SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
ASPEK LEGALITAS PERUSAHAAN

MAKALAH

Oleh :
MUHAMAD SAMSUDIN
NIM : 2012141019

UNIVERSITAS KUNINGAN
FAKULTAS HUKUM
2013
KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam kami sampaikan ke hadiran Tuhan Yang Maha Pemurah,
karena berkat kemurahanNya makalah ini dapat kami selesaikan sesuai yang diharapkan.
Dalam makalah ini kami membahas “ Aspek legalitas Perusahaan”, dimana bahwa perusahaan
adalah keseluruahn perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk
mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang,
mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan. Sedangkan menurut Polak bahwa baru ada perusahaan
bila di perlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi, yang dapat diperkirakan, dan
segala sesuatu itu di catat dalam pembukuan.

Makalah ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman tentang Aspek legalitas
Perusahaan dalam memahami terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor
produksi. Dimana setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi
perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya.
Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.

Dalam proses pendalaman Aspek Legalitas Perusahaan ini, tentunya kami berharap
bimbingan, arahan, koreksi dan saran, untuk itu rasa terima kasih yang dalam-dalamnya kami
sampaikan kepada ” DIDING RAHMAT., SH.MH “ selaku dosen mata kuliah “Hukum
Dagang” .

Demikian makalah ini saya buat semoga bermanfaat,

Kuningan , 03 Januari 2014

Penyusun
DAFTAR ISI

Kata Pengantar.
Daftar Isi.
Bab I Pendahuluan.
1.1. Latar Belakang.
1.2. Rumusan Masalah.
1.3. Tujuan.
1.4.Manfaat.
Bab II Pembahasan
II.1. Pengertian legalitas perusahaan.
II.2. Bentuk bentuk legalitas perusahaan.
II.3. Cara memperoleh legalitas perusahaan .

II.4. Manfaat legalitas perusahaan.
Bab III Penutup
III.1. Kesimpulan
III.2. Saran

Daftar Pustaka
BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang
Belakangan ini, pemerintah Indonesia mulai menganjurkan masyarakatnya yang termasuk
usia kerja untuk lebih memilih berwirausaha demi untuk mengurangi jumlah
pengangguran yang membludak demi menciptakan lapangan kerja baru yang lebih
banyak untuk masyarakat lainya. Bentuk wirausaha yang dipilih nantinya pasti akan
membutuhkan adanya pengakuan identitas oleh masyarakat disekitarnya. Dalam rangka
mendapatkan pengakuan (legalitas) tersebut, kita harus mengakui bagaimana langkah
langkah yang harus kita ambil.

1.2. Rumusan Masalah
1. Apakah yang dimaksud dengan legalitas perusahaan
2. Apa saja bentuk legalitas dari satu perusahaan (badan usaha).
3. Bagaimana cara memperoleh legalitas tersebut
4. Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya suatu legalitas.

1.3. Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian legalitas perusahaan.
2. Untuk mengetahui bentuk bentuk legalitas suatu perusahaan.
3. Untuk mengetahui cara memperoleh legalitas perusahaan.
4. Untuk mengetahui berbagai manfaat yang diperoleh dengan adanya legalitas.

1.4. Manfaat
1. Untuk memperoleh wawasan bagi pembaca.
2. Untuk dijadikan referensi guna penulisan selanjutnya.
3. Untuk memenuhi tugas yangdiberikan dosen/pengajar.
BAB II
PEMBAHASAN

II.1

Pengertian Legalitas Perusahaan
Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting,

karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha
sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut
undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan
berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.
Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah
keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini
berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan memiliki izin maka kegiatan
usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban atau pembongkaran

II.2

Bentuk-Bentuk Legalitas Perusahaan
Ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha, diantaranya yaitu:
1. Nama Perusahaan
2. Merek
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. Izin Usaha Industri (IUI)

II.3

Cara Memperoleh Legalitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan
Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan
usahanya yang melekat pada bentuk usaha atau perusahaan tersebut, dikenal oleh masyarakat,
dipribadikan sebagai perusahaan tertentu, dan dapat membedakan perusahaan itu dengan
perusahaan yang lain.
Nama perusahaan dapat diberi dengan cara sebagai berikut:
a. Berdasarkan nama pribadi pengusaha,
b. Berdasarkan jenis usaha yang dilakukannya,
c. Berdasarakan tujuan didirikannya.
Di Indonesia menganut beberapa asas tentang pemberian nama suatu perusahaan. Asasasas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Pembauran nama perusahaan dengan nama pribadi,
b. Pembauran bentuk perusahaan dengan nama pribadi,
c. Larangan memakai nama perusahaan orang lain,
d. Larangan memakai merek orang lain,
e. Larangan memakai nama perusahaan yang menyesatkan.
Setiap nama perusahaan harus disahkan, dimulai sejak dibuatnya akta pendirian di
depan notaris, diumumkan di Berita Negara dan didaftarkan dalam daftar perusahaan.
Apabila tidak ada keberatan dari pihak lain, maka nama tersebut telah legal untuk digunakan
oleh perusahaan tersebut. Sedangkan bila ada pihak yang menyangkal, lalu pihak tersebut
mengajukan keberatan tertulis kepada Menteri Perdagangan yang kemudian akan
diberitahukan kepada perusahaan yang bersangkutan. Jika alasan keberatan pihak lain tadi
dapat diterima, maka menteri akan membatalkan pendaftaran yang berate tidak mengesahkan
nama perusahaan tersebut.

2. Merek
Menurut Pasal 1 UU no. 15 Taun 2001:
Merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf,
angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya
pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
1) Syarat dan Tata Cara Permohonan
Menurut Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2001:
a. Permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia, untuk merek bahasa asing
atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin wajib disertai terjemahannya
dalam bahasa Indonesia.
b. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti
pembayaran biaya.
c. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan / atau jasa dapat diajukan
dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
Dalam surat permohonan harus dicantumkan:
a) Tanggal, bulan, dan tahun;
b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
c) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan mengajukan merek
melalui kuasa;
d) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakna
unsur-unsur warna;
e) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal
permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2) Pemeriksaan
Kelengkapan persyaratan permohonan akan diperiksa oleh Direktur Jenderal. Jika ada
kekurangan persyaratan, akan diberikan waktu dua bulan untuk melengkapinya sejak tanggal
pengiriman. Bila sudah lengkap, akan diberikan tanggal penerimaan pada surat permohonan.
Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan, surat
akan kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan substantif, yaitu sutau pemeriksaan
yang menyangkut apakah permohonan pendaftaran merek tersebut termasuk merek yang
tidak dapat didaftar dan termasuk permohonan yang harus ditolak.
Menurut Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftar apabila merek
tersebut mengandung salah satu unsur:
a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas
agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
b. Tidak meiliki daya pembeda.
c. Telah menjadi milik umum.
d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan
pendaftarannya.
Menurut Pasal 6, permohonan harus ditolak jika merek:
a. Terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :
Merek orang lainyang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau
jasa yang sejenis;
Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis; dan
Indikasi-geografis yang sudah terkenal.
b. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum
tang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulus yang berhak.
c. Merupakan tiruan, menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau
simbol atau emblem negara, lembaga nasional maupun internasioanal, kecuali atas
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
d. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap, atau stempel resmi yang digunakan
oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak
yang berwenang.
Jika permohonan tersebut memiliki salah satu unsur di atas, maka akan diberitahukan
secara tertulis kepada pemohon bahwa mereknya tidak dapat didaftar atau ditolak. Pemohon
dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu tiga puluh hari atas penolakan tersebut. Jika
keberatan diterima, maka pengumuman akan dilakukan. Sedangkan jika tidak diterima, maka
aka ditetapkan surat keputusan penolakan tentang permohonan pendaftatan.

