• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
 

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

on

  • 25,651 views

 

Statistics

Views

Total Views
25,651
Views on SlideShare
25,651
Embed Views
0

Actions

Likes
5
Downloads
316
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Document Transcript

    • PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAANREPUBLIK INDONESIA( Hasil pengumpulan dan penyusunan dari berbagai sumber informasi )MAKALAH( Diajukan untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila )Disusun Oleh :MUHAMAD YOGI (41032161121007)RIDWAN SOPIANA (41032161121016)PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DANKEWARGANEGARAANFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS ISLAM NUSANTARABANDUNG2013
    • iiKATA PENGANTARAssalamu‟alaikum warahmatullahi wabarokatuh ...Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wata΄ala, karena berkatrahmat-Nya Kami bisa menyelesaikan tugas Makalah mata kuliah Pendidikan Pancasila yangberjudul Kedudukan Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia.Makalahini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila.Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehinggamakalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.Makalah ini masih jauh dari sempurna,oleh karena itu Kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demikesempurnaan makalah ini.Semoga makalah ini memberikan informasi bagi pembaca, mahasiswa dan bermanfaatuntuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.Wassalamu‟alaikum warahmatullahi wabarokatuh ...Bandung, 24 Maret 2013PenyusunMuhamad YogiRidwan Sopiana
    • iiiDAFTAR ISIKATA PENGANTAR ......................................................................................................... iiDAFTAR ISI ........................................................................................................................ iiiBAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1A. Latar Belakang ................................................................................................... 1B. Rumusan Masalah .............................................................................................. 1C. Tujuan ................................................................................................................ 1BAB II PEMBAHASAN...................................................................................................... 2A. Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ..................... 2B. Hubungan Pancasila dengan pembukaan dan isi UUD 1945 ............................. 6C. Dinamika pelaksanaan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik IndonEsia ..................................................................................................................... 8BAB III PENUTUP .............................................................................................................10A. Kesimpulan ........................................................................................................10B. Saran ..................................................................................................................10C. Daftar .................................................................................................................10
    • 1BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangPancasila merupakan landasan dan dasar negara Indonesia yang mengatur seluruhstruktur ketatanegaraan Republik Indonesia.Dalam pemerintahan Indonesia, masih banyakbahkan sangat benyak anggota-anggotanya dan juga sistem pemerintahannya yang tidaksesuai dengan nila-nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila. Padahal jika membahas negaradan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan ingatan kita meninjau dan memahami kembalisejarah perumusan dan penetapan Pancasila, Pembukaan UUD, dan UUD 1945 oleh parapendiri dan pembetuk negara Republik Indonesia.Dalam perumusan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh melenceng dari nilai-nilaiPancasila, pembentukan karakter bangsa dilihat dari sistem ketatanegaraan Indonesia harusmencerminkan nilai-nilai dari ideologi bangsa yaitu Pancasila. Namun jika dalam suatupemerintahan terdapat banyak penyimpangan dan kesalahan yang merugikan bangsaIndonesia, itu akan membuat sistem ketatanegaraan Indonesia berantakan dan begitupundengan bangsanya sendiri.Untuk itulah dalam makalah ini, kami mengambil judul “Pancasila dalam KonteksKetatanegaraan Republik Indonesia”B. Rumusan Masalah1. Bagaimana Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ?2. Apa hubungan Pancasila dengan pembukaan dan isi UUD 1945 ?3. Bagaimana Dinamika pelaksanaan Pancasila dalam Ketatanegaraan RepublikIndonesia ?C. Tujuan1. Untuk Mengetahui Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan RepublikIndonesia2. Untuk Mengetahui hubungan Pancasila dengan pembukaan da nisi UUD 19453. Untuk Mengetahui Dinamika pelaksanaan Pancasila dalam KetatanegaraanRepublikIndonesia
