuk kepatuhan terhagap hukum,dapat dalam bentuk kepatuhan terhagap hukum,membayar pajak, memilih dalam pemilu, danmembayar pajak, memilih dalam pemilu, dansebagainya. Selanjutnya, kebijakan (sebagainya. Selanjutnya, kebijakan (policypolicy) dapat) dapatmempengaruhi masyarakat dan pada gilirannyamempengaruhi masyarakat dan pada gilirannyaakan mempengaruhi permintaan baru terhadapakan mempengaruhi permintaan baru terhadappara pembuat kebijakan.para pembuat kebijakan.
  14. 14. Natural ResourcesTopographyDemographicVariablesIklimStrukturSosialKebudayaanPolitikHubunganInternasionalIlmu&TeknologiSaranaPerekonomianingkungan Dalam Lingkungan LuarPartaiPolitikAssosiasiBisnisLSMdllPOLICYMAKINGDemand/SupportLimitsInputsOrmasOutputsAction
  15. 15. PolicyPolicyProcessProcessPublic ProblemPublic DemandPolicy AgendaPolicy Formulation:Policy AnalysisPolicy Decision(keputusankebijakan)Policy StatementPolicyImplementationPolicy OutputPolicy EvaluationFeedbackTidak masuk dalamPolicy AgendaLeave it aloneTidak ada keputusankebijakanPositive Actiona) Those who initiate andmaintain processa) Effect on state of society
  16. 16. Jenis Kebijakan PublikJenis Kebijakan Publik• DISTRIBUTIFDISTRIBUTIF• Yaitu kebijakan publik yang bertujuan untukYaitu kebijakan publik yang bertujuan untukmemberi fasilitas dan pelayanan bagi golonganmemberi fasilitas dan pelayanan bagi golonganpenduduk tertentupenduduk tertentu• PENGATURAN (Regulatory)PENGATURAN (Regulatory)• Yaitu kebijakan publik yang bertujuan mengaturYaitu kebijakan publik yang bertujuan mengaturkehidupan masyarakat melalui pembatasankehidupan masyarakat melalui pembatasankebebasan bertindak dari subject (golongankebebasan bertindak dari subject (golonganpenduduk) untuk mengurangi pertentanganpenduduk) untuk mengurangi pertentangandiantara golongan yang bersaingandiantara golongan yang bersaingan• Contoh:Contoh: Anti Trust LegislationAnti Trust Legislation, Perlindungan, PerlindunganLingkungan HidupLingkungan Hidup
  17. 17. Jenis Kebijakan PublikJenis Kebijakan Publik• REDISTRIBUSIREDISTRIBUSI• Yaitu kebijakan publik yang bertujuan untukYaitu kebijakan publik yang bertujuan untukmerubah alokasi kemakmuran, pendapatan dan hakmerubah alokasi kemakmuran, pendapatan dan hakdiantara berbagai kelompok dan kelas dalamdiantara berbagai kelompok dan kelas dalammasyarakatmasyarakat• Contoh: Perpajakan yang progresif, Jaminan SosialContoh: Perpajakan yang progresif, Jaminan Sosial• SELF-REGULATORYSELF-REGULATORY• Yaitu kebijakan yang diusahakan dan didukungYaitu kebijakan yang diusahakan dan didukungoleh kelompok kepentingan untuk memajukan danoleh kelompok kepentingan untuk memajukan danmelindungi kepentingan merekamelindungi kepentingan mereka• Contoh: Izin Praktek oleh Asosiasi Professional,Contoh: Izin Praktek oleh Asosiasi Professional,seperti IDIseperti IDI
  18. 18. Delapan Kriteria Dalam MenilaiDelapan Kriteria Dalam MenilaiUsulan KebijakanUsulan Kebijakan1.1. EfisiensiEfisiensi2.2. EfektivitasEfektivitas3.3. EquityEquity4.4. EqualityEquality5.5. Public ParticipationPublic Participation6.6. FreedomFreedom7.7. PredictabilityPredictability8.8. Procedural FairnessProcedural Fairness