3) Pengumuman
Menurut Pasal 25 UU No. 15 Tahun 2001, pengumumam dilakukan dengan
mencantumkan:
a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek dan kuasanya.
b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya.
c. Tanggal penerimaan.
d. Nama negara dan tanggal penerimaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam
hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
e. Contoh merek.
Pengumuman harus berlangsung selama tiga bulan dan dilakukan dengan:
a. Menempatkannya dalam Berta Resmi Merek yang diterbitka secara berkala oleh
Direktorat Jenderal; dan/atau
b. Menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat
oleh masyarakat, yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.

4) Keberatan dan Sanggahan atas Pendaftaran Merek
Berdasarkan Pasal 24 UU No. 15 Tahun 2001, setiap pihak dapat mengajukan keberatan
selama jangka waktu tiga bulan terhadap merek secara tertulis, dengan alasan serta disertai
bukti yang kuat. Terhadap hal tersebut dapat dilakukan pemeriksaan kembali. (Pasal 26)
Direktorat Jenderal harus mengirimkan salinan surat keberatan kepada pemohon dalam
jangka waktu empat belas hari sejak diterimanya keberatan, dan pemohon harus membalas
surat tersebut disertai sanggahan dalam jangka waktu paling lama dua bulan.
5) Sertifikat Merek
Sertifikat merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan
permohonan pendaftaran selambat-lambatnya 30 hari sejak merek didaftar di dalam Daftar
Umum Merek (DUM), sertifikat merek juga memuat jangka waktu berlakunya merek,
menurut ketentuan Pasal 28 adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat
diperpanjang. Perpanjangan tersebut dilakukan 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu
merek tersebut dan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, yaitu 10 tahun. Sertifikat
tersebut memuat:
a. Nama dan alamat lengkap pemilik atau kuasanya merek yang didaftar;
b. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;
c. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan
tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
d. Etiket merek yang didaftar;
e. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar;
f. Jangka waktu berlakunya merek.

6) Pengalihan Atas Merek Terdaftar
a. Pengalihan Hak
Menurut ketentuan Pasal 40 UU No. 15 Tahun 2001, hak atas merek terdaftar dapat beralih
atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan ini wajib dimohonkan
pencatatannya ke Dirjen HaKI untuk dicatat di Daftar Umum Merek, apabila tidak dicatatkan
tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
b. Lisensi
Demikian pula halnya, menurut ketentuan Pasal 43-48 UU No. 15 Tahun 2001, pemilik
merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian dan wajib
dicatatkan ke Dirjen HaKI, di mana pemilik merek masih tetap berhak menggunakannya dan
memberikan lisensi kepada pihak lainnya. Pemilik merek terdaftar berhak terhadap
royaltinya.
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki Surat
Izin Perusahaan Dagang (SIUP), yaitu surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat
yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara
sah, baik itu perusahaan kecil, perusahaan menengah, apalagi perusahaan besar, terkecuali
perusahaan kecil perorangan .
Untuk memperoleh SIUP, perusahaan wajib mengajukan Surat Permohonan Izin (SPI),
yaitu daftar isian yang memuat perincian data perusahaan pengusaha dan kegiatan usaha, dan
pengusaha juga wajib membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi.
SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Bagi
pemilik perusahaan yang berdomisili di luar tempat kedudukan perusahaan maka ia harus
menunjuk penanggung jawab/ kuasa berdasarkan domisili yang dikuatkan dengan KTP di
tempat SIUP diterbitkan.

1) Tata Cara dan Prosedur Mengajukan SIUP
Pemilik/penanggung jawab perusahaan harus mengisi dan menandatangani SPI dan
melampirinya dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. Salinan/copy Surat Pendirian Perusahaan / Akte Notaris dan pengesahan dari
Departemen Kehakiman atau instansi yang berwenang bagi perusahaan berbadan
hukum.
b. Salinan/copy Surat Pendirian Perusahaan / Akte Notaris yang terdaftar pada
Pengadilan Negeri bagi perusahaan yang berbentuk persekutuan.
c. Salinan/copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah bila
diwajibkan oleh UU Gangguan/Hinder Ordonnantie (HO) dan bagi yang tidak
disyaratkan cukup dengan Surat Keterangan Tempat Usaha dari pejabat setempat.
d. Copy KTP pemilik pemilik/penanggung jawab perusahaan.
e. Pas foto dua lembar ukuran 3 x4 dari pemilik/pengurus perusahaan.
f. Copy bukti pembayaran Uang Jaminan dan Biaya Administrasi.
No

Golongan Usaha Perdagangan

Uang Jaminan

Uang Administrasi

1.

Perusahaan Dagang Kecil

Rp 5.000

Rp 10.000

2.

Perusahaan Dagang Menengah

Rp 40.000

Rp 30.000

3.

Perusahaan Dagang Besar

Rp 70.000

Rp 60.000
Permohonan untuk mendapatkan SIUP , akan mendapat keputusan persetujuan atau
penolakan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari terhitung mulai tanggal permohonan SIUP
diterima oleh pejabat yang menangani perizinan untuk pulau Jawa dan Bali, dan 14 hari
untuk di luar Jawa dan Bali kecuali untuk daerah-daerah Riau Kepulauan, pedalaman
Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Irian Jaya selambat-lambatnya 30 hari.
Bahwa cepat atau lambatnya pengajuan, penanganan, dan pengeluaran SIUP,
dipengaruhi oleh faktor-faktor prasarana dan sarana transportasi, komunikasi, serta keadaan
alam dan geografi, maka batas waktu pemberian persetujuan atau penolakan, atas
permohonan izin usaha (SPI) ialah pejabat-pejabat yang menangani perizinan diterapkan
secara berbeda-beda untuk tempat-tempat di pulau Jawa dan Bali dengan daerah-daerah di
luar pulau Jawa dan Bali, lebih-lebih untuk daerah-daerah Riau, pedalaman-pedalaman
Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Irian Jaya. Batas-batas waktu tersebut terhitung
mulai Surat Permohonan Izin Usaha (SPI) yang dilampiri dengan dokumen-dokumen yang
lengkap itu diterima secara resmi oleh pejabat yang menangani perizinan.
Bila permohonan SIUP ditolak, maka alasan-alasan penolakan dijelaskan secara tertulis
kepada pemohon oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Bagi pemohon SIUP yang ditolak, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan
kepada pejabat yang kedudukannya setingkat lebih tinggi dari pejabat yang menolak
permohonan tersebut selambat-lambanya 14 hari sejak diterimanya penolakan.
SIUP dapat diberikan secara otomatis pada perusahaan milik negara, koperasi, dan
perusahaan dagang kecil golongan ekonomi lemah yang tidak berbentuk koperasi.
Permohonan izin usaha perdagangan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan milik negara
yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau koperasi yang telah
disahkan sebagai badan hukum secara otomatis diberikan SIUP dalam arti tidak ditolak.
2) Pembekuan dan Pencabutan SIUP
SIUP dapat dibekukan dalam hal perusahaan yang bersangkutan:
a. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana
ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, yang
didasarkan bukti adanya pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pengadilan.
b. Telah mendapat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dari pejabat yang
berwenang menerbitkan SIUP karena melanggar ketentuan:
Tidak melaporkan mengenai penghentian kegiatan usahanya / penutupan
perusahaannya, termasuk kantor cabang / perwakilan perusahaan.
Tidak melaporkan pembukaan kantor cabang / perwakilan perusahaan.
Tidak memberikan data / informasi mengenai kegiatan usahanya sesuai
ketentuan yang berlaku.
Tidak memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah sesuai ketentuan yang
berlaku yang didasarkan permintaan tertulis dar Kantor Pelayanan Pajak
setempat.
Jangka waktu pembekuan SIUP paling lama satu tahun, kecuali masih dalam proses
pemeriksaan badan peradilan. Pembekuan ini dilakukan oleh Kepala Kanwil DepDag atau
Kepala Kantor DepDag yang menerbitkan SIUP, atau yang mewakili dengan menerbitkan
SK.
SIUP yang dibekukan dapat dicairkan apabila:
a. Perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana
ekonomi sesuai keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
b. Perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan teguran dan melaksanakan
kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
SIUP dicabut apabila perusahaan pemegangnya:
a. Telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
b. Tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan, yaitu:
Tidak memenuhi lagi persyaratan untuk memperoleh SIUP.
Menyalahgunakan SIUP yang menyimpang dari bidang usaha dan jenis
kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP-nya.
Melanggar larangan di bidang perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pencabutan SIUP dilaksanakan oleh Kepala Kanwil DepDag atau Kepala Kantor
DepDag yang menerbitkan SIUP, atau yang mewakilinya dengan menerbitkan SK.
Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh
SIUP baru setelah satu tahun sejak tanggal pencabutan dan apabila disetujui permohonannya
tersebut, diperlakukan sebagai perusahaan baru.
4. Izin Usaha Industri (IUI)
Selain perusahaan perdagangan barang dan/atau jasa, ada pula perusahaan industri.
Sama halnya dengan perusahaan perdagangan, perusahaan industri pun juga harus memiliki
surat izin yaitu Surat Izin Industri (IUI). Setiap pendirian perusahaan industri baru atau
perluasan wajib memperoleh IUI.
Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap Persetujuan Prinsip yang diberikan kepada
perusahaan industri untuk dapat langsung melakukan persiapan dan usaha pembangunan,
pengadaan, pemasangan / instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan termasuk
dimulainya kegiatan produksi percobaan. IUI berlaku untuk seterusnya selama perusahaan
industri yang bersangkutan berproduksi.

