SlideShare a Scribd company logo
1 of 43
Download to read offline
Kelompok:
Andiri Rahadian
Faradina Ilma
Nurma Kumaladewi
Shahnaz Acrydiena
Latar Belakang
Konsep Pembangunan Wilayah Berkelanjutan:
- Pilar pembangunan berkelanjutan
- Model Compact City sebagai salah satu solusi
Kriteria Muatan Rencana Tata Ruang dalam Kaitannya
dengan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan
Analisis SWOT Kota Semarang
Rumusan Usulan Strategi Pembangunan berdasarkan
analisis SWOT
Evaluasi RTRW Kota Semarang ditinjau dari efektivitas
penyelesaian masalah perkotaan
Kesimpulan Hasil Evaluasi
Rekomendasi Perbaikan
• Sebagai kota dengan jumlah penduduk terbesar ke-8 di
Indonesia (BPS, 2010), Kota Semarang dihadapkan pada
berbagai permasalahan akibat tingginya arus urbanisasi
• Disisi lain, Undang-Undang mengamanatkan disusunnya
RTRW sebagai instrumen pengendalian pembangunan
• Perlu dilakukan evaluasi untuk melihat efektivitas RTRW Kota
Semarang dalam mengakomodir potensi dan mengatasi
permasalahan yang terjadi di Kota Semarang
• Kota Semarang terdiri atas 16 wilayah kecamatan dan 177 Kelurahan
• Topografi Kota terdiri dari derah pantai, dataran rendah, dan perbukitan
• Dilintasi oleh sungai-sungai besar ,dan pada musim hujan, Kota Semarang sebagai
daerah hilir, seringkali dilanda banjir akibat dari limpasan debit air dari sungai-
sungai besar yang melintas tersebut
• Luas wilayah Kota Semarang sebesar 373,70 Km2 dengan penggunaan lahannya
berupa lahan sawah seluas 39,56 Km2 (10,59%) dan 334,14 Km2 (89,41%) bukan
lahan sawah
• Sebaran penduduk kota belum merata. Kecamatan Semarang Tengah merupakan
wilayah terpadat, sedangkan Kecamatan Mijen merupakan wilayah dengan
kepadatan terendah
• Dari sisi ekonomi, terdapat 2 sektor yang cukup besar sumbangannya dalam PDRB
atas dasar harga berlaku, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor
industri pengolahan
LATAR BELAKANG
• kemajuan dan kemakmuran suatu kota atau wilayah lebih
sering dilihat dari parameter ekonomi (PDRB, GDP)
• Pembangunan yang hanya berorientasi ekonomi akan
menimbulkan ketidak seimbangan dan cenderung
mengabaikan kelestarian alam
Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai:
“Pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
generasi saat ini tanpa mengurangi kesempatan generasi yang
akan datang untuk memenuhi kebutuhannya”
PEMBANGUNAN
KOTA
BERKELANJUTAN
’
SOSIAL
’
EKONOMI
’
’
TATA KELOLA PEMERINTAHAN KOTA YANG
BAIK
LINGKUNGAN
Compact city:
• suatu pendekatan dalam perencanaan kota yang didasarkan
pada pengembangan secara intensif dalam kawasan
perkotaan eksisting atau pada kota-kota dengan kepadatan
yang relatif tinggi, dengan membatasi pertumbuhannya
(Cowan, 2004)
• argumen kunci dalam konsep compact city adalah adanya
sistem transportasi yang berorientasi pada angkutan umum,
pencegahan penggunaan kendaraan bermotor serta
pembatasan jumlah perjalanan komuter. (Marcotullio, P.J.
2001)
A. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang
tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak
direncanakan
B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan  KLHS wajib disusun
oleh pemerintah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah
Dalam kerangka KLHS, diharapkan agar RTR yang disusun dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
Apakah rancangan RTR berpotensi:
1. Mendorong timbulnya percepatan kerusakan sumber daya alam (hutan, tanah,
air atau pesisir) dan pencemaran lingkungan yang kini tengah berlangsung di
suatu wilayah atau DAS?
2. Meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, atau kekeringan di wilayah-
wilayah yang saat ini tengah mengalami krisis ekologi?
3. Menurunkan mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih yang
dibutuhkan oleh suatu wilayah yang berpenduduk padat?
4. Meningkatnya jumlah penduduk golongan miskin sebagai akibat adanya
pembatasan baru atas akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam yang
semula dapat mereka akses?
5. Mengancam keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) suatu
komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di masa mendatang?
(Sumber: KemenLH)
Muatan RTRW Kriteria
1 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi  Mampu merangkum arah pembangunan berdasarkan potensi dan
karakteristik kota dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan
2 Rencana Struktur Ruang
a. Rencana Pusat-pusat Pelayanan  Mendukung persebaran pusat-pusat pelayanan secara merata untuk
menghindari penumpukan aktivitas
b. Rencana sistem prasarana
1) Rencana sistem jaringan
transportasi
 Mengembangkan sistem jaringan jalan yang terpadu dalam rangka
kemudahan aksesibilitas disesuaikan dengan prediksi kebutuhan
volume jalan
 Mendorong pengembangan moda transportasi publik massal untuk
mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi
2) Rencana sistem prasarana lainnya
a) Sistem energi kelistrikan  Mampu menjangkau pusat-pusat permukiman secara merata
b) Sistem jar. telekomunikasi  Mampu menjangkau pusat-pusat permukiman secara merata
c) Sistem jar. SDA  Mengidentifikasi wilayah sungai termasuk waduk, situ, dan embung
 Adanya pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai
untuk melindungi fungsinya
 Mendorong sistem penyediaan air bersih berbasis PDAM sehingga
mengurangi penggunaan ABT
 Mengembangkan sistem pengendali banjir kota
Muatan RTRW Kriteria
d) Infrastruktur perkotaan
1 Air limbah  Terdapat sistem pengolahan air limbah baik limbah domestik maupun industri
2 persampahan  Jumlah TPA dan TPS sesuai kebutuhan dan memenuhi criteria penempatan
lokasi
 Jalur pengangkutan sampah mampu menjangkau pusat-pusat permukiman
secara merata
3 drainage  Terbangun secara terstruktur sesuai dengan standar kebutuhan drainage
untuk menghindari permasalahan banjir
4 pejalan kaki  Tersedia secara merata dalam kondisi baik serta terintegrasi dengan sistem
jaringan jalan
3 Rencana Pola Ruang
a. Rencana Kawasan Lindung
1) Hutan lindung  Dipertahankan keberadaannya
 Adanya pengendalian yang ketat terhadap pemanfaatan lahan sekitar hutan
lindung untuk menghindari perambahan hutan
2) Kaw. resapan air  Pengendalian yang ketat terhadap pemanfaatan ruang sekitar kawasan
3) Kaw. lindung setempat
(sempadan)
 Pengendalian yang ketat terhadap pemanfaatan ruang sekitar kawasan
4) RTH kota  Adanya arahan untuk pemenuhan RTH perkotaan sebesar 30% dari luas kota
melalui:
- Pembangunan RTH baru
- Revitalisasi RTH yang terlantar
- Pemeliharaan dan peningkatan fungsi RTH yang sudah ada
5) Kawasan cagar budaya  Revitalisasi kawasan cagar budaya
6) Kawasan rawan bencana
alam
 Upaya pembebasan kawasan dari aktivitas dan pembangunan
Muatan RTRW Kriteria
b Rencana Kawasan Budidaya
1) Kaw. perumahan  Perumahan kepadatan tinggi didorong di pusat kota dengan arahan pertumbuhan
hunian secara vertikal
 Perumahan kepadatan sedang dan rendah dilokasikan di daerah pinggiran kota
dengan menjaga agar pertumbuhannya tidak mengganggu luasan kawasan lindung
2) Kaw.
Perdagangan dan
jasa
 Didorong pertumbuhannya secara vertikal di pusat kota
 Persebaran kawasan pusat perbelanjaan skala besar perlu diperhatikan agar tidak
menambah beban aktivitas pusat kota
3) Kaw. perkantoran  Didorong pertumbuhannya secara vertikal di pusat kota
4) Kaw. Industri  Dibatasi pertumbuhannya agar tidak mengganggu kawasan dengan fungsi lindung
dan tidak menambah beban lingkungan akibat limbah produksi
5) Kaw. Pariwisata  Didorong perkembangannya melalui infrastruktur yang memadai
 Disusun arahan pemanfaatan yang secara khusus mampu mengangkat potensinya
6) Kaw. Ruang
terbuka non hijau
 Ditempatkan pada lokasi-lokasi strategis di pusat kota sebagai media sosialisasi
7) Peruntukkan
ruang sektor
informal
 Dialokasikan pertumbuhannya pada titik-titik tertentu dengan dilengkapi prasarana
yang memadai (perparkiran, air bersih, listrik, dll)
8) Kaw. pertanian  Dipertahankan keberadaannya dan dilindungi dari tekanan alih fungsi lahan
Muatan RTRW Kriteria
4 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis
a. Kaw. Strategis
pertumbuhan
ekonomi
 Dipertahankan di pusat kota
 Didukung dengan infrastruktur sehingga berdaya optimal
b. Kaw. Strategis
bidang daya dukung
lingkungan
 Revitalisasi fungsi kawasan dan perlindungan terhadap aktivitas yang
mengganggu fungsi
c. Kaw. Strategis
bidang sosial
budaya
