Bab 3-kls-x

  • 1,206 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,206
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
35
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. BAB IIIHAK ASASI MANUSIAA. Pengertian HAMHak asasi manusia merupakan hak dasar yangdimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhanyang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir.Dalam perwujudannya, hak asasi manusia tidakdapat dilaksanakan secara mutak karena dapatmelanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkanhak sendiri dengan mengabaikan hak oranglain, merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kitawajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selaluberbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karenaitulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting.
  • 2. • Beberapa pengertian dikemukakan oleh paratokoh atau yang terdapat dalam dokumen HAMdapat dikemukakan sebagai berikut:1. John Locke (Two Treaties on Civil Government)Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejaklahir yang secara kodrati melekat pada setiapmanusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifatmutlak).2. Koentjoro Poerbapranoto (1976)Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi.Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia nenurutkodratnya yang tidak dapat dipisahkan darihakikatnya sehingga sifatnya suci.
  • 3. 3. UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak AsasiManusia)• Hak asasi manusia adalah seperangkat hakyang melekat pada hakikat dan keberadaanmanusia sebagai makhluk Tuhan Yang MahaEsa dan merupakan anugerah-Nya yangwajib dihormati, dijunjung tinggi dandilindungi olehnegara, hukum, pemerintah, dan setiaporang demi kehormatan serta perlindunganharkat dan martabat manusia.
  • 4. B. Macam-macam Hak Asasi ManusiaDewasa ini hak-hak asasi manusia mencakupbeberapa bidang berikut:•Hak-hak Asasi Pribadi (personal rights), yaitumeliputi kebebasan menyatakanpendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasanbergerak, dan sebagainya.•Hak-hak Asasi Ekonomi (property rights), yaitu hakuntuk memiliki, membeli, dan menjual, sertamemanfaatkan sesuatu.•Hak-hak Asasi Politik (political rights), yaitu hak ikutserta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih danmemilih dalam suatu pemilu), hak untukmendirikan parpol, dan sebagainya.
  • 5. •Hak-hak Asasi untuk mendapatkan perlakuan yangsama dalam hukum dan pemerintahan (rights oflegal equality).•Hak-hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (social andcultural rights), yaitu meliputi hak untuk memilihpendidikan, hak untuk mengembangkankebudayaan dan sebagainya.•Hak-hak Asasi manusia untuk mendapatkanperlakuan tata cara peradilan dan perlindungan(procedural rights). Misalnya, peraturan dalam halpenahanan, penangkapan, penggeledahahan, peradilan dan sebagainya.
  • 6. C.Upaya Pemajuan, Penghormatan, danPenegakan HAMSalah satu tonggak dalam upayapemajuan, penghormatan dan penegakan hakasasi manusia yang telah mendapat perhatiandunia internasional, adalah ketika organisasiPersatuan Bangsa Bangsa (PBB) membentukKomisi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada 1946.Langkah untuk pemajuan, penghormatan danpenegakan HAM semakin nyata ketika MajelisUmum PBB mengeluarkan Deklarasi UniversalHak Asasi Manusia (Universal Declaration ofHuman Rights) pada 10 Desember 1948.
  • 7. NO TAHUN NAMA DOKUMEN ISI/KETERANGAN1 2500 s.d.1000 SMHukum HamurabiPerjuangan Nabi Ibrahim melawankelaliman Raja Namrud yangmemaksakan harus menyembah patung(berhala). Nabi Musa, memerdekakanbangsa Yahudi dari perbudakan RajaFir’aun (Mesir) agar terbebas darikewenangan-wenangan raja yangmerasa dirinya sebagai Tuhan.Terdapat pada masyarakat Babyloniayang menetapan ketentuan-ketentuanhukum yang menjamin keadilan bagiwarganya.2 Corpus Luris Kaisar Romawi pada masa FlaviusAnacius Justinianus menciptakanperaturan hukum modern yangterkodifikasi yang Corpus Luris sebagaijaminan atas keadilan dan hak asasimanusia.
  • 8. 3 527 s.d. 322SM Corpus Luris Kaisar Romawi pada masa FlaviusAnacius Justinianus menciptakanperaturan hukum modern yangterkodifikasi yang Corpus Lurissebagai jaminan atas keadilandan hak asasi manusia.4 30 SM s.d.632 MKitab Suci InjilKitab SuciAl-Qur’anDibawa oleh Nabi Isa Almasih sebagaipeletak dasar etika Kristiani dan idepokok tingkah laku manusia agarsenantiasa hidup dalam cinta kasih, baikkepada Tuhan maupun sesama manusia.Diturunkan kepada Nabi MuhammadSAW banyak mengajarkan tetangtoleransi, berbuat adil, tidak bolehmemaksa, bijaksana, menerapkan kasihsayang, memberikan rahmat kepadaseluruh alam semesta, dan sebagainya.
