DISUSUN OLEH :
MOHAMMAD NAWAWI
MOHAMMAD YANTO
MUHAMMAD
SRI WAHYUNI
TUTIK HANDAYANI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
S...
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka
penulis dapat menyelesaikan p...
Tim Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap
warga negar...
1.4 Metode Penulisan
Penulis memakai metode studi kepustakaan dalam penulisan makalah ini.
Referensi makalah ini bersumber...
BAB II
PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA
Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk
jasa p...
1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan

perubahan yang diminta oleh penggu...
2. Kinerja Pegawai Rendah
Sudah jadi rahasia umum kan, kalau etos kerja pegawai pelayanan publik kita buruk.
Ini termasuk ...
publik disertai tugas-tugasnya. Penugasannya yang diamanahkan dalam Undang-Undang
sangat luas, termasuk di dalamnya antara...
Undang-Undang tersebut bisa karena memang belum dilaksanakan, bisa juga karena
peraturan dalam pasal Undang-Undang tersebu...
2. air bersih hasil pengelolaan perusahaan daerah air minum.”
PSO pada hakekatnya adalah bukan subsidi akan tetapi suatu K...
BAB III
KESIMPULAN
Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik
maupun jasa publi...
DAFTAR PUSTAKA

http://pembahasan-hakikat-manusia- -/110525022733-/phpapp02.
http://wikipedia.org/pelayanan-publik-di-indo...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Makalah kebijakan publik

15,881

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
15,881
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
228
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Makalah kebijakan publik