 Revitalisasi fungsi kawasan dan dukungan kegiatan yang mendukung
kepariwisataan
A. STRENGHT
1. Memiliki posisi geostrategis sebagai pusat wilayah nasional bagian
tengah dan berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa
2. Memiliki potensi pariwisata alam dengan kondisi topografi yang
terdiri dari Kota Bawah dan Kota Atas
3. Memiliki potensi pariwisata sosial budaya karena memiliki
bangunan-bangunan peninggalan sejarah dan keragaman etnis,
budaya dan agama masyarakat
4. Adanya sarana pendidikan tinggi berskala nasional-internasional
yaitu Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang
5. Masih adanya kawasan dengan fungsi lindung di terutama di Kota
Atas
6. Pesatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan
industri Kota Semarang
B. WEAKNESS
1. Rob dan Banjir di terutama di Kota Semarang bagian utara
 Dikarenakan adanya penurunan muka tanah (land subsidance)
 Pengambilan air tanah
 Reklamasi pantai
 Penambahan luasan kawasan terbangun
2. Kemacetan lalu lintas
 Kualitas transportasi publik yang kurang baik
 Beberapa titik kemacetan: Jatingaleh, Kaligawe, dan Simpang
Lima
3. Konversi Lahan yang tidak terkendali khususnya lahan pertanian
 terjadi konversi lahan pertanian seluas 60,63 ha selama kurun waktu 2000-
2009
 Pola konversi terjadi di daerah pinggiran seperti Kecamatan Gunungpati,
Tembalang, Gayamsari
 Keberadaan lahan pertanian harus dipertahankan terutama untuk daerah
yang berfungsi resapan
 Jika diabaikan akan berdampak buruk bagi kota bawah terutama masalah
banjir
4. Rusaknya Ekosistem Mangrove dan Abrasi di Kawasan Pesisir Kota Semarang
 Perakaran mangrove efektif untuk perangkap sedimen, memperlambat
kecepatan arus dan mencegah erosi pantai
 Tak adanya penahan gelombang (mangrove), makin membuat terkikisnya
pesisir di sepanjang pantai utara Jawa
 Kawasan pantai Semarang masih memiliki lahan ekosistem mangrove seluas
36,51 Ha yang 11 hektar diantaranya semakin rusak kondisinya
5. Kurangnya RTH di area perkotaan Kota Semarang
 Konversi ruang terbuka hijau (RTH) menjadi bangunan menyebabkan
degradasi kualiatas lingkungan Kota
 Berkurangnya daerah resapan air, penghasil O2, penetralisir karbon, ruang
aktivitas sosial, dan pengendali iklim mikro kota
 Saat ini luasan RTH Kota Semarang adalah sebesar 7,71%, angka ini masih jauh
dibawah target luasan RTH yang dimanatkan UUPR yaitu sebesar 30% dari luas
kawasan perkotaan
No Kawasan Luas (Ha)
1 Taman Kota 15.70
2 Lapangan Olah Raga 72,99
3 Kawasan Hutan Non Budidaya 1.083,00
4 Pemakaman 270.50
5 Pekarangan dll 1.438,94
Total 2.881,13
Luas Kota Semarang 37.360,94
Prosentase RTH Kota Semarang 7,71%Sumber: Bappeda Kota Semarang 2012
6. Munculnya pusat-pusat permukiman baru yang tidak terkendali
 Faktor kepadatan penduduk dan meningkatnya harga lahan di
pusat kota menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang
tinggal di pinggiran Kota Semarang
 Munculnya lokasi-lokasi hunian baru di pinggiran Kota Semarang
mendorong terjadinya pertumbuhan spasial yang tidak terkendali
dan kecenderungan pemanfaatan lahan yang tidak efisien
7.Perkembangan aktivitas kawasan industri berpengaruh terhadap
fungsi lindung kawasan
 Peruntukan lahan bagi kawasan industri yang berlokasi di
pinggiran kota dikhawatirkan perkembangannya akan
berpengaruh terhadap luasan kawasan lindung
 keberadaan kawasan industri membawa dampak langsung yang
diterima oleh permukiman yaitu sprawling, kebisingan dan polusi
1. Adanya kebijakan pengembangan ekonomi melalui pengembangan
kawasan Joglosemar (Yogyakarta, Solo, Semarang)
 Poros Joglosemar dikembangkan menjadi segitiga emas lokomotif
pengembangan ekonomi mulai bisnis, jasa, pariwisata, industri, dan
pembangunan infrastruktur
 Upaya yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dalam
bentuk pengembangan bandar udara bertaraf internasional serta
rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta – Solo – Semarang
2. Adanya kerjasama investor terutama dalam bidang perdagangan dan
jasa serta pariwisata
 jumlah investor dan investasi selama 5 tahun telah mengalami
kenaikan yaitu dari 1.560 investor pada tahun 2005 menjadi 2.253
investor pada tahun 2009
 Kondisi ini perlu didukung perbaikan infrastruktur dasar yang
berpengaruh terhadap kegiatan investasi
1. Kedudukannya sebagai Ibukota Provinsi Jateng dapat menjadi ancaman
urbanisasi yang besar dari kota-kota di sekitarnya.
 Tingginya arus urbanisasi yang tidak diimbangi oleh perbaikan dan
penambahan sarana prasarana akan menyebabkanterjadi ketimpangan
supply dan demand sehingga berdampak pada kesemrawutan kota
2. Bagian utara Kota Semarang merupakan bagian kota yang berbatasan
langsung dengan Laut Jawa
 Letaknya yang di bagian pesisir merupakan ancaman tenggelamnya
bagian utara Kota Semarang
 terjadi penurunan muka tanah di wilayah pesisir Kota Semarang
sebesar 5,165 cm/tahun
A. Strategi S-O
 Meningkatkan kerjasama regional dengan kota-kota disekitarnya
melalui perbaikan infrastruktur baik di bidang ekonomi, transportasi,
pariwisata, dll
 Memberikan kemudahan dalam berinvestasi dengan cara
pengalokasian ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa serta
penyediaan infrastruktur yang mendukung.
 Pengaturan ruang-ruang kawasan budidaya secara optimal tanpa
mengganggu luasan kawasan lindung.
B. Strategi S-T
 Pemanfaatan potensi ruang terbuka hijau di Kota Atas sebagai area
resapan air.
 Melakukan pengaturan kepadatan penduduk untuk menghindari
kekurangan pemenuhan prasarana dan sarana.
 Membentuk sub-sub pusat guna mendukung fungsi pusat kota
diantaranya untuk mencegah pertambahan kepadatan penduduk di
pusat kota dan membatasi penggunaan sumberdaya di pusat kota.
C. Strategi W-O
 Memperbaiki infrastruktur transportasi untuk mengurangi kemacetan dan menunjang
pengembangan kawasan Joglosemar
 Kebijakan penataan prasarana sarana serta kepadatan bangunan di kota.
 Perbaikan daerah pesisir untuk pengembangan wisata pesisir.
 Kebijakan penataan daerah pinggiran
 Perkembangan aktivitas kawasan industri berpengaruh terhadap fungsi lindung kawasan.
D. Strategi W-T
 Pembatasan penggunaan ABT untuk kegiatan perkotaan terutama di bagian utara Kota
Semarang
 Memperbaiki sistem transportasi massal guna mengurangi penggunaan kendaraan
pribadi.
 Pembuatan Peraturan tentang pengendalian konversi lahan pertanian subur di pinggiran
Kota Semarang.
 Menjaga dan melestarikan mangrove di daerah pesisir
 Pembuatan Taman sebagai RTH khususnya di kawasan perkotaan
 Penyediaan Prasarana dan sarana dasar yang memadai sesuai kebutuhan dan jumlah
penduduk Kota Semarang
A. Permasalahan kemacetan Kota Semarang
1. Ditinjau dari tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang
 Pada kebijakan pengembangan pola ruang, terlihat adanya
arahan untuk mengoptimalkan pengembangan kawasan di
pusat kota melalui perwujudan pemanfaatan ruang yang efisien
dan kompak
 Pemusatan aktivitas di pusat kota akan menambah beban lalu
lintas jalan, hal ini harus ditangani strategi transportasi yang
tepat
 Salah satu kebijakan pengembangan struktur ruang berbunyi
“Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat
kegiatan”
2. Ditinjau dari rencana struktur ruang
a. Pusat-pusat pelayanan
• Kemacetan di Kota
Semarang terpusat di
BWK I, II, dan III
• Munculnya pusat-
pusat permukiman
baru di daerah
pinggiran kota
Semarang dapat dilihat
sebagai potensi
kemacetan
• Pergerakan kendaraan
akan menambah
beban jalan-jalan
penghubung
b. Rencana sistem jaringan jalan
KONSEP MODEL STRUKTUR
JARINGAN
a. RADIAL
- Inner Ring Road
- Midle Ring Road
- Outer Ring Road
b. KONSENTRIK
- Internal Radial
- Regional Radial
Ke JAKARTA
Ke SOLO
Ke SURABAYA
Konsep Pola Jalan Kota Semarang (Radial Konsentrik)
c. Rencana Sistem Angkutan Umum
 Dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan, sistem angkutan
umum kota memegang peranan yang penting
 Jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkatmenyebabkan pada titik
tertentu luas jaringan jalan tidak akan mampu melayani kebutuhan
pergerakan
 Kondisi angkutan umum yang tidak nyaman serta trayek angkutan yang
belum menjangkau seluruh bagian wilayah Kota Semarang menyebabkan
penggunaan angkutan umum belum menjadi prioritas warga kota.
 Rencana angkutan umum yang dijabarkan pada rencana struktur masih
bersifat umum
 terlihat bahwa pemerintah daerah belum memiliki konsep yang jelas
dalam pengambangan sistem transportasi berbasis angkutan umum
