P ph 21 tata cara

5,857 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,857
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
115
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

P ph 21 tata cara

  1. 1. KETENTUANPEMOTONGAN DAN PEMUNGUTANPAJAK PENGHASILAN TAHUN 2009
  2. 2. SIAPA DISEBUT PEGAWAI TETAP? 1.PNS 2.TNI/POLRI 3.PEGAWAI BUMN TETAP 4.PEGAWAI SWASTA TETAP 5.PEGAWAI KONTRAK YGPENGGAJIANNYA SPT PEG TETAP (BULANAN).
  3. 3. MEKANISME POTONG/PUNGUTPEMOTONG YANG DIPOTONG (Witholder) (Subjek Pajak) MEMBAYARPemberi Hasil Penerima Penghasilan OBJEK PEMOTONGAN BUKAN OBJEK Psl 4 (1) & (2) UU PPh Psl 4 (3) UU PPhKEWAJIBAN PERPAJAKAN SSP POTONG/PUNGUT Bukti SETOR LAPOR Potong SPT MASA
  4. 4. OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PEMOTONGAN PEMUNGUTAN PEMOTONGAN PEMOTONGANPPh PASAL 21/26 PPh PASAL 22 PPh PPh PASAL 23/26 PASAL 4 AYAT (2)
  5. 5. DASAR HUKUM PEMOTONGAN PPh PASAL 21 • UU No.6 Tahun 1983 sttd UU UU No. 16 Tahun 2009 (KUP) UU • UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 (PPh) -PP No.45 Tahun 1994 (PPh atas Penghsl PNS dkk) PP -PP No. 8 Tahun 2007 (Peraturan Pelaks.UU KUP) -PMK No. 181 Th 2007 (Bentuk dan Isi SPT) -PMK No. 184 Th 2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan) PER -PMK No.186 Th 2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi) -PMK No.190 Th 2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang)MENKEU -PMK No.252 Th 2008 (Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21) -PMK No.246 Th 2008 (Bea siwa dikecualikan dari Objek PPh) -PMK No.250 Th 200 (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun) -PMK No.254 Th 2008 (PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan) PER -PERDIRJEN No.31/PJ/2009 (Pedoman Tatacara Pemot. PPh Ps.21)DIRJEN -PERDIRJEN No.32/PJ/2009 (Form.SPT Masa & Bukti Pot PPh Ps.21) -PERDIRJEN No.38/PJ/2009 (Formulir SSP) Dit.P2Humas 5
  6. 6. PENGERTIAN PPh PASAL 21/26 PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN - PEKERJAAN - JASA DAN KEGIATAN , YG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADIPENGHASILAN BERUPA :-GAJI - UPAH-UANG PENSIUN - HONORARIUM-TUNJANGAN, - KOMISI, FEE, UANG HADIR- BONUS, THR - HADIAH DAN PENGHARGAAN- PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN WP DN WP LN PPh PASAL 21 PPh PASAL 26
  7. 7. PEMOTONG PPh PASAL 21 PEMOTONG ORANG PRIBADI PEMBERI KERJA BADAN (TERMASUK BUT) BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH (TERMASUK INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA, LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA, KEDUBES RI DI LUAR NEGERI) DANA PENSIUN, PT. TASPEN, PT. ASTEK, PENYELENGGARA JAMSOSTEK PENYELENGGARA KEGIATAN TERMASUK BADAN PEMERINTAH,ORGANISASI YG BERSIFAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL, PERKUMPULAN, ORANG PRIBADI SERTA LEMBAGA LAINNYA YG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN
  8. 8. TIDAK WAJIB MELAKUKAN PEMOTONG PPh PASAL 21 BUKAN PEMOTONG KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN RI SEBAGAI BUKAN SUBJEK PAJAK PEMBERI KERJA ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS YG SEMATA-MATA MEMPERKERJAKAN ORANG PRIBADI UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA ATAU PEKERJAAN BUKAN DALAM RANGKA MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
  9. 9. PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26 PENERIMA PENGHASILAN PEGAWAI TETAP* PEGAWAI PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA AHLI, SENIMAN, ARTIS, PEMBAWA ACARA, OLARAGAWAN, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENGARANG, PENELITI, PENERJEMAH, AGEN IKLAN, BUKAN PEGAWAI PENGAWAS/PENGELOLA PROYEK, PEMBAWA PESAN, PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN, PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI, DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING/DIRECT SELLING PESERTA KEGIATAN PENERIMA PESANGON, PENSIUN ATAU UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA*PEGAWAI TETAP : PEGAWAI YG MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DLM JUMLAH TERTENTU SECARATERATUR, TERMASUK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YG SECARA TERATURTERUS MENERUS IKUT MENGELOLA KEGIATAN PERUSAHAAN SECARA LANGSUNG, SERTA PEGAWAI YGBEKERJA BERDASARKAN KONTRAK UTK SUATU JANGKA WAKTU TERTENTU SEPANJANG PEGAWAI YANG Dit.P2HumasBERSANGKUTAN BEKERJA PENUH (FULL TIME) DLM PEKERJAAN TERSEBUT. 9
  10. 10. TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26 TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILANPEJABAT PERWAKILAN WNI YG BEKERJA PEJABAT PERWAKILANDIPLOMATIK/KONSULAT ATAU SBG OFFICIAL ORGANISASI INTERNASIONAL YGPEJABAT LAIN DARI NEGARA BADAN DITETAPKAN OLEH MENKEU YAITUASING TERMASUK ORANG- INTERNASIONAL KMK. NO. 574/KMK.04/2000ORANG YANG DIPERBANTUKAN DARI SBG.MANA TELAH DIUBAH DGN& BERTEMPAT TINGGAL PERSERIKATAN PERATURAN MENTERI KEUANGANBERSAMA MEREKA BANGSA-BANGSA NO. 215/PMK.03/2008 (PBB)• BUKAN WNI • BUKAN WNI• TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH TIDAK MENERIMA/ PENGHASILAN LAIN DI LUAR • TIDAK MENJALANKAN USAHA/ MEMPEROLEH JABATANNYA DI INDONESIA KEGIATAN/PEKERJAAN LAIN PENGHASILAN UNTUK MEMPEROLEH LAIN DI LUAR• NEGARA YBS. MEMBERIKAN PENGHASILAN DI INDONESIA SBG OFFICIAL PERLAKUAN TIMBAL BALIK