  • 9. 5 1215 Magna Charta(MasaPemerintahanLockland diInggris)Pembatasan kekuasaan raja dan hakasasi manusia, antara lain mencakup :Raja tidak boleh memungut pajak kalautidak dengan izin dari Great Council.Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara,disiksa atau disita miliknya tanpa cukupalasan menurut hukum negara.6 1629 Pettion of Rights(MasaPemerintahanCharles I diInggris)Pajak dan hak-hak istimewa harus dengaizin parlemen.Tentara tidak boleh diberi penginapan dirumah-rumah penduduk.Dalam keadaan damai, tentara tidakboleh menjalankan hukum perang.Orang tidak boleh ditangkap tanpatuduhan yang sah.7 1679 Habeas CorpusAct (MasaPemerintahanCharles II diInggris)Jika diminta, hakim harus dapatmenunjukan orang yang ditangkapnyalengkap dengan alasan penangkapan itu.Orang yang ditangkap harus diperiksaselambat-lambatnya dua hari setelahditangkap.
  • 10. 8 1689 Bill of Rights(MasaPemerintahanWillwem III diInggris)Membuat undang-undang harus dengan izinparlemenPengenaan pajak harus atas izin parlemenMempunyai tentara tetap harus dengan izinparlemen.Kebebasan berbicara dan mengeluarkanpendapat bagi parlemenParlemen berhak mengubah keputusan raja9 1776 Declaration ofIndependence(AmerikaSerikat)Bahwa semua orang yang diciptakan sama.Mereka dikaruniai oleh Tuhan, hak-hak yangtidak dapat dicabut dari dirinya ialah: hakhidup, hak kebebasan, dan hak mengejarkebahagiaaan (life, liberty, and pursuit ofhappiness).Amerika Serikat dianggap sebagai negarapertama yang mencantumkan hak asasidalam konstitusi (dimuat secara resmi dalamConstitusi of USA tahun 1787) atas jasapresiden Thomas Jefferson.
  • 11. 10 1789 Declaration desDroits deL’homme et duCitoyen(Perancis)Pernyataan hak-hak asasi manusia danwarga negara sebagai hasil revolusiPerancis di bawah pimpinan JendralLaffayete, antara lain menyebutkan:Manusia dilahirkan bebas danmempunyai hak-hak yang samaHak-hak itu ialah hak kebebasan, hakmilik, keamanan dan sebagainya.11 1918 Rights ofDeterminationTahun-tahun berikutnya, pencantumanhak asasi manusia dalam konstitusidiikuti oleh Belgia (1831), Unisoviet(1936), Indonesia (1945), dansebagainya.Naskah yang diusulkan oleh PresidenWoodrow Wilson yang memuat 14 pasaldasar untuk mencapai perdamaian yangadil.
  • 12. 12 1941 AtlanticCharter(dipeloporiolehFranklin D.Rooselvt)Muncul pada saat berkobarnya PerangDunia II, kemudian disebutkan empatkebebasan (The Four Freedoms) antaralain:Kebebasan berbicara, mengeluarkanpendapat, berkumpul, dan berorganisasi.Kebebasan untuk beragama danberibadahKebebasan dari kemiskinan dankekurangan.Kebebasan seseorang dari rasa takut.13 1948 UniversalDeclarationof HumanRightsPernyataan sedunia tentang hak-hak asasimanusia yang terdiri dari 30 pasal. Piagamtersebut menyerukan kepada semuaanggota dan bangsa di dunia untukmenjamin dan mengakui hak-hak asasimanusia dimuat di dalam konstitusi negaramasing-masing.
  • 13. D.PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PENEGAKANHAM DI INDONESIA.• Peran serta dan upaya pemajuan, penghormatan danpenegakan HAM di Indonesia, tidak terlepas dari kesadaraninternal atas perkembangan opini dunia terhadap masalah-masalah demokratisasi dan hak asasi manusia. Hal ini dapatkita lihat pada Pembuakaan UUD 1945 dan Batang Tubuhnyayang mencumkan prinsip-prinsip pelaksanaan HAM.• Dorongan eksternal, dapat kita cermati dari sorotan-sorotanyang dilakukan oleh negara-negara barat terhadapperkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu,terdapat pula lembaga-lembaga independen seperti HumanRights Watch atau Amnesty International yang secara berkalamembuat penilaian terhadap penegakan HAM dari berbagaibelahan dunia. Penilaian semacam itu sesungguhnyabermakna positif bagi perkembangan penegakan HAM diIndonesia dalam rangka lebih menyempurnakan upaya-upayanyata penegakan HAM di Indonesia.
