Your SlideShare is downloading. ×
0
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Kerapuhan argumentasi pro demokrasi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Kerapuhan argumentasi pro demokrasi

121

Published on

Demokrasi Universal? …

Demokrasi Universal?

Demokrasi diklaim lebih bersifat universal, yaitu bisa diterima oleh semua kelompok, sementara Khilafah Islam dikatakan sektarian, yaitu hanya mementingkan kelompok Islam saja.

Argumentasi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Pasalnya, justru sifat sektarian itu dapat kita temukan di negara-negara Eropa yang menerapkan demokrasi. Praktik demokrasi di sana membuktikan kekuasaan hanya diprioritaskan bagi sekte tertentu dalam agama Kristen, sedangkan sekte lainnya cenderung dicegah untuk menduduki kekuasaan. Di Italia, misalnya, kekuasaan selalu dipegang pemeluk Katolik. Tak diijinkan sama sekali ada penganut sekte Kristen Protestan untuk menduduki kekuasaan. Itulah sebabnya mengapa partai yang selalu berkuasa di Italia adalah Partai Demokrasi Masehi yang didukung oleh gereja Katolik. Demikian pula di Spanyol. Kekuasaannya selalu dipegang penganut Katolik. Bahkan hak memilih dalam Pemilu pun hanya diberikan kepada penganut Katolik saja. Sebaliknya di Norwegia, yang mendominasi kekuasaan adalah para penganut Kristen Protestan. Raja yang berkuasa dan minimal setengah dari jumlah menteri, diharuskan beragama Kristen Protestan. Demikian pula di Swiss. Konstitusinya secara resmi membuat peraturan yang membatasi kekuasaan hanya pada penganut Kristen Protestan saja, dan sebaliknya sangat mempersulit masuknya orang Katolik dalam kekuasaan (Lihat Abdul Aziz Shaqr, An-Naqdh al-Gharbiy li al-Fikrah ad-Dimuqrathiyyah, hlm. 26-27).

Adapun dalam Khilafah, yang terjadi dalam sejarah bukanlah dominasi sekte tertentu, melainkan dominasi keturunan tertentu, seperti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyyah. Itu fakta sejarah yang tak dapat dibantah. Namun, fakta sejarah tersebut tidak mewakili norma ideal yang sesungguhnya dari syariah Islam. Yang benar dalam Syariah Islam adalah, kekuasaan itu ada di tangan umat (as-sulthan li al-ummah), bukan di tangan keturunan atau keluarga tertentu. Khalifah seharusnya adalah jabatan hasil pilihan umat, bukan jabatan yang diwariskan dari ayah kepada anaknya. Islam tidak mengakui dan tidak mengenal sistem pewarisan kekuasaan yang lazim dalam sistem monarki/kerajaan (Abdul Qadim Zallum, Nizham al-Hukm fi al-Islam, hlm. 28-29).