massal
1. Ditinjau dari rencana struktur ruang
Adanya rencana pengembangan infrastruktur:
a. pengembangan kolam tampung air di Kecamatan
Semarang Utara;
b. pengembangan tanggul pantai di Kecamatan Tugu,
Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara
dan Kecamatan Genuk;
c. normalisasi aliran sungai di seluruh wilayah Kota
Semarang;
d. peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh wilayah
Kota Semarang
Pelabuhan
Tambak
Permukiman
Stasiun
Industri
Peta Guna Lahan Eksisting Semarang Utara
Pelabuhan, Bandara & Stasiun
Kaw. Mix-use
Kaw. Wisata
Kaw. Perdagangan & Jasa
Industri
Rencana Pola Ruang Semarang Utara
RTH/lahan tidak terbangun
Permukiman
Peta guna lahan eksisting di Kec. Mijen, Kec.
Gunung Pati, dan Kec. Ngaliyan
Pertanian Tanaman Pangan
Pertanian Holtikultura
Permukiman
Peta Rencana Pola Ruang di Kec. Mijen, Kec.
Gunung Pati, dan Kec. Ngaliyan
Ditinjau dari Rencana Pola Ruang
1. Ditinjau dari tujuan, kebijakan, dan strategi penataan
ruang
 Sudah termuat beberapa arahan pengelolaan kawasan
pantai, diantaranya:
a. Melakukan penghijauan kawasan pantai; dan
b. Mengelola dan mengembangkan reklamasi pantai yang
mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan
penghidupan masyarakat.
 Strategi diatas masih bersifat umum dan belum ada
strategi untuk memperbaiki ekosistem mangrove yang
sudah rusak
2. Ditinjau dari Rencana Pola Ruang
 Lokasi kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan di kecamatan
Tugu dan Genuk
 Kebijakan mempertahankan kawasan pesisir terdapat pada
rencana kawasan lindung yaitu sempadan pantai
 Rencana sempadan pantai meliputi:
- perlindungan dan penguatan garis pantai
- penghijauan sempadan pantai
- pengaturan pemanfaatan sempadan pantai hasil reklamasi
 dalam RTR juga disebutkan rencana untuk melakukan penanaman
tanaman keras, tanaman perdu, dan pemasangan batu beton
untuk melindungi pantai dari abrasi
3. Dintinjau dari arahan pengendalian pemanfaatan ruang
 belum dijabarkan instrument pengendalian yang secara khusus
mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan pantai/pesisir
1.Ditinjau dari tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang
 Adanya itikad pemerintah untuk menambah luasan RTH melalui
kebijakan pengelolaan kawasan lindunga yang berbunyi
“peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang
proporsional di seluruh wilayah kota”
 Kebijakan tersebut dijabarkan pada strategi yang berbunyi:
1) Mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau
yang ada;
2) Mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih
fungsi;
3) Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan
pusat kota; dan
4) Mengembangkan kegiatan agroforestry di kawasan pertanian
lahan kering yang dimiliki masyarakat
2. Ditinjau dari rencana pola ruang
Rencana Pengembangan
RTH Kota Semarang
RTH
Koridor hijau
RTH Kaw. Rawan
gerakan tanah dan
longsor
RTH Ekowisata
Hutan Produksi
Peta Rencana
RTH Kota
Semarang (2011-
2031)
Permasalahan minimnya luasan RTH……..(lanjutan)
3. Ditinjau dari arahan pemanfaatan ruang (indikasi program)
No Program Utama Lokasi Waktu Pelaksanaan Sumber
dana
Biaya Instansi
PelaksanaPJM I PJM II PJM III PJM IV
2016-2020 2021-2025 2026-2031
1 Penghijauan
sempadan pantai
Seluruh
wilayah
pantai
APBD 3.000 BLH, Din.
Pertanian,
DKP
2 Penghijauan
sempadan sungai
Seluruh
wilayah kota
APBD 3.000 BLH, Din.
Pertanian,
DKP
3 Penghijauan
sempada waduk
dan embung
Seluruh
wilayah kota
APBD 3.000 BLH, Din.
Pertanian,
DKP
4 Pengembangan
RTH
Seluruh
wilayah kota
APBD 30.000 Dintarsih,
Din.
Pertanian
 Arahan pemenuhan RTH masih bersifat umum
 Diperlukan rencana aksi penambahan luasan RTH yang lebih operasional yang
menggambarkan program-program prioritas pembangunan RTH, lokasi, penambahan
luasan, tahapan-tahapan pembangunan, dll agar target pemenuhan luasan RTH 30%
betul-betul dapat tercapai.
1. Ditinjau dari tujuan, kebijakan, dan strategi
 Strategi yang ditetapkan untuk mencegah dan mengatasi
tumbuhnya pusat-pusat permukiman baru adalah
pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien
 Strategi ini sesuai dengan konsep pembangunan
berkelanjutan yang salah satunya menerapkan compact
city
 Baru berupa arahan untuk memusatkan kepadatan di
pusat kota belum berisi arahan untuk permukiman baru
yang bermunculan di pinggir kota
A
B
BB
C
Peta Rencana Zonasi kawasan
perumahan
Perumahan kepadatan tinggi
(BWK I, II, III, V)
Perumahan kepadatan
sedang (BWK IV, VI, VII, dan
X khusus kec. Tugu
Perumahan kepadatan
rendah (BWK VIII, IX, dan X
khusus kecamatan Ngaliyan)
B
A
C
Ditinjau dari rencana pola ruang
• Zonasi perumahan cukup tepat dan
sesuai dengan kondisi lapangan
• Belum mengakomodir pusat-pusat
pertumbuhan baru seperti UNDIP di
Tembalang dan kawasan industri di
Ngaliyan yang berpotensi menjadi
kawasan berkepadatan tinggi
• Harus disusun RDTR untuk kawasan
tersebut untuk mengendalikan
sprawl
1. Ditinjau dari tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang
 Terdapat kebijakan pengembangan kawasan budidaya yang berbunyi
“pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya
dukung dan daya tampung lingkungan”
 Sedangkan pada kebijakan tersebut terdapat strategi yang berbunyi
“membatasi pengembangan kawasan industri”
2. Ditinjau dari rencana pola ruang
Terdapat 3 (tiga) klasifikasi kawasan industri di Kota Semarang, yaitu:
a. Kawasan berikat yang berlokasi di Kecamatan Semarang Utara dan
Kecamatan Tugu
b. Kawasan industri dan pergudangan yang terletak di Kec. Genuk, Kec.
Candisari, Kec. Mijen, Kec. Pedurungan, dan Kec. Semarang Timur
c. Kawasan industri kecil dan rumah tangga yang terdapat di Kec.
Genuk dan Kec. Semarang Timur
Peta guna lahan eksisting Kota
Semarang
Kaw. industri
Tambak
Kaw. industri
Kaw. transportasi
Kaw. wisata
Peta Rencana Pola Ruang Kota
Semarang(2011-2013)
1. Kebijakan pembangunan yang ditetapkan melalui
dokumen perencanaan tersebut belum menerapkan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara
holistik, terstruktur, dan spesifik
2. Beberapa strategi penyelesaian permasalahan yang
dimuat masih bersifat umum dan belum menjabarkan
langkah-langkah penyelesaian masalah yang aplikatif
3. beberapa rencana penempatan dan pengembangan
kawasan-kawasan budidaya dalam rencana pola ruang
dikhawatirkan akan mengganggu fungsi lindung yang
pada akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan
kehidupan di Kota Semarang secara keseluruhan
1. Perlu dikembangkan sistem jaringan angkutan publik massal yang
terintegrasi dan mampu menjangkau seluruh bagian wilayah kota
untuk mengantisipasi tren penggunaan kendaraan pribadi yang
cenderung meningkat di masa yang akan datang yang berpotensi
menimbulkan kemacetan dan menurunkan produktivitas kota.
2. Perlu dilakukan pembatasan aktivitas di Semarang Utara yang
berpotensi meningkatkan penggunaan Air Bawah Tanah (ABT) yang
berdampak pada penurunan muka air tanah dan peningkatan resiko
banjir rob, selain itu perlu didorong penyelesaian masalah banjir
melalui pembangunan proyek-proyek pengendali banjir.
3. Perlu dilakukan pengendalian perizinan pembangunan yang ketat
terutama pada kawasan-kawasan pinggiran Kota Semarang yang
berfungsi sebagai daerah resapan air agar tidak beralih fungsi
menjadi kawasan-kawasan terbangun.
4. Perlu disusun rencana aksi yang lebih rinci sebagai upaya
memperbaiki dan menyelamatkan ekosistem di wilayah pesisir
(mangrove dan pantai).
5. Perlu disusun rencana aksi yang lebih rinci dalam upaya penambahan luasan
RTH Kota Semarang yang antara lain dapat dilakukan melalui:
• Penambahan luasan RTH baru (pembebasan lahan untuk pembuatan
taman kota)
• Revitalisasi RTH lama (pembebasan kawasan sempadan sungai, sempadan
rel kereta, sempadan SUTET, dll untuk dikembalikan fungsinya sebagai RTH)
• Pemeliharaan dan peningkatan fungsi RTH lama (taman-taman kota yang
selama ini pasif)
• Peningkatan kerjasama dengan sektor swasta dalam rangka penghijauan
6. Perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang pada kawasan-kawasan
pertumbuhan baru untuk mengendalikan dan menata pertumbuhan.
7. Perlu dilakukan pembatasan aktivitas kawasan Industri di dalam Kota
Semarang karena keberadaannya mengancam fungsi lindung dan kelestarian
lingkungan. Karena itu disarankan untuk mengalihkan kawasan industri pada
daerah-daerah di luar batas administrasi Kota Semarang.
Review RTRW kota semarang