    • 2BAB IIPEMBAHASAN1. Kedudukan Pancasila Dalam Ketatanegaraan Republik IndonesiaA. Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber dari segala HukumSebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia makaSetiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudiandijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasanakebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dari UUD1945, serta hukum positif lainnya. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidupbangsa serta idiologi bangsa dan negara, bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata- katayang indah namun semua itu harus kita wujudkan dan di aktualisasikan di dalam berbagaibidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan bahwa Pancasila itu sebagai sumber darisegala sumber hukum atau sumber dari seluruh tertib hukum yang ada di Negara RI. Berartisemua sumber hukum atau peraturan-peraturan, mulai dari UUD`45, Tap MPR, Undang-Undang, Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), PP (PeraturanPemerintah), Keppres (Keputusan Presiden), dan seluruh peraturan pelaksanaan yang lainnya,harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya. Semua produk hukum harussesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Oleh sebab itu, bilaPancasila diubah, maka seluruh produk hukum yang ada di Negara RI sejak tahun 1945sampai sekarang, secara otomatis produk hukum itu tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain,semua produk hukum sejak awal sampai akhir, semuanya, „Batal Demi Hukum‟. Karenasumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila, telah dianulir.Oleh sebab itu Pancasilatidak bisa diubah dan tidak boleh diubah.Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi atau falsafah terlahir dan telah membudaya didalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.Nilai-nilai itu tertanam dalam hati, tercermindalam sikap dan perilaku serta kegiatan lembaga-lembaga masyarakat. Dengan perkataanlain, Pancasila telah menjadi cita-cita moral bangsa Indonesia, yang mengikat seluruh wargamasyarakat baik sebagai perorangan maupun sebagai kesatuan bangsa (Poespowardojo dan
    • 3Hardjatno, 2010).Namun demikian nilai-nilai Pancasila sebagai dasarnegara harus diimplementasikan sebagai sumber dari semua sumber hukum dalamnegara dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara.Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada alineakeempat Pembukaan UUD 1945, yang secara nyata merupakan lima silaPancasila. Hal itu merupakan dasar negara yang ditetapkan pada tanggal 18Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dapatdianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.Lebih spesifik lagi Pancasila sebagai sumber hukum dinyatakan dalam KetetapanNo.XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPRNo.IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber darisegala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia.Lebih lanjut, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negaradinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2004 TentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengertian pembentukan peraturanperundang- undangan adalah proses pembuatan peraturan perundangundanganyang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, penyebarluasan. RumusanUU tersebut selain memenuhi pertimbangan dan salah satu syarat dalam rangkapembangunan hukum nasional, juga sekaligus menunjukkan bahwa implementasinilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah memiliki landasan aturan formal.Dalam pasal 7 dinyatakan ruang lingkup hirarki Peraturan Perundang-undanganmeliputi (i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (ii)Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (iii) PeraturanPemerintah; (iv) Peraturan Presiden; dan (v) Peraturan Daerah.Upaya mengurai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara memilikicakupan yang luas sekaligus dinamis.Luas dalam arti mencakup seluruh aspekkehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan.Dinamik mengandung arti memberiruang reaksi terhadap perubahan lingkungan strategis. Dengan kata lain, upayamengurai nilai-nilai Pancasila adalah hal yang tidak pernah selesai sejalan denganperjalanan bangsa Indonesia mencapai tujuan nasional. Keluasan dankedinamikan tersebut dapat ditarik melalui pancaran nilai dari ke lima sila