  11. 11. PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26 PENGHASILAN DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TERATUR DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TIDAK TERATUR BERUPA UPAH HARIAN, UPAH MINGGUAN,UPAH BULANAN, UPAH SATUAN, DAN UPAH BORONGAN BERUPA UANG PESANGON , UANG MANFAAT PENSIUN, JAMINAN/TUNJANGAN HARI TUA, DAN PEMBAYARAN LAIN SEJENIS BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, UANG SAKU, UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH ATAU PENGHARGAAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN, DAN IMBALAN SEJENIS DENGAN NAMA APAPUNTERMASUK PEMBERIAN DLM BENTUK NATURA/KENIKMATAN YG DIBERIKAN OLEH BUKAN WAJIB PAJAKATAU WAJIB PAJAK YG DIKENAKAN PPH YG BERSIFAT FINAL DAN YG DIKENAKAN PPh BERDASARKAN Dit.P2HumasNORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (DEEMED PROFIT) 11
  12. 12. TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 PENGHASILANPEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAANSEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWAPENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUKAPAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAHIURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YGPENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUAATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARATUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJAZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAUSUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YGDIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARILEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAHBEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLMNEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARATPEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA 12 Dit.P2Humas
  13. 13. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BUKAN PEGAWAI PESERTA PEGAWAI TIDAK TETAP* KEGIATAN HONORARIUM, GAJI, TUNJANGAN UANG PENSIUN UANG SAKU, KOMISI DAN FEE DGN TERKAIT DGN GAJI BULANAN,TUNJANGAN UANG SYARAT PUNYA REPRESENTASI, NPWP & HANYA UANG RAPAT, DIKURANGI: MENERIMA HONORARIUM, - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGHASILAN DARI 1 DIKURANGI: PEMBERI KERJA HADIAH DAN PENGH. BRUTO MAKS BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGHARGAAN Rp 6.000.000,-/ THN ATAU D PENGH.BRUTO MAKSIMAL I Rp 500.000,-/BLN (HANYA Rp 2.400.000,00/THN ATAU K UTK PEGAWAI TETAP) U - IURAN YG TERIKAT DGN Rp 200.000,00 R PENGHASILAN TETAP A N G I PENGHASILAN DIKURANGI NETO PTKP TARIF PS.17 UU PPh PENGHASILAN KENA PAJAK*YANG (dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh) PENGHASILAN NYA DIBAYAR SECARA JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA BULANAN TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
  14. 14. PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK PTKP BARU Mulai 1-1-2009 SETAHUN SEBULAN (Rp) (Rp) UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) 15.840.000,- 1.320.000,- UNTUK DIRI PEGAWAI YG 17.160.000,- 1.430.000,- KAWIN/NIKAH (K/-) UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & 18.480.000,- 1.540.000,- MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1) UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & 19.800.000,- 1.650.000,- MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2) UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & 1.760.000,- MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3) 21.120.000,- PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN•TAMBAHAN PTKP UTK WAJIB PAJAK KAWIN DAN SETIAP TANGGUNGAN SEBESAR Rp1.320.000•PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER,•PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIANTAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA
  15. 15. PTKP UTK KARYAWATI STATUS KAWIN, SUAMI TDK MENERIMA/ STATUS TIDAKSTATUS KAWIN MEMPEROLEH KAWIN PENGHASILAN - UTK DIRIHANYA UTK DIRI - UTK DIRI SENDIRISENDIRI, YAITU SENDIRI - STATUS KAWINRP 15.840.000,00 - TANGGUNGAN - TANGGUNGAN SETAHUN MAKS 3 ORG MAKS 3 ORG SYARAT: MENUNJUKKAN KETERANGAN TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN
  16. 16. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh)NO Lapisan Penghasilan Tarif1. S.d. Rp 50.000.000,- 5%2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 15%3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,- 25%4. Di atas Rp500.000.000,- 30% Dit.P2Humas