  • 14.  Dalam perkembangan lebih lanjut, peran serta dan upaya pemajuan,penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia dilakukan melaluihal-hal berikut :1. Pada tanggal 7 Juni 1993, telah diupayakan berdirinya Komisi NasionalHak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai tindak lanjut Lokakaryatentang HAM yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RIdengan dukungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Salah satu tujuanpembentukan Komnas HAM adalah untuk meningkatkan perlindunganhak asasi manusia. Demi mewujudkan tujuan tersebut, maka KomnasHAM melakukan rangkaian kegiatan antara lain :a. Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenaihak asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupunkepada masyarakat internasionalb. Mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentanghak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saranmengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasinya.c. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak-hak asasi manusiaserta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepadabadan pemerintah negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia.d. Mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam rangkamemajukan dan melindungi hak asasi manusia.
  • 15. 2. Paska Orde Baru (era reformasi), perhatianterhadap upaya pemajuan, penghormatan danpenegakan HAM di Indonesia semakin nyata,yakni dengan disahkannya Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia padatanggal 13 November 1998. Dalam ketetapantersebut, MPR menugaskan kepada lembaga-lembaga negara dan seluruh aparaturpemerintah untuk menghormati, menegakkan,dan menyebarluaskan pemahaman tentangHAM. Selain itu, Presiden dan DPR jugaditugaskan untuk segera meratifikasi berbagaiinstrumen internasional tentang HAM.
  • 16. 3. Landasan bagi penegakan HAM di Indonesia semakinkokoh setelah MPR melakukan amandemen terhadapUUD 1945. Dalam amandemen UUD 1945 tersebutpersoalan HAM mendapat perhatian yang khususdengan ditambahkannya bab XA tentang Hak AsasiManusia yang terdiri atas pasal 28 A hingga 28 J. halini menunjukkan keseriusan Indonesia dalammenegakkan hak asasi manusia.4. Tonggak lain dalam sejarah penegakkan hak asasimanusia di Indonesia adalah berdirinya pengadilanHAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.26 tahun 2000. Pengadilan HAM ini merupakan suatupengadilan yang secara khusus menangani kejahatanpelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatangenosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
  • 17. 5. Pembentukan lembaga-lembaga yang menanganikejahatan HAM dan penyusunan beberapa instrumenhukum pokok yang mengatur perlindungan terhadapHAM, secara nyata telah mendorong penegakan HAMdi Indonesia. Beberapa kasus kejahatan HAM yangterjadi pada masa lalu kini mulai terkuak. Terhadaptuntutan yang sangat keras dari masyarakat untukmenyelidiki kembali beberapa kasus yang diduga telahmenistai nilai-nilai kemanusiaan. Perhatian besarditujukan kepada kasus-kasus seperti penangananprotes massa Tanjung Priok 1984, pelanggaran selamapemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Acehpada masa 1980-an hingga dicabut pada tahun1998, kerusuhan dan penembakan mahasiswa padaMei 1998, dan perusakan atau pembunuhan pascareferendum yang menghasilkan kemerdekaan Timor-Timur pada 1999.
  • 18. 6. Pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggraan(KPP) HAM tahun 2003 yang mempunyai tugaspokok untuk menyelidiki kemungkinanterjadinya pelanggaran HAM. Di antara kasus-kasus tersebut bahkan kasus Tanjung Priok dankasus Timor-Timur telah ditangani olehPengadilan HAM. Dalam kasus yang lainmenyangkut berbagai pelanggraan semasapemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) diAceh dan penembakan mahasiswa yang dikenalsebagai Tragedi Semanggi dan TragediTrisakti, juga muncul desakan dari masyarakat.Desakan tersebut muncul karena sebagiananggota masyarakat merasa bahwa hingga kinipenegakkan HAM di Indonesia masihmenghadapi berbagai hambatan dan tantangan.
