Review RTRW kota semarang
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Review RTRW kota semarang

on

  • 1,020 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,020
Views on SlideShare
1,020
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
107
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Review RTRW kota semarang Review RTRW kota semarang Presentation Transcript

  • Kelompok: Andiri Rahadian Faradina Ilma Nurma Kumaladewi Shahnaz Acrydiena
  • Latar Belakang Konsep Pembangunan Wilayah Berkelanjutan: - Pilar pembangunan berkelanjutan - Model Compact City sebagai salah satu solusi Kriteria Muatan Rencana Tata Ruang dalam Kaitannya dengan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan Analisis SWOT Kota Semarang Rumusan Usulan Strategi Pembangunan berdasarkan analisis SWOT Evaluasi RTRW Kota Semarang ditinjau dari efektivitas penyelesaian masalah perkotaan Kesimpulan Hasil Evaluasi Rekomendasi Perbaikan
  • • Sebagai kota dengan jumlah penduduk terbesar ke-8 di Indonesia (BPS, 2010), Kota Semarang dihadapkan pada berbagai permasalahan akibat tingginya arus urbanisasi • Disisi lain, Undang-Undang mengamanatkan disusunnya RTRW sebagai instrumen pengendalian pembangunan • Perlu dilakukan evaluasi untuk melihat efektivitas RTRW Kota Semarang dalam mengakomodir potensi dan mengatasi permasalahan yang terjadi di Kota Semarang
  • • Kota Semarang terdiri atas 16 wilayah kecamatan dan 177 Kelurahan • Topografi Kota terdiri dari derah pantai, dataran rendah, dan perbukitan • Dilintasi oleh sungai-sungai besar ,dan pada musim hujan, Kota Semarang sebagai daerah hilir, seringkali dilanda banjir akibat dari limpasan debit air dari sungai- sungai besar yang melintas tersebut • Luas wilayah Kota Semarang sebesar 373,70 Km2 dengan penggunaan lahannya berupa lahan sawah seluas 39,56 Km2 (10,59%) dan 334,14 Km2 (89,41%) bukan lahan sawah • Sebaran penduduk kota belum merata. Kecamatan Semarang Tengah merupakan wilayah terpadat, sedangkan Kecamatan Mijen merupakan wilayah dengan kepadatan terendah • Dari sisi ekonomi, terdapat 2 sektor yang cukup besar sumbangannya dalam PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan
  • LATAR BELAKANG • kemajuan dan kemakmuran suatu kota atau wilayah lebih sering dilihat dari parameter ekonomi (PDRB, GDP) • Pembangunan yang hanya berorientasi ekonomi akan menimbulkan ketidak seimbangan dan cenderung mengabaikan kelestarian alam Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai: “Pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kesempatan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya”
  • PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN ’ SOSIAL ’ EKONOMI ’ ’ TATA KELOLA PEMERINTAHAN KOTA YANG BAIK LINGKUNGAN
  • Compact city: • suatu pendekatan dalam perencanaan kota yang didasarkan pada pengembangan secara intensif dalam kawasan perkotaan eksisting atau pada kota-kota dengan kepadatan yang relatif tinggi, dengan membatasi pertumbuhannya (Cowan, 2004) • argumen kunci dalam konsep compact city adalah adanya sistem transportasi yang berorientasi pada angkutan umum, pencegahan penggunaan kendaraan bermotor serta pembatasan jumlah perjalanan komuter. (Marcotullio, P.J. 2001)
  • A. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan  KLHS wajib disusun oleh pemerintah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