  17. 17. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP, PENERIMA PENSIUN BERKALA & PEGAWAI TIDAK TETAP YG MENERIMA IMBALAN BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN) PERHITUNGAN SETIAP MASA PERHITUNGAN MASA PAJAK AKHIR (BULAN DESEMBER) PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG DIPEROLEH SELAMA 1 TAHUN(PENGHASILAN TERATUR + TDK TERATUR) PPh Ps.21 atasDIKURANGI: DIKURANGI: SELURUH PENGHASILAN KENA PAJAK- BIAYA JABATAN * : 5% BIAYA PENSIUN, 5% SETAHUN ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK DARI PENGH. BRUTO MAKS DARI PENGH.BRUTO D Rp 6.000.000,-/ THN ATAU MAKSIMAL I Rp 500.000,-/BLN Rp 2.400.000,00/THN K- IURAN YG TERIKAT DGN ATAU U PENGHASILAN TETAP Rp 200.000,00/BULAN R A PENGHASILAN NETO N G DIKURANGI : PTKP I PPh Ps.21 YG TELAH DIPOTONG PADA MASA-MASA SEBELUMNYA PENGHASILAN KENA PAJAK DLM BAGIAN TAHUN PAJAK YBS *BIAYA JABATANDIBAGI 12 TARIF PS.17 UU PPh HANYA UTK PEGAWAI TETAP
  18. 18. Penghitungan PPh Pasal 21 Tiap Masa/Bulan PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG BERSIFAT TERATUR DALAM Contoh untuk Gaji + Tunjangan 1 BULAN (Contoh Bulan Januari) Bulan Januari - GAJI KEHORMATAN - UANG PENSIUN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT Rp3.500.000,- - TUNJANGAN YG TERKAIT DIKALI 12 Rp3.500.000 x 12 = Rp42.000.000,-DIKURANGI: DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO BIAYA PENSIUN, 5% DARI (5%xRp42.000.000)+Rp600.000)= MAKS Rp 6.000.000,-/THN PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) Rp2.100.000+Rp600.000 = ATAU Rp 500.000,-/BLN MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP Rp 200.000,00 Rp2.700.000 PENGHASILAN NETO Rp39.300.000,- DIKURANGI - Rp15.840.000 PTKP Rp23.460.000 PENGHASILAN KENA PAJAK Rp23.460.000 X 5%=Rp1.173.000 X TARIF PS.17 UU PPh 12 18 12 12 Rp97.750 = PPh bln Januari
  19. 19. Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 terutang atas Yg telah dipotong PPh Pasal 21 seluruh Penghasilan pada masa-masa Kena Pajak selama 1 sebelumnya Masa Pajak Tahun atau bagian dalam tahun pajak Terakhir tahun pajak ybsContoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 shgg menjadi Rp5.000.000) (Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000) – [(5%x (Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000)+Rp600.000] – Rp15.840.000 = Rp43.500.000 – (Rp2.175.000 +Rp600.000 +Rp15.840.000)= Rp43.500.000 – Rp18.615.000 =Rp24.885.000 X Rp 1.075.250* Rp169.000 5% = Rp24.885.000 = Dit.P2Humas Rp1.244.250 *Rp97.750/BULAN X 11
  20. 20. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur PPh Pasal 21 Terutang atas PPh Pasal 21 seluruh Penghasilan Yg terutang atas PPh Pasal 21 atas jumlah yg penghasilan teratur x 12 Masa Pajak teratur x 12 + jumlah penghasilan tdk Terakhir teraturContoh (ada penambahan kenaikan penghasilan yg terjadi pada bulan Desem.sebesarRp1.500.000 yg merupakan penghasilan yg bersifat tdk teratur yaitu THR (Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000) – [(5%x (Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000)+Rp600.000] – Rp15.840.000 = Rp43.500.000 – (Rp2.175.000 +Rp600.000 +Rp15.840.000)= Rp43.500.000 – Rp18.615.000 Rp 1.173.000* Rp169.000 =Rp24.885.000 X *lihat contoh penghit.tiap 5% = Rp24.885.000 = masa (teratur) hl.17 Dit.P2Humas Rp1.244.250
  21. 21. DASAR PENGHITUNGAN PPh Ps. 21 KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF PEGAWAI TETAP WP DALAM NEGERI SEJAK AWAL SETELAH PERMULAAN TAHUN TAHUN PAJAK MULAI BEKERJA SETELAH BULAN MULAI BEKERJA JANUARI TERMASUK PEGAWAI YG DALAM TAHUN SEBELUMNYA BEKERJA PADA PEMBERI KERJA LAINNYA BERJALANJUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH PENGHASILAN KENA PAJAK DALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM YG DISETAHUNKAN CONTOH : TIDAK SI A KERJA MULAI BLN JULI CONTOH : SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSLDISETAHUNKAN DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JT Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh MAKA PENGHITUNG PPh PSL 21 PSL 21 SELAM 6 BLN :(Rp 10 jt-[(BIAYA ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN JAB.PERBLN +IURAN PENSIUN PERBLN)] x +IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP X TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN 12) - PTKP X TARIF PSL 17 : 6 BLN
  22. 22. Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, Tdk termasuk Honorarium atau MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN Komisi yg diterima UANG SAKU HARIAN Penjaja barang & Petugas dinas luar DIBAYAR HARIAN TIDAK LEBIH DARI LEBIH DARI Rp 150.000,- Rp 150.000,- DIKURANGI Rp 150.000,- TIDAK DIPOTONG DIPOTONG PPh PPh Ps.21 TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER JIKA PENGHASILAN JIKA WP TARIF 5% KUMULATIF DLM TDK DIKURANGI 1 BLN < Rp 6.000.000 MEMILIKIPTKP HARIAN SEBENARNYA + PKP JIKA PENGHASILAN NPWP MAKA Iuran Jaminan Hari Tua/ TARIF Psl 17 KUMULATIF DLM TARIFNYA Iuran Tunjangan Hari Tua 1 BLN > Rp 6.000.000 20% LEBIH yg dibayarkan ke Jamsostek, TINGGI bila diwajibkan Dit.P2Humas DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21 YANG TELAH DIPOTONG
