7 pemeriksaan penyelidikanpenyidikan

3,266 views
3,058 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
712
Actions
Shares
0
Downloads
72
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

7 pemeriksaan penyelidikanpenyidikan

  1. 1. TAHAP PEMERIKSAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA1. Pemeriksaan di tingkat Penyelidikan/Penyidikan, meliputi : Proses penyelidikan/penyidikan, petugas penyelidik/penyidik, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, berita acara pemeriksaan saksi, ahli, tersangka, dan penyerahan berkas perkara.2. Pemeriksaan di tingkat Penuntutan, meliputi : Tugas dan wewenang penuntut umum, surat dakwaan, penggabungan perkara, penghentian, penyampingan, penutupan perkara dan tuntutan jaksa penuntut umum, cara pengajuan perkara oleh penuntut umum.3. Pemeriksaan di Persidangan, meliputi : Kewenangan mengadili, praperadilan, ganti kerugian, rehabilitasi, gabungan gugatan ganti kerugian, pemeriksaan alat bukti (pembuktian), putusan pengadilan, dan upaya hukum. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 1
  2. 2. Penyelidikan dan PenyidikanIstilah Penyelidikan telah dikenal dalam UU No.11/PNPS/1963 tentangPemberantasan Kegiatan Subversi, tetapi tidak dijelaskan mengenai artinya(UU Subversi telah dicabut oleh UU No.26 Tahun 1999 hingga tidak berlakulagi). Sehubungan dengan itu, pengertian penyelidikan oleh KUHAP, sebagaiberikut :Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari danmenemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 butir 5KUHAP).Dengan demikian fungsi dan tujuan diadakan/dilaksanakan penyelidikan :1.Untuk mengetahui suatu peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidanaatau tidak,2.Seandainya merupakan suatu tindak pidana, maka dilanjutkan dilakukanpenyidikan. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 2
  3. 3. Istilah Penyidikan, sebelumnya dipakai istilah Pengusutan yang merupakanterjemahan dari bahasa Belanda yaitu opsporing. Hal ini dapat ditemukan dalamUU No.24 Perpu Thn 1960 tentang Pengusutan, penuntutan, dan PemeriksaanTindak Pidana Korupsi. Sekarang UU tindak pidana korupsi mengalamiperkembangan terakhir UU No.20 Thn 2001 jo. UU No.31 Tahun 1999 (tindakpidana korupsi).Istilah Penyidikan dipakai sekitar tahun 1961, tepatnya yaitu sejak dimuatnya UUNo.13 Thn 1961 (kepolisian). Sekarang UU Kepolisian mengalami perkembanganterakhir UU No.2 Tahun 2002 (Kepolisian RI).Pengertian penyidikan dalam KUHAP, sebagai berikut :Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut carayang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan buktiyang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi danguna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).Dengan demikian dapat diketahui tujuan diadakan/dilakukan penyidikan yaitu :1.Untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti,2.Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi,3.Guna menemukan tersangka. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 3
  4. 4. Oleh karena itu, secara konkritnya dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulaisesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangantentang :1.Tindak pidana apa yang dilakukannya,2.Kapan tindak pidana itu dilakukan,3.Di mana tindak pidana itu dilakukan,4.Dengan apa tindak pidana itu dilakukan,5.Cara bagaimana tindak pidana itu dilakukan,6.Mengapa tindak pidana itu dilakukan,7.Siapa yang melakukan tindak pidana itu.Fungsi lain dari penyelidikan / penyidikan adalah :Untuk perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Sehingga adanyapersyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat alat pemaksa(dwangmiddlen), ketatnya pula pengawasan, dan adanya lembaga ganti rugi danrehabilitasi (apabila terjadi penyimpangan tugas dan wewenang). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 4
