Hukum perjanjian kuliah 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Hukum perjanjian kuliah 2

on

  • 13,588 views

 

Statistics

Views

Total Views
13,588
Views on SlideShare
13,587
Embed Views
1

Actions

Likes
2
Downloads
240
Comments
1

1 Embed 1

http://putraagungrachman.wordpress.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Hukum perjanjian kuliah 2 Hukum perjanjian kuliah 2 Presentation Transcript

  • Dr.B.Hartono, SH.,SE.,SE.,Ak.,MH
  • A. Pengertian PerjanjianPerjanjian suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. menimbulkan suatu hubungan antara dua orang yang yang disebut PERIKATAN. menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. itu identik sama dengan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Jadi dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.
  • merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. perikatan oleh suatu perjanjian lebih banyak daripada perikatan yang dilahirkan oleh UU, karena :Perjanjian a. Setiap saat dapat dilakukan oleh siapa saja b. kegiatan bisnis/kegiatan terus bergulir tanpa henti c. Tidak perlu pengesahan oleh Negara karena Perjanjian/PersetujuanPerikatan Lahir karena Undang-UndangPerikatan adalah suatu pengertian abstrakPerjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa
  • B. Syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian 1. Sepakat mereka yg mengikatkan dirinya 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjianpasal 1320KUHPer 3. Mengenai suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal Syarat pertama dan kedua disebut unsur subyektif, karena kedua syarat itu mengatur tentang orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. syarat ketiga dan keempat disebut unsur obyektif karena mengatur ttg obyek dari perbuatan hukum yg dilakukan itu.
  • Pada asasnya bahwa Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, apabila sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya. Orang-orang yang belum dewasaOrang ygTdk Cakap hukum Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan(Psl 1330 KuhPer) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
  • B.1. Cacat Syarat Subyektif Karena : “Tidak ada sepakat yang sah (pasal 1321 Kuhper) bisa karena kekhilafan,atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” a. “Kekhilafan” (psl 1322 ) “Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu persetujuan, kecuali jika persetujuan itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.” Kekhilafan (Kesesatan), karena : i. Error In Persona (kekhilafan mengenai orang-orang) Contoh : perjanjian yang dibuat oleh seseorang dengan seorang biduanita terkenal, ternyata kemudian dibuatnya dengan biduanita tidak terkenal, tetapi namanya sama
  • error in substansia (kesesatan mengenai hakikat barangnya) merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak, untuk mengadakan perjanjian. Misalnya : seseorang yang beranggapan bahwa ia membeli lukisan Basuki Abdullah, kemudian mengetahui bahwa lukisan yang dibelinya itu adalah sebuah tiruan.b. Paksaan (psl 1323 Kuhper) “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu persetujuan, merupakan alasan untuk batalnya persetujuan, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa persetujuan tersebut tidak telah dibuat.”
  • maksud dengan paksaan adalah bukan paksaan dalam arti absolut, sebabdalam hal yang demikian itu perjanjian sama sekali tidak terjadi, misalnyajika seseorang yang lebih kuat memegang tangan seseorang yang lemahdan membuat ia mencantumkan tanda tangan di bawah sebuah perjanjian.Pengertian paksaan (psl 1324 Kuhper) “Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata, Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan.”Yang dimaksud dengan paksaan ialah kekerasan jasmani atau ancaman(akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yangmenimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuatperjanjian. Di sini paksaan itu harus benar-benar menimbulkan suatuketakutan bagi yang menerima paksaan.
  • c) Penipuan (psl 1328 Kuhper) “Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu-muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkutkan, tetapi harus dibuktikan.”B.2. Syarat Objektif dapat diperdagangkan dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum & sebagainya tidaklah dapat dijadikan 0bjek perjanjian.Barang harus Dapat ditentukan jenisnya Barang yang akan datang (psl 1332) “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan.” Objek perjanjian (psl 1333) “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.”
  • Kalau syarat itu terpenuhi,maka perjanjian itu batal demi hukum.syarat objektif Artinya dari semula tidak pernah suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihaksyarat subjektif mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.
