IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILA
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANG BERDASARKAN PANCASILA

  • 5,159 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
5,159
On Slideshare
5,159
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
61
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM DALAM NEGARA YANGBERDASARKAN PANCASILA( Hasil Pengumpulan, penyusunan dan analisis pada berbagai sumber informasi )MAKALAH( Diajukan untuk melengkapi salah satu tugas Mata Kuliah Pendidikan Pancasila )OlehMUAMAD YOGI41032161121007PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DANKEWARGANEGARAANFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS ISLAM NUSANTARABANDUNG2013
  • 2. iiKATA PENGANTARAssalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh ...Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wata΄ala,karena berkat rahmat-Nya Saya bisa menyelesaikan tugas Makalah Mata KuliahPendidikan Pancasila yang berjudul Implmentasi Penegakan Hukum DalamNegara yang Berdasarkan Pancasila.Makalah ini diajukan guna memenuhi salahsatu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila.Saya mengucapkan terima kasihkepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapatdiselesaikan tepat pada waktunya.Makalah ini masih jauh dari sempurna, olehkarena itu Saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demikesempurnaan makalah ini.Semoga makalah ini memberikan informasi bagi pembaca, mahasisiwa danbermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuanbagi kita semua.Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh ...Bandung, 7 April 2013PenyusunMuhamad Yogi
  • 3. iiiDAFTAR ISIKATA PENGANTAR ...................................................................................... iiDAFTAR ISI ..................................................................................................... iiiBAB IPENDAHULUAN .................................................................................. 1A. Latar Belakang ................................................................................ 1B. Rumusan Masalah ............................................................................ 2C. Tujuan .............................................................................................. 2BAB II PEMBAHASAN ................................................................................. 3A. Kondisi hukum Indonesia ................................................................ 3B. Inkonsistensi Penegak hukum di indonesia ..................................... 6C. Akibat dari Inkonistensi Penegak hukum ........................................ 9D. Prioritas Penegak hukum ................................................................. 12E. Solusi Permasalahan hukum indonesia ............................................ 13BAB III PENUTUP .......................................................................................... 16A. Kesimpulan ...................................................................................... 16B. Saran ................................................................................................ 16C. Daftar Pustaka .................................................................................. 17
  • 4. 1BAB IPENDAHULUANA Latar BelakangInstitusi dan lembaga kepolisian, kehakiman, kejaksaan, dan pengacara,merupakan lembaga hukum yang berhubungan erat dengan sistem hukum yangharus ditata dalam sebuah struktur hukum yang sistemik. Komponen sistemhukum tersebut jika kita kaitkan dengan kondisi hukum nasional kita saat inisepertinya belum merupakan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila.Penciptaan berbagai peraturan perundang-undangan tidak saja membawaperbaikan tetapi justru membingungkan dan membebani kehidupan masyarakat,sehingga membuat masyarakat menjadi lebih apatis dan apriori terhadap hukumitu sendiri. Sementara institusi dan aparatur hukum belum sepenuhnya menyentuhsubstansi justice, yang merupakan harapan terakhir masyarakat yang mencarikeadilan. Sementara itu, arus reformasi yang tidak terkendali (keblablasan) telahmenciptakan