• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Peraturan kepala bp_batam_tentang_petunjuk_pelaksanaan_dan_tarif_pelayanan_jasa_kepelabuhanan_di_lingkungan_pelabuhan_batam
 

Peraturan kepala bp_batam_tentang_petunjuk_pelaksanaan_dan_tarif_pelayanan_jasa_kepelabuhanan_di_lingkungan_pelabuhan_batam

on

  • 473 views

 

Statistics

Views

Total Views
473
Views on SlideShare
473
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
15
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Peraturan kepala bp_batam_tentang_petunjuk_pelaksanaan_dan_tarif_pelayanan_jasa_kepelabuhanan_di_lingkungan_pelabuhan_batam Peraturan kepala bp_batam_tentang_petunjuk_pelaksanaan_dan_tarif_pelayanan_jasa_kepelabuhanan_di_lingkungan_pelabuhan_batam Document Transcript

    • BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DANPELABUHAN BEBAS BATAMBATAM CENTRE, PULAU BATAMKOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048; FAKSIMILE (0778) 462240, 462456KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAMPERATURANKEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAMNOMOR 15 TAHUN 2012TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN DAN TARIFPELAYANAN ALAT DAN PENUNJANG KEGIATAN KEPELABUHANANDI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAMDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir perubahan polapengelompokan tarif, serta dalam rangka meningkatkankualitas pelayanan kepelabuhanan di pelabuhan Batamkhususnya pelayanan alat dan penunjang kegiatankepelabuhanan, maka dipandang perlu menyesuaikantarif pelayanan alat dan penunjang kegiatankepelabuhanan di lingkungan pelabuhan Batam;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanKepala Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang KawasanSALINAN
    • Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadiUndang-Undang menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4775);2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4849 );3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009, tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4227);4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentangKepelabuhanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5070);5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentangKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4757), sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun2011 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentangPengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5196);7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentangDewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas;8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentangDewan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam;
    • 9. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Nomor149/Kpb/V.77, Menteri Keuangan Nomor 150/KMK/77dan Menteri Perhubungan Nomor KM.119/Phb-77,tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan diPulau Batam;10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam;11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorPelabuhan Batam sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun2011 tentang Perubahan atas Peraturan MenteriPerhubungan Nomor KM 65 tahun 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untukKepentingan Sendiri;13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2012tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam;14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan TarifPelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Lautsebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005 tentangPerubahan atas Keputusan Menteri PerhubunganNomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur danGolongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untukPelabuhan Laut;16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif danFormulasi Perhitungan Tarif Pelayanan JasaKepelabuhanan pada Pelabuhan yang diselenggarakanoleh Badan Usaha Pelabuhan;17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlakupada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
    • 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 330 Tahun2009 tentang Penetapan Pelabuhan Bebas padaKawasan Perdagangan Bebas di Batam, Bintan danKarimun;19. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008tentang Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanKetua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentangPerubahan Ketiga atas Peraturan Ketua DewanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam Nomor 3 Tahun 2008 tentang BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam;20. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts/6/DK/IX/2008tentang Penetapan Personel Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Keputusan Ketua Dewan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomor Kpts 19/DK-BTM/X/2010 tentang PenetapanPersonel Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam;21. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomor 10 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi danTata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam;22. Keputusan Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor04/KPTS/PL/6/2010 Tentang Penetapan PembagianWilayah Kerja Operasional Kantor Pelabuhan Batam;MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASANPERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBASBATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TARIFPELAYANAN ALAT DAN PENUNJANG KEGIATANKEPELABUHANAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM.
    • BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam, untuk selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalahlembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasandengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan,dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam;2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatanpemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempatkapal bersandar, berlabuh, naik dan/atau turun penumpang, dan/ataubongkar muat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatanpelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempatperpindahan intra dan antar moda transportasi;3. Pelabuhan Batam adalah pelabuhan yang berada di wilayah kerja BadanPengusahaan Batam dan diselenggarakan oleh Badan PengusahaanBatam, yang terdiri dari Terminal Umum, Terminal untuk KepentinganSendiri, Terminal Khusus, dan Perairan Pelabuhan Batam;4. Perairan Pelabuhan Batam adalah wilayah perairan berdasarkan batasyang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, yaitu peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan batas wilayah KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, batas wilayahberdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Batam dan batas wilayah DaerahLingkungan Kerja Pelabuhan, dan Daerah Lingkungan KepentinganPelabuhan yang ditetapkan Pemerintah;5. Kepala Kantor Pelabuhan Laut adalah pimpinan pelabuhan di lingkunganBadan Pengusahaan Batam;6. Tarif Jasa Kepelabuhanan adalah penerimaan yang diperoleh ataspelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa pelayanan alat, dan jasapenunjang kepelabuhanan di pelabuhan yang di selenggarakan oleh BPBatam, yang terdiri dari Terminal Umum, Terminal untuk KepentinganSendiri, Terminal Khusus, dan perairan pelabuhan Batam;
    • 7. Terminal khusus yang selanjutnya disebut Tersus adalah terminal yangterletak di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah LingkunganKepentingan (DLKp) pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhanterdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usahapokoknya;8. Terminal untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut TUKS adalahterminal yang terletak dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerahlingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan yang merupakan bagian daripalabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usahapokoknya;9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yangdigerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasukkendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawahpermukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidakberpindah-pindah;10. Kapal melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung dipelabuhan melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang,penumpang dan hewan, termasuk kapal Pemerintah, Tentara NasionalIndonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);11. Kapal tidak melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selamaberkunjung di pelabuhan tidak melakukan kegiatan bongkar muat kargoberupa barang, penumpang dan hewan, yaitu kapal dalam rangka kegiatanbunker, mengambil perbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalammelanjutkan perjalanannya, menambah/mengganti anak buah kapal,mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, tank cleaningserta pembasmian hama (fumigasi);12. Kapal lay-up adalah kapal yang dilabuhkan di tempat yang ditetapkansebagai area lay-up sesuai peraturan perundang-undangan dan tidakdipergunakan dalam kegiatan pengangkutan kargo/penumpang, denganperlakuan ketentuan jumlah awak kapal berdasarkan klasifikasi kegiatanlay-up nya (hot lay-up, semi cold stacking, cold stacking) dan disampaikansebagai kapal lay-up pada saat kedatangan kepada Syahbandar;13. Terminaling adalah kapal yang bertindak sebagai terminal, dan berlabuhsecara tetap pada titik koordinat yang ditentukan;14. Kapal Yacht dan sejenisnya adalah kapal yang dilengkapi secara khususuntuk berekreasi/olahraga/melakukan perlombaan-perlombaan di laut, baikyang digerakkan dengan pesawat pendorong, layar, atau pun dengan cara-cara lain;15. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan
    • Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkankunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yangdiselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;16. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antarpelabuhan yang dilakukan di wilayah Perairan Laut Indonesia di luarketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 14 Pasal ini, yangdiselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;17. Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan diwilayah Indonesia yang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untukmenghubungkan daerah terpencil dan belum berkembang;18. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan diwilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layarmotor yang berukuran sampai dengan 400 (empat ratus) GT dan kapalmotor yang berukuran sampai dengan 35 (tiga puluh lima) GT;19. Kapal Yang Melakukan Kegiatan Tetap adalah kapal yang melakukankegiatan secara tetap dan tinggal tetap di dalam daerah lingkungan kerjadan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;20. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nakhoda agar olahgerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar;21. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarikatau mengandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atauuntuk melepas dari tambatan dermaga, breasting dolphin, pelampung dankapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda;22. Pengepilan adalah pekerjaan mengikat, melepas, menarik tali temali kapalyang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga,breasting dolphin, pelampung dan kapal lainnya dengan menggunakanatau tidak menggunakan motor kepil;23. Peralatan bongkar muat mekanik adalah peralatan yang tersedia dipelabuhan atau di stasiun pengiriman untuk menangani kargo seperticrane darat (mobil crane), fork-lift, truck/truck trailer, truck crane, top-loaderprimover trailer ;24. Peralatan bongkar muat non mekanik adalah alat pokok penunjangpekerjaan bongkar muat yang meliputi jala-jala lambung kapal (shipsidenet), tali baja (wire sling), tali rami manila (rope sling), jala-jala baja (wirenet), jala-jala tali manila (rope net), gerobak dorong, palet;25. Kargo adalah semua jenis barang/hewan muatan kapal yangdibongkar/dimuat dari dan ke kapal yang diangkut dari pelabuhan asal kepelabuhan tujuan, dapat berupa angkutan antar pulau atau impor/ekspor;
    • 26. Kargo dalam kemasan adalah barang yang menggunakan kemasanpetikemas (container), atau menggunakan pallet dan unitisasi;27. Kargo tidak dalam kemasan adalah barang selain sebagaimana dimaksudpada angka 25 Pasal ini dalam bentuk urai, antara lain berupa break bulk,bag cargo, barang curah kering, barang curah cair dan hewan;28. Gudang adalah merupakan suatu tempat atau bangunan beratap yangdiperuntukan untuk menimbun, menyimpan dan mengerjakan barangdengan tujuan agar barang tersebut terhindar dari kerusakan dankehilangan karena ulah manusia, hewan, serangga maupun karena cuaca;29. Gudang transito adalah gudang lini I (satu) dimana barang yangdimasukan ke dalam gudang tersebut telah siap untuk diteruskan ketempat tujuan, baik untuk diekspor maupun diteruskan ke tempatpemiliknya atau consignee dalam waktu yang tidak lama/sementara;30. Throughput Fee adalah pungutan yang dikenakan terhadap setiap barangcurah yang dibongkar/dimuat melalui pipa yang melintas pada lokasiterminal di dalam daerah lingkungan kerja daratan dan daerah lingkungankepentingan pelabuhan;31. Roll On–Roll Off adalah moda dalam pengangkutan barang yang bisamemuat/membongkar kargo masuk/keluar kapal dengan penggeraknyasendiri, menggunakan kapal yang dilengkapi ramp door ;32. Iklan adalah alat penting dalam pencapaian informasi suatu produk/jasakepada konsumen, melalui media:- Billboard- Neon boks- Gerai.Pasal 2(1) Pembayaran nota pelayanan kepelabuhanan harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal nota terbit pada bank mitrayang ditunjuk;(2) Apabila pengguna layanan lalai melakukan pelunasan nota pelayanankepelabuhanan, maka pelayanan kepelabuhanan dan pelayaran lainnyaakan ditangguhkan termasuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);(3) Pengajuan keberatan atas nota pelayanan kepelabuhanan dapat diterimapaling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penerbitan nota, denganmenyampaikan surat keberatan yang menjelaskan keberatannya, danmelampirkan copy nota dan data pendukung lainnya;(4) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan dalam mata uang rupiah per notatagihan minimal sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    • (5) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan dalam mata uang dollar AmerikaSerikat per nota tagihan minimal sebesar US$ 5,00 (lima Dollar AmerikaSerikat).BAB IIPELAYANAN SEWA DAN IMBALAN PELAYANAN ALAT-ALAT MEKANIKPasal 3(1) Penyedia layanan bongkar/muat yang mengoperasikan alat-alat mekanikbongkar/muat dan alat bantu bongkar/muat milik Kantor Pelabuhan Lautdan melakukan kegiatan di Terminal Umum, wajib membayar imbalanpelayanan alat;(2) Penyedia layanan bongkar/muat yang mengoperasikan alat-alat mekanikbongkar/muat dan alat bantu bongkar/muat milik sendiri dan melakukankegiatan di Terminal Umum, wajib membayar imbalan pelayanan alat.Pasal 4Sewa alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu bongkar/muat dihitungdengan satuan per jam.Pasal 5(1) Jam pemakaian sewa alat-alat mekanik bongkar/muat terhitung mulai jampemberangkatan alat-alat dari tempat penyimpanan, selama penggunaanditempat pekerjaan sampai jam kembali di tempat penyimpanan;(2) Sewa pemakaian alat-alat mekanik bongkar/muat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) paling sedikit 4 (empat) jam ditambah dengan waktuperjalanan pergi dan pulang dari atau ke tempat penyimpanan.Pasal 6(1) Tarif sewa alat-alat mekanik yang tercantum dalam Peraturan inimerupakan pedoman untuk penetapan tarif yang disepakati bersamaantara penyedia layanan alat-alat mekanik bongkar/muat dengan pemakailayanan;(2) Sewa alat-alat mekanik yang belum ditetapkan tarifnya dalam Peraturanini, dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyedia layanandengan pemakai layanan;(3) Kantor Pelabuhan Laut dan/atau penyedia layanan alat-alat mekanik dapatmelakukan kesepakatan bersama mengenai tarif dengan satuan hitungansewa lainnya.
    • Pasal 7Penyedia layanan bongkar/muat yang tidak mengoperasikan alat-alat mekanikmiliknya dan alat-alat tersebut berada di dalam daerah pelabuhan, dikenakan tarifpelayanan penumpukan dengan perhitungan 250% (dua ratus lima puluh persen)dari tarif dasar.Pasal 8(1) Waktu sewa alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu bongkar/muatmilik Kantor Pelabuhan Laut minimal 4 (empat) jam;(2) Apabila sewa lebih dari 4 (empat) jam untuk selanjutnya dilakukanpembulatan sebagai berikut:a. kurang dari ½ (setengah) jam menjadi ½ (setengah) jam;b. diatas ½ (setengah) jam sampai 1 (satu) menjadi 1 (satu) jam.Pasal 9Tarif sewa dan imbalan layanan alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantubongkar/muat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.BAB IIIPELAYANAN SEWA TANAH, RUANGAN, DAN BANGUNANPasal 10(1) Badan usaha atau orang perorangan yang berminat menyewa tanah,ruangan atau bangunan di lingkungan Pelabuhan Batam wajib mengajukanpermohonan penggunaan tanah, ruangan atau bangunan kepada KepalaKantor Pelabuhan Laut;(2) Permohonan penggunaan tanah, ruangan atau bangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen antara lain:a. Surat permohonan;b. Copy Kartu Identitas;c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;d. Copy Keterangan domisili;(3) Penggunaan tanah, ruangan atau bangunan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa dengan KantorPelabuhan Laut.
    • Pasal 11Tarif sewa tanah di Pelabuhan Batam memperhatikan:a. Harga dasar tanah, ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batamberdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku;b. Wilayah pelabuhan adalah seluruh wilayah (letak obyek pajak) yangtermasuk dalam lingkungan kerja Pelabuhan Batam.Pasal 12Tarif pengguna bagian-bagian lahan darat per m2(meter persegi) per tahunditetapkan sebagai berikut:a. Tarif sewa tanah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) yang berlaku;b. Besaran NJOP akan ditinjau setiap tahun selama masa perjanjian sewa-menyewa tanah.Pasal 13Tarif sewa ruangan/bangunan aset Pelabuhan Batam memperhatikan:a. Harga dasar bangunan berdasarkan Biaya Perhitungan Sendiri (BPS) yangditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam;b. Tarif untuk ruangan/bangunan kantor sebesar 5% (lima persen) dari hargaBiaya Perhitungan Sendiri (BPS) bangunan per m2(meter persegi) perbulan yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam.Pasal 14Penggunaan rak pipa/area pelabuhan untuk meletakkan jalur pipa dikenakan tarifsewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.Pasal 15Tarif iklan dan promosi barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3Peraturan ini.Pasal 16Tarif sewa ruangan dan insidentil sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4Peraturan ini.