  • Dalam kerangka KLHS, diharapkan agar RTR yang disusun dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Apakah rancangan RTR berpotensi: 1. Mendorong timbulnya percepatan kerusakan sumber daya alam (hutan, tanah, air atau pesisir) dan pencemaran lingkungan yang kini tengah berlangsung di suatu wilayah atau DAS? 2. Meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, atau kekeringan di wilayah- wilayah yang saat ini tengah mengalami krisis ekologi? 3. Menurunkan mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih yang dibutuhkan oleh suatu wilayah yang berpenduduk padat? 4. Meningkatnya jumlah penduduk golongan miskin sebagai akibat adanya pembatasan baru atas akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam yang semula dapat mereka akses? 5. Mengancam keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di masa mendatang? (Sumber: KemenLH)
  • Muatan RTRW Kriteria 1 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi  Mampu merangkum arah pembangunan berdasarkan potensi dan karakteristik kota dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan 2 Rencana Struktur Ruang a. Rencana Pusat-pusat Pelayanan  Mendukung persebaran pusat-pusat pelayanan secara merata untuk menghindari penumpukan aktivitas b. Rencana sistem prasarana 1) Rencana sistem jaringan transportasi  Mengembangkan sistem jaringan jalan yang terpadu dalam rangka kemudahan aksesibilitas disesuaikan dengan prediksi kebutuhan volume jalan  Mendorong pengembangan moda transportasi publik massal untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi 2) Rencana sistem prasarana lainnya a) Sistem energi kelistrikan  Mampu menjangkau pusat-pusat permukiman secara merata b) Sistem jar. telekomunikasi  Mampu menjangkau pusat-pusat permukiman secara merata c) Sistem jar. SDA  Mengidentifikasi wilayah sungai termasuk waduk, situ, dan embung  Adanya pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai untuk melindungi fungsinya  Mendorong sistem penyediaan air bersih berbasis PDAM sehingga mengurangi penggunaan ABT  Mengembangkan sistem pengendali banjir kota
  • Muatan RTRW Kriteria d) Infrastruktur perkotaan 1 Air limbah  Terdapat sistem pengolahan air limbah baik limbah domestik maupun industri 2 persampahan  Jumlah TPA dan TPS sesuai kebutuhan dan memenuhi criteria penempatan lokasi  Jalur pengangkutan sampah mampu menjangkau pusat-pusat permukiman secara merata 3 drainage  Terbangun secara terstruktur sesuai dengan standar kebutuhan drainage untuk menghindari permasalahan banjir 4 pejalan kaki  Tersedia secara merata dalam kondisi baik serta terintegrasi dengan sistem jaringan jalan 3 Rencana Pola Ruang a. Rencana Kawasan Lindung 1) Hutan lindung  Dipertahankan keberadaannya  Adanya pengendalian yang ketat terhadap pemanfaatan lahan sekitar hutan lindung untuk menghindari perambahan hutan 2) Kaw. resapan air  Pengendalian yang ketat terhadap pemanfaatan ruang sekitar kawasan 3) Kaw. lindung setempat (sempadan)  Pengendalian yang ketat terhadap pemanfaatan ruang sekitar kawasan 4) RTH kota  Adanya arahan untuk pemenuhan RTH perkotaan sebesar 30% dari luas kota melalui: - Pembangunan RTH baru - Revitalisasi RTH yang terlantar - Pemeliharaan dan peningkatan fungsi RTH yang sudah ada 5) Kawasan cagar budaya  Revitalisasi kawasan cagar budaya 6) Kawasan rawan bencana alam  Upaya pembebasan kawasan dari aktivitas dan pembangunan
