Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3,151 views
2,998 views

Published on

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai langkah menuju Strategi Sanitasi Kota dan Memorandum Program Sanitasi.

Published in: Environment
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,151
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
70
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

  1. 1. 1Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2013 BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Provinsi Jambi DISIAPKAN OLEH: POKJA SANITASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
  2. 2. 2Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur saya panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam rangka Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, diperlukan upaya penanganan sanitasi yang lebih terencana, terukur, terintegrasi dan sistematis. Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini difasilitasi oleh fasilitator Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, pemerintah tingkat pusat, provinsi maupun daerah bersama Kelompok Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan potret kondisi sanitasi kabupaten saat ini yang menggambarkan tingkat layanan, potensi dan permasalahan sektor sanitasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sektor sanitasi yang tertuang di buku ini mencakup sub sektor air limbah, persampahan dan drainase. Sanitasi merupakan salah satu aspek pembangunan yang memiliki fungsi menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan erat dengan kesehatan, pola hidup, kondisi permukiman dan lingkungan. Saya menyampaikan apresiasi atas dipublikasikannya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai acuan perencanaan Strategi Sanitasi Kabupaten. Besar harapan saya adanya respon positif dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan kekuatan agar kita dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang optimal untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur keseluruhan. Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalam’alaikum Wr.Wb. Muara Sabak, September 2013 Bupati Kab.Tanjung Jabung Timur Zumi Zola Zulkifli, S.TP, MA
  3. 3. 3Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Ringkasan Eksekutif Langkah awal kegiatan POKJA PPSP Kab.Tanjung Jabung Timur adalah menyusun Buku Putih Sanitasi, Buku Putih Sanitasi ini berisi hasil pengkajian dan pemetaan sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur yang merupakan gambaran awal dalam menyusun Strategi Sanitasi Kota jangka menengah. Pada masa yang akan datang laporan dalam buku ini akan diperbaharui sebelum suatu strategi sanitasi kota yang baru akan disusun. Buku Putih Sanitasi merupakan hasil pemikiran berbagai komponen dinas yang terkait dengan sanitasi. Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi, kebutuhan sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur dalam perencanaan strategis sanitasi tingkat kota. Terdapat 5 (lima) milestone di dalam penyusunan dokumen BPS yang digambarkan sebagai berikut: Kondisi sanitasi di Kab.tanjung Jabung timur berdasarkan survey EHRA ke 90 Desa/Kelurahan dengan 3600 responden yaitu, Berdasarkan study EHRA yang dilaksanakan terkait Pembuangan air kotor/limbah tinja manusia sebagian besar responden (68%) menyatakan melakukan aktifitas buang air besar di jamban pribadi dan sebagian kecil lainnya masih buang air besar di MCK/WC Umum, sungai dan sisanya ke kebun, selokan dan lubang galian. Jika dilihat dari setiap klaster yang ada khususnya di klaster 3 menyatakan 15,8% dari responden buang air besar di sungai. Ini menunjukan kesadaran masyarakat untuk buang air besar tidak disembarang tempat masih kurang terkait dengan faktor kebiasaan masyarakat untuk buang air besar sembarangan. Kebiasaan ini biasanya ditemui di daerah yang berdekatan atau dilalui sungai dan masyarakat dengan tingkat perekonomian yang rendah. Secara umum saluran pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menjadi masalah, hal ini menunjkkan bahwa sebagian besar keluarga tidak memiliki fasilitas saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur cakupan kepemilikan SPAL adalah sebesar 29,01% keluarga dan SPAL memenuhi syarat kesehatan sebesar 15,09%. Berdasarkan hasil survey EHRA tempat penyaluran akhir tinja di kabupaten Tanjung Jabung timur sebagian besar masuk ke cubluk atau lubang galian yaitu sebesar 34% dari responden sedangkan sebagian besar lainnya masuk ke sungai/danau atau pantai yaitu sebesar 24 % dari responden. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik di Kab.Tanjung Jabung Timur masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang menggunakan sungai sebagai pembuangan limbah domestiknya. Pengelolaan Sampah di kab.Tanjung Jabung Timur berdasarkan hasil studi EHRA sebagian besar pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara di bakar, hal ini disebabkan karena pelayanan pengangkutan sampah belum memadai, sehingga masyarakat membuang sampah dengan cara di bakar. Dalam pengelolaan sampah sangatlah penting adanya keterlibatan masyarakat. Diharapkan masyarakat sudah bisa memilah sampahnya menjadi 3R karena ini sangat membantu sekali dalam pengurangan timbulan sampah. Kondisi drainase khususnya dilingkungan perumahan dan permukiman dibeberapa kawasan masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan penanganan. Hal ini ditandai dengan adanya genangan dibeberapa kawasan pada musim hujan. Isu strategis dan Permasalahan mendesak dari komponen sanitasi di Kab.Tanjung Jabung Timur berdasarkan analisa SWOT antara lain : A) Isu strategis dan Permasalahan mendesak dari komponen Air Limbah 1). Isu Strategis  kondisi muka air tanah yang tinggi akibat genangan dan rob juga menyulitkan dalam pembangunan tangki septik dan pembuangan efluennya.
  4. 4. 4Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013  Masih banyak masyarakat yang membuang black water dan grey water secara langsung maupun terselubung ke saluran drainase dan badan air tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu. Hal ini berarti pencemaran akibat pembuangan air limbah yang tidak terkontrol telah menyebabkan pencemaran air di badan air.  Belum optimalnya regulasi dalam pengelolaan sistem air limbah.  Fungsi saluran drainase yang masih bercampur dengan pembuangan air limbah domestik.  Belum ada data yang akurat terhadap jumlah septic tank yang memenuhi standar teknis dan yang tidak memenuhi.  Belum ada IPLT untuk pengolahan lumpur tinja.  Belum ada IPAL untuk pengolahan air limbah.  Pembuangan air limbah rumah tangga langsung ke sungai.  Tersedia lahan.  Belum adanya Teknologi pengolahan dan pengelolaan air limbah yang berwawasan lingkungan  Adanya Potensi CSR untuk pendanaan sektor air limbah  Adanya Dokumen RPJMD  Adanya Dokumen Renstra SKPD.  Adanya Perda RTRW  Komitmen Pemda untuk membangun sarana sanitasi  Adanya Pokja Sanitasi  Kerja sama denga pihak swasta dalam pengelolaan limbah Cair  Adanya Dinas yang menangani sektor air limbah ( Dinas PU)  Sistem layanan pengelolaan air limbah belum dirancang untuk terintegrasi antar SKPD, dan juga belum menetapkan dengan tegas pola kerjasama dengan swasta yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten. 2). Permasalahan Mendesak belum adanya pelayanan air limbah domestik di Kab.Tanjung Jabung Timur perlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah masih rendah. kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola air limbah rumah tangga sehingga masih banyak yang membuang Air Limbah Rumah Tangga ke sungai B) Isu strategis dan Permasalahan mendesak dari komponen Air Persampahan 1). Isu Strategis  Telah tersedia TPA dengan metode pembuangan open dumping di muara sabak barat  Adanya lahan TPA baru  Telah ada sarana dan prasarana  Belum optimalnya pelaksanaan regulasi dalam pengelolaan sistem persampahan  Terbatasnya fasilitas pengumpulan sampah (TPS, Kontainer dan Transfer depo) di lokasi-lokasi strategis akibat keterbatasan lahan penempatan fasilitas tersebut. Hal tersebut juga disebabkan oleh adanya penolakan dari warga masyarakat dalam penempatan fasilitas pengumpulan sampah.  Keterbatasan armada pengangkutan serta lemahnya manajemen pengangkutan sampah menyebabkan tertumpuknya sampah di TPS dan kontainer yang menimbulkan bau di lingkungan sekitar TPS dan kontainer.  Belum adanya komposting skala kota di TPA menyebabkan program reduksi sampah melalui program 3R belum berjalan optimal.  Kurangnya jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan  Kurangnya mobilisasi berbagai sumberdaya dalam pengelolaan sampah  Adanya teknologi pengelolaan sampah.  Kurangnya monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah  Perda pengelolaan sampah baru di sahkan oleh DPRD  Kurangnya peran dari sektor swasta dalam pengelolaan sampah  Belum tergalinya potensi CSR untuk pendanaan sektor air limbah  Adanya UU 18 tahun 2008 tentang persampahan
  5. 5. 5Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013  Adanya dokumen Perda RTRW  Adanya dokumen Renstra SKPD  Masih terbatasnya peran serta swasta dalam penanganan pengolahan persampahan  Adanya Dinas/SKPD Pengelola Persampahan  Terbukanya kerjasama dengan pihak swasta untuk pengelolaan sampah  Partisipasi warga dalam pengangkutan sampah dari rumah ke TPS sudah ada namun belum optimal.  Masyarakat dan Swasta yang melakukan upaya 3R masih rendah  Kesadaran masyarakat masih kurang dalam pengelolaan sampah adalah salah satu kendala dalam pengendalian pencemaran sampah rumah tangga disamping keterbatasan sarana dan prasarana persampahan  Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan membakar sampah secara terbuka yang berdampak pada pencemaran kualitas udara 2). Permasalahan mendesak Cakupan pelayanan persampahan Kab.Tanjung Jabung Timur masih rendah perlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah masih rendah. C) Isu strategis dan Permasalahan mendesak dari komponen Drainase 1). Isu Strategis  Kondisi topografi yang cenderung datar dan posisi Kabupaten Tanjung Jabung timur yang berada di wilayah gambut memiliki resiko genangan dan banjir yang tinggi.  Kab.Tanjung Jabung Timur merupakan wilayah pasang surut air laut sehingga memerlukan teknologi yang tepat guna untuk pengelolaan drainase  Banjir tahunan di beberapa wilayah di kab.tanjung Jabung Timur  Frekuensi terjadinya rob yang tinggi yang berdampak pada timbulnya genangan di area permukiman di wilayah utara Kabupaten Tanjung Jabung timur belum mendapatkan penanganan yang komprehensif  Adanya Renstra SKPD  Adanya Dokumen RTRW  Termuat dalam RPJMD tentang sanitasi  Adanya dukungan RPIJM baik daerah maupun nasional  Adanya Lembaga yang mengelola (Dinas PU)  Adanya POKJA Sanitasi  Telah ada sarana dan Prasarana drainase  Adanya dukungan Pemda dalam pembangunan Drainase  Adanya Peluang kerjasama dengan swasta untuk penanganan drainase yang belum optimal  Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan drainase masih minim  Minimnya peran dunia usaha dan Perguruan Tinggi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman  Belum optimalnya Pokja PPSP 2). Permasalahan Mendesak belum adanya pelayanan drainase di Kab.Tanjung Jabung Timur Sebagian besar wilayah di Kab.Tanjung Jabung Timur merupakan wilayah pasang surut air laut sehingga memiliki resiko genangan dan banjir. D) Isu strategis dan Permasalahan mendesak dari komponen Prohisan (Promosi higiene dan sanitasi) 1). Isu Strategis Adanya program upaya kesehatan berbasis masyarakat/UKBM(kelurahan siaga, posyandu) yang didukung oleh kader PHBS aktif. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai PHBS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (puskesmas, pustu) dan Media Informasi yang dikelola oleh Pemkot.