  19. 19. • EFISIENSI yaitu tentang sampai seberapa jauhEFISIENSI yaitu tentang sampai seberapa jauhsuatu kebijakan publik menghasilkan sejumlahsuatu kebijakan publik menghasilkan sejumlahbesar output untuk sejumlah kecil inputbesar output untuk sejumlah kecil inputEfisiensi = O/I =Efisiensi = O/I = Benefits/CostsBenefits/Costs• EFEKTIVITAS yaitu tentang sampai seberapa jauhEFEKTIVITAS yaitu tentang sampai seberapa jauhsuatu kebijakan publik mencapai tujuan yangsuatu kebijakan publik mencapai tujuan yangdiinginkandiinginkan• EQUITY yaitu tentang sampai seberapa jauhEQUITY yaitu tentang sampai seberapa jauhpenyebaranpenyebaran benefitsbenefits dandan costscosts diantara berbagaidiantara berbagaikelompok, daerah/wilayah ditinjau dari segikelompok, daerah/wilayah ditinjau dari segiproporsi jumlah penduduk, kebutuhan, dsb.proporsi jumlah penduduk, kebutuhan, dsb.• EQUALITY yaitu sampai seberapa jauhEQUALITY yaitu sampai seberapa jauhpenyebaranpenyebaran benefitsbenefits dandan costscosts diantara berbagaidiantara berbagaikelompok dan daerah/wilayah sehingga masing-kelompok dan daerah/wilayah sehingga masing-masing memperoleh bagian manfaat dan biayamasing memperoleh bagian manfaat dan biayayang samayang sama
  20. 20. • PUBLIC PARTICIPATION yaitu sampai seberapaPUBLIC PARTICIPATION yaitu sampai seberapajauh mayoritas penduduk yang berkepentinganjauh mayoritas penduduk yang berkepentinganmempunyai pengaruh terhadap formulasi danmempunyai pengaruh terhadap formulasi danimplementasi kebijakan publik. Sebaliknya, sampaiimplementasi kebijakan publik. Sebaliknya, sampaiseberapa jauh pandangan minoritas diberiseberapa jauh pandangan minoritas diberikesempatan mempengaruhi pihak mayoritaskesempatan mempengaruhi pihak mayoritas• FREEDOM sampai seberapa jauh kebebasanFREEDOM sampai seberapa jauh kebebasanhidup dan berusaha dijaminhidup dan berusaha dijamin• PREDICTABILITY yaitu sampai seberapa jauhPREDICTABILITY yaitu sampai seberapa jauhkebijakan publik dilaksanakan secara objektif dankebijakan publik dilaksanakan secara objektif dananggota masyarakat yang berkepentingan dapatanggota masyarakat yang berkepentingan dapatmengetahui sebelumnya apa cakupan dan arahmengetahui sebelumnya apa cakupan dan arahkebijakan tersebutkebijakan tersebut• PROCEDURAL FAIRNESS yaitu sampai seberapaPROCEDURAL FAIRNESS yaitu sampai seberapajauh orang yang terkena dampak kebijakan publikjauh orang yang terkena dampak kebijakan publikdapat mempertahankan dirinya dari perlakuandapat mempertahankan dirinya dari perlakuansebagai orang yang tidak perlu ditolong. Misalnya,sebagai orang yang tidak perlu ditolong. Misalnya,kasuskasus welfare policywelfare policy..
  21. 21. Bagaimana Cara MengukurBagaimana Cara MengukurPeningkatan KemakmuranPeningkatan KemakmuranMasyarakatMasyarakat• PARETO OPTIMALITYPARETO OPTIMALITY• Kemakmuran masyarakat meningkat apabila paling sedikitKemakmuran masyarakat meningkat apabila paling sedikitsatu orang bertambah makmur (satu orang bertambah makmur (better offbetter off) dengan tidak) dengan tidakmenyebabkan orang lain bertambah miskin (menyebabkan orang lain bertambah miskin (worse offworse off).).• KALDOR-HICKS CRITERIONKALDOR-HICKS CRITERION• Kemakmuran masyarakat meningkat apabila orang yangKemakmuran masyarakat meningkat apabila orang yangmemperoleh manfaat dari kebijakan publik/pembangunanmemperoleh manfaat dari kebijakan publik/pembangunan((who gainwho gain) membantu orang lain yang dirugikan () membantu orang lain yang dirugikan (who losewho lose))sehingga tidak ada orang lain yang bertambah miskinsehingga tidak ada orang lain yang bertambah miskinapabila ada orang yang bertambah kaya.apabila ada orang yang bertambah kaya.
