PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA           DESA KARANGMALANGKECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA            NOMOR...
PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA                   DESA KARANGMALANG        KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA ...
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)                         DESA KARANGMALANG                                  KECAMATAN BOBO...
4.   Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa                     (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2...
16. Peraturan Desa Karangmalang Nomor 1 Tahun 2007 tentang                   Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemrintah De...
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Karangmalang yang    berdasarkan penghitungan suara terbanyak dala...
6) Dalam pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia   Pelaksanaan Pilkades bertanggung jawab kepada B...
Pasal 6Panitia Pelaksana dan Sekretariat Panitia Pelaksana Pilkades berkewajiban :a. Memperlakukan calon secara adil dan s...
3) Penduduk yang telah bertempat tinggal secara sah dalam jangka waktu 6   (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan te...
Pasal 141) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuat rangkap 2 (dua), dengan   ketentuan:   a. 1 (satu) rangkap untuk...
d.   Tempat dan tanggal lahir;    e.   Umur/ usia;    f.   Status perkawinan;    g.   Jenis kelamin;    h.   Alamat/ tempa...
Pasal 231) Berdasarkan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1)   digunakan sebagai penyusunan dan pe...
j. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari      dokter Pemerintah / Puskesmas / Lembaga kese...
5) Permohonan pengunduran diri Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat   (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati ...
i. Surat pernyataan belum pernah menjabat Sebagai Kepala Desa paling lama       10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa ...
5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan   petimbangan dan ditindaklanjuti Panitia Pelaksana...
3) Undian nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa sebagaimana   dimaksud pada Ayat (2) harus dihadiri oleh Calon Kep...
Pasal 42Calon Kepala Desa wajib membantu Panlak Pilkades dalam menjaga ketertibankeamanan kampanye dan kelancaran penyelen...
Pasal 491) Pengaturan waktu, bentuk dan tempat / lokasi kampanye dapat disusun   berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi...
Pasal 551) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan   atau gedung / rumah atau tempat yang ber...
Pasal 60Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksuddalam pasal 55 dan dalam bentuk pemasangan ala...
3) Pemasangan alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah,   rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kese...
2) Kampanye di luar waktu yang ditentukan;3) Hari pemungutan suara.                                  Pasal 69Sebagai bagia...
Pasal 74Pejabat Pemerintah dan Instansi Vertikal disemua tingkatan, Camat, Kepala Desa,Perangkat Desa, BPD dan Panlak Pilk...
Bagian Kelima                                   Sanksi Kampanye                                        Pasal 80Palanggaran...
desanya dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh PanlakPilkades.                                  BA...
Pasal 89Panlak Pilkades karena fungsinya bertugas sebagai KPPS.                                        Pasal 901) Sebelum ...
Paragraf Ketiga                                   Pembagian tugas                                        Pasal 921) Ketua ...
Pasal 941) Ketua Panlak Pilkades mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat   pemungutan suara di TPS kepada pemilih di D...
Paragraf Kelima                                     Penyiapan TPS                                        Pasal 991) Ketua ...
Pasal 1021) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) Peraturan ini,   berpedoman pada ukuran panjang sek...
Paragraf Kedua                      Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan Suara                                       Pasal 1051...
Pasal 1071) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana   dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) huruf f,...
suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang     disediakan;4)   Pemilih tidak boleh membubuhkan tul...
2) Setelah semua anggota KPPS, Saksi, dan petugas Keamanan TPS selesai   memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepad...
4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan    cara yang memungkinkan saksi dan / atau calo...
d. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut      kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang dium...
a.   Menyusun / menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa     dan dinyatakan sah untuk masing-masing calo...
d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang        telah ditentukan;     e. Terjadi ketidak...
Pasal 128Untuk keperluan penghitungan suara dan pemungutan surara ulang sebagaimanapasal 125 dan 126, perlengkapan pemungu...
Peraturan bpd tentang pilkades
Peraturan bpd tentang pilkades
Peraturan bpd tentang pilkades
Peraturan bpd tentang pilkades
Peraturan bpd tentang pilkades
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Peraturan bpd tentang pilkades

24,387

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
24,387
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1,199
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Peraturan bpd tentang pilkades"

  1. 1. PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KARANGMALANGKECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGKECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA BPD DESA KARANGMALANG TAHUN 2012
  2. 2. PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG TATA TERTIB PENYELANGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA BPD DESA KARANGMALANG TAHUN 20121 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  3. 3. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI Sekretariat : Kantor Desa Karangmalang Kec. Bobotsari Kode Pos 53353 PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMALANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMALANG,Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran peyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara efektif dan efisien serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu diatur mengenai Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Karangmalang tentang Tata Tertib Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa tengah; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);2 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  4. 4. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badang Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2006); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga kepada Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2006); 9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 70); 10. Peraturan Bupati Pubalingga Nomor 71 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purlingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 71); 11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tata Cara Kampanye Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 72); 12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 73); 13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Spesifikasi Formulir Administrasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 74); 14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2006 tentangTahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 75); 15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 76 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Pemungutan Suara dan Pemilihan Kepala desa Terpilih, Pemungutan Suara dan Pemilihan Kepala Desa Ulang di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 76);3 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  5. 5. 16. Peraturan Desa Karangmalang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemrintah Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga (Lembaga Desa Karangmalang Tahun 2007 Nomor 1); 17. Peraturan Desa Karangmalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pandapatan dan Belanja Desa Karangmalang (Lembaran Desa Karangmalang Tahun 2011 Nomor 3); MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMALANG TENTANG TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Dalam Peraturan BPD ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;3. Bupati adalah Bupati Purbalingga;4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;5. Camat adalah Camat Bobotsari;6. Desa adalah Desa Karangmalang;7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Karangmalang dan Badan Permusyawaratan Desa Karangmalang;8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Karangmalang dan Perangkat Desa Karangmalang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangamalang;10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah BPD Desa Karangmalang;11. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah Pilkades Desa Karangmalang;12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah APBDes Karangmalang;13. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Masyarakat Desa Karangmalang yang berdasarkan penjaringan oleh Panlak Pilkades dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat administratif dan ditetapkan oleh Panlak Pilkades sebagai bakal Calon Kepala Desa;14. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa Karangmalang yang telah melewati proses penjaringan dan penyaringan yang ditetapkan oleh Panlak Pilkades sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Plikades;4 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  6. 6. 15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Karangmalang yang berdasarkan penghitungan suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades;16. Pemilih adalah penduduk Desa Karangmalang yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkades;17. Hak pilih adalah hak yamg dimiliki pemilih untuk memberikan suara dalam Pilkades;18. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panlak Pilkades untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga Desa Karangmalang;19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panlak Pilkades untuk menentukan Calon Kepala Desa Karangmalang yang memenuhi persyaratan;20. Kampanye Pilkades yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Kepala Desa;21. Panitia Pengawas adalah Pengawas Pilkades yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan pelalsanaan Pilkades. BAB II TAHAPAN PILKADES Pasal 21) Tahapan Pilkades terdiri dari Tahap Persiapan dan Tahap Pelaksanaan;2) Tahap persiapan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi pengaturan tata cara dan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; b. Pembentukan Panitia Palaksana Pilkades;3) Tahap Pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pendaftaran dan Penetapan Pemilih; b. Pendaftaran dan Penetapan Calon; c. Kampanye; d. Pemungutan dan Penghitungan Suara; e. Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pelantikan; BAB III PENYELENGGARA PILKADES Pasal 31) Pilkades diselenggarakan oleh BPD;2) Dalam menyelenggarakan Pilkades, BPD membentuk Panitia Pelaksana Pilkades.3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Pilkades BPD dapat membentuk Sekretariat Panitia Pelaksana Pilkades.4) Tata Cara Pembentukan Panitia Pelaksana Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh bupati.5) Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.5 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  7. 7. 6) Dalam pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pelaksanaan Pilkades bertanggung jawab kepada BPD.7) Untuk kelancaran pelaksanaan Pilkades, Bupati membentuk Panitia Pilkades dan Panitia Pembina Pilkades. Pasal 41) Panitia Pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, termasuk didalamnya unsur wanita.2) Sekretariat Panitia Pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari perangkat desa. Pasal 51) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang: a. Merencanakan penyelenggaraan Pilkades; b. Menetapkan tata cara pelaksanaan Pilkades sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan; c. Membuat pengumuman tentang pengisian dan persyaratan pencalonan Kepala Desa; d. Melakukan pendaftaran pemilih e. Meneliti dan menetapkan daftar pemilih; f. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades; g. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kempanye serta pemungutan suara Pilkades; h. Meneliti persyaratan bakal calon; i. Mengumumkan nama-nama bakal calon secara terbuka; j. Menetapkan bakal calon menjadi calon; k. Menyiapkan kartu suara; l. Melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur; m. Melaksanakan penghitungan suara Pilkades secara cermat, transparan dan tertib; n. Membuat berita acara Pilkades, yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan Pilkades, berita acara pemungutan suara dan hasil penghitungan suara; o. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara; p. Melaporkan pelaksanaan Pilkades kepada BPD.2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang; a. Menyiapkan administrasi dan surat menyurat; b. Menyiapkan bahan rapat; c. Menyiapkan ATK; d. Menyiapkan akomodasi; e. Menyiapkan tata tempat dan dokumentasi; f. Membantu tugas-tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pelaksanaan Pilkades.6 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  8. 8. Pasal 6Panitia Pelaksana dan Sekretariat Panitia Pelaksana Pilkades berkewajiban :a. Memperlakukan calon secara adil dan setara;b. Menetapkan tanda gambar dan nomor urut calon berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;c. Menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan Pilkades dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;d. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Pilkades kepada BPD;e. Membuat laporan pelaksanaan Pilkades kepada BPD. Pasal 7Syarat untuk menjadi anggota Panitia Pelaksana Pilkades adalah :a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Karangmalang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berberlaku:b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun:c. Mempunyai hak pilih:d. Tidak akan mencalonkan diri dalam Pilkades. BAB IV PENETAPAN PEMILIH Pasal 8Warganegara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk DesaKarangmalang yang pada saat pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17(tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku atau suratketerangan kependudukan dari Pejabat yang berwenang atau sudah / pernahnikah yang dibuktikan dengan akta nikah atau duplikat akta nikah atau suratketerangan nikah dari Pejabat yang berwenang, mempunyai hak pilih. Pasal 91) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pilkades harus terdaftar sebagai pemilih :2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya b. Terdaftar sebagai penduduk Desa Karangmalang secara sah, dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ; c. Pada saat hari pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin; d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;7 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  9. 9. 3) Penduduk yang telah bertempat tinggal secara sah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftar sebagai pemilih;4) Seseorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih Pilkades tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Pasal 10Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih Pilkades sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diberi tanda bukti pendaftaran dan diberi suratundangan / pemberitahuan untuk mengikuti pemungutan suara Pilkades. Pasal 111) Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih Pilkades;2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih yang bersangkutan harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. Pasal 121) Pemerintah Desa menyerahkan DPT Pemilukada tahun 2010 kepada Panlak Pilkades sebagai bahan DPS.2) DPT yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 di Desa Karangmalang, digunakan sebagai bahan dalam penyusunan DPS Pilkades.3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan DPS.4) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan karena : a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lahir pada tanggal 10 Februari 2013; b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah / pernah menikah; c. Telah meninggal dunia; d. Pindah domisili ke Desa / Daerah lain. Pasal 131) Panlak Pilkades menyusun dan menetapkan DPS dengan menggunakan bahan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).2) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan formulir DPS.3) Kegiatan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya daftar nama pemilih.8 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  10. 10. Pasal 141) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuat rangkap 2 (dua), dengan ketentuan: a. 1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman; dan b. 1 (satu) rangkap digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.2) Tiap rangkap DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panlak Pilkades dan dibubuhi cap. Pasal 151) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diumumkan oleh Panlak Pilkades pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapat tanggapan masyarakat dan melalui pengumuman dengan memakai kendaraan roda empat, yang teknis pelaksanaannya diatur oleh Panlak Pilkades.2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya DPS. Pasal 161) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan / atau identitas lainnya.2) Selain usul perbaikan sebagaimana pada ayat (1), pamilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi: a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia; b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa Karangmalang; c. Pemilih terdaftar ganda; d. Pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari masa pengumuman DPS belum terdaftar; dan e. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterima, Panlak Pilkades segera mengadakan perbaikan DPS. Pasal 17Bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam DPS sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 pemilih secara aktif melaporkan kepada Panlak Pilkades. Pasal 181) Panlak Pilkades mencatat data / nama pemilih baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kedalam Daftar Pemilih Tamabahan.2) Pencatatan data pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Nomor urut; b. Nomor penduduk; c. Nama pemilih;9 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  11. 11. d. Tempat dan tanggal lahir; e. Umur/ usia; f. Status perkawinan; g. Jenis kelamin; h. Alamat/ tempat tinggal; i. Keterangan. Pasal 191) Pencatatan data pemilih dalam Daftar Pamilih Tambahan dilaksanakan palin lambat 7 (tujuh) hari.2) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Ketua., Wakil Ketua dan Sekretaris Panlak Pilkades serta dibubuhi cap. Pasal 201) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan oleh Panlak Pilkades pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mendapat tanggapan masyarakat.2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 (Tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih baru dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.4) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, Panlak Plkades segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilihan Tambahan. Pasal 211) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 20 disyahkan menjadi DPT oleh Panlak Pilkades.2) Penetapan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat Panlak Pilkades paling lambat 2 (dua) hari sejak berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 ( dua ) rangkap, dengan ketentuan : a. 1 ( satu ) rangkap untuk pengumuman; b. 1 ( satu ) rangkap untuk arsip Panlak dan digunakan sebagai bahan pembuatan undangan serta administrasi pemungutan suara. Pasal 221) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, diumumkan di Kantor Desa dan Rukun Tetangga (RT).2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya DPT.10 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  12. 12. Pasal 231) Berdasarkan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) digunakan sebagai penyusunan dan pembuatan surat undangan, surat suara, formulir-formulir dan alat perlengkapan Pilkades serta pendistribusiannya.2) Panlak Pilkades mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan surat undangan pemungutan suara pilkades.3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibawa oleh pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.4) Penyerahan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah selesai paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Pilkades. Pasal 24Untuk keperluan pemeliharaan, DPT yang sudah disahkan oleh Panlak Pilkadessebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak dapat diubah, kecualiterdapat pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili dan kehilangan hak pilihsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Panlak Pilkades membubuhkancatatan dalam DPT pada kolom keterangan sesuai dengan kondisi yang ada. BAB V PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON Bagian Pertama Persyaratan Calon Kepala Desa Pasal 251) Yang dapat mendaftar dan dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk Desa Karangmalang warganegara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah serta tidak pernah mengikuti kegiatan organisasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dinyatakan terlarang; c. Berpendidikan formal paling paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/ atau sederajat; d. Berusia paling rendah 25 ( dua puluh lima) tahun; e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; f. Penduduk Desa setempat g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; i. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;11 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  13. 13. j. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter Pemerintah / Puskesmas / Lembaga kesehatan Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sehat; k. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat didesanya; l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; m. Sanggup untuk bertempat tinggal di desanya selama menjadi Kepala Desa; n. Menyerahkan daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami dan istri; o. Tidak dalam status sebagai Kepala Desa di Desa lain; p. Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, karyawan BUMN/ BUMD yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa bersedia menerima penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila terpilih sebagai Kepala Desa; q. Pas foto calon ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar; Pasal 261) Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, karyawan BUMN/ BUMD yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang;2) Ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diajukan oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan kepada pimpinan instansi yang berwenang sesuai dengan prosedur dna tata cara yang berlaku pada instansi yang bersangkutan;3) Ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Kepala Desa dan diserahkan kepada Panlak Pilkades sesuai dengan jadwal waktu penelitian berkas persyaratan calon yang ditetapkan oleh Panlak Pilkades; Bagian Kedua Pencalonan Bagi Kepala Desa Di Desa Lain, Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD dan Panlak Pilkades Pasal 271) Kepala Desa yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa di Desa lain, wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat yang bersangkutan mengajukan pendaftaran atau proses penjaringan.2) Penjabat Kepala Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya jadwal waktu, tahapan dan program kerja Pilkades, apabila mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri sebelum tanggal pendaftaran.3) Penjabat Kepala Desa yang diangkat setelah ditetapkannya jadwal waktu, tahapan dan program kerja Pilkades tidak dapat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.4) Anggota BPD atau Panlak Pilkades, yang mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari BPD atau Panlak Pilkades, sejak yang bersangkutan mengajukan pendaftaran atau proses penjaringan.12 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  14. 14. 5) Permohonan pengunduran diri Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat;6) Permohonan pengunduran diri Panlak Pilkades sebagaimana pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada BPD. Pasal 28Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan dirisebagai Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untukkepentingan pencalonan dirinya. Bagian Ketiga Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Desa Pasal 291) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pelaksana Pilkades.2) Dalam proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisai, pengumuman dan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mengajukan Bakal Calon Kepala Desa atau mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa. Pasal 301) Penduduk Desa Karangmalang diberi kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa kepada Panlak Pilkades selama masa penjaringa.2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Bakal Calon Kepala Desa, dengan dilampiri: a. Surat pernyataan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Calon Kepala Desa sendiri; b. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh calon dan ditanda tangani sendiri diatas materai cukup; c. Foto copy ijasah atau surat tanda tamat belajar (STTB) pendidikan formal yang telah dilegalisir/ disahkan oleh pihak yang berwenang; d. Foto copy akta kelahiran/ surat keterangan/ kenal lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang; e. Surat pernyataan kesediaan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh camat; g. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri; h. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasrkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri;13 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  15. 15. i. Surat pernyataan belum pernah menjabat Sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan secara terus-menerus atau berselang yang diketahui oleh Camat; j. Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan secara rohani dan jasmani dari dokter Pemerintah/ Puskesmas/ Lembaga Kesehatan Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sehat; k. Surat pernyataan mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat didesanya yang dibuat oleh yang besangkutan; l. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK); m. Surat pernyataan tidak akan bertempat tinggal diluar desanya bila terpilih menjadi Kepala Desa; n. Daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditanda tangani oleh calon diatas materai cukup; o. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai Kepala Desa di desa lain yang diketahui oleh camat; p. Surat pernyataan bersedia menerima penghasilan tetap sebagai Kepala Desa dibuat dan ditandatangani oleh calon diatas materai cukup; q. Pas foto ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar; r. Surat pencalonan beserta lampirannya dimasukan ke dalam map / amplop besar terutup sesuai dengan yang ditetapkan oleh Panlak Pilkades, dan ditulis nama Calon.3) Masa penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pengumuman penjaringan Calon. Pasal 311) Panlak Pilkades menginventarisir berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, dan ditetapkan dalam berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;2) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak memenuhi berkas persyaratan dalam penjaringan diberitahukan secara tertulis oleh Panlak Pilkades untuk memenuhi berkas persyaratan;3) Pemenuhan persyaratan oleh Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari Panitia Pelaksanaan Pilkades. Pasal 321) Panitia pelaksana Pilkades melakukan penelitian terhadap surat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan serta klarifikasi pada Instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan pada masyarakat.4) Masyarakat dapat membrikan masukan kepada Panitia Pelaksana Pilkades mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).14 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  16. 16. 5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan petimbangan dan ditindaklanjuti Panitia Pelaksana Pilkades dalam penetapan Calon Kepala Desa. Pasal 33Panitia pelaksanaan pilkades memberitahukan secara tertulis hasil penelitiansebagaiamana dimaksud dalam Pasal 21 kepada bakal Calon paling lambat 7(tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran. Pasal 341) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bakal Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh Panitia Pelaksana Pilkades, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan / atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya.2) Kesempatan untuk melengkapi dan / atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya sebagaiman dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima surat pemberitahuan hasil penelitian. Pasal 351) Panitia pelaksana Pilkades malakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Panitia Pelaksanaan Pilkades, maka Bakal Calon yang bersangkiutan dinyatakan gugur dan tidak dapat mengajukan pencalonan kembali.3) Panitia Pelaksana Pilkades memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal Calon.4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari. Bagian Keempat Penetapan Calon Kepala Desa Pasal 36Berdasarkan hasil penelitian, Panitia Pelaksanaan Pilkades menetapkan nama-nama Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa yangdituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon. Pasal 371) Panitia Pelaksana Pilkades mengumumkan kepada seluruh warga masyarakat desa melalui media massa dan / atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, paling lambat 7 (tujuh) hari jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34.2) Segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penentuan nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa melalui undian secara terbuka di kantor / balai desa.15 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  17. 17. 3) Undian nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus dihadiri oleh Calon Kepala Desa.4) Nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pelaksana Pilkades.5) Bakal Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa tidak dapat mengundurkan diri, kecuali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, h dan j atau berhalangan tetap.6) Sanksi bagi Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah penetapan berupa penggantian sebagaian biaya yang telah dikeluarkan oleh Panlak Pilkades sampai dengan tahap pencalonan Pilkades.7) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Calon Kepala Desa tidak bisa diminta kembali.8) Disamping sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah penetapan dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundnag-undangan yang berlaku, karena telah mengganggu jalannya Pilkades.9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat. Pasal 38Tanda gambar yang digunakan dalam Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal36 ayat (2) dan ayat (4) merupakan simbol Calon Kepala Desa dalam pelaksanaanpemungutan suara. Pasal 39Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan Pilkades, Panlak Pilkades dapatmembentuk kelompok kerja / tim yang akan ditetapkan lebih lanjut denganKeputusan Panlak Pilkades. BAB VI KAMPANYE Bagian Pertama Hak Masyarakat, Kewajiban dan Hak Calon Dan Peran Pemerintah Daerah / Desa Pasal 40Masyarakat di wilayah desa tempat penyelenggaraan Pilkades mempunyaikebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye Pilkades. Pasal 41Calon Kepala Desa mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang adil dansetara dalam kampanye serta hak untuk mendapatkan informasi atau dataPemerintah Daerah / Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.16 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  18. 18. Pasal 42Calon Kepala Desa wajib membantu Panlak Pilkades dalam menjaga ketertibankeamanan kampanye dan kelancaran penyelenggaraan kampanye. Pasal 43Pemerintah Daerah / Desa memberikan kesempatan yang sama kepada setiapCalon Kepala Desa untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan /atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye. Bagian Kedua Ketentuan, Waktu, Bentuk, Bahan Dan Alat Peraga Kampanye Paragraf Kesatu Ketentuan Kampanye Pasal 44Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsurdilakukan oleh Calon Kepala Desa, meyakinkan para pemilih dalam rangkamemperoleh dukungan sebesar-besarnya, menyampaikan visi, misi dan programCalon Kepala Desa, secara tertulis atau lisan, dalam bentuk kampanye pada waktuyang telah ditetapkan. Pasal 45Kampanye Pilkades dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah olehCalon Kepala Desa. Paragraf Kedua Pengaturan Waktu dan Tempat / Lokasi Kampanye Pasal 46Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) jam, yang dilaksanakansehari sebelum hari pemungutan suara, dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhirpukul 22. 00 WIB. Pasal 47Waktu antara pukul 22.00 WIB pada hari sehari sebelum hari pemungutan suarasampai dengan pukul 08.00 WIB hari berikutnya sebelum waktu pemungutansuara adalah merupakan masa tenang. Pasal 48Calon Kepala Desa dapat mengusulkan jadwal atau pengaturan waktu dan tempatkegiatan kampanye kepada Panlak Pilkades.17 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  19. 19. Pasal 491) Pengaturan waktu, bentuk dan tempat / lokasi kampanye dapat disusun berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi oleh Panlak Pilkades bersama-sama Pemerintah Desa dengan dihadiri oleh masing-masing Calon Kepala Desa.2) Kesepakatan bersama berkenaan dengan pengaturan waktu, bentuk serta tempat / lokasi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khususnya dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, pemasangan alat peraga di tempat umum dan rapat umum. Pasal 50Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, dibuat dalamBerita Acara Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh masing-masing CalonKepala Desa, Panlak Pilkades dan Pemerintah Desa di atas kertas bermateraicukup. Pasal 51Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilakukan palinglambat 2 (dua) hari sebelum hari kampanye dimulai dan dibuat beberapa rangkap,yang masing-masing rangkap untuk:a. Para Calon Kepala Desab. Panlak Pilkadesc. Pemerintah Desad. Badan Permusyawaratan Desa Pasal 521) Pengaturan kampanye telah diterima oleh Calon Kepala Desa dari Panlak Pilkades paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye.2) Tembusan pengaturan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Panwas Pilkades dan Kepolisian Sektor (Polsek) setempat. Pasal 53Dalam hal pengaturan waktu dan tempat kampanye yang telah ditetapkan tidakdigunakan oleh salah satu calon Kepala Desa, maka waktu dan tempat kampanyeyang tidak digunakan tersebut tidak dapat digunakan oleh Calon Kepala Desa yanglain. Paragraf Ketiga Bentuk-bentuk Kampanye Pasal 54Dalam semua bentuk kampanye yang dilaksanakan, Calon Kepala Desa wajibmenyampaikan visi, misi, dan program kerja apabila menjadi calon Kepala Desaterpilih.18 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  20. 20. Pasal 551) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung / rumah atau tempat yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan / atau undangan lainnya yang bukan pendukung.2) Peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut, yaitu nomor urut, gambar simbol, dan foto Calon Kepala Desa yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas.3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak dibenarkan dipasang diluar halaman gedung / rumah atau tempat pertemuan terbatas. Pasal 561) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan / atau undangan lainnya yang bukan pendukung.2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan dialog yang sifatnya interaktif dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut, yaitu nomor urut, gambar simbol dan foto Calon Kepala Desa yang mengadakan kampanye ditempat pertemuan tatap muka dan dialog.3) Atribut dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung / rumah atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog. Pasal 571) Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak, dilaksanakan melalui cetakan, tulisan ataufoto copy melalui penyebaran leaflet, booklet dan sejenisnya dengan memberi kesempatan yang sama kepada setiap calon Kepala Desa untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja.2) Materi dan substansi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 58Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat,dilaksankan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum dan /atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan tanda gambar dan foto /gambar calon. Pasal 59Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, dilaksankandalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat/ lokasi yang ditetapkan dan/ ataudiijinkan oleh Panlak Pilkades, dan atau atas ijin pemilik tempat yangbersangkutan, dan pemasangan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihankesehatan, ketertiban dan keamanan.19 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  21. 