  6. 6. 6Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Upaya kaderisasi kader PHBS belum optimal. Pokja Sanitasi Kota dan Tim Koordinasi Kota Sehat yang dapat mendorong upaya pengembangan prilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur . Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini telah memiliki berbagai program pemicuan guna mendorong prilaku hidup bersih dan sehat yang dapat terus dioptimalkan keberlanjutannya. Berbagai program dan upaya untuk mendorong prilaku hidup bersih dan sehat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini belum terdukung dengan pola monitoring dan evaluasi yang dapat menjamin integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program-program tersebut oleh berbagai pihak. Adanya partisipasi aktif dari lembaga formal, informal dan masyarakat dalam mendukung program PHBS. Kesadaran masyarakat untuk indikator sanitasi sangat sulit dicapai (seperti: membuang sampah sembarangan,BABS, CTPS, dll) Kebiasaan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, membuang sampah dan BAB di sungai Adanya dukungan dana dari APBD kota kepada Dinas Kesehatan dan Bpmpdk dalam upaya sosialisasi dan implementasi program dan kegiatan PHBS. Sudah ada alokasi anggaran untuk pendataan PHBS walaupun masih belum optimal untuk mendata semua indikator PHBS terkait sanitasi. Media pengembangan promosi kesehatan untuk PHBS masih sangat kurang dan belum dikemas secara menarik. 2). Permasalahan Mendesak Cakupan pelayanan PROHISAN di Kab.Tanjung Jabung Timur belum maksimal. Media promosi masih sangat terbatas sarana CTPS di tatanan rumah tangga, sekolah dan tempat umum masih sangat terbatas masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Prohisan masih banyak masyarakat yang melakukan BABS Penilaian area berisiko sanitasi adalah bahwa hasil dari penilaian diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu kriteria dalam menentukan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan pada sektor sanitasi. Sedangkan tujuan dilakukannya penilaian area berisiko sanitasi adalah ditetapkannya area dan subsektor prioritas pengembangan sanitasi berdasarkan tingkat risiko sanitasi, fungsi dan peruntukan ruang dan lahan, kondisi alam, dan kawasan pengembangan khusus, Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan untuk dapat mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Memetakan area-area yang memiliki risiko sanitasi melalui serangkaian proses pengumpulan data Mengklasifikasi area berdasarkan tingkat risiko kesehatan lingkungan melalui analisa data Menentukan area berisiko Sedangkan unit area penentuan risiko sanitasi meliputi 93 desa dan kelurahan di 11 kecamatan di Kab.Tanjung Jabung Timur. Dalam melakukan penilaian area berisiko sanitasi, Pokja Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur melakukan penilaian berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari Survey EHRA dan persepsi SKPD, sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan olah data yang ada dari SKPD. Hasil akhir dari area berisiko sanitasi merupakan kompilasi dari skoring persepsi SKPD, hasil olah data studi EHRA dan data sekunder, sesuai dengan indikator-indikator yang merupakan hasil kesepakatan Pokja. Area berisiko sanitasi di Kabupaten Tanjung jabung Timur ditetapkan melalui elaborasi data hasil klastering, skor/persepsi SKPD, dan data sekunder, yang meliputi data kepadatan penduduk, data jumlah keluarga (KK) miskin, akses air bersih, jumlah jamban pribadi dan luas genangan. Hasil elaborasi data menghasilkan area berisiko untuk Kab.Tanjung Jabung Timur yaitu 1. Risiko 4 atau ―Risiko Sangat Tinggi‖ berjumlah 27 Desa/Kelurahan 2. Risiko 3 atau ―Risiko Tinggi‖ berjumlah berjumlah 54 Desa/Kelurahan 3. Risiko 2 atau ―Risiko Sedang‖ berjumlah 10 Desa/Kelurahan 4. Risiko 1 atau ―Kurang Berisiko‖ berjumlah2 Desa/Kelurahan.
  7. 7. 7Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Daftar Isi Bab 1: Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Gerak 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Metodologi 1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Bab 2: Gambaran Umum Wilayah 2.1 Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik 2.2 Demografi 2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah 2.4 Tata Ruang Wilayah 2.5 Sosial dan Budaya 2.6 Kelembagaan Pemerintah Daerah Bab 3: Profil Sanitasi Wilayah 3.1 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene 3.1.1 Tatanan Rumah Tangga 3.1.2 Tatanan Sekolah 3.2 Pengelolaan Air Limbah Domestik 3.2.1 Kelembagaan 3.2.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.2.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK 3.2.4 “Pemetaan” Media 3.2.5 Partisipasi Dunia Usaha 3.2.6 Pendanaan dan Pembiayaan 3.2.7 Isu strategis dan permasalahan mendesak 3.3 Pengelolaan Persampahan 3.3.1 Kelembagaan 3.3.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.3.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK 3.3.4 “Pemetaan” Media 3.3.5 Partisipasi Dunia Usaha 3.3.6 Pendanaan dan Pembiayaan 3.3.7 Isu strategis dan permasalahan mendesak 3.4 Pengelolaan Drainase Lingkungan 3.4.1 Kelembagaan 3.4.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan 3.4.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK 3.4.4 “Pemetaan” Media 3.4.5 Partisipasi Dunia Usaha 3.4.6 Pendanaan dan Pembiayaan 3.4.7 Isu strategis dan permasalahan mendesak 3.5 Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi 3.5.1 Pengelolaan Air Bersih 3.5.2 Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga 3.5.3 Pengelolaan Limbah Medis Bab 4: Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini dan yang Direncanakan 4.1 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene 4.2 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik 4.3 Peningkatan Pengelolaan Persampahan 4.4 Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan 4.5 Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Bab 5: Indikasi Permasalahan dan Posisi Pengelolaan Sanitasi 5.1 Area Berisiko Sanitasi 5.2 Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat Ini
  8. 8. 8Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Daftar Tabel No Tabel 1 2.1 Daerah Aliran Sungan (DAS) di Wilayah Kab./kota 2 2.2 Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah kelurahan 3 2.3 Jumlah dan kepadatan penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun 4 2.4 Ringkasan realisasi APBD 5 tahun terakhir 5 2.5 Ringkasan anggaran sanitasi dan belanja modal sanitasi per penduduk 5 tahun terakhir 6 2.6 Data mengenai ruang fiskal Kabupaten/Kota 5 tahun terakhir 7 2.7 Data perekonomian umum daerah 5 tahun terakhir 8 2.8 Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten/Kota 9 2.9 Jumlah penduduk miskin per kecamatan 10 2.10 Jumlah rumah per kecamatan 11 3.1 Rekapitulasi Kondisi fasilitas sanitasi di sekolah/pesantren (tingkat sekolah: SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK) (toilet dan tempat cuci tangan) 12 3.2 Kondisi sarana sanitasi sekolah (tingkat sekolah: SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK) (pengelolaan sampah dan pengetahuan higiene) 13 3.3 Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik 14 3.4 Peta Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota 15 3.5 Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan air limbah domestik 16 3.6 Sistem pengelolaan air limbah yang ada di Kabupaten/Kota 17 3.7 Pengelolaan sarana jamban keluarga dan MCK oleh Masyarakat 18 3.8 Kondisi sarana MCK 19 3.9 Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat 20 3.10 Kegiatan komunikasi yang ada di Kabupaten/Kota 21 3.11 Media komunikasi yang ada di Kabupaten/Kota 22 3.12 Kerjasama terkait Sanitasi 23 3.13 Daftar Mitra Potensial 24 3.14 Penyedia layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten/Kota 25 3.15 Ringkasan pendapatan dan belanja dari subsektor pengelolaan air limbah domestik 26 3.16 Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan 27 3.17 Peta Peraturan Persampahan Kabupaten/Kota
  9. 9. 9Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 28 3.18 Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan persampahan 29 3.19 Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten/Kota 30 3.20 Pengelolaan persampahan di tingkat kelurahan/kecamatan 31 3.21 Pengelolaan persampahan di tingkat kabupaten/kota 32 3.22 Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat 33 3.23 Kegiatan komunikasi yang ada di Kabupaten/Kota 34 3.24 Media komunikasi yang ada di Kabupaten/Kota 35 3.25 Kerjasama terkait Sanitasi 36 3.26 Daftar Mitra Potensial 37 3.27 Penyedia layanan pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten/Kota 38 3.28 Ringkasan pendapatan dan belanja dari subsektor pengelolaan persampahan 39 3.29 Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Lingkungan 40 3.30 Peta Peraturan Drainase Lingkungan Kabupaten/Kota 41 3.31 Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan drainase lingkungan 42 3.32 Sistem pengelolaan drainase yang ada di Kabupaten/Kota 43 3.33 Kondisi drainase lingkungan di tingkat kecamatan/kelurahan 44 3.34 Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat 45 3.35 Kegiatan komunikasi yang ada di Kabupaten/Kota 46 3.36 Media komunikasi yang ada di Kabupaten/Kota 47 3.37 Kerjasama terkait Sanitasi 48 3.38 Daftar Mitra Potensial 49 3.39 Penyedia layanan pengelolaan drainase lingkungan yang ada di Kabupaten/Kota 50 3.40 Ringkasan pendapatan dan belanja dari subsektor pengelolaan drainase 51 3.41 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten/Kota 52 3.42 Pengelolaan limbah industri rumah tangga kabupaten/kota 53 3.43 Pengelolaan limbah medis di fasilitas-fasilitas kesehatan 54 4.1 Rencana program dan kegiatan PHBS dan Promosi Higiene tahun n+1 55 4.2 Kegiatan PHBS dan Promosi Higiene yang sedang berjalan 56 4.3 Rencana program dan kegiatan pengelolaan air limbah domestik tahun n+1 57 4.4 Kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang sedang berjalan 58 4.5 Rencana program dan kegiatan pengelolaan persampahan saat ini (tahun n+1) 59 4.6 Kegiatan pengelolaan persampahan yang sedang berjalan 60 4.7 Rencana program dan kegiatan pengelolaan drainase saat ini (tahun n+1) 61 4.8 Kegiatan pengelolaan drainase yang sedang berjalan 62 4.9 Rencana program dan kegiatan saat ini (n+1)
  10. 10. 10Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 63 4.10 Kegiatan yang sedang berjalan 64 5.1 Area berisiko sanitasi dan penyebab utamanya No Peta 1 2.1 Peta Administrasi Kabupaten/Kota dan Cakupan Wilayah Kajian 2 2.2 Rencana pusat layanan Kabupaten/Kota 3 2.3 Rencana pola ruang Kabupaten/Kota 4 3.1 Peta cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik 5 3.2 Peta lokasi infrastruktur utama pengelolaan air limbah domestik 6 3.3 Peta cakupan layanan persampahan 7 3.4 Peta lokasi infrastruktur utama pengelolaan persampahan 8 3.5 Peta jaringan drainase Kabupaten/Kota (atau peta zone drainase) 9 3.6 Peta cakupan layanan air bersih (atau peta jaringan PDAM) 10 5.1 Peta area berisiko sanitasi Daftar Gambar No Gambar 1 2.1 Struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota
  11. 11. 11Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 DAFTAR ISTILAH APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ASKESKIN : Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin BAB : Buang Air Besar Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BKKBN : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BLT : Bantuan Langsung Tunai BOD : Biological Oxygen Demand BORDA : Bremen Overseas Research and Development Agency BPS : Badan Pusat Statistik CI : Confidence Interval CL : Confidence Level CSR : Corporate Social Responsibility CTPS : Cuci Tangan Pakai Sabun DBD : Demam Berdarah Dengue DLH : Dinas Lingkungan Hidup DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DSCR : Debt-Service Coverage Ratio DSS : Diagram Sistem Sanitasi EHP : Environmental Health Project EHRA : Environment and Health Risk Assessment Enu : Enumerator (petugas pengumpulan data) FGD : Focus Group Discussion GIS : Geographical Information System HU : Hidran Umum IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah IPLT : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kemenkes : Kementerian Kesehatan KFM : Kebutuhan Fisik Minimum KK : Kepala Keluarga KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat LH : Lingkungan Hidup LNP : Lembaga Non Pemerintah LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat MCK : Mandi Cuci Kakus MDGs : Millennium Development Goals Monev : Monitoring dan Evaluasi MPA : Methodology for Participatory Assessment Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan NGO : Non-Governmental Organization