masyarakat yang beprilaku/berbudaya membabi buta. Kondisiketerpurukan tersebut telah menjadikan Sistem Hukum kita seakan tidak berfungsisebagaimana yang kita harapkan bersama, yakni sebuah sistem hukum yangmampu dijadikan benteng terakhir para pencari keadilan.Dalam kehidupan sehari-hari kita sering terjebak dalam rutinitaspenegakan hukum semata, lupa dengan hal yang lebih penting dari sekedarpenegakan hukum yakni berfungsinya komponen sistem hukum secara optimal.Dengan semakin meningkatnya dimensi, kuantitas, dan kualitas kejahatan danpelanggaran terhadap hukum dan berkembangnya bidang-bidang hukum baruyang selama ini tidak dikenal, maka sudah sepantasnya kita merenung untukkembali mengoreksi sistem hukum kita, seberapa besar nilai-nilai Pancasila yangmerupakan warisan luhur bangsa kita sebagai pedoman dalan Sistem hukum kita
  • 5. 2B. Rumusan MasalahA. Bagamana kondisi hokum di Indonesia ?B. Mengapa penegak hukum di Indonesia inkonsistensi dalam melaksanakanfungsi dan tugas nya ?C. Apa akibat Inkonsistensi para penegak hukum di Indonesia ?D. Apa Prioritas dari penegak hukum di indonesia?E. Apa solusi Permasalahan hukum di Indonesia ?C. TujuanA. Untuk mengetahui kondisi hukum di IndonesiaB. Untuk mengetahui penyebab Inkonsistensi para penegak hukum dalammelaksanakan fungsi dan tugasnyaC. Untuk mengetahui dampak dari inkonsistensi para penegak hukum diIndonesiaD. Untu mengetahuai Prioritas Penegak hukum di IndonesiaE. Untuk mengetahui solusi permasalahan hukum di Indonesia
  • 6. 3BAB IIPEMBAHASANA. Kondisi Hukum di IndonesiaGambaran Umum Kondisi hukum negara Indonesia kita dewasa ini sangatmemperihatinkan. Hukum di perlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan danpemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapatdi paksakan berlakunya untuk umum. Karena hukum yang baik, kita perlukandalam rangka pembuatan kebijakan ( policy making )yang di perlukan dalammerekayasa, mendinamisasi, dan mendorong serta mengarahkan guna mencapaitujuan hidup bersama dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia, yangberdasarkan pancasila dan UUD 1945 .Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut(policy executing ) , hukum juga di fungsikan sebagai sarana pengendali dansebagai sumber rujukan yang mengikat dalam menjalankan segala rodapemerintahan dan kegiatan penyelenggaraan negara. Namun dalam kenyataanpraktik, baik dalam konteks pembuatan kebijakan ( policy making ) maupundalam konteks pelaksanaan kebijakan ( policy executing ), masih terlihat adanyagejala anomi dan anomali yang belum dapat di selesaikan dengan baik selama 12tahun pasca reformasi ini. Dari segi sistem norma, perubahan-perubahan telahterjadi di mulai dari norma-norma dasar dalam konstitusi negara yang mengalamiperubahan mendasar. Dari segi materinya, dapat di katakana bahwa UUD 1945telah mengalami perubahan 300 persen dari isi aslinya sebagaimana di warisi daritahun 1945. Sebagai akibat lanjutannya maka keseluruhan sistem norma hukumsebagaimana tercermin dalam pelbagai peratuaran perundang-undangan haruspula di ubah dan di perbaharui. Sebenarnya, upaya pembaruan hukum itu sendiritentu dapat di katakan sudah berjalan selama 12 tahun trakhir ini. Namundemikian dapat di katakan bahwa : pertama , perubahan-perubahan tersebutcenderung di lakukan secara cicilan, sepotong-sepotong tanpa peta jalan (road-map )yang jelas. Akibatnya, perubahan sistem norma hukum kita selama 12 tahunmasa reformasi ini belum menghasilkan kinerja negara hukum yang kita idealkan.