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
121
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Oleh :SUCI HARSO
  • 2. ETIMOLOGIS Demokrasi berasal dari 2 kata (Yunani) : Demos : Rakyat, Penduduk suatu wilayah Cratein/Cratos : Kekuasaan/Kedaulatan Demokrasi : Suatu keadaan negara yg sistem pemerintahananya kedaulatan ada di tangan rakyat. Kekuasaan/keputusan tertinggi berada di tangan rakyat.
  • 3.  GOVERNMENT OF THE PEOPLE Pemerintahan yg sah adalah suatu pemerintah yang mendapatkan pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, PEMILU. Dg adanya pengakuan dan dukungan, pemerintahan legitimate dan roda birokrasi berikut berbagai programnya dpt berjalan sesuai amanat rakyat.  GOVERNMENT BY THE PEOPLE Suatu pemerintahan yg dalam menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elit negara/elit birokrasi, sekaligus diawasi rakyat (social control).  GOVERNMENT FOR THE PEOPLE Kekuasaan yg telah diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.
  • 4. 1.KESADARAN AKAN PLURALISME 2.MUSYAWARAH 3.CARA HARUS SEJALAN DENGAN TUJUAN 4.NORMA KEJUJURAN DALAM PERMUFAKATAN 5.KEBEBASAN NURANI, PERSAMAAN HAK & KEWAJIBAN 6.TRIAL AND ERROR
  • 5. Banyak argumentasi pro demokrasi yang terus dipropagandakan di tengah umat Islam. Argumentasi-argumentasi itu tak jarang dibarengi dengan tikaman terhadap syariah dan Khilafah Islam. Ini tak boleh dibiarkan karena merupakan kemungkaran yang dapat menyimpangkan umat Islam dari jalan yang lurus (Lihat: QS al-Maidah [5] : 49).
  • 6. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang Diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah Diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah Diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Berkehendak Menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang- orang yang fasik.(QS.Al Maidah 49) --
  • 7. Wa anihkum (dan hendaklah kamu memutuskan perkara), yakni putuskanlah. Bainahum (di antara mereka), yakni antara Bani Quraizhah, Bani an-Nadlir, dan penduduk Khaibar. Bimā aηzalallāhu (sesuai dengan apa yang Diturunkan Allah), yakni sesuai dengan Penjelasan Allah Ta‘ala di dalam al-Quran. Wa lā tattabi‘ ahwā-ahum (dan janganlah kamu mengikuti kemauan mereka) untuk menerapkan hukum dera serta mengabaikan hukum rajam. Wah-dzarhum (dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka), yakni janganlah kamu percaya kepada mereka. Ay yaftinūka (supaya mereka tidak membelokkan kamu), yakni supaya mereka tidak memalingkan kamu. ‘Am ba‘dli mā aηzalallāhu ilaik (dari sebagian apa yang telah Diturunkan Allah kepadamu) di dalam al-Quran dan hukum rajam. Fa iη tawallau (jika mereka berpaling) dari hukum rajam dan keputusanmu untuk menerapkan hukum kisas di antara mereka. Fa‘ lam annamā yurīdullāhu ay yushībahum (maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka), yakni mengazab mereka. Bi ba‘dli dzunūbihim (disebabkan sebagian dosa-dosa mereka), yakni disebabkan semua dosa mereka. Wa inna katsīram minan nāsi (dan sesungguhnya kebanyakan manusia), yakni di antara ahli kitab. La fāsiqūn (adalah orang-orang yang fasik), yakni orang-orang yang melanggar lagi kafir.
  • 8. Propagandakan di tengah umat Islam Demokrasi: Memberikan Jalan kepada Islam? Demokrasi diklaim memberikan jalan kepada semua ideologi termasuk Islam untuk berkembang, sementara Khilafah hanya membolehkan ideologi Islam. Jawabannya dua poin: Pertama: benar demokrasi memberikan jalan kepada semua ideologi, termasuk ideologi Islam, tetapi itu semu belaka. Mengapa? Sebab, selalu ada batas-batas tertentu yang tak dapat dilampaui oleh ideologi Islam. Batas ini merupakan garis demarkasi ideologis absolut yang tak mengenal toleransi, yaitu tuntutan penegakan Negara Islam (Khilafah). Jika garis demarkasi ideologis itu masih aman, kelompok dengan ideologi Islam dibolehkan berkembang. Namun, begitu garis “sakral” itu nyaris terlanggar atau terlampaui, demokrasi mempunyai mekanisme politik yang sangat kejam dan brutal untuk memberangus ideologi Islam. Kedua: benar Khilafah hanya membolehkan ideologi Islam, karena memang itulah yang menjadi tuntutan akidah dan syariah Islam. Sebab, Khilafah adalah negara berasaskan akidah Islam. Wajar dalam Khilafah tidak boleh ada kelompok atau parpol yang tidak berasaskan Islam.