More Related Content

What's hot

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SurabayaRencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SurabayaPenataan Ruang
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboPenataan Ruang
 
Teori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola RuangTeori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola RuangSally Indah N
 
Isu pengembangan wilayah
Isu pengembangan wilayah  Isu pengembangan wilayah
Isu pengembangan wilayah Hafida Siti
 
Aplikasi teori von thunen dalam struktur ruang kota
Aplikasi teori von thunen dalam struktur ruang kotaAplikasi teori von thunen dalam struktur ruang kota
Aplikasi teori von thunen dalam struktur ruang kotaKhalid Adam
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012inideedee
 
Implementasi kriteria perancangan kota
Implementasi kriteria perancangan kotaImplementasi kriteria perancangan kota
Implementasi kriteria perancangan kotaMerisa Kadrina
 
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAANBab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAANAbuAnshori
 
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanPresentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanBagus ardian
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota SemarangKajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota SemarangNurlina Y.
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaaninfosanitasi
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaAji Qan D
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerahhenny ferniza
 
Sistem jaringan prasarana utama
Sistem jaringan prasarana utamaSistem jaringan prasarana utama
Sistem jaringan prasarana utamaAry Ajo
 
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAANMANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAANHimpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
JENIS – JENIS PETA UNTUK KEBUTUHAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
JENIS – JENIS PETA UNTUK KEBUTUHAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTAJENIS – JENIS PETA UNTUK KEBUTUHAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
JENIS – JENIS PETA UNTUK KEBUTUHAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTAInstitut Teknologi Medan
 

What's hot (20)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SurabayaRencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
 
Teori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola RuangTeori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
 
Isu pengembangan wilayah
Isu pengembangan wilayah  Isu pengembangan wilayah
Isu pengembangan wilayah
 
Aplikasi teori von thunen dalam struktur ruang kota
Aplikasi teori von thunen dalam struktur ruang kotaAplikasi teori von thunen dalam struktur ruang kota
Aplikasi teori von thunen dalam struktur ruang kota
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
 
Implementasi kriteria perancangan kota
Implementasi kriteria perancangan kotaImplementasi kriteria perancangan kota
Implementasi kriteria perancangan kota
 
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAANBab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
Bab 1 LAPORAN AKHIR STUDIO PROSES PERENCANAAN
 
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanPresentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota SemarangKajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
 
Sistem jaringan prasarana utama
Sistem jaringan prasarana utamaSistem jaringan prasarana utama
Sistem jaringan prasarana utama
 
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAANMANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
JENIS – JENIS PETA UNTUK KEBUTUHAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
JENIS – JENIS PETA UNTUK KEBUTUHAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTAJENIS – JENIS PETA UNTUK KEBUTUHAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
JENIS – JENIS PETA UNTUK KEBUTUHAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 

Similar to Review RTRW kota semarang

Ppwp 1a
Ppwp 1aPpwp 1a
Ppwp 1agunjul
 
Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]
Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]
Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]Elisa Sutanudjaja
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
68830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-2
68830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-268830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-2
68830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-2teguh heru winarso
 
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA suningterusberkarya
 
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Makassar
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota MakassarSlum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Makassar
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota MakassarBagus ardian
 
Mp 4 konsepsi permukiman perkotaan berkelanjutan
Mp 4   konsepsi permukiman perkotaan berkelanjutanMp 4   konsepsi permukiman perkotaan berkelanjutan
Mp 4 konsepsi permukiman perkotaan berkelanjutanApril185704
 
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Bengkulu
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota BengkuluSlum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Bengkulu
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota BengkuluBagus ardian
 
Kajian kebijakan konsultan
Kajian kebijakan konsultanKajian kebijakan konsultan
Kajian kebijakan konsultanOzawaYukio
 
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
PENGEMBANGAN KAWASAN DAN WILAYAH STRATEGI AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN DAN WILAYAH STRATEGI AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN.pdfPENGEMBANGAN KAWASAN DAN WILAYAH STRATEGI AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN DAN WILAYAH STRATEGI AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN.pdfDifaOktavia1
 
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Haryo Armono
 
220418 20.43 [Dialog-INKINDO] Pembangunan IKN-fin.pdf
220418 20.43 [Dialog-INKINDO] Pembangunan IKN-fin.pdf220418 20.43 [Dialog-INKINDO] Pembangunan IKN-fin.pdf
220418 20.43 [Dialog-INKINDO] Pembangunan IKN-fin.pdfafifsalim12
 