  • 7. 4Kedua, pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan baru telahbanyak menghasilkan norma-norma hukum baru yang mengikat untuk umum.Akan tetapi norma-norma baru itu belum secara cepat terealisasi secara umumsehingga pelaksanaannya di lapangan banyak mengalami kendala dan kegagalan.Sebaliknya, norma-norma hukum yang lama, sebagai akibat sudah terbentuknyanorma hukum yang baru, tentu sudah tidak lagi di jadikan rujukan dalam praktik.Ketiga, di masa reformasi ini banyak sekali lembaga baru yang di bentuk untukmaksud yang mulia, yaitu agar kebutuhan dan kepentingan masyarakat yangsudah berubah sebagai masyarakat demokratis dapat lebih efisien dan efektif dilayani oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara. Pembentukan lembaga-lembaga baruitu di lakukan sekaligus dengan mengubah fungsi-fungsi lembaga-lembaga yangada sebelumnya. Akan tetapi dalam kenyataan praktik sampai sekarang ternyatabanyak sekali lembaga-lembaga baru yang kinerjanya belum berhasilmenempatkan diri secara tepat dalam sistem kenegaraan baru berdasarkan UUD1945. Sementara lembaga-lembaga yang lama sudah lumpuh dan tidak lagimenjalankan fungsinya yang di ambil alih oleh lembaga baru. Akibatnya timbulgejala tumpang tindih akibat banyaknya lembaga yang menangani satu fungsiyang sama, sementara di pihak lain banyak fungsi yang tidak ada lembaga yangmenanganinya sama sekali. Karena itu dapat di katakan bahwa sudah 12 tahunmasa reformasi ini , kita menghadapi keadaan anomi dan anomali. Keadaan anomimencerminkan keadaan yang seolah-olah ketiadaan norma (a-nomous ),sedangkan keadaan anomali menegaskan adanya kekacauan structural danfungsional dalam hubungan lembaga dan badan-badan penyelengara fungsikekuasaan negara. Dalam konteks pembuatan aturan, perhatikanlah bagaimanakinerja lembaga-lembaga legislasi dan regulasi kita, baik di tingkat pusat maupundaerah, kinerjanya sebagian besar masih belum profesional dan mengarah kepadaupaya perbaikan sistem hukum secara keseluruhan. Baik DPR, DPD, DPRD.Biro-biro hukum pelbagai instansi pemerintahan masih bekerja secara serabutandan tanpa arah yang jelas, melainkan hanya berdasarkan kebutuhan dadakan dandi dasarkan atas pesanan ataupun perintah yang bersifat sesaat dan seperlunya.Demikian pula di bidang pelaksaan kebijakan (policy executing) , yangmenentukan justru adalah atasan atau pejabat yang berwenang mengambil
  • 8. 5keputusan. Sistem birokrasi penerapan hukum kita masih sangat personal, belummelembaga secara kuat, dan masih sangat tergantung kepada keteladananpimpinan.Contoh Kasus kekacauan hukum Indonesia juga dapat di lihat daribeberapa contoh kasus berikut ini, dimana dalam proses penegakan hukum (lawenforcement ), aparat penyelidik, penyidik, penuntut, pembela, dan hakim,pemutus, dan aparatur pemasyarakatan masih bekerja dengan kultur kerja yangtradisional dan cenderung primitive. Lihatlah bagaimana kasus Bibit dan Chandra(mantan ketua KPK ) memberi tahu kepada kita semua mengenai kebobrokandunia penegakan hukum kita . Dari kasus ini jelas tergambar betapa buruknya carakerja lembaga penyidik di negara kita. Sebaliknya, lihat pula terungkapnya kasusistana dalam penjara yang melibatkan Artalyta Suryani yang menikmati kamartidur mewah, yang jelas tidak adil bagi narapidana lain yang tidak berpunya.Dengan perkataan lain, kita banyak menghadapi masalah mulai dari lembagapenyidik sampai ke lembaga pemasyarakatan. Mengenai kasus Bibit dan Chandra, misalnya, telah menyedot perhatian public yang sangat luas selama berbulan-bulan. Namun, solusi yang di ambil kemudian adalah penghentian perkaranyaoleh kejaksaan atas tekanan public. Solusi demikian juga mencatatkan presedenyang sangat buruk dalam penegakkan hukum yang tunduk kepada tekanan politikyang datang dari bawah ( civil society ), maka pada saat yang lain jangan salahkanjika ada orang yang menilai bahwa aparat yang sama akan tunduk dan takluk pulapada tekanan politik yang datang dari atas ( state ) ataupun dari samping (market).Selain itu kasus-kasus besar lainya seperti kasus Bank Century yang menyeretbanyak nama pejabat negara seperti wakil presiden Budiono, komjen SusnoDuadji, dll, yang hingga kini kasusnya masih menggantung dan belumterselesaikan dengan baik. kemudian kasus Wisma atlet yang melibatkanNazarudin ( sekretaris partai Demokrat ), kasus korupsi di DitJen pajak yangmelibatkan Gayus Tambunan, kasus cek pelawat dalam pemilihan deputi seniorBank Indonesia yang melibatkan Nunun Nurbaeti ( Istri purnawirawan AdangDrajatun ), merebaknya kasus terorisme dan kriminal di masyarakat, serta kasuspelanggaran hukum lain yang penanganannya menodai rasa keadilan kita sepertikasus pencurian sandal jepit oleh anak di bawah umur Aal, kasus ibu Rusminah