Adapun IUI terdiri atas:
a.

Izin Tetap, yaitu yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah

siap berproduksi secara komersial.
b.

Izin Perluasan, yaitu yang diberikan kepada perusahaan industri yang

melakukan penambahan kapasitas produksi dan/atau penambahan jenis industri
atau komoditi yang diizinkan.

1) Pengajuan Permohonan dan Pemberian IUI
a. Persetujuan Prinsip
Persetujuan prinsip adalah surat yang diberikan kepada perusahaan industri
untuk melakukan persiapan-persiapan dalam rangka pembangunan pabrik dan sarana
produksi sebelum melaksanakan produksi komersial.
Permohonan Persetujuan Prinsip yang wewenang pemberiannya izin usahanya
dilimpahkan oleh Menteri kepada Dirjen Pajak atau Ka Kanwil Departemen
Perindustrian, diajukan langsung oleh pemohon kepada Dirjen atau Ka Kanwil
Departemen Perindustrian yang bersangkutan.
Setelah permohonan tersebut diterima, dalam 14 hari kerja pihak yang
bersangkutan akan mengeluarkan Persetujuan Prinsip yang dimaksud atau
menolaknya. Persetujuan Prinsip tersebut:
Dapat diubah sesuai dengan permohonan dari yang bersangkutan
Berlaku selama jangka waktu tiga tahun, dapat diperpanjang oleh pejabat
yang memperoleh pelimpahan kewenangan dari Menteri Perindustrian
untuk mengeluarkan IUI.
Batal dengan sendirinya apabila selambat-lambatnya tiga tahun,
pemohon tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik pabrik.
Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, pengusaha harus menyampaikan
informasi kemajuan pembangunan proyeknya setiap satu tahun sekali, paling lambat
tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
b. Izin Tetap
Permohonan Izin Tetap bagi jenis industri yang wewenang pemberian IUI-nya
dilimpahkan oleh Menteri kepada Dirjen atau Ka Kanwil Departemen Perindustrian
maka permohonan tersebut diajukan langsung oleh pemohon kepada pihak yang
bersangkutan. Dalam hal pembangunan fisik pabrik telah selesai dan siap
melaksanakan kegiatan berproduksi komersial, perusahaan wajib mengajukan
permohonan Izin Tetap kepada pihak yang bersangkutan.
Selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak penerimaan permohonan, akan
dilakukan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan kesiapan pabrik untuk berproduksi
komersial. Hasil pemeriksaan tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang
bersangkutan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah pemeriksaan. Dalam hal
pemeriksaan tersebut di atas tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat
membuat surat pernyataan siap berproduksi komersial kepada pihak yang
bersangkutan.
Dalam jangka waktu 14 ahri kerja sejak penerimaan laporan hasil pemeriksaan
dimaksud di atas ataupun pernyataan bahwa pemeriksaan tidak dilaksanakan tersebut
di atas, pihak yang bersangkutan megeluarkan IzinTetap atau menundanya dengan
pernyataan tertulis berdasarkan pertimbangan belum siapnya pabrik berproduksi
secara komersial.
c. Izin Perluasan
Perusahaan yang telah meiliki Izin Tetap, wajib memiliki Izin Perluasan apabila:
Melakukan kegiatan penambahan kapasitas produksi di atas 30% dari
kapasitas terpasang yang telah diizinkan di luar jenis industri yang
bersangkutan.
Melakukan perluasan dan atau diversifikasi produk di luar jenis industri
yang bersangkutan , sepanjang jenis atau komoditi industri tersebut tidak
termasuk dalam daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman
modal.
Permohonan Izin Perluasan disampaikan langsung oleh direksi perusahaan ke
Dirjen Departemen Perindustrian . jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan
kepada pihak lain yang disertai dengan surat kuasa asli. Permohonan tersebut akan
diproses maksimal dalam waktu tiga hari kerja.

2) Pencabutan IUI
IUI dapat dicabut dalam hal:
a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan Industri
b. Tidak menyampaikan informasi industri secara berturut-turut tiga kali atau
dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar
c. Melakukan pemindahan lokasi usaha tanpa persetujuan tertulis dari Menteri atau
pejabat yang diberi kewenangan
d. Melakukan pemindahtanganan hak atas IUI tanpa persetujuan tertulis dari
Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan
Pencabutan IUI dilakukan setelah dikeluarkan:
a. Peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak tiga kali berturutturut dengan tenggang waktu masing-masing dua bulan
b. Membekukan IUI ntuk jangka waktu enam bulan sejak dikeluarkan Penetapan
Pembekuan kegiatan usaha industri . pembekuan dapat dicairkan kembali
apabila perusahaan yang bersangkutan melakukan perbaikan selama masa
pembekuan tersebut.
Terhadap pencabuatn IUI, perusahaan dapat mengajukan banding kepada Menteri atau
Dirjen ynag bersangkutan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya Surat Pencabutan
IUI. Dan pihak tersebut dapat menerima atau menlak permohonan banding dalam jangka
waktu 30 hari kerja sejak diterimanya permohonan banding tersebut.

