Your SlideShare is downloading. ×
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

15,321

Published on

Published in: Education
0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
15,321
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
485
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (Studi Kasus Dampak Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang) Dosen Pembimbing : Bpk. Heru Ribawanto, Drs.MS Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Kebijakan Pembangunan Perkotaan Disusun oleh: Kelompok 2 Septinia Eka Silviana (115030101111069) Alien Sherly CB (115030100111088) Vanni Kumalasari (115030100111021) Imro’atul Mufida (115030107111092) Achmad Wildan Faris (115030100111091) Rizki Kurnia P (115030100111132) Kelas F JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013
  • 2. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih menghadapi permasalahan besar dalam perkembangan kota-kotanya. Fenomena urbanisasi yang terjadi di kota-kota besar mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang kota, seperti fasilitas perumahan, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, merumuskan bahwa: Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan, maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Hunian merupakan kebutuhan dasar manusia dan sebagai hak bagi semua orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau (Shellter for All) sebagaimana dinyatakan dalam Agenda Habitat (Deklarasi Istambul) yang telah juga disepakati Indonesia. Dalam kerangka hubungan ekologis antara manusia dan lingkungan pemukimannya terlihat jelas bahwa kualitas sumberdaya manusia di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kualitas perumahan dan permukiman di mana masyarakat tinggal menempatinya (Djoko Kirmanto, 25 Maret 2002). Agenda 21 Rio de Janeiro tahun 1992 mengartikan pembangunan permukiman secara berkelanjutan sebagai upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan sebagai tempat hidup dan bekerja semua orang. Untuk itu perlu disiapkan tempat tinggal yang layak bagi semua, perlu terus diperbaiki cara mengelola permukiman, mengatur penggunaan tanah untuk permukiman, meningkatkan prasarana permukiman, menjamin ketersediaan transportasi dan energi, dan juga perlu dikembangkan industri konstruksi yang mendukung pembangunan serta pemeliharaan permukiman. Selain itu di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus mengedepankan strategi pemberdayaan (enabling strategy). 1
  • 3. Permasalahan permukiman yang dihadapi kota besar semakin kompleks.Tingginya tingkat kelahiran dan migrasi penduduk yang terbentur pada kenyataan bahwa lahan di perkotaan semakin terbatas dan nilai lahan yang semakin meningkat serta mayoritas penduduk dari tingkat ekonomi rendahsampai tingkat ekonomi menengah atas, menimbulkan permukiman-permukiman padat di kawasan yang dianggap strategis yaitu kawasan pusat kota, industri dan perguruan tinggi. Perumahan dan permukiman sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitaas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Dalam makalah ini akan membahas tentang Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman(Studi Kasus Dampak Pembangunan Perumahan dan Permukiman Terhadap Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang). Seperti yang kita ketahui seiring dengan perkembangan jaman di era modernisasi ini, kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat yang di ikuti dengan meningkatnya angka kependudukan kota Malang. Kebutuhan tempat tinggal tersebut terealisasikan dengan maraknya pembangunan perumahan dan pemukiman di Kota Malang baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Namun, pembangunan perumahan dan pemukiman tersebut kini menjadi permasalahan utama bagi masyarakat kota Malang yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Wilayah kota malang tahun 2007 tercatat memiliki luas 11005,66 ha dari keseluruhan luas kecamatan dimana luas kecamatan klojen 883,00 ha dengan luas area ruang terbuka 441.985 m2, Kecamatan belimbing luas kawasan 1776,65 ha dengan luas ruang terbuka hijau 196.432 m2, kecamatan sukun luas kawasan 2096,57 ha dengan luas ruang terbuka hijau 381.537 m2, kecamatan lowokwaru luas kawasan 2260,00 ha dengan ruang terbuka hijau 152.010 m2, kecamatan kedung kandang luas kawasan 3989,44 ha sementara luas ruang terbuka hijau 131.228 m2 . Sehingga total RTH kota malang 1303.192 ha (Sumber : Bappeko Kota Malang, 2007 ). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 2