  • 9. 6dari Sulawesi yang mencuri tiga butir buah kakao, dan lain sebagainya. Darisemua kasus tersebut kita dapat berkaca bobroknya sistem penegakan hukum dinegara kita. Maka jalan yang tersedia di hadapan kita hanya satu, yaitu kita harusmelangkah ke depan untuk memperbaiki sistem hukum dan peradilan di tanah airkita sebagaimana mestinya dengan cetak biru dan peta jalan ( road map ) yangjelas berdasarkan UUD 1945. Beberapa Kasus Inkonsistensi Penegakan Hukum diIndonesiB. Inkonsistensi Penegak Hukum Di IndonesiaKasus-kasus inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia terjadi karenabeberapa hal. Penulis mengelompokkannya berdasarkan beberapa alasan yangbanyak ditemui oleh masyarakat awam, baik melalui pengalaman pencari keadilanitu sendiri, maupun peristiwa lain yang bisa diikuti melalui media cetak danelektronik.1. Tingkat Kekayaan SeseorangSalah satu keputusan kontroversial yang terjadi pada bulan Februari iniadalah jatuhnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terhadapterpidana kasus korupsi proyek pemetaan dan pemotretan areal hutan antaraDepartemen Hutan dan PT Mapindo Parama, Mohammad “Bob” Hasan . PNJakpus menjatuhkan hukuman dua tahun penjara potong masa tahanan danmenetapkan terpidana tetap dalam status tahanan rumah. Putusan inimenimbulkanrasa ketidakadilan masyarakat, karena untuk kasus korupsi yangmerugikan negara puluhan milyar rupiah, Bob Hasan yang sudah berstatusterpidana hanya dijatuhi hukuman tahanan rumah. Proses pengadilan pun relatifberjalan dengancepat. Demikian pula yang terjadi dengan kasus Bank Bali, BLBI(Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), kasus Texmaco,dan kasus-kasus korupsimilyaran rupiah lainnya.Dibandingkan dengan kasus pencurian kecil, perampokan bersenjata,korupsi yang merugikan negara “hanya” sekian puluh juta rupiah, putusan kasusBob Hasan sama sekali tidak sebanding. Masyarakat dengan mudah melihatbahwa kekayaanlah yang menyebabkan Bob Hasan lolos dari hukuman penjara.Kemampuannya menyewa pengacara tangguh dengan tarif mahal yang dapat
  • 10. 7mementahkan dakwaan kejaksaan, hanya dimiliki oleh orang-orang dengantingkat kekayaan tinggi.Kita bisa membandingkan dengan kasus Tasiran yang memperjuangkantanah garapannya sejak tahun 1985 . Tasiran, seorang petani sederhana, yangterlibat konflik tanah seluas 1000 meter persegi warisan ayahnya, dijatuhihukuman kurungan tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan pada tanggal 2April 1986, karena terbukti mencangkuli tanahsengketa. Karena mengulang perbuatannya pada masa percobaan, Tasiran kembalimasuk penjara pada bulan Agustus 1986. Sekeluarnya dari penjara, Tasiranberkelana mencari keadilan dengan mondar-mandir Bojonegoro-Jakarta lebihdari100 kali dengan mendatangi Mahkamah Agung, Mabes Polri, Kejaksaan Agung,Mabes Polri, DPR/MPR, Bina Graha,Istana Merdeka, dan sebagainya. Pada tahun1996 ia kembali memperoleh keputusan yang mengalahkan dirinya.2. Tingkat Jabatan SeseorangKasus Ancolgate berkaitan dengan studi banding ke luar negeri (Australia,Jepang, dan Afrika Selatan) yang diikuti olehsekitar 40 orang anggota DPRD DKIKomisi D. Dalam studi banding tersebut anggota DPRD yangberangkatmemanfaatkan dua sumber keuangan yaitu SPJ anggaran yang diperolehdari anggaran DPRD DKI sebesar 5.2 milyarrupiah dan uang saku dari PTPembangunan Jaya Ancol sebesar 2,1 milyar rupiah. Dalam kasus ini, sembilanorang staf Bapedal dan Sekwilda dikenai tindakan administratif, semenara KepalaBapedal DKI Bambang Sungkono dan KepalaDinas Tata Kota DKI AhmadinAhmad tidak dikenai tindakan apapun.Dalam kasus ini, terlihat penyelesaian masalah dilakukan segera setelahmedia cetak dan elektronik menemukan ketidakberesan dalam masalah pendanaanstudi banding tersebut. Penyelesaian secara administratif ini seakandilakukan agardapat mencegah tindakan hukum yang mungkin bisa dilakukan. Rasaketidakadilan masyarakat terusiktatkala sanksi ini hanya dikenakan pada pegawairendahan. Pihak kejaksaan pun terkesan mengulur-ulur janji untukmengusut kasus ini sampai ke pejabat tertinggi di DKI, yaitu Gubernur Sutiyoso,yang sebagai komisaris PTPembangunan Jaya Ancol ikut bertanggungjawab.