II.4

Manfaat Legalitas Perusahaan
Dengan dimilikinya surat-surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaan, amka akan

diperoleh beberapa manfaat diantaranya:
1. Sarana perlindungan hukum
Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhidar dari
tindakan pembokaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa
amandan nyaman akan keberlangsungan usahanya
2. Sarana Promosi
Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung
pengusaha telah melakukan serangkaian promosi.
3. Bukti kepatuhan terhadap hukum
Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah
mematuhi aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya
disiplin pada dirinya.
4. Mempermudah mendapatkan suatu proyek
Dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumendokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat
penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha.
5. Mempermudah pengembangan usaha
Untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk
merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada
pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang
diajukan pihak bank.
BAB III
PENUTUP
III.1

Kesimpulan
Suatu perusahaan, baik itu perusahaan perdagangan maupun perusahaan industri, dalam

menjalankan kegiatannya akan sangat membutuhkan suatu legalitas demi keberlangsungan
perusahaan tersebut. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan bermacam-macam disesuaikan
dengan bidang dan jenis kegiatan perusahaan tersebut, diantaranya Nama Perusahaan, Merek,
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Izin Usaha Industri (IUI).
Dengan dimilikinya dokumen-dokumen pelegalan perusahaan, maka akan didapat
beberapa manfaat diantaranya dalam hal perlindungan dari tindakan hukum yang
berhubungan dengan masalah perizinan, dalam hal promosi produk, dalam hal bukti
kepatuhan terhadap hukum, dalam hal permudahan mendapatkan proyek, dan dalam hal
permudahan mendapatkan pinjaman dana unutk perluasan perusahaan maupun kegiatan
lainnya.

III.2

Saran
Maka dari itu, berdasarkan ketentuan dari pemerintah dan keuntungan-keuntungan yang

diperoleh nantinya, seorang pengusaha harus mengurus legalitas perusahaannya. Dengan
proses yang tidak terlalu rumit dan biaya yang tidak terlalu besar, pengusaha sudah
mendapatkan jaminan keberlangsungan perusahaannya. Justru jika pelegalan itu tidak diurus,
nantinya pengusaha itu sendiri yang akan mendapatkan kesulitan dalam kegiatan usahanya.
Selain merasa terancam dengan penertiban oleh pihak berwajib, mereka juga akan eksulitan
mengembangkan usahanya menuju ke arah yang lebih baik.

More Related Content

What's hot

Microsoft power point legalitas usaha
Microsoft power point   legalitas usahaMicrosoft power point   legalitas usaha
Microsoft power point legalitas usahaNdut Sitopijerami
 
Analisis lingkungan eksternal
Analisis lingkungan eksternalAnalisis lingkungan eksternal
Analisis lingkungan eksternalEga Jalaludin
 
Contoh Proposal Usaha atau Rencana Bisnis
Contoh Proposal Usaha atau Rencana BisnisContoh Proposal Usaha atau Rencana Bisnis
Contoh Proposal Usaha atau Rencana BisnisSamuel Henry
 
Modul 1. peng.org.unit2
Modul 1. peng.org.unit2Modul 1. peng.org.unit2
Modul 1. peng.org.unit2elearningPPM
 
Ppt Perlindungan Konsumen
Ppt Perlindungan KonsumenPpt Perlindungan Konsumen
Ppt Perlindungan Konsumenrianymonika
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaLegal Akses
 
Laporan studi kelayakan bisnis.
Laporan studi kelayakan bisnis.Laporan studi kelayakan bisnis.
Laporan studi kelayakan bisnis.Risma Martha
 
Kasus Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen
Kasus Hukum Mengenai Perlindungan KonsumenKasus Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen
Kasus Hukum Mengenai Perlindungan Konsumenrosiekhr
 
Tugas 1 daftar isi, daftar tabel,
Tugas 1  daftar isi, daftar tabel,Tugas 1  daftar isi, daftar tabel,
Tugas 1 daftar isi, daftar tabel,yachiheninofira
 
(ppt) company profile PT ULTRAJAYA
(ppt) company profile PT ULTRAJAYA(ppt) company profile PT ULTRAJAYA
(ppt) company profile PT ULTRAJAYAPutri Sanuria
 
Contoh proposal pkm kewirausahaan
Contoh proposal pkm kewirausahaanContoh proposal pkm kewirausahaan
Contoh proposal pkm kewirausahaanZakiyul Mu'min
 
Budaya Perusahaan dan GCG
Budaya Perusahaan dan GCGBudaya Perusahaan dan GCG
Budaya Perusahaan dan GCGFais PPT
 
Contoh kasus pelanggaran etika bisnis, perlindungan konsumen dan merugikan ko...
Contoh kasus pelanggaran etika bisnis, perlindungan konsumen dan merugikan ko...Contoh kasus pelanggaran etika bisnis, perlindungan konsumen dan merugikan ko...
Contoh kasus pelanggaran etika bisnis, perlindungan konsumen dan merugikan ko...devinhgr
 

What's hot (20)

Proposal membuka usaha toko sepatu
Proposal membuka usaha toko sepatuProposal membuka usaha toko sepatu
Proposal membuka usaha toko sepatu
 
Microsoft power point legalitas usaha
Microsoft power point   legalitas usahaMicrosoft power point   legalitas usaha
Microsoft power point legalitas usaha
 
Analisis lingkungan eksternal
Analisis lingkungan eksternalAnalisis lingkungan eksternal
Analisis lingkungan eksternal
 
Contoh Proposal Usaha atau Rencana Bisnis
Contoh Proposal Usaha atau Rencana BisnisContoh Proposal Usaha atau Rencana Bisnis
Contoh Proposal Usaha atau Rencana Bisnis
 
Analisis SWOT PT INDOFOOD
Analisis SWOT PT INDOFOODAnalisis SWOT PT INDOFOOD
Analisis SWOT PT INDOFOOD
 
Modul 1. peng.org.unit2
Modul 1. peng.org.unit2Modul 1. peng.org.unit2
Modul 1. peng.org.unit2
 
Ppt Perlindungan Konsumen
Ppt Perlindungan KonsumenPpt Perlindungan Konsumen
Ppt Perlindungan Konsumen
 
Pkl bab 1
Pkl bab 1Pkl bab 1
Pkl bab 1
 
Desga Prawid commerce-3
Desga Prawid commerce-3Desga Prawid commerce-3
Desga Prawid commerce-3
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha Bersama
 
Laporan studi kelayakan bisnis.
Laporan studi kelayakan bisnis.Laporan studi kelayakan bisnis.
Laporan studi kelayakan bisnis.
 
Kasus Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen
Kasus Hukum Mengenai Perlindungan KonsumenKasus Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen
Kasus Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen
 
Laporan survei kwu
Laporan survei kwuLaporan survei kwu
Laporan survei kwu
 
Tugas 1 daftar isi, daftar tabel,
Tugas 1  daftar isi, daftar tabel,Tugas 1  daftar isi, daftar tabel,
Tugas 1 daftar isi, daftar tabel,
 
(ppt) company profile PT ULTRAJAYA
(ppt) company profile PT ULTRAJAYA(ppt) company profile PT ULTRAJAYA
(ppt) company profile PT ULTRAJAYA
 
Makalah rangkuman ajeng
Makalah rangkuman ajengMakalah rangkuman ajeng
Makalah rangkuman ajeng
 
Contoh proposal pkm kewirausahaan
Contoh proposal pkm kewirausahaanContoh proposal pkm kewirausahaan
Contoh proposal pkm kewirausahaan
 
Budaya Perusahaan dan GCG
Budaya Perusahaan dan GCGBudaya Perusahaan dan GCG
Budaya Perusahaan dan GCG
 
Resume kuliah tamu
Resume kuliah tamuResume kuliah tamu
Resume kuliah tamu
 
Contoh kasus pelanggaran etika bisnis, perlindungan konsumen dan merugikan ko...
Contoh kasus pelanggaran etika bisnis, perlindungan konsumen dan merugikan ko...Contoh kasus pelanggaran etika bisnis, perlindungan konsumen dan merugikan ko...
Contoh kasus pelanggaran etika bisnis, perlindungan konsumen dan merugikan ko...
 