    • BAB IVPELAYANAN AIR BERSIH, LISTRIK, DAN SAMPAH/KEBERSIHANPasal 17(1) Tarif pungutan kebersihan di pelabuhan, dikenakan kepada PerusahaanBongkar/Muat, dan dibayarkan bersama-sama dengan pelayanandermaga;(2) Besaran pungutan kebersihan di pelabuhan ditetapkan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari tarif pelayanan dermaga sebagaimana tercantumdalam Peraturan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan dan tarifpelayanan barang.Pasal 18Tarif pelayanan air bersih untuk usaha di pelabuhan, dikenakan dalam mata uangRupiah (IDR).Pasal 19Pelayanan air bersih untuk usaha di pelabuhan dikenakan sesuai tarif yang berlakudari perusahaan penyedia air bersih, ditambah biaya pelayanan 20% (dua puluhpersen).Pasal 20Tarif pelayanan listrik untuk usaha di pelabuhan, dikenakan dalam mata uangRupiah (IDR).Pasal 21Pelayanan listrik untuk usaha di pelabuhan dikenakan sesuai tarif yang berlakudari perusahaan penyedia listrik, ditambah biaya pelayanan 20% (dua puluhpersen).Pasal 22Tarif pungutan kebersihan di pelabuhan, dikenakan terhadap setiap kegiatanbongkar dan/atau muat pada terminal umum.Pasal 23Tarif pungutan kebersihan di pelabuhan, dikenakan dalam mata uang Rupiah(IDR).
    • Pasal 24(1) Pengelolaan kebersihan di areal Terminal Umum dapat dilaksanakan olehpihak ketiga melalui mekanisme lelang;(2) Persyaratan dan ketentuan lelang pengelolaan kebersihan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut.BAB VKETENTUAN PENUTUPPasal 25Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,a. Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 Keputusan Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 19/KPTS/KA/IV/2004tentang Tarif Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam–Rempang-Galang (Barelang);b. Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor 55/KPTS/KA/VII/2007 tentang Tarif Iklan, Promosi Barang & Jasa,Shooting Film, Pemotretan, Sewa Ruangan, dan Tarif Insidentil TerminalDomestik Sekupang–Batam;c. Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor 116/KPTS/KA/XII/2007 tentang Perubahan Pertama atasKeputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor 044/KPTS/KA/IV/2005 tentang Perubahan Dan Tambahan SuratKeputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor19/KPTS/KA/IV/2004 Tentang Tarif Jasa Kepelabuhanan di LingkunganPelabuhan Batam–Rempang–Galang (Barelang).dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 26Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Batampada tanggal 12 Desember 2012KEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBASSalinan sesuai dengan aslinya DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,Karo. Sekretariat dan Protokol,ttdA.Gani Lasya MUSTOFA WIDJAJA
    • Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::15 Tahun 201212 Desember 2012TARIF DASAR PELAYANAN SEWA DAN IMBALAN PELAYANANALAT MEKANIK DAN ALAT LAINNYANO JENIS PELAYANAN TARIF (IDR) KETERANGANA. Pedoman Tarif Sewa Alat-Alat Mekanik1. Crane darat (Mobile Crane)a. s/d 20 ton 200.000 Per jamb. 21 ton s/d 40 ton 225.000 Per jamc. 41 ton s/d 60 ton 250.000 Per jamd. 61 ton s/d 80 ton 300.000 Per jame. 81 ton s/d 100 ton 350.000 Per jamf. 101 ton s/d 130 ton 400.000 Per jamg. > 130 ton 500.000 Per jam2. Forklifta. s/d 2 ton 56.000 Per jamb. 3 ton s/d 5 ton 80.000 Per jamc. 5.5 ton s/d 7 ton 104.000 Per jamd. 7.5 ton s/d 15 ton 200.000 Per jame. 15.5 ton s/d 25 ton 360.000 Per jam3. Truck/truck trailera. Kapasitas 3 ton (truk) 80.000 Per jamKapasitas 6 ton (truk) 100.500 Per jamb. Kapasitas 3 ton (dump truk) 80.000 Per jamKapasitas 6 ton (dump truk) 100.000 Per jamKapasitas 10 ton (dump truk) 200.000 Per jamc. Kapasitas 15 ton (trailer) 250.000 Per jamKapasitas 30 ton (trailer) 300.000 Per jam
    • 4. Truck crane kapasitas 6 ton 125.000 Per jam5. Top loader 200.000 Per jam6. Prime mover kapasitas 30 ton 300.000 Per jamB.Imbalan pelayanan alat-alat mekanik yangberoperasi di dalam pelabuhan1. Crane darat (Mobile Crane)a. s/d 20 ton 3.750 Per jamb. 21 ton s/d 40 ton 8.750 Per jamc. 41 ton s/d 60 ton 13.750 Per jamd. 61 ton s/d 80 ton 25.000 Per jame. 81 ton s/d 130 ton 31.250 Per jamf. > 130 ton 40.000 Per jam2. Forklifta. s/d 2 ton 2.800 Per jamb. 3 ton s/d 5 ton 4.000 Per jamc. 5.5 ton s/d 7 ton 5.200 Per jamd. 7.5 ton s/d 15 ton 10.000 Per jame. 15. 5 ton s/d 25 ton 18.000 Per jam3. Alat-alat lainnya -20% dari tarifpersewaan alatyang berlaku perjamKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,ttdMUSTOFA WIDJAJASalinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A.Gani Lasya
    • Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::15 Tahun 201212 Desember 2012TARIF SEWA RAK/AREA PELABUHAN UNTUK JALUR PIPANO JENIS PELAYANAN TARIF (IDR) KETERANGAN1 Sewa penggunaan rak pipa 10.000 Per m2/tahunKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,ttdMUSTOFA WIDJAJASalinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A.Gani Lasya
    • Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::15 Tahun 201212 Desember 2012TARIF IKLAN DAN PROMOSI BARANG & JASANO JENIS PELAYANAN SATUANTARIF(IDR)KETERANGAN1 Sewa Tempat Reklamea. Satu Muka per m2/bulan 80.000b. Dua Muka per m2/bulan 60.0002 Kursi per unit/bulan 8.0003 Asbak per unit/bulan 8.0004 Tempat Sampah per unit/bulan 8.0005 Billboard per m2/bulan 80.0006 Spanduk per unit/minggu 100.000 maks. 1 X 9 m27 Umbul-Umbul per unit/minggu 25.000 maks. 1 X 6 m28 Baliho per unit/minggu 25.0009 Stiker per m/bulan 20.000 maks. lebar 40cm10 Penempatan Booklet per eksemplar 100 min. 1.000 eks11 Penempatan Leaflet/brosur per eksemplar 50 min. 2.000 eks14 Neon Boks per m2/bulan 25.00015 Sign Ad (rambu-rambu) per m2/bulan 25.000
    • 16 Balon Udaraa. Minimal 7 hari per lokasi unit 150.000b. Hari ke 8 dan seterusnya per lokasiunit/hari20.00017 Promosia. Dengan Konter- Minimal 7 hari Per 7 hari 150.000- Hari ke 8 danseterusnyaPer 7 hari 20.000b. Tanpa Konter- Minimal 7 hari Per 7 hari 100.000- Hari ke 8 danseterusnyaPer 7 hari 15.000KEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,ttdMUSTOFA WIDJAJASalinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A.Gani Lasya
    • Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::15 Tahun 201212 Desember 2012TARIF SEWA RUANGAN DAN INSIDENTILPADA TERMINAL PENUMPANG DOMESTIKNO JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF (IDR) KETERANGAN1 Ruangan Perkantoran per m2/bulan 160.0002 Ruang Usahaa. Perbankan per unit/bulan 160.000b. Money Changer per unit/bulan 60.000c. Pertokoan per m2/bulan 60.000d. Restoran per m2/bulan 60.000e. Snack shop/Snack bar per m2/bulan 60.000f. ATM per m2/bulan 200.0003 Kontera. Niaga per bulan 300.000b. Penjemputan per konter/jam 25.000 min. 2 jamKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,ttdMUSTOFA WIDJAJASalinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A.Gani Lasya
    • BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAMBATAM CENTRE, PULAU BATAMKOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048; FAKSIMILE (0778) 462240, 462456KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAMPERATURANKEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAMNOMOR 16 TAHUN 2012TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN DAN TARIF PELAYANAN KAPALDI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAMDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan tarif untuk meningkatkan dayasaing pelabuhan Batam dan industri jasa maritim di KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta untukmeningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan diPelabuhan Batam khususnya pelayanan kapal, makadipandang perlu menyesuaikan tarif pelayanan kapal dilingkungan Pelabuhan Batam;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undangmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4775);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4849);SALINAN
    • 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentangPerkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4227);4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentangKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4757) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentangKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5195);5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009, tentang Jenis danTarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4227);6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentangKepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5070);7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentangKenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5093);8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentangAngkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5208);9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentangPengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang DewanNasional Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas;11. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang DewanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
    • 12. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Nomor149/Kpb/V.77, Menteri Keuangan Nomor 150/KMK/77 danMenteri Perhubungan Nomor KM.119/Phb-77 tentangPembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan di Pulau Batam;13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2009tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam;14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk KepentinganSendiri;15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batamsebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor PelabuhanBatam;16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2001tentang Pemanduan;17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2012tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam;18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2011tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentangPengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (InternationalShip and Port Facility/I SPS Code) di Wilayah Indonesia;21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan JasaKepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan MenteriPerhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis,Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhananuntuk Pelabuhan Laut;22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2004tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan FormulasiPerhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan padaPelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan UsahaPelabuhan;23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 tahun 2009tentang Petunjukan Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada DirektoratJenderal Perhubungan Laut;24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 330 Tahun 2009tentang Penetapan Pelabuhan Bebas pada KawasanPerdagang Bebas di Batam, Bintan dan Karimun;
    • 25. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhirdengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2011tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Ketua DewanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;26. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts/6/DK/IX/2008 tentangPenetapan Personel Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batamsebagaimana telah diubah beberapakali terakhir denganKeputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts 19/DK-BTM/X/2010tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;27. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam;28. Keputusan Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor4/KPTS/PL/6/2010 tentang Penetapan Pembagian WilayahKerja Operasional Kantor Pelabuhan Batam.MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASANPERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAMTENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TARIF PELAYANANKAPAL DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,untuk selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah lembaga/instansipemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas danwewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnyadengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatanekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naikdan/atau turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, yang dilengkapidengan fasilitas keselamatan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan sertasebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
    • 3. Pelabuhan Batam adalah pelabuhan yang berada di wilayah kerja BadanPengusahaan Batam dan diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Batam, yangterdiri dari Terminal Umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus,dan Perairan Pelabuhan Batam;4. Perairan Pelabuhan Batam adalah wilayah perairan berdasarkan batas yangditetapkan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan batas wilayah Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam, batas wilayah berdasarkan Rencana Induk PelabuhanBatam dan batas wilayah daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, dan daerahLingkungan Kepentingan Pelabuhan yang ditetapkan Pemerintah;5. Kepala Kantor Pelabuhan Laut adalah pimpinan pelabuhan di lingkungan BadanPengusahaan Batam;6. Tarif Pelayanan Kepelabuhanan adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanankapal, pelayanan barang, pelayanan alat, dan pelayanan penunjangkepelabuhanan di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan PengusahaanBatam, yang terdiri dari Terminal Umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri,Terminal Khusus, dan perairan pelabuhan Batam;7. Terminal khusus yang selanjutnya disebut Tersus adalah terminal yang terletak diluar daerah Lingkungan kerja (DLKr) dan daerah Lingkungan kepentingan (DLKp)pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayanikepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;8. Terminal untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut TUKS adalah terminalyang terletak dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungankepentingan (DLKp) pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untukmelayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkandengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yangberdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung danbangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;10. Kapal melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung dipelabuhan melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpangdan hewan, termasuk kapal Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) atauKepolisian Republik Indonesia (POLRI);11. Kapal tidak melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung dipelabuhan tidak melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang,penumpang dan hewan, yaitu kapal dalam rangka kegiatan bunker, mengambilperbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalam melanjutkan perjalanannya,menambah/mengganti anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongandalam kebakaran, tank cleaning serta pembasmian hama (fumigasi);12. Kapal lay-up adalah kapal yang dilabuhkan di tempat yang ditetapkan sebagai arealay-up sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dipergunakan dalamkegiatan pengangkutan kargo/penumpang, dengan perlakuan ketentuan jumlahawak kapal berdasarkan klasifikasi kegiatan lay-up nya (hot lay-up, semi coldstacking, cold stacking) dan disampaikan sebagai kapal lay-up pada saatkedatangan kepada syahbandar;13. Terminaling, adalah kapal yang bertindak sebagai terminal, dan berlabuh secaratetap pada titik koordinat yang ditentukan;
    • 14. Kapal Yacht dan sejenisnya adalah kapal yang dilengkapi secara khusus untukmelakukan rekreasi/olahraga atau melakukan perlombaan-perlombaan di laut, baikyang digerakkan dengan pesawat pendorong, layar, atau dengan cara-cara lain;15. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhanIndonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkankunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yangdiselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;16. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yangdilakukan di wilayah Perairan Laut Indonesia di luar ketentuan sebagaimanadimaksud pada angka 14 Pasal ini, yang diselenggarakan oleh perusahaanangkutan laut;17. Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayahIndonesia yang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untuk menghubungkandaerah terpencil dan belum berkembang;18. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayahIndonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layar motor yangberukuran sampai dengan 400 (empat ratus) GT dan kapal motor yang berukuransampai dengan 35 (tiga puluh lima) GT;19. Kapal yang melakukan kegiatan tetap adalah kapal yang melakukan kegiatansecara tetap dan tinggal tetap di dalam daerah lingkungan kerja dan daerahlingkungan kepentingan pelabuhan;20. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nakhoda agar olah gerakkapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar;21. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik ataumengandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepasdari tambatan dermaga, breasting dolphin, pelampung dan kapal lainnya denganmenggunakan kapal tunda;22. Pengepilan adalah pekerjaan mengikat, melepas, menarik tali temali kapal yangberolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, breastingdolphin, pelampung dan kapal lainnya dengan menggunakan atau tidakmenggunakan motor kepil;23. Gross Tonage, selanjutnya disebut GT, adalah perhitungan volume semua ruangyang terletak dibawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutupyang terletak diatas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangantertutup yang terletak diatas geladak paling atas (superstructure), tonase kotordinyatakan dalam ton yaitu suatu unit volume sebesar 100 (seratus) kaki kubikyang setara dengan 2,83 (dua koma delapan tiga) kubik meter;24. Etmal adalah satuan untuk menghitung lamanya kapal berada di pelabuhan;25. Perbulan kalender adalah perhitungan bulan dihitung sejak tanggal 1 sampaidengan tanggal berakhirnya bulan tersebut yaitu tanggal 30 atau 31, kecuali bulanFebruari sampai dengan tanggal 28 atau 29.Pasal 2(1) Pelayanan kapal yang berkunjung ke pelabuhan Batam harus memenuhi ketentuanperaturan perundang-undangan, diantaranya:a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