  12. 12. 12Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 NSPK : Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Ortala : Organisasi dan Tata Laksana PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum PDRB : Produk Domestik Regional Bruto PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PKK : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PMJK : Partisipasi Masyarakat, Jender, dan Kemiskinan PNS : Pegawai Negeri Sipil Pokja : Kelompok Kerja Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu PRA : Participatory Rapid Assessment PT : Perguruan Tinggi RDTRK : Rencana Detail Tata Ruang Kota Renstra : Rencana Strategis RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah RPH : Rumah Pemotongan Hewan RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RT : Rukun Tetangga RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah RW : Rukun Warga SANIMAS : Sanitasi Berbasis Masyarakat SD : Sekolah Dasar SDM : Sumber Daya Manusia Sekda : Sekretaris Daerah SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah SMA : Sekolah Menengah Atas SMP : Sekolah Menengah Pertama Spv : Supervisor pengumpulan data SR : Sambungan Rumah SSK : Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten TPA : Tempat Pengolahan Akhir TPS : Tempat Penampungan Sementara TTPS : Tim Teknis Pembangunan Sanitasi Tupoksi : Tugas Pokok dan Fungsi UMR : Upah Minimum Regional Unicef : United Nations Children’s Fund USAID : United States Agency for International Development WHO : World Health Organization
  13. 13. 13Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang kurang mendapatkan perhatian dan terkadang belum menjadi prioritas pembangunan di daerah. Dari berbagai kajian terungkap bahwa kondisi sanitasi di Indonesia masih relatif buruk dan jauh tertinggal dari sektor-sektor pembangunan lainnya. Buruknya kondisi sanitasi ini berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya penyakit pada balita, turunnya daya saing maupun citra kabupaten/kota, hingga menurunnya perekonomian kabupaten/kota. Untuk memperbaiki kondisi sanitasi, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana sanitasi di daerah. Isu pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia tertuang dalam tujuan 7 target 10 dari Tujuan Pembangunan Millenium (Millennium Development Goals/MDGs). Target 10 tujuan 7 tersebut berbunyi “Menurunkan Sebesar Separuh, Proporsi Penduduk Tanpa Akses Terhadap Sumber Air Minum yang aman dan berkelanjutan serta Fasilitas Sanitasi Dasar pada 2015”. Pada November 2007, pemerintah telah menyelenggarakan Konferensi Sanitasi Nasional dengan agenda penyiapan langkah-langkah penting bagi pembangunan sanitasi ke depan yang sejalan dengan pencapaian sasaran MDGs. Tahun 2008 bersamaan dengan International Year of Sanitation (IYOS), pemerintah dan para stakeholder yang terkait dengan pengelolaan dan pembangunan sanitasi menyepakati perlunya peningkatan kesadaran dan komitmen pemerintah di semua tingkatan pada pembangunan sanitasi. Pada April 2009, untuk mendorong akselerasi pembangunan sanitasi, pemerintah menyelenggarakan Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan untuk mengidentifikasi permasalahan dan sasaran pembangunan sanitasi di masa depan. Program ini juga dimaksudkan untuk memperkenalkan pendekatan strategi sanitasi kota yang lebih terintegrasi untuk bisa diadopsi oleh pemerintah daerah. Upaya-upaya tersebut akhirnya mendorong lahirnya program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang diarahkan untuk menciptakan lingkungan kondusif yang mendukung terciptanya percepatan pembangunan sanitasi, melalui advokasi, perencanaan strategis, dan implementasi yang komprehensifdan terintegrasi. Program PPSP adalah untuk mengutamakan percepatan pembangunan sektor sanitasi yang meliputi sub sektor, yaitu: air limbah domestik, persampahan rumah tangga, dan juga drainase lingkungan, dalam rangka pencapaian target RPJMN 2010 - 2014 dan MDGs 2015. Selanjutnya,
  14. 14. 14Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 PPSP mendapatkan penegasan pada Konferensi Sanitasi Nasional II yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, pada Desember 2009. Program PPSP merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, melibatkan seluruh stakeholder dari kalangan pemerintah dan non pemerintah di seluruh tingkatan. Program ini setidaknya melibatkan 330 Kabupaten/Kota di 33 provinsi yang termasuk dalam kategori rawan sanitasi, yang mencakup kota metropolitan besar dan sedang, ibukota provinsi, kota-Kota yang berstatus otonom, serta kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, pelaksanaan program PPSP membutuhkan sumber daya yang sangat besar dan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2010 hingga tahun 2014. Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan sebagai salah satu kabupaten pelaksana program PPSP sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 660/4500/VI/BANGDA tanggal 26 September 2011 perihal penetapan kabupaten/kota sebagai pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2013. Penetapan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penerima program PPSP menuntut adanya komitmen dan keseriusan seluruh pihak terkait dengan dibentuknya Kelompok Kerja (Pokja) PPSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 136/2012. Pokja Sanitasi bekerja sesuai tugas dan kewenangannya serta dapat menjadi penggerak utama kelancaran pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sanitasi yang layak diperlukan suatu baseline data terkait kondisi sanitasi kabupaten/kota mutakhir yang akan digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten /Kota (SSK), serta keperluan pemantuan dan evaluasi (monev) pembangunan sektor sanitasi maka diperlukan buku panduan yang dilebih dikenal dengan Buku Putih Sanitasi Kabupaten. Buku Putih Sanitasi merupakan pemetaan situasi sanitasi kota atau kabupaten berdasarkan kondisi aktual. Pemetaan tersebut mencakup aspek teknis dan aspek non-teknis, yaitu aspek keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan aspek-aspek lain seperti keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas. Buku Putih merupakan data teraktual dan telah disepakati seluruh SKPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi yang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan cakupan berskala kabupaten. Proses tersebut harus dapat menghasilkan dokumen perencanaan strategis yang mencerminkan 4 (empat) karakteristik dokumen perencanaan di dalam PPSP, yaitu: Dari, oleh dan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berdasarkan Data Empiris, Menggunakan pendekatan top down meets bottom up,
  15. 15. 15Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Komprehensif dan berskala kabupaten 1.2 Landasan Gerak 1.2.1 LingkupMateri Pengertian Sanitasi (berdasarkan Buku Referensi Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi, TTPS, 2010) adalah upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat baik dtingkat rumah tangga maupun lingkungan perumahan. Adapun sub sektor yang akan dikaji adalah : a) Air Limbah Domestik, yaitu limbah cair rumah tangga yang mencakup limbah black water dan grey water. Limbah black water adalah limbah cair yang dihasilkan dari WC rumah tangga, yakni berupa urin, tinja, air pembersih anus, air guyur, dan materi pembersih atau materi lainnya. Limbah grey water adalah limbah cair dari berbagai aktivitas yang berlangsung di dapur dan kamar mandi rumah tangga, yakni mandi, mencuci pakaian atau peralatan makan. Penanganan air limbah domestik harus mempertimbangkan kaitan antara pengelolaan air limbah domestik yang aman dan pengelolaan air minum khususnya dalam pengamanan sumber daya air. b) Sampah Rumah Tangga, yaitu limbah padat (sampah) basah dan kering yang dihasilkan dari rumah tangga. c) Drainase Lingkungan, yaitu drainase tersier/mikro dengan cakupan layanan kurang dari 4 (empat) hektar, dengan lebar dasar saluran kurang dari 0,80 meter. Drainase lingkungan pada umumnya direncanakan, dibangun, dan dirawat oleh masyarakat dan atau pemeritah kabupaten/kota. d) Promosi Higiene dan Sanitasi (Prohisan) baik dalam tatanan rumah tangga maupun dalam tatanan sekolah. 1.2.2 Lingkup Wilayah Wilayah Kajian mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan sasaran utama adalah Kawasan Perkotaan yang meliputi : 1. Kecamatan Mendahara 2. Kecamatan Mendahara Ulu 3. Kecamatan Geragai 4. Kecamatan Dendang 5. Kecamatan Muara Sabak Barat 6. Kecamatan Muara Sabak Timur 7. Kecamatan Kuala Jambi
  16. 16. 16Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 8. Kecamatan Rantau Rasau 9. Kecamatan Berbak 10. Kecamatan Nipah Panjang 11. Kecamatan Sadu 1.2.3 Visi dan Misi Kabupaten dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2016 dan Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. A. Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam RPJMD Tahun 2011-2016 Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 merupakan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terpilih melalui pemilukada untuk periode tahun 2011–2016 yang telah ditetapkan menjadi VISI dan MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2011-2016. Adapun VISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2011 - 2016 tersebut adalah sebagai berikut : “Menuju Tanjung Jabung Timur Sejahtera,Adil,Mandiri,Unggul,Demokratis dan Agamis(SAMUDERA)” Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam visi tersebut saling berkait satu sama lain, yaitu : Sejahtera : mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan sandang dan pangan secara merata. Adil : mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Mandiri : Bahwa penyelenggaraan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat diarahkan untuk mengedepankan profesionalisme, pelayanan publik oleh aparatur pemerintah daerah dilakukan secara efektif dan efisien serta menjunjung tinggi asas keahlian, keterampilan dan tata pemerintahan yang baik. Unggul : Bahwa tatanan masyarakat yang profesional, kreatif dan inovatif dalam berbagai sektor kehidupan. Produktifitas baik pemerintah dalam layanannya kepada masyarakat, hasil usaha masyarakat tani, nelayan, dan industri kecil
  17. 17. 17Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 dan menengah yang mampu dikelola dengan standar global, adanya kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi investasi yang memiliki nilai kompetitif atau berdaya saing secara local, nasional, regional dan internasional. Demokratis : Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kehidupan bermasyarakat dilandasi dengan kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat sesuai dengan tatanan dalam negara hukum. Agamis : Bahwa kehidupan bermasyarakat berlangsung dengan menjunjung tinggi nilai- nilai agama yang taat, didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. B. Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam RPJMD Tahun 2011-2016 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut : 1. Mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan SDM yang unggul,terampil dan siap pakai (pendidikan gratis berkualitas). 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan SDM professional. 4. Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan sector jasa lainnya. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas). 6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat 7. Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional. 8. Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi. 9. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan pembinaan atlit untuk berprestasi. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud
  18. 18. 18Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat ini. 1.3.2 Tujuan Tujuan disusunnya buku putih ini adalah untuk menjadi baseline-data terkait kondisi sanitasi kabupatenTanjung Jabung Timur saat ini yang akan digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), serta keperluan pemantuan dan evaluasi (monev) pembangunan sektor sanitasi khususnya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 1.4 Metodologi Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh,akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.4.1 Sumber Data a. Data Primer Data primer yang diperlukan dalam penyusunan buku ini berasal dari hasil kajian studi antara lain: Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment /EHRA) Studi Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment/SSA) Survey Pemberdayaan Masyarakat dalam Higiene Sanitasi yang Sensitive Jender dan Kemiskinan (PMHSJK), Promosi Higiene dan Sanitasi Sekolah Studi Profil Keuangan dan Perekonomian Daerah, dan Studi Komunikasi dan Pemetaan Media b. Data Sekunder Data sekunder yang dikumpulkan dalam penyusunan buku putih ini antara lain meliputi aspek profil umum dan data profil sanitasi yaitu antara lain : Data profil Umum antara lain: Geografis, Administratif & Geohidrologis Demografis Keuangan dan Perekonomian Daaerah Sosial & Budaya Tata Ruang Wilayah Kelembagaan Daerah Data Profil Sanitasi meliputi antara lain :