Viewers also liked

Materi legalitas perusahaan
Materi legalitas perusahaanMateri legalitas perusahaan
Materi legalitas perusahaanRosita Dewi
 
Badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya
Badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunyaBadan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya
Badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunyaarifanmr
 
Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain
Perbedaan koperasi dengan badan usaha lainPerbedaan koperasi dengan badan usaha lain
Perbedaan koperasi dengan badan usaha lainEko Mardianto
 
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...Sutny_Wulan_Sary_Puasa
 

Viewers also liked (6)

Materi legalitas perusahaan
Materi legalitas perusahaanMateri legalitas perusahaan
Materi legalitas perusahaan
 
Badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya
Badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunyaBadan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya
Badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya
 
Powerpoint 5
Powerpoint 5Powerpoint 5
Powerpoint 5
 
Aspek hukum
Aspek hukumAspek hukum
Aspek hukum
 
Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain
Perbedaan koperasi dengan badan usaha lainPerbedaan koperasi dengan badan usaha lain
Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain
 
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
LAPORAN MAGANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR...
 

Similar to Aspek Legalitas Perusahaan

2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaanEriRomadhon
 
2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaanGindha Wayka
 
Mendirikan perseroan terbatas
Mendirikan perseroan terbatasMendirikan perseroan terbatas
Mendirikan perseroan terbatasDua Dunia
 
240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf
240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf
240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdfmasjiddikunci
 
Wajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaanWajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaanEga Jalaludin
 
Hukum Bisnis || Hak Kekayaan Intelektual
Hukum Bisnis || Hak Kekayaan IntelektualHukum Bisnis || Hak Kekayaan Intelektual
Hukum Bisnis || Hak Kekayaan IntelektualSeptiyana Yana
 
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)Agung Kharisma
 
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.pptPresentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.pptEmirPohan2
 
PPT Materi Hukum Bisnis Bab 8.pptx
PPT Materi  Hukum Bisnis Bab 8.pptxPPT Materi  Hukum Bisnis Bab 8.pptx
PPT Materi Hukum Bisnis Bab 8.pptxThoriqPrataman
 
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAANUNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAANIrmaLaurasiregar
 
PPT BAB III LEGALITAS PERUSAHAAN (BADAN USAHA) DALAM KEGIATAN BISNIS.pptx
PPT BAB III LEGALITAS PERUSAHAAN (BADAN USAHA) DALAM KEGIATAN BISNIS.pptxPPT BAB III LEGALITAS PERUSAHAAN (BADAN USAHA) DALAM KEGIATAN BISNIS.pptx
PPT BAB III LEGALITAS PERUSAHAAN (BADAN USAHA) DALAM KEGIATAN BISNIS.pptxPutriSholekhah2
 
Merek Dagang dan Jasa dan Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan
Merek Dagang dan Jasa dan Perlindungan Hukum Rahasia PerusahaanMerek Dagang dan Jasa dan Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan
Merek Dagang dan Jasa dan Perlindungan Hukum Rahasia PerusahaanAnita Julia
 
SADRIN(21910138) Tugas I dan II Study Kelayakan Bisnis.pdf
SADRIN(21910138) Tugas I dan II Study Kelayakan Bisnis.pdfSADRIN(21910138) Tugas I dan II Study Kelayakan Bisnis.pdf
SADRIN(21910138) Tugas I dan II Study Kelayakan Bisnis.pdfSadrinS
 
Ppt kel1 skb aspek hukum studi kelayakan bisnis univ muhammadiyah gresik
Ppt kel1 skb aspek hukum studi kelayakan bisnis univ muhammadiyah gresikPpt kel1 skb aspek hukum studi kelayakan bisnis univ muhammadiyah gresik
Ppt kel1 skb aspek hukum studi kelayakan bisnis univ muhammadiyah gresikSyaikhurRama
 
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Indra Abdam Muwakhid
 

Similar to Aspek Legalitas Perusahaan (20)

2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan
 
2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan2. legalisasi perusahaan
2. legalisasi perusahaan
 
Mendirikan perseroan terbatas
Mendirikan perseroan terbatasMendirikan perseroan terbatas
Mendirikan perseroan terbatas
 
240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf
240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf
240388-aspek-hukum-legalitas-perusahaan-atau-ba-fa20be17.pdf
 
Wajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaanWajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaan
 
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAANWAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
 
Hukum Bisnis || Hak Kekayaan Intelektual
Hukum Bisnis || Hak Kekayaan IntelektualHukum Bisnis || Hak Kekayaan Intelektual
Hukum Bisnis || Hak Kekayaan Intelektual
 
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
 
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.pptPresentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
 
PPT Materi Hukum Bisnis Bab 8.pptx
PPT Materi  Hukum Bisnis Bab 8.pptxPPT Materi  Hukum Bisnis Bab 8.pptx
PPT Materi Hukum Bisnis Bab 8.pptx
 
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAANUNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
 
PPT BAB III LEGALITAS PERUSAHAAN (BADAN USAHA) DALAM KEGIATAN BISNIS.pptx
PPT BAB III LEGALITAS PERUSAHAAN (BADAN USAHA) DALAM KEGIATAN BISNIS.pptxPPT BAB III LEGALITAS PERUSAHAAN (BADAN USAHA) DALAM KEGIATAN BISNIS.pptx
PPT BAB III LEGALITAS PERUSAHAAN (BADAN USAHA) DALAM KEGIATAN BISNIS.pptx
 
LEGAL AUDIT.pptx
LEGAL AUDIT.pptxLEGAL AUDIT.pptx
LEGAL AUDIT.pptx
 
Merek Dagang dan Jasa dan Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan
Merek Dagang dan Jasa dan Perlindungan Hukum Rahasia PerusahaanMerek Dagang dan Jasa dan Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan
Merek Dagang dan Jasa dan Perlindungan Hukum Rahasia Perusahaan
 
Uu 15 2001
Uu 15 2001Uu 15 2001
Uu 15 2001
 
SADRIN(21910138) Tugas I dan II Study Kelayakan Bisnis.pdf
SADRIN(21910138) Tugas I dan II Study Kelayakan Bisnis.pdfSADRIN(21910138) Tugas I dan II Study Kelayakan Bisnis.pdf
SADRIN(21910138) Tugas I dan II Study Kelayakan Bisnis.pdf
 
Wajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaanWajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaan
 
Modul 1 kewirausahaan
Modul 1 kewirausahaanModul 1 kewirausahaan
Modul 1 kewirausahaan
 
Ppt kel1 skb aspek hukum studi kelayakan bisnis univ muhammadiyah gresik
Ppt kel1 skb aspek hukum studi kelayakan bisnis univ muhammadiyah gresikPpt kel1 skb aspek hukum studi kelayakan bisnis univ muhammadiyah gresik
Ppt kel1 skb aspek hukum studi kelayakan bisnis univ muhammadiyah gresik
 
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
Aspek hukum s.n indah maria g-ivan rifky a-ma.4
 

Recently uploaded

Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfProgram Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfrizalrulloh1992
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daWijaya Kusumah
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxSuGito15
 
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptxMATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptxSuarniSuarni5
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Shoffan shoffa
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridYusnelMarni
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUTeric214073
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024ssuser82320b
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxrulimustiyawan37
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptxfurqanridha
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxPutriSoniaAyu
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxFidelaNiam
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxagunk4
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfSMP Hang Kasturi, Batam
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptxSuarniSuarni5
 
