Your SlideShare is downloading. ×
0
LEMBAGA NEGARA PASCAAMANDEMEN UUD 1945SISTEM ADMINISTRASI NEGARAREPUBLIK INDONESIA11/1/20101
Amandemen UUD Negara RI tahun 1945 Amandemen UUD 1945 telah membawa konsekuensiberubahnya struktur ketatanegaraan di Indo...
Hal yang mempengaruhidibentuknya lembaga negara ygbaru : Tiadanya kredibilitas lembaga yang telah ada akibat suatuasumsi ...
…lanjutan Ketidakmampuan lembaga-lembaganegara yang telah ada untukmelakukan tugas yang urgen dalammasa transisi demokras...
Prinsip-prinsip Pembentukanlembaga Penegasan prinsip konstitusionalisme, yaitu gagasanyang menghendaki agar kekuasaan par...
 Prinsip checks and balance (mengawasi danmengimbangi), yang menjadi roh bagi pembangunan danpengembangan demokrasi. Untu...
 Prinsip integrasi, dalam arti bahwa pembentukanlembaga negara tidak bisa dilakukan secara parsial,keberadaannya harus di...
 Prinsip kemanfaatan bagi masyarakat, yaitupembentukan lembaga negara bertujuan untukmemenuhi kesejahteraan warganya dan ...
TIGA jalur pembtk lembaganegaraBerdasar UUD 1945 terdiri dari :MPR, DPR, DPD, Presiden,MA,BPK,Kementerian Negara,Pemerinta...
Berdasar UU terdiri dari:Komnas HAM, KPK, KPI,Komisi Pengawas PersainganUsaha, Komisi Kebenaran danRekonsiliasi, Komnas An...
Berdasar Keputusan Presiden terdiridari :Komisi Ombudsman Nasional,Komisi Hukum Nasional, KomisiNasional Anti Kekerasan te...
Lembaga Negara yg kedudukandan kewenangannya seTara dlmUUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, BPK, MA,...
PRESIDEN & WAKIL Berbeda dengan sistem pemilihan Presiden dan Wapressebelumnya yang dipilih oleh MPR; UUD 1945 sekarangme...
 Hal ini diatur dalam pasal 7A UUD 1945 : Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalammasa jabatannya...
DEWAN PERWAKILAN RAKYATMelalui perubahan UUD 1945,kekuasaan DPR diperkuat dandikukuhkan keberadaannyaterutama diberikanny...
Hal ini membalik rumusansebelum perubahan yangmenempatan Presiden sebagaipemegang kekuasaanmembentuk UU. Dalampengaturan ...
DEWAN PERWAKILAN DAERAH Jika DPR merupakan lembaga perwakilan yangmencerminkan perwakilan politik (politicalrepresentatio...
 Sebagai lembaga legislatif, DPD mermpunyaikewenangan di bidang legislasi, anggaran, pengawasan,dan pertimbangan sseperti...
MAJELIS PERMUSYAWARATANRAKYAT Keberadaan MPR pasca perubahan UUD 1945 telahsangat jauh berbeda dibanding sebelumnya. Kini...
 Sekarang MPR menurut UUD 1945 adalah lembaganegara yang mempunyai kewenangan pokok yangterbatas, yaitu : Mengubah dan m...
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Melalui perubahan konstitusi keberadaan BPKdiperkukuh, antara lain ditegaskan tentang kebebasand...
MAHKAMAH AGUNG Dalam perubahan UUD 1945 pengaturan mengenai MAlebih diperbanyak lagi, antar lain ditentukankewenangan MA ...
KOMISI YUDISIAL Lembaga negara yang termasuk baru ini mempunyairuang lingkup tugas yang terkait erat dengan kekuasaankeha...
MAHKAMAH KONSTITUSI Salah satu materi perubahan UUD 1945 adalahdibentuknya lembaga baru MK. Pembentukan lembagabaru ini d...
Kewenangan MK sbg PengawalKonstitusi Melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD Memutus sengketa kewenangan lembaga ...
Hubungaan Antar LembagaNegara Pasca Amandemen UUD1945 Hubungan yang bersifat Fungsional Hubungan yang bersifat Pengawasa...
Hubungan yang bersifatFungsional Hubungan antara DPR/DPD dengan Presiden dalammembuat UU dan APBN, juga untuk menyampaika...
 KPU dengan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu Komisi Hukum Nasional (KHN) dengan Presiden untukmemberikan pendapat...