21. Pasal 60Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksuddalam pasal 55 dan dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat umumsebagaimana dimaksud dalam pasal 56, dilarang:1) Menyerang, menghina, melecehkan Calon Kepala Desa lainnya;2) Menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim;3) Memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu. Pasal 611) Kampanye dalam bentuk rapat umum, dilaksanakan pada ruang terbuka misalnya lapangan yang dihadiri oleh warga masyarakat pendukung dan warga masyarakat umum lainnya dengan tetap memperhatikan ketertiban umum dan kapasitas / daya tampung tempat-tempat tersebut.2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 16.00 WIB.3) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang membawa atau menggunakan gambar, simbol-simbol dan / atau foto yang bukan gambar Calon Kepala Desa atau atribut lain dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan. Pasal 62Dalam hal para Calon Kepala Desa melakukan kampanye rapat umum pada waktuyang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Panlak Pilkades bersama aparatkeamanan setempat wajib mengatur kepulangan masing-masing pendukung CalonKepala Desa, agar tidak bertemu satu jalan. Paragraf Keempat Bahan dan Alat Peraga Kampanye Pasal 631) Bahan kampanye dapat berupa selebaran, sticker, kaos, topi , barang-barang cinderamata dengan logo nomor urut dan / atau gambar Calon Kepala Desa, misalnya korek api, gantungan kunci, acesoris lain dan / atau barang-barang lain;2) Penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum dan / atau di tempat-tempat umum. Pasal 641) Alat peraga dapat berupa nomor urut, gambar / simbol dan foto Calon Kepala Desa dan bentuk lainnya.2) Pemasangan alat peraga di tempat umum, ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan / atau diijinkan oleh Pemerintah Desa atau Panlak Pilkades.20 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  22. 22. 3) Pemasangan alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah, lembaga pendidikan / gedung sekolah, jalan-jalan protokol dan tempat milik perseorangan atau badan swasta kecuali ijin pemilik tempat yang bersangkutan.4) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.5) Pemasangan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa berjarak sekurang- kurnagnya 1 (satu) meter dari alat peraga Calon Kepala Desa lainnya.6) Calon Kepala Desa wajib membersihkan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua), paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari sebelum hari pemungutan suara. Pasal 651) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat, pemsangan alat peraga ditempat umum, dan rapat umum wajib diberitahukan secara tertulis oleh Calon Kepala Desa kepada Panlak Pilkades dan Kepolisian Sektor setempat paling lambat 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan kampanye.2) Pemberitahuan kepada Panlak Pilkades dan Kepolisian Sektor setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkenaan dengan maksud dan tujuan, waktu dan jumlah peserta, contoh alat peraga dan jenis kendaraan yang digunakan dan lain-lain. Pasal 661) Kepolisian Sektor setempat dapat mengusulkan kepada Panlak Pilkades untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Calon Kepala Desa yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat / lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye.2) Panlak Pilkades memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada Calon Kepala Desa yang bersangkutan. Bagian Ketiga Larangan Kampanye Pasal 67Sebelum masa kampanye, alat peraga dan bahan-bahan kampanye hanya dapatdipasang di halaman rumah Calon Kepala Desa yang bersangkutan. Pasal 68Calon Kepala Desa dan setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye, padamasa:1) Sebelum waktu dimulai kampanye;21 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  23. 23. 2) Kampanye di luar waktu yang ditentukan;3) Hari pemungutan suara. Pasal 69Sebagai bagian Calon Kepala Desa yang dilakukan sebelum waktu kampanyedengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan masa pada suatu tempat tidakdibenarkan. Pasal 70Pada masa tenang dan pada hari serta tanggal pemungutan suara tidak dibenarkanmelaksanakan kegiatan kamapnye dan / atau kegiatan yang dapat dikategorikansebagai kegiatan kampanye. Pasal 71Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang:1) Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;2) Menghina seseorang, agama, suku, ras golongan, peserta pemilihan;3) Menghasut atau mengadu domba sekelompok orang, perseorangan, dan / atau organisasi kemasyarakatan / politik yang ada di desa;4) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok masyarakat dan / atau organisasi kemasyarakatan / politik yang ada didesa;5) Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;6) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menanjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Panlak Pilkades;7) Merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kapanye Calon Kepala Desa lainnya;8) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;9) Melakukan pawai dan arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan / atau dengan kendaraan di jalan raya;10) memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;11) Memasang alat peraga sebelum masa kampanye;12) Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan / atau Pemerintah Desa. Pasal 72Dalam kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melibatkan:1) Pejabat Struktural dan fungsional dalam jajaran Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan / atau BUMN / BUMD, TNI / POLRI;2) Kepala Desa dan Perangkat Desa;3) Pimpinan dan Anggota BPD;4) Panlak Pilkades;5) Anak-anak dibawah umur yang belum mempunyai hak pilih. Pasal 73Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 angka 1 sampai dengan angka 3,tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi Calon Kepala Desa.22 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  24. 24. Pasal 74Pejabat Pemerintah dan Instansi Vertikal disemua tingkatan, Camat, Kepala Desa,Perangkat Desa, BPD dan Panlak Pilkades dilarang membuat keputusan dan / atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon Kepala Desaselama masa kampanye. Pasal 75Pejabat sebagaimana dimaksud dalampasal 72 angka 1 sampai dengan angka 3yang mejadi Calon Kepala Desa dalam melaksanakan kampanye tidak bolehmenggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Pasal 76Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotorsecara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannyadilarang:1) Melakukan pawai kendaraan bermotor diluar rute perjalanan yang telah ditentukan;2) Melanggar peraturan lalu lintas. Pasal 77Calon Kepala Desa dilarang membentuk Satuan Satgas / kelompok-kelompok diPosko di masing-masing Dusun / RT / RW. Bagian Keempat Pengawasan Pilkades Pasal 781) Masyarakat yang berhak memilih dan / atau Calon Kepala Desa dapat melaporkan mengenai pelanggaran ketentuan kampanye kepada Panwas Pilkades;2) Panwas Pilkades menerima laporan dari masyarakat yang berhak memilih dan / atau Calon Kepala Desa mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye;3) Pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang mengandung unsur pidana oleh Panwas Pilkades diteruskan kepada penyidik dan yang merupakan pelanggaran administrasi diteruskan kepada Panlak Pilkades. Pasal 79Persengketaan mengenai kampanye diselesaikan oleh Panwas Pilkades.23 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  25. 