  23. 23. CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGANSI POLAN MENERIMA UPAH HARIAN SEBESART Rp160.000 PERHARIPENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ADALAH :UPAH SEHARI DIKURANGI BATAS PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAKRp160.000,00 – Rp150.000,00 = Rp10.000,00PPh 21 terutang : 5% x Rp10.000,00 = Rp500,00JIKA SI POLAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20% LEBIHTINGGI SEHINGGA MENJADI :5% X 20% X Rp10.000,00 = Rp600,00
  24. 24. Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR BULANAN DIKURANGI PTKP SEBULAN PKP SEBULANJIKA WP TDK MEMILIKI NPWP PKP DISETAHUNKAN MAKA XTARIFNYA 20% LEBIH TINGGI TARIF PPh Ps.17 PPh SETAHUN PPh SEBULAN
  25. 25. CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN Polan (belum menikah) pada bulan Juli 2009 bekerja selama 11 hari kerja pada sebagai upah harian pada penambahan ruang SD Negeri 007 Jakarta Utara dengan menerima upah sebesar Rp140.000,00 per hari. • PPh Pasal 21 terutang: Penghasilan per hari Rp140.000,00 Batas penghasilan bruto yang tidak dikenakan PPh atas upah Rp150.000,00 Sehingga tidak terutang PPh Pasal 21 Pada hari ke-10 dalam bulan Juli (bulan yg sama), Polan telah menerima penghasilan melebihi Rp1.320.000,00, yaitu Rp140.000,00 x 10 = Rp1.400.000,00. Maka PPh Pasal 21 atas penghasilan Polan dihitung sebagai berikut: • PPh Pasal 21 terutang: Penghasilan 10 hari Rp1.400.000,00 PTKP 10 hari 10 x (Rp15.840.000,00/360) Rp 440.000,00 Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21 Rp 960.000,00 PPh Pasal 21 yg harus dipotong pada hari-10 ( 5% x Rp960.000,00) Rp 48.000,00 • Apabila Polan juga mendapat upah yg jumlahnya sama pada hari ke-11 maka Pasal 21 yang terutang : 11 x Rp140.000,00 Rp1.540.000,00 PTKP 11 hari {11 x (Rp15.840.000,00/360)} Rp 484.000,00 Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21 Rp1.056.000,00 PPh Pasal 21 (5% x Rp1.056.000,00) Rp52.800,00 PPh Pasal 21 yg sudah dipotong s.d hari ke-10 Rp48.000,00 - PPh Pasal 21 harus dipotong pada hari ke-11 Rp4.800,00 Apabila Polan tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong Bendahara Dit.P2Humas 20% lebih tinggi dari tarif 5% atau menjadi dikenakan tarif 6% 25
  26. 26. TENAGA AHLI YG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (BUKAN PEGAWAI) TERDIRI DARI : - PENGACARA - KONSULTAN - AKUNTAN - NOTARIS - ARSITEK - PENILAI - DOKTER - AKTUARIS MENERIMA PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUNDASAR PENGENAAN & DIPOTONG PPH PS.21 PEMOTONGAN DENGAN TARIF PASAL 17PPh PASAL 21 ADALAH DARI DASAR PENGENAAN & 50% DARI JUMLAH PEMOTONGAN PPh PASAL 21PENGHASILAN BRUTO JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA Dit.P2Humas TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
  27. 27. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21Contoh 1dr. Slamet Taramandi (tenaga ahli), menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,-Penghitungan PPh Pasal 215% x (50% x Rp10.000.000) =5% x (Rp5.000.000) = Rp250.000PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 UU PPh dari Dasar Pengenaan dan PemotonganPPh Pasal 21Jika Dr. Slamet tidak punya NPWP5% x (50% x Rp 10.000.000)x 120% = Rp300.000,-5% x (Rp5.000.000) x 120% = Rp300.000,-Contoh 2Benny Ganteng SH, LLM (memiliki NPWP) menerima honorarium sebagai pengacarasebesar Rp100.000.000,-Penghitungan PPh Pasal 21 :5% x (50% x Rp100.000.000) =5% x (Rp50.000.000) Dit.P2Humas = Rp2.500.000 27
  28. 28. IMBALAN KEPADA BUKAN PEGAWAI YANG TIDAK MEMILIKI NPWP ATAU DIBAYARKAN TIDAK BERKESINAMBUNGAN* HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN APAPUN DITERIMA BUKAN PEGAWAI • SENIMAN, OLAHRAGAWAN; • ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN, • PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PELATIHAN & MAGANG DLL; PENYULUH & MODERATOR, • PEMBAWA PESANAN/PENEMU • PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH; LANGGANAN/PERANTARA • DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL • PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK MARKETING ATAU DIRECT SELLING TEKNIK, • PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI YG TDK KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA TELEKOMUNIKASI,, BERSTATUS SBG PEGAWAI; • PENJAJA BARANG DAGANGAN YG TDK ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL BERSTATUS PEGAWAI; DAN/ATAU • AGEN IKLAN; • PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI • PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; LAINNYA • PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT, KONFERENSI,JIKA WP TDK MEMILIKI PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA NPWP MAKA DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN ATAU * JIKA MEMILIKI NPWP ATAUTARIFNYA 20% LEBIH TARIF Ps. 17 DARI JUMLAH BRUTO IMBALAN YG DIBERIKAN TINGGI BERKESINAMBUNGAN28 MAKA LIHAT KETENTUAN PADA HALAMAN 12