  • 19. 7. Di sisi lain, melalui berbagai Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM), banyak pihak melakukanpembelaan dan bantuan hukum (advokasi)terhadap para korban kejahatan HAM. Beberapalembaga yang aktif pada tahun-tahun terakhir iniantara lain :a. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia(YLBHI).b. Komisi untuk Orang Hilang dan TindakKekerasan (KonTras).c. Lembaga Studi dan Advokasi Hak AsasiManusia (Elsham) dan Lembaga BantuanHukum (LBH).
  • 20. E. HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATANDAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIAPasca pemerintahan Orde Baru (era Reformasi), era ketikapersoalan demokratisasi dan hak asasi manusia menjadi topikutama, telah banyak lahir produk peraturan perundangantentang hak asasi manusia antara lain:1) Keluarnya Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentangHak Asasi Manusia.2) UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan ConventionAgainst Torture and Other Cruel, Inhuman or DegradingTratement or Punishment (Konvensi menentangpenyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yangkejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabatmanusia).3) Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi NasionalAnti Kekerasan terhadap perempuan.4) Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana AksiNasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.
  • 21. 5. Inpres No. 26 Tahun 1998 tentangMenghentikan penggunaan istilah pribumi dannonpribumi dalam semua perumusan danpenyelenggaraan kebijakan, perencanaanprogram, ataupun pelaksanaan kegiatanpenyelenggaraan pemerintahan.6. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia.7. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HakAsasi Manusia.8. Amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab XAPasal 28A-28J mengatur secara eksplisitPengakuan dan Jaminan Perlindungan terhadapHak Asasi Manusia.
  • 22. • Salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untukmenangani persoalan hak asasi manusia di Indonesia adalah KomisiNasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga ini didirikanpada masa pemerintahan Soeharto, yaitu pada 7 Juni 1993 melaluiKeputusan Presiden No. 50 tahun 1993. pembentukan KomnasHAM sendiri merupakan tindak lanjut rekomendasi Lokakarya I HakAsasi Manusia yang diselenggarakan oleh Departemen Luar NegeriRI dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).• Berdasarkan keppres tersebut, tujuan pembentukan Komnas HAMadalah sebagai berikut:1. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanahak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-UndangDasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta DeklarasiUniversal Hak Asasi Manusia;2. meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukungterwujudnya pembangunan nasional yaitu pembangunanmanusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakatpada umumnya.
  • 23. • Tentang berbagai hambatan dalam pelaksanaan danpenegakan hak asasi manusia di Indonesia, secaraumum dapat kita identifikasi sebagai berikut :1. Faktor Kondisi Sosial-Budaya Stratifikasi dan status sosial; yaitu tingkatpendidikan, usia, pekerjaan, keturunan danekonomi masyarakat Indonesia yang multikompleks(heterogen). Norma adat atau budaya lokal kadang bertentangandengan HAM, terutama jika sudah bersinggungdengan kedudukan seseorang, upacara-upacarasakral, pergaulan dan sebagainya. Masih adanya konflik horizontal di kalanganmasyarakat yang hanya disebabkan oleh hal-halsepele.
  • 24. 2.Faktor Komunikasi dan InformasiLetak geografis Indonesia yang luas denganlaut, sungai, hutan, dan gunung yangmembatasi komunikasi antardaerah.Sarana dan prasarana komunikasi daninformasi yang belum terbangun secara baikyang mencakup seluruh wilayah Indonesia.Sistem informasi untuk kepentingansosialisasi yang masih sangat terbatas baiksumber daya manusianya maupun perangkat(software dan hardware) yang diperlukan.
  • 25. 3. Faktor Kebijakan PemerintahTidak semua penguasa memiliki kebijakanyang sama tentang pentingnya jaminan hakasasi manusia.Ada kalanya demi kepentingan stabilitasnasional, persoalan hak asasi manusiasering diabaikan.Peran pengawasan legislatif dan kontrolsosial oleh masyarakat terhadappemerintah sering diartikan oleh penguasasebagai tindakan ‘pembangkangan’.