25. Bagian Kelima Sanksi Kampanye Pasal 80Palanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanyesebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 angka 1 sampai dengan angka 7 dan angka10 merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. Pasal 811) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dalam pasal 71 angka 8, angka 9, angka 11 dan angka 12 merupakan pelanggaran tata cara kampanye;2) Pelanggaran tata cara kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi; a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Penghentian kegiatan kampanye. Pasal 821) Peringatan lisan / tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan apabila Calon Kepala Desa melanggar larangan meskipun belum terjadi gangguan.2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dan diberitahukan oleh Panlak Pilkades kepada Calon Kepala Desa dengan tembusan Panwas Pilkades, BPD, Polsek dan Camat setempat.3) Calon Kepala Desa dapat melakukan klarifikasi kepada Panlak Pilkades atas peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat itu juga. Pasal 831) Penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c, kegiatan kampanye dapat dihentikan ditempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh wilayah desa yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar keseluruh wilayah desa yang bersangkutan.2) Penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani ketua Panlak Pilkades bedasarkan keputusan Panlak.3) Peringantan penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam lima (5) rangkap yang masing-masing rangkap untuk Calon Kepala Desa yang dihentikan kegiatan kampanyenya, untuk Panwas Pilkades, BPD, Polsek dan Camat.4) Calon Kepala Desa yang dihentikan kegiatan kampanyenya dapat dilakukan klarifikasi kepada Panlak Pilkades terhadap penghentian kegiatan kampanye saat itu juga. Pasal 84Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran kampanye yangmengakibatkan terjadinya gangguan ketertiban umum secara luas di wilayah24 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  26. 26. desanya dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh PanlakPilkades. BAB VII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA Bagian Pertama Waktu Pemungutan Suara Pasal 851) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Februari 2013.2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor dan tanda gambar calon.3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB atau berakhir sesuai kesepakatan tertulis para Calon Kepala Desa dan Panlak Pilkades. Bagian Kedua Pemilih Pasal 861) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam DPT.2) Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan. Pasal 871) Panlak Pilkades menyusun nominatif calon pemilih berdasarkan DPT2) Pemilih yang karena sesuatu hal mengalami mutasi / perubahan, Panlak Pilkades memberikan catatan dalam DPT pada kolom keterangan sesuai dengan catatan mutasinya.3) Nominatif calon pemilih yang disusun berdasarkan DPT harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pasal 881) Tempat dan tata cara pemberian suara ditetapkan oleh Panlak Pilkades berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.2) TPS ditentukan lokasinya dengan mempertimbangkan kemudahan dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Bagian Ketiga Kegiatan Persiapan Pemungutan Suara Paragraf Kesatu Pembentukan dan Pengucapan Sumpah / Janji KPPS25 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  27. 27. Pasal 89Panlak Pilkades karena fungsinya bertugas sebagai KPPS. Pasal 901) Sebelum melaksanakan tugasnya KPPS mengucapkan sumpah / janji yang dipandu oleh Pimpinan atau Anggota BPD2) Pengucapan sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.3) Susunan kata-kata sumpah / janji anggota KPPS sesuai peraturan perundnag- undangan yang berlaku, yang tata naskahnya disediakan oleh Panlak Pilkades.4) Tata cara pengucapan sumpah / janji anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Panlak Pilkades. Paragraf Kedua Perlengkapan Pasl 911) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, terdiri dari: a. Kotak suara sebanyak satu (1) buah; b. Bilik suara sesuai kebutuhan; c. Surat suara pemilihan sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, dan ditambah 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih, beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari: a. Tanda khusus / tinta paling banyak 1 (satu) botol; b. Alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara sesuai kebutuhan; c. Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara; d. Nominatif pemilih / DPT; e. Tanda pengenal petugas yang dibuat oleh Panlak Pilkades; f. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara.2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf b dan c, dimasukkan kedalam kotak suara.3) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) angka 4 dan angka 6 dikemas tersendiri, dan tidak dimasukkan kedalam kotak suara.4) KPPS dibantu oleh anggota dan petugas keamanan yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara.5) Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di Kantor desa atau tempat lain yang keberadaannya dapat terjamin keamanannya.26 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  28. 28. Paragraf Ketiga Pembagian tugas Pasal 921) Ketua Panlak Pilkades selaku Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS serta petugas keamanan, mengenai: a. Pelaksanaan pengumuman dan penghitungan suara; dan b. Pembagian tugas anggota KPPS serta petugas keamanan.2) Pembagian tugas Anggota Panlak Pilkades selaku Ketua KPPS serta Petugas Keamanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan sebagai berikut: a. Ketua Panlak Pilkades menjadi Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama, bertugas memimpin kegiatan pemungutan suara; b. Wakil Ketua Panlak Pilkades dan Sekretaris Panlak Pilkades menjandi aggota KPPS kedua dan ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya. c. Anggota Panlak Pilkades lainnya menjadi anggota KPPS keempat, bertugas menerima pemilih yang akan masuk kedalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatngan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin ( laki-laki dan perempuan) d. Anggota Panlak Pilkades lainnya menjadi Anggota KPPS kelima, bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih; e. Anggota Panlak Pilkades lainnya menjadi Anggota KPPS keenam, bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara, dan f. Anggota Panlak Pilkades lainnya menjadi Anggota KPPS ke tujuh, bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintun keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suara. Paragraf Keempat Pengumuman dan Pemberitahuan Pemberian Suara Pasal 931) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Februari 2013.2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor dan tanda gambar calon sebagaimana ditetapkan oleh Panlak Pilkades;3) Pemberian suara untuk pemilihan Calon Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon dalam suarat suara.4) Setiap pemilih hanya mempunyai hak satu suara dan tidak boleh mewakilkan dengan alasan apapun;5) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di Desa Karangmalang.27 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  29. 29. Pasal 941) Ketua Panlak Pilkades mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di Desanya untuk memberikan suara di TPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa Karangmalang. Pasal 951) Panlak Pilkades menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.2) Pemilihan setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima.3) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS. Pasal 96Pemilih yang sampai dengan 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutansuara belum menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal95 ayat (1), diberi kesempatan untuk meminta kepada Panlak Pilkades palinglambat 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukanKTP atau surat keterangan kependudukan yang sah dan meyakinkan PanlakPilkades bahwa berdasarkan pengumuman DPT yang bersangkutan terdaftar. Pasal 971) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagimana dimaksud dalam pasal 96, belum menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1), melaporkan kepada Panlak Pilkades dengan menunjukan KTP, paling lambat 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.2) Panlak Pilkades berdasarkan KTP atau surat keterangan kependudukan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap.3) Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Panlak Pilkades memberikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1). Pasal 98Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaskud dalam Pasal 95 ayat(1) untuk memilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dilakukan ditampatyang bersangkutan didaftar pada waktu pendaftaran pemilih atau tempat lain yangditentukan oleh Panlak Pilkades.28 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  30. 30. Paragraf Kelima Penyiapan TPS Pasal 991) Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota yang lainnya dan Petugas Keamanan TPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pasal 1001) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyediakan: a. Tempat untuk pemilih yang dapat menampung pemilih secara tertib dan aman, ditempatkan di dekat pintu masuk TPS; b. Meja panjang dan tempat duduk Ketua, Anggota kedua, dan Anggota ketiga; c. Meja dan tempat duduk Anggota keempat, di dekat pintu masuk TPS; d. Tempat duduk Anggota kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara; e. Tempat duduk Anggota keenam di dekat kotak suara; f. Tempat duduk anggota ketujuh di dekat pintu keluar TPS; g. Meja dan tempat duduk saksi; h. Meja untuk tempat kotak suara, ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS, berhadapan dengan tempat duduk pemilih; i. Bilik pemberian suara, ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya satu meter; j. Papan untuk pemasangan daftar tanda gambar calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS; k. Papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara ukuran besar; l. Papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS; m. Meja untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan dan alat pencoblos surat suara; dan n. Tambang / tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.2) KPPS dibantu oleh Petugas Keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 97. Pasal 1011) Paling lambat satu jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara, saksi harus menyerahkan surat keterangan sebagai saksi dari Calon Kepala Desa kepada Ketua KPPS.2) Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1).3) Jumlah saksi ditentukan paling banyak 6 (enam) orang untuk masing-masing Calon Kepala Desa.29 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  31. 