Hubungan yang bersifatPengawasan Hubungan antara Presiden dengan DPR dalammelaksanakan pemerintahan Hubungan antara DPD ...
 KPK dengan Pemerintah Komisi Ombudsman Nasional dengan Pemerintah danAparatur Pemerintah, Aparat Lembaga Negara sertale...
Hubungan yang berkaitan denganPenyelesaian Sengketa MK dengan lembaga-lembaga negaralain, untuk menyelesaiakn sengketakew...
Hubungan yang bersifat Pelaporanatau Pertanggungjawaban DPR/DPD dalam lembaga MPR dengan Presiden DPR dengan komisi-komi...
…terimakasih11/1/201033
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945

2,055

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,055
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
99
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945"

  1. 1. LEMBAGA NEGARA PASCAAMANDEMEN UUD 1945SISTEM ADMINISTRASI NEGARAREPUBLIK INDONESIA11/1/20101
  2. 2. Amandemen UUD Negara RI tahun 1945 Amandemen UUD 1945 telah membawa konsekuensiberubahnya struktur ketatanegaraan di Indonesia. Dalam kasus di Indonesia ada beberapa hal yangmenjadi inti dan mempengaruhi banyaknyapembentukkan lembaga negara baru yang bersifatindependen11/1/20102
  3. 3. Hal yang mempengaruhidibentuknya lembaga negara ygbaru : Tiadanya kredibilitas lembaga yang telah ada akibat suatuasumsi dan bukti mengenai kasus korupsi yang sistemik danmengakar yang sulit untuk diberantas Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada ,karena satu atau lain hal tunduk di bawah pengaruh satukekuasaan negara atau kekuasaan lain11/1/20103
  4. 4. …lanjutan Ketidakmampuan lembaga-lembaganegara yang telah ada untukmelakukan tugas yang urgen dalammasa transisi demokrasi karenapersoalan birokrasi dan KKN Adanya pengaruh global denganpembentukan lembaga negara baru dibanyak negara menuju demokrasi Tekanan lembaga-lembagainternasional11/1/20104
  5. 5. Prinsip-prinsip Pembentukanlembaga Penegasan prinsip konstitusionalisme, yaitu gagasanyang menghendaki agar kekuasaan para pemimpin danbadan-badan pemerintah yang ada dibatasi. Pembatasantersebut dapat diperkuat sehaingga menjadi suatumekanisme atau prosedur yang tetap, sehingga hak-hakdasar warga negara semakin terjamin dan demokrasidapat terjaga.11/1/20105
  6. 6.  Prinsip checks and balance (mengawasi danmengimbangi), yang menjadi roh bagi pembangunan danpengembangan demokrasi. Untuk itu pembentukanorgan kelembagaan negara harus bertolak dari kerangkadasar sistem UUD 1945 yang mengarah ke separation ofpower ( pemisahan kekuasaan)11/1/20106
  7. 7.  Prinsip integrasi, dalam arti bahwa pembentukanlembaga negara tidak bisa dilakukan secara parsial,keberadaannya harus dikaitkan dengan lembaga lainyang telah ada dan eksis. Pembentukan lembaga negaraharus disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satukesatuan proses yang saling mengisi dan memperkuat,serta harus jelas kepada siapa lembaga tersebut haarusbertanggung jawab.11/1/20107
  8. 8.  Prinsip kemanfaatan bagi masyarakat, yaitupembentukan lembaga negara bertujuan untukmemenuhi kesejahteraan warganya dan menjamin hak-hak dasar yang dijamin konstitusi.11/1/20108
  9. 9. TIGA jalur pembtk lembaganegaraBerdasar UUD 1945 terdiri dari :MPR, DPR, DPD, Presiden,MA,BPK,Kementerian Negara,Pemerintah Daerah Propinsi,Pemerintah Daerah Kabupaten danKota, DPRD Propinsi, DPRDKabupaten dan Kota, KPU, KY,MK,bank sentral, TNI, KepolisianNegara Republik Indonesia, DewanPertimbangan Presiden11/1/20109
  10. 10. Berdasar UU terdiri dari:Komnas HAM, KPK, KPI,Komisi Pengawas PersainganUsaha, Komisi Kebenaran danRekonsiliasi, Komnas Anak,Komisi Kepolisian, KomisiKejaksaan, Dewan Pers, danDewan Pendidikan.11/1/201010
  11. 11. Berdasar Keputusan Presiden terdiridari :Komisi Ombudsman Nasional,Komisi Hukum Nasional, KomisiNasional Anti Kekerasan terhadapPermpuan,Komisi PengawasKekayaan Penyelenggara Negara,Dewan Maritim, Dewan EkonomiNasional, Dewan Industri Strategis,Dewan Pengembangan UsahaNasional, dan Dewan Buku Nasional.11/1/201011
  12. 12. Lembaga Negara yg kedudukandan kewenangannya seTara dlmUUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, BPK, MA, MK, KY.11/1/201012