  • 4. disebutkan bahwa pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sedangkan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang tata ruang menyebutkan luas areal ruang terbuka setidaknya 30% dari total luas wilayah yakni meliputi 20% ruang publik dan 10% untuk ruang privat. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Ruang Terbuka Hijau (Green Openspaces) di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota, lalu jika melihat pada kota Malang sendiri untuk realisasi RTH (Ruang Terbuka Hijau), yang standartnya minimal 20% dari luas wilayah sesuai dengan UU No.26 Tahun 2007 tetapi pada faktanya hanya 17% wilayah di Malang yang menjadi kawasan RTH.Keseimbangan ekosistem diperkotaan memang sangatlah di perlukan untuk menunjang keindahan, keasrian serta kenyamanan kota tersebut. Maka ketika suatu kota tersebut tidak ada keseimbangan ekosistemnya ini akan berakibat buruk kepada lingkungan. Karena kalau kita lihat antara pembangunan perumahan dan permukiman maupun bangunan-bangunan lainya haruslah melihat pada keeksistensian lingkunganya. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana gambaran umum pembangunan perumahan dan pemukiman di Kota Malang ? 2. Apa dampak pembangunan perumahan dan permukiman terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang? 3
  • 5. 3. Bagaimana kebijakan dan solusi pemerintah dalam mengatasi dampak pembangunan perumahan dan permukiman terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang? C. Tujuan 1. Untuk menjelaskan bagaimana gambaran umum pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Malang. 2. Untuk menganalisis dampak pembangunan perumahan dan permukiman terhadap RTH di Kota Malang 3. Untuk mengetahui kebijakan pemerintahserta memberikan solusi dalam mengatasi dampak pembangunan perumahan dan permukiman terhadap RTH di Kota Malang. D. Manfaat 1. Manfaat Akademis a. Sebagai tambahan pengetahuan terkait dengan kebijakan pembangunan perkotaan b. Sebagai tambahan pengetahuan terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman 2. Manfaat Praktis a. Sebagai pertimbangan perbaikan dari kebijakan pemerintah terkait kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman b. Sebagai pertimbangan atas solusi mengenai permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman 4
  • 6. BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kebijakan Publik 1. Definisi Kebijakan Publik Kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan akibat dari tindakan tersebut (Parsons, 2006). 2. Siklus Kebijakan Publik Secara garis besar siklus kebijakan publik memiliki beberapa tahapan. Tahap pertamadalam siklus kebijakan ialah penyusunan agenda (agenda setting). Tahap kedua dari siklus kebijakan ialah perumusan kebijakan (policy formulation) atau kadang disebut adopsi kebijakan (policy adoption). Tahap ketigadisebut implementasi kebijakan (policy implementation). Implementasi dapat dirumuskan sebagai suatu proses, suatu output atau keluaran, atau suatu hasil akhir (outcome). Implementasi mengacu pada serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk sesegera mungkin menghasilkan akibat-akibat tertentu yang dikehendaki. 3. Implementasi Kebijakan Publik Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang sertifikasi guru adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap, dan struktur birokrasi. B. Kebijakan Pembangunan Perkotaan 1. Tujuan Kebijakan Pembangunan Perkotaan Pertama, mengelola laju migrasi dari desa ke kota dengan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan. Kedua, mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis. 5
  • 7. Ketiga, meningkatkan keterkaitan pembangunan antarkota. Keempat, meningkatkan kabupaten/kota dalam hal kapasitas pemerintah pelayanan publik, daerah pengelolaan lingkungan perkotaan, pengembangan kemitraan dengan swasta, dan terutama peningkatan kapasitas fiskal. Kelima, mendorong percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan di wilayahwilayah pengaruhnya. Keenam, mengelola pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dengan memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Ketujuh, peningkatan kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota , khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana. Semua ini memerlukan adanya keterpaduan dan skala ekonomi tertentu untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Pemerintah Daerah Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah meningkatkan kesempatan bagi Pemerintah daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif. Saat ini, konsep desentralisasi dan otonomi daerah masih terfokus untuk menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya memaksimalkan/mengoptimalkan masing-masing. potensinya dan Untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Daerah diharapkan dapat bekerja sama dan mengeluarkan inovasi-inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang lintas wilayah. C. Perumahan dan Permukiman Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, merumuskan bahwa: Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, 6