  • Muatan RTRW Kriteria b Rencana Kawasan Budidaya 1) Kaw. perumahan  Perumahan kepadatan tinggi didorong di pusat kota dengan arahan pertumbuhan hunian secara vertikal  Perumahan kepadatan sedang dan rendah dilokasikan di daerah pinggiran kota dengan menjaga agar pertumbuhannya tidak mengganggu luasan kawasan lindung 2) Kaw. Perdagangan dan jasa  Didorong pertumbuhannya secara vertikal di pusat kota  Persebaran kawasan pusat perbelanjaan skala besar perlu diperhatikan agar tidak menambah beban aktivitas pusat kota 3) Kaw. perkantoran  Didorong pertumbuhannya secara vertikal di pusat kota 4) Kaw. Industri  Dibatasi pertumbuhannya agar tidak mengganggu kawasan dengan fungsi lindung dan tidak menambah beban lingkungan akibat limbah produksi 5) Kaw. Pariwisata  Didorong perkembangannya melalui infrastruktur yang memadai  Disusun arahan pemanfaatan yang secara khusus mampu mengangkat potensinya 6) Kaw. Ruang terbuka non hijau  Ditempatkan pada lokasi-lokasi strategis di pusat kota sebagai media sosialisasi 7) Peruntukkan ruang sektor informal  Dialokasikan pertumbuhannya pada titik-titik tertentu dengan dilengkapi prasarana yang memadai (perparkiran, air bersih, listrik, dll) 8) Kaw. pertanian  Dipertahankan keberadaannya dan dilindungi dari tekanan alih fungsi lahan
  • Muatan RTRW Kriteria 4 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis a. Kaw. Strategis pertumbuhan ekonomi  Dipertahankan di pusat kota  Didukung dengan infrastruktur sehingga berdaya optimal b. Kaw. Strategis bidang daya dukung lingkungan  Revitalisasi fungsi kawasan dan perlindungan terhadap aktivitas yang mengganggu fungsi c. Kaw. Strategis bidang sosial budaya  Revitalisasi fungsi kawasan dan dukungan kegiatan yang mendukung kepariwisataan
  • A. STRENGHT 1. Memiliki posisi geostrategis sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah dan berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa 2. Memiliki potensi pariwisata alam dengan kondisi topografi yang terdiri dari Kota Bawah dan Kota Atas 3. Memiliki potensi pariwisata sosial budaya karena memiliki bangunan-bangunan peninggalan sejarah dan keragaman etnis, budaya dan agama masyarakat 4. Adanya sarana pendidikan tinggi berskala nasional-internasional yaitu Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang 5. Masih adanya kawasan dengan fungsi lindung di terutama di Kota Atas 6. Pesatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan industri Kota Semarang
  • B. WEAKNESS 1. Rob dan Banjir di terutama di Kota Semarang bagian utara  Dikarenakan adanya penurunan muka tanah (land subsidance)  Pengambilan air tanah  Reklamasi pantai  Penambahan luasan kawasan terbangun 2. Kemacetan lalu lintas  Kualitas transportasi publik yang kurang baik  Beberapa titik kemacetan: Jatingaleh, Kaligawe, dan Simpang Lima
  • 3. Konversi Lahan yang tidak terkendali khususnya lahan pertanian  terjadi konversi lahan pertanian seluas 60,63 ha selama kurun waktu 2000- 2009  Pola konversi terjadi di daerah pinggiran seperti Kecamatan Gunungpati, Tembalang, Gayamsari  Keberadaan lahan pertanian harus dipertahankan terutama untuk daerah yang berfungsi resapan  Jika diabaikan akan berdampak buruk bagi kota bawah terutama masalah banjir 4. Rusaknya Ekosistem Mangrove dan Abrasi di Kawasan Pesisir Kota Semarang  Perakaran mangrove efektif untuk perangkap sedimen, memperlambat kecepatan arus dan mencegah erosi pantai  Tak adanya penahan gelombang (mangrove), makin membuat terkikisnya pesisir di sepanjang pantai utara Jawa  Kawasan pantai Semarang masih memiliki lahan ekosistem mangrove seluas 36,51 Ha yang 11 hektar diantaranya semakin rusak kondisinya
