Sot 2008 revisi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sot 2008 revisi

on

  • 1,496 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,496
Views on SlideShare
1,496
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
23
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sot 2008 revisi Sot 2008 revisi Document Transcript

  • PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KECAMATAN BOBOTSARI DESA KARANGMALANG NOMOR KODE DESA 3303092003 PERATURAN DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI, KAB. PURBALINGGA NOMOR : 2 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH DESA KARANGMALANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KARANGMALANGMenimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintah, dipandang perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 4 Tahun 2007, Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan desa Karangmalang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangmalang.Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 13 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Nomopr 42 Tahun 1950 ). 2. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ). 3. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Derah sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 8 Tahun 2005, Tentang Penetapan Perauran Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005, Tentang Peroubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah menjadi undang – undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438 ). 4. Undang – undang Nomor ; 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ). 5. Peraturan pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 4567 ) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 )
  • 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2006 ) 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2004 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2006 ) 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Purbalingga Nomor 6 Tahun 2006 ) 11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainya di Kabupaten Purbalingga. 12. Peraturan Desa Karangmalang No. 2 Tentang SOTK Pemerintah Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten purbalingga DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DENGAN KEPALA DESA DESA KARANGMALANG, KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGMALANG, NOMOR : 2 TAHUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA ( SOTK ) KARANGMALANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :1. Desa adalah Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga merupakan kesatuan masyarakat hokum, yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasar asal – usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia.2. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oelh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal – usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sitem Pemeirintah Republik Indonesia.3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa serta dalam Tugasnya yang menyangkut urusan Teknis lapangan dibantu Petugas Teknis Lapangan ( PTL ) sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.5. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.6. Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretaris desa, Pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.7. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan wilayah kerja unsur kewilayahan.8. Tugas pembantu adlaah penugasan dari Pemerintah Kepada daerah dan atau desa dan sekretariat desa dari pemerintah propinsi dari kabupaten / kota dan atau desa serta pemerintah Kabupaten / kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.9. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.
  • BAB II Penyusunan Pasal 11. Organisasi Pemerintah desa disusun berdasar pertimbangan : a. Kewenangan yang dimiliki oleh desa. b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan desa. c. Kemapuan keuangan desa d. Ketersediaan sumber daya manusia e. Pengembangan pada kerjasama antara desa dan dengan pihak ketiga.2. Organisasi Pemerintah Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan desa ini, berpedoman kepada peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006.3. Peraturan Desa sebagaimana pada ayat (2) menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Desa.4. Dalam menetapkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) telah dkonsultasikan kepada pejabat yang berwenang, terutama berkaitan dengan kemampuan dan besaran organisasi Pemerintah Desa.5. Penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa. BAB III Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Pasal 21. Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus desanya.2. Pemerintah Desa dipimpin seorang Kepala Desa yang dalam melaksanakan kewenangan tugas dan fungsinya berkewajiban : a. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desanya kepada Bupati b. Memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada masyarakat Pasal 3Pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangganya, urusan yangbelum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan. Pasal 4Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal (2 ), pemerintah desa mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa.b. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnyac. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong – royong masyarakat masyarakat .d. Pembinaan dalam rangka kententraman dan ketertiban masyarakat.e. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.
  • BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 51. Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari a. Kepala Desa b. Perangkat Desa2. Perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari ; a. Sekretaris Desa b. Perangkat lainya3. Perangkat desa lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari : a. Sekretariat desa yang terdiri dari urusan – urusan b. Pelaksana Tugas lapangan c. Dusun4. Jumlah urusan sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan desa dan kondisi sosial budaya masyarakat desa.5. Jumlah urusan yang kami gunakan adalah pola maksimal sejumlah lima urusan, yaitu : urusan Pemerintahan, Urusan pembangunan, Urusan Keuangan, Urusan Kesejahteraan Rakyat, serta Urusan Umum.6. Dan untuk melengkapi kebutuhan desa memanfaatkan tenaga yang ada dan jika dipandang perlu menambah tenaga dari non perangkat yang di pandang mampu dan atau melakukan pergeseran / mutasi fungsi secara vertikal maupun horizontal. Bentuk urusan pelaksana teknis lapangan, sejumlah 3 unsur terdiri dari : a. Pelaksana Teknis Lapangan Pengairan b. Pelaksana Teknis Lapangan Keamanan c. Pelaksana Teknis Lapangan Kematian7. Unsur pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan bertugas melaksanakan pekerjaan teknis lapangan.8. Dusun dibentuk sesuai dengan kebutuhan desa, dengan pertimbangan daya guna dan hasil guna, kondisi geografis dan demografis serta rentang kendali Pemerintahan Desa.9. Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan desa ini, yang sesuai dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini. Bagian Kedua Kepala Desa Pasal 61. Kepala Desa mempunyai tugas penyelnggaraan urusan Pemerintahan Pembangunan dan kemasyarakatan2. dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (2) pasal 2, Kepala Desa mempunyai wewenang : a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. b. Mengajukan rancangan peraturan desa. c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD. d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. e. Membina kehidupan masyarakat desa. f. Membina perekonomian desa. g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipasif. h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan. i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.3. Penyelenggaraan pemerintah desa sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk dan melaporkannya kepada Bupati Lewat Camat.
  • 4. Dalam pembinaan kehidupan masyarakat desa sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepala desa dapat meminta bantuan kepada Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Pasal 7Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagimana dimaksud pada pasal 6 (2) Kepala Desamemimpin penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaskud pada Pasal 4 Bagian Ketiga Sekretariat Desa Pasal 81. Sekretariat desa adalah unsur staff yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa2. Sekretariat desa dipimpin oleh sekeretaris Desa Pasal 9Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) mempunyai tugasmenyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi Pemerintahan, Pembangunan danKemasyarakatan serta membantu pelayanan ketata usahaan Kepala Desa. Pasal 10Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Sekretaris desa mempunyaifungsi :a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, pelaporanb. Pelaksanaan urusan keuangan dan urusan administrasi kepada perangkat desa.c. Pelaksaan kordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desad. Pengumpulan bahan evaluasi data dan perumusan program – program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan tugas Pemerintah desa, pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.e. Pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat.f. Penyusunan Program kerja Tahunan dan laporannya. Pasal 11Sekretaris desa di Karangmalang menggunakan 5 (lima) urusan sebagaiman dimaksud dalampasal 4 adapun tugas untuk masing – masing urusan adalah sebagi berikut :A. URUSAN PEMERINTAHAN 1. Mengumpulkan, manganalisa, dan mengevaluasi data serta melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. 2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga, Rukun tetangga dan masyarakat. 3. Melakukan administrasi pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum dan kegiatan social politik. 4. Melakukan administrasi kependudukan, monografi, kebutuhan kartu, surat kepandudukan, Kartu Tanda Penduduk dan catatan sipil. 5. Membantu tugas – tugas dibidang pertanahan. 6. Melakukan administrasi Peraturan desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. 7. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat, termasuk rapat – rapat dengan BPD 8. Melakukan administrasi perangkat desa 9. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa.