  • 8. baik yang berupa kawasan perkotaan, maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 1. Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Pembangunan di bidang yang berhubungan dengan tempat tinggal beserta sarana dan prasarananya memang perlu mendapatkan prioritas mengingat tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar (basic need) manusia. Sudah selayaknya apabila untuk pembangunan perumahan dan permukiman itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundangundangan tentang perumahan dan permukiman yang dimaksudkan untuk memberikan arahan (guide line) bagi pembangunan sektorperumahan dan permukiman. Apabila dilihat dari perkembangannya, proses pembangunan memang sangat dipengaruhi oleh adanya landasan pembangunan yang kuat, pelaku pembangunan, serta modal dasar pembangunan yang kuat pula, yaitu agama. Dalam lingkup pembangunan, masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan tersebut. Mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang pembangunan adalah kewajiban pemerintah (Sasta, S dan E, Marlina. 2006). 2. Visi dan Misi Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang Berkelanjutan Visi dan misi penyelenggaraan perumahan dan permukiman didasarkan pada kondisi yang diharapkan ideal secara realistis, dengan memperhatikan kondisi yang ada, potensi kapasitas yang ditumbuhkembangkan dan sistem nilai yang melandasi hakikat perumahan dan permukiman bago kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi serta dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu sektor yang strategis dalam upaya membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Perumahan dan permukiman strategis didalam mendukung terselenggaranya pendidkan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi akan datang yang berjati diri. Karenanya, pada 7
  • 9. tempatnyalah pada visi penyelenggaraan perumahan dan permukiman diarahkan untuk mengusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi setiap orang atau keluarga di Indonesia yang mampu bertanggung jawab didalam memenuhi kebutuhan perumahannya yang layak terjangkau dilingkungan permukiman ynag sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan, guna mendukung terwujudnya masyarakat dan lingkungan ynag berjati diri, mandiri dan produktif. Untuk selanjutnya, visi yang ditetapkan hingga 2020 didalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman : “Setiap orang (KK) Indonesia mampu memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau pada lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan dalam upaya terbentuknya masyarakat yang berjati diri, mandiri dan produktif ”. Misi yang harus dijalankan dalam rangka mewujudkan visi penyelenggaraan perumahan dan permukiman: 1) Melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman 2) Mamfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif didalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman 3) mengoptimalkan pandayagunaan sumber daya pendukung penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Dengan pernyataan misi tersebut jelas bahwa pemerintah harus berperan sebagai fasilitator dan pendorong dalam upaya pemberdayaan bagi berlangsungnya seluruh rangkaian proses penyelenggaraan perumahan dan permukiman. D. Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1. Definisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) 8
  • 10. adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam UU No. 26 Tahun 2007, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Sedangkan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. 2. Tipologi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, mengklasifikasikan RTH yang ada sesuai dengan tipologi berikut : Berdasarkan Fisik a. RTH Alami, berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan tamantaman nasional. b. RTH Non Alami/Binaan, yang terdiri dari taman, lapangan lahraga, makam, dan jalur-jalur hijau jalan. Berdasarkan Struktur Ruang a. RTH dengan pola ekologis, merupakan RTH yang memiliki pola mengelompok, memanjang, tersebar. b. RTH dengan pola planologis, merupakan RTH yang memiliki pola mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Berdasarkan Segi Kepemilikan 1) RTH Publik 2) RTH Privat Berdasarkan Fungsi 1) Fungsi Ekologis 9