    • b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;c. SOLAS 1974 (Safety Of Life At Sea);d. Marpol 1983 (Marine Polution);e. Konvensi internasional lainnya yang telah diratifikasi, serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dari Kementerian Perhubungan dan BadanPengusahaan Batam;(2)Perusahaan pelayaran/kapten kapal harus menyampaikan Pernyataan UmumKedatangan Kapal (General Declaration) selambat-lambatnya 24 (dua puluhempat) jam sejak kedatangan kapal, dalam format yang disediakan ke PusatPelayanan Administrasi Terpadu (PPAT), dengan alamat sebagai berikut:Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Kantor Pelabuhan BatamJalan Yos Sudarso Nomor 3Batu Ampar-BatamPasal 3(1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri dikenakan tarif pelayanan kapal dalam matauang Rupiah (IDR);(2)Kapal Angkutan Laut Luar Negeri yang menyinggahi satu atau beberapa pelabuhandi Indonesia termasuk kapal perang negara lain, dikenakan tarif pelayanan kapaldalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US$);(3)Kapal-kapal berbendera asing yang memiliki izin melakukan kegiatan angkutan lautdalam negeri ditetapkan tarif pelayanan kepelabuhanan dalam Dollar Amerika(US$);(4)Kapal-kapal angkutan laut berbendera Indonesia:a. yang tidak melakukan kegiatan angkutan dari dan/atau ke luar negeri,ditetapkan tarif pelayanan kepelabuhanan dalam Rupiah (IDR);b. yang melakukan kegiatan angkutan dari dan/atau ke luar negeri, ditetapkantarif pelayanan kepelabuhanan dalam Dollar Amerika (US$).Pasal 4Kantor Pelabuhan Laut akan menerbitkan nota pelayanan kepelabuhanan dengansyarat-syarat sebagai berikut:a. Kapal yang berada di Pelabuhan Batam lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3(tiga) bulan, nota pelayanan kepelabuhanannya akan diterbitkan setiap bulan;b. Kapal yang berada di Pelabuhan Batam lebih dari 3 (tiga) bulan, nota pelayanankepelabuhanannya akan diterbitkan setiap 3 (tiga) bulan;Pasal 5(1) Pembayaran nota pelayanan kepelabuhanan harus dilakukan selambat-lambatnya7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal nota terbit pada bank mitra yang ditunjuk;(2) Apabila pengguna layanan lalai melakukan pelunasan nota pelayanankepelabuhanan, maka pelayanan kepelabuhanan dan pelayaran lainnya akanditangguhkan termasuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);(3) Pengajuan keberatan atas nota pelayanan kepelabuhanan dapat diterima palinglama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penerbitan nota, dengan menyampaikan
    • surat keberatan yang menjelaskan keberatannya, dan melampirkan copy nota dandata pendukung lainnya;(4) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan dalam mata uang rupiah per nota tagihanminimal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);(5) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan dalam mata uang dollar Amerika Serikatper nota tagihan minimal sebesar US$ 5,00 (lima Dollar Amerika Serikat).Pasal 6(1) Pelayanan kapal meliputi:a. Pelayanan Labuh;b. Pelayanan Pandu;c. Pelayanan Tunda;d. Pelayanan Tambat;e. Pelayanan Angkutan Laut Perintis;f. Pelayanan Kapal Yacht;(2) Pelayanan Air Bersih.BAB IIPELAYANAN LABUHBagian KesatuTarif Pelayanan LabuhPasal 7(1) Tarif pelayanan labuh dikenakan terhadap setiap kapal yang berkunjung danmenggunakan perairan pelabuhan di dalam daerah lingkungan kerja dan daerahlingkungan kepentingan pelabuhan;(2) Kapal yang berkunjung ke pelabuhan dikenakan tarif pelayanan labuh perkunjungan yang didasarkan pada GT kapal dengan berpedoman pada surat ukurkapal atau surat ukur kapal sementara;(3) Kapal yang berkunjung dan berada di pelabuhan untuk melakukan kegiatan lebihdari 10 (sepuluh) hari, dikenakan tambahan tarif pelayanan labuh untuk setiapmasa 10 (sepuluh) hari berikutnya sebesar tarif perkunjungannya.Pasal 8Kapal yang berkunjung dalam rangka kegiatan niaga, dikenakan tarif labuh dengansistem perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:a. Kapal melakukan bongkar/muat kargo di terminal umum 100%b. Kapal melakukan kegiatan Ship to Ship Transfer:1. 1-10 hari 50%2. Lebih dari 10 hari 100%c. Kapal yang bertindak sebagai terminaling 25%
    • Pasal 9Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang,dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:a. Kurang dari 15 kunjungan per bulan, dihitung sesuai jumlah kunjungan 100%b. Lebih dari 15 kunjungan per bulan, dihitung paling banyak 15kunjungan setiap bulannya100%Pasal 10Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan bongkar/muat,repair/docking, atau standby, dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari tarifdasar, sebagai berikut:a. 1-30 hari 100%b.31-180 hari 25%c.181-365 hari 50%d.Lebih dari 365 hari 100%Pasal 11Kapal yang berkunjung dalam rangka kegiatan bukan niaga, dikenakan tarif labuhdengan sistem perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:a. Kapal yang berkunjung untuk kegiatan bunker, mengambil perbekalan sertakeperluan lain yang digunakan dalam melanjutkan perjalanannya,menambah/mengganti anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongandalam kebakaran, tank cleaning, pembasmian hama serta kapal yang menunggumuatan/waiting order:1. 1-30 hari 25%2. Lebih dari 30 hari 100%b. Kapal yang berkunjung dalam rangka lay-up:1. Di area yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan: 12,5%2. Tidak di area yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan:a. Sampai dengan 30 hari 25%b. Lebih dari 30 hari 100%c. Kapal jenis Rig/anjungan lepas pantai 150%Pasal 12Kapal pelayaran rakyat yang berkunjung ke pelabuhan dikenakan tarif pelayanan labuhkapal niaga angkutan laut dalam negeri dengan sistem perhitungan dari tarif dasar,sebagai berikut:a. Kapal layar atau kapal layar motor yang berukuran sampai dengan 400(empat ratus) GT dan kapal motor yang berukuran sampai dengan 35(tiga puluh lima) GT75%b. Kapal pelayaran rakyat dengan ukuran diluar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 18100%
    • Pasal 13Kapal tangkapan, dikenakan tarif labuh dengan perhitungan sebagai berikut:a. 1-90 hari 50%b. Lebih dari 90 hari 100%Pasal 14(1) Kapal bangunan baru yang belum memiliki surat ukur kapal dikenakan tarif labuhbukan niaga dalam mata uang IDR terhitung sejak kapal diluncurkan;(2) Setelah surat ukur kapal diterbitkan oleh Syahbandar, maka kapal dikenakan tariflabuh sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.Pasal 15(1) Pemilik alat-alat apung berupa floating dock untuk kegiatan docking kapal/repairharus mengajukan izin penetapan perairan kepada Syahbandar dan mempunyaiperjanjian kerjasama dengan Kantor Pelabuhan Laut;(2) Alat-alat apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif labuh bukanniaga dalam mata uang IDR yang diperhitungkan sebagaimana tercantum dalamPasal 4.Bagian KeduaPembebasan Tarif Pelayanan LabuhPasal 16Pembebasan tarif pelayanan labuh untuk kapal angkutan laut dalam negeri, diberikankepada:a. kapal perang Republik Indonesia, kapal syahbandar, kapal navigasi, kapal patrolikesatuan penjagaan laut dan pantai (KPLP), kapal Bea dan Cukai, kapalpenelitian, kapal Palang Merah, kapal pemerintah daerah, kapal Kepolisian NegaraRepublik Indonesia (POLRI), kapal yang tidak bertindak sebagai kapal niaga sertakapal yang melaksanakan tugas Search and Rescue (SAR);b. kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan;c. kapal yang sesuai ketentuan instansi yang berwenang tidak wajib register;d. kapal sedang diatas dock.Pasal 17Pembebasan tarif pelayanan labuh untuk kapal angkutan laut luar negeri, diberikankepada:a. kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan;b. kapal sedang diatas dock.Pasal 18Tarif dasar pelayanan labuh untuk kapal angkutan laut dalam negeri sebagaimanatercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.Pasal 19
    • Tarif dasar pelayanan labuh untuk kapal angkutan laut luar negeri sebagaimanatercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.BAB IIIPELAYANAN PANDUBagian KesatuUmumPasal 20Kapal yang berukuran 500 (lima ratus) GT atau lebih, wajib menggunakan layananpemanduan pada waktu berlayar di perairan wajib pandu.Pasal 21(1) Setiap kapal wajib pandu yang akan masuk atau meninggalkan perairan wajibpandu Pelabuhan Batam, yaitu Batu Ampar, Sekupang, Kabil, dan TanjungUncang, wajib mengajukan permintaan pandu secara tertulis kepada PejabatUrusan Kepanduan Kantor Pelabuhan Laut, dengan tembusan disampaikankepada Pengawas Pemanduan atau Syahbandar selambat-lambatnya 2 (dua) jamsebelum kegiatan;(2) Keterlambatan permintaan pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukjangka waktu lebih dari 2 (dua) jam dikenakan sanksi berupa denda denganperhitungan 20% (dua puluh persen) dari tarif dasar.Pasal 22(1) Kapal wajib pandu yang akan mengajukan pembatalan atau perubahan waktupemanduan memberitahukan kepada Kantor Pelabuhan Laut selambat-lambatnya2 (dua) jam sebelum gerakan;(2) Keterlambatan pembatalan atau perubahan waktu pemanduan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) jam dikenakan sanksiberupa denda dengan perhitungan 10% (sepuluh persen) dari tarif dasar.Pasal 23Pemberian dispensasi tanpa petugas pandu terhadap kapal yang dikenakan wajib pandudan berlayar di perairan wajib pandu dapat diberikan oleh Kantor Pelabuhan Laut atauSyahbandar, dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi olehnakhoda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pasal 24Apabila terjadi kecelakaan dalam proses pemanduan kapal yang mengakibatkanrusaknya fasilitas dermaga atau rusaknya kapal lain di perairan bandar, maka nakhodaatau petugas pandu harus membuat laporan dan berita acara kerusakan untuk prosesganti rugi akibat kecelakaan tersebut.Pasal 25(1) Kapal wajib pandu harus melakukan gerakan tepat sejak petugas pandu naik di ataskapal;(2) Keterlambatan gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu
    • lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 1 (satu) jam dikenakan sanksiberupa denda dengan perhitungan 10% (sepuluh persen) dari tarif dasar;(3) Keterlambatan gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktulebih dari 1 (satu) jam dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 100%(seratus persen) dari tarif dasar.Pasal 26Pelayanan pemanduan untuk kapal konvoi 1 (satu) gerakan pemanduan yang dilakukanoleh petugas pandu yang berada di atas kapal terdepan atau petugas pandu tetapberada di atas kapal pandu/tunda, dikenakan tarif pelayanan pemanduan sebesar 100%(seratus persen) dari tarif dasar terhadap masing-masing kapal konvoi.Pasal 27Kapal wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang masuk ke atau keluardari dan/atau melakukan gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu tanpa izindari pejabat yang berwenang, dikenakan tambahan tarif pelayanan pemanduan sebesar200% (dua ratus persen) dari tarif dasar.Pasal 28Kapal yang menggunakan pelayanan pemanduan diluar batas perairan wajib pandu danperairan pandu luar biasa, dikenakan tarif pelayanan pemanduan pada perairan wajibpandu pelabuhan terdekat dengan ketentuan biaya transportasi dan akomodasipemanduan menjadi beban pemakai layanan yang besarnya ditetapkan oleh KepalaKantor Pelabuhan Laut.Pasal 29Kapal kargo tertentu seperti kapal yang mengangkut liquified natural gas (LNG), liquidpetroleum gas (LPG) atau bertekanan tinggi (condensate) yang masuk ke atau keluardari dan/atau melakukan gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu, dikenakantambahan tarif pelayanan pemanduan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar.Pasal 30Pengenaan tarif pelayanan pemanduan bagi kapal tunda yang menggandengtongkang/alat apung lainnya diatur sebagai berikut:a. Tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/dikawal/didorong/digandeng oleh kapaltunda milik Kantor Pelabuhan Laut, dikenakan tarif pelayanan pemanduan sebesarGT tongkang/alat apung yang bersangkutan, sedangkan penggunaan kapal tundatersebut dikenakan tarif pelayanan tunda yang berlaku sesuai dengan Peraturanini;b. Tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/dikawal/didorong/digandeng oleh kapaltunda bukan milik Kantor Pelabuhan Laut, dikenakan tarif pelayanan pemanduansebesar GT kapal tunda ditambah GT tongkang/alat apung yang bersangkutan.Bagian KeduaTarif Pelayanan PanduPasal 31
    • Tarif dasar pelayanan pemanduan adalah jumlah total tarif tetap per kapal per gerakanditambah dengan tarif variabel per GT per kapal per gerakan.Pasal 32Tarif dasar pelayanan pemanduan untuk kapal angkutan laut dalam negeri sebagaimanatercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.Pasal 33Tarif dasar pelayanan pemanduan untuk kapal angkutan laut luar negeri sebagaimanatercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.Pasal 34Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, ditetapkan denganketentuan sebagai berikut:a. Tarif pelayanan pemanduan pada waktu melayani masuk/keluar kapal di perairanwajib pandu, dikenakan 100% (seratus persen) dari tarif dasar;b. Tarif pelayanan pemanduan pada waktu melayani gerakan tersendiri di perairanwajib pandu, dikenakan 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif dasar;c. Tarif pelayanan pemanduan pada waktu melayani pemanduan kapal di luar batasperairan wajib pandu dan di perairan pandu luar biasa, dikenakan 200% (dua ratuspersen) dari tarif dasar, ditambah biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;d. Apabila perhitungan biaya pemanduan kapal angkutan laut dalam negeri kurangdari Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gerakan, maka biayapemanduan dikenakan biaya minimal, sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) per gerakan;e. Apabila perhitungan biaya pemanduan kapal angkutan laut luar negeri kurang dariUS$ 175.00 (seratus tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat) per gerakan, makabiaya pemanduan dikenakan biaya minimal, sebesar US$ 175.00 (seratus tujuhpuluh lima dollar Amerika Serikat) per gerakan.Pasal 35Pelayanan pemanduan gerakan tersendiri didalam perairan wajib pandu untuk keperluanshifting kapal pada pelabuhan tertentu yang jarak pelayanan pemanduannya melebihijarak pemanduan pada pelabuhan setempat dikenakan 75% (tujuh puluh lima persen)dari tarif dasar.Bagian KetigaPembebasan Tarif Pelayanan PanduPasal 36Kapal angkutan laut dalam negeri yang dibebaskan dari tarif pelayanan pemanduanyaitu:a. kapal rumah sakit dalam keadaan perang;b. kapal perang Republik Indonesia atau kapal negara Republik Indonesia untuk
    • tugas pemerintahan;c. kapal yang mengujungi pelabuhan hanya dengan maksud meminta pertolongankemanusiaan dalam hal pengobatan atau penyelamatan terhadap bencana laut;d. kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah Superintendent dan atau atasperintah Kepala Kantor Pelabuhan Laut untuk kepentingan operasional pelabuhan;e. kapal yang menyeberang secara tetap dan teratur menyinggahi pelabuhan yangsama lebih dari 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam di perairan wajibpandu tertentu.Pasal 37Kapal angkutan laut luar negeri yang dibebaskan dari tarif pelayanan pemanduan yaitu:a. kapal rumah sakit dalam keadaan perang;b. kapal yang mengunjungi pelabuhan hanya dengan maksud meminta pertolongankemanusiaan dalam hal pengobatan atau penyelamatan terhadap bencana laut;c. kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah otoritas pelabuhan untukkepentingan operasional pelabuhan.Pasal 38(1) Kapal-kapal yang mengalami kelambatan gerakan atas rekomendasi pandu karenapasang surut, gangguan cuaca, atau kejadian luar biasa lainnya, dibebaskan daripembayaran tambahan tarif pelayanan pemanduan;(2) Pembebasan pembayaran tambahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut.BAB IVPELAYANAN TUNDABagian KesatuUmumPasal 39(1) Zona operasi kapal tunda sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Undang-UndangNomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Loodsdienst Ordonantic Tahun 1927dimana penggunaan kapal tunda atau waktu gerakan dihitung mulai dari atausampai batas pemanduan;(2) Jam kerja efektif adalah waktu yang dihitung sejak kapal tunda mulai mendekatikapal yang akan ditunda (walaupun belum menerima tali dari kapal tersebut),sampai kapal tunda selesai melaksanakan penundaan (melepas tali kapal yangditunda/hingga saat kapal selesai sandar/in-position);(3) Waktu rata-rata dari dan ke pangkalan adalah waktu rata-rata yang diperlukankapal mulai berangkat dari dan ke pangkalan.Pasal 40(1) Ketentuan penghitungan waktu rata-rata kapal tunda berangkat dan kembali kepangkalan di Pelabuhan Batam:a. penetapan pangkalan kapal tunda:
    • 1. Pelabuhan Batu Ampar;2. Pelabuhan Kabil;b. jam pemakaian kapal tunda dihitung selama menunda kapal ditambah wakturata-rata di kolam pelabuhan;(2) Jam pemakaian kapal tunda dari pangkalan lain selain sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dihitung waktu rata-rata yang diperlukan kapal tunda sejakberangkat dari pangkalan ke lokasi kerja/kapal;(3) Perhitungan jarak aktual yaitu olah gerak ditambah jam pemakaian kapal tundaselama menunda kapal, terhitung sejak mulai sampai dengan selesai.Pasal 41(1) Kantor Pelabuhan Batam menerbitkan tagihan langsung kepada agen/perusahaanpelayaran atas pelayanan penundaan yang diberikan;(2) Pembayaran tagihan atas pelayanan penundaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) disetorkan ke rekening Badan Pengusahaan Batam.Pasal 42Pedoman keselamatan pelayaran dalam pelayanan penundaan bagi kapal denganpanjang 70 (tujuh puluh) meter atau lebih yang berolah gerak di perairan wajib pandu,diatur sebagai berikut:a. kapal dengan panjang 70 (tujuh puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meterdapat ditunda dengan 1 (satu) kapal tunda yang mempunyai daya minimal 800(delapan ratus) PK;b. kapal dengan panjang lebih dari 100 (seratus) meter sampai dengan 150 (seratuslima puluh) meter, dapat ditunda 2 (dua) kapal tunda dengan jumlah daya 1.600(seribu enam ratus) PK;c. kapal dengan panjang lebih dari 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (duaratus) meter, dapat ditunda 2 (dua) kapal tunda dengan jumlah daya 3.400 (tigaribu empat ratus) PK;d. kapal dengan panjang lebih dari 200 (dua ratus) meter sampai dengan 300 (tigaratus) meter, dapat ditunda 3 (tiga) kapal tunda dengan jumlah daya 5.000 (limaribu) PK;e. kapal dengan panjang lebih dari 300 (tiga ratus) meter, dapat ditunda 3 (tiga) kapaltunda dengan jumlah daya minimal 10.000 (sepuluh ribu) PK.Bagian KeduaTarif Pelayanan TundaPasal 43Pengenaan tarif pelayanan penundaan kapal diperairan wajib pandu, ditetapkan sebagaiberikut:a. Pemakaian kapal tunda dikenakan tarif pelayanan penundaan sebesar tarif dasar;b. Pembatalan permintaan kapal tunda yang telah dikirim ke lokasi kapal, dikenakantarif pelayanan penundaan sesuai tarif dasar minimal untuk pemakaian 1 (satu)jam.Pasal 44
    • (1) Jam pemakaian kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dihitung sejakkapal tunda tiba di lokasi kapal yang ditunda sampai dengan selesai menundaditambah jumlah jam keberangkatan dari dan kembali ke pangkalan;(2) Jumlah jam keberangkatan dari pangkalan dan jam kembali ke pangkalan bagikapal tunda secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung denganketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini.Pasal 45Kapal tunda milik swasta dapat menunda kapal sebagai sarana bantu penundaanapabila diperlukan dan wajib membayar sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif yangberlaku dalam Peraturan ini.Pasal 46Penundaan kapal yang dilayani secara bersama-sama oleh kapal tunda milik PelabuhanBatam dan kapal tunda milik swasta, maka pendapatan pelayanan penundaannyaditetapkan sebagai berikut:a. dibagi berdasarkan perbandingan jumlah daya kuda (PK) dari masing-masing kapaltunda yang digunakan; danb. operator kapal swasta wajib membayar pada Kantor Pelabuhan Laut denganbesaran sesuai bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.Pasal 47(1) Jam pemakaian kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untukpenggunaan kapal tunda kurang dari 1 (satu) jam dibulatkan dan dihitung menjadi 1(satu) jam;(2) Pembulatan untuk selebihnya:a. kurang dari ½ (setengah) jam dihitung menjadi ½ (setengah) jam;b. lebih dari ½ (setengah) jam dihitung menjadi 1 (satu) jam.Pasal 48Tarif dasar pelayanan penundaan adalah penjumlahan tarif tetap per kapal yang ditundaper jam dengan tarif variabel per GT per kapal yang ditunda perjam.Pasal 49Tarif dasar pelayanan penundaan untuk kapal angkutan laut dalam negeri sebagaimanatercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.Pasal 50Tarif dasar pelayanan penundaan untuk kapal angkutan laut luar negeri sebagaimanatercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.Pasal 51Apabila perhitungan biaya penundaan kurang dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pergerakan, maka biaya penundaan dikenakan biaya minimal, sebesar Rp1.000.000,- (satujuta rupiah) per gerakan.