  29. 29. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21Contoh 1Benny adalah penyanyi menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,- atasPenghitungan PPh Pasal 215% x Rp10.000.000) = Rp500.000,-Jika Benny tidak memiliki NPWP, penghitungan PPh Pasal 21 :(5% x 120%) x Rp10.000.000,- = Rp600.000Contoh 2Polan adalah pelawak menerima honorarium sebesar Rp50.000.000,-Penghitungan PPh Pasal 21 :5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000,-Jika Polam tidak memiliki NPWP, penghitungan PPh Pasal 21 :(5% x 120) x Rp50.000.000 = Rp3.000.000
  30. 30. KETENTUAN LAIN UNTUK BUKAN PEGAWAI BUKAN PEGAWAI DOKTER (BUKAN PEGAWAI) SELAIN TENAGA AHLI, YG MELAKUKAN PRAKTIK YG MEMPERKERJAKAN DI RUMAH SAKIT/KLINIKORANG LAIN SBG PEGAWAINYA MENERIMA MENERIMA HONORARIUM, HONORARIUM, KOMISI DAN FEE KOMISI DAN FEE PENGHASILAN BRUTO = PENGHASILAN BRUTO = DI DALAM JUMLAH BRUTO JASA DOKTER KONTRAK YG DIBAYARKAN PASIEN MELALUIJUMLAH BRUTO PEMBAYARAN DIPISAHKANDIKURANGI BAGIAN GAJI/UPAH RUMAH SAKIT / KLINIK BIAYAPEGAWAI YG DIPERKERJAKAN BAGIAN GAJI/ SEBELUM DIPOTONG UPAH TSB BIAYA-BIAYA ATAU BAGI HASIL
  31. 31. KETENTUAN LAIN PEMOTONGAN PPh PASAL 21PEJABAT NEGARA, PNS,ANGGOTA TNI, ANGGOTA PEGAWAIPOLRI, & PENSIUNANNYA MENERIMA DIATUR MENERIMA DALAM KETENTUAN KHUSUS UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, PENGHASILAN YG TUNJANGAN HARI TUA,BERSUMBER APBN/APBD JAMINAN HARI TUA, YG DIBAYARKAN SEKALIGUS
  32. 32. KETENTUAN TARIF DAN KREDIT PAJAK PENGHASILAN DITERIMA DITERIMA PEGAWAI TETAP/ BUKAN PEGAWAI PENERIMA PENSIUNAN YG TIDAK MEMILIKI NPWP YG TIDAK MEMILIKI NPWP TERUTANG PPh PASAL 21 TERUTANG PPh PASAL 21 TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PEGAWAI TETAP/ SELISIH PENGENAAN PENERIMA PENSIUNAN TARIF 20% LEBIH TINGGI BUKAN PEGAWAI YG TIDAKMENDAFTARKAN DIRI SEBELUM DIPERHITUNGKAN DGN MEMILIKI NPWP DAFTARKAN PPh PSL.21 UTK BLN DIRI DLM TAHUN KALENDER YBSMASA DESEMBER DLM TAHUN SELANJUTNYA KALENDER YBS DAPAT DIKREDITKAN TERUTANG PPh PASAL 21 DALAM SPT TAHUNAN UNTUK TARIFNYA NORMAL TAHUN PAJAK YBS DAPAT DIKREDITKAN DLM SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK KETENTUAN TARIF 20% LEBIH YBS, TIDAK TERMASUK SELISIH PENGENAAN KETENTUAN TARIF 20% LEBIH TINGGI TIDAK BERLAKU TARIF 20% LEBH TINGGI YG TELAH DIPERHITUNGKAN TINGGI TIDAK BERLAKU Dit.P2Humas ATAS PENGENAAN PEMOTONGAN ATAS PENGENAAN PEMOTONGAN 32 PADA BULAN SELANJUTNYA PPh PASAL 21 YG BERSIFAT FINAL PPh PASAL 21 YG BERSIFAT FINAL
  33. 33. ORANG PRIBADI STATUS WP LUAR NEGERIPENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEHDARI PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN DIPOTONG PPh PSL 26 TARIF : 20% atau Berdasarkan P3B DARI PENGHASILAN BRUTO BERSIFAT FINAL JIKA BERUBAH STATUS MENJADI WP DLM NEGERI TIDAK FINAL
  34. 34. PENGHASILAN YANG DITERIMA DALAM MATA UANG ASING PENGHITUNGAN PPh PSL 21/26BERDASARKAN KURS YG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN SECARA BERKALA (TIAP MINGGU)
  35. 35. KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWPMENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANGSETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHILMEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAUPPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPANCATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSBDALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YGTERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGNPPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYAMELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKANPEMOTONGAN PAJAKMENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK
  36. 36. KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGANKELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAIMENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADASAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUNAPABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA,PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISIJUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYAKE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELUMULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA
  37. 37. TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21/26 TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAHDITANGGUNG PEMERINTAHDGN SSP KE : TDK ADA- BANK PERSEPSI, ATAU PENYETORAN- KANTOR POS GIRO BILA JATUH PADA PALING LAMA HARI LIBUR PENYETORANTGL 10 BULAN BERIKUTNYA* PADA HARI KERJA BERIKUTNYA*Ketentuan ini juga berlaku bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yg diijinkanmelaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa
  38. 38. TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21/26 TIDAK DITANGGUNGDITANGGUNG PEMERINTAH PEMERINTAH DGN SPT MASA PPh MELAPORKAN PENGHITUNGAN PASAL 21 PPh PSL 21 KE KPP/KP2KP DLM DAFTAR TERSENDIRI PALING LAMA 20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR* KPP/KP2KP JIKA JATUH PD PD HARI KERJA HARI LIBUR BERIKUTNYA*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir.
  39. 39. TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21/26 BAGI WP BADAN YG MEMPUNYAI BEBERAPA CABANG PELAPORAN DENGAN SPT MASA PPh PASAL 21/26 KE KPP DI TEMPAT KEDUDUKAN ATAU USAHA DILAKUKAN (LOKASI) PALING LAMA20 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR* JIKA JATUH PD HARI LIBUR PADA HARI KERJA SEBELUMNYA*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir. Dit.P2Humas
  40. 40. Contoh Formulir PPh Ps.21 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP mulai Masa Juli 2009 (Perdirjen Nomor : 32/PJ/2009) Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Nomor: PER-32/PJ/2009 KANTOR PELAYANAN PAJAK Tanggal: 25 Mei 2009 ……………………………………...…………. (1) BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 NOMOR : ……………………………………… (2) N P W P : - - - - - (3) Nama Wajib Pajak : Alamat : Tarif lebih Jumlah Penghasilan Bruto tinggi PPh yang Terutang No. Jenis Penghasilan 20% Tarif (Rp) (Tidak (Rp) Ber- NPWP) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1.Perubahan Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas 2. Imbalan Distributor MLM 3. Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi 4. Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan 5. Imbalan Kepada Tenaga Ahli 6. Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap 7. Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai 8. Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai 9. Imbalan kepada Peserta Kegiatan 10. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan 11. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan 12. Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri Jumlah Terbilang : ………………………………………………………………………………………………………………… *) Lihat petunjuk pengisian Perhatian : …………………., ……………………. 20 ……. (4) 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pemotong Pajak (5) Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan N P W P : - - - - - sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang N a m a : Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar. Tanda tangan, nama dan cap F.1.1.33.01 ......................................................... (6)
  41. 41. Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. (1) BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL) NOMOR : ……………………………………… (2) NPWP : - - - - - (3) Nama Wajib Pajak : Alamat :Perubahan No. Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh yang dipotong (1) (2) (3) (4) (5) 1. Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. 2. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan. JUMLAH Terbilang : ………………………………………………………………………………………………………………… *) Lihat petunjuk pengisian …………………., ……………………. 20 ……. (4) Pemotong Pajak (5) NPWP : - - - - - Nama : Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan cap dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah ......................................................... (6) apabila diisi dengan lengkap dan benar. F.1.1.33.02 Dit.P2Humas 41 41
  42. 42. Departemen DAFTAR BUKTI Keuangan RI PEMOTONGAN Masa Pajak Direktorat PAJAK PENGHASILAN (Bulan/Tahun) Jenderal Pajak PASAL 21 DAN/ATAU / 2 0 PASAL 26 (TIDAK FINAL) Bukti Pemotongan Jumlah Objek PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 dan/atau No NPWP Nama Wajib Pajak Nomor Tanggal dan/atau Pasal 26 yang Pasal 26 Dipotong (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. 2. 3. 4. 5. 6.Perubahan 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jumlah Halaman ke dari halaman JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Dit.P2Humas 42 42
  43. 43. Departemen DAFTAR BUKTI Keuangan RI PEMOTONGAN Masa Pajak Direktorat PAJAK PENGHASILAN (Bulan/Tahun) Jenderal Pajak PASAL 21 DAN/ATAU / 2 0 PASAL 26 (FINAL) Bukti Pemotongan Jumlah Objek PPh Pasal PPh Pasal 21 21dan/atau No NPWP Nama Wajib Pajak Nomor Tanggal dan/atau Pasal 26 yang Pasal 26 Dipotong (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. 2. 3. 4. 5. 6.Perubahan 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jumlah Halaman ke dari halaman Direktorat Dit.P2Humas Penyuluhan Pelayanan JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI 43 dan Humas 43