PAPARAN MUSREMBANG TEMATIK infrastruktur di Karangsambung.pptx
PAPARAN MUSREMBANG TEMATIK infrastruktur di Karangsambung.pptxPAPARAN MUSREMBANG TEMATIK infrastruktur di Karangsambung.pptx
PAPARAN MUSREMBANG TEMATIK infrastruktur di Karangsambung.pptxhadidwalidain1
 
Bab iii ver 03-_tujuan dan kebijakan_oke-
Bab iii ver 03-_tujuan dan kebijakan_oke-Bab iii ver 03-_tujuan dan kebijakan_oke-
Bab iii ver 03-_tujuan dan kebijakan_oke-sumbodho sumbodho
 
Bab 05 perumusan rencana aksi program
Bab 05 perumusan rencana aksi programBab 05 perumusan rencana aksi program
Bab 05 perumusan rencana aksi programsumbodho sumbodho
 
Paparan+fungsi+ekologi+dan+ekonomi+dalam+tata+ruang
Paparan+fungsi+ekologi+dan+ekonomi+dalam+tata+ruangPaparan+fungsi+ekologi+dan+ekonomi+dalam+tata+ruang
Paparan+fungsi+ekologi+dan+ekonomi+dalam+tata+ruangRianuz Gombal
 
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruangBab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruangDeki Zulkarnain
 

Similar to Review RTRW kota semarang (20)

Ppwp 1a
Ppwp 1aPpwp 1a
Ppwp 1a
 
Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]
Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]
Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]
 
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 11 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
68830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-2
68830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-268830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-2
68830664 rdtr-bab-3-draft-a3-pusat-2
 
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Bappenas ksppn
Bappenas ksppnBappenas ksppn
Bappenas ksppn
 
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Makassar
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota MakassarSlum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Makassar
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Makassar
 
Mp 4 konsepsi permukiman perkotaan berkelanjutan
Mp 4   konsepsi permukiman perkotaan berkelanjutanMp 4   konsepsi permukiman perkotaan berkelanjutan
Mp 4 konsepsi permukiman perkotaan berkelanjutan
 
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Bengkulu
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota BengkuluSlum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Bengkulu
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Bengkulu
 
Kajian kebijakan konsultan
Kajian kebijakan konsultanKajian kebijakan konsultan
Kajian kebijakan konsultan
 
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 03 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Projek akhir
Projek akhirProjek akhir
Projek akhir
 
PENGEMBANGAN KAWASAN DAN WILAYAH STRATEGI AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN DAN WILAYAH STRATEGI AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN.pdfPENGEMBANGAN KAWASAN DAN WILAYAH STRATEGI AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN DAN WILAYAH STRATEGI AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN.pdf
 
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
 
220418 20.43 [Dialog-INKINDO] Pembangunan IKN-fin.pdf
220418 20.43 [Dialog-INKINDO] Pembangunan IKN-fin.pdf220418 20.43 [Dialog-INKINDO] Pembangunan IKN-fin.pdf
220418 20.43 [Dialog-INKINDO] Pembangunan IKN-fin.pdf
 
PAPARAN MUSREMBANG TEMATIK infrastruktur di Karangsambung.pptx
PAPARAN MUSREMBANG TEMATIK infrastruktur di Karangsambung.pptxPAPARAN MUSREMBANG TEMATIK infrastruktur di Karangsambung.pptx
PAPARAN MUSREMBANG TEMATIK infrastruktur di Karangsambung.pptx
 
Bab iii ver 03-_tujuan dan kebijakan_oke-
Bab iii ver 03-_tujuan dan kebijakan_oke-Bab iii ver 03-_tujuan dan kebijakan_oke-
Bab iii ver 03-_tujuan dan kebijakan_oke-
 
Bab 05 perumusan rencana aksi program
Bab 05 perumusan rencana aksi programBab 05 perumusan rencana aksi program
Bab 05 perumusan rencana aksi program
 
Paparan+fungsi+ekologi+dan+ekonomi+dalam+tata+ruang
Paparan+fungsi+ekologi+dan+ekonomi+dalam+tata+ruangPaparan+fungsi+ekologi+dan+ekonomi+dalam+tata+ruang
Paparan+fungsi+ekologi+dan+ekonomi+dalam+tata+ruang
 
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruangBab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
 

More from Shahnaz Acrydiena

Sistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanSistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanShahnaz Acrydiena
 
Proposal sidang transformasi spasial dan sosial ekonomi kawasan sekitar bin...
Proposal sidang   transformasi spasial dan sosial ekonomi kawasan sekitar bin...Proposal sidang   transformasi spasial dan sosial ekonomi kawasan sekitar bin...
Proposal sidang transformasi spasial dan sosial ekonomi kawasan sekitar bin...Shahnaz Acrydiena
 
Seminar studio: RTR koridor yogya - magelang
Seminar studio: RTR koridor yogya - magelangSeminar studio: RTR koridor yogya - magelang
Seminar studio: RTR koridor yogya - magelangShahnaz Acrydiena
 
Mitigasi bencana di negara thailand
Mitigasi bencana di negara thailandMitigasi bencana di negara thailand
Mitigasi bencana di negara thailandShahnaz Acrydiena
 

More from Shahnaz Acrydiena (8)

Sistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanSistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalan
 
Proposal sidang transformasi spasial dan sosial ekonomi kawasan sekitar bin...
Proposal sidang   transformasi spasial dan sosial ekonomi kawasan sekitar bin...Proposal sidang   transformasi spasial dan sosial ekonomi kawasan sekitar bin...
Proposal sidang transformasi spasial dan sosial ekonomi kawasan sekitar bin...
 
Models of planning
Models of planningModels of planning
Models of planning
 
Seminar studio: RTR koridor yogya - magelang
Seminar studio: RTR koridor yogya - magelangSeminar studio: RTR koridor yogya - magelang
Seminar studio: RTR koridor yogya - magelang
 
Semarang 30% rth final
Semarang 30% rth finalSemarang 30% rth final
Semarang 30% rth final
 
Mitigasi bencana di negara thailand
Mitigasi bencana di negara thailandMitigasi bencana di negara thailand
Mitigasi bencana di negara thailand
 
Kawasan perbatasan final
Kawasan perbatasan finalKawasan perbatasan final
Kawasan perbatasan final
 
Input output edit akhir
Input output edit akhirInput output edit akhir
Input output edit akhir
 