  • 5. Kurangnya RTH di area perkotaan Kota Semarang  Konversi ruang terbuka hijau (RTH) menjadi bangunan menyebabkan degradasi kualiatas lingkungan Kota  Berkurangnya daerah resapan air, penghasil O2, penetralisir karbon, ruang aktivitas sosial, dan pengendali iklim mikro kota  Saat ini luasan RTH Kota Semarang adalah sebesar 7,71%, angka ini masih jauh dibawah target luasan RTH yang dimanatkan UUPR yaitu sebesar 30% dari luas kawasan perkotaan No Kawasan Luas (Ha) 1 Taman Kota 15.70 2 Lapangan Olah Raga 72,99 3 Kawasan Hutan Non Budidaya 1.083,00 4 Pemakaman 270.50 5 Pekarangan dll 1.438,94 Total 2.881,13 Luas Kota Semarang 37.360,94 Prosentase RTH Kota Semarang 7,71%Sumber: Bappeda Kota Semarang 2012
  • 6. Munculnya pusat-pusat permukiman baru yang tidak terkendali  Faktor kepadatan penduduk dan meningkatnya harga lahan di pusat kota menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di pinggiran Kota Semarang  Munculnya lokasi-lokasi hunian baru di pinggiran Kota Semarang mendorong terjadinya pertumbuhan spasial yang tidak terkendali dan kecenderungan pemanfaatan lahan yang tidak efisien 7.Perkembangan aktivitas kawasan industri berpengaruh terhadap fungsi lindung kawasan  Peruntukan lahan bagi kawasan industri yang berlokasi di pinggiran kota dikhawatirkan perkembangannya akan berpengaruh terhadap luasan kawasan lindung  keberadaan kawasan industri membawa dampak langsung yang diterima oleh permukiman yaitu sprawling, kebisingan dan polusi
  • 1. Adanya kebijakan pengembangan ekonomi melalui pengembangan kawasan Joglosemar (Yogyakarta, Solo, Semarang)  Poros Joglosemar dikembangkan menjadi segitiga emas lokomotif pengembangan ekonomi mulai bisnis, jasa, pariwisata, industri, dan pembangunan infrastruktur  Upaya yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dalam bentuk pengembangan bandar udara bertaraf internasional serta rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta – Solo – Semarang 2. Adanya kerjasama investor terutama dalam bidang perdagangan dan jasa serta pariwisata  jumlah investor dan investasi selama 5 tahun telah mengalami kenaikan yaitu dari 1.560 investor pada tahun 2005 menjadi 2.253 investor pada tahun 2009  Kondisi ini perlu didukung perbaikan infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi
  • 1. Kedudukannya sebagai Ibukota Provinsi Jateng dapat menjadi ancaman urbanisasi yang besar dari kota-kota di sekitarnya.  Tingginya arus urbanisasi yang tidak diimbangi oleh perbaikan dan penambahan sarana prasarana akan menyebabkanterjadi ketimpangan supply dan demand sehingga berdampak pada kesemrawutan kota 2. Bagian utara Kota Semarang merupakan bagian kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa  Letaknya yang di bagian pesisir merupakan ancaman tenggelamnya bagian utara Kota Semarang  terjadi penurunan muka tanah di wilayah pesisir Kota Semarang sebesar 5,165 cm/tahun
  • A. Strategi S-O  Meningkatkan kerjasama regional dengan kota-kota disekitarnya melalui perbaikan infrastruktur baik di bidang ekonomi, transportasi, pariwisata, dll  Memberikan kemudahan dalam berinvestasi dengan cara pengalokasian ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa serta penyediaan infrastruktur yang mendukung.  Pengaturan ruang-ruang kawasan budidaya secara optimal tanpa mengganggu luasan kawasan lindung. B. Strategi S-T  Pemanfaatan potensi ruang terbuka hijau di Kota Atas sebagai area resapan air.  Melakukan pengaturan kepadatan penduduk untuk menghindari kekurangan pemenuhan prasarana dan sarana.  Membentuk sub-sub pusat guna mendukung fungsi pusat kota diantaranya untuk mencegah pertambahan kepadatan penduduk di pusat kota dan membatasi penggunaan sumberdaya di pusat kota.