  19. 19. 19Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Data Teknis : Air Limbah, Persampahan dan Drainase Lingkungan Data Non Teknis :Aspek-aspek kelembagaan dan kebijakan, Keuangan 1.4.2 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui: 1. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka. Dalam penelitian ini dipakai kuesioner bersifat tertutup, kuesioner tertutup dimaksud adalah bahwa jawaban kuesioner telah tersedia dan responden tinggal memilih beberapa alternatif yang telah disediakan. 2. Wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa nara sumber yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan. Teknik ini dipakai secara simultan dan sebagai cara utama untuk memperoleh data secara mendalam yang tidak diperoleh dengan data dokumentasi, menanyakan hal-hal yang belum ada atau belum jelas yang mungkin terdapat dalam data dokumentasi. 3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan hal-hal yang penting berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, sehingga peneliti mampu menggambarkan secara nyata kondisi di lapangan. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan visual langsung ke lingkungan yang menjadi obyek studi. Obyek yang diamati berupa kondisi drainase, sarana persampahan, saluran pembuangan limbah. Hasil dari pengamatan tersebut ditulis secara deskriptif dan direkam dengan kamera foto. 1.4.3 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data Pengolahan data dalam pelaksanaan proses kajian data primer dan sekunder ini antara lain dengan menggunakan program Epi info, SPPS, Microsoft Excel dan ArcView GIS. Sedangkan untuk Visualisasi data ditampilkan dalam bentuk grafik atau diagram dan peta. Sedangkan data-data yang bersifat penjelasan dipresentasikan secara deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian. 1.4.4 Analisis Data Analisis data adalah merupakan tindak lanjut dari tahapan pengumpulan data untuk memperoleh output sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis yang diguna dalam penelitian ini adalah a. Analisis Profil Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Analisis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif . Hasil analisis ini adalah kondisi existing wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditinjau dari aspek fisik, demografi, ekonomi, tata ruang wilayah, sosial budaya dan kelembagaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat ini. b. Profil Sanitasi Wilayah
  20. 20. 20Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sanitasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini secara obyektif berdasarkan data primer dan sekunder sistem dan layanan sanitasi, permasalahan yang di hadapi dan rencana pembangunan sanitasi yang ada saat ini. Hasil analisis ini adalah peta sistem sanitasi untuk masing-masing subsektor dan lokasinya yang spesifik, hasil analisis dari beberapa kajian data primer, dan teridentifikasinya rencana program dan kegiatan pengembangan sanitasi serta kegiatan sanitasi yang sedang berlangsung. Analisis ini menggunakan metode tabulasi, Diagram Sistem Sanitasi (DSS) dan analisis deskriptif. c. Penetapan Area Berisiko Sanitasi Analisis ini bertujuan untuk menetapkan area berisiko sanitasi dan posisi pengelolaan sanitasi saat ini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan analisis data sekunder, data primer yang dihimpun dari studi EHRA dan penilaian SKPD tentang kualitas, kuantitas dan kontinuitas sarana dan prasarana sanitasi dan perilaku PHBS. Analisis ini menggunakan metode tabulasi, pembobotan (skoring) dan peta. 1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain 1.5.1 Dasar hukum yang melandasi Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 10. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 11. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
  21. 21. 21Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 23. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016; 1.5.2 Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Perencanaan lain Buku Putih Sanitasi merupakan salah satu bagian dari dokumen perencanaan khusus untuk bidang Sanitasi yang nantinya akan saling mendukung dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD, RPJMD, RTRW, RPIJM, Renstra SKPD yang menjadi dasar perencanaan kegiatan dalam RKPD. a. Buku Putih Sanitasi dengan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dokumen RPJP Kabupaten Tanjung Jabung Timur digunakan sebagai referensi untuk memetakan permasalahan terkait sanitasi dan arah pelaksanaan program sanitasi ke depan. b. Buku Putih Sanitasi dengan RPJMD Buku putih sanitasi menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menangah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2015 sebagai referensi untuk memperoleh data isu–isu strategis dan permasalahan mendesak terkait program sanitasi yang harus ditangani segera dan sebagai pedoman untuk menentukan visi dan misi serta kebijakan sanitasi ke depan. c. Buku Putih Sanitasi dan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur
  22. 22. 22Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Dalam pelaksanaan penyusunan Buku Putih memperhatikan dan mempedomani tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi acuan dalam penentuan wilayah kajian dalam penyusunan buku putih. d. Buku Putih Sannitasi dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Buku putih menggambarkan rencana program dan kegiatan setiap SKPD yang menangani sanitasi sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD tersebut dan setelah Buku Putih Final akan menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam penyesuaian program terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berlaku sekarang.
  23. 23. 23Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 BAB 2 : GAMBARAN UMUM WILAYAH 2.1 Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak merupakan salah satu kabupaten baru dari 9 kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk sebagai daerah pemekaran baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Tanjung Jabung yang terbagi menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak pada 0°53’ - 1°41’ LS dan 103°23 - 104°31 BT dengan luas 5.445 Km² dengan ketinggian ibukota-ibukota kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkisar antara 1-5 m dpl. Batas geografi : Sebelah utara : Laut Cina Selatan Sebelah selatan : Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatra Selatan Sebelah barat : Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi Sebelah timur : Laut Cina Selatan Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut : 1. Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota Muara Sabak Ilir 2. Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih 3. Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut 4. Kecamatan Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah 5. Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara Ilir 6. Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim 7. Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya 8. Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya 9. Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang 10. Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II 11. Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan.
  24. 24. 24Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Jabung Timur ke beberapa Ibu Kota Kabupaten / kota dalam Provinsi Jambi : Muara Sabak :  Jambi lewat Sangeti = 124 Km  Kuala Tungkal lewat Simpang Tuan = 129 Km  Muara Bulian lewat Bajubang Laut = 172 Km  Sengeti lewat Simpang Tuan = 94 Km  Muara Bungo lewat Muara Bulian = 374 Km  Muara Tebo lewat Muara Bulian = 299 Km  Sarolangun lewat Muara Bulian = 290 Km  Bangko lewat Sarolangun = 364 Km  Sungai Penuh Lewat Bangko = 534 Km Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara administrasi terbagi menjadi 11 kecamatan dengan total seluruh wilayah 5.445 Km2. Kecamatan yang memiliki luas paling besar adalah Kecamatan Sadu yaitu 1.821,2 Km2 dan yang paling kecil adalah Kecamatan Kuala Jambi yaitu 120,25 Km2. Berikut ini adalah Jumlah dan Luas Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Wilayah di Kab Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2011 mempunyai curah hujan tahunan sekitar 2231 mm, dimana 4 bulan basah, 8 bulan kering. Rata-rata curah hujan bulan basah 179 – 279 mm dan bulan kering 71 – 103 mm. Curah hujan terbanyak di tahun 2011 yaitu pada bulan desember 2011 sekitar 352 mm. Sebaliknya curah hujan terendah terjadi pada bulan mei yaitu sektar 123 mm. Bentuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, Berbak, Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu) merupakan dataran landai. Wilayah ini merupakan cekungan yang membentuk rawa belakang yang jenuh air sehingga air tidak dapat menembus tanah atau mengalir sebagai run off, sehingga air terjebak berupa rawa. Air permukaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi masalah terutama pada musim penghujan yang menggenangi areal permukiman dan lahan pertanian. Berdasarkan bentuk wilayah tersebut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pola aliran permukaan air menjadi daerah yang tergenang periodic dan selalu tergenang. Berdasarkan daerah tangkapan hujan atau daerah Aliran Sungai (DAS), Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi atas 5 DAS, yaitu DAS Mendahara, DAS Lagan, DAS Batanghari, DAS Air Hitam dan DAS Benuh. Untuk luasan DAS di kab.Tanjung Jabung Timur belum diketahui besaran luasnya hal ini disebabkan dalam dokumen RISPAM tidak terdapat data tersebut, dan data dari peta DAS tidak dapat di ketahui. DAS Batanghari mencakup seluruh Provinsi Jambi. Sungai ini merupakan sungai terbesar dan terpanjang di kawasan pantai timur. Dibagian hilir sungai bercabang dua yaitu Sungai Batanghari yang
  25. 25. 25Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 arahnya ke Muara Sabak dan cabang satu lagi yaitu Sungai Berbak mengarah ke Nipah Panjang. Sungai ini merupakan urat nadi transportasi di Provinsi Jambi maupun di kawasan pantai timur. Beberapa sungai besar lain yang mengalir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Sungai Pamusiran, Sungai Sadu, Sungai Simpang Jelita, Sungai Simpang Datuk sedangkan berdasarkan geometric sungai berbentuk meandering (berkelok-kelok) dan pada sepanjang kedua tanggulnya dimanfaatkan sebagai pemukiman dan lahan pertanian. Berikut Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.1: Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Nama DAS Luas (Ha) DAS Mendahara - DAS Lagan - DAS Batanghari - DAS Air Hitam - DAS Benuh - Sumber: Dokumen RISPAM Kab.Tanjung Jabung Timur 2011 Adapun nama, luas wilayah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.2: Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah kelurahan Nama Kecamatan Jumlah Kelurahan /Desa Luas Wilayah Administrasi Terbangun (Ha) (%) thd total (Ha) (%) thd total Kecamatan Mendahara 9 91.115 17 1.268 12 Kecamatan Mendahara Ulu 7 38.130 7 596 6 Kecamatan Geragai 8 28.535 5 852 8 Kecamatan Dendang 7 47.817 9 883 8 Kecamatan Muara Sabak Barat 7 41.028 8 1.822 17 Kecamatan Muara Sabak Timur 12 25.175 5 653 6 Kecamatan Kuala Jambi 6 12.052 2 657 6 Kecamatan Rantau Rasau 11 35.612 7 1.173 11 Kecamatan Berbak 6 19.446 4 509 5 Kecamatan Nipah Panjang 10 23.470 4 1.469 14 Kecamatan Sadu 9 182.120 33 676 6 Sumber :Bappeda Kab.Tanjung Jabung Timur Dalam proses penyusunan Buku Putih ini dapat dilihat wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan wilayah kajian seperti pada peta berikut ; Peta 2.1 Peta Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
  26. 26. 26Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Sumber ; RISPAM Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011 Keterangan ; Peta Hidrologi Kabupaten Tanjung Jabung Timur ukuran A3 terlampir Peta 2.2 : Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sumber ; RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2012 Keterangan ; Peta Orientasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur ukuran A3 terlampir 2.2 Demografi Penduduk merupakan subjek atau sasaran dan sekaligus sebagai objek atau pelaku kegiatan ekonomi yang melaksanakan proses pembangunan. Keberadaan peran ganda demikian
  27. 27. 27Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 menempatkan penduduk pada posisi sentral dalam setiap langkah kebijakan dan strategi pembangunan. Jumlah penduduk yang besar harus disertai dengan kualitas yang tinggi sehingga keberadaannya dapat menjadi modal dasar proses pembangunan, bukan sebaliknya penduduk justru dipandang sebagai beban pembangunan. Pemikiran demikan harus menjadi dasar pijakan dalam perumusan kebijakan dibidang kependudukan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2011 tercatat sebesar 210.420 jiwa terdiri atas 102.303 jiwa perempuan dan 108.117 jiwa laki-laki yang tersebar di 11 kecamatan. Total jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Muara Sabak Timur, Mendahara dan Nipah Panjang, sementara jumlah penduduk paling sedikit ditemukan di Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Proporsi penduduk laki-laki dan perempuan pada setiap wilayah kecamatan relatif berimbang, namun pada sebagian besar kecamatan, jumlah penduduk laki-laki sedikit melebihi jumlah penduduk perempuan. Kecenderungan ini berkatian langsung dengan karakteristik angka harapan hidup kaum laki-laki yang umumnya lebih tingi daripada kaum perempuan. Variasi jumlah penduduk pada setiap kecamatan dan variasi luas wilayahnya menyebabkan terjadinya ketimpangan kepadatan penduduk antar kecamatan dengan kepadatan tertinggi ditemukan di Kecamatan Kuala Jambi diikuti Kecamatan Nipah Panjang, sementara kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Sadu dan Kecamatan Mendahara. Secara rata-rata tingkat kepadatan penduduk adalah sebesar 37,70 jiwa per Km persegi. Demografi merupakan gambaran ringkas kondisi kependudukan di tingkat kecamatan, Rumus untuk menghitung proyeksi penduduk 5 tahun: Pt = Po (1 + r )t Keterangan: Pt = jumlah penduduk pada tahun t (2017). Po = jumlah penduduk pada tahun awal (2012) r = angka pertumbuhan penduduk t = waktu (5) Berdasarkan Data Statistik, maka Kabupaten Rejang Lebong memiliki jumlah penduduk seperti terlihat pada tabel sebagai berikut ; Tabel 2.3: Jumlah penduduk dan kepadatannya 3 tahun terakhir