  • 11. 2) Fungsi Sosial Budaya 3) Fungsi Arsitektural/Estetika 4) Fungsi Ekonomi 3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) RTH memiliki fungsi sebagai berikut: Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:  Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);  Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;  Sebagai peneduh;  Produsen oksigen;  Penyerap air hujan;  Penyedia habitat satwa;  Penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;  Penahan angin. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu: Fungsi sosial dan budaya: o menggambarkan ekspresi budaya lokal; o merupakan media komunikasi warga kota; o tempat rekreasi; o wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. Fungsi ekonomi: o sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur; o bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lainlain. Fungsi estetika: o meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukimam, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan; 10
  • 12. o menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; o pembentuk faktor keindahan arsitektural; o menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidakterbangun. Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. 11
  • 13. BAB III PEMBAHASAN 1. Gambaran Umum Pembangunan Perumahan dan Pemukiman di Kota Malang Sejalan perkembangan yang pesat di Kota Malang, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat diluar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api, dan lahan –lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat dan sulit dibayangkan apay ang terjadi seandainya masalah itu diabaikan. Kota Malangmemiliki luas 110.06 Km2. Kota dengan jumlah penduduk sampai Tahun 2013 sebesar 836.373jiwa yang terdiri dari 418.100 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 418.273 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.599 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 (lima) Kecamatam (Klojen = 107.212 jiwa, Blimbing = 185.187 jiwa, Kedungkandang = 191.851 jiwa, Sukun = 191.229 jiwa, dan Lowokwaru = 160.894 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 RT. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun adanya perpindahan penduduk ke daerah perkotaan, permintaan akan lahan untuk pemukiman juga semakin meningkat, sedangkan jumlah lahan jika dilihat secara administratif jumlahnya tetap sehingga membuat penduduk yang status ekonominya lemah dan tidak mempunyai kemampuan untuk memiliki rumah membangun sejumlah pemukiman yang akhirnya menjadi daerah permukiman kumuh (slum area) yang dibangun di daerah tepi sungai (contohnya: terdapat beberapa kawasan permukiman di Kota Malang yang berbatasan langsung dengan sungai Brantas atau sungai Amprong, yang berada di Kampung Kebalen, permukiman di Kampung Embong Brantas, permukiman industri keramik di Dinoyo, dan permukiman di Kampung Kotalama. Hal tersebut yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan dan dampak terhadap pelaksanaan penataan ruang dan kebijakan 12
  • 14. pembangunan permukiman dan perumahan di Kota Malang. Kawasan permukiman yang berbatasan langsung dengan sungai tersebut mempunyai ciri yaitu adanya permukiman yang kumuh dan tidak layak huni yang berkembang pesat yang dibangun di tepi sungai yang dari waktu ke waktu dan jumlahnya semakin padat. Selain itu, kawasan perumahan yang berdiri pada pertengahan 2007 Ijen Nirwana Residence melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Karena kawasan tesebut pada mulanya terdapat hutan Kota yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Malang. Kini kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai hutan Kota tersebut telah disulap menjadi kawasan pemukiman dengan berdirinya Ijen Nirwana Residence. Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan. Sedangkan perumahan merupakan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain. Kendala utama yang dihadapi masyarakat pada umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah. Di lain pihak, kredit pemilikan rumah dari perbankan memerlukan berbagai persyaratan yang tidak setiap pihak dapat memperolehnya dengan mudah serta suku bunga yang tidak murah. Isu Pembangunan Perumahan dan Permukiman Isu-isu perkembangan yang ada pada saat ini adalah :  Konflik kepentingan yang disebabkan oleh kebijakan yang memihak pada suatu kelompok dalam pembangunan perumahan dan permukiman;  Alokasi tanah dan ruang yang kurang tepat akibat pasar tanah dan perumahan yang cenderung mempengaruhi tata ruang sehingga berimplikasi pada alokasi 13