  • C. JENIS – JENIS PERJANJIAN2. Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak Misalnya: perjanjian jual-beli6. Perjanjian Cuma-Cuma (Pasal 1314 KUHPerdata) adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja Misalnya: hibah10. Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.• Perjanjian Bernama (Benoemd) perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang- undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus ini terdapat dalam Bab V s/d Bab XVIII KUHPerdata.
  • 1. Perjanjian Tidak Bernama Di luar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian- perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi.4. Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain.7. Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (oblige) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (levering, transfer).10. Perjanjian Konsensual (Pasal 1338KUHPerdata) adalah perjanjian di mana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.13. Perjanjian Riil Perbedaan antara perjanjian konsensual dan riil ini adalah sisa dari hukum Romawi yang untuk perjanjian-perjanjian tertentu diambil alih oleh Hukum Perdata kita.16. Perjanjian Liberatoir Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada Misalnya pembebasan utang (Pasal 1438 KUHPerdata)
  • 1. Perjanjian Pembuktian Perjanjian di mana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka3. Perjanjian Untung-Untungan Perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian Misanya: perjanjian asuransi Pasal 1774 KUHPerdata6. Perjanjian Publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Misalnya: perjanjian ikatan dinas9. Perjanjian Campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian Misalnya: pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa) tapi pula menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.
  • D. Asas-asas Hukum Perjanjian Asas perjanjian yang sah adalah UU (psal 1338 KUHPer) Asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij otonomi) Asas konsensualisme (persesuaian kehendak) Asas kepercayaan Asas kekuatan mengikatAsas -Asas Asas persamaan hukum Asas keseimbangan Asas kepastian hukum Asas moral (pasal 1339 KUHPer) Asas kepatutan (pasal 1339 KUHPer) Asas Kebiasaan
  • E. Macam-Macam Perikatan Perikatan bersyarat Perikatan dengan ketetapan waktuMenurut Perikatan mana suka (alternatif)Hukum Perdata Perikatan tanggung-menanggung atau soldier Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi Perikatan dengan ancaman hukumanh) Perikatan bersyarat Suatu perikatan adalah bersyarat, apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatal kan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dalam Hukum Perjanjian, pada asasnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Contoh: Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  • b) Perikatan dengan ketetapan waktu Suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.• Perikatan mana suka (alternatif) Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya. Hak memilih ada pada si berpiutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang.h) Perikatan tanggung-menanggung Dalam perikatan semacam ini, di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat di pihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang. Oleh karena itu suatu perikatan tanggung-menanggung harus dengan tegas diperjanjikan atau ditetapkan dalam Undang-Undang. Contoh: Pasal 1749 dan Pasal 1836 KUHPerdata
  • b) Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi Suatu perikatan, dapat atau tak dapat dibagi, adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu. Contoh: Pasal 1390 KUHPer (menerima pembayaran sebagian utangnya)f) Perikatan dengan ancaman hukuman Suatu perikatan di mana ditentukan bahwa si berutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Ada 2 (dua) maksud yaitu:10. Untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya11. Untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. Contoh: Pasal 1309 dan Pasal 1338 (3)
  • F. Batal dan Pembatalan suatu Perjanjian Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (bahasa Inggris: null and void)+ Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi (terdapat kekurangan), maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum, akan tetapi dapat dimintakan pembatalan (canceling) oleh salah satu pihak.u Yaitu : Pihak yang tidak cakap menurut hukum (orang tua atau walinya, ataupun ia sendiri. Apabila ia sudah menjadi cakap, dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara bebas. Untuk meminta melakukan pembatalan perjanjian, diperlukan a.l. ;g. Kreditur dari salah satu pihakh. Perjanjian itu merugikan baginyai. Perbuatan atau perjanjian itu tidak diwajibkanj. Debitur dan pihak lawan kedua-duanya mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan kreditur