  • 11. 8Sampai makalah ini dibuat, janji untuk menyidik pejabat-pejabat DKI inibelumterlaksana.3. NepotismeTerdakwa Letda (Inf) Agus Isrok, anak mantan Kepala Staf AngkatanDarat (KASAD), Jendral (TNI) Subagyo HS, diperinganhukumannya olehmahkamah militer dari empat tahun penjara menjadi dua tahun penjara .Disamping itu, terdakwa jugadikembalikan ke kesatuannya selama dua minggusambil menunggu dan berpikir terhadap vonis mahkamah militertinggi. Putusanini terasa tidak adil dibandingkan dengan vonis-vonis kasus narkoba lainnya yangterjadi di Indonesia yangdidasarkan atas pelaksanaan UU Psikotropika.Disamping itu, proses pengadilan ini juga memperlihatkan eksklusivitashukummiliter yang diterapkan pada kasus narkoba.Tommy Soeharto, anak mantanpresiden Soeharto, yang dihukum 18 bulan penjara karena kasus manipulasi tukargilingtanah Bulog di Kelapa Gading dan merugikan negara sebesar 96 milyarrupiah, sampai saat ini tidak berhasil ditangkapdan dimasukkan ke LP Cipinangsesuai perintah pengadilan setelah permohonan grasinya ditolak oleh presiden.Masyarakat melihat bagaimana pihak pengacara, kejaksaan, dan kepolisiansaling berkomentar melalui media cetak dan elektronik, namun sampai saatmakalah ini dibuat Tommy Soeharto masih berkeliaran di udara bebas. Dua kasusinimengesankan adanya diskriminasi hukum bagi keluarga bekas pejabat.4. Tekanan InternasionalKasus Atambua, Nusa Tenggara Timur, yang terjadi pada tanggal 6September 2000, yang menewaskan tiga orang staf UNHCR mendapatkanperhatian internasional dengan cepat. Dimulai dengan keluarnya Resolusi No.1319 dari DewanKeamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB), surat dariDirektur Bank Dunia kepada Presiden Abdurrahman Wahiduntuk segeramenyelesaikan permasalahan tersebut, permintaan DK PBB untuk mengirim misipenyelidik kasus Atambuake Indonesia, desakan CGI (Consultatif Group onIndonesia), sampai dengan ancaman embargo oleh Amerika Serikat.
  • 12. 9Tekanan internasional ini mengakibatkan cepatnya pemerintah bertindak,dengan segera melucuti persenjataan milisi Timor Timur dan mengadili beberapabekas anggota milisi Timor Leste yang dianggap bertanggung jawab.Apabiladibandingkan dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di bagian lain diIndonesia, misalnya : Ambon, Aceh,Sambas, Sampit, kasus Atambua termasukkasus yang mengalami penyelesaian secara cepat dan tanggap dari aparat.Dalamenam bulan sejak kasus ini terjadi, kekerasan berhasil diatasi, milisi berhasildilucuti, dan situasi kembali amandan normal. Meskipun ada perhatianinternasional dalam kasus-kasus kekerasan lain di Indonesia, namun tekananyangterjadi tidak sebesar pada kasus Atambua. Dalam pandangan masyarakat,derajat tekanan internasional menentukankecepatan aparat melakukan penegakanhukum dalam mengatasi kasus kekerasan.C. Beberapa Akibat Inkonsistensi Penegakan Hukum di IndonesiaInkonsistensi penegakan hukum di atas berlangsung terus menerus selamapuluhan tahun. Masyarakat sudah terbiasa melihat bagaimana law in actionberbeda dengan law in the book. Masyarakat bersikap apatis bila mereka tidaktersangkutpaut dengan satu masalah yang terjadi. Apabila melihat penodongan dijalan umum, jarang terjadi masyarakat membantukorban atau melaporkan pelakukepada aparat. Namun bila mereka sendiri tersangkut dalam suatu masalah, tidakjarangmereka memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum ini. Beberapacontoh kasus berikut ini menunjukkan bagaimanaperilaku masyarakatmenyesuaikan diri dengan pola inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia.1. Ketidakpercayaan Masyarakat pada HukumMasyarakat meyakini bahwa hukum lebih banyak merugikan mereka,dansedapat mungkin dihindari. Bila seseorang melanggar peraturan lalu lintasmisalnya, maka sudah jamak dilakukan upaya “damai” dengan petugas polisiyangbersangkutan agar tidak membawa kasusnya ke pengadilan . Memang dalamhukum perdata, dikenal pilihanpenyelesaian masalah dengan arbitrase ataumediasi di luar jalur pengadilan untuk menghemat waktu dan biaya. Namuntidakdemikian hal nya dengan hukum pidana yang hanya menyelesaikan masalah