Review RTRW kota semarang

  • 1. Kelompok: Andiri Rahadian Faradina Ilma Nurma Kumaladewi Shahnaz Acrydiena
  • 2. Latar Belakang Konsep Pembangunan Wilayah Berkelanjutan: - Pilar pembangunan berkelanjutan - Model Compact City sebagai salah satu solusi Kriteria Muatan Rencana Tata Ruang dalam Kaitannya dengan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan Analisis SWOT Kota Semarang Rumusan Usulan Strategi Pembangunan berdasarkan analisis SWOT Evaluasi RTRW Kota Semarang ditinjau dari efektivitas penyelesaian masalah perkotaan Kesimpulan Hasil Evaluasi Rekomendasi Perbaikan
  • 3. • Sebagai kota dengan jumlah penduduk terbesar ke-8 di Indonesia (BPS, 2010), Kota Semarang dihadapkan pada berbagai permasalahan akibat tingginya arus urbanisasi • Disisi lain, Undang-Undang mengamanatkan disusunnya RTRW sebagai instrumen pengendalian pembangunan • Perlu dilakukan evaluasi untuk melihat efektivitas RTRW Kota Semarang dalam mengakomodir potensi dan mengatasi permasalahan yang terjadi di Kota Semarang
  • 4. • Kota Semarang terdiri atas 16 wilayah kecamatan dan 177 Kelurahan • Topografi Kota terdiri dari derah pantai, dataran rendah, dan perbukitan • Dilintasi oleh sungai-sungai besar ,dan pada musim hujan, Kota Semarang sebagai daerah hilir, seringkali dilanda banjir akibat dari limpasan debit air dari sungai- sungai besar yang melintas tersebut • Luas wilayah Kota Semarang sebesar 373,70 Km2 dengan penggunaan lahannya berupa lahan sawah seluas 39,56 Km2 (10,59%) dan 334,14 Km2 (89,41%) bukan lahan sawah • Sebaran penduduk kota belum merata. Kecamatan Semarang Tengah merupakan wilayah terpadat, sedangkan Kecamatan Mijen merupakan wilayah dengan kepadatan terendah • Dari sisi ekonomi, terdapat 2 sektor yang cukup besar sumbangannya dalam PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan
  • 5. LATAR BELAKANG • kemajuan dan kemakmuran suatu kota atau wilayah lebih sering dilihat dari parameter ekonomi (PDRB, GDP) • Pembangunan yang hanya berorientasi ekonomi akan menimbulkan ketidak seimbangan dan cenderung mengabaikan kelestarian alam Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai: “Pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kesempatan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya”
  • 7. Compact city: • suatu pendekatan dalam perencanaan kota yang didasarkan pada pengembangan secara intensif dalam kawasan perkotaan eksisting atau pada kota-kota dengan kepadatan yang relatif tinggi, dengan membatasi pertumbuhannya (Cowan, 2004) • argumen kunci dalam konsep compact city adalah adanya sistem transportasi yang berorientasi pada angkutan umum, pencegahan penggunaan kendaraan bermotor serta pembatasan jumlah perjalanan komuter. (Marcotullio, P.J. 2001)
  • 8. A. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan  KLHS wajib disusun oleh pemerintah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
  • 9. Dalam kerangka KLHS, diharapkan agar RTR yang disusun dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Apakah rancangan RTR berpotensi: 1. Mendorong timbulnya percepatan kerusakan sumber daya alam (hutan, tanah, air atau pesisir) dan pencemaran lingkungan yang kini tengah berlangsung di suatu wilayah atau DAS? 2. Meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, atau kekeringan di wilayah- wilayah yang saat ini tengah mengalami krisis ekologi? 3. Menurunkan mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih yang dibutuhkan oleh suatu wilayah yang berpenduduk padat? 4. Meningkatnya jumlah penduduk golongan miskin sebagai akibat adanya pembatasan baru atas akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam yang semula dapat mereka akses? 5. Mengancam keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di masa mendatang? (Sumber: KemenLH)
  • 10. Muatan RTRW Kriteria 1 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi  Mampu merangkum arah pembangunan berdasarkan potensi dan karakteristik kota dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan 2 Rencana Struktur Ruang a. Rencana Pusat-pusat Pelayanan  Mendukung persebaran pusat-pusat pelayanan secara merata untuk menghindari penumpukan aktivitas b. Rencana sistem prasarana 1) Rencana sistem jaringan transportasi  Mengembangkan sistem jaringan jalan yang terpadu dalam rangka kemudahan aksesibilitas disesuaikan dengan prediksi kebutuhan volume jalan  Mendorong pengembangan moda transportasi publik massal untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi 2) Rencana sistem prasarana lainnya a) Sistem energi kelistrikan  Mampu menjangkau pusat-pusat permukiman secara merata b) Sistem jar. telekomunikasi  Mampu menjangkau pusat-pusat permukiman secara merata c) Sistem jar. SDA  Mengidentifikasi wilayah sungai termasuk waduk, situ, dan embung  Adanya pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai untuk melindungi fungsinya  Mendorong sistem penyediaan air bersih berbasis PDAM sehingga mengurangi penggunaan ABT  Mengembangkan sistem pengendali banjir kota
  • 11. Muatan RTRW Kriteria d) Infrastruktur perkotaan 1 Air limbah  Terdapat sistem pengolahan air limbah baik limbah domestik maupun industri 2 persampahan  Jumlah TPA dan TPS sesuai kebutuhan dan memenuhi criteria penempatan lokasi  Jalur pengangkutan sampah mampu menjangkau pusat-pusat permukiman secara merata 3 drainage  Terbangun secara terstruktur sesuai dengan standar kebutuhan drainage untuk menghindari permasalahan banjir 4 pejalan kaki  Tersedia secara merata dalam kondisi baik serta terintegrasi dengan sistem jaringan jalan 3 Rencana Pola Ruang a. Rencana Kawasan Lindung 1) Hutan lindung  Dipertahankan keberadaannya  Adanya pengendalian yang ketat terhadap pemanfaatan lahan sekitar hutan lindung untuk menghindari perambahan hutan 2) Kaw. resapan air  Pengendalian yang ketat terhadap pemanfaatan ruang sekitar kawasan 3) Kaw. lindung setempat (sempadan)  Pengendalian yang ketat terhadap pemanfaatan ruang sekitar kawasan 4) RTH kota  Adanya arahan untuk pemenuhan RTH perkotaan sebesar 30% dari luas kota melalui: - Pembangunan RTH baru - Revitalisasi RTH yang terlantar - Pemeliharaan dan peningkatan fungsi RTH yang sudah ada 5) Kawasan cagar budaya  Revitalisasi kawasan cagar budaya 6) Kawasan rawan bencana alam  Upaya pembebasan kawasan dari aktivitas dan pembangunan
  • 12. Muatan RTRW Kriteria b Rencana Kawasan Budidaya 1) Kaw. perumahan  Perumahan kepadatan tinggi didorong di pusat kota dengan arahan pertumbuhan hunian secara vertikal  Perumahan kepadatan sedang dan rendah dilokasikan di daerah pinggiran kota dengan menjaga agar pertumbuhannya tidak mengganggu luasan kawasan lindung 2) Kaw. Perdagangan dan jasa  Didorong pertumbuhannya secara vertikal di pusat kota  Persebaran kawasan pusat perbelanjaan skala besar perlu diperhatikan agar tidak menambah beban aktivitas pusat kota 3) Kaw. perkantoran  Didorong pertumbuhannya secara vertikal di pusat kota 4) Kaw. Industri  Dibatasi pertumbuhannya agar tidak mengganggu kawasan dengan fungsi lindung dan tidak menambah beban lingkungan akibat limbah produksi 5) Kaw. Pariwisata  Didorong perkembangannya melalui infrastruktur yang memadai  Disusun arahan pemanfaatan yang secara khusus mampu mengangkat potensinya 6) Kaw. Ruang terbuka non hijau  Ditempatkan pada lokasi-lokasi strategis di pusat kota sebagai media sosialisasi 7) Peruntukkan ruang sektor informal  Dialokasikan pertumbuhannya pada titik-titik tertentu dengan dilengkapi prasarana yang memadai (perparkiran, air bersih, listrik, dll) 8) Kaw. pertanian  Dipertahankan keberadaannya dan dilindungi dari tekanan alih fungsi lahan
  • 13. Muatan RTRW Kriteria 4 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis a. Kaw. Strategis pertumbuhan ekonomi  Dipertahankan di pusat kota  Didukung dengan infrastruktur sehingga berdaya optimal b. Kaw. Strategis bidang daya dukung lingkungan  Revitalisasi fungsi kawasan dan perlindungan terhadap aktivitas yang mengganggu fungsi c. Kaw. Strategis bidang sosial budaya  Revitalisasi fungsi kawasan dan dukungan kegiatan yang mendukung kepariwisataan