  28. 28. 28Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Sumber: BPS Kab.Tanjung Jabung Timur Tabel 2.4: Jumlah penduduk saat ini dan proyeksinya untuk 5 tahun Sumber:Hasil Analisa 2011 2012 MENDAHARA 25581 26223 26119 6340 6467 6.515 0.69 2.51 -0.40 28,78 28.67 MENDAHARA ULU 14440 14803 15019 3119 3663 4.276 0.70 2.51 1.46 38,82 39.39 GERAGAI 20919 21445 21690 4413 5369 5.845 0.69 2.51 1.14 75,15 76.01 DENDANG 14895 15269 15269 4526 3897 4.983 0.69 2.51 0.00 31,93 31.93 Ma. SABAK BARAT 15233 15615 16010 3571 3888 3.587 0.69 2.51 2.53 38,06 63.59 Ma. SABAK TIMUR 30906 31680 31688 9314 7845 9.779 0.69 2.50 0.03 125,84 77.24 KUALA JAMBI 14003 14354 14362 3401 3358 3.579 0.70 2.51 0.06 119,1 119.17 RANTAU RASAU 22078 22631 22914 5980 6.149 6.766 0.69 2.50 1.25 63,55 64.34 BERBAK 9805 10050 10049 2664 2.669 3.016 0.70 2.50 -0.01 51,68 51.68 NIPAH 25326 25961 25992 7345 6.195 6.454 0.69 2.51 0.12 110,61 110.75 SADU 12086 12389 12410 3389 2.926 3.466 0.70 2.51 0.17 6,8 6.81 Tahun 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012Nama Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah KK Tingkat Pertumbuhan Kepadatan pddk Tahun Tahun Tahun Nama Kecamatan 2013 2015 2017 2013 2015 2017 2013 2015 2017 2009 2012 MENDAHARA 26363 26859 27363 6591 6715 6841 0.94 1.88 1.88 27.88 28.67 MENDAHARA ULU 15253 15731 16225 3813 3933 4056 1.56 3.14 3.14 37.61 39.39 GERAGAI 22005 22647 23309 5501 5662 5827 1.45 2.92 2.92 72.81 76.01 DENDANG 15432 15763 16101 3858 3941 4025 1.07 2.14 2.14 30.94 31.93 Ma. SABAK BARAT 16316 16945 17599 4079 4236 4400 1.91 3.86 3.86 60.09 63.59 Ma. SABAK TIMUR 32028 32721 33427 8007 8180 8357 1.07 2.16 2.16 74.81 77.24 KUALA JAMBI 14518 14835 15159 3630 3709 3790 1.09 2.19 2.19 115.38 119.17 RANTAU RASAU 23254 23949 24664 5813 5987 6166 1.48 2.99 2.99 61.57 64.34 BERBAK 10156 10373 10594 2539 2593 2649 1.06 2.14 2.14 50.07 51.68 NIPAH 26280 26864 27462 6570 6716 6865 1.11 2.22 2.22 107.17 110.75 SADU 12550 12834 13124 3137 3208 3281 1.13 2.26 2.26 6.59 6.81 Tahun Tahun Tahun Tahun Jumlah Penduduk Jumlah KK Tingkat Pertumbuhan Kepadatan Pddk
  29. 29. 29Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 2.3 Keuangan dan Perekonomian Daerah Secara umum, peningkatan pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan realisasinya melampui proyeksi yang ditargetkan dalam APBD. Peningkatan pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur seiring dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh semua pos pendapatan baik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kontribusi terbesar pendapatan dalam pendapatan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama empat tahun bersumber dari pos dana perimbangan yang setiap tahunnya mengalami trend naik. Tabel 2.5 Rekapitulasi Realisasi APBD Kab.Tanjung Jabung Timur Tahun 2009- 2013 2009 2010 2011 2012 2013 A Pendapatan (a1 + a2 + a3) 567,588,359,298 669,517,231,939 671,228,200,147 804,078,237,969 12.7 a1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 19,236,478,967 19,775,694,531 24,622,955,360 29,435,684,060 15.6 a11 Pajak daerah 2,015,716,077 1,805,703,198 2,847,686,871 6,183,757,883 54.8 a12 Retribusi daerah 2,392,314,382 2,422,941,613 1,823,250,885 2,976,589,925 13.3 a13 Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan 2,463,736,922 2,543,608,386 5,533,234,942 4,991,831,563 37.0 a14 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 12,364,711,586 13,003,441,333 14,418,782,662 15,283,504,688 7.3 a2 Dana Perimbangan (Transfer) 464,385,153,460 591,416,852,603 583,381,446,944 718,684,301,091 16.4 a21 Dana bagi hasil 197,405,249,460 302,412,416,603 293,517,536,944 343,891,598,091 a22 Dana alokasi umum 218,717,904,000 239,705,236,000 281,537,710,000 356,323,443,000 17.9 a23 Dana alokasi khusus 48,262,000,000 49,299,200,000 8,326,200,000 18,469,260,000 13.6 a3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 83,966,726,871 58,324,684,806 63,223,797,843 55,958,252,818 -11.2 a31 Hibah 32,745,000,000 8,581,107,458 14,709,906,000 - -34.1 a32 Dana darurat - - - - a33 Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab/kota 13,275,264,671 17,722,574,656 22,863,128,683 22,405,099,498 20.2 a34 Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus 37,946,462,200 32,021,002,692 25,650,763,160 33,553,153,320 a35 Bantuan keuangan dari provinsi/pemer intah daerah lainnya No Realisasi Anggaran Tahun Rata2 pertumbuhan
  30. 30. 30Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Lanjutan Tabel 2.5 Sumber :Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2009 - 2012, diolah 2013 Keterangan :n = tahun penyusunan buku putih sanitasi B Belanja (b1 + b2) 610,934,135,369 633,022,224,236 699,652,397,046 813,063,924,214 10.1 b1 Belanja Tidak Langsung 211,901,852,998 254,200,318,582 307,067,556,842 378,569,512,449 21.3 b11 Belanja pegawai 183,299,487,783 216,155,741,631 259,991,588,104 316,223,763,990 19.9 b12 Bunga - - - - b13 Subsidi 790,625,300 187,596,000 - - -88.1 b14 Hibah 10,671,981,250 19,860,737,831 16,295,859,700 15,184,631,780 20.4 b15 Bantuan sosial 1,013,508,665 664,008,400 1,665,310,000 19,203,865,900 389.8 b16 Belanja bagi hasil - b17 Bantuan keuangan 15,542,750,000 17,149,879,720 27,442,285,038 27,636,971,029 23.7 b18 Belanja tidak terduga 583,500,000 182,355,000 1,672,514,000 320,279,750 222.5 b2 Belanja Langsung 399,032,282,371 378,821,905,655 392,584,840,204 434,494,411,765 3.1 b21 Belanja pegawai b22 Belanja barang dan jasa 108,593,747,745 95,875,544,211 115,700,779,526 117,173,131,530 3.4 b23 Belanja modal 290,438,534,626 282,946,361,444 276,884,060,678 317,321,280,235 3.3 C Pembiayaan 179,805,273,384 136,020,172,313 167,183,181,816 125,858,984,917 (223,151,049,455) (99,525,164,610) (195,607,378,715) (134,844,671,162) 25.0Surplus/Defisit Anggaran
  31. 31. 31Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Tabel 2.6: Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi SKPD KabupatenTanjung jabung Timur Tahun 2009 - 2013 Sumber :Realisasi APBD tahun 2009 - 2013, diolah 2009 2010 2011 2012 2013 1 PU-CK 564,000,000 4,975,000,000 4,495,000,000 10,927,224,000 305 1a Investasi 564,000,000 4,975,000,000 4,495,000,000 10,927,224,000 305 1b operasional/pemeliharaan (OM) 2 Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan 1,116,580,000 340,828,000 322,491,000 603,515,000 4 2a Investasi 1,116,580,000 340,828,000 322,491,000 603,515,000 4 2b operasional/pemeliharaan (OM) 3 Dinas Kebersihan dan Tata Kota 748,257,000 241,190,000 355,495,000 454,509,850 2 3a Investasi 748,257,000 241,190,000 355,495,000 454,509,850 2 3b operasional/pemeliharaan (OM) 4 Dinkes 300,681,000 272,637,400 551,920,600 533,053,300 30 4a Investasi 300,681,000 272,637,400 551,920,600 533,053,300 30 4b operasional/pemeliharaan (OM) 5 Bappeda 5a Investasi 5b operasional/pemeliharaan (OM) 6 BPMPDK 6a Investasi 6b operasional/pemeliharaan (OM) 8 Belanja Sanitasi (1+2+3+…n) 2,729,518,000 5,829,655,400 5,724,906,600 12,518,302,150 77 9 Pendanaan investasi sanitasi Total (1a+2a+3a+…na) 2,729,518,000 5,829,655,400 5,724,906,600 12,518,302,150 77 10 Pendanaan OM (1b+2b+3b+…nb) - - - - 11 Belanja Langsung 399,032,282,371 378,821,905,655 392,584,840,204 434,494,411,765 3 12 Proporsi Belanja Sanitasi – Belanja Langsung(8/11) (396,302,764,371) (372,992,250,255) (386,859,933,604) (421,976,109,615) 2 13 Proporsi Investasi Sanitasi – Total Belanja Sanitasi (9/8) - - - - 14 Proporsi OM Sanitasi – Total Belanja Sanitasi (10/8) (2,729,518,000) (5,829,655,400) (5,724,906,600) (12,518,302,150) 77 No Rata2 pertumbuhanSKPD Tahun
  32. 32. 32Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Keterangan :investasi termasuk di dalamnya pembangunan sarana prasarana, pengadaan lahan, pelatihan, koordinasi, advokasi, kampanye dan studi-studi yang terkait dengan sanitasi Tabel 2.7 Belanja Sanitasi Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2009 - 2013 Sumber : APBD dan BPS, diolah Tabel 2.8 Tabel Peta Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2009 - 2013 Sumber : Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2012 2.4 Tata Ruang Wilayah Sejalan dengan upaya pembangunan daerah, berbagai kegiatan masyarakat dan pemerintah selalu terjadi pada suatu ruang. Ketidaktepatan rencana dan ketidaktertiban pemanfaatan ruang dapat mengurangi efisiensi kegiatan sosial-ekonomi dan dapat menyebabkan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya kualitas kehidupan, produktivitas ekonomi daerah, pendapatan rakyat, dan mengancam keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penataan ruang diperlukan sebagai instrumen pembangunan untuk dapat mengarahkan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Penataan ruang itu perlu memperhatikan kaidah teknis, ekonomis, dan kepentingan umum serta kepentingan antar generasi. 2009 2010 2011 2012 2013 1 TotalBelanjaSanitasiKabupaten/Kota 2,729,518,000 5,829,655,400 5,724,906,600 12,518,302,150 6,700,595,538 2 JumlahPenduduk 203,857 205,272 210,420 211,522 207,768 13389.38 28399.66 27207.05 59182.03BelanjaSanitasiPerkapita(1/2) No Deskrip si Tahun Rata-rata 2009 2010 2011 2012 2013 1 PDRB harga konstan (struktur perekonomian) (Rp.) 227,169,446,000 240,296,585,000 256,698,749,000 2 Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota (Rp.) 986,271,214,000 1,080,053,220 1,125,336,701,000 3 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,00 5,78 6,83 No D e s k r i p s i Tahun
  33. 33. 33Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Hirarkhi dari masing-masing pusat-pusat pelayanan kegiatan dalam struktur ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diwujudkan dalam 3 hirarkhi pusat pelayanan yaitu: 1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu pusat kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan transportasi yaitu wilayah kabupaten/kota yang berdekatan/berbatasan. Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Jambi yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Muara Sabak sebagai PKWp. Muara Sabak dikembangkan sebagai daerah Pelabuhan (pengumpul) utama Provinsi Jambi. Ujung Jabung dikembangkan sebagai pelabuhan (outlet) utama Provinsi Jambi. 2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan PKLp yaitu Ibu Kota Kecamatan dan kota-kota yang berfungsi sebagai pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu wilayah kabupaten dan mempunyai potensi untuk mendorong pusat-pusat kecamatan (daerah belakangnya). 3. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 4. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Adapun Rencana Sistem Pusat Perkotaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011– 2031 antara lain : 1 Perkotaan Muara Sabak Barat PKWp Pusat pemerintahan Kabupaten Pusat Koleksi dan Distribusi Barang Pusat Perdagangan dan Jasa Regional Pusat Industri Pengolahan Pusat Transportasi Laut 2 Perkotaan Nipah Panjang PKL Industri Perikanan Perhubungan Laut Sentra Perikanan/Minapolitan Simpul Transportasi 3 Mendahara Ilir PKL Simpul Transportasi Perdagangan dan Distribusi Barang Lokal Sentra Perikanan/Minapolitan 4 Perkotaan Pandan Jaya PKL Pusat Sumber Daya Energi Industri Pertanian Simpul Transportasi Pusat Industri Pengolahan Pariwisata
  34. 34. 34Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 5 Perkotaan Bandar Jaya PKLp Industri Pertanian Simpul Transportasi Pusat Industri Pengolahan 6 Perkotaan Muara Sabak Timur PKLp Industri Perikanan Perhubungan Laut Sentra Perikanan/Minapolitan Simpul Transportasi 7 Perkotaan Pematang Rahim PPK Industri Pertanian Simpul Transportasi Pariwisata 8 Perkotaan Teluk Majelis PPK Industri Pertanian Simpul Transportasi Pusat Industri Pengolahan 9 Perkotaan Rantau Indah PPK Industri Pertanian Simpul Transportasi Pusat Industri Pengolahan 1 0 Perkotaan Sungai Lokan PPK Industri Perikanan Perhubungan Laut Sentra Perikanan/Minapolitan 1 1 Perkotaan Simpang Desa PPK Simpul transportasi Sentra Pertanian Pariwisata 1 2 Perdesaan Kota Terpadu Mandiri PPL Simpul transportasi Sentra Pertanian Pariwisata Pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengikuti hirarki fungsional yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang dan system pusat permukiman. Pengembangan PKWp diarahkan sebagai berikut: Pelayanan transportasi, perdagangan, distribusi dan koleksi barang dan jasa; Pengembangan wilayah ini dilaksanakan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah; Sebagai pintu gerbang utama distribusi barang ekspor kabupaten terhadap wilayah segitiga pertumbuhan Singapura, Batam dan Johor; Pemantapan keterkaitan antar wilayah dengan kota-kota utama di Provinsi Jambi, Sumatera dan Jawa, baik melalui peningkatan sarana prasarana transportasi jalan, dan laut. Penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi perkotaanya; dan Peningkatan peranan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana perkotaan.