    • 4Pancasila. Implementasi nilai-nilai tersebut ditunjukkan dengan perilaku dankualitas SDM di dalam menjalankan kehidupan nasional menuju tercapainyatujuan negara.B. Pancasila Sebagai Pandangan HidupNilai-nilai Pancasila, yang telah diwariskan kepada Bangsa Indonesiamerupakan nilai sari dan puncak dari sosoial budaya yang senantiasa melandasitata kehidupan sehari-hari.Tata nilai budaya yang telah berkembang dan dianggapbaik, serta diyakini kebenarannya ini dijadikan sebagai pandangan hidup dansumber nilai bagi bangsa Indonesia. Sumber nilai tersebut antara lain adalah:1. Ketuhanan yang maha esa2. Kemanusiaan yang adil dan beradab3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan perwakilan5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat indonesiaDari nilai nilai inilah kemudian lahir adanya sikap yang mengutamakan persatuan,kerukunan, keharmonisan, dan kesejahteraan yang sebenarnya sudah lamadipraktekkan jauh sebelum Indonesia merdeka.Pandangan hidup bagi swatu bangsa seperti pancasila sangat penting artinyakarena merupakan pegangan yang mantap, agar tidek terombang ambing olehkeadaan apapun, bahkan dalam era globalisasi dewasa.C. Pancasila Sebagai Dasar NagaraSebagai dasar negara, Pancasila tercantum di dalam alinea IV pembukaanUUD 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebutsebagai ideologi Negara.Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukumsehingga semua peraturan hukum / ketatanegaraan yang bertentangan dengan
    • 5pancasila harus dicabut. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara,dalam bentuk peraturan perundang undangan bersifat imperative (mengikat) bagi :a) Penyelenggaraan negarab) Lembaga kenegaraanc) Lembaga kemasyarakatand) Warga negara Indonesia dimana pun berada, dane) Penduduk di seluruh wilayah negara kesatuan republik IndonesiaDalam tinjauan yuridis konstituisi, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukansebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam negara, ketetapan MPRSNo.XX/MPRS/ 1966,jo. Tap. MPR No. V/MPR/ 1973,jo. Tap. MPR No.IX/ MPR/ 1978.Penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negara, tercantum dalamTap.MPR No.XVIII / MPR / 1998.Sebagai dasar negara, Pancasila memang tidak memiliki parameter dan ukuranyang jelas sehingga memberi peluang bagi siapa saja untuk menfsirkan sesuaidengan latar belakang pemikiran dan kepentinganya.Ketika presiden pertama RI Soekarno yang mempopulerkan PANCASILAsebagai dasarNegara berkuasa,maka pancasila sejati adalah pendukung Nasokom(nasionalis,agama, dan komunis). Zaman Soekarno pancasilais sejati mengacukepada doktrin eka prasetya pancakarsa (P-4 alias pedoman penghayatan danpengalaman pancasila) dan mendapat justifikasidengan pola penataran P-4 hinggaberpuluh puluh jam lamanya.Padahal dasar negara adalah fondamen sebuah pemerintahan Negara. Dalam UUD45 dasar Negara secara formal diletakkan pada BAB agama yaitu Ps. 29 ayat1:Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana penjelasanmasalah ini?Bukan itu saja yang membuat resah, saat menghadapi situasi krisis sepertisekarang.Undang-undang dasar 1945 yang telah di ubah (diamandemen) sebanyakempat kali dinilai tidak sah.Akibatnya, timbul kerancuan dalam ketatanegaraan Indonesia. MenurutTyasonaSudarto. Mantan kepala staf TNI AD, dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan
    • 6Sekolah tinggi agama islam nahdiatul ulama di Jakarta, rabu (3/1), mengatakan,UUD 1945 yang telah diamandeman saat ini illegal. Pasalnya, UUD tersebut telahdi jalankan meskipun UUD 1945 yabg asli belum dicabut penggunaanya.Selainitu, UUD diubah juga belum disahkan dalam lembaran Negara. "UUD 1945 yangdiamandemen tidak sah secara hukum, "ujar Tyasno, yang juga deklaratorRevolusi Nurani.Oleh karena itu Undang-Undang dan aturan hukum yangmenginduk kepada UUD 1945 juga tidak sah. Kondisi tersubut membuat landasanketatanegaraan di Indonesia tidak jelas.Karna itu, UUD Indonesia harus segera dikembalikan lagi ke UUD 1945.penamaan UUD 1945 yang telah diamandemen dengan menggunakan nama yangsama juga membingungkan masyarakat. Karena itu, bangsa Indonesia haruskembali kepada jati dirinya dan konsisten terhadap cita-cita proklamasi, UUD1945, pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika,"kata Tyasno.2. Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan dan Isi UUD 1945Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalamkehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukumIndonesia.Dengan demikian Pancasila merupakan inti dari Pembukaan UUD1945, itu terbukti pada alinea keempat yang menunjukan bahwa pancasilamerupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yangbentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD. Pembukaan maupun pancasila tidakbisa dirubah maupun diganti oleh siapapun, karena merubah ataupun menggantiberarti membubarkan negara Proklamasi 17 Agustus 1945 karena Pancasilamerupakan fundamental terbentuknya bangsa Indonesia.Pancasila sebagai substansi esensial dari pada Pembukaan UUD 1945 adalahsumber dari segala sumber hukum republik Indonesia. Hal terpenting yang bagibangsa Indonesia adalah mewujudkan cita-citanya sesuai dengan Pancasila,artinya cara dan hasilnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yangterkandung dalam Pancasila. Sedangkan cita-cita bangsa Indonesia tertuang didalam Pembukaan UUD 1945 oleh karena itu Pancasila dan Pembukaan yangmemilki hubungan erat harus dilaksanakan secara serasi, seimbang, dan selaras.
    • 7 Hubungan Pancasila Dengan Isi UUD 1945 dapat dibagi menjadi duabagian yang memiliki kedudukan berbeda, yaitu :1. Pembukaan UUD yag terdiri dari empat alinea, dimana alinea terakhir memuatDasar nagara Pancasila.2. Pasal-pasal UUD 1945 yang terdiri dari 20 bab, 73 pasal, 3 pasal AturanPeralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.Hububungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pasal-pasal UUD1945, dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :A..Ditinjau dari isi pengertian yang terkadung di dalam Pembukaan UUD 19451. Dari alinea pertama, kedua, dan ketiga berisi rankaian peristiwa dan keadaanyang mendahului terbentuknya negara yang merupakan rumusan dasar-dasarpemikiran yang mendorong tersusunnya kemerdekaan. Pernyataan tersebut tidakmempunyai hubungan organis dengan Batang Tubuh UUD 1945.2. Dari alenia keempat merupakan pernyataan yang dilaksanakan setelah negaraIndonesia terwujud. Pernyataan tersebut mempunyai hubungan kausal dan organisdengn Pasal-pasal UUD 1945 yang mencakup beberapa aspek :• UUD itu ditentukan akan ada• Apa yang diatur oleh UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negarayangmemenuhi berbagai persyaratan• Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat• Ditetapkannya dasar kerokhanian (Filsafat Negara Pancasila)B.Ditinjau dari pokok-pokok yang terkandung didalam Pembukaan UUD 1945Pokok-pokok pikiran yang terkandung didalam Pembukaan UUD 1945 disebutkansebagai berikut :1. Negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan, dalam“Pembukaan” itu mengehendaki persatuan segenap bangsa Indonesia seluruhnya.2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.3. Negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratanperwakilan.4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasarkemanusiaan yang adil dan beradab.
    • 8Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukumdasar negara, UUD menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.Itulah hubungan antara Pembukaan dengan Pasal-pasal UUD 1945.c. Ditinjau dari hakekat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945Pembukaan mempunyai kedudukan sebagai Pokok kaidah Fundamental negaraRepublik Indonesia, dengan demikian Pembukaan memiliki kedudukan yang lebihtinggi daripada Pasal-pasal UUD 1945.3. Dinamika pelaksanaan Pancasila dalam Ketatanegaraan RepublikIndonesiaA. Undang-Undang Dasar 1945Undang-Undang Dasar ini disahkan pada sidang PPKI sehari setelahIndonesia merdeka yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945.Undag-Undang Dasar initerdiri atas Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh yang mencakup 37 Pasal 4Aturan Peralihan atau Peraturan Tambahanserta penjelasan yang dibuat oleh Prof.Mr.Soepomo (Sunoto, 1985: 35).Pada awal kemerdekaan UUD 1945 tidak dilaksanakan dengan baikkarena kondisi Indonesia dalam suasana mempertahankan kemerdekaan. Sedangmengenai keadaan pemerintahnya sebagai berikut:• Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945berlaku yaitu sebelum MPR, DPR dan DPAdibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).