RELASI FENOMENA
DESENTRALISASI
DAN
STRUKTURISASI
DISUSUN OLEH :
TUGAS MAKALAH
TEORI ORGANISASI

MOHAMMAD NAWAWI
YUNI NUR A...
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis
dapat menyelesaikan p...
Tim Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
Kata Pengantar......................................................................................
ABSTRAK

Makalah ini menjelaskan tentang relasi fenomena desentralisasi dengan strukturisasi.
dicantumkan juga fenomena – ...
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Dalam desentralisasi, Berkembangnya wilayah administratif yang berbatasan dengan kota...
5.

Bagaimana hubungan otonomi daerah dengan strukturisasi?

1.3 Tujuan dan manfaat penulisan
Tujuan disusunnya makalah in...
BAB II
PEMBAHASAN

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk mengur...
untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan lebih merata. Masing masing daerah
otonom didorong dan dipacu untuk tumbu...
Dengan melihat banyak kasus yang terjadi di Indonesia, apa yang diharapkan oleh para
designer desentralisasi ternyata hasi...
Persoalan “struktur” dan “agensi” adalah tema lama, namun banyak sosiolog yang masih
melihat keduanya secara berat sebelah...
BAB III
PENUTUP

KESIMPULAN
Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah unt...
DAFTAR PUSTAKA
Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
djoko.harmantyo@ui.ac.id,
Kementerian Dalam Negeri. 2010. De...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

desentralisasi dan strukturisasi

970 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
970
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