  44. 44. Departemen SPT Masa Pajak Penghasilan x SPT Normal Keuangan RI Pasal 21 dan/atau Pasal 26 SPT Pembetulan Ke-____ Direktorat Jenderal Form ulir ini digunak an untuk m e lapor k an Tahun Kalender Formulir k e w ajiban Pe m otongan Pajak Pe nghas ilan Pas al Pajak 21 dan/atau Pas al 26 20 1721 (Bulan/Tahun) Masa Pajak / 2 0 Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak 1 NPWP - 2 Nama WP 3 Alamat No mo r A lamat 4 Telepo n 5 Email Bagian B – Objek PajakPerubahan No G o l o n g a n P e ne r i ma Pe n g h a s i l a n J u ml a h P e n e r i ma P e ng ha s ila n J u ml a h P e ng h a s i l a n B r u t o (R p ) J u ml a h P a ja k T e r u t a ng (R p ) (1) (2 ) (3) (4 ) (5) 6 Pegaw ai Tetap 7 Penerima Pensiun Berkala 8 Pegaw ai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas 9 Distributor MLM 10 Petugas Dinas Luar Asuransi 11 Penjaja Barang Dagangan 12 Tenaga Ahli Anggota Dew an Komisaris atau Dew an Pengaw as yang 13 tidak Merangkap sebagai Pegaw ai Tetap Mantan Pegaw ai yang Menerima Jasa Produksi, 14 Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain 15 Pegaw ai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun 16 Peserta Kegiatan Bukan P egaw ai yang Menerima Penghasilan yang 17 Bersif at Berkesinambungan Bukan P egaw ai yang Menerima Penghasilan yang Tidak 18 Bersif at Berkesinambungan Pegaw ai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar 19 Negeri Jumlah Bagian B 20 (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19) PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November 21 (Diisi hanya pada Masa Pajak Desemb er) 22 STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak) Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Tahun Kalender 23 Masa Pajak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23) 25 PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24) 25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah 25b. Penyetoran dengan SSP Jika SP T P embetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27 PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan 26 27 Dit.P2Humas (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan) PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26) 44 28 Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak Tahun
  45. 45. Bagian C – Objek Pajak – Final J uml a h J u ml a h J u ml a h G o l o n g a n P e ne r i ma No P e ne r i ma P e ng ha s i l a n B r ut o P a ja k T e r ut a ng Pe ng ha s i l a n P e ng ha s il a n (Rp) (R p ) (1) (2 ) (3 ) (4) (5) P enerima Uang P esango n, Uang M anfaat P ensiun, Tunjangan 29 Hari Tua atau Jam inan Hari Tua, dan P embayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sek aligus P ejabat Negara, P egawai Negeri Sipil, A nggo ta TNI/P OLRI 30 dan P ensiunan yang M enerima Ho no rarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah Jumlah B agian C 31 (P enjumlahan A ngka 29 s .d 30) Bagian D – Lampiran a) Surat Setoran Pajak ____ lembar b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 c) Surat Kuasa Khusus/Surat DTP Keterangan Kematian d) Daf tar Bukti Pemotongan Pajak e) Daf tar Bukti Pemotongan Pajak f ) Formulir 1721 – I Penghasilan Tidak Final Penghasilan Final (Di sa mpai ka n ha nya pa da M a sa P a j a k Desember ) g) Formulir 1721 – II h) Daf tar Biaya untuk Wajib Pajak yang i) (D is am paik an hanya pa da M as a P aja k Tidak Wajib Menyampaikan SPT t e rjad i pe ru bahan P e g awai T e t ap) Tahunan PPh Badan (Di sa mpa i k a n ha nya pa da M a sa P a j a k Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuanPerubahan Diisi oleh Petugas perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahw a apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. PEMOTONG PA JA K (PIMPINA N) Kuasa Wajib Pajak SPT Masa Diterima: Langsung dari WP Nama Melalui Pos NPWP - Tanda Tangan Tanggal (dd/mm/yyyy) Tang g al (d d / mm/ yyyy) Tanda Tangan ____/_____/____ ___/___/_____ TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh Da lam ketentuan baru ini, tarif pemotonga n PPh Pasal 21 adalah dengan me nggunakan ta rif Pas al 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghas ilan yang diterima oleh: 1. Pegawai te tap. 2. Penerima pensiun yang dibayarkan se ca ra bulanan. 3. Pegawai tidak te tap atau tenaga kerja lepas yang dibaya rkan secara bulanan. 4. Pegawai tidak te tap atau tenaga kerja lepas be rupa upah harian, upa h mingguan, upah sa tuan, upah borongan dan ua ng sa ku harian ya ng tidak dibaya rkan secara bulanan. 5. Bukan pe gawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkes inambungan. 6. Peserta kegiatan se tia p kali menerima pembayara n yang be rsifat utuh dan tidak dipecah. 7. Bukan pe gawai yang menerima imbalan yang berkes inambungan. 8. Anggota de wan komis aris a tau dewan pengawas yang tidak merangkap se bagai pegawai tetap ya ng menerima ata u memperoleh honorarium atau imbalan ya ng bersifat tidak teratur. 9. Ma ntan pegawai yang menerima atau me mperoleh jas a produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbala n lain yang bersifat tidak teratur. 