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxPaket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxDarmiahDarmiah
 
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekaKisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekahellenchanel31
 
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas XPowerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas Xyova9dspensa
 

Recently uploaded (20)

Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfProgram Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
 
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptxDEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
 
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptxMATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
 
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxPaket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
 
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekaKisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
 
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptxPersiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
 
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas XPowerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
 

Aspek Legalitas Perusahaan

  • 1. ASPEK LEGALITAS PERUSAHAAN MAKALAH Oleh : MUHAMAD SAMSUDIN NIM : 2012141019 UNIVERSITAS KUNINGAN FAKULTAS HUKUM 2013
  • 2. KATA PENGANTAR Rasa syukur yang dalam kami sampaikan ke hadiran Tuhan Yang Maha Pemurah, karena berkat kemurahanNya makalah ini dapat kami selesaikan sesuai yang diharapkan. Dalam makalah ini kami membahas “ Aspek legalitas Perusahaan”, dimana bahwa perusahaan adalah keseluruahn perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan. Sedangkan menurut Polak bahwa baru ada perusahaan bila di perlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi, yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu di catat dalam pembukuan. Makalah ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman tentang Aspek legalitas Perusahaan dalam memahami terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Dimana setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Dalam proses pendalaman Aspek Legalitas Perusahaan ini, tentunya kami berharap bimbingan, arahan, koreksi dan saran, untuk itu rasa terima kasih yang dalam-dalamnya kami sampaikan kepada ” DIDING RAHMAT., SH.MH “ selaku dosen mata kuliah “Hukum Dagang” . Demikian makalah ini saya buat semoga bermanfaat, Kuningan , 03 Januari 2014 Penyusun
  • 3. DAFTAR ISI Kata Pengantar. Daftar Isi. Bab I Pendahuluan. 1.1. Latar Belakang. 1.2. Rumusan Masalah. 1.3. Tujuan. 1.4.Manfaat. Bab II Pembahasan II.1. Pengertian legalitas perusahaan. II.2. Bentuk bentuk legalitas perusahaan. II.3. Cara memperoleh legalitas perusahaan . II.4. Manfaat legalitas perusahaan. Bab III Penutup III.1. Kesimpulan III.2. Saran Daftar Pustaka
  • 4. BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Belakangan ini, pemerintah Indonesia mulai menganjurkan masyarakatnya yang termasuk usia kerja untuk lebih memilih berwirausaha demi untuk mengurangi jumlah pengangguran yang membludak demi menciptakan lapangan kerja baru yang lebih banyak untuk masyarakat lainya. Bentuk wirausaha yang dipilih nantinya pasti akan membutuhkan adanya pengakuan identitas oleh masyarakat disekitarnya. Dalam rangka mendapatkan pengakuan (legalitas) tersebut, kita harus mengakui bagaimana langkah langkah yang harus kita ambil. 1.2. Rumusan Masalah 1. Apakah yang dimaksud dengan legalitas perusahaan 2. Apa saja bentuk legalitas dari satu perusahaan (badan usaha). 3. Bagaimana cara memperoleh legalitas tersebut 4. Apa saja manfaat yang diperoleh dengan adanya suatu legalitas. 1.3. Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian legalitas perusahaan. 2. Untuk mengetahui bentuk bentuk legalitas suatu perusahaan. 3. Untuk mengetahui cara memperoleh legalitas perusahaan. 4. Untuk mengetahui berbagai manfaat yang diperoleh dengan adanya legalitas. 1.4. Manfaat 1. Untuk memperoleh wawasan bagi pembaca. 2. Untuk dijadikan referensi guna penulisan selanjutnya. 3. Untuk memenuhi tugas yangdiberikan dosen/pengajar.
  • 5. BAB II PEMBAHASAN II.1 Pengertian Legalitas Perusahaan Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan memiliki izin maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban atau pembongkaran II.2 Bentuk-Bentuk Legalitas Perusahaan Ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha, diantaranya yaitu: 1. Nama Perusahaan 2. Merek 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 4. Izin Usaha Industri (IUI) II.3 Cara Memperoleh Legalitas Perusahaan 1. Nama Perusahaan Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya yang melekat pada bentuk usaha atau perusahaan tersebut, dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu, dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain. Nama perusahaan dapat diberi dengan cara sebagai berikut: a. Berdasarkan nama pribadi pengusaha, b. Berdasarkan jenis usaha yang dilakukannya, c. Berdasarakan tujuan didirikannya. Di Indonesia menganut beberapa asas tentang pemberian nama suatu perusahaan. Asasasas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
  • 6. a. Pembauran nama perusahaan dengan nama pribadi, b. Pembauran bentuk perusahaan dengan nama pribadi, c. Larangan memakai nama perusahaan orang lain, d. Larangan memakai merek orang lain, e. Larangan memakai nama perusahaan yang menyesatkan. Setiap nama perusahaan harus disahkan, dimulai sejak dibuatnya akta pendirian di depan notaris, diumumkan di Berita Negara dan didaftarkan dalam daftar perusahaan. Apabila tidak ada keberatan dari pihak lain, maka nama tersebut telah legal untuk digunakan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan bila ada pihak yang menyangkal, lalu pihak tersebut mengajukan keberatan tertulis kepada Menteri Perdagangan yang kemudian akan diberitahukan kepada perusahaan yang bersangkutan. Jika alasan keberatan pihak lain tadi dapat diterima, maka menteri akan membatalkan pendaftaran yang berate tidak mengesahkan nama perusahaan tersebut. 2. Merek Menurut Pasal 1 UU no. 15 Taun 2001: Merek adalah tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 1) Syarat dan Tata Cara Permohonan Menurut Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2001: a. Permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia, untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. b. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. c. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan / atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam surat permohonan harus dicantumkan: a) Tanggal, bulan, dan tahun; b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
  • 7. c) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan mengajukan merek melalui kuasa; d) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakna unsur-unsur warna; e) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. 2) Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan permohonan akan diperiksa oleh Direktur Jenderal. Jika ada kekurangan persyaratan, akan diberikan waktu dua bulan untuk melengkapinya sejak tanggal pengiriman. Bila sudah lengkap, akan diberikan tanggal penerimaan pada surat permohonan. Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan, surat akan kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan substantif, yaitu sutau pemeriksaan yang menyangkut apakah permohonan pendaftaran merek tersebut termasuk merek yang tidak dapat didaftar dan termasuk permohonan yang harus ditolak. Menurut Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur: a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. b. Tidak meiliki daya pembeda. c. Telah menjadi milik umum. d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Menurut Pasal 6, permohonan harus ditolak jika merek: a. Terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan : Merek orang lainyang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis; dan Indikasi-geografis yang sudah terkenal. b. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum tang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulus yang berhak. c. Merupakan tiruan, menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara, lembaga nasional maupun internasioanal, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