    • Pasal 52(1) Atas dasar pertimbangan keselamatan pelayaran di perairan bandar/kolampelabuhan terminal umum, setiap tongkang yang akan sandar diwajibkanmenggunakan tambahan 1 (satu) unit kapal tunda dan dikenakan tarif sesuaidengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 atau Pasal 51;(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tongkang yangmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1).Pasal 53Kapal dengan ukuran panjang kurang dari 70 (tujuh puluh) meter yang memerlukanpelayanan penundaan dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 atauPasal 51.BAB VPELAYANAN TAMBATBagian KesatuUmumPasal 54(1) Perusahaan pelayaran harus mengajukan permohonan pelayanan tambat palinglambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan kegiatan bongkar/muatdengan melampirkan:a. Ships Particular (Surat Ukur Kapal)b. Bill Of Loading (B/L) dan/atau Manifest;c. Data Kegiatan bongkar/muat;d. Stowage Plane;(2) Perusahaan/agen pelayaran harus mengajukan pembatalan atau perubahanpermohonan pelayanan tambat pada terminal umum secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) jam sebelum waktu pelayanan yang telah ditetapkan;(3) Kapal yang bertambat tanpa mengajukan permohonan tertulis, tanpa persetujuanserta mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan gerakan perubahanposisi/geser, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 71.Pasal 55Pelayanan tambat pada terminal umum diberikan kepada kapal yang pertama kali tiba diperairan pelabuhan (First Come First Service) yang disesuaikan dengan penataan layout pelabuhan yang telah ditetapkan (bila tidak ada ruang dermaga, akan disandarkanpada dermaga yang sedang tidak ada kegiatan).Bagian KeduaWaktu Pelayanan TambatPasal 56Pemberian waktu pelayanan tambat bagi kapal yang akan melaksanakan kegiatan
    • bongkar/muat pada terminal umum:a. Disesuaikan dengan jumlah barang yang akan dibongkar/dimuat;b. Diberikan tambahan waktu persiapan 4 (empat) jam untuk persiapanbongkar/muat dan persiapan dokumen administrasi kapal.Pasal 57,(1) Kapal diberikan waktu 4 (empat) jam untuk penerimaan muatan setelah selesaibongkar/muat;(2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kapal tidak dapatmelaksanakan pemuatan, maka kapal harus keluar untuk berlabuh/lego jangkar.Pasal 58(1) Perusahaan/agen pelayaran harus mengajukan perpanjangan waktu tambatapabila belum tibanya barang yang akan dimuat akibat kelalaian pemilikbarang/cargodoring/stevedoring.(2) Kantor Pelabuhan Laut akan memberikan perpanjangan waktu tambat denganpengenaan tambahan tarif sesuai waktu perpanjangan;(3) Apabila perusahaan/agen pelayaran tidak mengajukan perpanjangan waktu tambatsebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenakan sanksi berupa dendadengan perhitungan 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar.Pasal 59(1) Perusahaan/agen pelayaran harus mengajukan pemberitahuan perubahan bagikapal yang terlambat atau lebih cepat bertambat dari waktu yang telah ditetapkan;(2) Pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanselambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah pelaksanaan tambat.Pasal 60(1) Perusahaan/agen pelayaran harus mengajukan perubahan penggunaan tambatanpada terminal umum yang melebihi dari waktu yang telah ditetapkan;(2) Pengajuan perubahan penggunaan tambatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) jam sebelum bataswaktu tambat berakhir.Bagian KetigaTarif Pelayanan TambatPasal 61(1) Tarif pelayanan tambat dikenakan terhadap setiap kapal yang bertambat padatambatan dermaga (beton, besi dan kayu), breasting dolphin/pelampung sertakapal yang merapat pada kapal lain yang sedang sandar/tambat;(2) Pengenaan tarif pelayanan tambat sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkanpada GT kapal berpedoman pada surat ukur kapal dengan masa tambatmenggunakan satuan etmal.Pasal 62
    • (1) Kapal yang bertambat di terminal umum diberi batas waktu yang ditetapkan olehKepala Kantor Pelabuhan Laut berdasarkan kesepakatan dengan asosiasipengguna layanan terkait, berpedoman pada pola perhitungan jumlah muatan perkapal dibagi loading/discharging rate.(2) Kelebihan waktu tambat dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),dikenakan tambahan tarif pelayanan tambat sebesar 100% (seratus persen) daritarif dasar.Pasal 63(1) Pelampung tambat/buoy milik swasta dapat digunakan sebagai fasilitas tambatbouy pada perairan terminal umum apabila diperlukan;(2) Penggunaan pelampung tambat/buoy sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Kantor PelabuhanLaut;(3) Pemilik pelampung tambat/buoy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmembayar sharing sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif yang berlakusebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.Pasal 64(1) Kapal yang bertambat pada lebih dari satu jenis tambatan, yaitu tambatan dermaga(beton, besi dan kayu) atau bertambat pada lambung kapal lain yang sedangbertambat, perhitungan masa tambatnya didasarkan pada penjumlahan waktu daripenggunaan beberapa tambatan (tidak termasuk waktu bertambat pada breastingdolphin, pelampung dan pinggiran) dan dikenakan tarif tambatan tertinggi;(2) Kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat di terminalumum, dikenakan tarif pelayanan tambat sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarifdasar sesuai tambatan yang dipergunakan;(3) Kapal yang bertambat di terminal umum pada tambatan dermaga (beton, besi dankayu) yang dilengkapi breasting dolphin atau pelampung, dikenakan tarif pelayanantambat dermaga (beton, besi dan kayu).Pasal 65Tarif pelayanan tambat dihitung sekurang-kurangnya untuk ¼ (seperempat) etmal atau 6(enam) jam dengan pembulatan sebagai berikut:a. pemakaian tambat sampai dengan 6 (enam) jam dihitung ¼ (seperempat) etmal;b. pemakaian tambat lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jamdihitung ½ (setengah) etmal;c. pemakaian tambat lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 18 (delapan belas)jam dihitung ¾ (tiga perempat) etmal;d. pemakaian tambat lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 (dua puluhempat) jam dihitung 1 (satu) etmal.Pasal 66Tarif dasar pelayanan tambat untuk kapal angkutan laut dalam negeri adalahsebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 Peraturan ini.Pasal 67
    • Tarif dasar pelayanan tambat untuk kapal angkutan laut luar negeri adalah sebagaimanatercantum dalam Lampiran 9 Peraturan ini.Pasal 68Terhadap kapal yang berkunjung ke terminal umum dalam rangka kegiatan niaga,dikenakan tarif tambat dengan sistem perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:a. Kapal melakukan bongkar/muat kargo 100%b. Kapal melakukan pengisian air 100%Pasal 69Terhadap kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutanpenumpang, dikenakan tarif tambat di setiap terminal penumpang yang dikunjungidengan ketentuan sebagai berikut:a. Kurang dari 20 (dua puluh) kunjungan setiap bulan, dihitung sesuaijumlah kunjungannya;100%b. Lebih dari 20 (dua puluh) kunjungan setiap bulan, dihitung hanya 20(dua puluh) kunjungan saja setiap bulannya.100%Pasal 70(1) Terhadap kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatanbongkar/muat, repair/docking, standby, dikenakan tarif tambat dengan sistemperhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:a. 1–10 etmal 50%b. 11–90 etmal 25%c. 91–180 etmal 12.5%d. Lebih dari 180 etmal 25%(2) Kapal bangunan baru yang belum memiliki surat ukur kapal dikenakan tarifpelayanan tambat 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar dalam mata uang IDRterhitung sejak kapal diluncurkan;(3) Setelah surat ukur kapal diterbitkan oleh Syahbandar, maka kapal dikenakan tarifpelayanan tambat sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);(4) Pembebasan tarif pelayanan tambat diberikan kepada kapal yang sedang diatasdock.Bagian KeempatSanksi Administrasi dan Tarif TambahanPasal 71Kapal yang berangkat tanpa menyelesaikan administrasi nota tagihan pelayanankepelabuhanan akan dikenakan sanksi berupa denda 100% (seratus persen) dariseluruh etmal ditambah sanksi administrasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)untuk kapal pelayaran dalam negeri dan US$200 (dua ratus Dollar Amerika Serikat)untuk kapal pelayaran luar negeri.Pasal 72
    • Kapal Ro-Ro/tongkang/ferry yang bertambat pada tambatan umum, apabilamenggunakan rampdoor dikenakan tarif tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen)dari tarif pelayanan tambat.Pasal 73(1) Kapal-kapal yang bertambat pada terminal umum harus sesuai dengan posisi yangtelah ditetapkan dengan toleransi penggunaan batas jarak maksimum 10 (sepuluh)meter.(2) Perubahan posisi pemakaian tambatan pada terminal umum harus diajukan olehperusahaan/agen pelayaran secara tertulis selambat-lambatnya 4 (empat) jamsetelah kapal tambat, atau 4 (empat) jam sebelum pelaksanaan perubahantambatan;(3) Perubahan posisi/geser dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) jam dari shiftingorder yang ditetapkan;(4) Keterlambatan pengajuan pembatalan atau perubahan waktu/posisi tambat danpembatalan atau perubahan waktu tambat tanpa pemberitahuan tertulis,perusahaan/agen pelayaran dikenakan sanksi sebesar ½ (setengah) etmal dari tarifdasar;(5) Keterlambatan pengajuan perpanjangan waktu tambat dan perubahan posisitambat, perusahaan/agen pelayaran dikenakan tambahan tarif pelayanan 100%(seratus persen) dari tarif yang berlaku atas kelebihan waktu dan atau perubahanposisi.Pasal 74(1) Perubahan rencana penggunaan tambatan kurang dari 6 (enam) jam dari rencanatambat yang telah disetujui, perhitungan waktu tambat dikenakan terhitung sejakwaktu tambat yang disetujui;(2) Perubahan rencana tambat lebih dari 6 (enam) jam dianggap sebagai pembatalanpenetapan tambahan semula, dengan tetap dikenakan perhitungan jam tambat ½(setengah) etmal.Pasal 75(1) Kapal/tongkang angkutan barang regular ditetapkan dengan persyaratan sebagaiberikut:a. melayani rute Batam–Singapura PP dalam rangka kegiatan niaga;b. melakukan lebih dari 10 (sepuluh) kunjungan per bulan kalender ke terminalumum;c. diageni perusahaan pelayaran yang sama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulanberturut-turut;(2) Kapal/tongkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan ketentuan tarifsebagai berikut:a. tarif pelayanan labuh dan pelayanan tambat sebesar 50% (lima puluh persen)dari tarif dasar;b. tarif pelayanan tunda sebesar US$75 (tujuh puluh lima Dollar AmerikaSerikat) per kunjungan.(3) Terhadap kapal pengganti tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a dan b, kecuali kapal dimaksud memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c;
    • (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tidak berlaku bagikapal yang melayani angkutan Roll on-Roll off rute Batam-Singapura PP.Pasal 76Ketentuan tentang tata cara pelayanan kapal dan pelabuhan diatur lebih lanjut dalamperaturan tentang standar operasional prosedur pelayanan pelabuhan.BAB VIPELAYANAN KAPAL ANGKUTAN LAUT PERINTISPasal 77(1) Kapal angkutan laut perintis dikenakan tarif pelayanan kepelabuhanan yangberlaku untuk kapal pelayaran rakyat;(2) Kapal angkutan laut perintis yang beroperasi tidak sesuai dengan trayeknyadikenakan tarif pelayanan kapal niaga angkutan laut dalam negeri.BAB VIIPELAYANAN KAPAL YACHTPasal 78(1) Terminal yang ditetapkan untuk kegiatan sandar kapal yacht dan sejenisnya diPelabuhan Batam adalah:a. Terminal Nongsa Point Marina di Nongsa;b. Terminal Marina Water Front City di Teluk Senimba;(2) Kapal yacht dan sejenisnya yang berbendera asing yang berkunjung ke Batamharus dilengkapi Clearance Approval for Indonesian Territory (CAIT) dan SailingRegistration Booklet dari Pemerintah Indonesia yang masih berlaku serta Surat IzinBerlayar (Port Clearance) dari pelabuhan keberangkatan terakhir;(3) Kapal yacht berbendera asing yang datang tanpa dilengkapi dokumen CAIT/Booklet yang masih berlaku, diwajibkan mengurus CAIT dari instansi yangberwenang;(4) Kapal yacht yang datang tidak mempunyai Surat Izin Berlayar (SPB/ PortClearance) dari pelabuhan keberangkatan terakhir diwajibkan menyelesaikansesuai ketentuan yang berlaku di bidang kesyahbandaran;(5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, kapalyacht diberi batas waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk berada dipelabuhan Batam, serta tidak dibenarkan berlayar ke perairan Indonesia lainnya.Pasal 79(1) Kapal yacht berbendera asing yang menyinggahi Pelabuhan Batam, dikenakan tarifpelayanan kapal dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US$);(2) Kapal yacht berbendera Indonesia yang datang dari atau berangkat ke luar negeridikenakan tarif pelayanan kapal dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US$);(3) Kapal yacht berbendera Indonesia yang berlayar hanya di wilayah perairan dalamnegeri dikenakan tarif pelayanan kapal dalam mata uang Rupiah (IDR).