  22. 22. Administrasi danAdministrasi danKebijakan PublikKebijakan PublikThe Classical Hierarchical ModelThe Classical Hierarchical Model• MAX WEBERMAX WEBER• Birokrasi yang ideal adalah yang sangat rasional,Birokrasi yang ideal adalah yang sangat rasional,wewenang dan struktur berdasarkan hukum,wewenang dan struktur berdasarkan hukum,dikendalikan dari atas oleh sekelompok kecil pembuatdikendalikan dari atas oleh sekelompok kecil pembuatkeputusan kebijakan. Implementasi kebijakan dilakukankeputusan kebijakan. Implementasi kebijakan dilakukanoleh bawahan (oleh bawahan (subordinate administratorsubordinate administrator).).• WOODROW WILSONWOODROW WILSON• Kebijakan publik dibuat oleh politikus. AdministrasiKebijakan publik dibuat oleh politikus. Administrasi(publik) yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip(publik) yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsipmanajemen ilmiah bersifat netral dan profesional,manajemen ilmiah bersifat netral dan profesional,berfungsi sebagai implementor kebijakan.berfungsi sebagai implementor kebijakan.
  23. 23. Classical HierarchicalClassical HierarchicalModelModel1.1. Formulasi kebijakan dan implementasi kebijakanFormulasi kebijakan dan implementasi kebijakanadalah kegiatan yang terpisah dan berurutanadalah kegiatan yang terpisah dan berurutan2.2. Formulasi kebijakan dan implementasi kebijakanFormulasi kebijakan dan implementasi kebijakanterpisah karena:terpisah karena:- Adanya pembagian pekerjaanAdanya pembagian pekerjaan1.1. A. Pembuat kebijakan mampu memulai prosesA. Pembuat kebijakan mampu memulai proseskebijakan karena mereka dapat menyetujuikebijakan karena mereka dapat menyetujuiprioritas antara tujuan-tujuan yang berbedaprioritas antara tujuan-tujuan yang berbedaB. Pelaksana (B. Pelaksana (implementersimplementers) mempunyai) mempunyaikemampuan teknis, kepatuhan dan kemauankemampuan teknis, kepatuhan dan kemauanuntuk melaksanakan kebijakanuntuk melaksanakan kebijakan1.1. Keputusan dalam tahap implementasi kebijakanKeputusan dalam tahap implementasi kebijakanadalah bersifat teknis dan non politisadalah bersifat teknis dan non politis2.2. Proses kebijakan bersifat satu arah yaituProses kebijakan bersifat satu arah yaitu top-top-down hierarchical activitiesdown hierarchical activities
  24. 24. Classical HierarchicalClassical HierarchicalModelModelASUMSI:ASUMSI:• The ends or goals of administrative action were fixed by statue or byThe ends or goals of administrative action were fixed by statue or bydirective of a responsible political officialdirective of a responsible political official• The administrator’s discretion extended only to decision on meansThe administrator’s discretion extended only to decision on meansPolicy Formulation: Politics(Choose and Instruct)Policy Implementation:Administrative (Deliver)POLICY OUTPUT
  25. 25. New Model: The PolicyNew Model: The PolicyProcess As a SystemProcess As a SystemLinkagesENVIRONMENT IPolicy FormulationLinkagesLinkagesARENA AND ACTORSENVIRONMENT IIIPolicy EvaluationENVIRONMENT IIPolicy ImplementationARENA AND ACTORS ARENA AND ACTORS
  26. 26. New Model: The Policy Process As aNew Model: The Policy Process As aSystemSystem1.1. Proses kebijakan publik bersifat kompleks, tahap-tahap formulasi,Proses kebijakan publik bersifat kompleks, tahap-tahap formulasi,implementasi, dan evaluasi kebijakan adalah saling tergantungimplementasi, dan evaluasi kebijakan adalah saling tergantung((interdependentinterdependent))2.2. Proses kebijakan publik tidak bersifatProses kebijakan publik tidak bersifat mutually exclusivemutually exclusive, seorang pelaku, seorang pelaku((actoractor) dapat terlibat dalam berbagai tahap kebijakan) dapat terlibat dalam berbagai tahap kebijakan3.3. Tiap tahap kebijakan mempunyai lingkungan yang berbedaTiap tahap kebijakan mempunyai lingkungan yang berbedaLinkagesENVIRONMENT IPolicy FormulationLinkagesLinkagesARENA AND ACTORSENVIRONMENT IIIPolicy EvaluationENVIRONMENT IIPolicy ImplementationARENA AND ACTORS ARENA AND ACTORS