  • 15. tanah dan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lain dan kondisi ekologis daerah yang bersangkutan;  Terjadi masalah lingkungan yang serius di daerah yang mengalami tingkat urbanisasidan industrialisasi tinggi, serta eksploitasi sumber daya alam;  Urbanisasi di daerah tumbuh cepat sebagai tantangan bagi pemerintah untuk secara positif berupaya agar pertumbuhan lebih merata;  Perkembangan tak terkendali daerah yang memiliki potensi untuk tumbuh dengan mengabaikan sektor lainnya seperti sektor pertanian, hal ini berakibat pada semakin tingginya alih fungsi lahan sawah. Ironisnya alih fungsi terjadi pada sawah lestari, dengan lokasi yang relatif datar/landai cocok untuk pengembangan permukiman atau industri/perdagangan;  Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah isu utama yang selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah permasalahan yang berlanjut dan bahkan akan terus meningkat, seirama dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang;  Kekurangsiapan kota dengan sistem perencanaan dan pengelolaan kota yang tepat, dalam mengantisipasi pertambahan penduduk dengan berbagai motif dan keragaman, nampaknya menjadi penyebab utama yang memicu timbulnya permasalahan perumahan dan permukiman.  Tidak sesuainya jumlah hunian yang tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang akan menempatinya; dan  Penduduk Indonesia yang selalu berkembang, merupakan faktor utama yang menyebabkan permasalahan perumahan dan permukiman. Pesatnya angka pertambahan penduduk yang tidak sebanding dengan penyediaan sarana perumahan menyebabkan permasalahan ini semakin pelik dan serius; 2. DampakPembangunan Perumahan dan Permukiman terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang Sebagai kota wisata dan kota pendidikan, Kota Malang cukup dikenal bagi sebagian masyarakat Indonesia dan luar negeri. Diapit oleh beberapa gunung membuat udara Kota Malang menjadi sejuk sehingga cocok sebagai kawasan 14
  • 16. pemukiman. Lalu bagaimana kondisi Kota Malang saat ini jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu? Banyak perubahan yang terjadi di kota Malang. Bukan perubahan ke arah yang lebih baik namun justru sebaliknya. Pembangunan yang cukup pesat lebih berdampak pada kerusakan lingkungan. Pertama, kenaikan suhu di wilayah Kota Malang. Kota Malang kini tidak dingin lagi terlebih di saat siang hari. Kenaikan suhu ini didukung oleh banyak faktor. Selain karena dampak pemanasan global, banyaknya pembangunan perumahan dan ruko di hampir semua kawasan membuat berkurangnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan. Kedua, pertumbuhan ruang terbuka hijau seperti hutan kota sepertinya cenderung stagnan. Kawasan hutan kota hanya dapat ditemui di daerah Jalan Jakarta dan sekitarnya yang sudah ada sejak lama. Ketiga, menurunnya kualitas lingkungan hidup di kawasan kota dan di lingkungan permukiman warga. Keempat, perubahan perilaku sosial masyarakat yang cenderung kontra-produktif dan destruktif seperti kriminalitas. Kelima, rendahnya kualitas air tanah. Keenam, tingginya polusi udara dan, ketujuh, kebisingan di perkotaan Berkurangnya daerah resapan juga mengakibatkan banjir di saat hujan. Contoh nyata: pada 29 April 2013 hujan mengguyur sebagian wilayah Kota Malang dengan intensitas sedang. Namun di Jalan Veteran di sekitar salah satu mall dan perumahan terjadi banjir yang menggenangi sebagian jalan tersebut. Ketika hujan reda, banjir tidak kunjung surut. Hal ini dipicu karena buruknya drainase dan kurangnya daerah resapan. Setelah banjir surut, sampah pun berserakan dimana-mana. Penyebab kerusakan lingkungan lainnya adalah pertumbuhan kendaraan pribadi yang cukup tinggi. Hal ini tentunya berdampak pada naiknya polusi udara dan kemacetan. Salah satu permasalahan dalam pembangunan perumahan disuatu kawasan adalah faktor lingkungan terutama keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) yang selalu menjadi bagian terkecil dari keberadaannya didalam lokasi perumahan. Banyak pemikiran bahwa keberadaan ruang terbuka hijau tersebut hanya bagian dari suatu sistem keindahan dan estetika belaka. Padahal, fungsi RTH dalam suatu kawasan memberikan konstribusi menjaga keseimbangan 15