    • Pasal 80(1) Tarif pelayanan labuh dan pelayanan tambat bagi kapal yacht dan sejenisnyadigabung menjadi satu tarif yang disebut sebagai Call Rates (tarif kunjungan),dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10 Peraturan ini;(2) Pengenaan tarif pelayanan bagi kapal yacht sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didasarkan pada masa tambat (hari).BAB VIIIPELAYANAN AIR BERSIHPasal 81Tata cara pelaksanaan pelayanan air bersih oleh pihak swasta ke kapal-kapal yangmelakukan pengambilan air di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungankepentingan Pelabuhan Batam adalah sebagai berikut:a. Perusahaan/agen pelayaran mengajukan permohonan kepada petugas PelabuhanBatam mengeni keperluan air bersih bagi kapalnya yang sedang berlabuh ataumelakukan kegiatan di daerah lingkungan perairan Batam;b. Perusahaan swasta terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Kantor PelabuhanLaut sebelum melaksanakan pengiriman/pengisian air untuk kapal-kapalsebagaimana dimaksud pada huruf a;c. Kantor Pelabuhan Laut tidak akan melayani pengisian air bersih di pelabuhan bagiperusahaan/agen pelayaran maupun perusahaan swasta yang tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;d. Perusahaan swasta yang mempunyai sumber air bersih sendiri, dalammelaksanakan pengiriman/pengisian air bersih ke kapal-kapal harus dilengkapidengan dokumen pendukung yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhanyang menyatakan mutu dan kualitas air tersebut bersih;e. Permintaan pelayanan air bersih di dermaga dilaksanakan dengan ketentuanpermintaan minimal 5 m3(lima meter kubik);f. Pembatalan permohonan pelayanan air bersih tanpa pemberitahuan terlebihdahulu dikenakan tagihan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari totalpermohonan, kecuali untuk pelayanan air dengan kapal supply dikenakan tagihansebesar 100% (seratus persen) dari total permohonan.Pasal 82(1) Tarif pelayanan air bersih untuk kapal dan usaha di pelabuhan, dikenakan dalammata uang Rupiah (IDR);(2) Pelayanan air bersih untuk kapal dan usaha di pelabuhan dikenakan sesuai tarifyang berlaku dari perusahaan penyedia air bersih, ditambah biaya pelayanan 20%(dua puluh persen).BAB IXLAIN-LAINPasal 83
    • Pembulatan GT kurang dari 1 (satu) GT dihitung menjadi 1 (satu) GT.Pasal 84Besaran tarif pelayanan kapal dalam Peraturan ini belum termasuk pajak-pajak yangberlaku.BAB XKETENTUAN PENUTUPPasal 85Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,a. Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf o, Pasal 2 sampai dengan Pasal 14, Pasal 36sampai dengan Pasal 38, Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) KeputusanKetua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor19/KPTS/KA/IV/2004 tentang Tarif Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan PelabuhanBatam-Rempang-Galang (Barelang);b. Pasal 1 sampai dengan Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12 sampai dengan Pasal 15Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor20/KPTS/KA/IV/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Kepelabuhanandi Lingkungan Pelabuhan Batam-Rempang-Galang (Barelang);c. Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor044/KPTS/KA/IV/2005 tentang Perubahan Dan Tambahan Surat Keputusan OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 19/KPTS/KA/IV/2004 TentangTarif Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam-Rempang-Galang(Barelang);d. Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor73/KPTS/KA/X/2006 tentang Perubahan dan Penambahan atas Surat KeputusanKetua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor20/KPTS/KA/IV/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Kepelabuhanandi Lingkungan Pelabuhan Batam-Rempang-Galang (Barelang);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 86Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Batampada tanggal 12 Desember 2012KEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,ttdMUSTOFA WIDJAJASalinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A. Gani Lasya
    • Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::16 Tahun 201212 Desember 2012TARIF DASAR PELAYANAN LABUH KAPALUNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERIJENIS PELAYANAN TARIF (IDR) KETERANGANPelayanan Labuha. Kapal Niaga 48 per GT/kunjunganb. Kapal bukan Niaga 24 per GT/kunjunganKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DANPELABUHAN BEBAS BATAM,ttdMUSTOFA WIDJAJASalinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A.Gani Lasya
    • Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::16 Tahun 201212 Desember 2012TARIF DASAR PELAYANAN LABUH KAPALUNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERIJENIS PELAYANAN TARIF (US $) KETERANGANPelayanan Labuha. Kapal Niaga 0.082 per GT/kunjunganb. Kapal bukan Niaga 0.082 per GT/kunjunganKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,ttdMUSTOFA WIDJAJASalinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A. Gani Lasya
    • Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::16 Tahun 201212 Desember 2012TARIF DASAR PELAYANAN PEMANDUANUNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERINO JENIS PELAYANAN TARIF (IDR) KETERANGAN1. Tarif Tetap 40.000 per kapal per gerakan2. Tarif Variabel 14 per GT kapal per gerakanKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,ttdMUSTOFA WIDJAJASalinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A. Gani Lasya
    • Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::16 Tahun 201212 Desember 2012TARIF DASAR PELAYANAN PEMANDUANUNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERINO JENIS PELAYANAN TARIF (US $) KETERANGAN1. Tarif Tetap 40.00 per kapal per gerakan2. Tarif Variabel 0.026 per GT kapal per gerakanKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,ttdMUSTOFA WIDJAJASalinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A. Gani Lasya
    • Lampiran 6 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::16 Tahun 201212 Desember 2012TARIF DASAR PELAYANAN PENUNDAANUNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERINO JENIS PELAYANANTARIF( IDR )KETERANGAN1. Penundaan untuk kapal angkutan laut dalamnegeri di perairan wajib pandua. Kapal ukuran s/d 3.500 GT- Tarif Tetap186.000 per kapal yangditunda/jam- Tarif Variabel8 per GT kapal yangditunda/jamb. Kapal ukuran 3.501 s/d 8.000 GT- Tarif Tetap465.000 per kapal yangditunda/jam- Tarif Variabel8 per GT kapal yangditunda/jamc. Kapal ukuran 8.001 s/d 14.000 GT- Tarif Tetap736.250 per kapal yangditunda/jam- Tarif Variabel8 per GT kapal yangditunda/jamd. Kapal ukuran 14.001 s/d 18.000 GT- Tarif Tetap968.750 per kapal yangditunda/jam- Tarif Variabel8 per GT kapal yangditunda/jame. Kapal ukuran 18.001 s/d 26.000 GT- Tarif Tetap1.550.000 per kapal yangditunda/jam- Tarif Variabel8 per GT kapal yangditunda/jamf. Kapal ukuran 26.001 s/d 40.000 GT- Tarif Tetap1.550.000 per kapal yangditunda/jam- Tarif Variabel8 per GT kapal yangditunda/jam
    • g. Kapal ukuran 40.001 s/d 75.000 GT- Tarif Tetap1.550.000 per kapal yangditunda/jam-Tarif Variabel5 per GT kapal yangditunda/jamh. Kapal ukuran diatas 75.000 GT- Tarif Tetap2.092.500 per kapal yangditunda/jam- Tarif Variabel5 per GT kapal yangditunda/jam2. Penundaan kapal angkutan laut dalam negeridi luar batas perairan wajib pandu dan perairanpandu luar biasaa. Dalam keadaan menggandeng/menunda- Untuk kapal tunda ukuran s/d 800 PK 470.000 Per kapal tunda/jam-Untuk kapal tunda ukuran 801 s/d1.200 PK675.000Per kapal tunda/jam-Untuk kapal tunda ukuran 1.201 s/d2.200 PK970.000Per kapal tunda/jam-Untuk kapal tunda ukuran 2.201 s/d3.500 PK1.265.000Per kapal tunda/jam-Untuk kapal tunda ukuran 3.501 s/d5.000 PK1.670.000Per kapal tunda/jamb.Dalam keadaan tidakmenggandeng/menunda (kosong)- Untuk kapal tunda ukuran s/d 800 PK 405.000 Per kapal tunda/jam-Untuk kapal tunda ukuran 801 s/d1.200 PK605.000Per kapal tunda/jam-Untuk kapal tunda ukuran 1.201 s/d2.200 PK735.000Per kapal tunda/jam-Untuk kapal tunda ukuran 2.201 s/d3.500 PK1.125.000Per kapal tunda/jam-Untuk kapal tunda ukuran 3.501 s/d5.000 PK1.490.000Per kapal tunda/jamKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAMSalinan sesuai dengan aslinyaKaro Sekretariat dan Protokol,A. Gani LasyattdMUSTOFA WIDJAJA
    • Lampiran 7 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::16 Tahun 201212 Desember 2012TARIF DASAR PELAYANAN PENUNDAANUNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERINO JENIS PELAYANANTARIF(US $)KETERANGAN1. Penundaan untuk kapal angkutan laut luarnegeri di perairan wajib pandua. Kapal ukuran s/d 3.500 GT- Tarif Tetap 163.12 per kapal yang ditunda/jam- Tarif Variabel 0.008 per GT kapal yangditunda/jamb. Kapal ukuran 3.501 s/d 8.000 GT- Tarif Tetap 421.88 per kapal yang ditunda/jam- Tarif Variabel 0.008 per GT kapal yangditunda/jamc. Kapal ukuran 8.001 s/d 14.000 GT- Tarif Tetap 641.25 per kapal yang ditunda/jam- Tarif Variabel 0.008 per GT kapal yangditunda/jamd. Kapal ukuran 14.001 s/d 18.000 GT- Tarif Tetap 866.25 per kapal yang ditunda/jam- Tarif Variabel 0.008 per GT kapal yangditunda/jame. Kapal ukuran 18.001 s/d 26.000 GT- Tarif Tetap 1,372.50 per kapal yang ditunda/jam- Tarif Variabel 0.008 per GT kapal yangditunda/jamf. Kapal ukuran 26.001 s/d 40.000 GT- Tarif Tetap 1,372.50 per kapal yang ditunda/jam- Tarif Variabel 0.008 per GT kapal yangditunda/jamg. Kapal ukuran 40.001 s/d 75.000 GT- Tarif Tetap 1,462.50 per kapal yang ditunda/jam- Tarif Variabel 0.005 per GT kapal yangditunda/jamh. Kapal ukuran diatas 75.000 GT- Tarif Tetap 1,912.50 per kapal yang ditunda/jam- Tarif Variabel 0.005 per GT kapal yangditunda/jam
    • 2. Penundaan kapal angkutan laut luar negeri diluar batas perairan wajib pandu dan perairanpandu luar biasaa. Dalam keadaan menggandeng/menunda-Untuk kapal tunda ukuran s/d 800PK94.00Per kapal tunda/jam-Untuk kapal tunda ukuran 801 s/d1.200 PK135.00Per kapal tunda/jam-Untuk kapal tunda ukuran 1.201 s/d2.200 PK194.00Per kapal tunda/jam-Untuk kapal tunda ukuran 2.201 s/d3.500 PK253.00Per kapal tunda/jam-Untuk kapal tunda ukuran 3.501 s/d5.000 PK334.00Per kapal tunda/jamb.Dalam keadaan tidakmenggandeng/menunda (kosong)-Untuk kapal tunda ukuran s/d 800PK81.00Per kapal tunda/jam-Untuk kapal tunda ukuran 801 s/d1.200 PK121.00Per kapal tunda/jam-Untuk kapal tunda ukuran 1.201 s/d2.200 PK147.00Per kapal tunda/jam-Untuk kapal tunda ukuran 2.201 s/d3.500 PK225.00Per kapal tunda/jam-Untuk kapal tunda ukuran 3.501 s/d5.000 PK298.00Per kapal tunda/jamKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,ttdMUSTOFA WIDJAJASalinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A. Gani Lasya
    • Lampiran 8 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::16 Tahun 201212 Desember 2012TARIF DASAR PELAYANAN TAMBAT KAPALUNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERIJENIS PELAYANAN TARIF (IDR) KETERANGANPelayanan Tambata. Dermaga (beton, besi, kayu) 39 per GT/etmalb. Breasting dolphin dan pelampung 20 per GT/etmalKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAMttdMUSTOFA WIDJAJASalinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A. Gani Lasya
    • Lampiran 9 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::16 Tahun 201212 Desember 2012TARIF DASAR PELAYANAN TAMBAT KAPALUNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERIJENIS PELAYANAN TARIF (US $) KETERANGANPelayanan Tambata. Dermaga (beton, besi, kayu) 0.088 per GT/etmalb. Breasting dolphin dan pelampung 0.043 per GT/etmalKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,ttdMUSTOFA WIDJAJASalinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A. Gani Lasya
    • Lampiran 10 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::16 Tahun 201212 Desember 2012TARIF DASAR PELAYANAN KAPAL YACHT DAN SEJENISNYANO JENIS PELAYANANDALAM NEGERI(IDR)LUAR NEGERI(US $)KETERANGAN1. Tarif Pelayanan Kapal Yacht 25.000 5,00 per hariKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DANPELABUHAN BEBAS BATAM,ttdMUSTOFA WIDJAJASalinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A. Gani Lasya
    • Lampiran 5 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::16 Tahun 201212 Desember 2012WAKTU RATA-RATA KAPAL TUNDABERANGKAT DAN KEMBALI KE PANGKALANZONA DARIWAKTU JARAK TERPILIH KEKETERANGANBATU AMPAR SEKUPANG KABILTANJUNGUNCANG1BATUAMPAR010– 10’ – 24” LU1040– 00’ – 06”BT2 X 7 NM 2 X 22 NM 2 X 12 NMPenetapan waktu daridan keberangkatandihitung berdasarkanjarak dan diambil waktutempuh rata-rata2 X 20’ 2 X 60’ 2 X 120’ 2 X 60’2 SEKUPANG2 X 7 NM010– 07’- 54” LU1030– 55’ – 30” BT2 X 28 NM 2 X 7 NM2 X 60’ 2 X 15’ 2 X 120’ 2 X 60’3 KABIL2 X 22 NM 2 X 28 NM010– 03 – 45” LU1040– 00’ – 06” BT2 X 33 NM2 X 120’ 2 X 120’ 2 X 20’ 2 X 180’4TANJUNGUNCANG2 X 12 NM 2 X 7 NM 2 X 33 NM010– 03 – 05” LU1030– 55’ – 31” BT2 X 20’ 2 X 60’ 2 X 80’ 2 X 35’KEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM;Salinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A. Gani LasyattdMUSTOFA WIDJAJA
    • BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAMBATAM CENTRE, PULAU BATAMKOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048; FAKSIMILE (0778) 462240, 462456KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAMPERATURANKEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAMNOMOR 17 TAHUN 2012TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN DAN TARIF PELAYANAN BARANGDI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAMDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir perubahan polapengelompokan tarif, serta dalam rangka meningkatkankualitas pelayanan kepelabuhanan di Pelabuhan Batamkhususnya pelayanan barang, maka dipandang perlumenyesuaikan petunjuk pelaksanaan dan tarif pelayananbarang di lingkungan Pelabuhan Batam;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undangmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4775);SALINAN
    • 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4849);3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentangKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4757) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentangKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5195);4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009, tentang Jenis danTarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentangKepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5070);6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentangPengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang DewanNasional Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas;8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang DewanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;9. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Nomor149/Kpb/V.77, Menteri Keuangan Nomor 150/KMK/77, danMenteri Perhubungan Nomor KM.119/Phb-77, tentangPembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan di Pulau Batam;10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2009tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam;11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batamsebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor PelabuhanBatam;
    • 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk KepentinganSendiri;13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2012tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam;14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2000tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahayadalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia;15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2002tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar MuatBarang dari dan ke Kapal;16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan JasaKepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan MenteriPerhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis,Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhananuntuk Pelabuhan Laut;18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2004tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan FormulasiPerhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan padaPelabuhan yang Diselenggarakan oleh Badan UsahaPelabuhan;19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku padaDirektorat Jenderal Perhubungan Laut;20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 330 Tahun 2009tentang Penetapan Pelabuhan Bebas pada KawasanPerdagangan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun;21. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam, sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Ketua Dewan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KetuaDewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