31. Pasal 1021) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) Peraturan ini, berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 ( delapan) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 98.2) Dalam hal yang tidak dapat dipenuhinya ukuran panjang dan lebar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan kondisi setempat, disesuaikan dengan lokasi TPS tersebut, dengan ketentuan dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 97.3) Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan diruang terbuka dan / atau ruang tertutup, dengan ketentuan : a. Apabila diruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara. b. Apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok / dinding.5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain. Pasal 1031) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung / kantor milik Pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, rumah dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung / atau tempat tersebut / pemilik rumah.2) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara. Bagian Keempat Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Paragraf Kesatu Kegiatan Sebelum Pelaksana Pemungutan Suara Pasal104Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan, Ketua KPPS bersama-samaAnggota, Petugas Keamanan TPS, dan Saksi yang hadir melakukan kegiatan:1) Mameriksa TPS dengan perlengkapannya;2) Memasang daftar gambar simbol calon ditempat yang sudah ditentukan;3) Menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS; dan,4) Memanggil pemilih berkumpul di tempat yang telah disediakan.30 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  32. 32. Paragraf Kedua Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasal 1051) Pelaksanaan pemungutan suara Pilkades dilaksanakan pada hari Minggu Kliwon, Tanggal 10 Februari 2013 dimulai pukul 08.00 WIB.2) Apabila pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.3) Apabila pada saat dimulainya pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah ada pemilih yang hadir pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan.4) Saksi dari Calon Kepala Desa yang hadir terlambat / setelah dimulainya pemungutan suara, dianggap tidak hadir. Pasal 1061) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka, sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (3) huruf f, dilakukan kegiatan: a. Pengucapan sumpah / janji Ketua KPPS yang dipandu oleh BPD; b. Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakannya diatas meja secara terib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi; c. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakannya di tempat yang telah ditentukan; d. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan utuh; e. Menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT; dan f. Mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dibantu oleh anggota KPPS;3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai; a. Tujuan pemberian surat Pilkades, b. Pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara, c. Surat suara supaya dibuka sempurna sebelum dicoblos, d. Cara memberikan surat suara yang benar pada surat suara, e. Kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos sebanyak satu kali, pemeriksaan surat suara pengganti dilakukan oleh pemilih dihadapan ketua KPPS, f. Ketentuan tentang sah dan tidaknya tentang surat suara yang dicoblos, dan g. Pemberian tanda khusus atau tinta pada jari tangan pemilih setelah pemberian suara.31 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  33. 33. Pasal 1071) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut : a. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan b. Tanda Coblos hanya terdapat pada satu (1) kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon; atau c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan gambar simbol calon yang telah ditentukan; dan d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan simbol calon; atau e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor dan gambaran simbol calon; dan f. Surat suara yang terlipat dua secara horisontal sehingga coblosannya tembus kehalaman judul; serta g. Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang telah ditetapkan oleh Panlak Pilkades; h. Menggunakan alat pencoblos surat suara yang disediakan; i. Lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak; dan j. Pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lainnya;2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suaranya dinyatakan tidak sah. Pasal 108Setelah dilaksanakan kegiatan sebagaiamana dimaksud Pasal 106 ayat (3), KPPSmelaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu ;a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;b. Memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada ketua KPPS;c. Anggota KPPS kedua mencocokan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam DPT, apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada DPT diberi tanda “V”; dand. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pilkades kepada pemilih. Paragraf Ketiga Pemberian Suara Pasal 1091) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 huruf d, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara;2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu tanda gambar sebagai simbol calon pada kotak yang disediakan dalam surat suara;3) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka sempurna dialas pencoblosan surat32 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  34. 34. suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan;4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan / atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat surat suaranya menjadi tidak sah;5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga halaman muka dan tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat;6) Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara;7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) dengan cara mencelupkan salah satu jari tangan. Pasal 1101) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 109, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain.2) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya. Pasal 1111) Untuk keperluan bantuan anggota KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2), Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS kelima dan anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut: a. Pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam;2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan yang telah ditentukan . Pasal 1121) Pada pukul 14.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar, yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta anggota KPPS, saksi dan petugas keamanan TPS yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.33 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  35. 35. 2) Setelah semua anggota KPPS, Saksi, dan petugas Keamanan TPS selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pelaksana pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara penghitungan suara di TPS. Pasal 113KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutansuara dinyatakan selesai. Bagian Kelima Penghitungan Suara Paragraf Kesatu Persiapan Pasal 114Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu semuaAnggota melakukan kegiatan :a. Mengatur susunan tempat perhitungan suara termasuk memasang formulir untuk perhitungan suara ukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/ kantong plastik pembungkus dan peralatan TPS lainnya; danc. Menempatkan kotak suara di dekat meja ketua KPPS serta menyiapkan anak kuncinya. Pasal 1151) Penghitungan suara dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir;2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat atau sesuai kesepakatan antara KPPS dengan saksi / calon sampai selesai.3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS menghitung: a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT; b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru mencoblos; c. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi / Calon dan warga masyarakat; d. Penggunaan surat suara tambahan dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS.34 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  36. 36. 