  • B. URUSAN PEMBANGUNAN 1. Mengumpulkan menganalisa dan mengevaluasi data keadaan dan kegiatan pertanian, perindustrian dan pembangunan serta melakukan administrasi dibidangnya. 2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta koordinasi kegiatan dibidang pertanian , perindustrian dan pembangunan. 3. Melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan dibidang Tera ulang, permohonan ijin usaha, ijin pembangunan. 4. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan. 5. Melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil – hasil pembangunan lainya. 6. Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk penyusunan daftar isian kegiatan. 7. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat dengan lembaga kemasyarakatan maupun BPD. 8. Membantu pelaksanaan kegiatan teknis organisasi dan administrasi lembaga kemasyarakatan desa maupun lembaga – lembaga di bidang pertanian, perinsutrian maupun pembangunan lain. 9. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana umum milik desa. 10. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa.C. URUSAN KEUANGAN 1. Mengumpulkan, mengelola, menganalisa serta mengevaluasi data dan melakukan palayanan kepada masyarakat di bidang keuangan. 2. Melakukan administrasi keuangan 3. Mengumpulkan, menginventarisir, menganalisa, mengevaluasi, mengelola dan membina sumber penghasilan dan kekayaan desa untuk dikembangkan. 4. Membantu tugas – tugas intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan dan pajak – pajak lainnya. 5. Meyiapakan dan merencanakan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa 6. Melakukan administrasi penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. 7. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat lembaga kemasyarakatan desa maupun BPD 8. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa.D. URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Mengumpulkan, mengelola, menganalisa serta melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat, termasuk bencana alam, bantuan social, pendidikan, kbudayaan, kesenian, olah raga, pemuda, pramuka, kesehatan dan PMI serta keagamaan. 2. Melakukan inventarisasi penduduk, tuna karya, tuna wisma, tuna susila, yatim-piatu, jompo danm memasyarkatkan kembali bekas narapidana. 3. Melakukan administrasi keagamaan, jamaah haji, nikah, talak, rujuk, cerai dan badan amil zakat. 4. Melakukan administrasi kegiatan program kependudukan keluarga berencana, ketenaga kerjaan, transmigrasi dan lingkungan hidup. 5. Melakukan pembinaan antar umat beragama 6. Melakukan tugas yang berkaitan dengan orang meninggal dunia. 7. Melakukan kegiatan administrasi perkembangan PKK. 8. Mengumpukan, menyiapkan bahan rapat dengan lembaga kemasyarakatan maupun BPD. 9. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris.E. URUSAN UMUM 1. Mengumpulkan, mengelola, menganalisa serta mengevaluasi data administrasi surat – menyurat dan kearsipan. 2. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan surat – menyurat termasuk wesel dan pos. 3. Melakukan urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi 4. Melakukan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian alat tulis kanto, pemeliharaan dan perbaikan alat/perlengkapan kantor. 5. Menyusun jadwal dan mengikuti perkembangan pelaksanaan piket kantor, kebersihan, dan ketertiban kantor. 6. Menginventarisasi bangunan dan barang – barang milik desa
  • 7. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat termasuk rapat dengan BPD. 8. Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan kerumah tanggaan. 9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa maupun sekretaris Desa. Pasal 12Urusan – urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dipimpin oleh Kepala Urusan yangberkedudukan sebagai pembantu Sekretaris desa yang berada dibawah dan bertanggung jawabkepada Sekretaris Desa. Bagian Keempat Dusun Pasal 131. Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan unsur kewilayahan pelaksana Pemerintah Desa dengan wilayah kerja tertentu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.2. Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 4 (empat) Dusun : A. Dusun I terdiri dari 2 RW dan 5 RT dengan batas – batas : Sebelah Utara : Jalan Raya Bobotsari - Rembang Sebelah Timur : Jalan Desa Karangmalang Sebelah Selatan : Wilayah Dusun III Sebelah Barat : Desa Majapura B. Dusun II terdiri dari 2 RW dan 5 RT dengan batas – batas : Sebelah Utara : Jalan Raya Bobotsari - Rembang Sebelah Timur : Desa Banjarkerta Sebelah Selatan : Wilayah Dusun III Sebelah Barat : Jalan Desa Karngmalang C. Dusun III terdiri dari 2 RW dan 6 RT dengan batas – batas : Sebelah Utara : Wilayah Dusun II Sebelah Timur : Desa Banjarkerta Sebelah Selatan : Wilayah Kadus IV Sebelah Barat : Desa Kalapacung D. Dusun IV terdiri dari 2 RW dan 5 RT dengan batas – batas : Sebelah Utara : Wilayah Dusun III Sebelah Timur : Desa Banjarkerta Sebelah Selatan : Desa Tangkisan Sebelah Barat : Desa Tangkisan3. Peta masing – masing Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dalam lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini. Pasal 14Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepal Desa, menyelenggarakan pemerintahan desadiwilayahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 15Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud dalam pasal 14 Kepala Dusun mempunyaifungsi :1. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.2. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya.3. Melakukan dan melaksanakan peraturan desa diwilayah kerjanya.4. Membantu Kepala Desa diwilayah kerjanya.