    • 22. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts/6/DK/IX/2008 tentangPenetapan Personel Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganKeputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts 19/DK-BTM/X/2010tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;23. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam;24. Keputusan Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor4/KPTS/PL/6/2010 tentang Penetapan Pembagian WilayahKerja Operasional Kantor Pelabuhan Batam;MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASANPERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAMTENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TARIF PELAYANANBARANG DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,untuk selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah lembaga/instansipemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas danwewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnyadengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatanekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naikdan/atau turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, yang dilengkapidengan fasilitas keselamatan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan sertasebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;3. Pelabuhan Batam adalah pelabuhan yang berada di wilayah kerja BadanPengusahaan Batam dan diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Batam, yangterdiri dari Terminal Umum, Terminal untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus,dan Perairan Pelabuhan Batam;
    • 4. Perairan Pelabuhan Batam adalah wilayah perairan berdasarkan batas yangditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan batas wilayah Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam, batas wilayah berdasarkan Rencana Induk PelabuhanBatam dan batas wilayah Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, dan DaerahLingkungan Kepentingan Pelabuhan yang ditetapkan Pemerintah;5. Kepala Kantor Pelabuhan Laut adalah pimpinan pelabuhan di lingkungan BadanPengusahaan Batam;6. Tarif Pelayanan Kepelabuhan adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanankapal, pelayanan barang, pelayanan alat, dan pelayanan penunjangkepelabuhanan di pelabuhan yang di selenggarakan oleh Badan PengusahaanBatam, yang terdiri dari Terminal Umum, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri,Terminal Khusus, dan perairan pelabuhan Batam;7. Terminal khusus yang selanjutnya disebut Tersus adalah terminal yang terletak diluar Daerah Lingkungan kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan kepentingan (DLKp)pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayanikepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;8. Terminal untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut TUKS adalah terminalyang terletak dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungankepentingan (DLKp) pelabuhan yang merupakan bagian dari palabuhan untukmelayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkandengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yangberdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung danbangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;10. Kapal melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung dipelabuhan melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpangdan hewan, termasuk kapal pemerintah/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/KepolianNegara Republik Indonesia (POLRI);11. Kapal tidak melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung dipelabuhan tidak melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang,penumpang dan hewan, yaitu kapal dalam rangka kegiatan bunker, mengambilperbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalam melanjutkan perjalanannya,menambah/mengganti anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongandalam kebakaran, tank cleaning serta pembasmian hama (fumigasi);12. Kapal lay-up adalah kapal yang dilabuhkan di tempat yang ditetapkan sebagai arealay-up sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dipergunakan dalamkegiatan pengangkutan kargo/penumpang, dengan perlakuan ketentuan jumlahawak kapal berdasarkan klasifikasi kegiatan lay-up nya (hot lay-up, semi coldstacking, cold stacking) dan disampaikan sebagai kapal lay-up pada saatkedatangan kepada syahbandar;13. Terminaling adalah kapal yang bertindak sebagai terminal, dan berlabuh secaratetap pada titik koordinat yang ditentukan;14. Kapal Yacht dan sejenisnya adalah kapal yang dilengkapi secara khusus untukberekreasi/olah raga/melakukan perlombaan-perlombaan di laut, baik yangdigerakkan dengan pesawat pendorong, layar, ataupun dengan cara-cara lain;
    • 15. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhanIndonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkankunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yangdiselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;16. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yangdilakukan di wilayah Perairan Laut Indonesia di luar ketentuan sebagaimanadimaksud pada angka 14 Pasal ini, yang diselenggarakan oleh perusahaanangkutan laut;17. Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayahIndonesia yang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untuk menghubungkandaerah terpencil dan belum berkembang;18. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayahIndonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layar motor yangberukuran sampai dengan 400 (empat ratus) GT dan kapal motor yang berukuransampai dengan 35 (tiga puluh lima) GT;19. Kapal yang melakukan kegiatan tetap adalah kapal yang melakukan kegiatansecara tetap dan tinggal tetap di dalam daerah lingkungan kerja dan daerahlingkungan kepentingan pelabuhan;20. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nakhoda agar olah gerakkapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar;21. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik ataumengandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepasdari tambatan dermaga, breasting dolphin, pelampung dan kapal lainnya denganmenggunakan kapal tunda;22. Pengepilan adalah pekerjaan mengikat, melepas, menarik tali temali kapal yangberolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, breastingdolphin, pelampung dan kapal lainnya dengan menggunakan atau tidakmenggunakan motor kepil;23. Kargo adalah semua jenis barang/hewan muatan kapal yang dibongkar/dimuat daridan ke kapal yang diangkut dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan, dapat berupaangkutan antar pulau atau impor/ekspor;24. Kargo dalam kemasan adalah barang yang menggunakan kemasan petikemas(container), atau menggunakan pallet dan unitisasi;25. Kargo tidak dalam kemasan adalah barang selain sebagaimana dimaksud padaangka 23 Pasal ini dalam bentuk urai, antara lain berupa break bulk, bag cargo,barang curah kering, barang curah cair dan hewan;26. Gudang adalah merupakan suatu tempat atau bangunan beratap yangdiperuntukan untuk menimbun, menyimpan dan mengerjakan barang dengantujuan agar barang tersebut terhindar dari kerusakan dan kehilangan yangdiakibatkan oleh manusia, hewan, serangga maupun karena cuaca;27. Gudang transito adalah gudang lini I (satu) dimana barang yang dimasukan kedalam gudang tersebut telah siap untuk diteruskan ke tempat tujuan, baik untukdiekspor maupun diteruskan ke tempat pemiliknya atau consignee dalam waktuyang tidak lama/sementara;
    • 28. Throughput Fee adalah pungutan yang dikenakan terhadap setiap barang curahyang dibongkar/dimuat melalui pipa yang melintas pada lokasi terminal di dalamdaerah lingkungan kerja daratan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;29. Roll On-Roll Off adalah moda dalam pengangkutan barang yang bisamemuat/membongkar kargo masuk/keluar kapal dengan penggeraknya sendiri,menggunakan kapal yang dilengkapi ramp door;30. Gross Tonage, selanjutnya disebut GT, adalah perhitungan volume semua ruangyang terletak dibawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutupyang terletak diatas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangantertutup yang terletak diatas geladak paling atas (superstructure), tonase kotordinyatakan dalam ton yaitu suatu unit volume sebesar 100 (seratus) kaki kubikyang setara dengan 2,83 (dua koma delapan tiga) kubik meter;31. Container Freight Station yang selanjutnya disebut CFS adalah kawasan yangdigunakan untuk menimbun petikemas LCL, melaksanakan stuffing/unstuffing, danuntuk menimbun break-bulk cargo yang akan di-stuffing ke petikemas atau di-unstuffing dari petikemas;32. Less than Container Load yang selanjutnya disebut LCL adalah petikemas yangberisi muatan dari beberapa shiper dan penerimanya terdiri dari beberapaconsignee;33. Full Container Load yang selanjutnya disebut FCL adalah petikemas yang berisimuatan satu shiper dan penerimanya satu consignee.Pasal 2(1) Pembayaran nota pelayanan kepelabuhanan harus dilakukan selambat-lambatnya7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal nota terbit pada bank mitra yang ditunjuk;(2) Apabila pengguna layanan lalai melakukan pelunasan nota pelayanankepelabuhanan, maka pelayanan kepelabuhanan dan pelayaran lainnya akanditangguhkan termasuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);(3) Pengajuan keberatan atas nota pelayanan kepelabuhanan dapat diterima palinglama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penerbitan nota, dengan menyampaikansurat keberatan yang menjelaskan keberatannya, dan melampirkan copy nota dandata pendukung lainnya;(4) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan dalam mata uang rupiah per nota tagihanminimal sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);(5) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan dalam mata uang dollar Amerika Serikatper nota tagihan minimal sebesar US$5,00 (lima Dollar Amerika Serikat).BAB IIPELAYANAN BONGKAR/MUAT BARANGBagian KesatuUmumPasal 3(1) Perusahaan Bongkar/Muat harus mengajukan secara tertulis permohonan kegiatanbongkar/muat segera menerima informasi dari perusahaan/agen pelayaran tentangrencana kedatangan kapal dan rencana sandar kapal;
    • (2) Permohonan kegiatan bongkar/muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan menggunakan Formulir 1.B, dengan melampirkan persyaratan sebagaiberikut:a. Surat penunjukan pelaksanaan bongkar/muat dari pemilik barang (kontrakkerja bongkar/muat–stevedoring);b. Copy Bill Of Loading;c. Copy Manifest;d. Jumlah dan jenis muatan, untuk penentuan peralatan bongkar/muat;e. Jumlah buruh yang dibutuhkan sesuai dengan waktu yang ditentukan (sesuaiproduktifitas bongkar/muat);f. Kesiapan angkutan darat/jumlah truk yang disiapkan untuk pelaksanaanangkutan darat ke gudang penerimaan.(3) Persyaratan tambahan sebagai berikut:a. Bila muatan termasuk barang berbahaya, Perusahaan Bongkar/Muat harusmengajukan permohonan izin bongkar/muat barang berbahaya kepadaSyahbandar;b. Bila muatan termasuk untuk tujuan ekspor, Perusahaan Bongkar/Muat harusmelampirkan Shipping Order/Shipping Instruction dengan menyebutkanpelabuhan tujuan.Pasal 4Perusahaan Bongkar/Muat harus melaksanakan kegiatan bongkar/muat selama 24 (duapuluh empat) jam.Pasal 5(1) Perusahaan pelayaran diberi waktu 2 (dua) jam setelah kegiatan bongkar/muatselesai untuk penyelesaian administrasi dan kesiapan keberangkatan kapal;(2) Apabila kapal masih menunggu muatan balik, maka kapal diberikan tenggangwaktu paling lama 4 (empat) jam;(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kapal tidak siap, makakapal harus keluar untuk lego jangkar.Pasal 6(1) Dermaga bukan sebagai tempat penumpukan barang/muatan;(2) Perusahaan Bongkar/Muat harus mengajukan secara tertulis permohonan areapembongkaran muatan sementara;(3) Kantor Pelabuhan Laut memberikan izin penggunaan area pembongkaran muatansebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk paling lama 3 (tiga) jam, dan setelahitu barang/muatan harus dibawa ke lokasi penumpukan atau lokasi pemilik;(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakandenda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jam.
    • Bagian KeduaPerusahaan Bongkar/Muat (PBM) dan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)Pasal 7(1) Selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah kapal bersandar, PBM/EMKL harussegera melaksanakan kegiatan sesuai fungsinya;(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakansanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jamketerlambatan.Pasal 8(1) PBM yang mengoperasikan Crane diwajibkan memakai alas kaki dengan ukuransebagai berikut:Tebal : 5 cm (lima sentimeter)Lebar : 2 x 40 cm (dua kali empat puluh sentimeter)Panjang : 100 cm (seratus sentimeter)(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakansanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perpelanggaran.Pasal 9(1) PBM/EMKL dapat melakukan penumpukan stuffing dan/atau unstuffing kontainer digudang CFS;(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakansanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kontainer.Pasal 10(1) PBM/EMKL dalam melaksanakan kegiatan harus sesuai dengan standarproduktifitas yang telah ditetapkan di Pelabuhan Batam;(2) Standar produktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkankesepakatan dengan keputusan Kepala Kantor Pelabuhan Laut;(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakansanksi berupa denda tambahan tarif pelayanan dermaga sebesar 200% (dua ratuspersen) dari tarif dasar.Pasal 11PBM harus menyediakan alat bantu pengaman bongkar/muat seperti jala-jala di lambungkapal untuk kegiatan bongkar/muat barang jenis bag cargo (karung) seperti beras dansemen non-pallet.Pasal 12Petugas pengawas bongkar/muat dari PBM dan wakilnya harus secara terus menerusberada di daerah kerjanya untuk memantau kegiatan bongkar/muat dan berkoordinasidengan petugas Pelabuhan Laut bila terjadi hambatan.
    • Pasal 13(1) PBM/EMKL dilarang menempatkan chassis atau chassis bermuatan di arealpelabuhan;(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakansanksi berupa penguncian roda dan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) per unit.Pasal 14PBM/EMKL yang menyebabkan tumpahnya minyak dari alat bongkar/muat di ataslandasan dermaga dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratuslima puluh ribu rupiah) per m2(meter persegi) per kejadian.Pasal 15Perusahaan pelayanan pelabuhan yang menyebabkan kerusakan instalasi di daerahkerja pelabuhan dikenakan sanksi senilai biaya yang timbul atas kerusakan tersebut.Pasal 16(1) Parkir kendaraan kerja (truk dan trailler) harus pada tempat yang telah disediakan;(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakansanksi berupa penguncian roda dan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) per alat angkut/alat bongkar muat.Pasal 17PBM/EMKL yang melaksanakan kerja bongkar muat atau pengangkutan barang tanpaizin tertulis dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah) per alat bongkar/muat.Pasal 18PBM dan EMKL yang melakukan kegiatan landing menggunakan rampdoor tongkang didermaga tanpa izin dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000,- (satu jutarupiah).BAB IIIPELAYANAN DERMAGAPasal 19Tarif pelayanan dermaga dikenakan bagi setiap barang yang dibongkar/dimuat dari atauke kapal/tongkang yang bertambat di tambatan maupun yang tidak bertambat yanglokasi kegiatannya berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungankepentingan pelabuhan.Pasal 20Barang yang dimuat/dibongkar melalui dermaga ke maupun dari kapal/tongkang diterminal umum dikenakan tarif pelayanan dermaga sebesar tarif dasar.
    • Pasal 21Barang yang dimuat melalui dermaga ke tongkang/kapal dan selanjutnya langsung ketongkang/kapal lain atau sebaliknya (rede transport) di terminal umum, dikenakan satukali tarif pelayanan dermaga sebesar tarif dasar.Pasal 22Barang yang dimuat melalui dermaga ke kapal/tongkang yang bersandar padakapal/tongkang lain yang sedang bertambat pada tambatan atau sebaliknya di terminalumum, dikenakan tarif pelayanan dermaga sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) daritarif dasar.Pasal 23Barang dari tongkang yang dimuat ke kapal yang sedang bertambat pada tambatantanpa melalui dermaga atau sebaliknya, dikenakan tarif pelayanan dermaga sebesar50% (lima puluh persen) dari tarif dasar.Pasal 24Barang yang dibongkar dan dimuat antar kapal atau antara kapal dengan alat apunglainnya tanpa melalui dermaga didalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungankepentingan perairan pelabuhan dipungut biaya alih muatan sebesar 25% (dua puluhlima persen) per ton atau per m³ (meter kubik) dari tarif dasar dan dipungut dari kapalyang dibongkar dan kapal yang memuat.Pasal 25Barang yang dimuat/dibongkar melalui dermaga ke maupun dari kapal/tongkang diterminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri, dikenakan tarif pelayanan dermagasebagai berikut:a. untuk barang milik sendiri, yang digunakan dalam rangka menunjang industrinya,serta dibuktikan dengan dokumen manifest, dibebaskan dari pelayanan dermaga;b. untuk barang milik pihak ketiga, dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) daritarif dasar.Pasal 26Tarif pelayanan dermaga untuk barang dalam petikemas yang berstatus LCLdibebankan kepada masing-masing pengirim/penerima/pemilik barang sesuai denganukuran dan jenis barangnya.Pasal 27Tarif pelayanan dermaga untuk petikemas yang berukuran kurang dari 20’ (dua puluhfeet) dikenakan berdasarkan berat/volume barang dengan satuan ton atau m³ (meterkubik).Pasal 28Tarif pelayanan dermaga untuk barang yang berada diatas truck dan atau chassis yangdiangkut dengan kapal Ro-Ro dikenakan terhadap barang tersebut termasukvolume/berat alat angkutnya, kecuali alat angkut tersebut berfungsi sebagai alatmekanik/peralatan kapal bersangkutan.