  1. 1. DISUSUN OLEH : MOHAMMAD NAWAWI MOHAMMAD YANTO MUHAMMAD SRI WAHYUNI TUTIK HANDAYANI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK SEMESTER II (C) PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA TUGAS MAKALAH HUKUM ADM. NEGARA UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP 2013
  2. 2. KATA PENGANTAR Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Pelyanan Publik di Indonesia”. Penulisan makalah merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam mata kuliah HAN Fisipol Universitas Wiraraja. Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada : 1. Ibu Yayuk Sugiarti. yang sudah memberikan tugas dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini. 2. Teman-teman yang sudah membantu 3. Rekan-rekan semua di Kelas C HAN Fisipol Universitas Wiraraja 4. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan dan bantuan serta pengertian yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan makalah ini 5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan makalah ini. Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin. Sumenep, Juni 2013
  3. 3. Tim Penulis
  4. 4. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan. Sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat (publik service). Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layanan civil maupun layanan publik. Artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal. 1.2 Rumusan masalah Untuk mengkaji dan mengulas tentang pelayanan publik di indonesia, maka diperlukan subpokok bahasan yang saling berhubungan, sehingga penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa pengertian pelayanan publik? 2. Bagaimana pelayanan publik di indonesia? 1.3 Tujuan dan manfaat penulisan Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas HAN Fisipol dan menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan penulis dan pembaca tentang pelayanan publik di indonesia dan untuk membuat kita lebih memahami hukum administrasi negara.
  5. 5. 1.4 Metode Penulisan Penulis memakai metode studi kepustakaan dalam penulisan makalah ini. Referensi makalah ini bersumber tidak hanya dari buku, tetapi juga dari media media lain seperti e-book, web, blog, dan perangkat media massa yang diambil dari internet. 1.5 Sistematika Penulisan Makalah ini disusun menjadi tiga bab, yaitu bab pendahuluan, bab pembahasan, dan bab penutup. Adapun bab pendahuluan terbagi atas : latar belakang, rumusan makalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Sedangkan bab pembahasan dibagi berdasarkan subbab yang berkaitan dengan pelayanan publik di indonesia. Terakhir, bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran.
  6. 6. BAB II PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara : Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta. 1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi : 1. Yang bersifat primer dan,adalah semua penye¬diaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan. 2. Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan. Karakteristik : Ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:
  7. 7. 1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna. 2. Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik. 3. Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien. 4. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan. 5. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan. Alasan kurang baiknya pelayanan publik di indonesia : 1. Kurangnya Sosialisasi Peraturan , dalam birokrasi, semua tindakan diambil atas dasar peraturan tertulis. Ya, di Indonesia, semua urusan sebenarnya sudah ada peraturannya, tapi sayangnya, peraturanperaturan itu kurang disosialisasikan. Jadi kita seperti buta saat mencoba mencari tahu tentang sesuatu, seperti masuk ke dalam labirin. Informasi mengenai kejelasan mengenai peraturan dan prosedur baku (SOP-Standart Operating Procedure) yang berlaku masih sangat kurang. Padahal, ini sangat penting, terutama di pos-pos pelayanan masyarakat yang strategis. Misalnya perihal pengurusan administrasi kependudukan, seperti KTP, Sertifikat Tanah, Paspor, atau Surat Nikah (Maaf buat para Jomblo Lapuk Putus asa, mungkin bagi kalian pengurusan surat nikah belum strategis. Tapi percayalah, suatu saat kalian akan membutuhkannya). Akibatnya, informasi yang sampai ke masyarakat umum menjadi terbatas dan terkesan simpang-siur. Banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai prosedur baku (SOPStandart Operating Procedure) suatu layanan. Celakanya, hal ini lantas dimanfaatkan oleh segelintir oknum tidak bertanggung jawab atau orang-orang oportunis yang duduk di birokrasi, untuk menjalankan “aksi”-nya demi keuntungan pribadi. Bagaimana modusnya..?!
  8. 8. 2. Kinerja Pegawai Rendah Sudah jadi rahasia umum kan, kalau etos kerja pegawai pelayanan publik kita buruk. Ini termasuk masalah kedisiplinan yang rendah, attitude dalam memberikan pelayanan yang kurang baik, maupun kurang tegasnya sanksi bagi pegawai yang berkinerja buruk. Ya, disini kita sedang membicarakan tentang tidak ramah saat memberikan pelayanan, tidak tepat waktu, lambat, kebanyakan ngobrol, sering bolos kantor untuk belanja di pasar, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana pelayanan publik bisa maksimal kalau pegawai-nya tidak disipilin, berkinerja rendah, dan tidak takut berbuat kesalahan karena tidak adanya sanksi yang tegas. Sebagai contoh mudah, soal sering ngaret-nya jam buka pos pelayanan (apapun itu), yang mengakibatkan antrean panjang. Masyarakat jadi korban. 3. Penempatan pegawai yang kurang tepat Sarjana Tekhnik Kimia jadi pegawai administrasi, Sarjana Hukum jadi pranata komputer, Sarjana IT jadi front officer, Sarjana Pertanian jadi kepala dinas kependudukan dan catatan sipil. Carut marut rekrutmen dan penempatan pegawai di Republik kita tercinta ini sudah cerita lama. Menyedihkan memang, tapi itulah kenyataannya. perlu kita mengetahui apa sebenarnya kewajiban pemerintah, lembaga atau korporasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Publik sebagai pembayar pajak berhak untuk mengetahui hak-haknya dalam mendapatkan pelayanan publik. Pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 didefinisikan sebagai“ Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik” Selanjutnya yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik adalah terbatas pada pelayanan publik yang menggunakan anggaran negara atau yang melalui suatu ketentuan perundangan ditugaskan kepada lembaga, korporasi untuk menyelenggarakan pelayanan publik dimaksud. Pengaturan di dalam Undang-Undang dimaksud meliputi : Penetapan menteri, lembaga yang bertanggung jawab atas pelayanan