  • 13. 10melalui pengadilan. Di Indonesia,bahkan persoalan pidana pun masyarakatmempunyai pilihan diluar pengadilan.Pendapat umum menempatkan hakim padaposisi “tertuduh” dalam lemahnya penegakan hukum di Indonesia,namundemikian peranan pengacara, jaksa penuntut dan polisi sebagai penyidikdalam hal ini juga penting. Suatu dakwaan yangsangat lemah dan tidak cermat,didukung dengan argumentasi asal-asalan, yang berasal dari hasil penyelidikanyangtidak akurat dari pihak kepolisian, tentu saja akan mempersulit hakim dalammemutuskan suatu perkara. Kelemahanpenyidikan dan penyusunan dakwaan inikadang bukan disebabkan rendahnya kemampuan aparat maupun ketiadaansaranapendukung, tapi lebih banyak disebabkan oleh lemahnya mental aparat itu sendiri.Beberapa kasus menunjukkanaparat memang tidak berniat untuk melanjutkanperkara yang bersangkutan ke pengadilan atas persetujuan dengan pihakpengacaradan terdakwa, oleh karena itu dakwaan disusun secara sembarangan dan sengajauntuk mudah dipatahkan.Beberapa kasus pengadilan yang memutus bebas terdakwa kasus korupsiyang menyangkut pengusaha besar dan krooni mantan presiden Soehartomenunjukkan hal ini. Terdakwa terbukti bebas karena dakwaan yang lemah.2. Penyelesaian Konflik dengan KekerasanPenyelesaian konflik dengan kekerasan terjadi secara sporadis di beberapatempat di Indonesia. Suatu persoalan pelanggaran hukum kecil kadang membawaakibat hukuman yang sangat berat bagi pelakunya yang diterima tanpamelaluiproses pengadilan. Pembakaran dan penganiayaan pencuri sepeda motor,perampok, penodong yang dilakukanmassa beberapa waktu yang lalu merupakancontoh. Menurut Durkheim masyarakat ini menerapkan hukum yangbersifatmenekan (repressive). Masyarakat menerapkan sanksi tersebut tidak ataspertimbangan rasional mengenai jumlahKerugian obyektif yang menimpa masyarakat itu, melainkan atas dasarkemarahan kolektif yang muncul karena tindakan yang menyimpang dari pelaku.Masyarakat ingin memberi pelajaran kepada pelaku dan juga pada memberiperingatananggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan tindakanpelanggaran yang sama.Pada beberapa kasus yang lain, masyarakat menggunakan
  • 14. 11kelompoknya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Mulaidari skala “kecil”seperti kasus Matraman yang melibatkan warga Palmeriam dan Berland, kasustawuran pelajar, sampaidengan kasus-kasus besar seperti Ambon, Sambas,Sampit, dan sebagainya. Pada kasus Sampit, misalnya, konflikantara etnis Dayakdan Madura yang terjadi karena ketidakadilan ekonomi tidak dibawa dalam jalurhukum, melainkandiselesaikan melalui tindakan kelompok. Dalam hal ini,kebenaran menurut hukum tidak dianut sama sekali, masing-masing kelompokmenggunakan norma dan hukumnya dalam menentukan kebenaran serta sanksibagi pelaku yangmelanggar hukum menurut versinya tersebut. Tidak diperlukanadanya argumentasi dan pembelaan bagi si terdakwa.Suatu kesalahan yangberdasarkan keputusan kelompok tertentu, segera divonis menurut aturankelompok tersebut.3. Pemanfaatan Inkonsistensi Penegakan Hukum untuk KepentinganPribadiDalam beberapa kasus yang berhasil ditemukan oleh media cetak, terbuktiadanya kasus korupsi dan kolusi yang melibatkan baik polisi, kejaksaan, maupunhakim dalam suatu perkara. Kasus ini biasanya melibatkan pengacarayangmenjadi perantara antara terdakwa dan aparat penegak hukum. Fungsipengacara yang seharusnya berada di kutubmemperjuangkan keadilan bagiterdakwa , berubah menjadi pencari kebebasan dan keputusan seringanmungkindengan segala cara bagi kliennya. Sementara posisi polisi dan jaksa yangseharusnya berada di kutub yang menjagaadanya kepastian hukum, terbeli olehkekayaan terdakwa. Demikian pula hakim yang seharusnya berada ditengah-tengahdua kutub tersebut, kutub keadilan dan kepastian hukum, bisa jadi condongmembebaskan atau memberikan putusanseringan-ringannya bagi terdakwa setelahmelalui kesepakatan tertentu.Dengan skenario diatas, lengkaplah sandiwara pengadilan yang seharusnyamencari kebenaran dan penyelesaian masalah menjadi suatu pertunjukan yangtelah diatur untuk membebaskan terdakwa. Dan karena menyangkut uang,hanyaorang kaya lah yang dapat menikmati keadaan inkonsistensi penegakan hukum