    • Pasal 29Tarif pelayanan dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan dalamsatuan unit yang berpedoman pada klasifikasi alat angkutnya berdasarkan kesepakatandengan pengguna layanan.Pasal 30Tarif pelayanan dermaga untuk barang tidak dalam kemasan (barang impor) antar pulaudikenakan sebesar tarif dasar.Pasal 31Tarif pelayanan dermaga untuk petikemas overheight/overwidth/overlength, dikenakantambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar.Pasal 32(1) Barang yang sifatnya menganggu/merusak fasilitas dermaga atau fasilitas lainnyaserta kesehatan manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini;(2) Tarif pelayanan dermaga untuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dikenakan tambahan sebesar 50% (limapuluh persen) dari tarif dasar.Pasal 33Pelayanan dermaga untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam InternationalMaritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) dikenakan tarif dengan ketentuansebagai berikut:a. terhadap barang berbahaya, dikenakan tambahan sebesar 100% (seratus persen)dari tarif dasar;b. barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuanIMDG Code, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarifdasar.Pasal 34Tarif dasar pelayanan dermaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.BAB IVPELAYANAN CHASSIS DENGAN ROLL ON-ROLL OFF (RO-RO)Pasal 35Kegiatan bongkar petikemas diatas chassis (pemasukan chassis) dari luar negeridengan sistem Roll On-Roll Off yang diangkut kapal dilengkapi rampdoor, dikenakanpelayanan chassis fee.Pasal 36Barang yang berada diatas truck dan/atau chassis yang diangkut dengan kapal Ro-Rodikenakan tarif pelayanan dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
    • Pasal 37Tarif dasar pelayanan chassis fee dengan roll on - roll off adalah sebagaimanatercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.BAB VPELAYANAN PERGUDANGAN (WAREHOUSING)Pasal 38Pemakaian gudang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan dan berdasarkankepada tarif yang berlaku.Pasal 39(1) Pelaksanaan pengaturan/penataan barang yang akan ditumpuk di gudang diaturoleh supervisi/petugas gudang;(2) Pekerjaan quay transfer operations sampai di gudang dari kegiatan bongkar muatdilaksanakan oleh PBM atau EMKL;(3) Penyusunan/pengaturan barang di gudang dilakukan setelah mendapatdisposisi/area penumpukan dari supervisi atau petugas gudang dimana barangtersebut harus ditempatkan.Pasal 40(1) Perusahaan Bongkar/Muat harus melaksanakan kegiatan bongkar muat selama 24(dua puluh empat) jam dalam sehari;(2) Apabila barang bongkar/muat tidak dapat diangkut langsung keluar dikarenakankurang moda transportasi lanjutan maka PBM wajib menumpuk barang tersebut digudang atau di lapangan penumpukan di pelabuhan.Pasal 41Batas waktu pemakaian gudang transito adalah 10 (sepuluh) hari sejak dimasukkanbarang yang akan ditumpuk dalam gudang dan apabila penumpukan barang di gudanglewat 10 (sepuluh) hari maka pihak gudang tidak bertanggung jawab terhadapkehilangan/kerusakan dan barang tersebut akan dikeluarkan dari gudang dan dianggaptidak ada pemilik.Pasal 42Tarif pelayanan penumpukan di gudang dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:a. untuk barang yang dibongkar dari kapal, hari penumpukan dihitung mulai haripembongkaran pertama dari party barang yang bersangkutan sampai denganbarang di keluarkan dari tempat penumpukan;b. untuk barang yang dimuat ke kapal, hari penumpukan dihitung mulai haripenumpukan pertama dari party barang yang bersangkutan di tempat penumpukansampai dengan hari selesai pemuatan keseluruhan muatan kapal yangbersangkutan.
    • Pasal 43Tarif pelayanan pergudangan untuk barang yang dibongkar/muat dari kapal (impor danbongkar atau ekspor dan muat antar pulau) dikenakan dengan perhitungan sebagaiberikut:a. Hari I 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarifpelayanan pergudangan 1 (satu) hari dari tarif dasar;b. Hari II 25 (duapuluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam danseterusnya dihitung perharinya dikenakan sebesar 200% (dua ratuspersen) dari tarif dasar.Pasal 44Tarif pelayanan penumpukan untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat(1) dikenakan perhitungan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar.Pasal 45Tarif pelayanan penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana di atur dalamInternational Maritime Dengerous Goods Code (IMDG Code) dikenakan denganketentuan sebagai berikut:a. terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan penumpukanatau tempat lain serta barang berbahaya dalam peti kemas dikenakan tambahansebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar;b. terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimanaketentuan IMDG Code, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus persen) daritarif dasar;c. barang berbahaya disesuaikan dengan ketentuan IMDG Code untuk kelas I (satu)dan IV (empat) tidak diperbolehkan ditumpuk di gudang/lapangan penumpukan.BAB VIPELAYANAN LAPANGAN PENUMPUKANPasal 46Tarif pelayanan penumpukan di lapangan penumpukan/CFS dikenakan ketentuansebagai berikut:a. untuk barang yang dibongkar dari kapal, hari penumpukan dihitung mulai haripembongkaran pertama dari party barang yang bersangkutan sampai denganbarang dikeluarkan dari tempat penumpukan;b. untuk barang yang dimuat ke kapal, hari penumpukan dihitung mulai haripenumpukan pertama dari party barang yang bersangkutan di tempat penumpukansampai dengan hari selesai pemuatan keseluruhan muatan kapal yangbersangkutan.
    • Pasal 47Tarif pelayanan penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dikenakandengan perhitungan sebagai berikut:a. Untuk barang yang dibongkar dari kapal (impor dan bongkar antar pulau):1. Masa I sampai dengan hari ke-5 dikenakan tarif pelayanan penumpukan1 (satu) hari dari tarif dasar dan hari ke-6 sampai dengan hari ke-10 dihitung perhari sebesar tarif dasar;2. Masa II hari ke-11 dan seterusnya dihitung perharinya sebesar 200% (duaratus persen) dari tarif dasar.b. Untuk barang yang dimuat ke kapal (ekspor dan muat antar pulau):1. Masa I sampai dengan hari ke-7 dikenakan tarif pelayanan penumpukan1 (satu) hari dari tarif dasar dan hari ke-8 sampai dengan hari ke-14 dihitung perharinya sebesar tarif dasar;2. Masa II hari ke-15 dan seterusnya dihitung perharinya 200% (dua ratuspersen) dari tarif dasar.Pasal 48Pelayanan penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalamInternational Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code), dikenakan tarif denganketentuan sebagaimana berikut:a. terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan penumpukanatau tempat lain serta barang berbahaya dalam petikemas, dikenakan tambahansebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar;b. terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimanaketentuan IMDG Code, dikenakan tambahan sebesar 200% (dua ratus persen) daritarif dasar;c. barang berbahaya sesuai ketentuan IMDG Code untuk kelas I dan VII tidakdiperbolehkan ditumpuk di gudang/lapangan penumpukan.Pasal 49Tarif pelayanan pelayanan penumpukan barang transhipment:a. barang transhipment (through cargo) dibebaskan dari pengenaan tarif pelayananpenumpukan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari selesaipembongkaran dari kapal pengangkut pertama (1stcarrier) sampai denganselesainya pemuatan barang tersebut ke atas kapal pengangkut kedua (2ndcarrier);b. barang transhipment yang ditumpuk melebihi batas waktu sebagaimana dimaksudpada huruf a, dikenakan tarif penumpukan sebesar 200% (dua ratus persen) daritarif dasar per hari, dihitung mulai hari ke-15 dan seterusnya.Pasal 50Tarif pelayanan penumpukan untuk petikemas berstatus LCL, dikenakan terhadapbarang yang bersangkutan berdasarkan ukuran, jenis dan tempat penumpukan barang.
    • Pasal 51Tarif pelayanan penumpukan untuk petikemas berstatus FCL ekspor/impor, petikemasdomestik (antar pulau) isi dan petikemas kosong, ditentukan sebagai berikut:a. Masa I sampai dengan hari ke-5 dikenakan tarif penumpukan 1 (satu) hari daritarif dasar dan hari ke-6 sampai dengan hari ke-10 dihitung per harisebesar tarif dasar;b. Masa II Hari ke-11 dan seterusnya dihitung per harinya sebesar 200% (duaratus persen) dari tarif dasar.Pasal 52Tarif pelayanan penumpukan untuk petikemas yang berukuran kurang dari 20’ (duapuluhfeet) dikenakan berdasarkan berat/volume barang dengan satuan ton atau m³ (meterkubik).Pasal 53Tarif dasar pelayanan penumpukan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4Peraturan ini.BAB VIIPELAYANAN PETIKEMASPasal 54Tarif paket pelayanan bongkar/muat petikemas dengan status FCL sudah termasukpelayanan dermaga, dikenakan atas rangkaian kegiatan:a. membongkar petikemas isi atau kosong dari kapal, mengangkut, menurunkanlangsung dan menyusun di lapangan penumpukan Terminal Petikemas;b. mengangkat petikemas isi atau kosong dari lapangan penumpukan TerminalPetikemas, mengangkut dan memuat ke kapal.Pasal 55Tarif paket pelayanan bongkar/muat petikemas dengan status LCL tidak termasukpelayanan dermaga, dikenakan atas rangkaian kegiatan:a. membongkar petikemas isi dari kapal, mengangkut, menurunkan langsung danmenyusun di lapangan penumpukan Terminal Petikemas, mengangkat danmengangkut ke CFS, mengeluarkan barang dari dalam petikemas kosong kelapangan penumpukan Terminal Petikemas;b. memindahkan petikemas kosong dari lapangan penumpukan ke CFS,memindahkan dan menyusun barang dalam petikemas serta memindahkannya kelapangan penumpukan Terminal Petikemas, dan selanjutnya mengangkat danmengangkut petikemas tersebut ke dermaga serta memuat ke kapal.Pasal 56Pembongkaran atau pemuatan petikemas kosong dikenakan tarif 90% (sembilan puluhpersen) dari tarif FCL.
    • Pasal 57Tarif petikemas ukuran diatas 40‘ (empatpuluh feet), dikenakan tambahan tarif sebesar25% (dua puluh lima persen) dari tarif ukuran 40‘ (empat puluh feet).Pasal 58Petikemas yang tidak melengkapi status FCL atau LCL, ditetapkan sebagai status FCLdan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.Pasal 59(1) Perubahan status dari FCL menjadi LCL dikenakan tarif FCL ditambah selisihantara tarif LCL dan tarif FCL, serta ditambah tarif gerakan ekstra;(2) Perubahan status dari LCL menjadi FCL dikenakan tarif LCL, apabila petikemasyang dibongkar dari kapal telah ditempatkan di lapangan penumpukan petikemasditambah tarif gerakan ekstra;(3) Tarif perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankankepada pihak yang mengajukan perubahan.Pasal 60Tarif uncontainerized cargo dikenakan atas pelayanan pekerjaan membongkar ataumemuat barang yang hanya dapat dikerjakan dengan tambahan alat khusus, yangdibedakan menurut beratnya, yaitu:a. berat kotor sampai dengan 20 (dua puluh) ton;b. berat kotor diatas 20 (dua puluh) ton sampai dengan 35 (tiga puluh lima) ton;c. berat kotor diatas 35 (tiga puluh lima) ton.Pasal 61Tarif uncontainerized cargo dengan berat kotor diatas 35 (tiga puluh lima) tonsebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, dikenakan tarif tersendiri yangbesarannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola Terminal Petikemasdengan pengguna layanan yang bersangkutan.Pasal 62Pelayanan petikemas alih kapal (transhipment) adalah kegiatan membongkar petikemasalih kapal dari kapal pengangkut pertama, disusun dan ditumpuk dilapanganpenumpukan dan mengapalkannya ke kapal pengangkut ke-2 (dua), dengan ketentuansebagai berikut:a. Kegiatan membongkar dan memuat petikemas alih kapal tersebut dilaksanakan diTerminal Petikemas yang sama;b. Petikemas alih kapal tersebut harus dilaporkan secara tertulis selambat-lambatnya24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal pengangkut pertama sandar denganmenyebutkan kapal pengangkut ke-2 (dua).Pasal 63Tarif pelayanan petikemas alih kapal (transhipment) sebagaimana dimaksud dalamPasal 62, dikenakan 2 (dua) kali tarif dasar, yaitu untuk pelayanan membongkar danmuat petikemas alih kapal.
    • Pasal 64Kegiatan pelayanan petikemas alih kapal (transhipment) yang dibongkar dan dimuat diTerminal Petikemas yang tidak sama, maka ketentuan pelayanan dan besaran tarifnyadiatur berdasarkan kesepakatan antar pengelola Terminal Petikemas.Pasal 65Tarif pelayanan shifting petikemas, dikenakan atas pekerjaan memindahkan petikemasdari satu tempat ke tempat lain dalam petak kapal yang sama atau ke petak kapal yanglain dalam kapal yang sama ke dermaga dan kemudian menempatkan kembali ke kapalyang sama.Pasal 66Dalam hal terjadi shifting petikemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tetapidilakukan dengan landing ke lapangan penumpukan petikemas, dikenakan tarif sebesar125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif pelayanan shifting petikemas denganlanding dan reshipping operation.Pasal 67Tarif pelayanan membuka dan menutup palka, dikenakan terhadap kegiatan membukadan menutup palka baik landing atau tanpa landing di dermaga.Pasal 68Petikemas yang dibongkar/dimuat dari maupun ke kapal petikemas, kapal konvensional,tongkang dan jenis angkutan laut lainnya pada Terminal Petikemas, diberlakukan tarifpelayanan bongkar muat petikemas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5Peraturan ini.Pasal 69(1) Pelayanan bongkar/muat pada Terminal Umum diusahakan dan dikelola olehKantor Pelabuhan Laut, dan untuk pelaksanaannya dapat dilakukan olehperusahaan bongkar/muat yang memenuhi standar Keselamatan dan KesehatanKerja (K3);(2) Pelayanan bongkar/muat sebagaimana tercantum pada ayat (1), dikenakanimbalan layanan bongkar/muat sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif layananbongkar/muat sebagaimana tercantum dalam Pasal 68.Pasal 70Tarif pelayanan gerakan ekstra petikemas, dikenakan untuk setiap gerakan petikemasatas permintaan perusahaan angkutan laut atau pemilik barang dan menjadi beban yangbersangkutan.Pasal 71Tarif pelayanan lift on/lift off petikemas, dikenakan atas pelayanan mengangkatpetikemas dengan kegiatan sebagai berikut:a. dari tempat penumpukan ke atas chassis penerima petikemas; ataub. dari chassis terminal petikemas ke chassis petikemas; atauc. dari chassis pengirim petikemas ketempat penumpukan.
