Kebijakan Pemerintahan Gusdur

  • 12,928 views
Uploaded on

 

More in: Self Improvement
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
12,928
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
498
Comments
0
Likes
3

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Kebijakan PemerintahKebijakan PemerintahReformasiReformasiPada MasaPada MasaPemerintahanPemerintahanGus DurGus DurKebijakan PemerintahKebijakan PemerintahReformasiReformasiPada MasaPada MasaPemerintahanPemerintahanGus DurGus DurKH. Abdul Rahman WahidBIDANGPOLITIKMASAPEMERINTAHANVIDEO 2PENDSOSBUDBIDANGHUKUMBIDANGMILITERBIDANGEKONOMIVIDEO 1MAKERMAKERNEXTNEXT
  • 2. Muhamad YogiFakultas Keguruan dan Ilmu PendidikanUniversitas Islam NusantaraKEAWAL
  • 3. Kasihan GW Lihat indonesia yang terus di landaberbagai masalah Jaman GW memimpin kagak gini giniamatKasihan GW Lihat indonesia yang terus di landaberbagai masalah Jaman GW memimpin kagak gini giniamatKEKEAWALAWALKEKEAWALAWAL
  • 4. Video 2 KEAWAL
  • 5. Pemerintahan Presiden Gus Dur meneruskan proses demokratisasidan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Disamping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannyajuga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh,Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyatTimor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yangdilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkanmasalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yangsemakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan PresidenWahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.Inilah era yangdisebut drunken master tactic regimeKE AWALKE AWALKE AWALKE AWAL
  • 6. Kebijakan-Kebijakan yang dibuatKebijakan-Kebijakan yang dibuat1. menentang rencana pencabutan Tap No XXV/MPRS/1966tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partaiterlarang di seluruh wilayah RI.2. penundaan bantuan IMF3. Membangun kembali citra Indonesia di luar negeri:- Menyiapkan Program PR & "Marketing"- Menugaskan "Special Envoys"4. Kampanye HAM dan Demokrasi Indonesia: memanfaatkanperkembangan kontemporer1. menentang rencana pencabutan Tap No XXV/MPRS/1966tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partaiterlarang di seluruh wilayah RI.2. penundaan bantuan IMF3. Membangun kembali citra Indonesia di luar negeri:- Menyiapkan Program PR & "Marketing"- Menugaskan "Special Envoys"4. Kampanye HAM dan Demokrasi Indonesia: memanfaatkanperkembangan kontemporerKE AWALKE AWAL
  • 7. 1. Diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangandaerah dengan pusat pada tahun 20012. Penajaman Visi Ekonomi3. Rekonsiliasi dengan Lembaga Internasional (Bank Dunia, IMF,ADB, Negara Donor)4. Penajaman restrukturisasi Perbankan5. Penajaman restrukturisasi BUMN6. Penajaman restrukturisasi sektor riil7. Realokasi subsidi: prioritas pada sektor rawan krisis, termasukkesehatan1. Diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangandaerah dengan pusat pada tahun 20012. Penajaman Visi Ekonomi3. Rekonsiliasi dengan Lembaga Internasional (Bank Dunia, IMF,ADB, Negara Donor)4. Penajaman restrukturisasi Perbankan5. Penajaman restrukturisasi BUMN6. Penajaman restrukturisasi sektor riil7. Realokasi subsidi: prioritas pada sektor rawan krisis, termasukkesehatanKE AWALKE AWAL
  • 8. 1. Penajaman program JPS Pendidikan dan kesehatan:yakinkan wajib Belajar terlaksanadan gizi balita terpelihara2. Membangun kembali rasa saling percaya antar warganegara (social cohesiveness)3. Penggalangan demonstrasi guru-guru Jawa Barat ke DPRKE AWAL
  • 9. 1. Membentuk Badan Reformasi Hukum:2. Inventarisasi kasus-kasus korupsi "besar" danpernyataan tindak lanjut penyelesaiannya3. Penataan institusi penegakan hukum: kepolisian,kejaksaan, lembaga peradilan: (struktur, personil,kompensasi, mekanisme kerja, dsb.)KE AWAL
  • 10. 1. Solusi penyelesaian konflik di AcehTanpa Kodam, 70.000 ribu tentaraorganik di Aceh yangmelakukan operasi militer melaluiInpres No. 4 2000KE AWAL