  • 15. 12ini. Sementara orang miskin (atauyang relatif lebih miskin) akan putusanpengadilan yang lebih tinggi.4. Penggunaan Tekanan Asing dalam Proses PeradilanCampur tangan asing bagaikan pisau bermata dua. Disatu pihak tekananasing dapat membawa berkah bagi pencari keadilan dengan dipercepatnyapenyidikan dan penegakan hukum oleh aparat. Lembaga asing non pemerintahbiasanyaaktif melakukan tekanan-tekanan semaam ini, misalnya dalampengusutan kasus pembunuhan di Aceh, tragedi Ambon,Sambas, dansebagainya.Namun di lain pihak tekanan asing kadang juga memberi mimpi burukpula bagi masyarakat. Beberapa perusahaanasing yang terkena kasus pencemaranlingkungan, gugatan tanah oleh masyarakat adat setempat, sertasengketaperburuhan, kadang menggunakan negara induknya untuk melakukanpendekatan dan tekanan terhadap pemerintahIndonesia agar tercapai kesepakatanyang menguntungkan kepentingan mereka, tanpa membiarkan hukumuntukmenyelesaikannnya secara mandiri. Tekanan tersebut dapat berupa ancamanembargo, penggagalan penanamanmodal, penghentian dukungan politik, dansebagainya. Kesemuanya untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalamproseshukum yang sedang atau akan dijalaninya.D. Prioritas Penegakan HukumInkonsistensi penegakan hukum merupakan masalah penting yang harussegera ditangani. Masalah hukum ini paling dirasakan oleh masyarakat danmembawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bermasyarakat.Persepsimasyarakat yang buruk mengenai penegakan hukum, menggiringmasyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidakmempercayai hukum sebagaisarana penyelesaian konflik, dan cenderung menyelesaikan konflik danpermasalahanmereka di luar jalur. Cara ini membawa akibat buruk bagimasyarakat itu sendiri.Pemanfaatan inkonsistensi penegakan hukum oleh sekelompok orang demikepentingannya sendiri, selalu berakibatmerugikan pihak yang tidak mempunyai
  • 16. 13kemampuan yang setara. Akibatnya rasa ketidakadilan dan ketidakpuasantumbuhsubur di masyarakat Indonesia.Penegakan hukum yang konsisten harus terusdiupayakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadaphukum diIndonesia.Melihat penyebab inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia, makaprioritas perbaikan harus dilakukan pada aparat,baik polisi, jaksa, hakim, maupunpemerintah (eksekutif) yang ada dalam wilayah peradilan yang bersangkutan.Tanpaperbaikan kinerja dan moral aparat, maka segala bentuk kolusi, korupsi, dannepotisme akan terus berpengaruh dalamproses penegakan hukum diIndonesia.Selain perbaikan kinerja aparat, materi hukum sendiri juga harus terusmenerus diperbaiki. Kasus tidak adanyaperundangan yang dapat menjerat paraterdakwa kasus korupsi, diharapkan tidak akan muncul lagi denganadanyaundang-undang yang lebih tegas. Selain mengharapkan peran DPR sebagailembaga legistatif untuk lebih aktif dalammemperbaiki dan menciptakanperundang-undang yang lebih sesuai dengan perkembangan jaman, diharapkanpulaperan dan kontrol publik baik melalui perorangan, media massa, maupunlembaga swadaya masyarakat. Peningkatankesadaran hukum masyarakat jugamenjadi faktor kunci dalam penegakan hukum secara konsisten.E.Solusi Permasalahan hukum di indonesiaSebagai warga negara yang baik dan sadar hukum serta peduli akan masadepan sistem penegakkan hukum di Indonesia agar tercipta kehidupan yang aman,damai dan sejahtera atas dasar rasa keadilan. Maka sepantasnyalah kita dapatmengusulkan :1. kiranya sistem peradilan kita di evaluasi dan di adakan perubahanmendasar agar proses peradilan dan produk putusan pengadilan dapat ditingkatkan menjadi lebih bermutu dan benar-benar menjadi independensiperadilan secara benar dan memperbaiki sistem peradilan yang menjamin mutuputusan seperti dengan menerapkan kebijakan pembatasan perkara di MahkamahAgung sambil memperkuat kedudukan dan peranan pengadilan tinggi di setiapibukota propinsi.