desentralisasi dan strukturisasi

  1. 1. RELASI FENOMENA DESENTRALISASI DAN STRUKTURISASI DISUSUN OLEH : TUGAS MAKALAH TEORI ORGANISASI MOHAMMAD NAWAWI YUNI NUR AINI SEMESTER II - C SRI WAHYUNI NUR MELLYANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ANISATUL FITRIYAH HERU PURNOMO W. UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP 2013 ZAINUL HASAN M. ZAINAL ABIDIN CHANDRA SETIA BUDI
  2. 2. KATA PENGANTAR Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Relasi Fenomena Desentralisasi dan Strukturisasi”. Penulisan makalah merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam mata kuliah Teori Organisasi FisipoL Universitas Wiraraja Sumenep. Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini. Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada : 1. Bapak Hairil Idaqa yang sudah memberikan tugas dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini. 2. Teman-teman yang sudah membantu 3. Rekan-rekan semua di Kelas C FisipoL Universitas Wiraraja Sumenep 4. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan dan bantuan serta pengertian yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan makalah ini 5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan makalah ini. Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin. Sumenep, juni 2013
  3. 3. Tim Penulis
  4. 4. DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL Kata Pengantar...................................................................................................... i Daftar isi ................................................................................................................ ii Abstrak................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………............................... 4 Latar Belakang Masalah ........................................................................................ 4 Rumusan masalah.................................................................................................. 4 Tujuan dan Manfaat.............................................................................................. 5 Metode Penulisan ............................................................................................. 5 Sistematika Penulisan .......................................................................................... 5 BAB II PEMBAHASAN …………………................................……………………………….. 6 BAB III PENUTUP .......................………………………….............…….…………………….. 10 A. Kesimpulan ........................................................................................ 8 B. Saran ................................................................................................... 8 DAFTAR PUSTAKA
  5. 5. ABSTRAK Makalah ini menjelaskan tentang relasi fenomena desentralisasi dengan strukturisasi. dicantumkan juga fenomena – fenomena desntralisasi , yakni otonomi daerah.. Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah yang diikuti dengan kebijakan pemekaran daerah mengakibatkan perubahan pola perkembangan wilayah. Dalam kurun waktu sepuluh tahun Pemekaran Daerah tahun 2000 jumlah daerah otonom hampir berlipat dua. Semakin banyaknya daerah otonom diikuti oleh permasalahan akibat semakin besarnya beban pendanaan otonomi daerah dan rendahnya pencapaian tujuan pemekaran daerah. Rendahnya tingkat pencapaian tujuan pemekaran daerah disebabkan antara lain oleh longgarnya instrumen persyaratan pembentukan daerah otonom baru. Fenomena Ini tentunya berkaitan dengan strukturisasi, Struktur Organisasi adalah Suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Dalam tulisan ini disajikan apa itu desentralisasi , apa itu strukturisasi, dan apa relasi antara keduanya dalam fenomna otonomi daerah.
  6. 6. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Dalam desentralisasi, Berkembangnya wilayah administratif yang berbatasan dengan kota kota besar inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya daerah otonom baru dari pemekaran daerah induknya. Proses seperti inilah yang semestinya menjadi acuan dasar dalam melahirkan daerah otonom baru di Indonesia. Sebuah daerah yang sudah layak menjadi daerah otonom karena memiliki potensi ekonomi yang memenuhi syarat bagi kehidupan warganya untuk dapat tumbuh dan berkembang. Perkembangan wilayah seperti yang dijelaskan di atas, pada kurun waktu tertentu akan tumbuh menjadi suatu megapolitan area. Gabungan kota kota dalam suatu megapolitan area memiliki ciri kehidupan yang sangat efisien dan efektif. Di Indonesia, fenomena di atas sudah barang tentu memiliki perbedaan karena tingkat kemajuan ekonomi, kondisi sosial politik dan budaya yang tidak sama dengan negara negara tersebut. Masing masing daerah otonom didorong dan dipacu untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri sesuai kewenangan yang diberikan untuk mengelola potensi daerahnya masing masing. Dengan demikian diharapkan bangsa Indonesia di masa datang akan lebih mampu bersaing dengan bangsa bangsa lain di dunia dalam persaingan global yang semakin ketat. Hal ini tentunya juga berhubungan dengan strukturisasi, dari fenomena di atas , teori strukturisasi mutlak perlu ada dan diterapkan dengan baik dalam otonomi daerah. 1.2 Rumusan masalah Untuk mengkaji dan mengulas tentang relasi fenomena desentralisasi dan strukturisasi, maka diperlukan subpokok bahasan yang saling berhubungan, sehingga penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa pengertian desentralisasi? 2. Bagaimana desentralisasi otonomi daerah? 3. Apa itu strukturisasi? 4. Bagaimana strukturisasi dalam organisasi?