  13. 13. PRESIDEN & WAKIL Berbeda dengan sistem pemilihan Presiden dan Wapressebelumnya yang dipilih oleh MPR; UUD 1945 sekarangmenentukan bahwa mereka dipilih secara langsung olehrakyat. Pasangan calon Presiden dan Wapres diusulkanoleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu.Konsekuensinya karena pasangan Presiden dan Wapresdipilih oleh rakyat, mereka mempunyai legitimasi yangsangat kuat.11/1/201013
  14. 14.  Hal ini diatur dalam pasal 7A UUD 1945 : Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalammasa jabatannya apabila terbukti telah melakukanpelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadapnegara, korupsi, penyuapan, tindak pidana beratlainnya, tau perbuatan tercela maupun apabila terbuktitidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan /atauWakil Presiden.11/1/201014
  15. 15. DEWAN PERWAKILAN RAKYATMelalui perubahan UUD 1945,kekuasaan DPR diperkuat dandikukuhkan keberadaannyaterutama diberikannyakekuasaan membentuk UUyang memang merupakankarakteristik sebuah lembagalegislatif.11/1/201015
  16. 16. Hal ini membalik rumusansebelum perubahan yangmenempatan Presiden sebagaipemegang kekuasaanmembentuk UU. Dalampengaturan ini memperkuatkedudukan DPR terutamaketika berhubungan denganPresiden.11/1/201016
  17. 17. DEWAN PERWAKILAN DAERAH Jika DPR merupakan lembaga perwakilan yangmencerminkan perwakilan politik (politicalrepresentation), maka DPD merupakan lembagaperwakilan yang mencerminkan perwakilan daerah(territorial reprentation). Keberadaan DPD terkait eratdengan aspirasi dan kepentingan daerah agar prumusandan pengambilan keputusan nasisonal mengenai daerah,dapat mengakomodir kepentingan daerah selain karenamendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dankemajuan daerah.11/1/201017
  18. 18.  Sebagai lembaga legislatif, DPD mermpunyaikewenangan di bidang legislasi, anggaran, pengawasan,dan pertimbangan sseperti halnya DPR. Hanya sajakonstitusi menentukan kewenangan itu terbatas tidaksama dengan yang dimiliki DPR. Di bidang legislasi,wewenang DPD adalah dapat mengajukan kepada DPR;RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubunganpusat daerah, pembentukan dan pemekaran sertapenggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alamdan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitandengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.11/1/201018
  19. 19. MAJELIS PERMUSYAWARATANRAKYAT Keberadaan MPR pasca perubahan UUD 1945 telahsangat jauh berbeda dibanding sebelumnya. Kini MPRtidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyatdan tidak lagi berkedudukan sebagai Lembaga TertinggiNegara dengan kekuasaan yang sangat besar, termasukmemilih Presiden dan Wakil Presiden.11/1/201019
  20. 20.  Sekarang MPR menurut UUD 1945 adalah lembaganegara yang mempunyai kewenangan pokok yangterbatas, yaitu : Mengubah dan menetapkan UUD Melantik Presiden dan/atau Wapres Memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masajabatannya menurut UUD11/1/201020
  21. 21. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Melalui perubahan konstitusi keberadaan BPKdiperkukuh, antara lain ditegaskan tentang kebebasandan kemandirian BPK, suatu hal yang mutlak ada untuksebuah lembaga negara yang melaksanakan tugasmemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentangkeuangan negara. Hasil kerja BPK diserahkan kepadaDPR, DPD, dan DPRD serta ditindaklanjuti oleh lembagaperwakilan dan atauu badan sesuai dengan UU. Untukmemperkuat jangkauan wilayah pemeriksaan, BPKmemiliki perwakilan di setiap Propinsi.11/1/201021
  22. 22. MAHKAMAH AGUNG Dalam perubahan UUD 1945 pengaturan mengenai MAlebih diperbanyak lagi, antar lain ditentukankewenangan MA adalah mengadili pada tingkat kasasi,menguji peraturan perundang –undangan di bawahundang-undang terhadap undang-undang, danwewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.Selain itu juga mengatur rekrutmen hakim agung yangdiusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkanpersetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakimagung oleh Presiden.11/1/201022