  • 5. Membina dan meningkatkan swadaya gotong – royong6. Melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah7. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oelh Kepala Desa. Bagian Kelima Pelaksana Teknis Lapangan Pasal 16Pelaksana Teknis Lapangan ( PTL ) mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakanpemerintah desa di bidang teknis lapangan. Pasal 171. Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (6) uraian tugas untuk masing – masing Pelaksana Teknis Lapangan (PTL) adalah sebagai berikut : A. Pelaksana Teknis Lapangan Pengairan 1. Membantu tugas Kepala Desa di bidang pengairan 2. Menyusun dan mensosialisasikan program kerja di bidang pengairans serta program pola tanam pertanian 3. Membantu masyarakat Petani dalam penggunaan pengairan untuk lahan pertanian 4. Membantu masyarakat petani dalam mengendalikan dan pmeberantsan hama penyakit pertanian 5. Mendorong masyarakat melaksanakan gotong royong perawatan dan perbaikan saluran air untuk lahan pertanian 6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa B. Pelaksana Teknis Lapangan Kematian 1. Membantu tugas kepala Desa di bidang keagamaan 2. Menyusun dan mensosialisasikan program kerja di bidang keagamaan khususnya agama Islam 3. Membantu pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah dan zakat mal serta pendistribusiannya 4. Membantu pemantauan terhadap munculnya aliran – aliran keagamaan yang dilarang pemerintah 5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa C. Pelaksana Teknis Lapangan Keamanan 1. Membantu tugas Kepala Desa di bidang keamanan 2. Memeliharan dan meningkatkan Sistem Keamanan Swakarsa masyarakat atau yang dikenal SISKAMLING 3. Menghidupkan adanya PosKamLing 4. Menjaga Keamanan Desa dalam pemntauan terhadap bahaya – bahaya yang datang dari luar / dari dalam yang dapat menimbulkan konflik 5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa D. Pelaksana Teknis Lapangan Kebayan 1. Membantu tugas Kepala Desa di bidang kebersihan lingkungan Kantor Desa 2. Melaksanakan pengiriman dan kuris surat menyurat kedalam dan keluar Pemerintah Desa 3. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Desa 4. Melaksanakan tugas Rumah tangga Kantor di lingkungan Pemerintah Desa 5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala DesaPelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) mempunyai tugasmembantu Kepala Desa di bidang teknis lapangan dan bertanggungjawab kepada Kepala Desamelalui Sekretaris Desa.
  • BAB IV Tata Kerja Pasal 18Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa, sekretaris Desa, Kepala Dusun Kepala Urusan danPelaksana Teknis Lapangan, wajib malaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkrosisasi dansimplikasi secara vertical dan hosrisontal dalam lingkungan desa sesuai tugas pokokmasing – masing. Pasal 191. Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing – masing.2. Sekretaris desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan wajib mengikuti, mamatuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa serta menyampaikan laporan pada waktunya,3. Setiap laporan yang diterima Kepala Desa dari bawahannya Kepala Desa wajib mengolah dan mempergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.4. Dalam penyampaian laporan Kepala Desa kepada Camat tembusannya disampaikan kepada Lembaga – lembaga desa terkait. Pasal 20Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dibantu Sekretaris Desa, Kepala Dusun, KepalaUrusan dan Pelaksana Teknis Lapangan, wajib mengadakan rapat kerja secara berkala. BAB V Ketentuan Peralihan Pasal 21Pada saat peraturan Desa ini berlaku Peraturan Desa Karangmalang yang terdahuluNomor : 141.1/III/2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah DesaKarangmalang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22Semua ketentuan yang berkaitan dengan Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa ,sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tetapberlaku Pasal 23Hal – hal yang belum diatur dengan Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akandiatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 24Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal diundangkanAgar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa inidengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangmalang.
  • Ditetapkan di : Karangmalang Pada tanggal : 01 Maret 2009 Kepala Desa Karangmalang SISWONODiundangkan di : KarangmalangPada tanggal : 01 Maret 2009( Lembaran Desa Karangmalang Nomor : Tahun 2009 ) Sekretaris Desa Toni Suprapto