  27. 27. ENVIRONMENT I:ENVIRONMENT I:Policy FormulationPolicy Formulation• Lingkungan ini dianggap palingLingkungan ini dianggap paling formally structuredformally structured• Terpusat pada mekanisme resmi pembuatanTerpusat pada mekanisme resmi pembuatankeputusan kebijakankeputusan kebijakan• Aktor/pelaku utama adalah para pembuat keputusanAktor/pelaku utama adalah para pembuat keputusankebijakan yang menduduki posisi penting dalamkebijakan yang menduduki posisi penting dalampemerintahan yang mempunyai kewenangan dalampemerintahan yang mempunyai kewenangan dalampenentuan prioritas dan alokasi sumber dayapenentuan prioritas dan alokasi sumber daya– Anggota DPRAnggota DPR - Aktor/pelaku lain dari luar- Aktor/pelaku lain dari luar– Pejabat TinggiPejabat Tinggi pemerintahan yang mewakilipemerintahan yang mewakili– MenteriMenteri -- Special InterestSpecial Interest– Kepala DaerahKepala Daerah -- Other ConstituencyOther ConstituencyGroupsGroups,,
  28. 28. ProgrammedProgrammedImplementationImplementation• Tujuan-tujuan yang inginTujuan-tujuan yang ingindicapai dirumuskandicapai dirumuskansecara detailsecara detail• Garis wewenang danGaris wewenang dantanggung jawabtanggung jawabdiperjelasdiperjelas• Prosedur operasional diProsedur operasional distandarisasikanstandarisasikanAdaptiveAdaptiveImplementationImplementation• Tujuan-tujuanTujuan-tujuandirumuskan secaradirumuskan secaraumumumum• Semua pihak diberiSemua pihak diberikesempatan untukkesempatan untukberpartisipasi aktifberpartisipasi aktif• Pejabat pelaksana diberiPejabat pelaksana diberidiskresi yang cukupdiskresi yang cukup
  29. 29. Kriteria Perumusan TujuanKriteria Perumusan TujuanProgrammed Implementation:Programmed Implementation:SMARTSMART• SpecificSpecific• MeasurableMeasurable• AttainableAttainable• Reality BasedReality Based• Time BoundTime Bound
  30. 30. Paling sedikit (minimum) pada tahap formulasiPaling sedikit (minimum) pada tahap formulasi(policy formulation/formation), para pelaku(policy formulation/formation), para pelaku(aktor) harus mengidentifikasikan(aktor) harus mengidentifikasikan1.1. General Policy GoalsGeneral Policy Goalsa)a) The Problem AreaThe Problem Areab)b) The Priority AreaThe Priority Areac)c) A Population to be benefitedA Population to be benefited2.2. General Means to Achieve Policy GoalsGeneral Means to Achieve Policy Goalsa)a) Suggested approach by which goals are to beSuggested approach by which goals are to beachievedachievedb)b) The key actors who will carry out the policyThe key actors who will carry out the policyc)c) Resources to be expanded in carrying out the policyResources to be expanded in carrying out the policyd)d) Possibly, suggest some indicators for measuringPossibly, suggest some indicators for measuringbenefitsbenefits
  31. 31. Implementasi KebijakanImplementasi Kebijakan• Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahapHasil penelitian menunjukan bahwa pada tahapimplementasi kebijakan tekanan politik ternyataimplementasi kebijakan tekanan politik ternyatasangat kuat, dinamis dan komplekssangat kuat, dinamis dan kompleks• Berbagai pelaku/aktor yang terlibat: -Berbagai pelaku/aktor yang terlibat: -– Policy MakersPolicy Makers– Formal ImplementersFormal Implementers - Mass Media- Mass Media– LobbyistsLobbyists - Interested Group- Interested Group– Penerima/sasaran kebijakanPenerima/sasaran kebijakan - Evaluator- Evaluator• Karena implementasi kebijakan biasanya tidakKarena implementasi kebijakan biasanya tidakdilakukan secara paksaan, maka para pelaku resmidilakukan secara paksaan, maka para pelaku resmiharus melakukan persuasi, negosiasi danharus melakukan persuasi, negosiasi dankompromi dengan pelaku lain yang berkepentingankompromi dengan pelaku lain yang berkepentingan• struktur organisasi dan norma-norma birokrasistruktur organisasi dan norma-norma birokrasiberpengaruh terhadap implementasi kebijakanberpengaruh terhadap implementasi kebijakan