10. Peserta program pensiun ya ng berstatus s ebagai pegawa i yang melakukan penarikan Da na Pe nsiun. (Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008) PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas lua r asuransi yang tidak berstatus s ebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja bara ng dagangan ya ng tidak berstatus pegawa i atau penerima penghasilan lainnya yang menerima pengh Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk menda patkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima pe nghasilan ters ebut harus memiliki NPWP (untuk wanita ka win, ma ka suaminya harus memiliki NPWP) dan me mberika n fotokopi kartu NPW BIAYA JABATAN Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah s etinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 s ebulan. Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari pe nghasilan bruto dengan jumlah s etinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun ata u Rp 200.000,00 sebulan. (Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008) BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21 Batas pe nghasilan bruto yang diterima atau diperole h pegawai harian, mingguan dan pegawa i tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pa sal 21. Na mun ketentuan ini tidak berlaku jika pengha silan bruto ini telah melebih PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP Dit.P2Humas Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pe gawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotonga n PPh Pasal 21 de ngan tarif yang lebih tinggi 45 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumla h PPh ya ng dipotong tarifnya
  46. 46. Contoh Formulir yg dilampirkan hanya pada masa Desember Departemen Keuangan RI DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN 1721 - I Direktorat PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Tahun Kalender Jenderal UNTUK PEGAWAI TETAP DAN Pajak PENERIMA PENSIUN BERKALA 2 0 A. DAFTAR PEGAW AI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) PPh Pasa l 21 Pe nghasilan Bruto dan/a tau Pa sal 26 No NPWP Nama W ajib Paja k (Rupiah) Te ruta ng (Rupiah) (1) (2) (3) (4) (5) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. A1. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20) B. Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP ……. Orang C. Jumlah (A1 + B) Dit.P2Humas 46
  47. 47. Contoh Formulir yg dilampirkan hanya pada masa Desember Departemen Keuangan RI 1721 - II Direktorat DAFTAR PERUBAHAN M ASA PAJAK Jenderal PEGAWAI T ET AP (Bulan/Tahun ) Pajak / 2 0A. Pegawai Tetap yang Keluar PPh Pasal 21 Pengha silan Da n/Atau PasalNo NPW P Na ma Wa jib Paja k Bruto 26 Teruta ng (Rupiah) (Rupiah)(1) (2) (3) (4) (5) 1. 2. 3. 4. 5.B. Pegawai Tetap yang Masuk Status Karya wanNo NPW P Nama Wajib Pajak (TK, K, Jum lah K/I, PH, Tanggungan HB)(1) (2) (3) (4) (5) 1. 2. 3. 4. 5.C. Pegawai yang Baru Memiliki NPWP TanggalNo NPW P Nama Wajib Paja k Te rdaftar(1) (2) (3) (4) 1. 2. 3. 4. 5. Halaman ke dari halaman Dit.P2Humas 47 JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
  48. 48. Contoh Formulir Yang Wajib Dilampirkan Untuk Laporan PertamaAtau Hanya Pada Masa Juli 2009 untuk Yang Sudah Pernah Melapor Departemen Keuangan RI DAFTAR PEGAWAI 1721 - T Direktorat TETAP/PENERIMA PENSIUN MASA PAJAK Jenderal BERKALA (Bulan/Tahun ) Pajak / 2 0 Status Karya wanNo NPWP* Nama Wajib Paja k (TK, K, K/I, Jum lah PH, HB) Tanggungan(1) (2) (3) (4) (5)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30. Dit.P2Humas 48 * Untuk Pegawai yang tidak memiliki NPWP, maka kolom NPWP dikosongkan
  49. 49. Contoh Surat Setoran Pajak (SSP) yang Baru Hanya diisi Dlm transaksi SURAT SETORAN PAJAKPengalihan hak DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. LEMBAR 1Atas tanah dan DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SSP) Untuk Arsip Wajib PajakAtau bangunan NPWP : Dan Kegiatan Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki NAMA WP : ………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Membangun ALAMAT WP : ………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. sendiri ………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. NOP : Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak ALAMAT OP : ………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. ………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Uraian Pembayaran : ……………………………………………...………………………………. Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran ……………………………………………...…………………..……………………………………………………. ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… Masa Pajak Tahun Pajak Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak Nomor Ketetapan : / / / / Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT Perubahan Jumlah Pembayaran : …………………………………………………………………………….…………………………………….dengan rupiah penuh Diisi Terbilang : ………………………………….……………………………………………...…………………………...…………………………………………………………………… ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor Tanggal …………………………………………… ……………………………….. , Tanggal ……………...…………. Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : ………………………………………….. " Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran F.2.0.32.01

×