PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK        DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA             PERANGKAT DAERAH      PEMERINTAH ...
DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN    DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang   Keterb...
UU No. 14 tahun 2008Pasal 3Undang­undang ini bertujuan untuk:1.menjamin hak warga negara untuk  mengetahui rencana, proses...
Informasi Publik vs Informasi privatApa                                                                                   ...
Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No 14 Tahun 2012               Ditetapkan tanggal                  ATASAN PPID           ...
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA/KABUPATEN Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi melekat pada Peja...
SECARADISEDIAKAN DAN       SECARA            0FF LINE  DIUMUMKAN          BERKALA                      SECARA             ...
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN              DIUMUMKAN          1.   Informasi tentang Pemerintah Daerah/ SKPD/ BUMD/ ...
INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN         Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang         banyak dan ketertiban umum...
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA         1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah           penguasaannya, tida...
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN         a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum;         b. Dapat Mengganggu Kepentingan Pe...
1. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan pasal   18 Undang-Undang No. 14 Tahu...
Bagaimana melakukan uji Konsekuensi?1. PPID melakukan pengujian konsekuensi ber-   dasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Un...
HAK PEMOHON                                HAK BADAN PUBLIK       INFORMASI1. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;   1...
KEWAJIBAN PENGGUNA                                     KEWAJIBAN BADAN PUBLIK      INFORMASI1. Pengguna Informasi Publik w...
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIKDI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG                 1. Pemohon Informasi ...
MEKANISME PENGELOLAAN, DOKUMENTASI/ARSIP, PELAYANAN INFORMASIDasar: Lampiran Peraturan Walikota Malang No. 50 Tahun 2010 t...
Undang-Undang Terkait Keterbukaan informasi Publik        UU Kerahasiaan                    UU Kerahasiaan                ...
Terima Kasih
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik

3,638

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,638
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
144
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • _
  • Transcript of "Pengelolaan dan pelayanan informasi publik"