    • Pasal 72(1) Petikemas yang sudah masuk di Terminal Petikemas yang dibatalkanpemuatannya ke kapal yang telah ditentukan sebelumnya atau ditarik ke luar dariTerminal Petikemas, dikenakan tarif pembatalan muat petikemas;(2) Petikemas yang telah dimuat ke kapal kemudian dibatalkan, dikenakan tarifpelayanan pemuatan dan pembongkaran petikemas FCL/LCL ditambah tarifpembatalan muat petikemas dan tarif shifting bila terjadi shifting di atas kapal;(3) Pengeluaran petikemas pembatalan muat dari Terminal Petikemas, dikenakantambahan tarif lift on petikemas pada saat penyerahan.BAB VIIILAIN-LAINPasal 73(1) Pembulatan ukuran barang:a. Kurang dari 1 (satu) ton dibulatkan menjadi 1 (satu) ton;b. Kurang dari 1 (ton) atau m³ (meter kubik) dibulatkan menjadi 1 (satu) m³(meter kubik);(2) Perhitungan kelebihan barang yang berukuran kurang dari 1 (satu) ton atau m³(meter kubik), dibulatkan menjadi 1 (satu) ton atau m³ (meter kubik).Pasal 74Kepala Kantor Pelabuhan Laut dapat memberikan kebijakan pengenaan tarif pelayananpenumpukan 1 (satu) hari untuk peti kemas ekspor di terminal petikemas yang ditumpuksampai dengan 10 (sepuluh) hari, dengan syarat bahwa lamanya petikemas eksportersebut berada di lapangan penumpukan bukan karena kesalahan pemilikbarang/eksportir, berdasarkan pertimbangan:a. keterlambatan kedatangan kapal lebih 3 (tiga) hari dari SAL (Sailing Arrival List);b. keterlambatan menambatkan kapal di dermaga lebih dari 3 (tiga) hari sejak kapaltiba di pelabuhan.Pasal 75Pelayanan throughput dikenakan terhadap setiap barang curah yang dibongkar/dimuatmelalui pipa yang melintas pada lokasi terminal di dalam daerah lingkungan kerjadaratan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.Pasal 76Tarif pelayanan throughput sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan ini.Pasal 77Penetapan jenis barang yang dikenakan tarif pelayanan dermaga dan tarif pelayananpenumpukan atas dasar satuan ton atau m³ (meter kubik) adalah sebagaimanatercantum dalam Lampiran 7 Peraturan ini.
    • Pasal 78Besaran tarif pelayanan barang dalam Peraturan ini belum termasuk pajak-pajak yangberlaku.BAB IXKETENTUAN PENUTUPPasal 79Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,a. Pasal 1 huruf p sampai dengan huruf v, Pasal 15 sampai dengan Pasal 32, Pasal39 sampai dengan Pasal 42, dan Pasal 44 ayat (4) Keputusan Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor 19/KPTS/KA/IV/2004 tentangTarif Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam-Rempang-Galang(Barelang);b. Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Keputusan Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam Nomor 20/KPTS/KA/IV/2004 tentang Petunjuk PelaksanaanOperasional Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam-Rempang-Galang(Barelang).dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 80Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Ditetapkan di Batampada tanggal 12 Desember 2012KEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,ttdMUSTOFA WIDJAJASalinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A. Gani Lasya
    • Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::17 Tahun 201212 Desember 2012DAFTAR BARANG-BARANG YANG SIFATNYA MENGGANGGU/MERUSAK KONDISIDERMAGA DAN FASILITAS LAINNYA SERTA KESEHATAN MANUSIANO JENIS BARANG MENGGANGGU/MERUSAK1. Bahan makanan manusia: garam, terasi, ikan asin, udang kering dan sejenisnya,cabai/lombok, bawang dan sejenisnya, merica/lada dan sejenisnya, minyak gorengdan lemak.2. Bahan makanan ternak: gaplek, bungkil, dedak beras, dedak gandum, dansejenisnya.3. Berasal dari hewan: Kulit, tulang, tanduk dan sejenisnya4. Berasal dari tanaman: kopra, arang, tepung tapioka, ampas tebu dan sejenisnya.5. Barang berasal dari hewan atau tanaman yang membusuk dan harus dimusnahkan.6. Barang bekas: besi tua/scrap iron, kertas bekas.7. Barang galian: belerang, gypsum, batubara, batu kapur, batu pecah, pasir batupecah, pasir gelas/ silican, pasir besi, pasir dan batu kali.8. Bahan kimia, bukan barang berbahaya berbentuk tepung atau butiran dalam karung:Alumunium potash, alumunium bicabonat, aluminium hydroxide activated carbon,dosium, sulfat, sodium trifoly phosfate, sodium carboxy methyl cellulox (CMC).Pupuk produksi industri kimia: pupuk, semen, dan sejenisnya.9. Produksi industri minyak bumi: aspal, gemuk, minyak pelumas dan sejenisnya.10. Kayu hasil hutan: kayu gelondongan (logs), kulit basah.11. Barang besi dan baja.12. Barang logam dan batangan lainnya.KEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGANBEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,ttdSalinan sesuai dengan aslinya MUSTOFA WIDJAJAKaro. Sekretariat dan Protokol,A. Gani Lasya
    • Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::17 Tahun 201212 Desember 2012TARIF DASAR PELAYANAN DERMAGANO JENIS PELAYANAN TARIF (IDR) KETERANGAN1. Barang dalam kemasana. Petikemas di dermaga konvensional1) 20’a) Kosong 13.650 Per boksb) Isi 27.300 Per boks2) 40’a) Kosong 20.475 Per boksb) Isi 40.950 Per boksb. Palet dan unitisasi 715 Per ton/m32. Barang tidak dalam kemasana. Tidak menggunakan alat khusus/mekanis; 895 Per ton/m3b. Menggunakan alat khusus/mekanis(conveyer/pipa/pompa/wheel loader dansejenisnya);715 Per ton/m3c. Hewan (sapi, kerbau, kambing, babi dansejenisnya).910 Per ekorKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,ttdMUSTOFA WIDJAJASalinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A. Gani Lasya
    • Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::17 Tahun 201212 Desember 2012TARIF CHASSIS FEENO JENIS PELAYANAN TARIF (US $) KETERANGAN1. Ukuran 20” isi 12.00 per unit2. Ukuran 40” isi 24.00 per unit3. Petikemas kosong 50% dari tarif 1 dan 2 per unitKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGANBEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAMttdMUSTOFA WIDJAJASalinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A. Gani Lasya
    • Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::17 Tahun 201212 Desember 2012TARIF DASAR PELAYANAN PENUMPUKANNO JENIS PELAYANANTARIF(IDR)KETERANGAN1. Gudang950 per ton ataum3/hari2. Lapangan non peti kemasa. Barang umum/curah/pallet/unitisasi;550 per ton ataum3/harib.Hewan (sapi, kerbau, kambing, babi dansejenisnya).5.500per ekor/hari3. Lapangan petikemasa. Peti kemas ukuran 20 1) Kosong 7.750 per box/hari2) Isi 16.500 per box/hari3) Overheight/overlength/overwidth 40.000 per box/hari4) Peti kemas reefer 40.000 per box/harib. Peti kemas ukuran 40 1) Kosong 16.500 per box/hari2) Isi 34.000 per box/hari3) Overheight/overlength/overwidht 81.000 per box/hari4) Peti kemas reefer 81.000 per box/hariKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGANBEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,Salinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol, ttdMUSTOFA WIDJAJAA. Gani Lasya
    • Lampiran 5 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::17 Tahun 201212 Desember 2012TARIF DASAR PELAYANAN PETIKEMAS DAN BARANGNO JENIS PELAYANANTARIF (RP) KETERANGANUkuran 20’ Ukuran 40’1 PETIKEMAS FCLTermasuk uang dermagaa. Isi 384.300 576.000 Per boksb. Kosong 288.000 432.350 Per boks2 PETIKEMAS LCLTidak termasuk uang dermaga 627.300 936.000 Per boks3 PETIKEMAS TRANSHIPMENTTidak termasuk uang dermaga 259.200 430.875 Per boks4 SHIFTING PETIKEMASa. Tanpa landing dan reshipping operation; 146.700 218.700 Per boksb. Dengan landing dan reshipping operation. 555.300 832.500 Per boks5 UNCONTAINERIZED CARGOa.Uncontainerized cargo (tidak termasukuang dermaga)1) Dibongkar keatas chassis/trailer,atau dimuat dari chassis/trailerpengguna jasa994.950 1.493.775 Per unit2) Shiftinga)Tanpa landing dan reshippingoperation994.950 1.493.775 Per unitb)Dengan landing dan reshippingoperation1.481.400 2.222.100 Per unitb. Lift on/lift off 91.000 136.000 Per unitc. Penumpukan uncontainerized cargo 11.700 23.400 Per unitBerat Kotors/d 20 tonBerat Kotor20 s/d 35ton6PETIKEMAS OVER HEIGHT/OVERWIDTH/OVER LENGTHa. FCL (termasuk uang dermaga) + 25% + 25% Per boksb. LCL (tidak termasuk uang dermaga) + 25% + 25% Per boksc. Transhipment + 25% + 25% Per boks
    • d. Shifting-Tanpa landing dan reshippingoperation+ 25% + 25% Per boks-Dengan landing dan reshippingoperation+ 25% + 25% Per boks7 MEMBUKA DAN MENUTUP PALKA 281.000 281.000 Per palkaDN LN8 TARIF JASA PELAYANAN B/Ma. Curah Kering (lewat pipa) 3.000 6.000 Per Tonb. Curah Cair 3.360 6.180 Per Tonc. Breakbulk via gudang 11.700 23.400 Per Tond. Breakbulk via angkutan langsung 11.700 23.400 Per Ton9 GERAKAN EKSTRAa. Yang dikenakan dengan alat khusus atautop loader tanpa alat khusus/sling214.950 322.400 Per boksb. Yang dikenakan dengan alat khusus atautop loader ditambah alat khusus/sling348.250 470.150 Per boks10 LIFT ON atau LIFT OFFa. Petikemas isi 139.300 208.950 Per boksb. Petikemas kosong 69.650 104.475 Per boksc. Barang umum/curah/pallet/unitisasi cargo 10.550 Per tond. Trucking free on truck 10.550 Per ton11 PEMBATALAN MUATa. Petikemas isi 71.500 107.250 Per boksb. Petikemas kosong 35.750 53.950 Per boksKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DANPELABUHAN BEBAS BATAM,ttdMUSTOFA WIDJAJASalinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A. Gani Lasya
    • Lampiran 6 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::17 Tahun 201212 Desember 2012TARIF THROUGHPUT FEE BONGKAR/MUAT KARGO CURAHNO JENIS JASA TARIF (IDR) KETERANGAN1. Bongkar 1.750 per MT2. Muat 1.750 per MTKEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,ttdMUSTOFA WIDJAJASalinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A. Gani Lasya
    • Lampiran 7 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamNomorTanggal::17 Tahun 201212 Desember 2012DAFTAR JENIS DAN NAMA BARANG YANG DIKENAKANTARIF PELAYANAN DERMAGA DAN PELAYANAN PENUMPUKANDIHITUNG ATAS DASAR SATUAN TON ATAU m3NO JENIS DAN NAMA BARANG SATUAN1. MUATAN KARUNGANa. BAHAN MAKANAN POKOK DAN SEJENISNYABeras, bulgur, jagung, tepung terigu, gula pasir, garam, tepung tapioca,gaplek glondong, tepung gaplek dan gandum;tonb. BAHAN MAKANAN TERNAKDedak, katul, beras katul gandum, bungkil kopra, bungkil kacang,bungkil kelapa sawit dan bungkil jenis lainnya (dipres atau serpih);tonc. BUAH/BIJI BERMINYAK DAN LAIN SEJENISNYA.Kopra, biji kelapa sawit, biji tengkawang, biji kapuk, biji bunga matahari;tond. PUPUKPupuk alam, pupuk buatan dan lain sejenisnya;tone. SEMEN DAN LAIN SEJENISNYA.Semen, mud;tonf. KOPI, AKAR-AKARAN OBAT, DAN BAHAN REMPAH-REMPAH- Kopi lada, pala, cinamon, gambir, jahe, lengkuas, kunyit, biji wijen; ton- Fuli, daun salam, daun sureh, rotan, daun siong, lombok kering. m3g. KACANG-KACANGANKacang tanah, kacang ijo, kedelai, kacang merah, biji mete, kacangberas, dan kacang sejenisnya.ton2. MUATAN CURAHa. BARANG GALIAN tonBiji timah, biji besi, biji nekel, granite, tanah liat, porselin, china clay,dan lain sejenisnya, biji manga, batu kerikil, pasir, gelas, cilica, batubara dan pasir besi;b. CURAH CAIRGula tetes, minyak goreng, aspal dan sejenisnya;tonc. CURAH KERING tonGandum, bungkil dan lain sejenisnya;d. HASIL INDUSTRI tonSemen.
    • 3. BARANG BESI DAN BAJAa. Metal dasar dan sejenisnya ton- Pig Iron, steel ingots, steel billets, steel bloomsb. Material dari besi dan baja ton- Tin plates, steel plates, ware in coils, iron sheepers, profile iron,pails, bars iron, cast iron, woop iron, steel slabs,strips iron/steelc. Hasil dari besi/baja dan lain sejenisnya ton- Concrete iron beams, landing mats metal, pipes & tubes, profileelectric poles & piles, rails, steels sheet (loseO, barted wire in coilsd. Besi bekas dan lain-lain sejenisnya ton- Scrap iron4. LOGAM DAN BATANGAN LAINNYATimah putih (lead), timah hitam (tin), zink dalam batangan (ingots),tembaga batangan, plat dan besi, alumunium, bronzo dan magnesiumdalam balok batanganton5. BARANG-BARANG DAN PERKAKAS LISTRIKPerkakas, motor, kawat, radio, pesawat TV, loudspeaker, microhone,amplifier, mesin cuci, lemari pendingin (refrigerator), alat pemanas air(water heater), projectors, mesin copy, dan onderdilnyaton6. MESIN-MESIN DAN LAIN-LAIN BARANG SEJENISNYAOnderdilnya kendaraan bermotor, mesin-mesin/perkakas danonderdilnya, alat-alat bermesin dan perlengkapannya, mesin motor,pelor roda (bearing), onderdil mesin terbuat dari besi dan logam,instalasi generator lengkap, ketel uap (boiler), mesinpenumbuk/penghimpit (crusher), mesin pengaduk, mesin-mesin yangsejenisnyaton7. MESIN-MESIN DAN PERKAKAS KANTORMesin hitung, mesin jumlah, mesin alamat, mesin perangko, mesin tik,mesin stensil, dan mesin-mesin lainnya.ton8. BARANG-BARANG DARI GELAS DAN KERAMIK-Barang-barang dari gelas, isolator dan sejenisnya, pelat gelas, kacajendela/pintu, kaca cermin dan lain sejenisnyam3- Porselin m39. INSTRUMEN/ALAT OPTIK DAN PRESISI LAIN YANG SEJENISNYAInstrumen/alat-alat kedokteran, (medical instruments), perlengkapanlaboratorium (laboratory equipment) alat-alat potret film (cinemacamera)ton
    • 10. MUATAN DIDINGINKAN DAN DIBEKUKAN- Didinginkan diatas 0° C (telur, buah-buahan, sayur mayur, hasil-hasilpabrik susu)m3- Dibekukan dibawah 0° C (daging, ikan, udang, kodok, dan lainsejenisnya)m311. KAYUKayu gergajian, kayu papan, kayu bantalan, kayu berlapis, triplek, kayulapis, hati kayu (corestock), kayu gelondongan (log)m312. MUATAN DALAM DRUM DAN TONG- Aspal, bahan kimia (tidak berbahaya), minyak mineral, minyak ikan,minyak hewani, minyak nabati, minyak lemak, minyak dan lemaksejenisnyaton- Drum dan tong kosong m313. KENDARAAN/ALAT–ALAT BERAT BERMOTOR DAN SEJENISNYA- Tractor, forklift, kran, crade, csraper, loader, road roller, containerstacker, locomotive, wagon kereta api dan sejenisnyaton- Mobil, truck, bus dan kendaraan bermotor roda dua m314. HASIL PERIKANAN- Ikan kering, udang kering, dan lain sejenisnya m3- Terasi dan petis m315. FIBRE- Kapuk, kapas/katun, wool, pulp, dan lain sejenisnya ton- Barang-barang lainnya m316. MUATAN DALAM KERANJANGBuah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sejenisnya. ton17. MUATAN DALAM BAL/ROLKertas, textile dan lain sejenisnya. m3KEPALA BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGANBEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM,ttdMUSTOFA WIDJAJASalinan sesuai dengan aslinyaKaro. Sekretariat dan Protokol,A. Gani Lasya