  • C. Strategi W-O  Memperbaiki infrastruktur transportasi untuk mengurangi kemacetan dan menunjang pengembangan kawasan Joglosemar  Kebijakan penataan prasarana sarana serta kepadatan bangunan di kota.  Perbaikan daerah pesisir untuk pengembangan wisata pesisir.  Kebijakan penataan daerah pinggiran  Perkembangan aktivitas kawasan industri berpengaruh terhadap fungsi lindung kawasan. D. Strategi W-T  Pembatasan penggunaan ABT untuk kegiatan perkotaan terutama di bagian utara Kota Semarang  Memperbaiki sistem transportasi massal guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.  Pembuatan Peraturan tentang pengendalian konversi lahan pertanian subur di pinggiran Kota Semarang.  Menjaga dan melestarikan mangrove di daerah pesisir  Pembuatan Taman sebagai RTH khususnya di kawasan perkotaan  Penyediaan Prasarana dan sarana dasar yang memadai sesuai kebutuhan dan jumlah penduduk Kota Semarang
  • A. Permasalahan kemacetan Kota Semarang 1. Ditinjau dari tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang  Pada kebijakan pengembangan pola ruang, terlihat adanya arahan untuk mengoptimalkan pengembangan kawasan di pusat kota melalui perwujudan pemanfaatan ruang yang efisien dan kompak  Pemusatan aktivitas di pusat kota akan menambah beban lalu lintas jalan, hal ini harus ditangani strategi transportasi yang tepat  Salah satu kebijakan pengembangan struktur ruang berbunyi “Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan”
  • 2. Ditinjau dari rencana struktur ruang a. Pusat-pusat pelayanan • Kemacetan di Kota Semarang terpusat di BWK I, II, dan III • Munculnya pusat- pusat permukiman baru di daerah pinggiran kota Semarang dapat dilihat sebagai potensi kemacetan • Pergerakan kendaraan akan menambah beban jalan-jalan penghubung
  • b. Rencana sistem jaringan jalan KONSEP MODEL STRUKTUR JARINGAN a. RADIAL - Inner Ring Road - Midle Ring Road - Outer Ring Road b. KONSENTRIK - Internal Radial - Regional Radial Ke JAKARTA Ke SOLO Ke SURABAYA Konsep Pola Jalan Kota Semarang (Radial Konsentrik)
  • c. Rencana Sistem Angkutan Umum  Dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan, sistem angkutan umum kota memegang peranan yang penting  Jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkatmenyebabkan pada titik tertentu luas jaringan jalan tidak akan mampu melayani kebutuhan pergerakan  Kondisi angkutan umum yang tidak nyaman serta trayek angkutan yang belum menjangkau seluruh bagian wilayah Kota Semarang menyebabkan penggunaan angkutan umum belum menjadi prioritas warga kota.  Rencana angkutan umum yang dijabarkan pada rencana struktur masih bersifat umum  terlihat bahwa pemerintah daerah belum memiliki konsep yang jelas dalam pengambangan sistem transportasi berbasis angkutan umum massal
  • 1. Ditinjau dari rencana struktur ruang Adanya rencana pengembangan infrastruktur: a. pengembangan kolam tampung air di Kecamatan Semarang Utara; b. pengembangan tanggul pantai di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk; c. normalisasi aliran sungai di seluruh wilayah Kota Semarang; d. peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh wilayah Kota Semarang
  • Pelabuhan Tambak Permukiman Stasiun Industri Peta Guna Lahan Eksisting Semarang Utara Pelabuhan, Bandara & Stasiun Kaw. Mix-use Kaw. Wisata Kaw. Perdagangan & Jasa Industri Rencana Pola Ruang Semarang Utara
