PP Nomor 23 Tahun 2018 dan PMK-99/PMK.03/2018 mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM dengan peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar per tahun. UMKM dapat memilih untuk dikenai PPh final 0,5% dari peredaran bruto atau PPh sesuai ketentuan umum. Surat Keterangan diterbitkan untuk UMKM yang memilih PPh khusus.

1. UMKM Indonesia
Tarif Khusus
Pajak Penghasilan
bagi UMKM
1. PP Nomor 23 Tahun 2018
ttg Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
2. PMK-99/PMK.03/2018
ttg Pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan
dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

2. 2
Subjek Pajak
• WP OP
• WP Badan tertentu (Koperasi, CV, Firma)
• PT
dgn peredaran bruto s/d Rp 4,8 Milyar /
Tahun Pajak.
Kecuali:
a. Yang memilih untuk dikenai PPh
berdasarkan ketentuan umum;
b. WP Badan yang memperoleh fasilitas
Tax Holiday dan Tax Allowance;
c. BUT; atau
d. CV, Firma yang dibentuk:
• beberapa WPOP dengan keahlian
khusus dan
• menyerahkan jasa sejenis dengan
pekerjaan bebas.
Objek Pajak
PPh Terutang
PPh Final = 0,5% X Peredaran Bruto
Pelunasan Pajak
Disetor sendiri oleh WP; atau
Dipotong atau dipungut oleh pihak lain.
Surat Keterangan
Bila WP menerima penghasilan dari
pemotong atau pemungut PPh
Pemberitahuan ke DJP
Bila WP memilih untuk dikenai PPh sesuai
ketentuan umum.
Pokok Pengaturan PP 23/2018
3 Tahun Pajak
Jangka Waktu
PT
CV, Firma, Koperasi
WP OP
4 Tahun Pajak
7 Tahun Pajak
Kecuali:
a) Jasa sehubungan Pekerjaan Bebas
b) Penghasilan di LN
c) Penghasilan yg dikenai PPh Final
tersendiri
d) Penghasilan yang bukan Objek Pajak
Penghasilan dari usaha tidak melebihi
Rp4,8M dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
Amanat
pengaturan
dalam PMK

3. 3
Pemberitahuan
Pemotongan/Pemungutan
Surat Keterangan1
2
3
Disampaikan ke : KPP tempat WP Pusat terdaftar, KP2KP atau KPP Mikro
yang berada dibawah wilayah kerja KPP Pusat terdaftar, Saluran tertentu
yang ditetapkan DJP PPh Umum berlaku Tahun Pajak berikutnya
• WP yg awal Th Pajak 2018 sd 30 Juni 2018 dikenai PPh Umum, dapat
dikenai PPh umum sd akhir Tahun Pajak 2018 pemberitahuan p.l tgl
31 Des 2018
• WP terdaftar tgl 1 Juli 2018 - 31 Des 2018, dapat dikenai PPh umum
mulai Tahun Pajak terdaftar pemberitahuan p.l tgl 31 Des 2018 atau
p.l akhir Tahun Pajak terdaftar.
• WP terdaftar 1 Jan 2019 dst, dapat dikenai PPh umum mulai Tahun Pajak
terdaftar pemberitahuan saat pendaftaran
• Pelunasan dilakukan melalui:
 disetor sendiri  untuk setiap tempat kegiatan usaha
 pemotongan/pemungutan jika bertransaksi dengan
Pemotong/Pemungut Pajak
• Pemotongan sesuai PP 23 dilakukan terhadap WP yang menyerahkan
fotokopi Surat Keterangan
• Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi impor atau
pembelian barang dengan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan.
• PPh Final disetor menggunakan SSP atas nama WP dan ditandatangani
Pemotong/Pemungut dan diserahkan kepada WP sebagai bukti potong.
Permohonan Surat Keterangan diajukan ke:
1. KPP tempat WP Pusat terdaftar
2. KP2KP atau KPP Mikro yang berada dibawah wilayah kerja KPP
Pusat terdaftar;
3. Saluran tertentu yang ditetapkan DJP
Persyaratan:
1. permohonan ditandatangani oleh WP
2. telah menyampaikan SPT Tahunan terakhir, kecuali WP baru atau
WP yang tidak wajib SPT Tahunan.
3. memenuhi kriteria subjek PP 23
Surat Keterangan atau penolakan permohonan diterbitkan dalam jangka
waktu 3 hari kerja sejak permohonan diterima.
Surat keterangan berlaku sampai dengan jangka waktu sesuai diatur
dalam PP 23, kecuali:
 WP memilih dikenai ketentuan umum PPh;
 tidak memenuhi kriteria subjek PP 23.
Pokok Pengaturan PMK 99/PMK.03/2018
Angsuran PPh Pasal 254
Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 bagi WP yang memilih dikenai
ketentuan umum PPh atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai
subjek PP 23 -- sesuai PMK 255/PMK.03/2008 dan perubahannya