  • 17. lingkungan dan justru akan menambah nilai eksternalitas kawasanyang berdampak pada harga riel produk “rumah” yang semakin tinggi. Dasar dari kebijakan pemerintah tentang penataan ruang terbuka hijau berlandaskan padaPermendagri N0 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaandengan tujuan adalah, pertama, meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan, kedua, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi masyarakat banyak. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang tata ruang menyebutkan luas areal ruang terbuka setidaknya 30% dari total luas wilayah yakni meliputi 20% ruang publik dan 10% untuk ruang privat. Dan pada kenyataannya RTH publik kota Malang hanya 17 % dari luas Kota Malang. Namun, untuk RTH privat yang terdapat di area privat luasnya mencapai sekitar 13 % dari luas Kota Malang.Untuk RTH privat (pribadi) seluas 10 persen sudah melebihi ketentuan, sedangkan untuk RTH publik masih belum tercapai dan masih dalam proses target pencapaian oleh Pemerintah Kota Malang.Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. 3. Kebijakan danSolusi Pemerintah dalam Mengatasi DampakPembangunan Perumahan dan Permukiman terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang Kajian Kebijakan Perumahan dan Permukiman Rekomendasi akan perlunya penetapan prioritas kebijakan di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, secara ringkas dibagi dalam 4 isu strategis yang perlu secara ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut: 1. Merumuskan agenda kebijakan dan mendorong BKP4N untuk lebih berperan sebagai lembaga pengambil keputusan, sekaligus berperan sebagai 16
  • 18. mengoordinasikan implementasi berbagai program perumahan dan permukiman. Persoalan utama yang dihadapi sektor perumahan dan permukiman di Indonesia adalah masih rendahnya kinerja sektor memenuhi kebutuhan yang ada. Untuk menangani masalah perumahan dan permukiman diusulkan untuk mendorong lembaga koordinasi lintas sektoral dibidang perumahan dan permukiman (BKP4N) sebagai lembaga yang permanen, yang mengambil keputusan- keputusan penting dalam mengarahkan fungsi-fungsi kebijakan perumahan dan permukiman. Adapun perlu dibentuk anggota kelompok dibawah BKP4N, yaitu anggota tetap dan anggota sementara seperti para spesialis dalam bidang tertentu dan dapat berasal dari lembaga pemerintah swasta amaupun LSM. Tugas kelompok kerja ini adalah mempersiapkan alternative keputusan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman. 2. Membuat kebijakan dan peraturan baru yang meningkatkan partisipasi sektor keuangan dalam pembiayaan perumahan dan mempelajari penyediaan lahan siap bangun. 3. Menyusun program-program bantuan perumahan yang bersifat komplementer terhadap kebijakan yang ada. 4. Merumuskan sistem pelaksanaan yang efektif untuk program-program bantuan perumahan nasional. Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan Dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2009tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). Khusus menyangkut perumahan dan pemukiman pemerintah mengundangkan UndangUndang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengarahkan pemenuhan kebutuhan pemukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan pemukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan secara bertahap. Disamping itu juga mengarahkan bahwa penataan perumahan dan pemukiman berlandaskan pada azas 17
  • 19. manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan dan kelestarian lingkungan hidup. Demikian juga dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruangmenyatakan tujuan penataan ruang yaitu terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Sementara itu Undang-Undang nomor 23 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menuliskan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalahupaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Salah satu pedoman dalam mewujudkan berbagai sarana dan prasarana serta utilitas adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 tahun 1987 tentang penyerahan prasarana lingkungan utilitas umum dan fasilitas sosial kepada pemerintah daerah, dimana diatur mengenai jenis jenis fasosum yang harus diadakan serta bentuk dan tata cara penyerahannya kepada Pemerintah Daerah.Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH), hal ini diatur dalam Permendagri N0 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Dengan mengacu pada perundang-undangan dan peraturan mengenai lingkungan hidup serta memperhatikan masalah utama dalam pembangunan perumahan dan pemukiman, maka upaya mewujudkan pembangunan kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan adalah melaksanakan pembangunan yang terpadu dan terencana yang dapat mengatasi masalah tersebut dan menghasilkan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemungkinan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Pembangunan perumahan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan menyangkut berbagai aspek. Salah satunya adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau sebagai bagian dari sistem ruang terbuka di wilayah perkotaan (Urban Metropolitan Park System). 18
  • 20. Solusi Pemecahan Masalah Urbanisasi di Kota Menurut Todaro (1997:343-345) berpendapat bahwa adapun strategi yang tepat untuk menanggulangi persoalan urbanisasi dan kaitannya dengan kesempatan kerja secara komprehensif, adalah sebagai berikut : 1. Penciptaan keseimbangan ekonomi yang memadai antara desa – kota. Keseimbangan kesempatan ekonomi yang lebih layak antara desa dan kota merupakan suatu unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam strategi untuk menanggulangi masalah pengangguran di desa-desa maupun di perkotaan, jadi dalam hal ini perlu ada titik berat pembangunan ke sektor perdesaan. 2. Perluasan industri-industri kecil yang padat karya. Komposisi atau paduan output sangat mempengaruhi jangkauan kesempatan kerja karena beberapa produk. Membutuhkan lebih banyak tenaga kerja bagi tiap unit output dan tiap unit modal dari pada produk atau barang lainnya. 3. Penghapusan distorsi harga faktor-faktor produksi Untuk meningkatkan kesempatan kerja dan memperbaiki penggunaan sumber daya modal langka yang tersedia maka upaya untuk menghilangkan distorsi harga faktor produksi, terutama melalui penghapusan berbagai subsidi modal dan menghentikan pembakuan tingkat upah diatas harga pasar. 4. Pemilihan teknologi produksi padat karya yang tepat Salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan setiap program penciptaan kesempatan kerja dalam jangka panjang baik pada sektor industri di perkotaan maupun pada sektor pertanian diperdesaan adalah terlalu besarnya kekaguman dan kepercayaan pemerintah dari negara-negara dunia ketiga terhadap mesin-mesin dan aneka peralatan yang canggih (biasanya hemat tenaga kerja) yang diimpor dari negara-negara maju. 5. Pengubahan keterkaitan langsung antara pendidikan dan kesempatan kerja. Munculnya fenomena “pengangguran berpendidikan” dibanyak negara berkembang mengundang berbagai pertanyaan tentang kelayakan pengembangan pendidikan khususnya pendidikan tinggi secara besar-besaran yang terkadang kelewat berlebihan. 19
  • 21. 6. Pengurangan laju pertumbuhan penduduk melalui upaya pengentasan kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan yang disertai dengan penggalakan program keluarga berencana dan penyediaan pelayanan kesehatan di daerah perdesaan. Selain itu dikena pula pembangunan agropolitan yang dapat mendorong kegiatan sektor pertanian dan sektor komplemennya di wilayah perdesaan. Untuk itu diharapkan adanya kebijaksanaan desentralisasi, sehingga terjadi keseimbangan ekonomi secara spasial antar wilayah perdesaan dengan kawasan perkotaan yang lebih baik dan sekaligus mampu menyumbang pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Adapun komponen dari strategi pembangunan agropolitan, antara lain : a. Melakukan dan menggalakan kebijaksanaan desentralisasi dan penentuan keputusan alokasi investasi dengan mempermudah ijin-ijin kepada pihak swasta yang didelegasikan dari pusat kepada pemerintah daerah dan lokal. b. Meningkatnya partisipasi kelompok sasaran dalam pembayaran sub-sub proyek untuk membangun rasa memiliki terhadap proyek yang dibangun bersama mereka. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam pemecahannya terhadap masalah Urbanisasi dan Perkotaan adalah, adalah: 1. Mengembalikan para penganggur di kota ke desa masing-masing. 2. Memberikan keterampilan kerja (usaha) produktif kepada angkatan kerja di daerah pedesaan. 3. Memberikan bantuan modal untuk usaha produktif. 4. Mentransmigrasikan para penganggur yang berada di perkotaan. 5. Dan langkah-langkah lainnya yang dapat mengurangi atau mengatasi terjadinya "urbanisasi". Selain langkah-langkah tersebut di atas, juga dapat dilaksanakan berbagai upaya preventif yang dapat mencegah terjadinya "urbanisasi", antara lain: 1. Mengantisipasi perpindahan penduduk dari desa ke kota, sehingga "urbanisasi" dapat ditekan. 20