  5. 5. Petugas Penyelidik dan PenyidikPetugas Penyelidik dan Penyidik, sebagai berikut :1.Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4KUHAP).2.Penyidik adalah a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan b. PejabatPegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang(Pasal 6 KUHAP).Pegawai negeri sipil tertentu misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi,pejabat kehutanan dan lain lain yang melakukan penyidikan sesuai denganwewenang khusus yang diberikan oleh undang undang yang menjadi dasarhukumnya masing masing.Persyaratan pengangkatan sebagai penyidik di lingkungan POLRI maupunPegawai Negeri Sipil tertentu diatur dalam PP No.58 Thn 2010 jo. PP No.27 Thn1983 (Pelaksanaan KUHAP), syarat kepangkatan untuk Penyidik di lingkunganPOLRI adalah sekurang-kurangnya Inspektur Dua Polisi dan Strata Satu (duluPembantu Letnan Dua Polisi), sedangkan PPNS tertentu adalah gol IIIa / SH, atauS1 (dulu : Pengatur Muda Tingkat I / gol II.B) atau yang disamakan dengan itu. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 5
  6. 6. Pangkat/Tingkatan/Jenjang Karir Jabatan Tanda Kepangkatan POLRI A. Pangkat Polisi Versi Baru B. Pangkat Polisi Versi Lama === Perwira === === Perwira === - Perwira Tinggi – - Perwira Tinggi – Jenderal Polisi Jenderal Polisi Komisaris Jenderal Polisi Letnan Jenderal Polisi Inspektur Jenderal Polisi Mayor Jenderal Polisi Brigadir Jenderal Polisi Brigadir Jenderal Polisi - Perwira Menengah – - Perwira Menengah – Komisaris Besar Polisi Kolonel Ajun Komisaris Besar Polisi Letnan Kolonel Komisaris Polisi Mayor SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 6
  7. 7. A. Pangkat Polisi Versi Baru B. Pangkat Polisi Versi Lama - Perwira Pertama – - Perwira Pertama – Ajun Komisaris Polisi Kapten Inspektur Polisi Satu Letnan Satu Inspektur Polisi Dua Letnan Dua === Bintara === === Bintara === - Bintara Tinggi – - Bintara Tinggi – Ajun Inspektur Polisi Satu Pembantu Letnan Satu Ajun Inspektur Polisi Dua Pembantu Letnan Dua SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 7
  8. 8. A. Pangkat Polisi Versi Baru B. Pangkat Polisi Versi Lama - Bintara – -Bintara – Brigadir Polisi Kepala Sersan Mayor Brigadir Polisi Sersan Kepala Brigadir Polisi Satu Sersan Satu Brigadir Polisi Dua Sersan Dua === Tamtama === === Tamtama === Ajun Brigadir Polisi Kopral Kepala Ajun Brigadir Polisi Satu Kopral Satu Ajun Brigadir Polisi Dua Kopral Dua Bhayangkara Kepala Prajurit Kepala Bhayangkara Satu Prajurit Satu Bhayangkara Dua Prajurit Dua SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 8
  9. 9. Pengangkatan untuk Pejabat Penyidik di lingkungan POLRI dilakukan olehKepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Wewenang pengangkatan inidilimpahkan kepada pejabat kepolisian termasuk pembebasannya.Pengangkatan untuk Pejabat Penyidik PPNS tertentu diangkat (jugapemberhentian) oleh menteri atas usul departemen yang membawahinya pegawainegeri tersebut. Tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung dan KepalaKepolisian Republik Indonesia, yang tujuannya adalah guna kepentinganpembuatan rekomendasi.Perlu diketahui apabila dalam lingkungan kepolisian RI tidak ada pejabat penyidikyang memenuhi persyaratan kepangkatan, maka Komandan Sektor Kepolisianyang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.Di samping itu Penyidik Pembantu dalam Pasal 10 KUHAP. Mereka adalah :a.Pejabat POLRI yang diangkat oleh Kepala POLRI, dengan berpangkat sekurangkurangnya Sersan Dua Polisi, (sekarang : Brigadir Dua Pol)b.Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dalam lingkungan Kepolisian RI yangsekurang kurangnya berpangkat Pengatur Muda (gol.II A) atau yang disamakandengan itu. (pengangkatan berdasarkan usul dari komandan / pimpinan kesatuanmasing masing). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 9
  10. 10. TUGAS DAN WEWENANG PENYELIDIK DAN PENYIDIKTugas dan Wewenang Penyelidik sebagai berikut : (Pasal 5 KUHAP)a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :1.menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindakpidana;2.mencari keterangan dan barang bukti;3.menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan sertamemeriksa tanda pengenal diri;4.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:1.penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan danpenahanan;2.pemeriksaan dan penyitaan surat;3.mengambil sidik jari dan memotret seorang;4.membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaantindakan kepada penyidik. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 10