• Sistem kabinetnya, Kabinet Presidensil dimana para menteri bertanggung jawabpada presiden bukan pada DPR.• Dikeluarkannya Maklumat No. X pada tanggal 16 Oktober 1945, yang merubahkedudukan KNIP yang tadinya sebagai pembantu Presiden menjadi badanlegislatif(DPR)• Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yangmerubah kabinet presidensil menjadi parlementer, ini berarti menyimpang dariUUD 1945.sistem kabinet ini diikuti dengan Demokrasi LiberalAkibat dari kondisi diatas menimbulkan, pemerintah tidak stabil seiringpergantian kabinet, Terjadinya pemberontakaan PKI Madiun, karena keadaangenting maka kabinet kembali ke presidensil lagi, diadakannya Konferensi Meja
    • 9Bundar (KMB) sehingga Indonesia harus menerima berdirinya RepublikIndonesia Serikat (RIS).B. Konstitusi RISHasil dari KMB pada 27 Desember 1945 mengharuskan pada Indonesiauntuk menerima berdirinya negara RIS. Secara otomatis UUD yang digunakanpun berganti, dan yang digunakan adalah Konstitusi RIS.Pada masa ini seluruh wilayah Indonesia tunduk pada Konstitusi RIS.Sedangkan UUD 1945 hanya berlaku un tuk negara bagian Indonesia yangmeliputi sebagian jawa dan sumatra dengan ibukota Yogyakarta. Sistempemerintahannya adalah Parlementer yang berdasarkan Demokrasi Liberal.Negara Federasi RIS tidak berlangsung lama.berkat kesadaran parapemimpin kita maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS kembali lagi menjadiNKRI dengan Undang-Undang yang lain yang disebut Undang-Undang DasarSementara 1950.C. Undang-Undang Dasar SementaraMulai tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali lagi menjadi NKRIdengan Undang-Undang Dasar Sementara atau disebut juga UUD 1950.Sistempemerintahan yang digunakan adalah parlementer dan presiden tidak bisadiganggu gugat dan menteri bertanggung jawab.Berlaku demokrasi liberal dantelah berhasil melaksanakan pemilu dan membentuk badan konstituante.Karena kabinet yang dgunakan adalah parlementer maka presiden danwakil presiden adalah presiden konstitusional yang tidak bisa diganggugugat.Yang bertanggung jawab adalah menteri kepada parlemen.Akibat darisistem pemeritah ini maka pemerintahan tidak stabil, sebab sering terjadipergantian kabinet, ekonomi dan keamanan sangat kacau, badan konstitusituantemacet tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk membuat Undang-Undang Dasaryang tetap sebagai ganti UUDS 1950. Pada waktu itu beruntung rakyat indonesiamempunyai rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi, terbukti dengan banyaknyanegara bagian RIS yang melebur kembali pada negara Republik Indonesia.Kenyataan ini yang membuat RIS dan Republik Indonesia untukmengadakan perundingan dan menghasilkan kesepakatan untuk membuat negarakesatuan.
    • 10BAB IIIPENUTUPA. KesimpulanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalahkonstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai undang-undang dasarnegara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang pada kurun waktu tahun1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang merubahsusunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.Olehkarena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diaturdalam sistem peraturan perundang-undangan.Hal inilah yang dimaksud denganpengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.B. SaranKita sebagai bangsa Indonesia, supaya mampu mencermati nilai-nilai yangterkandung dalam Pancasila. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara,sebagai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang tidak buta akan posisi dasarnegara, hendaknya kita bisa mengaplikasikan semua aspek-aspek yang terkandungdalam Pancasila kedalam kehidupan sehari-hari.Penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai hukum, baik itu yangsudah tertulis dan tertuang dalam kitab perundang-undangan maupun yang sudahmengalir dalam konvensi, perlu adanya suatu evaluasi untuk menciptakan suasanamasyaakat yang kondusif.
    • 11DAFTAR PUSTAKABudiyanto.2007.Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII SMA.Jakarta :ErlanggaKaelan.2010 .Pendidikan Pancasila.Yogyakarta : PARADIGMASoegito, dkk. 2005. Pendidikan Pancasila. Semarang: Pusat PengembanganMKU/MKDK-LP3 Universitas Negeri Semarang.