4. Awalnya dikenai PP 23/2013
)* bagi WP yang menggunakan tahun buku berbeda dg tahun takwim, maka dapat dikenai Ketentuan Umum PPh
mulai Tahun Pajak terdaftar dengan menyampaikan paling lambat akhir Tahun Pajak terdaftar.
)* WP memberitahukan apakah dia mau memilih dikenai ketentuan umum PPh u/ th pajak terdaftar (skema
no 2) atau th pajak selanjutnya (skema no 1)
Ilustrasi Saat Pemberitahuan
Akhir Th
Pjk Y
Dikenai PP 23/2013 Mulai dikenai Ketentuan Umum PPh
WP (umum)
Surat Pemberitahuan
Tahun Pajak Y
Tahun Pajak Y+1
WP
Terdaftar 1 Juli-31 Des 2018
Tahun Pajak 2018)*
31 Des
2018)*
Tahun Pajak 2019 dst)*
Surat Pemberitahuan
Dikenai Ketentuan Umum PPh

5. Ilustrasi Saat Pemberitahuan
WP Lama
3 Juli
2019
1 Jan
2020
WP
WP dapat memilih dikenai ketentuan umum PPh sejak Tahun Pajak terdaftar dengan menyampaikan pemberitahuan saat terdaftar,
Catt: jika lewat maka ketentuan umum PPh berlaku untuk tahun pajak berikutnya
Terdaftar sejak 1 Jan 2019 dst
daftar
Dikenai Ketentuan Umum PPh
Sblm 30 Juni-umum
Sejak Juli 2018-PP 23
1 Juli
2018
Dikenai Ketentuan
Umum PPh
dikenai Ketentuan Umum PPh
Surat Pemberitahuan
31 Des
2018

6. Pemotongan dan Pemungutan
PP 23/2018
CARAPELUNASANPP23/2018
Disetor sendiri
oleh WP
Dipotong 0.5%
oleh
Pemotong/
Pemungut PPh
Tempat terutang Setiap tempat kegiatan usaha.
Saat Penyetoran Paling lama tgl 15 bulan berikutnya.
Saat Pelaporan
Tanggal validasi NTPN dianggap sebagai tanggal
pelaporan SPT Masa.
Jika nihil tidak diwajibkan lapor SPT Masa.
Ketentuan • Dilakukan untuk setiap transaksi objek potput
PPh nonfinal; dan
• WP menyerahkan fotokopi Surat Keterangan.
Pengecualian Dikecualikan dari potput PP 23/2018 dan PPh Pasal
22 untuk:
1) impor, dan
2) Pembelian barang oleh WP;
jika WP menyerahkan fotokopi Surat Keterangan.
Saat Penyetoran Paling lama tgl 10 bulan berikutnya dengan
menggunakan SSP a.n. WP yang dipotong.
Bukti Potong SSP sbg butpot dan wajib diberikan kpd WP.
Saat Pelaporan
Dilaporkan dalam SPT Masa Pasal 4 ayat (2) paling
lama tgl 20 bulan berikutnya