  • G. Pelaksanaan Suatu Perjanjian Menilik macamnya hak yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam 3 (tiga) macam (pasal 1234 KuhPer), yaitu:3. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan sesuatu barang Misalnya: jual beli, tukar-menukar, penghibahan/pmberian), sewa-menyewa, pinjam pakai.6. Perjanjian untuk berbuat sesuatu Misalnya: perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat sebuah garansi dan lain sebagainya9. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu Misalnya: perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain dan lain sebagainya
  • H. Wanprestasi dan AkibatnyaWanprestasi adanya perbuatan alpa atau lalai atau ingkar janji ataupun melanggar perjanjian. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidakKarena : sebagaimana dijanjikan Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya
  • Membayar ganti rugi/kerugian yang diderita oleh kreditur Pembatalan perjanjian Hukuman atau akibat-akibatdari wanprestasi Peralihan resiko Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim
  • pemenuhan perjanjian pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi Menurut Pasal 1267 bahwa pihak kreditur dapat menuntut si debituryang lalai itu dengan tuntutan ganti rugi saja pembatalan disertai ganti rugi
  • I. Berakhirnya Perikatan Pembayaran (Pasal 1382 KUHPer) Penawaran, Pembayaran Tunai diikuti penyimpanan/penitipan Pembaharuan utang/novasi (pasal 1413 KUHPer)MenurutPasal 1381 Perjumpaan utang/kompensasi (pasal 1425 KUHPer)KUHPer Percampuran utang (pasal 1436 KUHPer) Pembebasan utang (pasal 1438 KUHPer) Musnahnya barang yang terutang (Pasal 1444 KUHPer) Kebatalan/pembatalan (pasal 1446 KUHPer) Berlakunya syarat batal sesuai dengan pasal 1330 KUHPer (Pasal 1447-1449 KUHPer) Lewatnya waktu/daluwarsa
  • 2) Pembayaran Artinya jika kewajiban terhadap perikatan itu telah dipenuhi. Pembayaran harus diartikan luas, misalnya seorang pekerja melakukan pekerjaan termasuk juga pembayaran. Jika pihak ketiga yang membayar hutang seorang debitur, kemudian ia sendiri menjadi kreditur baru mengganti kreditur lama, maka hal ini disebut Subrogasi.5) Penawaranpembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan/penitipan Yaitu pembayaran tunai yang diberikan oleh debitur, namun tidak diterima oleh kreditur, tetapi kemudian oleh debitur disimpan pada Pengadilan. Dan apabila Pengadilan mengesahkan pembayaran itu, maka perikatan dianggap berakhir.8) Pembaharuan utang atau novasi Menurut Pasal 1413 Kuhper ada 3 (tiga) macam untuk melaksanakan suatu pembaharuan utang atau novasi, yaitu: a.Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang menghutangkannya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya.
  • a. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya. b. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.• Perjumpaan utang atau kompensasi Yaitu apabila kedua belah pihak saling mempunyai hutang, maka hutang mereka masing-masing diperhitungkan. Misalnya si A berhutang Rp. 1.000.000,- kepada si B, dan si B berhutang Rp 800.000,- kepada si A, maka jika diadakan kompensasi sisa hutangnya Rp 200.000,- (hutang A kepada B)5) Percampuran utang Yaitu apabila pada suatu perikatan kedudukan kreditur dan debitur ada di satu tangan seperti pada warisan, perkawinan dengan harta gabungan dan lain sebagainya. Contoh: seorang anak sebagai ahli waris mempunyai hutang kepada bapaknya. Jika kemudian bapaknya sebagai kreditur meninggal, maka si anak (debitur) berhak menerima warisan (termasuk hak tagihan kepada dirinya sendiri), maka dengan sendirinya lunaslah hutang tersebut.
  • 1) Pembebasan utang Yaitu apabila kreditur membebaskan segala hutang-hutang dan kewajiban pihak debitur.4) Musnahnya barang yang terutang Yaitu apabila benda yang diperjanjikan binasa, hilang atau menjadi tidak dapat diperdagangkan, maka perjanjian menjadi batal.7) Batal/pembatalan Yaitu apabila perikatan itu batal atau dibatalkan, misalnya karena pihak-pihak tidak cakap bertindak, terdapat paksaan, penipuan atau kekeliruan dan lain sebagainya.
  • 1) Berlakunya suatu syarat batal Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan sehingga terjadinya peristiwa tadi, atau membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hal yang pertama, perikatan dilahirkan hanya apabila peristiwa yang dimaksud terjadi. Dalam hal yang kedua suatu perikatan yang sudah dilahirkan justru akan berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Perikatan semacam inilah yang dinamakan perikatan suatu syarat batal. Misalnya si A akan memberikan Rp 1.000.000,- kepada si B, tapi jika si B tidak lulus ujian SMA maka pemberian itu tidak jadi. Akhirnya si B sungguh-sungguh tidak lulus, maka batallah perjanjian itu.6) Lewatnya waktu Yaitu seseorang dapat dibebaskan dari suatu tanggung jawab sehabis masa tertentu dan apabila syarat-syarat yang ditentukan Undang- Undang dipenuhi.
  • Selamat Belajar &Salam sukses selalu Amin !Dr. B.Hartono, SH.,SE.,Ak, MH Dr. B.Hartono, SH.,SE.,Ak, MH