    1. 1. PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
    2. 2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanan UU Nomor 14 Tahun 20083. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
    3. 3. UU No. 14 tahun 2008Pasal 3Undang­undang ini bertujuan untuk:1.menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, proses dan alasan pengambilan suatu keputusan publik;2.mendorong partisipasi masyarakat;3.mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,4.mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau5.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik
    4. 4. Informasi Publik vs Informasi privatApa INFORMASI PUBLIK UU KIP:bedanya? INFORMASI PRIVAT INFORMASI PUBLIK Informasi Publik adalah Tertutup Terbuka informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan Diijinkan penyelenggaraan negara Dikecua- Terbuka dan/atau penyelenggara dan likan penyelengga-raan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang­Undang ini serta informasi lain yang berka-itan dengan kepentingan publik.
    5. 5. Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No 14 Tahun 2012 Ditetapkan tanggal ATASAN PPID ( Kepala SKPD ) PPID PPID KAB PEMBANTU PETUGAS INFORMASI
    6. 6. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA/KABUPATEN Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi melekat pada Pejabat struktural yang memidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi (pasal 9 Kepmendagri 35 Tahun 2010 ) PPID mempunyai tugas antara lain: 1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan nformasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik. 4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; 5. pemutakiran informasi dan dokumentasi; dan 6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. PPID pada Pemerintah aerah dibantu oleh PPID Pembantu yang berkedudukan pada SKPD. (pasal 8 ayat 6 Permendagri 35 Tahun 2010) 1. Kriteria PPID Pembantu meliputi : a. merupakan pejabat struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi PID pada SKPD; b. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan pelayanan informasi publik. 2. PPID Pembantu ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota/ Bupati atas usulan Kepala SKPD.
    7. 7. SECARADISEDIAKAN DAN SECARA 0FF LINE DIUMUMKAN BERKALA SECARA SERTA DIUMUMKAN DAFTAR MERTA UU KEARSIPAN INFORMASI PUBLIK TERSEDIA SETIAP SAAT SECARA ALASAN ELEKTRONIK 1. Model EnkripsiINFORMASI YANG Protection- HTTPS DIKECUALIKAN JANGKA Cara 2. Virtual Line: WAKTU Pengamanan proteksi bersifat intranet 3. Otorisasi Akses 4. Pengamanan System INFORMASI LAIN ATAS database: firewall, YG BERKAITAN DG PERMINTAAN data base BP management acces
    8. 8. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN 1. Informasi tentang Pemerintah Daerah/ SKPD/ BUMD/ Satuan Pendidikan ( SP ) 2. Informasi mengenai program dan atau kegiatan yang sedang dijalankan Pemda/ SKPD/ BUMD/ SP; 3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau; 4. Informasi tentang Peraturan, keputusan dan atau kebijakn yangSECARA mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkanBERKALA 5. Informasi tentang tata cara pelayanan pengaduan 6. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan atau jasa sesuai peraturan perundangan terkait 7. Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sekali; 8. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
    9. 9. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum antara lain: 1. Informasi tentg bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan krn alam, hama tanam, epidemik, wabah, KLB, kejadian antariksa atau benda-bendaSECARA angkasa; SERTA 2. Bencana non-alam sprti kegagalan industri atau MERTA teknologi, dampak industri, pencemaran lingkungan; 3. Bencana sosial sprt kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok/ komunitas dan teror; 4. Racun pada bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat
    10. 10. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA 1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; 2. Hasil keputusan Walikota/Kepala SKPD masing2 dan latar belakang pertimbangannya; 3. Seluruh kebijakan yang ada berikt dokumenSETIAP pendukungnya; SAAT 4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Pemkot/ SKPD masing2; 5. Perjanjian Pemkot/ SKPD masing2 dengan pihak ketiga; 6. Informasi dan Kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; 7. Prosedur kerja pegawai Pemkot/ SKPD masing2 yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
    11. 11. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum; b. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat; c. Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan Negara; d. Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia;ALASAN e. Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional: DAN f. Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri :JANGKA g. Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi Dan Kemauan Terakhir Ataupun WasiatWAKTU Seseorang; h. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi; i. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan; j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
    12. 12. 1. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008;2. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan : a. Ketat artinya harus benar-benar mengacu pada pedoman yang valid dan mengedepankan objektivitas b. Terbatas artinya harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang bersifat subyektif dan kesewenangan ; c. Tidak Mutlak artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.3. Harus melalui metode uji konsekuensi bahaya ( consequential harm test ) yang mendasari penetuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka ;4. Untuk menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode di atas harus dilengkapi dengan uji kepentingan publik ( balancing public interst test ) salah satu caranya dengan diumumkan pada media sebelum ditetapkan;5. Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan;6. Penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dilakukan melalui rapat internal SKPD yang selanjutnya diajukan untuk mendapatkan persetujuan Walikota /Bupati
    13. 13. Bagaimana melakukan uji Konsekuensi?1. PPID melakukan pengujian konsekuensi ber- dasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menya- takan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan. • Hasil pengujian konsekuensi sebelum adanya permo- honan wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang ditetapkan oleh PPID atas persetujuan atasan PPID. Dalam hal pengujian konsekuensi dilakukan karena ada- nya permohonan, dan oleh karenanya perlu dihitamkan atau dikaburkan tidak memerlukan persetujuan atasan PPID.2. PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.
    14. 14. HAK PEMOHON HAK BADAN PUBLIK INFORMASI1. Melihat dan mengetahui Informasi Publik; 1.Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan2. Menghadiri pertemuan publik yang sesuai ketentuan peraturan perundang- terbuka untuk umum untuk memperoleh undangan. Informasi Publik; 2.Badan Publik berhak menolak3. Mendapatkan salinan Informasi Publik memberikan Informasi Publik apabila melalui permohonan; tidak sesuai dengan ketentuan peraturan4. Mengajukan permintaan Informasi Publik perundang-undangan. disertai alasan permintaan tersebut. 3.Informasi publik yang tidak dapat5. Menyebarluaskan Informasi Publik ; diberikan oleh Badan Publik, adalah :6. Mengajukan gugatan ke pengadilan a. Informasi yang dapat membahayakan apabila dalam memperoleh Informasi negara; Publik mendapat hambatan atau kegagalan. b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi yang berkaitan dengan hak- hak pribadi; d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi publik yang diminta belum
    15. 15. KEWAJIBAN PENGGUNA KEWAJIBAN BADAN PUBLIK INFORMASI1. Pengguna Informasi Publik wajib 1.Badan publik wajib menyediakan, menggunakan Informasi Publik memberikan dan/atau menerbitkan sesuai dengan ketentuan Informasi Publik yang akurat, benar, peraturan perundang-undangan. dan tidak menyesatkan yang berada2. Pengguna Informasi Publik wajib di bawah kewenangannya kepada mencantumkan sumber dari mana pemohon Informasi Publik; ia memperoleh Informasi Publik, 2.Badan Publik harus membangun baik yang digunakan untuk dan mengembangkan sistem kepentingan sendiri maupun informasi dan dokumentasi untuk untuk keperluan publikasi sesuai mengelola informasi publik secara dengan ketentuan peraturan baik dan efisien sehingga dapat perundang-undangan. diakses dengan mudah.
    16. 16. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIKDI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG 1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi; 2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik; 3. Petugas Memproses Permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik; 4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik ( bukti biaya penggadaan bila ada ) kepada pemohon informasi publik.
    17. 17. MEKANISME PENGELOLAAN, DOKUMENTASI/ARSIP, PELAYANAN INFORMASIDasar: Lampiran Peraturan Walikota Malang No. 50 Tahun 2010 tentangPedoman Pelayanan Informasi Publik
    18. 18. Undang-Undang Terkait Keterbukaan informasi Publik UU Kerahasiaan UU Kerahasiaan KERANGKA LEGAL KEBEBASAN INFORMASI Negara Pribadi UU Kerahasiaan Perusahaan
    19. 19. Terima Kasih
    1. A particular slide catching your eye?

      Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

    ×