  35. 35. 35Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Pengembangan PKL dan PKLp diarahkan sebagai berikut: Pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya; Kegiatan pusat pemerintahan, perdagangan dan pengumpul serta untuk pengembangan aktifitas sekunder dan tersier dengan skala pelayanan regional. Pemantapan keterkaitan antar PKL dengan daerah sekitarnya melalui peningkatan sarana prasarana transportasi jalan dan sungai; Penyediaan prasarana permukiman sesuai dengan fungsinya; Peningkatan peranan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana permukiman. Pengembangan PPK diarahkan sebagai berikut: Pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya; Kegiatan pusat pemerintahan, perdagangan dan pengumpul serta untuk pengembangan aktivitas sekunder dan tersier dengan skala pelayanan lokal. Pemantapan keterkaitan antar PPK dengan daerah sekitarnya melalui peningkatan sarana prasarana transportasi jalan dan sungai; Penyediaan prasarana permukiman sesuai dengan fungsinya Adapun Rencana Sistem Pusat Perkotaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011– 2031 Peta 2.3: Rencana pusat layanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sumber ; RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011 Keterangan; Peta rencana pusat layanan Tanjung Jabung Timur ukuran A3 terlampir
  36. 36. 36Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Peta 2.4: Rencana pola ruang Kabupaten Tanjung jabung Timur Sumber ; RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011 Keterangan; Peta rencana pusat layanan Tanjung Jabung Timur ukuran A3 terlampir 2.5 Sosial dan Budaya Kondisi sosial budaya menggambarkan keadaan prasarana pendidikan, jumlah penduduk miskin, serta kawasan kumuh yang terdapat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. A. Pendidikan Sampai dengan tahun 2011, sarana pendidikan formal yang tersedia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah tersebar diseluruh kecamatan mulai tingkat SD sampai dengan tingkat SMU/SMK, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.9 : Fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nama Kecamatan Jumlah Sarana Pendidikan Umum Agama TK SD SLTP SMA SMK MI MTs MA Mendahara 5 19 4 1 - 7 9 2 Mendahara Ulu 3 7 3 - 1 3 1 2 Geragai 4 22 4 2 - 2 1 2 Dendang 3 18 4 1 1 1 1 1 Muara Sabak Barat 2 14 2 1 1 1 2 1 Muara Sabak Timur 6 26 6 3 1 1 7 3 Kuala Jambi 3 11 2 1 - 2 5 4 Rantau Rasau 2 30 3 1 1 2 2 2 Berbak 4 11 4 1 1 3 1 - Nipah Panjang 3 28 7 1 1 1 1 1 Sadu 3 19 4 1 1 - 1 1 JUMLAH 38 207 43 13 8 22 31 19 Sumber : Diknas Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2012
  37. 37. 37Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana untuk kondisi eksisting jumlah siswa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah relatif memadai. Namun demikian jika dilihat dari jumlah keseluruhan dari penduduk usia sekolah (terutama untuk jenjang pendidikan SLTP dan SLTA) jumlah sarana dan prasarana yang ada secara nyata belum mencukupi, dimana kondisi ideal ratio murid dan guru di jenjang SLTP adalah 1 :15 dan di jenjang SLTA adalah 1:29, sementara itu kondisi eksisting ratio murid dan guru di jenjang SLTP dan SLTP hanya sebesar 1 : 11. Hal ini menjadi tantangan kedepan bagi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan dengan perkiraan jumlah usia sekolah yang akan melanjutkan pendidikan. Banyaknya anak-anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan disebabkan jauhnya lokasi sekolah juga menjadi tantangan tersendiri bagi kebijakan pemerintah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah membebaskan biaya pendidikan mulai dari jenjang SD sampai dengan SLTA memberikan motivasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20% melalui APBD 2011-2013. B. Kemiskinan Kemiskinan masih merupakan masalah utama pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang ditunjukkan dengan besarnya jumlah penduduk miskin. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K RI) dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Daerah Propinsi Jambi (Edisi Pertama Maret 2011), tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 mencapai 12,40%. Pada tahun 2011, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun menjadi 11,60%. Potret kemiskinan ini terutama banyak dijumpai pada petani dan nelayan yang merupakan 69,34% dari angkatan kerja. Kemiskinan pada petani terutama dijumpai pada petani pangan, karena hanya menghasilkan panen satu kali dalam satu tahun dengan produksi rata- rata 3,45 ton per hektar. Kelompok lain adalah masyarakat nelayan yang acap terperangkap pada kondisi, ketidakmampuan menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya laut dan wilayah pesisir untuk kehidupan mereka. Kemiskinan dapat terjadi karena kekurangan modal, rendahnya produktivitas, dan lemahnya penguasaan teknologi. Jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.10 : Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan Kecamatan Jumlah keluarga miskin (KK) Mendahara 1.976 Mendahara Ulu 1.090 Geragai 865 Dendang 1.034 Muara Sabak Barat 724 Muara Sabak Timur 1.802 Kuala Jambi 773 Rantau Rasau 1.479 Berbak 1.080 Nipah Panjang 1.086 Sadu 892 JUMLAH 12.801 Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2012
  38. 38. 38Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Tabel 2.11: Jumlah Rumah per Kecamatan Kecamatan Jumlah Rumah Mendahara 3.745 Mendahara Ulu 3.354 Geragai 3.529 Dendang 4.344 Muara Sabak Barat 2.691 Muara Sabak Timur 8.645 Kuala Jambi 2.453 Rantau Rasau 6.766 Berbak 3.016 Nipah Panjang 6.454 Sadu 3.470 Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011. 2.6 Kelembagaan Pemerintah Daerah Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dalam struktur organisasi, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
  39. 39. 39Buku Putih Sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur 2013 Gambar 2.1: Struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
  40. 40. 40Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 BAB 3 : PROFIL SANITASI WILAYAH Profil sanitasi wilayah memberikan gambaran lengkap dan menyeluruh (teknis/non teknis dan mencakup berbagai aspek) tentang sanitasi Kab.Tanjung Jabung Timur. Data yang diambil dalam profil sanitasi wilayah mencakup data primer dan data sekunder. Diawali dengan pemetaan sistem sanitasi yang ada saat ini dan dilanjutkan dengan mnilai tingkat layanan dan cakupan sanitasi di Kab.tanjung Jabung Timur. Pemetaan akan menggambarkan alur lengkap perjalanan limbah mulai dari timbulnya/diproduksinya limbah hingga dibuang lagi kembali ke lingkungan, mencakup tiga komponen yaitu air limbah domestik, persampahan dan drainase lingkungan. Tabel 3.1 Perhitungan Pendanaan Sanitasi oleh APBD Kab.Tanjung Jabung Timur Tahun 2009 – 2013 Sumber : Analisa APBD tahun 2009 – 2013 Tabel 3.2 Realisasi dan Potensi retribusi Sanitasi per Kapita No SKPD Retribusi Sanitasi Tahun (Rp) Pertum buhan (%) n-4 n-3 n-2 n-1 n 2009 2010 2011 2012 2013 1 Belanja Sanitasi ( 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 ) 1,612,938,000 5,488,827,400 5,402,415,600 11,914,787,150 119.76 1.1 Air Limbah Domestik 564,000,000 4,975,000,000 4,495,000,000 10,927,224,000 305.18 1.2 Sampah rumah tangga 748,257,000 241,190,000 355,495,000 454,509,850 2.49 1.3 Drainase lingkungan 1.4 PHBS 300,681,000 272,637,400 551,920,600 533,053,300 29.90 2 Dana Alokasi Khusus ( 2.1 + 2.2 + 2.3 ) - - - - - - 2.1 DAK Sanitasi - - - - - - 2.2 DAK Lingkungan Hidup - - - - - - 2.3 DAK Perumahan dan Permukiman - - - - - - 3 Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi - - - - - - 4 Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi - - - - - - 2,729,518,000 5,829,655,400 5,724,906,600 12,518,302,150 77 399,032,282,371 378,821,905,655 392,584,840,204 434,494,411,765 3 0.68 1.54 1.46 2.88 1.64 % APBD murni terhadap Belanja Langsung No Uraian Belanja Sanitasi (Rp.) Rata-rata Pertumbuhan Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3) Total Belanja Langsung
  41. 41. 41Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 1 Retribusi Air Limbah - - - - - - 1.a Realisasi retribusi - - - - - - 1.b Potensi retribusi - - - - - - 2 Retribusi Sampah - - - - - - 2.a Realisasi retribusi - - - - - - 2.b Potensi retribusi - - - - - - 3 Retribusi Drainase - - - - - - 3.a Realisasi retribusi - - - - - - 3.b Potensi retribusi - - - - - - 4 Total Realisasi Retribusi Sanitasi (1a+2a+3a) 0 0 0 0 0 0 5 Total Potensi Retribusi Sanitasi (1b+2b+3b) 0 0 0 0 0 0 6 Proporsi Total Realisasi – Potensi Retribusi Sanitasi (4/5) Sumber : hasil analisa Sampai saat ini penarikan retribusi dari sektor air limbah, persampahan dan drainase belum diterapkan hal ini disebabkan oleh tingkat pelayanan sektor sanitasi di kab.tanjung jabung timur masih rendah sehingga pemerintah daerah belum melakukan penarikan retribusi, sebab lainnya adalah perda untukpengelolaan air limbah dan drainase belum ada, sedangkan untuk sektor persampahan perda baru dalam proses pengesahan DPRD. 3.1. Promosi Higiene dan Sanitasi Promosi Higiene dan sanitasi adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Promosi Higiene Dan Sanitasi pada tatanan rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu melakukan Promosi Higiene Dan Sanitasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah risiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat 3.1.1. Tatanan Rumah Tangga (Laporan Hasil Pelaksanaan Study EHRA) Study Environment Health Risk Assesment (EHRA) adalah sebuah survey partisipatif di tingkat kabupaten/ kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku higinitas pada skala rumah tangga dan merupakan Salah satu komponen utama indikator penentuan area berisiko sanitasi di wilayah Kabupaten/Kota dimana Hasil studi EHRA ini adalah data yang representatif untuk penentuan area berisiko di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan Study Environment Health Risk Assesment (EHRA) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PROMOSI HIGIENE DAN SANITASI) dan Promosi Higiene di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dinilai dari beberapa aspek terkait kondisi sanitasi di tingkat rumah tangga yang dilaksanakan pada 90 Desa di 11 Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan jumlah responden sebanyak 3600 responden, berikut laporan hasil pelaksanaan study EHRA Kabupaten Tanjung Jabung Timur :