  • 22. 2. Memperbaiki tingkat ekonomi daerah pedesaan, sehingga mereka mampu hidup dengan penghasilan yang diperoleh di desa. 3. Meningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan dan rekreasi di daerah pedesaan, sehingga membuat mereka kerasan 'betah' tinggal di desa mereka masing-masing. 4. Dan langkah-langkah lain yang kiranya dapat mencegah mereka untuk tidak berbondong-bondong berpindah ke kota. Berbagai langkah tersebut di atas akan dapat dilaksanakan apabila ada jalinan kerja sama yang baik antara masyarakat dan pihak pemerintah. Dalam hal ini partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan, sehingga program-program pembangunan akan berjalan lebih tertib dan lancar. 21
  • 23. BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan, maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pembangunan perumahan dan pemukiman di Kota Malang kini menjadi permasalahan karena hal ini akan berdampak pada Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang tata ruang menyebutkan luas areal ruang terbuka setidaknya 30% dari total luas wilayah yakni meliputi 20% ruang publik dan 10% untuk ruang privat. Dan pada kenyataannya RTH publik kota Malang hanya 17 % dari luas Kota Malang. Namun, untuk RTH privat yang terdapat di area privat luasnya mencapai sekitar 13 % dari luas Kota Malang.Untuk RTH privat (pribadi) seluas 10 persen sudah melebihi ketentuan, sedangkan untuk RTH publik masih belum tercapai dan masih dalam proses target pencapaian oleh Pemerintah Kota Malang.Keseimbangan ekosistem diperkotaan memang sangatlah di perlukan untuk menunjang keindahan, keasrian serta kenyamanan kota Malang. Maka ketika suatu kota tersebut tidak ada keseimbangan ekosistemnya ini akan berakibat buruk kepada lingkungan. Dengan mengacu pada perundang-undangan dan peraturan mengenai lingkungan hidup serta memperhatikan masalah utama dalam pembangunan perumahan dan pemukiman, maka upaya mewujudkan pembangunan kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan adalah melaksanakan pembangunan yang terpadu dan terencana yang dapat mengatasi masalah tersebut dan menghasilkan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. 22
  • 24. B. Saran Untuk itu diperlukan upaya untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman antara lain: Perlu dilakukan judicial review atas regulasi atau undang-undang yang terkait mengenai pembangunan perumahan dan perkotaan Perlu adanya pengawasan yang lebih dari pihak yang terkait maupun dari masyarakat, jika perlu diadakannya sidak langsung atau pengawasan bangunan di titik-titik yang terjadi penyalahgunaan pemanfaatan bangunan atau pelanggaran tata ruang. Upaya penegakan hukum terhadap penerbitan IMB yang melanggar tata ruang dibagi menjadi 3, yaitu sarana hukum administrasi, sarana hukum perdata dan sarana hukum pidana. Harus adanya tindakan yang tegas dari pihak pemerintah kota Malang dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) mengenai Ijin Mendirikan Usaha (IMB) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan perkotaan dan memberikan peluang bagi masyarakat terutama masyarakat golongan ekonomi lemah untuk memiliki tempat tinggal, serta untuk membangun kawasan RTH (ruang terbuka hijau), yang sesuai dengan standart ataupun ketentuan hukum yakni 20%, sesuai dengan UU No.26 Tahun 2007, mungkin solusi ataupun saran dari kelompok kami mengenai semakin sedikitnya lahan produktif di perkotaan, maka seharusnya mulai dipikirkan pembentukan bank tanah (land banking). Konsep bank tanah merupakan konsep pembangunan berkelanjutan dimana pemerintah mampu menjamin ketersediaan tanah bagi masyarakatnya terutama untuk penyediaan prasarana dan fasilitas umum. Pengertian yang lebih jelas dan konsep bank tanah adalah suatu proses pembelian tanah dan property untuk keperluan di masa mendatang. Melalui bank tanah setiap individu, kelompok atau perusahaan dapat membeli tanah dengan harga riil saat itu (today’s prices). 23
  • 25. DAFTAR PUSTAKA http://lovebintang.blogdetik.com/2010/04/21/masalah-perumahan/ http://bojhezjanur.blogspot.com/2012/02/kebijakan-pemerintah-tentanglingkungan.html http://rustam2000.wordpress.com/karya-tulisku/ http://dispendukcapil.malangkota.go.id/?p=496 http://carlz185fr.wordpress.com/2013/04/24/strategi-kebijakan-yang-dapatdilakukan-untuk-mengatasi-permasalahan-yang-dihadapi-dalam-migrasi-danurbanisasi-penduduk/ http://catatankecillina.blogspot.com/2012/03/masalah-perumahan-bagimasyarakat.html 24

×