7. Yg menjadi objek
Potput PPh Pasal 22
nonfinal
Yg menjadi objek
Potput PPh Pasal 21,
PPh Pasal 23, dan PPh
Pasal 15 nonfinal
WP
Transaksi dengan Pemotong/Pemungut
Invoice
dari WP
Penjualan
barang
Penyerahan
jasa
Pembayaran
dipotong PPh
Final 4(2)
sesuai
PP 23/2018
PEMOTONG
Surat
Keterangan
a.n. WP
ttd Pemotong
Contoh:
PT A (menyerahkan fotokopi Surat Keterangan) memberikan invoice atas jasa service AC
kepada PT B sebesar Rp1.500.000,- terdiri dari:
Invoice
Jasa service Rp1.000.000
Sparepart Rp500.000
Objek PPh Pasal 23
Bukan objek potput
Dipotong PPh Final 0,5% oleh
PT B.
Tidak dipotong;
PPh Final 0.5% disetor sendiri
oleh PT A.

8. Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Surat Keterangan
Permohonan
KPP NPWP Pusat
Terdaftar
-atau KP2KP/KPP
Mikro di wilayahnya
Surat Keterangan
WP PP 23/2018
Disampaikan
ke
Tindak
lanjut
Surat penolakan
permohonan WP
• Surat Keterangan dapat diberikan dlm hal:
1. Permohonan ditandatangani WP atau kuasa/wakil WP
2. WP telah menyampaikan SPT Tahunan Th Pajak
sebelumnya,
kecuali untuk:
a. WP baru, dan
b. WP yg Th Pjk sebelumnya tidak wajib SPT Tahunan.
3. Memenuhi kriteria Subjek PP 23
• Jangka waktu proses maksimal 3 hari.
Jika tidak, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan
dalam jangka waktu 1 hari setelah jangka waktu tsb
terlewati.
Masa berlaku s.d. jangka waktu PP
23/2018, kecuali:
1. WP memilih dikenai Ketentuan
Umum;
2. Tdk memenuhi subjek yang
dikenai PP 23/2018
Alasan penolakan:
1. Bukan WP PP 23/2018;
2. Omzet Th Pjk sebelumnya >4,8M
3. Telah memilih ketentuan umum
4. Belum menyampaikan SPT
Tahunan *)
Dapat mengajukan kembali
sepanjang memenuhi persyaratan
WP
Dapat dibatalkan/dicabut jika
ditemukan data tidak memenuhi
kriteria WP PP 23

9. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Pertama
Setelah PP 23/2018 selesai
ANGSURANPPh25
Bagi WP
PP 23/2018
yang:
Besaran
PPh Pasal 25
Memilih dikenai ketentuan
umum PPh
Peredaran bruto telah
melebihi Rp4,8M
Telah melewati jangka
waktu PP 23/2018
Bank, BUMN, BUMD, WP
masuk bursa, dan WP lain
yang harus membuat
lapkeu berkala;
dan WP OPPT
Wajib membayar
angsuran PPh
Pasal 25 untuk
Tahun Pajak pertama
dikenai Ketentuan
Umum PPh
Selain diatas, dianggap
sebagai WP baru
Dikenai PP 23/2018
Dikenai PPh sesuai
Ketentuan Umum
PPh Final Angsuran PPh Pasal 25
Penghitungan
sesuai PMK
255/PMK.03/2008
dan perubahan/
penggantinya

10. Ketentuan Peralihan-SKB PP 46
SKB dan legalisasi yang telah terbit berdasarkan PP
46/2013:
1. diberlakukan sebagai Surat Keterangan s.d. akhir Th Pajak
2018;
2. dalam hal WP telah menyerahkan bukti penyetoran PP
23/2018, Pemotong/Pemungut Pajak tidak melakukan
pemotongan/pemungutan PP 23/2018; dan
3. dalam hal Wajib Pajak tidak menyerahkan bukti penyetoran
PP 23/2018, Pemotong/Pemungut Pajak melakukan
pemotongan/pemungutan PP 23/2018 .