  9. 9. publik disertai tugas-tugasnya. Penugasannya yang diamanahkan dalam Undang-Undang sangat luas, termasuk di dalamnya antara lain, tugas untuk : merumuskan kebijakan pelayanan publik, mengkoordinasikan penyelenggaraannya, evaluasi pelaksanaannya sampai tuntutan atas pelayanan publik yang gagal diselenggarakan dengan baik. Pelaksanaan atas pelayanan publik yang diharuskan juga sangat luas, meliputi : pelaksanaan pelayanan, pengaduan, informasi, pengawasan internal, penyuluhan masyarakat dan konsultasi, yang masing-masing aktivitas tersebut diatur secara rinci pada Undang-Undang dimaksud Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pada kenyataannya sebagaimana kita alami sekarang ini masih sangat sedikit ketentuan dalam Undang-Undang tersebut yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik, dan sayangnya publik juga tidak mengetahui hak-haknya atas pelayanan publik yang wajib diselenggarakan sesuai Undang-Undang tersebut. Sebagai contoh, tidak pernah kita mendengar kebijakan nasional pelayanan publik dan ukuran keberhasilannya dalam pelaksanaan. Kita juga tidak pernah tahu berapa anggaran negara yang diberikan kepada penyelenggara pelayanan publik dan bagaimana hasil kinerja pelayanan publik tersebut apakah sesuai dengan anggarannya. Undang-Undang ini juga mendefinisikan pelayanan publik dengan amat luas akan tetapi mendefinisikan penyelenggara pelayanan publiknya lebih terbatas, padahal kewajiban, tanggung jawab dan sebagainya ditetapkan untuk penyelenggara pelayanan publik ini. Sebagai contoh bahwa penyelenggara pelayanan publik ini adalah yang diselenggarakan dengan anggaran negara, atau modal badan penyelenggaranya dari negara atau tidak menggunakan anggaran negara akan tetapi diperintahkan dengan peraturan perundangan. Lalu bagaimana dengan pelayanan publik yang penyelenggraannya tidak dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud ? Demikian luas cakupan pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanannya bahkan membaca Undang-Undangnya kita merasakan bahwa negara sudah mengatur semuanya untuk pelayanan publik, namun pada realitasnya amanah Undang-Undang tersebut masih jauh panggang dari api. Pelaksanaan Undang-Undang yang masih jauh dari kehendak dalam
  10. 10. Undang-Undang tersebut bisa karena memang belum dilaksanakan, bisa juga karena peraturan dalam pasal Undang-Undang tersebut tidak jelas, tidak efektif atau bahkan rancu Bagaimana menyelesaikan pelayanan publik yang buruk oleh penyelenggara pelayanan publik yang tidak menggunakan anggaran negara atau tidak diperintahkan negara Mempelajari Undang-Undang pelayanan publik tersebut pertanyaannya bagaimana dengan layanan publik yang diselenggarakan oleh swasta yang tidak diperintahkan menyelenggarakan pelayanan publik. Misalnya: delay pesawat terbang, sinyal telpon selular hilang, pelayanan bank lambat dan sebagainya ? Kemana mereka mengadu? Portal seperti @protespublik ini dapat menjadi solusi di samping pengaduan atau tuntutan langsung kepada penyelenggara/operator atau lembaga seperti YLKI. Keunggulannya @protespublik ini dapat menjadi “clearing house” antara penerima barang dan jasa publik dengan penyelenggaranya. Tidak hanya penyelenggara sebagaimana dimaksud Undang-Undang No 25 Tahun 2009 saja akan tetapi semua penyelenggara pelayanan publik. Para penerima (pembeli) barang jasa publik langsung mendapatkan solusi atas permasalahannya melalui @protespublik Tentu saja @protespublik tidak hanya membantu penyelesaian atas pelayanan publik buruk yang diselenggarakan oleh swasta sebagaimana tersebut di atas. @ProtesPublik bahkan dapat membantu tidak hanya “clearing house” akan tetapi juga mediator dengan lembaga/instansi yang bertanggung jawab, termasuk Ombudsman Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik tidak efektif, misal Public Service Obligation (PSO) Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang sangat normatif, sangat bagus akan tetapi diragukan efektivitasnya karena bukan hanya tidak jelas bagaimana melaksanakannya akan tetapi juga rancu dalam konsepnya. Sebagai contoh dalam hal ini adalah yang disebut PSO yang dalam Undang-Undang disebut sebagai berikut “ Barang publik yang ketersediaannya merupakan hasil dari kegiatan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik (public service obligation), sebagai contoh: 1. listrik hasil pengelolaan PT (Persero) PLN; dan
  11. 11. 2. air bersih hasil pengelolaan perusahaan daerah air minum.” PSO pada hakekatnya adalah bukan subsidi akan tetapi suatu Kontrak antara BUMN/D penyelenggara dengan Pemerintah. PSO adalah selisih antara ongkos produksi dan tarif yang ditetapkan pemerintah. Sehingga bagi BUMN/D, PSO dari pemerintah adalh pendapatan bukan penutupan kerugian seperti subsidi. Bisa saja BUMN/D mendapat PSO dan juga mendapat laba. Dengan demikian akuntabilitas BUMN/D sebagai Badan Usaha jelas dan Pemerintah dapat mengukur efektivitas kebijakannya melalui kontrak yang menghubungkan target kinerja dengan biayanya beserta PSO nya. Pemerintah dan publik dapat mengukurkinerja, akuntabilitas atas pengeluaran negara atas PSO tersebut Masih banyak pengaturan lain seperti PSO ini di dalam Undang-Undang tersebut yang sangat normatif dan kurang jelas bagaimana melaksanakannya Melalui @ProtesPublik diharapkan Publik dapat memberikan saran, masukan, keluhan, pendapat, dan tentu juga protes. @ Protes Publik akan mengolah lebih lanjut dengan misi yang jelas yakni membuat pelayanan publik di Indonesia lebih baik.
  12. 12. BAB III KESIMPULAN Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik di indonesia masih bisa dibilang kurang baik karena terdapat banyak penyelewengan dan pelanggaran yag dilakukan, maka dari itu perlu upaya pebaikan untuk bisa mencapai good government yang baik dan masyarakat sejahtera SARAN Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang pelayanan publik di indonesia Sebagai Anggota Masyarakat , semoga kita semua bisa benar-benar memahami tentang apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini. Sehingga, jika ada hakhak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Begitu juga sebaliknya, jika hak-hak sebagai warga negara telah kita terima, maka sepatutnya kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan demikian, negeri ini akan maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman dan sejahtera.
  13. 13. DAFTAR PUSTAKA http://pembahasan-hakikat-manusia- -/110525022733-/phpapp02. http://wikipedia.org/pelayanan-publik-di-indonesia http://buku besarindonesia.com/administrasi_negara?5432429364365009.html http://iwiksearch/?hukumpelayanan publik.artnfatinshidqia.html

×