  • 9. Demokrasi Minim Risiko? Jalan demokrasi dikatakan lebih minim risiko daripada jalan revolusioner yang mungkin berdarah-darah. Biasanya ini argumentasi yang disampaikan aktivis Muslim yang masuk dalam sistem demokrasi. Mereka sadar, perubahan itu perlu, tetapi mereka selalu menolak perubahan sistem secara revolusioner. Jawabannya ada tiga poin. Pertama: benar jalan demokrasi minim risiko. Namun ingat, hasilnya juga minim. Mungkin hanya mengganti menteri, mengganti anggota DPR, atau mungkin menjadi presiden. Namun, tak mungkin terjadi perubahan signifikan lewat demokrasi, misalnya mengganti sistem demokrasi-kapitalis menjadi negara Khilafah. Padahal perubahan yang diperlukan umat saat ini bukanlah perubahan kecil yang sekadar mengganti rezim (sosok pemimpin) yang ada, melainkan perubahan sistem menuju tegaknya Negara Islam (Khilafah). Jadi, perubahan yang dituju harus dua- duanya: mengganti pemimpin dan sistemnya. Imam Taqiyuddin an-Nabhani pernah menegaskan, “Umat Islam telah mengalami tragedi karena dua musibah. Pertama: penguasanya telah menjadi antek-antek kafir penjajah. Kedua: di tengah- tengah umat telah diterapkan apa-apa yang tidak diturunkan Allah, yaitu diterapkan sistem kufur.”
  • 10. Kedua: perubahan revolusioner memang sering dikonotasikan perubahan yang berdarah-darah. Namun sebenarnya yang dimaksudkan dengan perubahan revolusioner adalah perubahan yang bersifat menyeluruh dan segera, bukan perubahan bertahap (gradual/tadarruj), atau parsial pada aspek tertentu saja, misal aspek ekonomi saja. Dalam perubahan revolusioner seperti ini mungkin muncul ekses atau risiko. Itu adalah konsekuensi perjuangan. Apakah ada perjuangan yang tanpa risiko? Ketiga: tidak tepat dikatakan perubahan lewat jalan demokrasi minim risiko, dalam arti tidak berdarah-darah. Perubahan lewat demokrasi juga bisa berdarah-darah. Contohnya, lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998. Kendati awalnya pelengseran Soeharto berasal dari desakan luar parlemen, toh akhirnya dianggap legal secara demokrasi. Bukankah pelengseran Soeharto itu berdarah-darah? Sebelum itu suksesi Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto tahun 1967 juga berdarah-darah. Toh itu pun akhirnya dianggap legal menurut demokrasi. Jadi, demokrasi juga bisa berdarah-darah, bukan?
  • 11. Demokrasi Kompromis? Tampaknya argumentasi itu sangat indah dan luhur. Namun, dalam praktiknya, justru umat Islam yang lebih banyak menjadi korban. Yang dikorbankan acapkali bukan hanya soal kedudukan atau jabatan, melainkan ajaran Islamnya itu sendiri. Sebagai contoh: Dalam sidang-sidang BPUPKI menjelang kemerdekaan RI tahun 1945, ada dua aspirasi mengenai bentuk negara. Sebagian menginginkan Negara Islam yang menerapkan syariah Islam. Sebagian lagi menolak syariah Islam dengan aspirasi negara nasional yang sekular. Akhirnya, ditempuh kompromi sehingga lahir sila pertama Piagam Jakarta 1945 yang berbunyi: Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya. Jadi, syariaht Islam tidak diterapkan kepada semua warga negara, juga tidak ditolak sama sekali, melainkan dicari komprominya, yakni diterapkan kepada Muslim saja. Padahal sila pertama yang kompromistis ini sebenarnya tidak sesuai dengan Islam. Sebabnya, Islam mestinya diterapkan kepada seluruh warga negara, bukan hanya kepada warga negara Muslim. Kepada non-Muslim diterapkan syariah Islam yang mengatur hukum publik (public order), seperti sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan seterusnya. Adapun dalam urusan privat, seperti dalam masalah akidah, ibadah, pernikahan, busana, makanan, minuman, warga non- Muslim dipersilakan menganut dan menjalankan agamanya masing-masing, dalam bingkai syariah Islam.
  • 12. Demokrasi Universal? Demokrasi diklaim lebih bersifat universal, yaitu bisa diterima oleh semua kelompok, sementara Khilafah Islam dikatakan sektarian, yaitu hanya mementingkan kelompok Islam saja. Argumentasi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Pasalnya, justru sifat sektarian itu dapat kita temukan di negara-negara Eropa yang menerapkan demokrasi. Praktik demokrasi di sana membuktikan kekuasaan hanya diprioritaskan bagi sekte tertentu dalam agama Kristen, sedangkan sekte lainnya cenderung dicegah untuk menduduki kekuasaan. Di Italia, misalnya, kekuasaan selalu dipegang pemeluk Katolik. Tak diijinkan sama sekali ada penganut sekte Kristen Protestan untuk menduduki kekuasaan. Itulah sebabnya mengapa partai yang selalu berkuasa di Italia adalah Partai Demokrasi Masehi yang didukung oleh gereja Katolik. Demikian pula di Spanyol. Kekuasaannya selalu dipegang penganut Katolik. Bahkan hak memilih dalam Pemilu pun hanya diberikan kepada penganut Katolik saja. Sebaliknya di Norwegia, yang mendominasi kekuasaan adalah para penganut Kristen Protestan. Raja yang berkuasa dan minimal setengah dari jumlah menteri, diharuskan beragama Kristen Protestan. Demikian pula di Swiss. Konstitusinya secara resmi membuat peraturan yang membatasi kekuasaan hanya pada penganut Kristen Protestan saja, dan sebaliknya sangat mempersulit masuknya orang Katolik dalam kekuasaan