  42. 42. 42Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 1. Kebiasaan Memakai Sabun Kebiasaan memakai sabun bagi ibu-ibu rumah tangga yang menjadi responden Study EHRA ditandai dengan penggunaan sabun pada aktivitas sehari-hari serta ketersediaan sabun di rumah. Berikut gambaran kebiasaan pemakaian sabun pada Rumah Tangga di lokasi study EHRA Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hanya 27 % ibu yang menjadi responden menggunakan sabun. Kurang lebih 73% dari ibu-ibu yang menjadi responden pada study EHRA tidak menggunakan sabun pada 5 waktu penting berikut gambaran penggunaan sabun untuk aktifitas rumah tangga. Grafik 3.1. Grafik CTPS di 5 (Lima) Waktu Penting Sumber : Hasil Pengolahan dan analisis data study EHRA Kab. Tanjung Jabung Timur 2013 Dapat dilihat pada grafik bahwa masih banyaknya ibu-ibu rumah tangga yang tidak memakai sabun pada lima waktu penting. 2. Pembuangan Air Kotor / Limbah Tinja Manusia dan Lumpur Tinja Berdasarkan study EHRA yang dilaksanakan terkait Pembuangan air kotor/limbah tinja manusia sebagian besar responden (68%) menyatakan melakukan aktifitas buang air besar di jamban pribadi dan sebagian kecil lainnya masih buang air besar di MCK/WC Umum, sungai dan sisanya ke kebun, selokan dan lubang galian. Jika dilihat dari setiap klaster yang ada khususnya di klaster 3 menyatakan 15,8% dari responden buang air besar di sungai. Ini menunjukan kesadaran masyarakat untuk buang air besar tidak disembarang tempat masih kurang terkait dengan faktor kebiasaan masyarakat untuk buang air besar sembarangan. Kebiasaan ini biasanya ditemui di daerah yang berdekatan atau dilalui sungai dan masyarakat dengan tingkat perekonomian yang rendah. Persentase tempat pembuang air besar masyarakat di lokasi study EHRA dapat terlihat dari grafik di bawah ini : 73% 27% CTPS DI LIMA WAKTU PENTING Tidak Ya
  43. 43. 43Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 Grafik 3.2 Grafik Perilaku BABS Sumber : Hasil Pengolahan dan analisis data study EHRA Kab. Tanjung Jabung Timur 2013 Dari semua klaster persentase terbesar pengelolaan air minum, dilakukan dengan cara direbus, klaster 1 yaitu sebesar 96, 1 %, klaster 4 sebesar 88,8 %, kemudian klaster 3 sebesar 83.6 % dan persentase terkecil pengelolaan air untuk minum dengan cara direbus adalah klaster 2 sebesar 87,2 %, lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut ini : Grafik 3.3 Grafik Pengelolaan Air Minum (Pencemaran pada Wadah Penyimpanan dan Penanganan Air) Sumber : Hasil Pengolahan dan analisis data study EHRA Kab. Tanjung Jabung Timur 2013 68% 8% 1% 9% 4% 2% 5% 2% 1% PERSENTASE TEMPAT BUANG AIR BESAR DI KAB.TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013 Jamban pribadi MCK/WC Umum Ke WC helikopter Ke sungai/pantai/laut Ke kebun/pekarangan Ke selokan/parit/got Ke lubang galian Lainnya, Tidak tahu 61.2 3.9 12.8 16.4 11.2 38.8 96.1 87.2 83.6 88.8 0 20 40 60 80 100 120 0 1 2 3 4 Kluster Desa/Kelurahan Pengelolaan Air Minum (Pencemaran pada Wadah Penyimpanan dan Penanganan Air) Tidak tercemar Ya,Tercemar
  44. 44. 44Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 Gambar 3.4 Grafik Pengolahan Sampah Setempat Sumber : Hasil Pengolahan dan analisis data study EHRA Kab. Tanjung Jabung Timur 2013 Dari grafik di atas terlihat untuk pengelolaan sampah rumah tangga, terbanyak yaitu dilakukan dengan cara dibakar. Gambar 3.5 Grafik Pencemaran karena SPAL Sumber : Hasil Pengolahan dan analisis data study EHRA Kab. Tanjung Jabung Timur 2013 3.1.2 Tatanan Sekolah Mewujudkan masyarakat sekolah sehat dengan lingkungannya yang kondusif melalui pembangunan sarana dan prasarana, promosi perilaku santai dan hygiene dan pemberdayaan agar kesinambungan dengan menempatkan masyarakat sekolah sebagai pelaku utama. Hygiene dan sanitasi sekolah adalah perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan guna terwujud lingkungan sehat yang bersih dan nyaman dan terbebas dari ancaman penyakit. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 kluster 0 kluster 1 kluster 2 kluster 3 kluster 4 48.8 47.3 52.6 58.3 55.6 51.2 52.7 47.4 41.7 44.4 0 20 40 60 80 100 120 0 1 2 3 4 Kluster Ya, aman Tidak aman
  45. 45. 45Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 Permasalahan spesifik dan prioritas yang dihadapi, Berdasarkan standar Sekolah Sehat, kebutuhan Kamar Mandi/WC/Toilet di SD/MI di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum memenuhi syarat, karena terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan biaya dan lahan di sekolah Kondisi PROMOSI HIGIENE DAN SANITASI Tatanan Institusi Pendidikan berdasarkan hasil pendataan tahun 2013 menunjukkan bahwa kondisi PROMOSI HIGIENE DAN SANITASI Tatanan Pendidikan tergambar pada tabel sebagai berikut :
  46. 46. 46Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 Tabel 3.3: Kondisi sarana sanitasi di sekolah(SD/MI) (sumber air, toilet, SPAL dan tempat cuci tangan) Nama Sekolah Jumlah Siswa Jumla h Guru Sumber Air Bersih Jml Toilet/WC Guru Jumlah Toilet/WC Murid Tempat Pembuangan Air Kotor Fas. Cuci Tangan Persediaan Sabun Siapa yang membersihkan Toilet PDAM SPT SGL Dari Toilet Dari Talang Dari Kamar mandi Dari Air hujan Siswa Guru Pesuruh L P L P S K T S K T S K T L P L P Y T Y T L P L P L P SDN 76 Muara Sabak Timur 91 10 0 4 7 √ - - - - √ √ - - 1 1 - - - √ - - √ - - √ - √ - √ - - SDN 146 Tanjung Solok 86 98 4 8 - - - √ - - - - - - - 1 1 - - - - - √ - √ √ √ - - - - SDN 92 Kampun g Laut 32 24 4 4 - - √ - - √ - - √ 1 - - - - - - - - √ - √ √ √ - - - - SDN 167 Kec. Geragai 50 64 1 0 4 - - √ - - √ - - √ - - 1 - - - - - - √ - √ √ √ - - - - SDN 63 Nibung Putih 80 85 4 8 - - - - - √ - - - 1 1 1 1 √ √ √ √ - √ - √ √ √ - - - - SDN 113 Pandan Makmur 50 63 3 6 - - √ - - √ - - √ - - 1 - - - - - - √ - √ √ √ - - - - SDN 181 Bunga Tanjung 50 56 3 1 0 - - √ - - √ - - √ - - 1 - - - - - - √ - √ √ √ - - - - SDN 02 Parit Culum 67 57 6 5 - - √ - - √ - - √ - - 1 - - - - - - √ - √ √ √ - - - -
  47. 47. 47Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 keterangan: L = laki-laki; P = perempuan S = selalu tersedia air; K = kadang-kadang; T = tidak ada persediaan air Y = ya; T = tidak SPT = Sumur pompa tangan; SGL = Sumur gali Tempat pembuangan air kotor sebutkan kemana salurannya: Toilet : Septik Tank, Cubluk, sungai, kolam, dll Talang : Saluran Pembuangan Air Limbah, Drainase Lingkungan, Halaman, Sungai, dll Dari Kamar Mandi : Saluran Pembuangan Air Limbah, halaman, sungai, dll Air Hujan : Saluran Pembuangan Air Kotor, Drainase lingkungan, halaman, dll
  48. 48. 48Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 Tabel 3.4: Kondisi sarana sanitasi sekolah (tingkat sekolah/setara: SD/MI) (pengelolaan sampah dan hygiene dan sanitasi) Nama Sekolah Apakah pengetahuan ttg Higiene dan Sanitasi diberikan Apakah ada dana utk air bersih / sanitasi / pend. higiene Cara Pengelolaan Sampah Kapan Tangki Septik Dikosongkan Kondisi Higiene Sekolah Rencana perbaikan sanitasi sekolah Ya, saat pertemuan / penyuluhan tertentu Ya, saat mata pelajaran PenJas di kelas Tidak pernah Dikump ulkan Dipisahkan Dibuat kompos Ya Tidak SDN 76 Muara Sabak Timur - √ - - √ - - √ Belum Pernah Bersih Setiap hari dipungut sampahnya SDN 146 Tanjung Solok √ - - - √ √ - - Tidak Ada Septik Tank Kurang Bersih - SDN 92 Kampung Laut √ - - - √ √ - - Tidak ada Septik Tank Kurang Bersih - SDN 167 Kec. Geragai √ - - √ - √ √ √ Belum Pernah Bersih Pengelolaan sampah dan penghijauan ditingkatkan SDN 63 Nibung Putih √ - - - √ √ √ - Belum Pernah Bersih Pemilahan sampah dioptimalkan dengan pengembang an pembuatan kompos SDN 113 Pandan Makmur √ - - - √ √ √ - Belum Pernah Bersih Pemilahan sampah dioptimalkan dengan pengembang an pembuatan kompos SDN 181 Bunga √ - - - √ √ √ - Belum Pernah Bersih Pemilahan
  49. 49. 49Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 Tanjung sampah dioptimalkan dengan pengembang an pembuatan kompos SDN 02 Parit Culum √ - - √ - √ √ √ Belum Pernah Bersih Pengelolaan sampah dan penghijauan ditingkatkan Sumber : Hasil Survey PMHSJK
  50. 50. 50Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 3.1.3 Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis Tabel 3.5 Permasalahan mendesak dan Isu Strategis Permasalahan Mendesak Isu Strategis 1. Cakupan pelayanan PROHISAN di Kab.Tanjung Jabung Timur belum maksimal. 2. Media promosi masih sangat terbatas 3. sarana CTPS di tatanan rumah tangga, sekolah dan tempat umum masih sangat terbatas 4. masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Prohisan 5. masih banyak masyarakat yang melakukan BABS Adanya program upaya kesehatan berbasis masyarakat/UKBM(kelurahan siaga, posyandu) yang didukung oleh kader PHBS aktif. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai PHBS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (puskesmas, pustu) dan Media Informasi yang dikelola oleh Pemkot. Upaya kaderisasi kader PHBS belum optimal. Pokja Sanitasi Kota dan Tim Koordinasi Kota Sehat yang dapat mendorong upaya pengembangan prilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur . Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini telah memiliki berbagai program pemicuan guna mendorong prilaku hidup bersih dan sehat yang dapat terus dioptimalkan keberlanjutannya. Berbagai program dan upaya untuk mendorong prilaku hidup bersih dan sehat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini belum terdukung dengan pola monitoring dan evaluasi yang dapat menjamin integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program-program tersebut oleh berbagai pihak. Adanya partisipasi aktif dari lembaga formal, informal dan masyarakat dalam mendukung program PHBS. Kesadaran masyarakat untuk indikator sanitasi sangat sulit dicapai (seperti: membuang sampah sembarangan,BABS, CTPS, dll) Kebiasaan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, membuang sampah dan BAB di sungai Adanya dukungan dana dari APBD kota kepada Dinas Kesehatan dan Bpmpdk dalam upaya sosialisasi dan implementasi program dan kegiatan PHBS. Sudah ada alokasi anggaran untuk pendataan PHBS walaupun masih belum optimal untuk mendata semua indikator PHBS terkait sanitasi. Media pengembangan promosi kesehatan untuk PHBS masih sangat kurang dan belum dikemas secara menarik. Sumber : Hasil Analisa SWOT 3.2 Pengelolaan Air Limbah Domestik Pengelolaan air limbah domestik merupakan penjelasan kondisi riil pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini, terkait kuantitas dan kualitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur lainnya, serta permasalahan prioritas yang dihadapi terkait pengelolaan air limbah domestik. Secara umum saluran pembuangan air limbah domestik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menjadi masalah, hal ini menunjkkan bahwa sebagian besar keluarga tidak memiliki fasilitas saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