  11. 11. Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyelidikuntuk kepentingan penyelidikan dengan syarat : (Penjelasan Pasal 5ayat (1) angka 4 KUHAP)a)tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;b)selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannyatindakan jabatan;c)tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalamlingkungan jabatannya;d)atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;e)menghormati hak asasi manusia.Tugas dan wewenang Penyidik, sebagai berikut : (Pasal 7 ayat (1)KUHAP)a.menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanyatindak pidana;b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenaldiri tersangka ; SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 11
  12. 12. d.melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;f.mengambil sidik jari dan memotret seorang;g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya denganpemeriksaan perkara;i.mengadakan penghentian penyidikan;j.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.Tugas dan wewenang Penyidik Pembantu, pada dasarnya mempunyaikewenangan yang sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, kecualimengenai penahanan (Pasal 11 KUHAP). Pelimpahan wewenang penahanankepada penyidik pembantu hanya diberikan : (Penjelasan Pasal 11 KUHAP)Apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalamkeadaan yang sangat diperlukan atau dimana terdapat hambatan perhubungan didaerah terpencil atau di tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalamhal lain yang dapat diterima menurut kewajaran. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 12
  13. 13. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKANPelaksanaan penyelidikan / penyidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat atau harus segera dilakukan oleh penyelidik / penyidik /penyidik pembantu, jika terjadi atau timbul persangkaan (diduga) telahterjadi tindak pidana.Persangkaan / dugaan telah terjadi tindak pidana ini dapat diperoleh dariberbagai sumber yang dapat digolongkan sebagai berikut :a.Kedapatan tertangkap tangan (ontdekking op heterdaad);b.Di luar tertangkap tangan (buiten ontdekking op heterdaad).Ad.a Kedapatan Tertangkap TanganKekuasaan penyelidikan dalam tertangkap tangan ini menjadi lebih luas,penyelidik tanpa menunggu perintah penyidik wajib segera melakukantindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan, tetapi tetap dalambatas penyelidikan. Dalam hal demikian maka penyidik tetap wajibmembuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerahhukum (Pasal 102 KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 13
  14. 14. Yang dimaksud tertangkap tangan (op heterdaad) adalah : (Pasal 1 butir 19KUHAP)1.tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau2.dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau3.sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yangmelakukannya, atau4.apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telahdipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa iaadalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidanaitu.Kekuasaan untuk menangkap dalam hal tertangkap tangan ini bukan sajamerupakan wewenang penyelidik atau penyidik atau penyidik pembantu, tetapisetiap orang berhak, sedangkan setiap orang berhak menangkap dalam tugasketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka gunadiserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik (Pasal 111 ayat (1)KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 14
  15. 15. Ad.b di Luar Tertangkap Tangan (buiten ontdekking op heterdaad)Dalam hal tidak tertangkap tangan, telah terjadinya tindak pidana dapatdiperoleh dari :a.Laporan (aangifte)b.Pengaduan (klacht)c.Pengetahuan sendiri oleh penyelidik atau penyidik.Yang dimaksud Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan olehseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepadapejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akanterjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP).Yang dimaksud Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaanoleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untukmenindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidanaaduan yang merugikannya (Pasal 1 butir 25 KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 15