  • 26. 4. Faktor Perangkat Perundangan Pemerintah tidak segera meratifikasikan hasil-hasilkonvensi internasional tentang hak asasi manusia. Kalaupun ada, peraturan perundang-undanganmasih sulit untuk diimplementasikan.5. Faktor Aparat dan Penindakannya (Law Enforcement). Masih adanya oknum aparat yang secara institusiatau pribadi mengabaikan prosedur kerja yangsesuai dengan hak asasi manusia. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagianaparat yang dinilai masih belum layak seringmembuka peluang ‘jalan pintas’ untukmemperkaya diri. Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknumaparat masih diskriminatif, tidak konsekuen, dantindakan penyimpangan berupa KKN (Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme)
  • 27. • Tantangan Penegakan HAMMengenai tantangan dalam penegakan hak asasimanusia di Indonesia untuk masa-masa yang akandatang, telah digagas oleh pemerintah Indonesia(Presiden Soeharto) pada saat akan menyampaikanpidatonya di PBB dalam Konfrensi Dunia ke-2 (Juni1992) dengan judul “Deklarasi Indonesia tentangHak Asasi Manusia” sebagai berikut.1. Prinsip Universlitas, yaitu bahwa adanya hak-hakasasi manusia bersifat fundamental dan memilikikeberlakuan universal, karena jelas tercantumdalam Piagam dan Deklarasi PBB dan olehkarenanya merupakan bagian dari keterikatansetiap anggota PBB.
  • 28. 2. Prinsip Pembangunan Nasional, yaitu bahwakemajuan ekonomi dan sosial melaluikeberhasilan pembangunan nasional dapatmembantu tercapainya tujuan meningkatkandemokrasi dan perlindungan terhadap hak-hakasasi manusia.3. Prinsip Kesatuan Hak-Hak Asasi Manusia (PrinsipIndivisibility). Yaitu berbagai jenis atau kategorihak-hak asasi manusia, yaitu meliputi hak-haksipil dan politik di satu pihak dan hak-hakekonomi, sosial dan kultural di lain pihak; danhak-hak asasi manusia perseorangan dan hak-hak asasi manusia masyarakat atau bangsasecara keseluruhan merupakan suatu kesatuanyang tidak terpisahkan.
  • 29. 4. Prinsip Objektifitas atau Non Selektivitas, yaitupenolakan terhadap pendekatan atau penilaianterhadap pelaksanaan hak-hak asasi pada suatunegara oleh pihak luar, yang hanya menonjolkansalah satu jenis hak asasi manusia saja danmengabaikan hak-hak asasi manusia lainnya.5. Prinsip Keseimbangan, yaitu keseimbangan dankeselarasan antara hak-hak perseorangan danhak-hak masyarakat dan bangsa, sesuai dengankodrat manusia sebagai makhluk individual dabmakhluk sosial sekaligus.
  • 30. 6. Prinsip Kompetensi Nasional, yaitu bahwapenerapan dan perlindungan hak-hak asasimanusia merupakan kompetensi dantanggung jawab nasional.7. Prinsip Negara Hukum, yaitu bahwa jaminanterhadap hak asasi manusia dalam suatunegara dituangkan dalam aturan-aturanhukum, baik hukum tertulis maupun hukumtidak tertulis.
  • 31. • Tantangan lain bagi bangsa Indonesia khususnyaadalah berkaitan dengan adanya “pelanggaranberat” terhadap hak asasi manusia. Perihalpelanggaran berat yang dimaksudkan, sesuaidengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,mencakup Kejahatan Genosida dan KejahatanKemanusiaan.A. Kejahatan GenosidaAdalah setiap perbuatan yang dilakukan denganmaksud untuk menghancurkan ataumemusnahkan seluruh atau sebagian kelompokbangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama,dengan cara :
  • 32. 1. Membunuh anggota kelompok;2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang beratterhadap anggota-anggota kelompok;3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akanmengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhatau sebagainya;4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuanmencegah kelahiran di dalam kelompok; atau5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompoktertentu ke kelompok lain.B. Kejahatan Terhadap KemanusiaanAdalah salah satu perbuatan yang dilakukansebagai bagian dari serangan yang meluas atausistematik yang diketahuinya bahwa serangantersebut ditujukan langsung terhadap penduduksipil, berupa:
  • 33. 1. Pembunuhan;2. Pemusnahan;3. Perbudakan;4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisikantara lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas)ketentuan pokok hukum internasional;6. Penyiksaaan,7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secarapaksa, pemaksaan kehamilan , permandulan atau strerilisasisecara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yangsetara;8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atauperkumpulan yang didaari persamaan pahampolitik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, ataualasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yangdilarang menurut hukum internasional;9. Penghilangan orang secara paksa; atau10. Kejahatan aperheid.
  • 34. • Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasimanusia yang berat, dilakukan oleh majelis hakimpengadilan HAM yang berjumlah lima orangterdiri atas dua orang hakim pada PengadilanHAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim adhoc. Hakim ad hoc adalah hakim yang diangkatdari luar hakim karier yang memenuhipersyaratan profesional, berdedikasitinggi, menghayati cita-cita negara hukum dannegara kesejahteraan yang berintikakeadilan, memahami dan menghormati hak asasimanusia dan kewajiban dasar manusia.