  23. 23. KOMISI YUDISIAL Lembaga negara yang termasuk baru ini mempunyairuang lingkup tugas yang terkait erat dengan kekuasaankehakiman (yudikatif). Tugas utama KY adalahmengusulkan pengangkatan hakim agung danmempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga danmenegakkan kehormatan, keluhuran martabat, danperilaku hakim.11/1/201023
  24. 24. MAHKAMAH KONSTITUSI Salah satu materi perubahan UUD 1945 adalahdibentuknya lembaga baru MK. Pembentukan lembagabaru ini dimaksudkan sebagai pengawal konstitusi untukmenjamin agar proses demokratisasi di Indonesia dapatberjalan lancar dan sukses. Hal ini dilakukan melaluipelaksanaan tugas konstitusionalnya yang diarahklankepada terwujudnya penguatan checks and balancesantar cabang kekuasaan negara dan perlindungan danjaminan pelaksanaan hak-hak konstitusional warganegara sebagaimana telah diatur dalam UUD.11/1/201024
  25. 25. Kewenangan MK sbg PengawalKonstitusi Melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UUD Memutus pembubaran partai politik Memutus perselisihan hasil pemilihan umum Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atauWapres telah melakukan pelanggaran hukum berupapengkhianantan terhadap negara, korupsi, penyuapan,tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan terceladan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Waprestidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atauWapres.11/1/201025
  26. 26. Hubungaan Antar LembagaNegara Pasca Amandemen UUD1945 Hubungan yang bersifat Fungsional Hubungan yang bersifat Pengawasan Hubungan yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Hubungan yang bersifat Pelaporan atauPertanggungjawaban11/1/201026
  27. 27. Hubungan yang bersifatFungsional Hubungan antara DPR/DPD dengan Presiden dalammembuat UU dan APBN, juga untuk menyampaikan usul,pendapat, serta imunitas Hubungan antara DPR dengan DPD dalam membuatperaturan atau kebijakan yang berhubungan denganotonomi daerah Hubungan antara KY, DPR, dan Presiden dalampengangkatan hakim (dalam konteks memberikanrekomendasi) BPK dengan lembaga negara lain ( terutama Presidendan Menteri-menteri) dalam penyelenggaraan keuanganlembaga-lembaga tersebut11/1/201027
  28. 28.  KPU dengan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu Komisi Hukum Nasional (KHN) dengan Presiden untukmemberikan pendapat tentang kebijakan hukum danmasalah-masalah hukum serta membantu Presidensebagai penitia pengarah dalam mendesain pembaruanhukum KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalammelakukan penyelidikan atas adanya dugaan korupsi11/1/201028
  29. 29. Hubungan yang bersifatPengawasan Hubungan antara Presiden dengan DPR dalammelaksanakan pemerintahan Hubungan antara DPD dengan Pemerintah Pusat danDaerah, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah MA dengan Presiden, untuk menguji peraturanperundang-undangan di bawah Undang-undang MK dengan DPR/DPD dan Presiden ( sebagai pembentukUU ), untuk menguji konstitusionalitas UU11/1/201029
  30. 30.  KPK dengan Pemerintah Komisi Ombudsman Nasional dengan Pemerintah danAparatur Pemerintah, Aparat Lembaga Negara sertalembaga penegak hukum dan peradilan, dalampelaksanaan pelayanan umum agar sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ( good governance)11/1/201030
  31. 31. Hubungan yang berkaitan denganPenyelesaian Sengketa MK dengan lembaga-lembaga negaralain, untuk menyelesaiakn sengketakewenangan antar lembaga negara MK dengan penyelenggara pemiluuntuk menyelesaikan perselisihanhasil pemilu11/1/201031
  32. 32. Hubungan yang bersifat Pelaporanatau Pertanggungjawaban DPR/DPD dalam lembaga MPR dengan Presiden DPR dengan komisi-komisi negara seperti Komnas HAM,Komisi Ombudsman Nasional, KPK, Komisi Kebenarandan Rekonsiliasi, Komisi Anti Kekerasan terhadapPerempuan Presiden dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,Komisi Perlindungan Anak Indonesia11/1/201032
  33. 33. …terimakasih11/1/201033
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×