  • 17. 142. Kemudian di lingkungan peradilan, sebaiknya segera di adakan sistemkamar dalam penanganan perkara, tidak lagi sistem majelis seperti di peraktikanselama ini. Dengan sistem kamar itu, perkara-perkara (i) pidana, ( ii) perdataumum, (iii) bisnis, (iv) agama, (v) tata usaha negara, dan (vi)militer, dapat ditangani secara professional oleh hakim yang memang menguasai bidang hukumterkait.3. Demikian pula dengan aparat dan aparatur penyelidikan, penyidikan,penuntutan, pembelaan, dan pemasyarakatan juga perlu segera di reformasi secaramendasar. Polisi, sejak berpisah dari TNI tentu harus mengubah wataknya janganlagi militeristik. Polisi adalah pengayom masyarakat bukan bermusuhan denganrakyat. kejaksaan lembaga penuntut khusus lain, yaitu KPK ( KomisiPemberantasan Korupsi ) juga haruslah bertindak profesional sebagai lembagapenegak keadilan , bukan sekedar merupakan lembaga penegak peraturan.4. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah profesi advokat yangmasih jauh dari idealitas profesionalnya sebagai penegak hukum. Apalagi sampaisekarang persatuan para advokat dalam wadah tunggal masih menghadapi kendaladan tidak kunjung terselesaikan. Padahal para advokat mengimpikan watakindependensi yang kokoh bagi kedudukan professional mereka. Namun, jika paraadvokat justru tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah internal mereka. Apaalasannya untuk mencegah agar fungsi-fungsi negara yang relevan ikut berperanjikalau kepentingan rakyat dan negara justru menuntut berfungsinya organisasitunggal para advokat yang oleh undang-undang advokat telah di kukuhkansebagai aparay penegak hukum ?Selain itu menurunnya kesadaran hukum di masyarakat kita yangberakibat tingginya angka pelanggaran hukum, juga di sebabkan oleh kurangnyapemahaman dan pengetahuan mengenai ilmu hukum serta ilmu agama di tengahmasyarakat kita. Untuk itu memasukan ilmu hukum kedalam kurikulum pelajaransekolah mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi di rasa perlu agargenerasi muda bisa memahami ilmu hukum sejak dini. Kemudian, menjadikanpelajaran agama sebagai salah satu pelajaran yang di masukan kedalam UjianNasional (UN) sebagai landasan kelulusan peserta didik juga di nilai perlu agarpara peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan umum juga pemahaman
  • 18. 15agama sebagai bekal mereka serta landasan berperikau di masyarakat. Semogadengan itu dapat mengurangi angka pelanggaran hukum sehigga kehidupan yangaman dan damai seperti yang di cita-citakan dapat terwujud. Selain beberapasolusi tersebut di atas, tentunya masih banyak solusi lainnya yang menjadi tugaskita bersama untuk menggali dan mewujudkannya.
  • 19. 16BAB IIIPENUTUPA. KesimpulanKondisi hukum di Indonesia dewasa ini sangat memprihatinkan. Hal initergambar dari penanganan berbagai kasus pelanggaran hukum yang tidakterselesaikan dengan baik, serta meninggkatnya angka pelanggaran hukum diakibatkan oleh menurunnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan kurangnyawibawa dan profesionalisme para aparat penegak hukum serta kurangnyaperhatian dan jaminan hukum dari pemerintah.Sebagai warga negara yang baik, sadar hukum, serta memilki kepedulianakan kondisi hukum di Indonesia, sepantasnyalah kita dapat mengajukan beragamsolusi untuk memperbaiki kondisi yang sedang terjadi agar sesuai dengan tujuandan cita-cita bersama.B. SaranPenguasa negara harus bisa memproyeksikan dan men-real-kan(menjadikenyataan) sebuah tujuan negara yang termaktub dalam alinea IV UUD NRI1945. Dengan tidak bertindak sewenang-wenang.Rakyat juga harus membantu mewujudkannya dengan mematuhi segalaperaturan perundang-undangan yang ada dalam negara indonesia, serta membantupemerintah dalam mewujudkannya negara aman. Adil, sejahtera, dan makmur.Maka dari itu, harus ada kerjasama kesinambungan berkelanjutan antara penguasanegara dan rakyat dalam membangun negara indonesia ini. Penguasa negaramenyediakan sarana dan prasarana, serta infrastruktur yang memadai. Sehinggarakyat mempunyai lapangan pekerjaan yang banyak untuk pemenuhan hidupnya.Serta adanya timbal balik dari rakyat berupa pajak, sebagai devisa negara yangdigunakan untuk pembangunan bangsa sehingga apa yang dicita-citakan negaradalam pembukaan alinea IV UUD NRI 1945 dapat tercapai.
  • 20. 17DAFTAR PUSTAKAAli, Achmad.1999. Pengadilan dan Masyarakat. Ujung Pandang : HasanudinUniversity PressDoyle, Paul Johnson.1986.Teori Sosiologi Klasik dan Modern Terjemahan RobertM.Z. Lawang. Jakarta : GramediaSoemardi, Dedi.1997.Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : Ind-HillSoerjono,Soekanto.1986. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakanhukum.Jakarta : Rajawali