  • RTH/lahan tidak terbangun Permukiman Peta guna lahan eksisting di Kec. Mijen, Kec. Gunung Pati, dan Kec. Ngaliyan Pertanian Tanaman Pangan Pertanian Holtikultura Permukiman Peta Rencana Pola Ruang di Kec. Mijen, Kec. Gunung Pati, dan Kec. Ngaliyan Ditinjau dari Rencana Pola Ruang
  • 1. Ditinjau dari tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang  Sudah termuat beberapa arahan pengelolaan kawasan pantai, diantaranya: a. Melakukan penghijauan kawasan pantai; dan b. Mengelola dan mengembangkan reklamasi pantai yang mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat.  Strategi diatas masih bersifat umum dan belum ada strategi untuk memperbaiki ekosistem mangrove yang sudah rusak
  • 2. Ditinjau dari Rencana Pola Ruang  Lokasi kawasan pantai berhutan bakau ditetapkan di kecamatan Tugu dan Genuk  Kebijakan mempertahankan kawasan pesisir terdapat pada rencana kawasan lindung yaitu sempadan pantai  Rencana sempadan pantai meliputi: - perlindungan dan penguatan garis pantai - penghijauan sempadan pantai - pengaturan pemanfaatan sempadan pantai hasil reklamasi  dalam RTR juga disebutkan rencana untuk melakukan penanaman tanaman keras, tanaman perdu, dan pemasangan batu beton untuk melindungi pantai dari abrasi 3. Dintinjau dari arahan pengendalian pemanfaatan ruang  belum dijabarkan instrument pengendalian yang secara khusus mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan pantai/pesisir
  • 1.Ditinjau dari tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang  Adanya itikad pemerintah untuk menambah luasan RTH melalui kebijakan pengelolaan kawasan lindunga yang berbunyi “peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota”  Kebijakan tersebut dijabarkan pada strategi yang berbunyi: 1) Mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada; 2) Mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi; 3) Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota; dan 4) Mengembangkan kegiatan agroforestry di kawasan pertanian lahan kering yang dimiliki masyarakat
  • 2. Ditinjau dari rencana pola ruang Rencana Pengembangan RTH Kota Semarang
  • RTH Koridor hijau RTH Kaw. Rawan gerakan tanah dan longsor RTH Ekowisata Hutan Produksi Peta Rencana RTH Kota Semarang (2011- 2031)
  • Permasalahan minimnya luasan RTH……..(lanjutan) 3. Ditinjau dari arahan pemanfaatan ruang (indikasi program) No Program Utama Lokasi Waktu Pelaksanaan Sumber dana Biaya Instansi PelaksanaPJM I PJM II PJM III PJM IV 2016-2020 2021-2025 2026-2031 1 Penghijauan sempadan pantai Seluruh wilayah pantai APBD 3.000 BLH, Din. Pertanian, DKP 2 Penghijauan sempadan sungai Seluruh wilayah kota APBD 3.000 BLH, Din. Pertanian, DKP 3 Penghijauan sempada waduk dan embung Seluruh wilayah kota APBD 3.000 BLH, Din. Pertanian, DKP 4 Pengembangan RTH Seluruh wilayah kota APBD 30.000 Dintarsih, Din. Pertanian  Arahan pemenuhan RTH masih bersifat umum  Diperlukan rencana aksi penambahan luasan RTH yang lebih operasional yang menggambarkan program-program prioritas pembangunan RTH, lokasi, penambahan luasan, tahapan-tahapan pembangunan, dll agar target pemenuhan luasan RTH 30% betul-betul dapat tercapai.