  7. 7. 5. Bagaimana hubungan otonomi daerah dengan strukturisasi? 1.3 Tujuan dan manfaat penulisan Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Organisasi dan menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan penulis dan pembaca tentang fenomena desentralisasi dan untuk membuat kita lebih memahami strukturisasi. 1.4 Metode Penulisan Penulis memakai metode studi kepustakaan dalam penulisan makalah ini. Referensi makalah ini bersumber tidak hanya dari buku, tetapi juga dari media media lain seperti ebook, web, blog, dan perangkat media massa yang diambil dari internet. 1.5 Sistematika Penulisan Makalah ini disusun menjadi tiga bab, yaitu bab pendahuluan, bab pembahasan, dan bab penutup. Adapun bab pendahuluan terbagi atas : latar belakang, rumusan makalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Sedangkan bab pembahasan dibagi berdasarkan subbab yang berkaitan dengan desentralisasi otonomi daerah dan strukturisasi. Terakhir, bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran.
  8. 8. BAB II PEMBAHASAN Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara. Agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. Dalam fenomena desentralisasi Sebagaimana umumnya negara yang tengah mengalami fase transisi demokrasi, Indonesia mengalami gejala demokratisasi dan liberalisasi. Baik dalam tataran teoritik –sebagaimana yang dikonspesikan oleh kalangan neo-institutionalist– maupun praksis, demokratisasi dan liberalisasi ini juga mendorong terjadinya perubahanperubahan, terutama dalam formasi institusi. Di Indonesia, salah satu hasil terbesarnya adalah mewabahnya diskursus otonomi daerah yang kemudian dilegitimasi –meskipun belakangan direvisi– melalui UU NO. 22 dan 25 tahun 1999. Kebijakan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam naungan wilayah NKRI yang semakin kokoh melalui strategi pelayanan kepada masyarakat yang semakin efektif dan efisien dan adanya akselerasi pertumbuhan dan perkembangan potensi daerah yang semakin cepat. Dalam bahasa yang sederhana yaitu
  9. 9. untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan lebih merata. Masing masing daerah otonom didorong dan dipacu untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri sesuai kewenangan yang diberikan untuk mengelola potensi daerahnya masing masing. Dengan demikian diharapkan bangsa Indonesia di masa datang akan lebih mampu bersaing dengan bangsa bangsa lain di dunia dalam persaingan global yang semakin ketat. Seiring dengan perjalanan implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia muncul berbagai persoalan yang memerlukan usaha usaha perbaikan baik dalam substansi peraturan perundangan maupun teknis pelaksanaan di lapangan. Dan sayangnya, outcome desentralisasi tidak sebagaimana diharapkan oleh para designer dan pendorongnya. Tesis tersebut setidaknya dikemukakan melalui serangkaian penelitian lapangan yang dilakukan di Indonesia. Apa sesungguhnya latar belakang desentralisasi di Indonesia? Bagaimana praktek dan kendala yang dihadapinya? Kenapa mengalami kegagalan? Pembajakan Desentralisasi Konteks Indonesia pasca orde baru tentu tidak serta merta merefleksikan gagasan desentralisasi jika tidak memiliki kekuatan pendorongnya. Kekuatan pendorong inilah yang mengilusi banyak orang bahwa desentralisasi include di dalam demokratisasi. Dalam temuannya, Hadiz mengemukakan beberapa pendukung desentralisasi. Pertama, elite dan masyarakat lokal yang percaya dengan proposisi bahwa terdapat kesempatan yang lebih tinggi untuk berproses di dalam pemerintahan oleh masyarakat lokal dan masyarakat lokal lah yang menjadi recepient pertama yang memperoleh keuntungan dari desentralisasi. Kedua, LSM dan kalangan intelektual yang menganggap desentralisasi merupakan bagian demokratisasi dan memiliki sentimen populis-lokalis. Ketiga, teknokrat penyelenggara negara yang dipengaruhi oleh pemikiran ”good governance” neo-liberal. Empat, dukungan badanbadan internasional seperti World Bank yang memiliki agenda neo—institutionalism yang berangkat dari temuannya kemudian menyadari bahwa ternyata pasar juga perlu diregulasi dan perlu institusinya. Kekuatan-kekuatan pendorong tersebutlah yang kemudian turut berkontribusi dalam pembentukan wajah desentralisasi di Indonesia.