  32. 32. Evaluasi KebijakanEvaluasi Kebijakan• Para pelaku yang terlibat dalam tahap perumusan danPara pelaku yang terlibat dalam tahap perumusan danimplementasi kebijakan, cenderung untuk memandangimplementasi kebijakan, cenderung untuk memandangevaluasi dari sudut asumsi dan prosedur sehubunganevaluasi dari sudut asumsi dan prosedur sehubungandengan pencapaian tujuan utama.dengan pencapaian tujuan utama.• POLICY MAKERS: cenderung memandang evaluasi dariPOLICY MAKERS: cenderung memandang evaluasi darisegi kepentingan constituents, karena kekuasaan merekasegi kepentingan constituents, karena kekuasaan merekatergantung pada dukungan rakyat yang diwakili mereka.tergantung pada dukungan rakyat yang diwakili mereka.Cara evaluasi kebijakan adalah melalui survei terhadapCara evaluasi kebijakan adalah melalui survei terhadapkepuasan rakyat.kepuasan rakyat.• POLICY IMPLEMENTERS: cenderung memandang evaluasiPOLICY IMPLEMENTERS: cenderung memandang evaluasidari segi keberhasilan mengelola program. Karena itu adadari segi keberhasilan mengelola program. Karena itu adakecenderungan untuk menguasai dan mempengaruhikecenderungan untuk menguasai dan mempengaruhiinformasi yang diberikan padainformasi yang diberikan pada policy decision makerspolicy decision makers..Caranya:Caranya:1.1. Memilih data dan informasi yang mendukung kinerjaMemilih data dan informasi yang mendukung kinerja2.2. Memobilisasi dukungan terhadap kebijakanMemobilisasi dukungan terhadap kebijakan
  33. 33. Evaluasi TeknisEvaluasi Teknis• EvaluasiEvaluasi oleh pihak ketiga; yaitu oleholeh pihak ketiga; yaitu olehevaluator profesional, lebih menekankan padaevaluator profesional, lebih menekankan padacara evaluasi yang secara metodologis dapatcara evaluasi yang secara metodologis dapatdipertanggung jawabkan (dipertanggung jawabkan (scientifically validscientifically validfindingsfindings))• PolicyPolicy MakersMakers dan atau implementers akandan atau implementers akanmenerima hasil evaluasi oleh profesionalmenerima hasil evaluasi oleh profesionalsebagai evaluator teknis, apabila dipenuhisebagai evaluator teknis, apabila dipenuhipersyaratan tertentu:persyaratan tertentu:1.1. Tujuan yang diinginkan olehTujuan yang diinginkan oleh policy makerspolicy makers telahtelahdipahami dengan benar oleh evaluator teknis;dipahami dengan benar oleh evaluator teknis;2.2. Pencapaian tujuan diukur dengan obyektifPencapaian tujuan diukur dengan obyektif3.3. Laporan evaluasi menjelaskan hubungan antaraLaporan evaluasi menjelaskan hubungan antaratujuan dengan hasil programtujuan dengan hasil program
  34. 34. • Sebaliknya, evaluator teknis hanya bisaSebaliknya, evaluator teknis hanya bisamelaksanakan tugasnya, apabila:melaksanakan tugasnya, apabila:1.1. Tujuan kebijakan jelasTujuan kebijakan jelas2.2. Tujuan dapat diukurTujuan dapat diukur3.3. Implementasi diarahkan untuk mencapai tujuanImplementasi diarahkan untuk mencapai tujuan4.4. Tersedia cukup data yang diperlukanTersedia cukup data yang diperlukan• Meskipun evaluasi teknis bersifat obyektif,Meskipun evaluasi teknis bersifat obyektif,hasil evaluasi mempunyai konsekuensihasil evaluasi mempunyai konsekuensiterhadapterhadap policy makerspolicy makers maupunmaupun policypolicyimplementers.implementers.

×