  • 35. • Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak AsasiManusia, pemerintah dengan kesungguhan hatimengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi ManusiaIndonesia yang kemudian diubah dengan KeputusanPresiden Nomor 61 Tahun 2003.• Rencana aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia(RANHAM), merupakan upaya nyata pemerintah Indonesiauntuk menjamin peningkatanpenghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindunganHak Asasi Manusia di Indonesi dengan mempertimbangkannilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsaIndonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia. RANHAM dilaksanakansecara bertahap dan berkesinambungan dalam suatuprogram 5 (lima) tahunan yang dipimpin langsung olehPresiden.
  • 36. • Dalam Rencana aksi Nasional Hak-hak AsasiManusia Indonesia tahun 2004 – 2009, akanmengacu pada 6 (enam) program utama, yaitu :1. Pembentukan dan penguatan institusipelaksanaan RANHAM,2. Persiapan ratifikasi instrumen Hak AsasiManusia Internasional,3. Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan,4. Diseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia,5. Penerapan norma dan standar Hak AsasiManusia, dan6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
  • 37. • INSTRUMEN HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL HAM• Beberapa instruman hukum tentang HAM internasional pascaUniversal Declaration of Human Rights tahun 1948, yaitu :NO TAHUN ISI/KETERANGAN1 1958 Lahirnya Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan.2 1966 Covenants of Human Rights telah diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB, isinya mencakup :The International on Civil and Pilitical Rights, yaitu memuattentang hak-hak sipil dan hak-hak politik (persamaan hakantara pria dan wanita).Optional Protocol, yaitu adanya kemungkinan seorangwarga negara mengadukan pelanggaran hak assi kepadaThe Human Rights Committee PBB setelah melalui upayapengadilan di negaranya.The International Covenant of Economic, Social and CulturalRights, yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistemdemokrasi ekonomi, sosial, dan budaya.
  • 38. NO TAHUN ISI/KETERANGAN3 1976 Konvensi Internasional tentang Hak-hakKhusus.4 1984 Konvensi tentang Penghapusan SegalaBentuk Diskrimansi Terhadap Wanita.5 1990 Konvensi tentang Hak-hak Anak.6 1993 Konvensi Anti-Apartheid Olahraga.7 1998 Konvensi Menentang Penyiksaan danPerlakuan atau Hukuman Lain yangKejam, Tidak Manusiawi, danMerendahkan Martabat Manusia.8 1999 Konvensi Tentang Penghapusan SegalaBentuk Diskrimansi Rasial.
  • 39. • Peradilan Internasional HAMDalam rangka menyelesaikan masalahpelanggaran HAM ini pula, PBB membentukkomisi PBB untuk Hak Asasi Manusia (TheUnited Nations Commission on Human Rights).Komisi ini awalnya terdiri dari 18 negaraanggota, kemudian berkembang menjadi 43orang anggota. Negara Indonesia diterimakomisi ini sejak tahun 1991.
  • 40. • Cara kerja komisi PBB untuk Hak AsasiManusia untuk sampai pada proses peradilanHAM internasional, adalah sebagai berikut :1. Melakukan pengkajian (studies) terhadappelanggaran-pelanggaran yangdilakukan, baik dalam suatu negara tertentumaupun secara global. Terhadap kasus-kasuspelanggaran yang terjadi, kegiatan komisiterbatas pada himbauanm serta persuasi.Kekuatan himbauan dan persuasi terletakpada tekanan opimi dunia internasionalterhadap pemerintah yang bersangkutan.
  • 41. 2. Seluruh temuan Komisi ini dibuat dalam Yearbook ofHuman Rights yang disampaikan kepada sidangumum Perserikatan Bangsa-Bangsa.3. Setiap warga negara dan atau negara anggota PBBberhak mengadu kepada komisi ini. Untuk warganegara perseorangan dipersyaratkan agar terlebihdahulu ditempuh secara musyawarah di negaraasalnya, sebelum pengaduan di bahas.4. Mahkamah Internasional sesuai dengan tugasnya,segera menindak lanjuti baik pengaduan olehanggota maupun warga negara anggota PBB, sertahasil pengkajian dan temuan komisi Hak AsasiManusia PBB untuk diadakan pendidikan, penahan,dan proses peradilan.