  51. 51. 51Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 cakupan kepemilikan SPAL adalah sebesar 29,01% keluarga dan SPAL memenuhi syarat kesehatan sebesar 15,09%. Fasilitas publik instalasi pengolahan limbah merupakan kebutuhan mendasar bagi daerah khususnya untuk penampungan pengolahan akhir limbah dikawasan perkotaan. Sampai saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum maksimal dalam pengolahan limbah baik itu limbah domestik maupun limbah medis pada pusat- pusat pelayanan masyarakat belum tertata dengan baik. Data pokok Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2012, cakupan kepemilikan jamban keluarga pada saat ini adalah 56,72 % baru menjangkau sebanyak 29.078 KK dari 65.641 KK dan jamban yang memenuhi syarat kesehatan baru sebesar 44,72 %. 3.2.1 Kelembagaan Aspek legal formal berupa peraturan dan kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama ini belum ada. Untuk saat ini pengolahan limbah domestik (lumpur tinja) belum berjalan salah satu faktornya adalah fasilitas IPLT yang belum tersedia.
  52. 52. 52Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 Tabel 3.6: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik FUNGSI PEMANGKU KEPENTINGAN Pemerintah Kabupaten/Kota Swasta Masyarakat PERENCANAAN - - Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota Dinas PU - - Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target Dinas PU - - Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target Dinas PU - - PENGADAAN SARANA - - Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik Dinas PU dan Dinkes - - Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik) Dinas Tata kota kebersihan dan pertamanan - - Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja) Dinas PU - - Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor) Dinas PU - - Membangun sarana IPLT dan atau IPAL - - PENGELOLAAN - - Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja Dinas Tata kota Kebersihan dan Pertamanan - - Mengelola IPLT dan atau IPAL Dinas Tata kota Kebersihan dan Pertamanan - - Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja Dinas Tata kota Kebersihan dan Pertamanan - - Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestic - - - Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB - - - PENGATURAN DAN PEMBINAAN - - - Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll) - - - Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik - - - Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik - - - MONITORING DAN EVALUASI - - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota Dinas PU - - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestic Dinas PU - - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik - - - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik - - -
  53. 53. 53Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 Tabel 3.7: Daftar Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Tanjung Jabung Timur Peraturan Ketersediaan Pelaksanaan Keterangan Ada (Sebutkan) Tidak Ada Efektif Dilaksanakan Belum Efektif Dilaksanakan Tidak Efektif Dilaksanakan AIR LIMBAH DOMESTIK Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kab/Kota ini √ Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestic √ Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestic √ Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah √ Kewajiban dan sanksi bagi industry rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha √ Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha √ Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septic √ Retribusi penyedotan air limbah domestic √ Tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran √
  54. 54. 54Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 *** Keterangan : Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum memiliki Paraturan Daerah (Perda) Terkait dengan pengelolaaan Air Limbah Domestik 3.2.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan Terdapat dua macam sistem dalam pengelolaan air limbah domestik/permukiman yaitu: a. Sanitasi sistem setempat atau dikenal dengan sistem sanitasi on-site yaitu fasilitas sanitasi individual seperti septic tank atau cubluk b. Sanitasi sistem off-site atau dikenal dengan istilah sistem terpusat atau sistem sewerage, yaitu sistem yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menggunakan sistem pengelolaan air limbah on site berupa jamban keluarga maupun MCK Komunal. Gambar 3.6 : Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja Sumber : Hasil Pengolahan dan analisis data study EHRA Kab. Tanjung Jabung Timur 2013 18% 4% 34% 1% 24% 1% 1% 17% TEMPAT PENYALURAN AKHIR TINJA DI KAB.TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013 Tangki septik Pipa sewer Cubluk/lobang tanah Langsung ke drainase Sungai/danau/pantai Kolam/sawah Kebun/tanah lapang
  55. 55. 55Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 Gambar 3.7 Grafik Tangki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman Sumber : Hasil Pengolahan dan analisis data study EHRA Kab. Tanjung Jabung Timur 2013 Peta 3.1: Peta cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik Sumber ; RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2012 Keterangan ; Peta Orientasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur ukuran A3 terlampir 5 1.8 3.2 3.3 10.9 95 98.2 96.8 96.7 89.1 0 20 40 60 80 100 120 % % % % % 0 1 2 3 4 Kluster Desa/Kelurahan TANGKI SEPTIK SUSPEK AMAN & TIDAK AMAN DI KAB.TANJUNG JABUNG TIMUR 2013 Tangki septik suspek aman Tangki septik suspek Tidak aman
  56. 56. 56Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 Peta 3.2: Peta lokasi infrastruktur utama pengelolaan air limbah domestik Sumber ; RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2012 Keterangan ; Peta Orientasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur ukuran A3 terlampir Pengelolaan air limbah di Kab.Tanjung Jabung Timur saat ini pengelolaannya belum tersedianya pengelolaan secara terpusat maupun setempat, sehingga pengelolaan air limbah di kab.tanjung jabung timur masih bersifat individual berupa tangki septik, cubluk ataupun pembuangan air limbah langsung ke badan air penerima. Tabel 3.8: Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan air limbah domestik Input User Interface Pengumpulan dan Penampunga n/Pengolahan Awal Pengaliran Pengolahan Akhir Pembuangan/ Daur Ulang Kode/Nama Aliran Black Water Black Water Black Water Cubluk --- ------- Aliran Limbah AL1 Aliran Limbah AL2 Sumber : Hasil pemetaan DSS Black Water - Tinja - Urine - Air Pembersih - Air Pengelontor - Kertas Pembersih Sungai Grey Water - Air Cucian - Air Dapur - Air Kamar Mandi - Air Cusian Pakaian
  57. 57. 57Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 Tabel 3.9: Sistem pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kelompok Fungsi Teknologi yang digunakan Jenis Data Sekunder (Perkiraan) Nilai Data Sumber Data A B C D E User Interface WC Sentor Jumlah (kuantitas) 29.078 WC Dinas Kesehatan KK Tersambung 29.078 KK Dinas Kesehatan Penampungan Awal Tangki Septik Jumlah (kuantitas) 15.209 Tangki Dinas Kesehatan Pembuangan/Daur Ulang Sungai Nama Sungai Batanghari Dinas Kesehatan Sumber : Kondisi Sarana sanitasi dasar menurut puskesmas kab.Tanjung Jabung Timur 2012 3.2.3 Kesadaran Masyarakat dan PMHSJK Peran serta masyarakat dan gender dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pengolahan air limbah dapat dikategorikan sebagai berikut : a) Bagi masyarakat yang sudah sadar dan mampu secara finansial untuk penanganan limbah cair tidak mengalami kesulitan, artinya secara teknis dan kebutuhan sarana prasarana dapat secara langsung disediakan oleh si pemrakarsa. b) Bagi masyarakat yang belum sadar dan mayoritas tidak mampu (secara finansial) sangat sulit untuk penanganan limbah cair di lingkungannya hal ini karena keterbatasan akan kesadaran dan biaya yang harus dikeluarkan. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang menggunakan sungai sebagai pembuangan limbah domestiknya, meskipun sudah memiliki jamban pribadi dan septictank. Dalam rangka mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai program SLBM (sanitasi lingkungan berbasis masyarakat) dan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Baik peran serta dalam bentuk tenaga, pendanaan dan pemikiran/perencanaan serta pengelolaan. Pemberdayaan masyarakat ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan air limbah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu, pengelolaan sarana sanitasi oleh masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  58. 58. 58Buku Putih sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013 Tabel 3.10: Pengelolaan sarana jamban keluarga dan MCK oleh Masyarakat Kecamatan Jumlah Jumlah Pddk miskin Jamban Keluarga Jumlah MCK Tahun MCK dibangun Jumlah Sanimas Tahun Sanimas dibangun Desa/Kelurahan RT RW Dikelola RT Dikelola RW Dikelola CBO Dikelola Lainnya Dikelola RT Dikelola RW Dikelola CBO Dikelola Lainnya Muara Sabak Timur 227 60 - 2085 - - - - - -- - - - - Lambur 28 7 - 1206 - - - - - - - - - - Simbur Naik 38 12 - 792 - - - - - - - - - - Kampung Laut 21 4 - 1157 - - - - - - - - - - Dendang 193 35 - 2879 - - - - - - - - - - Mendahara 190 51 - 2335 - - - - - - - - - - Pangkal Duri 28 6 - 758 - - - - - - - - - - Kel. Simpang 18 4 - 3224 - - - - - - - - - - Rantau Rasau 182 39 - 3963 - - - - - - - - - - Sungai Tering 25 4 - 723 - - - - - - - - - - Nipah Panjang 203 45 - 2185 - - - - - - - - - - Sungai Lokan 21 5 - 616 - - - - - - - - - - Sungai Jambat 21 5 - 484 - - - - - - - - - - Air hitam 15 4 - 415 - - - - - - - - - - Simpang tuan 16 4 - 2155 - - - - - - - - - - Muara Sabak Barat 99 27 - 2804 - - - - - - - - - - Berbak 100 22 - 1297 - - - - - - - - - - Sumber : Data kumulatif sarana sanitasi menurut puskesmas di kab.Tanjung Jabung Timur 2012

×