  10. 10. Dengan melihat banyak kasus yang terjadi di Indonesia, apa yang diharapkan oleh para designer desentralisasi ternyata hasilnya bertolak belakang. Adanya indikasi kegagalan tersebut diproduksi oleh munculnya kekuatan lain yang tidak diprediksi secara matang sebelumnya. Fenomena ini secara umum muncul di Indonesia, dalam istilah Hadiz kekuatan tersebut dinamakan ”predatoris”, yakni kekuatan yang mengambil sumber daya yang dimiliki publik untuk kemudian diakumulasi secara privat. Kaum predatoris ini terdiri dari kekuatan lama maupun baru. Kekuatan lama ini terdiri dari elite lokal, pengusaha, preman, maupun operator politik yang dulu berada dalam sistem patronase Orde Baru dan berperan untuk menciptakan ketertiban di tingkat lokal. Kaum predatoris ini memiliki kekuatan karena mampu melakukan reorganisasi dan mampu membajak institusi-institusi desentralisasi. Merekalah yang kemudian melakukan penjarahan atau perampokan terhadap sumber-sumber daya publik karena kemampuan bermutasinya dalam institusi yang baru. Mereka juga membangun patronasenya sendiri secara semi otonom. Walhasil, transparansi yang diharapkan dan pro market policy tidak terjadi karena kaum predatoris menghambatnya dengan Perda-perda yang lebih ditujukan untuk menguatkan kontrol terhadap akses sumber daya ekonomi dan meluaskan jaring patronasenya. Jadi, recipient beneficiary sesungguhnya dari efek sosial desentralisasi bukan masyarakat melainkan adalah elit lokal predatoris. Oleh karena itu ke depan, pemerintah perlu lebih cermat dalam memutuskan pembentukan daerah otonom baru dengan mempertimbangkan kelayakan persyaratan dan potensi wilayah antara dalam dimensi geografis. Dengan demikian, perkembangan wilayah dari daerah otonom baru yang terbentuk dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri tanpa ada ketergantungan dari bantuan pendanaan dari pemerintah (tidak menimbulkan beban bagi pemerintah). Teori strukturisasi, yang merupakan konsep epistemologis yang mendasari karya-karya Giddens , adalah masalah yang paling fundamental dan akrab dalam ilmu sosial. Dua komponen penting yang ada di sini adalah “struktur” dan “agensi”. Giddes mengartikan “struktur” sebagai “rules and resources” yang dipakai pada proses produksi dan reproduksi sistem sosial. Sementara “agensi” (agency) ialah individu yang prepetrator (yang berbuat).
  11. 11. Persoalan “struktur” dan “agensi” adalah tema lama, namun banyak sosiolog yang masih melihat keduanya secara berat sebelah (Giddens, 1984). Giddens dianggap sebagai orang pertama yang berhasil menyeimbangkan relasi struktur dan agensi. Giddens juga diakui telah mengelaborasi formulasi teori strukturisasi yang sangat orisinal, dalam formulasi yang lebih jauh lebih sophisticated dalam detailnya dan jauh lebih sugestif dalam aplikasinya daripada teori strukturisasi versi lainnya. Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun Organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal dua orang untuk mencapai sebuah tujuan Struktur Organisasi adalah Suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Strukturisasi juga ada hubungannya dengan desentralisasi. Relasinya di dalam desentralisasi pasti ada strukturisasi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, strukturisasi terdiri dari struktur dan agensi/individu yang berbuat. Begitu juga dengan desentralisasi, dalam hal ini kebijakan otonomi daerah, pasti ada pembagian struktur dan tanggung jawab (agensi pemerintah daerah) kepada masing – masing daerah yang masuk dalam ketentuan desentralisasi. Jadi dalam fenomena otonomi daerah, relasi desentralisasi dan strukturisasi sangat erat hubungannya karena desentralisasi sebagai sumber legitimasi dari otonomi daerah, sedangkan strukturisasi sebagai proses berjalannya otonomi daerah.
  12. 12. BAB III PENUTUP KESIMPULAN Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Teori strukturisasi adalah struktur dan agensi. Struktur sebagai rules and resources yang dipakai pada proses produksi dan reproduksi sistem sosial. Sementara agensi (agency) ialah individu yang prepetrator (yang berbuat). dalam fenomena otonomi daerah, relasi desentralisasi dan strukturisasi sangat erat hubungannya karena desentralisasi sebagai sumber legitimasi dari otonomi daerah, sedangkan strukturisasi sebagai proses berjalannya otonomi daerah. SARAN Alhasil penyusunan Makalah ini sudah selesai , kelompok kami sebagai penyusun membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini dan kesempurnaan pembuatan makalah – makalah selanjutnya.
  13. 13. DAFTAR PUSTAKA Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas djoko.harmantyo@ui.ac.id, Kementerian Dalam Negeri. 2010. Desain Besar Penataan Daerah 2010-2025. Jakarta. http://www.professorsumenep.blogspt.com http://www.iwiksearch.co.id/searchengine/iwik_art_fatin_shidqia.html

×