  • 14. A. STRENGHT 1. Memiliki posisi geostrategis sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah dan berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa 2. Memiliki potensi pariwisata alam dengan kondisi topografi yang terdiri dari Kota Bawah dan Kota Atas 3. Memiliki potensi pariwisata sosial budaya karena memiliki bangunan-bangunan peninggalan sejarah dan keragaman etnis, budaya dan agama masyarakat 4. Adanya sarana pendidikan tinggi berskala nasional-internasional yaitu Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang 5. Masih adanya kawasan dengan fungsi lindung di terutama di Kota Atas 6. Pesatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan industri Kota Semarang
  • 15. B. WEAKNESS 1. Rob dan Banjir di terutama di Kota Semarang bagian utara  Dikarenakan adanya penurunan muka tanah (land subsidance)  Pengambilan air tanah  Reklamasi pantai  Penambahan luasan kawasan terbangun 2. Kemacetan lalu lintas  Kualitas transportasi publik yang kurang baik  Beberapa titik kemacetan: Jatingaleh, Kaligawe, dan Simpang Lima
  • 16. 3. Konversi Lahan yang tidak terkendali khususnya lahan pertanian  terjadi konversi lahan pertanian seluas 60,63 ha selama kurun waktu 2000- 2009  Pola konversi terjadi di daerah pinggiran seperti Kecamatan Gunungpati, Tembalang, Gayamsari  Keberadaan lahan pertanian harus dipertahankan terutama untuk daerah yang berfungsi resapan  Jika diabaikan akan berdampak buruk bagi kota bawah terutama masalah banjir 4. Rusaknya Ekosistem Mangrove dan Abrasi di Kawasan Pesisir Kota Semarang  Perakaran mangrove efektif untuk perangkap sedimen, memperlambat kecepatan arus dan mencegah erosi pantai  Tak adanya penahan gelombang (mangrove), makin membuat terkikisnya pesisir di sepanjang pantai utara Jawa  Kawasan pantai Semarang masih memiliki lahan ekosistem mangrove seluas 36,51 Ha yang 11 hektar diantaranya semakin rusak kondisinya
  • 17. 5. Kurangnya RTH di area perkotaan Kota Semarang  Konversi ruang terbuka hijau (RTH) menjadi bangunan menyebabkan degradasi kualiatas lingkungan Kota  Berkurangnya daerah resapan air, penghasil O2, penetralisir karbon, ruang aktivitas sosial, dan pengendali iklim mikro kota  Saat ini luasan RTH Kota Semarang adalah sebesar 7,71%, angka ini masih jauh dibawah target luasan RTH yang dimanatkan UUPR yaitu sebesar 30% dari luas kawasan perkotaan No Kawasan Luas (Ha) 1 Taman Kota 15.70 2 Lapangan Olah Raga 72,99 3 Kawasan Hutan Non Budidaya 1.083,00 4 Pemakaman 270.50 5 Pekarangan dll 1.438,94 Total 2.881,13 Luas Kota Semarang 37.360,94 Prosentase RTH Kota Semarang 7,71%Sumber: Bappeda Kota Semarang 2012
  • 18. 6. Munculnya pusat-pusat permukiman baru yang tidak terkendali  Faktor kepadatan penduduk dan meningkatnya harga lahan di pusat kota menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di pinggiran Kota Semarang  Munculnya lokasi-lokasi hunian baru di pinggiran Kota Semarang mendorong terjadinya pertumbuhan spasial yang tidak terkendali dan kecenderungan pemanfaatan lahan yang tidak efisien 7.Perkembangan aktivitas kawasan industri berpengaruh terhadap fungsi lindung kawasan  Peruntukan lahan bagi kawasan industri yang berlokasi di pinggiran kota dikhawatirkan perkembangannya akan berpengaruh terhadap luasan kawasan lindung  keberadaan kawasan industri membawa dampak langsung yang diterima oleh permukiman yaitu sprawling, kebisingan dan polusi
  • 19. 1. Adanya kebijakan pengembangan ekonomi melalui pengembangan kawasan Joglosemar (Yogyakarta, Solo, Semarang)  Poros Joglosemar dikembangkan menjadi segitiga emas lokomotif pengembangan ekonomi mulai bisnis, jasa, pariwisata, industri, dan pembangunan infrastruktur  Upaya yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dalam bentuk pengembangan bandar udara bertaraf internasional serta rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta – Solo – Semarang 2. Adanya kerjasama investor terutama dalam bidang perdagangan dan jasa serta pariwisata  jumlah investor dan investasi selama 5 tahun telah mengalami kenaikan yaitu dari 1.560 investor pada tahun 2005 menjadi 2.253 investor pada tahun 2009  Kondisi ini perlu didukung perbaikan infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi
  • 20. 1. Kedudukannya sebagai Ibukota Provinsi Jateng dapat menjadi ancaman urbanisasi yang besar dari kota-kota di sekitarnya.  Tingginya arus urbanisasi yang tidak diimbangi oleh perbaikan dan penambahan sarana prasarana akan menyebabkanterjadi ketimpangan supply dan demand sehingga berdampak pada kesemrawutan kota 2. Bagian utara Kota Semarang merupakan bagian kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa  Letaknya yang di bagian pesisir merupakan ancaman tenggelamnya bagian utara Kota Semarang  terjadi penurunan muka tanah di wilayah pesisir Kota Semarang sebesar 5,165 cm/tahun
  • 21. A. Strategi S-O  Meningkatkan kerjasama regional dengan kota-kota disekitarnya melalui perbaikan infrastruktur baik di bidang ekonomi, transportasi, pariwisata, dll  Memberikan kemudahan dalam berinvestasi dengan cara pengalokasian ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa serta penyediaan infrastruktur yang mendukung.  Pengaturan ruang-ruang kawasan budidaya secara optimal tanpa mengganggu luasan kawasan lindung. B. Strategi S-T  Pemanfaatan potensi ruang terbuka hijau di Kota Atas sebagai area resapan air.  Melakukan pengaturan kepadatan penduduk untuk menghindari kekurangan pemenuhan prasarana dan sarana.  Membentuk sub-sub pusat guna mendukung fungsi pusat kota diantaranya untuk mencegah pertambahan kepadatan penduduk di pusat kota dan membatasi penggunaan sumberdaya di pusat kota.
  • 22. C. Strategi W-O  Memperbaiki infrastruktur transportasi untuk mengurangi kemacetan dan menunjang pengembangan kawasan Joglosemar  Kebijakan penataan prasarana sarana serta kepadatan bangunan di kota.  Perbaikan daerah pesisir untuk pengembangan wisata pesisir.  Kebijakan penataan daerah pinggiran  Perkembangan aktivitas kawasan industri berpengaruh terhadap fungsi lindung kawasan. D. Strategi W-T  Pembatasan penggunaan ABT untuk kegiatan perkotaan terutama di bagian utara Kota Semarang  Memperbaiki sistem transportasi massal guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.  Pembuatan Peraturan tentang pengendalian konversi lahan pertanian subur di pinggiran Kota Semarang.  Menjaga dan melestarikan mangrove di daerah pesisir  Pembuatan Taman sebagai RTH khususnya di kawasan perkotaan  Penyediaan Prasarana dan sarana dasar yang memadai sesuai kebutuhan dan jumlah penduduk Kota Semarang
  • 23. A. Permasalahan kemacetan Kota Semarang 1. Ditinjau dari tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang  Pada kebijakan pengembangan pola ruang, terlihat adanya arahan untuk mengoptimalkan pengembangan kawasan di pusat kota melalui perwujudan pemanfaatan ruang yang efisien dan kompak  Pemusatan aktivitas di pusat kota akan menambah beban lalu lintas jalan, hal ini harus ditangani strategi transportasi yang tepat  Salah satu kebijakan pengembangan struktur ruang berbunyi “Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan”
  • 24. 2. Ditinjau dari rencana struktur ruang a. Pusat-pusat pelayanan • Kemacetan di Kota Semarang terpusat di BWK I, II, dan III • Munculnya pusat- pusat permukiman baru di daerah pinggiran kota Semarang dapat dilihat sebagai potensi kemacetan • Pergerakan kendaraan akan menambah beban jalan-jalan penghubung
  • 25. b. Rencana sistem jaringan jalan KONSEP MODEL STRUKTUR JARINGAN a. RADIAL - Inner Ring Road - Midle Ring Road - Outer Ring Road b. KONSENTRIK - Internal Radial - Regional Radial Ke JAKARTA Ke SOLO Ke SURABAYA Konsep Pola Jalan Kota Semarang (Radial Konsentrik)
  • 26. c. Rencana Sistem Angkutan Umum  Dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan, sistem angkutan umum kota memegang peranan yang penting  Jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkatmenyebabkan pada titik tertentu luas jaringan jalan tidak akan mampu melayani kebutuhan pergerakan  Kondisi angkutan umum yang tidak nyaman serta trayek angkutan yang belum menjangkau seluruh bagian wilayah Kota Semarang menyebabkan penggunaan angkutan umum belum menjadi prioritas warga kota.  Rencana angkutan umum yang dijabarkan pada rencana struktur masih bersifat umum  terlihat bahwa pemerintah daerah belum memiliki konsep yang jelas dalam pengambangan sistem transportasi berbasis angkutan umum massal