  • 8. d. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap, atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Jika permohonan tersebut memiliki salah satu unsur di atas, maka akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa mereknya tidak dapat didaftar atau ditolak. Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu tiga puluh hari atas penolakan tersebut. Jika keberatan diterima, maka pengumuman akan dilakukan. Sedangkan jika tidak diterima, maka aka ditetapkan surat keputusan penolakan tentang permohonan pendaftatan. 3) Pengumuman Menurut Pasal 25 UU No. 15 Tahun 2001, pengumumam dilakukan dengan mencantumkan: a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek dan kuasanya. b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya. c. Tanggal penerimaan. d. Nama negara dan tanggal penerimaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. e. Contoh merek. Pengumuman harus berlangsung selama tiga bulan dan dilakukan dengan: a. Menempatkannya dalam Berta Resmi Merek yang diterbitka secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau b. Menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat, yang disediakan oleh Direktorat Jenderal. 4) Keberatan dan Sanggahan atas Pendaftaran Merek Berdasarkan Pasal 24 UU No. 15 Tahun 2001, setiap pihak dapat mengajukan keberatan selama jangka waktu tiga bulan terhadap merek secara tertulis, dengan alasan serta disertai bukti yang kuat. Terhadap hal tersebut dapat dilakukan pemeriksaan kembali. (Pasal 26) Direktorat Jenderal harus mengirimkan salinan surat keberatan kepada pemohon dalam jangka waktu empat belas hari sejak diterimanya keberatan, dan pemohon harus membalas surat tersebut disertai sanggahan dalam jangka waktu paling lama dua bulan.
  • 9. 5) Sertifikat Merek Sertifikat merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran selambat-lambatnya 30 hari sejak merek didaftar di dalam Daftar Umum Merek (DUM), sertifikat merek juga memuat jangka waktu berlakunya merek, menurut ketentuan Pasal 28 adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan tersebut dilakukan 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu merek tersebut dan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, yaitu 10 tahun. Sertifikat tersebut memuat: a. Nama dan alamat lengkap pemilik atau kuasanya merek yang didaftar; b. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan; c. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; d. Etiket merek yang didaftar; e. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar; f. Jangka waktu berlakunya merek. 6) Pengalihan Atas Merek Terdaftar a. Pengalihan Hak Menurut ketentuan Pasal 40 UU No. 15 Tahun 2001, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan ini wajib dimohonkan pencatatannya ke Dirjen HaKI untuk dicatat di Daftar Umum Merek, apabila tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. b. Lisensi Demikian pula halnya, menurut ketentuan Pasal 43-48 UU No. 15 Tahun 2001, pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian dan wajib dicatatkan ke Dirjen HaKI, di mana pemilik merek masih tetap berhak menggunakannya dan memberikan lisensi kepada pihak lainnya. Pemilik merek terdaftar berhak terhadap royaltinya.
  • 10. 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki Surat Izin Perusahaan Dagang (SIUP), yaitu surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah, baik itu perusahaan kecil, perusahaan menengah, apalagi perusahaan besar, terkecuali perusahaan kecil perorangan . Untuk memperoleh SIUP, perusahaan wajib mengajukan Surat Permohonan Izin (SPI), yaitu daftar isian yang memuat perincian data perusahaan pengusaha dan kegiatan usaha, dan pengusaha juga wajib membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi. SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Bagi pemilik perusahaan yang berdomisili di luar tempat kedudukan perusahaan maka ia harus menunjuk penanggung jawab/ kuasa berdasarkan domisili yang dikuatkan dengan KTP di tempat SIUP diterbitkan. 1) Tata Cara dan Prosedur Mengajukan SIUP Pemilik/penanggung jawab perusahaan harus mengisi dan menandatangani SPI dan melampirinya dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: a. Salinan/copy Surat Pendirian Perusahaan / Akte Notaris dan pengesahan dari Departemen Kehakiman atau instansi yang berwenang bagi perusahaan berbadan hukum. b. Salinan/copy Surat Pendirian Perusahaan / Akte Notaris yang terdaftar pada Pengadilan Negeri bagi perusahaan yang berbentuk persekutuan. c. Salinan/copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah bila diwajibkan oleh UU Gangguan/Hinder Ordonnantie (HO) dan bagi yang tidak disyaratkan cukup dengan Surat Keterangan Tempat Usaha dari pejabat setempat. d. Copy KTP pemilik pemilik/penanggung jawab perusahaan. e. Pas foto dua lembar ukuran 3 x4 dari pemilik/pengurus perusahaan. f. Copy bukti pembayaran Uang Jaminan dan Biaya Administrasi. No Golongan Usaha Perdagangan Uang Jaminan Uang Administrasi 1. Perusahaan Dagang Kecil Rp 5.000 Rp 10.000 2. Perusahaan Dagang Menengah Rp 40.000 Rp 30.000 3. Perusahaan Dagang Besar Rp 70.000 Rp 60.000
  • 11. Permohonan untuk mendapatkan SIUP , akan mendapat keputusan persetujuan atau penolakan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari terhitung mulai tanggal permohonan SIUP diterima oleh pejabat yang menangani perizinan untuk pulau Jawa dan Bali, dan 14 hari untuk di luar Jawa dan Bali kecuali untuk daerah-daerah Riau Kepulauan, pedalaman Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Irian Jaya selambat-lambatnya 30 hari. Bahwa cepat atau lambatnya pengajuan, penanganan, dan pengeluaran SIUP, dipengaruhi oleh faktor-faktor prasarana dan sarana transportasi, komunikasi, serta keadaan alam dan geografi, maka batas waktu pemberian persetujuan atau penolakan, atas permohonan izin usaha (SPI) ialah pejabat-pejabat yang menangani perizinan diterapkan secara berbeda-beda untuk tempat-tempat di pulau Jawa dan Bali dengan daerah-daerah di luar pulau Jawa dan Bali, lebih-lebih untuk daerah-daerah Riau, pedalaman-pedalaman Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Irian Jaya. Batas-batas waktu tersebut terhitung mulai Surat Permohonan Izin Usaha (SPI) yang dilampiri dengan dokumen-dokumen yang lengkap itu diterima secara resmi oleh pejabat yang menangani perizinan. Bila permohonan SIUP ditolak, maka alasan-alasan penolakan dijelaskan secara tertulis kepada pemohon oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pemohon SIUP yang ditolak, diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada pejabat yang kedudukannya setingkat lebih tinggi dari pejabat yang menolak permohonan tersebut selambat-lambanya 14 hari sejak diterimanya penolakan. SIUP dapat diberikan secara otomatis pada perusahaan milik negara, koperasi, dan perusahaan dagang kecil golongan ekonomi lemah yang tidak berbentuk koperasi. Permohonan izin usaha perdagangan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan milik negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum secara otomatis diberikan SIUP dalam arti tidak ditolak. 2) Pembekuan dan Pencabutan SIUP SIUP dapat dibekukan dalam hal perusahaan yang bersangkutan: a. Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, yang didasarkan bukti adanya pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pengadilan. b. Telah mendapat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dari pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP karena melanggar ketentuan:
  • 12. Tidak melaporkan mengenai penghentian kegiatan usahanya / penutupan perusahaannya, termasuk kantor cabang / perwakilan perusahaan. Tidak melaporkan pembukaan kantor cabang / perwakilan perusahaan. Tidak memberikan data / informasi mengenai kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku yang didasarkan permintaan tertulis dar Kantor Pelayanan Pajak setempat. Jangka waktu pembekuan SIUP paling lama satu tahun, kecuali masih dalam proses pemeriksaan badan peradilan. Pembekuan ini dilakukan oleh Kepala Kanwil DepDag atau Kepala Kantor DepDag yang menerbitkan SIUP, atau yang mewakili dengan menerbitkan SK. SIUP yang dibekukan dapat dicairkan apabila: a. Perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. b. Perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. SIUP dicabut apabila perusahaan pemegangnya: a. Telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. b. Tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan, yaitu: Tidak memenuhi lagi persyaratan untuk memperoleh SIUP. Menyalahgunakan SIUP yang menyimpang dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP-nya. Melanggar larangan di bidang perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku. Pencabutan SIUP dilaksanakan oleh Kepala Kanwil DepDag atau Kepala Kantor DepDag yang menerbitkan SIUP, atau yang mewakilinya dengan menerbitkan SK. Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUP baru setelah satu tahun sejak tanggal pencabutan dan apabila disetujui permohonannya tersebut, diperlakukan sebagai perusahaan baru.