  16. 16. Perbedaan antara LAPORAN dengan PENGADUAN sebagai berikut :1.Laporan untuk setiap tindak pidana, sedangkan Pengaduan untuk tindak pidanatertentu (delik aduan absolut / delik aduan relatif),2.Laporan dapat diajukan setiap waktu, sedangkan Pengaduan hanya dalam waktutertentu saja,3.Laporan dapat diajukan oleh setiap orang, sedangkan Pengaduan hanya olehorang yang berkepentingan yang disebut dalam undang undang,4.Laporan tidak dapat dicabut kembali, sedangkan Pengaduan dapat dicabutkembali.Catatan :Delik Aduan Relatif ada pada delik harta kekayaan yang terjadi di lingkungankeluarga seperti pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP), pemerasan danpengancaman barang dalam keluarga (Pasal 370 KUHP), penggelapan dalamkeluarga (Pasal 376 KUHP), penipuan dalam keluarga (Pasal 394 KUHP),perusakan barang dalam keluarga (Pasal 411 KUHP). Sedangkan delik aduanabsolute diantaranya perzinahan (Pasal 284 KUHP), penghinaan (Pasal 313KUHP), perbuatan cabul dengan dibawah umur (Pasal 293 KUHP), dan lain lain. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 16
  17. 17. Timbul pertanyaan :Siapa yang berhak melaporkan atau mengadukan itu ? Yang berhak adalah setiaporang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwayang merupakan tindak pidana. Sedangkan pegawai negeri dalam rangkamelaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya tindak pidana, wajib segeramelaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.Apakah ada sanksinya bagi orang yang tidak mau melaporkan atau mengadukanhal itu ? Terhadap orang biasa tidak ada sanksinya, sebab undang undang sendirimenentukan bahwa hal itu adalah hak (bukan kewajiban) dan nampaknya hakuntuk melaporkan atau mengadukan itu merupakan suatu keharusan moral saja darisetiap warganegara terhadap negara dalam rangka membina ketertiban dankeamanan umum.Namun ada pengecualian dalam beberapa hal ialah kalau ada permufakatan jahatuntuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atauterhadap jiwa atau terhadap hak milik, setiap orang wajib seketika itu jugamelaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Dan apabila hal inidilalaikan maka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 164, atau Pasal 165 KUHP. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 17
  18. 18. LAPORAN atau PENGADUANDapat diajukan secara lisan atau tertulis, apabila diajukan secara tertulis, makaharus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu, sedangkan diajukan secara lisanharus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani bersama pelapor atau pengadu danpenyidik. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidikharus memberikan tanda penerimaannya kepada yang bersangkutan (Pasal 108KUHAP).Setelah menerima laporan tersebut, penyidik harus segera datang ke tempatkejadian perkara dan dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat ituselama pemeriksaan di situ belum selesai. Dan apabila ada orang yang melanggarlarangan tersebut dapat dipaksa tinggal ditempat itu sampai pemeriksaannyaselesai. Tindakan selanjutnya ialah harus melakukan usaha usaha mendapatkanketerangan lebih lanjut untuk membuat terang perkara tersebut.Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan dan memanggil tersangka dan saksiyang dianggap perlu dengan surat panggilan yang sah dengan tenggang waktuyang wajar antara diterima panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhipanggilan tersebut. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 18
  19. 19. Orang yang dipanggil, wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang,penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawasecara paksa (Pasal 112 KUHAP). Di samping itu terhadap orang yang tidak maumemenuhi panggilan penyidik ini dapat dituntut di muka pengadilan berdasarkanPasal 216 KUHP.Apabila seorang tersangka atau saksi yang tidak dapat memenuhi panggilanmempunyai alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepadapenyidik, maka penyidik itu datang ke rumahnya (Pasal 113 KUHAP).Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yangmerupakan tindak pidana, ia memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum(dikenal dengan SPDP). Pemberitahuan ini bersifat imperatif. Demikian pulapenyidik PPNS tertentu apabila melakukan penyidikan wajib melaporkan hal itukepada penyidik POLRI. Hal ini diperlukan dalam rangka koordinasi danpengawasan (Pasal 107 dan 109 KUHAP).Dalam rangka mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnya kalau dipandangperlu penyidik dapat menggunakan alat alat pemaksa (dwangmiddelen) sepertipenangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan danpemeriksaan surat. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 19

×