  • 27. 1. Ditinjau dari rencana struktur ruang Adanya rencana pengembangan infrastruktur: a. pengembangan kolam tampung air di Kecamatan Semarang Utara; b. pengembangan tanggul pantai di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk; c. normalisasi aliran sungai di seluruh wilayah Kota Semarang; d. peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh wilayah Kota Semarang
  • 28. Pelabuhan Tambak Permukiman Stasiun Industri Peta Guna Lahan Eksisting Semarang Utara Pelabuhan, Bandara & Stasiun Kaw. Mix-use Kaw. Wisata Kaw. Perdagangan & Jasa Industri Rencana Pola Ruang Semarang Utara
  • 29. RTH/lahan tidak terbangun Permukiman Peta guna lahan eksisting di Kec. Mijen, Kec. Gunung Pati, dan Kec. Ngaliyan Pertanian Tanaman Pangan Pertanian Holtikultura Permukiman Peta Rencana Pola Ruang di Kec. Mijen, Kec. Gunung Pati, dan Kec. Ngaliyan Ditinjau dari Rencana Pola Ruang
  • 30. 1. Ditinjau dari tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang  Sudah termuat beberapa arahan pengelolaan kawasan pantai, diantaranya: a. Melakukan penghijauan kawasan pantai; dan b. Mengelola dan mengembangkan reklamasi pantai yang mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat.  Strategi diatas masih bersifat umum dan belum ada strategi untuk memperbaiki ekosistem mangrove yang sudah rusak
  • 31. 2. Ditinjau dari Rencana Pola Ruang  Lokasi kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan di kecamatan Tugu dan Genuk  Kebijakan mempertahankan kawasan pesisir terdapat pada rencana kawasan lindung yaitu sempadan pantai  Rencana sempadan pantai meliputi: - perlindungan dan penguatan garis pantai - penghijauan sempadan pantai - pengaturan pemanfaatan sempadan pantai hasil reklamasi  dalam RTR juga disebutkan rencana untuk melakukan penanaman tanaman keras, tanaman perdu, dan pemasangan batu beton untuk melindungi pantai dari abrasi 3. Dintinjau dari arahan pengendalian pemanfaatan ruang  belum dijabarkan instrument pengendalian yang secara khusus mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan pantai/pesisir
  • 32. 1.Ditinjau dari tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang  Adanya itikad pemerintah untuk menambah luasan RTH melalui kebijakan pengelolaan kawasan lindunga yang berbunyi “peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota”  Kebijakan tersebut dijabarkan pada strategi yang berbunyi: 1) Mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada; 2) Mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi; 3) Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota; dan 4) Mengembangkan kegiatan agroforestry di kawasan pertanian lahan kering yang dimiliki masyarakat
  • 33. 2. Ditinjau dari rencana pola ruang Rencana Pengembangan RTH Kota Semarang
  • 34. RTH Koridor hijau RTH Kaw. Rawan gerakan tanah dan longsor RTH Ekowisata Hutan Produksi Peta Rencana RTH Kota Semarang (2011- 2031)
  • 35. Permasalahan minimnya luasan RTH……..(lanjutan) 3. Ditinjau dari arahan pemanfaatan ruang (indikasi program) No Program Utama Lokasi Waktu Pelaksanaan Sumber dana Biaya Instansi PelaksanaPJM I PJM II PJM III PJM IV 2016-2020 2021-2025 2026-2031 1 Penghijauan sempadan pantai Seluruh wilayah pantai APBD 3.000 BLH, Din. Pertanian, DKP 2 Penghijauan sempadan sungai Seluruh wilayah kota APBD 3.000 BLH, Din. Pertanian, DKP 3 Penghijauan sempada waduk dan embung Seluruh wilayah kota APBD 3.000 BLH, Din. Pertanian, DKP 4 Pengembangan RTH Seluruh wilayah kota APBD 30.000 Dintarsih, Din. Pertanian  Arahan pemenuhan RTH masih bersifat umum  Diperlukan rencana aksi penambahan luasan RTH yang lebih operasional yang menggambarkan program-program prioritas pembangunan RTH, lokasi, penambahan luasan, tahapan-tahapan pembangunan, dll agar target pemenuhan luasan RTH 30% betul-betul dapat tercapai.
  • 36. 1. Ditinjau dari tujuan, kebijakan, dan strategi  Strategi yang ditetapkan untuk mencegah dan mengatasi tumbuhnya pusat-pusat permukiman baru adalah pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien  Strategi ini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang salah satunya menerapkan compact city  Baru berupa arahan untuk memusatkan kepadatan di pusat kota belum berisi arahan untuk permukiman baru yang bermunculan di pinggir kota
  • 37. A B BB C Peta Rencana Zonasi kawasan perumahan Perumahan kepadatan tinggi (BWK I, II, III, V) Perumahan kepadatan sedang (BWK IV, VI, VII, dan X khusus kec. Tugu Perumahan kepadatan rendah (BWK VIII, IX, dan X khusus kecamatan Ngaliyan) B A C Ditinjau dari rencana pola ruang • Zonasi perumahan cukup tepat dan sesuai dengan kondisi lapangan • Belum mengakomodir pusat-pusat pertumbuhan baru seperti UNDIP di Tembalang dan kawasan industri di Ngaliyan yang berpotensi menjadi kawasan berkepadatan tinggi • Harus disusun RDTR untuk kawasan tersebut untuk mengendalikan sprawl
  • 38. 1. Ditinjau dari tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang  Terdapat kebijakan pengembangan kawasan budidaya yang berbunyi “pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan”  Sedangkan pada kebijakan tersebut terdapat strategi yang berbunyi “membatasi pengembangan kawasan industri” 2. Ditinjau dari rencana pola ruang Terdapat 3 (tiga) klasifikasi kawasan industri di Kota Semarang, yaitu: a. Kawasan berikat yang berlokasi di Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Tugu b. Kawasan industri dan pergudangan yang terletak di Kec. Genuk, Kec. Candisari, Kec. Mijen, Kec. Pedurungan, dan Kec. Semarang Timur c. Kawasan industri kecil dan rumah tangga yang terdapat di Kec. Genuk dan Kec. Semarang Timur
  • 39. Peta guna lahan eksisting Kota Semarang Kaw. industri Tambak Kaw. industri Kaw. transportasi Kaw. wisata Peta Rencana Pola Ruang Kota Semarang(2011-2013)
  • 40. 1. Kebijakan pembangunan yang ditetapkan melalui dokumen perencanaan tersebut belum menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara holistik, terstruktur, dan spesifik 2. Beberapa strategi penyelesaian permasalahan yang dimuat masih bersifat umum dan belum menjabarkan langkah-langkah penyelesaian masalah yang aplikatif 3. beberapa rencana penempatan dan pengembangan kawasan-kawasan budidaya dalam rencana pola ruang dikhawatirkan akan mengganggu fungsi lindung yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan kehidupan di Kota Semarang secara keseluruhan
  • 41. 1. Perlu dikembangkan sistem jaringan angkutan publik massal yang terintegrasi dan mampu menjangkau seluruh bagian wilayah kota untuk mengantisipasi tren penggunaan kendaraan pribadi yang cenderung meningkat di masa yang akan datang yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan menurunkan produktivitas kota. 2. Perlu dilakukan pembatasan aktivitas di Semarang Utara yang berpotensi meningkatkan penggunaan Air Bawah Tanah (ABT) yang berdampak pada penurunan muka air tanah dan peningkatan resiko banjir rob, selain itu perlu didorong penyelesaian masalah banjir melalui pembangunan proyek-proyek pengendali banjir. 3. Perlu dilakukan pengendalian perizinan pembangunan yang ketat terutama pada kawasan-kawasan pinggiran Kota Semarang yang berfungsi sebagai daerah resapan air agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan-kawasan terbangun. 4. Perlu disusun rencana aksi yang lebih rinci sebagai upaya memperbaiki dan menyelamatkan ekosistem di wilayah pesisir (mangrove dan pantai).
  • 42. 5. Perlu disusun rencana aksi yang lebih rinci dalam upaya penambahan luasan RTH Kota Semarang yang antara lain dapat dilakukan melalui: • Penambahan luasan RTH baru (pembebasan lahan untuk pembuatan taman kota) • Revitalisasi RTH lama (pembebasan kawasan sempadan sungai, sempadan rel kereta, sempadan SUTET, dll untuk dikembalikan fungsinya sebagai RTH) • Pemeliharaan dan peningkatan fungsi RTH lama (taman-taman kota yang selama ini pasif) • Peningkatan kerjasama dengan sektor swasta dalam rangka penghijauan 6. Perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru untuk mengendalikan dan menata pertumbuhan. 7. Perlu dilakukan pembatasan aktivitas kawasan Industri di dalam Kota Semarang karena keberadaannya mengancam fungsi lindung dan kelestarian lingkungan. Karena itu disarankan untuk mengalihkan kawasan industri pada daerah-daerah di luar batas administrasi Kota Semarang.