  • 13. Adapun dalam Khilafah, yang terjadi dalam sejarah bukanlah dominasi sekte tertentu, melainkan dominasi keturunan tertentu, seperti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyyah. Itu fakta sejarah yang tak dapat dibantah. Namun, fakta sejarah tersebut tidak mewakili norma ideal yang sesungguhnya dari syariah Islam. Yang benar dalam Syariah Islam adalah, kekuasaan itu ada di tangan umat (as-sulthan li al-ummah), bukan di tangan keturunan atau keluarga tertentu. Khalifah seharusnya adalah jabatan hasil pilihan umat, bukan jabatan yang diwariskan dari ayah kepada anaknya. Islam tidak mengakui dan tidak mengenal sistem pewarisan kekuasaan yang lazim dalam sistem monarki/kerajaan (Abdul Qadim Zallum, Nizham al-Hukm fi al-Islam, hlm. 28-29).
  • 14. Demokrasi Modern dan Beradab? Demokrasi dikatakan sistem politik modern dan lebih beradab. Sebaliknya, kembali kepada Khilafah Islam berarti kembali ke zaman terbelakang. Jawabannya ada tiga poin. Pertama: sebagai sistem pemerintahan memang demokrasi baru eksis pada ke-18 M di Eropa. Namun, secara ide dan filsafat, demokrasi sesungguhnya berakar pada sejarah Yunani kira-kira lima abad sebelum Masehi. Demokrasi sudah diperbincangkan dan diperdebatkan oleh para filosof Yunani yang hidup pada abad ke-5 SM, seperti Thrasymachus, Otanes, Megabyse, dan Xenophon. Demokrasi juga diperbincangkan oleh Sokrates (469-399 SM) hingga Aristoteles (384-322 SM). (Abdul Aziz Shaqr, An-Naqdh al-Gharbi li al-Fikrah ad-Dimuqrathiyyah, hlm. 20- 22). Jadi, bagaimana mungkin demokrasi dikatakan sistem modern jika benih- benih idenya sudah dibicarakan sejak lima abad sebelum Masehi?
  • 15. Kedua: jika dikatakan demokrasi lebih beradab, memang seakan-akan ada benarnya meskipun hakikatnya tidaklah demikian. Biasanya yang dicontohkan adalah sejarah Timur Tengah modern yang banyak dikuasai diktator. Seperti Irak pada masa Saddam Hussain, Iran pada masa Syah Iran, Libya pada masa Muammar Khadafi, Tunisia pada masa Burguiba, dan sebagainya. Lalu demokrasi digambarkan telah datang sebagai dewa penolong yang menyelamatkan negara-negara tersebut dari kediktatoran. Seakan-akan Barat dengan demokrasinya betul-betul hebat dan mulia. Padahal justru negara-negara Baratlah (khususnya AS) yang menjadi pendukung di balik layar para diktator itu. Jadi, bagaimana mungkin negara pensponsor kediktatoran seperti AS, dikatakan sebagai negara beradab? Ketiga: jika yang dimaksud modern adalah sains dan teknologi, maka secara faktual memang kemajuan sains dan teknologi saat ini masih didominasi oleh negara-negara Barat yang notabene demokratis. Namun sesungguhnya, sains dan teknologi bukanlah produk dari ideologi demokrasi, melainkan produk dari penelitian ilmiah berdasarkan metode ilmiah (scientific method) yang bersifat universal dan netral- nilai. Jadi, ditinjau secara epistemologi, sains dan teknologi adalah sesuatu yang netral-nilai, bukan sesuatu yang terikat-nilai (value-bond), misalnya lahir dari paham demokrasi. Jadi, demokasi itu tak ada urusannya dengan sains dan teknologi.
  • 16. Demokrasi Memberikan Kebebasan Ekspresi dan Kritik? Demokrasi dikatakan memberikan jalan kepada semua orang untuk berperan, berekspresi dan melakukan kritik; sementara Islam tidak demikian. Argumentasi ini tak dapat diterima. Pasalnya, kebebasan berpendapat yang diserukan demokrasi itu sangat bertentangan dengan Islam. Ini ide yang berlebihan dan tak bertanggung jawab. Dikatakan berlebihan, karena demokrasi membolehkan berbicara apa saja; sesuai Islam atau tidak; mendukung atau menentang Islam. Semuanya boleh dalam demokrasi. Apakah umat Islam harus menerima kebebasan berpendapat dengan standar yang rusak seperti ini? Dikatakan tak bertanggung jawab, karena penguasa dalam demokrasi merasa tak berkewajiban memberikan satu pendapat yang benar, atau melarang pendapat yang sesat, kepada masyarakat. Rakyat dibolehkan berbicara apa saja; boleh memilih pendapat apa saja, entah sesuai Islam atau tidak, entah sesat atau tidak. Semua terserah kepada rakyat. Apakah umat Islam harus menerima kebebasan berpendapat yang tak bertanggung jawab seperti ini? Dalam Islam setiap perkataan atau kritik harus benar, yaitu sesuai syariah Islam, karena semua akan dicatat oleh malaikat dan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah pada Hari Kiamat nanti (Lihat: QS al-Ahzab [33]: 70; Qaf [50]: 18).
  • 17. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar,(QS.Al Ahzab: 70) Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).(QS.Qof: 18)
  • 18. BagaiMana Masih percaya

×