Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945

29,173 views

Published on

pengerian konstitusi formal dan formil belum termasuk didalamnya.

2 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
29,173
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
351
Comments
2
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945

  1. 1. KELOMPOK 5• Januar Saputra - 2011-12-280• Abdul Rahman - 2011-11-310• Hartanto - 2011-12-288• Irsan - 2011-11-314• Rido Marselino - 2011-11-311• Thio Suryana - 2011-12-246• Afrianti Ratih - 2011-11-315• Sri Puji Rahayu - 2011-12-276• Rona Violita - 2011-12-275• Kennie Andreas - 2011-11-316
  2. 2. SISTEM KONSTITUSI DANDINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945
  3. 3. SISTEM KONSTITUSI
  4. 4. Pengertian Konstitusi• Konstitusi (bahasa Latin: constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara - biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis• Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya
  5. 5. Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli• K.C Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.• Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis• Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik dsb.• L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis• Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarati bersama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama
  6. 6. Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli• Carl Schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu: 1. Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 sub pengertian yaitu: • Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara • Konstitusi sebagai bentuk negara • Konstitusi sebagai faktor integrasi • Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara 2. Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian yaitu: • Konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa • Konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitusi dapat berupa tertulis) dan konstitusi dalam arti materiil (konstitusi yang dilihat dari segi isinya)
  7. 7. Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli• Carl Schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu: 3. Konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan 4. Konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya
  8. 8. Substansi Konstitusi Negara• Istilah konstitusi berdasarkan bahasa Perancis constituer, yang berarti membentuk.• Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.• Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar = Gronwet (Belanda). Perkataan wet = undang-undang dasar, dan grond berarti tanah atau dasar.• Konstitusi lebih luas daripada Undang-undang Dasar.• Dalam ilmu Politik Constitution dapat diartikan keseluruhan dari peraturan-peraturan (tertulis/tidak tertulis) yang mengatur sesuatu pemerintahan
  9. 9. Nilai Konstitusi• Nilai Normatif Adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen• Nilai Nominal Adalah suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidak sempurnaan itu disebabkan pasal – pasal tertentu tidak berlaku / tidsak seluruh pasal – pasal yang terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.• Nilai Semantik Adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik
  10. 10. Sifat Konstitusi• Flexible/Luwes Apabila konstitusi / undang undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan• Rigid/Kaku Apabila konstitusi / undang undang dasar jika sulit untuk diubah
  11. 11. Kedudukan Konstitusi• Sebagai Hukum dasar Karena berisi aturan dan ketentuan tentang hal- hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara; memuat tentang lembaga negara dan sekaligus kewenangannya juga peraturan perundang-undangan beserta isinya.• Sebagai Hukum tertinggi Aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hirarki mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan lainnya, sehingga aturan lain harus sesuai dengan konstitusi
  12. 12. Tujuan Konstitusi• Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang- wenang• Melindungi HAM• Pedoman penyelengaraan
  13. 13. DINAMIKA PELAKSANAANKONSTITUSI UUD 1945
  14. 14. DINAMIKA PELAKSANAAN KONSTITUSI UUD 1945• Setelah ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami masa berlaku dalam dua kurun waktu yaitu : 1. Kurun pertama sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. 2. Kurun waktu kedua sejak tanggal 5 Juli 1959 (Dekrit Presiden) sampai sekarang dan ini terbagi lagi menjadi ketiga masa yaitu : Orde Lama, Orde Baru dan masa Reformasi.
  15. 15. PERIODE DINAMIKA PELAKSANAAN KONSTITUSI UUD 19451. Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agu 1945 s.d 27 Des 1949)2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Des 1949 s.d 17 Agu 1950)3. Periode UUDS 1950 (15 Agu 1950 s.d 5 Juli 1959)4. Periode kembalinya UUD 1945 (5 Jul 1959 s.d tahun 1966)5. Periode UUD 1945 masa Orde Baru (11 Mar 1966 s.d 21 Mei 1998)6. Periode Transisi (21 Mei 1998 s.d 19 Oktober 1999)7. Periode UUD 1945 Amandemen 1999 (tahun 1999 s.d sekarang)
  16. 16. Karakteristik Sistem KetatanegaraanPada masa Orde Lama1. Presiden merangkap penguasa Eksekutif dan Legislatif2. Mengeluarkan uu dlm bentuk Penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR3. MPRS mengangkat presiden seumur hidup4. Hak budget presiden tidak berjalan karena pemerintah tidak mengajukan ruu APBN5. Pimpinanan tinggi negara dan tertinggi negara diangkat menjadi menteri-menteri
  17. 17. Karakteristik Sistem KetatanegaraanPada masa Orde Baru1. Membentuk lembaga-lembaga yg tersebut dalam UUD 1945 yang ditetapakan dengan undang-undang2. Menyelenggarakan mekanisme kepemimpinan lima tahunan3. Menggunakan sistem pemerintahan Presidensial
  18. 18. Alasan UUD 1945 Dirubah• UUD 1945 adalah sementara• Figur Presiden Diktatorial• Mahkamah Agung perlu dibekali Judicial Review
  19. 19. Kesepakatan Dasar Amandemen• TIDAK MENGUBAH pembukaan UUD 1945• Tetap mempertahankan NKRI• Mempertegas sistem pemerintahan PRESIDENSIAL• PENJELASAN UUD 1945 DITIADAKAN, serta hal- hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.• Perubahan secara ADENDUM: perubahan dilakukan dgn tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945
  20. 20. YANG PERLU DIPERHATIKAN DARI PERUBAHAN UUD 19451. Penyelenggraan otonomi daerah pada tingkat I dan II2. Pelaksanaan pemilu langsung Presiden dan Wakil Presiden3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab4. Perubahan uu politik yang berintikan pemilu langsung dan sistem multi partai5. Pelaksanaan amandemen konstitusi (UUD 1945) yang berintikan perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan ditetapkannya konstitusi (UUD 1945)sebagi lembaga tertinggi negara
  21. 21. PRODUK PERATURAN YANG DIHASILKAN1. UUD 19452. Undang -undang3. Perpu (peraturan pengganti undang-undang)4. PP (peraturan pemerintah)5. Perda ( peraturan daerah )
  22. 22. STUKTUR KEKUASAAN UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN MPRBPK DPR PRESIDEN DPA MA
  23. 23. STUKTUR KEKUASAAN UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN UUD 1945 LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF MPR-DPR- PRESIDEN &BPK MK-MA-KY DPD WAKIL
  24. 24. RULE OF LAW• Pengertian Rule of Law Adalah kekuasaan undang-undang yang terorganisir• Latar belakang rule of law Adalah untuk membatasi kekuasaan absolut negara• Fungsi rule of law Untuk jaminan formal rasa keadilan masyarakat
  25. 25. DINAMIKA PELAKSANAAN RULE OF LAW1. KEPOLISIAN2. KEJAKSAAN3. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI4. BADAN PERADILAN a. Makamah Agung/MA b. Makamah Konstitusi/MK c. Pengadilan Negeri d. Pengadilan tinggi
  26. 26. Sumber• http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi• http://id.wikipedia.org/wiki/Undang- Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_T ahun_1945• Syahrial Syarbaini Dr.M.A. http://element.esaunggul.ac.id/course/view.p hp?id=3835• http://saripedia.wordpress.com/2010/08/20/k onstitusi-indonesia/

×