4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi dan / atau calon, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitunga suara.5) Saksi dan atau calon, dan warga masyarakat yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai denga peraturan perundang-undangan.6) Dalam hal Keberatan yang diajukan oleh saksi dan / atau calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima KPPS, seketika itu juga mengadakan pembetulan.7) Segera setelah selesai pengitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh calon Kepala Desa.8) KPPS memberikan salinan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepada Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil perhitungan suara ditempat umum.9) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan, pada bagaian luar distempel.10) KPPS menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panlak Pilkades segera setelah selesai penghitunga suara. Paragraf Kedua Pelaksanaan Penghitungan Pasal 116Palaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 115 diatursebagai berikut :a. Ketua KPPS dengan dibantu anggota Kedua dan Anggota Ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara;b. Anggota ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan hasil penghitungan suara menggunakan formulir yang telah ditentukan;c. Anggota keempat dengan dibantu anggota kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir penghitungan suara ukuran besar;d. Anggota keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing calon;e. Anggota ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS. Pasal 1171) Dalam pelaksanaan penghitungan suara, Ketua KPPS dibantu oleh Anggotanya, melakukan kegiatan : a. Menyatakan pemungutan suara ditutup, dan penghitungan suara dimulai; b. Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir; c. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;35 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  37. 37. d. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan; e. Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap calon yang dicoblos; f. Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e menggunakan formulir catatan penghitungan suara; dan g. Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan / atau saksi.2) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah atau tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan sebagaiamana dimaksud pada Pasal 107. Pasal 1181) Apabila jumlah surat suara lebih sedikit dari jumlah surat undangan yang masuk petugas nomor 4, maka yang dipedomani adalah surat suara.2) Apabila jumlah sebelum dilihat hasil coblosannya, surat suara yang ada lebih banyak dari surat undangan, maka yang dipedomani adalah surat undangan dengan menghilangkan surat suara secara acak sejumlah selisih.3) Apabila jumlah setelah dilihat hasil coblosannya surat suara yang ada lebih banyak dari surat undangan, maka yang dipedomani adalah surat undangan dengan menghilangkan surat suara yang tidak sah sejumlah selisih. Pasal 119Pemilih dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidakdibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS. Pasal 1201) Calon, Saksi, Pengawas, Wartawan dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitunga suara.2) Warga masyarakat melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.3) Keberatan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam formulir yang ditentukan dan Berita Acara.4) Ketua KPPS wajib mengisi formulir yang ditentukan, baik terdapat atau tidak pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus. Pasal 121Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses penghitungansuara di TPS sebagaimana dimaksud dala Pasal 119 ayat (2) tidak menghalangiproses penghitungan suara di TPS. Pasal 122Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 selesai, Ketua KPPSdengan dibantu oleh anggota KPPS keempat melakukan kegiatan:36 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  38. 38. a. Menyusun / menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing calon dan dimasukkan kedalam sampul; danb. Menyusun / menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan termasuk surat suara yang suaranya tidak sah dan memasukkan kedalam sampul. Pasal 1231) Setelah selesai penghitungan suara, segera dibuat Berita Acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan penghitungan suara yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.2) Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Calon yang hadir.3) Berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat 92), dimasukkan kedalam sampul yang disediakan. Pasal 124Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksudpada Pasal 122 ayat (3), dimasukkan kedalam kotak suara pada bagian luarditempel label serta cap / stampel Panlak Pilkades. Pasal 1251) Berita Acara catatan Hasil pemungutan suara dan hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing calon yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap, dapat berupa hasil fotocopy.2) Salinan hasil penghitungan suara pilkades dibuat 2 (dua) rangkap digunakan untuk: a. Pengumuman yang ditempel pada tempat yang dapat disaksikan umum; dan b. Membuat laporan pelaksanaan Pilkades kepada BPD. BAB VIII PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG Bagian Pertama Penghitungan Suara Ulang Pasal 1261) Penghitungan ulang surat suara dilakukan apabila terdapat satu atau lebih penyimpangan : a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup; b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya; c. Saksi, calon, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara secara jelas;37 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  39. 39. d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; e. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.2) Permohonan pehitungan ulang suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh calon paling lambat 1x24 jam sejak selesainya penghitungan suara .3) Pengajuan permohonan penghitungan suara sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diajukan secara tertulis oleh calon kepada Panitia Pelaksana Pilkades disertai alasan, bukti dan saksi yang menguatkan.4) Panitia Pelaksana Pilkades memutuskan atau menolak permohonan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan BPD.5) Penolakan terhadap permohonan penghitungan suara ulang dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Panitia Pelaksana Pilkades disertai alasan dan pertimbangan yang mendasarinya paling lambat 1x24 jam sejak diterimanya permohonan penghitungan suara ulang dari calon.6) Penolakan terhadap permohonan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersefat final dan mengikat. Bagian Kedua Pemungutan Suara Ulang Pasal 1271) Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan serta apabila calon terpilih berhalangan tetap.2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut : a. Pembukaan kotak suara dan / atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam Peraturan ini; b. Petugas KPPS meminta pemilih membiri tanda kusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali; d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan / atau e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS.3) Pemungutan suara ulang sebagaimana ayat (1) diputuskan oleh BPD atas usulan Panlak Pilkades dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara pertama.38 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang
  40. 40. Pasal 128Untuk keperluan penghitungan suara dan pemungutan surara ulang sebagaimanapasal 125 dan 126, perlengkapan pemungutan suara ulang dan penghitungansuara di TPS, disimpan di Kantor Desa. Pasal 129Formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara Pilkadesditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB 1X PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON KEPALA DESA TERPILIH Bagian Pertama Perolehan Suara Untuk Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pasal 130Pilkades dinyatakan sah apabila yang hadir menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pemilih dalam DPT. Pasal 1311) Calon Kepala Desa yang memperoleh lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Terpilih2) Dalam hal Calon Kepala Desa 2 (dua ) orang atau lebih, apabila tidak ada Calon Kepala Desa yang memperoleh 50 % (lima puluh persen) dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penentuan calon Kades terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara tertinggi dan minimal lebih dari atau sama dengan 25 % suara sah.3) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat I (satu) orang, maka Calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih apabila mendapat suara sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah I(satu) dari jumlah suara sah. Pasal 132Apabila Calon Kepala Desa hanya terdapat I (satu) orang dan mendapat perolehankurang dari 50 % (lima puluh persen) ditambah I(satu) dari jumlah suara sahsebagaimana dalam Pasal 131 ayat (3) maka Pilkades dinyatakan batal dan dibukakembali pendaftaran baru Calon Kepala Desa. Pasal 1331) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara Pilkades dari Panlak Pilkades.2) Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).39 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang

×