PEMERIKSAAN SURATPemeriksaan Surat ini dapat dilakukan pada semua tingkatpemeriksaan dalam proses peradilan, baik di tingk...
2. Apabila surat itu ada hubungan dengan perkaranya, dilampirkan   pada berkas perkara. Sedangkan apabila surat tersebut t...
5. Yang dimaksud “pejabat penyimpan umum” adalah pejabat yang   berwenang dari arsip negara, catatan sipil, balai harta pe...
8. Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang    ditentukan dalam surat permintaan, tanpa alasan ya...
b. Memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya   panggilan dan hari pemeriksaan (Pasal 112 ayat (1) KUHAP)....
Saksi diperiksa dengan “tidak disumpah”, kecuali apabila ada cukupalasan untuk diduga bahwa ia tidak dapat hadir dalam per...
PEMERIKSAAN SEORANG AHLIPenyidik dalam melakukan penyidikannya dapat memintapendapat orang ahli atau orang yang memiliki k...
Penyidik segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuattindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut wakt...
Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktianbedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajibmemb...
Perlu dikemukakan bahwa ada ancaman pidana yang diatur dalamPasal 222 KUHP bagi orang dengan sengaja mencegah, menghalangh...
Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadaptersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaanden...
Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebutmenyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangkamaka sesuai den...
Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebutdapat mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (2) KUHAP).At...
Pada waktu memeriksa tersangka, penyidik harus menanyakan jugaapakah ia menghendaki didengar saksi yang dapat menguntungka...
Apabila tersangka bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik,maka pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi tersebut ...
Pasal 110 KUHAP, berbunyi :(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik   wajib segera menyerahkan ...
Pasal 138 KUHAP, berbunyi :(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik   segera mempelajari dan mene...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidik

1,388

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,388
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