  • 13. 4. Izin Usaha Industri (IUI) Selain perusahaan perdagangan barang dan/atau jasa, ada pula perusahaan industri. Sama halnya dengan perusahaan perdagangan, perusahaan industri pun juga harus memiliki surat izin yaitu Surat Izin Industri (IUI). Setiap pendirian perusahaan industri baru atau perluasan wajib memperoleh IUI. Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap Persetujuan Prinsip yang diberikan kepada perusahaan industri untuk dapat langsung melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan / instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan termasuk dimulainya kegiatan produksi percobaan. IUI berlaku untuk seterusnya selama perusahaan industri yang bersangkutan berproduksi. Adapun IUI terdiri atas: a. Izin Tetap, yaitu yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah siap berproduksi secara komersial. b. Izin Perluasan, yaitu yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penambahan kapasitas produksi dan/atau penambahan jenis industri atau komoditi yang diizinkan. 1) Pengajuan Permohonan dan Pemberian IUI a. Persetujuan Prinsip Persetujuan prinsip adalah surat yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan-persiapan dalam rangka pembangunan pabrik dan sarana produksi sebelum melaksanakan produksi komersial. Permohonan Persetujuan Prinsip yang wewenang pemberiannya izin usahanya dilimpahkan oleh Menteri kepada Dirjen Pajak atau Ka Kanwil Departemen Perindustrian, diajukan langsung oleh pemohon kepada Dirjen atau Ka Kanwil Departemen Perindustrian yang bersangkutan. Setelah permohonan tersebut diterima, dalam 14 hari kerja pihak yang bersangkutan akan mengeluarkan Persetujuan Prinsip yang dimaksud atau menolaknya. Persetujuan Prinsip tersebut:
  • 14. Dapat diubah sesuai dengan permohonan dari yang bersangkutan Berlaku selama jangka waktu tiga tahun, dapat diperpanjang oleh pejabat yang memperoleh pelimpahan kewenangan dari Menteri Perindustrian untuk mengeluarkan IUI. Batal dengan sendirinya apabila selambat-lambatnya tiga tahun, pemohon tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik pabrik. Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, pengusaha harus menyampaikan informasi kemajuan pembangunan proyeknya setiap satu tahun sekali, paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya. b. Izin Tetap Permohonan Izin Tetap bagi jenis industri yang wewenang pemberian IUI-nya dilimpahkan oleh Menteri kepada Dirjen atau Ka Kanwil Departemen Perindustrian maka permohonan tersebut diajukan langsung oleh pemohon kepada pihak yang bersangkutan. Dalam hal pembangunan fisik pabrik telah selesai dan siap melaksanakan kegiatan berproduksi komersial, perusahaan wajib mengajukan permohonan Izin Tetap kepada pihak yang bersangkutan. Selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak penerimaan permohonan, akan dilakukan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan kesiapan pabrik untuk berproduksi komersial. Hasil pemeriksaan tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah pemeriksaan. Dalam hal pemeriksaan tersebut di atas tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi komersial kepada pihak yang bersangkutan. Dalam jangka waktu 14 ahri kerja sejak penerimaan laporan hasil pemeriksaan dimaksud di atas ataupun pernyataan bahwa pemeriksaan tidak dilaksanakan tersebut di atas, pihak yang bersangkutan megeluarkan IzinTetap atau menundanya dengan pernyataan tertulis berdasarkan pertimbangan belum siapnya pabrik berproduksi secara komersial.
  • 15. c. Izin Perluasan Perusahaan yang telah meiliki Izin Tetap, wajib memiliki Izin Perluasan apabila: Melakukan kegiatan penambahan kapasitas produksi di atas 30% dari kapasitas terpasang yang telah diizinkan di luar jenis industri yang bersangkutan. Melakukan perluasan dan atau diversifikasi produk di luar jenis industri yang bersangkutan , sepanjang jenis atau komoditi industri tersebut tidak termasuk dalam daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal. Permohonan Izin Perluasan disampaikan langsung oleh direksi perusahaan ke Dirjen Departemen Perindustrian . jika berhalangan, pemohon dapat menguasakan kepada pihak lain yang disertai dengan surat kuasa asli. Permohonan tersebut akan diproses maksimal dalam waktu tiga hari kerja. 2) Pencabutan IUI IUI dapat dicabut dalam hal: a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan Industri b. Tidak menyampaikan informasi industri secara berturut-turut tiga kali atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar c. Melakukan pemindahan lokasi usaha tanpa persetujuan tertulis dari Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan d. Melakukan pemindahtanganan hak atas IUI tanpa persetujuan tertulis dari Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan Pencabutan IUI dilakukan setelah dikeluarkan: a. Peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak tiga kali berturutturut dengan tenggang waktu masing-masing dua bulan b. Membekukan IUI ntuk jangka waktu enam bulan sejak dikeluarkan Penetapan Pembekuan kegiatan usaha industri . pembekuan dapat dicairkan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan melakukan perbaikan selama masa pembekuan tersebut.
  • 16. Terhadap pencabuatn IUI, perusahaan dapat mengajukan banding kepada Menteri atau Dirjen ynag bersangkutan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya Surat Pencabutan IUI. Dan pihak tersebut dapat menerima atau menlak permohonan banding dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya permohonan banding tersebut. II.4 Manfaat Legalitas Perusahaan Dengan dimilikinya surat-surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaan, amka akan diperoleh beberapa manfaat diantaranya: 1. Sarana perlindungan hukum Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhidar dari tindakan pembokaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa amandan nyaman akan keberlangsungan usahanya 2. Sarana Promosi Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. 3. Bukti kepatuhan terhadap hukum Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya. 4. Mempermudah mendapatkan suatu proyek Dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumendokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha. 5. Mempermudah pengembangan usaha Untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan pihak bank.
  • 17. BAB III PENUTUP III.1 Kesimpulan Suatu perusahaan, baik itu perusahaan perdagangan maupun perusahaan industri, dalam menjalankan kegiatannya akan sangat membutuhkan suatu legalitas demi keberlangsungan perusahaan tersebut. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan bermacam-macam disesuaikan dengan bidang dan jenis kegiatan perusahaan tersebut, diantaranya Nama Perusahaan, Merek, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Izin Usaha Industri (IUI). Dengan dimilikinya dokumen-dokumen pelegalan perusahaan, maka akan didapat beberapa manfaat diantaranya dalam hal perlindungan dari tindakan hukum yang berhubungan dengan masalah perizinan, dalam hal promosi produk, dalam hal bukti kepatuhan terhadap hukum, dalam hal permudahan mendapatkan proyek, dan dalam hal permudahan mendapatkan pinjaman dana unutk perluasan perusahaan maupun kegiatan lainnya. III.2 Saran Maka dari itu, berdasarkan ketentuan dari pemerintah dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh nantinya, seorang pengusaha harus mengurus legalitas perusahaannya. Dengan proses yang tidak terlalu rumit dan biaya yang tidak terlalu besar, pengusaha sudah mendapatkan jaminan keberlangsungan perusahaannya. Justru jika pelegalan itu tidak diurus, nantinya pengusaha itu sendiri yang akan mendapatkan kesulitan dalam kegiatan usahanya. Selain merasa terancam dengan penertiban oleh pihak berwajib, mereka juga akan eksulitan mengembangkan usahanya menuju ke arah yang lebih baik.