  • 1. Ditinjau dari tujuan, kebijakan, dan strategi  Strategi yang ditetapkan untuk mencegah dan mengatasi tumbuhnya pusat-pusat permukiman baru adalah pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien  Strategi ini sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang salah satunya menerapkan compact city  Baru berupa arahan untuk memusatkan kepadatan di pusat kota belum berisi arahan untuk permukiman baru yang bermunculan di pinggir kota
  • A B BB C Peta Rencana Zonasi kawasan perumahan Perumahan kepadatan tinggi (BWK I, II, III, V) Perumahan kepadatan sedang (BWK IV, VI, VII, dan X khusus kec. Tugu Perumahan kepadatan rendah (BWK VIII, IX, dan X khusus kecamatan Ngaliyan) B A C Ditinjau dari rencana pola ruang • Zonasi perumahan cukup tepat dan sesuai dengan kondisi lapangan • Belum mengakomodir pusat-pusat pertumbuhan baru seperti UNDIP di Tembalang dan kawasan industri di Ngaliyan yang berpotensi menjadi kawasan berkepadatan tinggi • Harus disusun RDTR untuk kawasan tersebut untuk mengendalikan sprawl
  • 1. Ditinjau dari tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang  Terdapat kebijakan pengembangan kawasan budidaya yang berbunyi “pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan”  Sedangkan pada kebijakan tersebut terdapat strategi yang berbunyi “membatasi pengembangan kawasan industri” 2. Ditinjau dari rencana pola ruang Terdapat 3 (tiga) klasifikasi kawasan industri di Kota Semarang, yaitu: a. Kawasan berikat yang berlokasi di Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Tugu b. Kawasan industri dan pergudangan yang terletak di Kec. Genuk, Kec. Candisari, Kec. Mijen, Kec. Pedurungan, dan Kec. Semarang Timur c. Kawasan industri kecil dan rumah tangga yang terdapat di Kec. Genuk dan Kec. Semarang Timur
  • Peta guna lahan eksisting Kota Semarang Kaw. industri Tambak Kaw. industri Kaw. transportasi Kaw. wisata Peta Rencana Pola Ruang Kota Semarang(2011-2013)
  • 1. Kebijakan pembangunan yang ditetapkan melalui dokumen perencanaan tersebut belum menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara holistik, terstruktur, dan spesifik 2. Beberapa strategi penyelesaian permasalahan yang dimuat masih bersifat umum dan belum menjabarkan langkah-langkah penyelesaian masalah yang aplikatif 3. beberapa rencana penempatan dan pengembangan kawasan-kawasan budidaya dalam rencana pola ruang dikhawatirkan akan mengganggu fungsi lindung yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan kehidupan di Kota Semarang secara keseluruhan
  • 1. Perlu dikembangkan sistem jaringan angkutan publik massal yang terintegrasi dan mampu menjangkau seluruh bagian wilayah kota untuk mengantisipasi tren penggunaan kendaraan pribadi yang cenderung meningkat di masa yang akan datang yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan menurunkan produktivitas kota. 2. Perlu dilakukan pembatasan aktivitas di Semarang Utara yang berpotensi meningkatkan penggunaan Air Bawah Tanah (ABT) yang berdampak pada penurunan muka air tanah dan peningkatan resiko banjir rob, selain itu perlu didorong penyelesaian masalah banjir melalui pembangunan proyek-proyek pengendali banjir. 3. Perlu dilakukan pengendalian perizinan pembangunan yang ketat terutama pada kawasan-kawasan pinggiran Kota Semarang yang berfungsi sebagai daerah resapan air agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan-kawasan terbangun. 4. Perlu disusun rencana aksi yang lebih rinci sebagai upaya memperbaiki dan menyelamatkan ekosistem di wilayah pesisir (mangrove dan pantai).
  • 5. Perlu disusun rencana aksi yang lebih rinci dalam upaya penambahan luasan RTH Kota Semarang yang antara lain dapat dilakukan melalui: • Penambahan luasan RTH baru (pembebasan lahan untuk pembuatan taman kota) • Revitalisasi RTH lama (pembebasan kawasan sempadan sungai, sempadan rel kereta, sempadan SUTET, dll untuk dikembalikan fungsinya sebagai RTH) • Pemeliharaan dan peningkatan fungsi RTH lama (taman-taman kota yang selama ini pasif) • Peningkatan kerjasama dengan sektor swasta dalam rangka penghijauan 6. Perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang pada kawasan-kawasan pertumbuhan baru untuk mengendalikan dan menata pertumbuhan. 7. Perlu dilakukan pembatasan aktivitas kawasan Industri di dalam Kota Semarang karena keberadaannya mengancam fungsi lindung dan kelestarian lingkungan. Karena itu disarankan untuk mengalihkan kawasan industri pada daerah-daerah di luar batas administrasi Kota Semarang.