11 pemrik srtsksiahlitrsgkahentisidik

  1. 1. PEMERIKSAAN SURATPemeriksaan Surat ini dapat dilakukan pada semua tingkatpemeriksaan dalam proses peradilan, baik di tingkat penyidikan,penuntutan, dan pengadilan. Namun demikian untuk melakukantindakan pemeriksaan surat ini hanya dibebankan kepada penyidik.Pemeriksaan surat ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :1.Dengan izin khusus dari ketua pengadilan negeri, penyidik berhakmembuka, memeriksa dan menyita “surat lain” yang dikirim melaluikantor pos dan telekomunikasi atau perusahaan angkutan lainnya yangdicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan denganperkara pidana yang sedang diperiksa dan untuk kepentingan ini dapatmeminta agar surat tersebut diserahkan dengan memberikan surattanda terima (Pasal 47 KUHAP). Yang dimaksud “surat lain” adalahsurat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidanayang diperiksa akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 1
  2. 2. 2. Apabila surat itu ada hubungan dengan perkaranya, dilampirkan pada berkas perkara. Sedangkan apabila surat tersebut tidak ada hubungan dengan perkaranya, surat tersebut dikembalikan dengan dibubuhi cap “telah dibuka oleh penyidik” dan penyidik wajib merahasiakan isi surat tersebut (Pasal 48 KUHAP).3. Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat diminta keterangan mengenai hal itu dari orang ahli (Pasal 132 ayat (1) KUHAP).4. Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada “pejabat penyimpan umum” yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 2
  3. 3. 5. Yang dimaksud “pejabat penyimpan umum” adalah pejabat yang berwenang dari arsip negara, catatan sipil, balai harta peninggalan, notaris sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.6. Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar tersebut penyidik dapat minta supaya daftar itu seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan (Pasal 132 ayat (3) KUHAP).7. Dalam hal surat tersebut tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali yang di bagian bawah dari salinan itu penyimpan mencatat apa sebab salinan itu dibuat (Pasal 132 ayat (4) KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 3
  4. 4. 8. Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan, tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya (Pasal 132 ayat (5) KUHAP).9. Semua pengeluaran untuk penyelesaian hal tersebut dalam pasal ini dibebankan pada dan sebagai biaya perkara (Pasal 132 ayat (6) KUHAP).10. Membuat berita acara dan turunan berita acara ini dikirimkan kepada kantor / jawatan / instansi dimana surat surat tersebut disita (Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHAP). PEMERIKSAAN SAKSIPenyidik berwenang memanggil kepada saksi-saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dan pemanggilan itu harus dilakukan :a. Dengan surat panggilan yang sah, yang ditanda tangani oleh penyidik dengan menyebutkan alasan pemanggilan yang jelas. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 4
  5. 5. b. Memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan (Pasal 112 ayat (1) KUHAP).Mengenai pengertian “tenggang waktu yang wajar” telah dirumuskan agar pelaksananya disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan tidak dapat dianalogikan dengan penjelasan Pasal 152 ayat (2) KUHAP, dimana ditetapkan dalam jangka waktu sekurang kurangnya 3 (tiga) hari (rumusan RAKER MAKEHJA / Rapat Kerja Mahkamah Agung Kehakiman Jaksa Agung).Orang yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi wajib datang dan apabila ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah petugas / penyidik “untuk dibawa” kepadanya (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).Apabila seorang saksi tidak dapat datang dengan alasan yang patut dan wajar, penyidik datang ke tempat kediamannya (Pasal 113 KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 5
  6. 6. Saksi diperiksa dengan “tidak disumpah”, kecuali apabila ada cukupalasan untuk diduga bahwa ia tidak dapat hadir dalam persidanganpengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP).Saksi diperiksa secara tertulis, tetapi dapat dipertemukan satudengan yang lain (confrontatie) (Pasal 116 ayat (2) KUHAP).Saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya, tanpa tekanandari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1)KUHAP.Kerangan saksi dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan yangditandatangani oleh penyidik dan saksi setelah menyetujui isinya.Apabila saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya. Penyidikmencatatnya dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.Dalam hal ini saksi harus memberikan alasan yang kuat (Pasal 118KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 6
  7. 7. PEMERIKSAAN SEORANG AHLIPenyidik dalam melakukan penyidikannya dapat memintapendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusustentang hal yang diperlukan untuk membuat terang supayaperkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.Seorang Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkanjanji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keteranganmenurut pengetahuannya yang sebaik baiknya kecuali biladisebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan ataujabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapatmenolak untuk memberikan keterangan yang diminta (Pasal 120KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 7
  8. 8. Penyidik segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuattindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempatdan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempattinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatanmengenai. akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggapperlu untuk kepentingan penyelesaian perkara (Pasal 121 KUHAP).Penyidik dapat meminta keterangan kepada ahli kedokterankehakiman atau dokter atau ahli lainnya terhadap seorang korbanyang luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwayang merupakan tindak pidana (Pasal 133 ayat (1) KUHAP).Permintaan tersebut diajukan secara tertulis yang menyebut dengantegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan ataupemeriksaan bedah mayat (Pasal 133 ayat (2) KUHAP).Mayat yang dikirimkan diberi label yang memuat identitas mayat,dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada jari atau bagian lainbadan mayat (Pasal 133 ayat (3) KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 8
  9. 9. Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktianbedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajibmemberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban (Pasal 134ayat (1) KUHAP).Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengansejelas jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannyapembedahan tersebut (Pasal 134 ayat (2) KUHAP).Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun darikeluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan,penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 133 ayat (3) KUHAP.Apabila penyidik menganggap perlu melakukan “penggalian mayat”untuk kepentingan peradilan, maka harus dilaksanakan menurutketentuan Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 133 ayat (1) KUHAP. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 9
  10. 10. Perlu dikemukakan bahwa ada ancaman pidana yang diatur dalamPasal 222 KUHP bagi orang dengan sengaja mencegah, menghalanghalangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan inidengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan ataudenda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. PEMERIKSAAN TERSANGKASebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, makapenyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang hak untukmendapat bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkara itu wajibdidampingi penasehat hukum (Pasal 114 KUHAP).Perkara yang wajib mendapat bantuan hukum secara Cuma-cumayaitu : (Pasal 56 KUHAP)a.Perkara yang tersangkanya diancam dengan pidana mati atau pidana15 (lima belas) tahun atau lebih.b.Perkara yang tersangkanya tidak mampu, yang diancam dengan 5(lima) tahun atau lebih. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 10
  11. 11. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadaptersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaandengan cara melihat serta-mendengar pemeriksaan (within sight andwithin hearing) (Pasal 115 ayat (1) KUHAP).Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukumdapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengarpemeriksaan terhadap tersangka (within sight but not within hearing)(Pasal 115 ayat (2) KUHAP). Dikatakan penasehat hukum mengikutijalannya permeriksaan secara pasif.Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkapatau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69 KUHAP).Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhakmenghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkatpemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaanperkaranya (Pasal 70 ayat (1) KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 11
  12. 12. Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebutmenyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangkamaka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umumatau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepadapenasihat hukum (Pasal 70 ayat (2) KUHAP).Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungantersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut (Pasal 70 ayat (3)KUHAP).Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, makahubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut dan apabilasetelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang(Pasal 70 ayat (4) KUHAP).Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalamberhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntutumum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isipembicaraan (Pasal 71 ayat (1) KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 12
  13. 13. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebutdapat mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (2) KUHAP).Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yangbersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untukkepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP).Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat daritersangka setiap kali dikehendaki olehnya (Pasal 73 KUHAP).Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dantersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat(4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntutumum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusansuratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnyaserta pihak lain dalam proses (Pasal 74 KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 13
  14. 14. Pada waktu memeriksa tersangka, penyidik harus menanyakan jugaapakah ia menghendaki didengar saksi yang dapat menguntungkanbaginya (saksi a decharge), dan bilamana ada maka hal itu dicatatdalam berita acara. Dalam hal ini penyidik wajib memanggil danmemeriksa saksi tersebut.Keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpatekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun terhadappelanggaran. Ketentuan ini dapat dikenakan Pasal 422 KUHP denganancaman pidana penjara maksimal 4 tahun.Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yangsebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yangdipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acaraseteliti telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka.Kemudian ditandatangani oleh penyidik dan oleh tersangka setelah iamenyetujui isinya. Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara denganmenyebutkan alasannya SUJASMIN /118 KUHAP). (Pasal HK AC PIDANA / STHB 14
  15. 15. Apabila tersangka bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik,maka pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi tersebut dibebankankepada penyidik di tempat tinggal atau tempat diam tersangka atausaksi itu. Namun apabila penyidik di luar daerah hukum dilakukansendiri oleh penyidik, maka ia wajib didampingi oleh penyidik daridaerah hukum di mana penyidikan itu dilakukan.Kapan penyidikan itu dianggap selesai ? Penyidikan itu sudah selesaiyaitu :1.Penyidikan dianggap selesai, apabila waktu 7 hari, setelah penututumum menerima hasil penyidikan dari penyidik, ada pemberitahuandari penuntut umum bahwa penyidikan dianggap selesai.Pemberitahuan tersebut merupakan keharusan atau kewajiban bagipenuntut umum (Pasal 138 ayat (1) KUHAP).2.Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntutumum tidak mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik(Pasal 110 ayat (4) KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 15
  16. 16. Pasal 110 KUHAP, berbunyi :(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.(3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 16
  17. 17. Pasal 138 KUHAP, berbunyi :(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 17
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×