Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
872
On Slideshare
872
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
16
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara BAB 4 Prosedur Penyusunan Sinkronisasi 4.1 Umum 4.1.1 Pengertian Sinkronisasi Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. 4.1.2 Maksud dan Tujuan Sinkronisasi Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif. 4.1.3 Ruang Lingkup Sinkronisasi Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-1
  • 2. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara 1. Sinkronisasi Vertikal Dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah. Di samping harus memperhatikan hirarkhi peraturan perundang- undangan tersebut di atas, dalam sinkronisasi vertikal, harus juga diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 2. Sinkronisasi Horisontal. Dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang- undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-2
  • 3. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara Untuk Rancangan Undang-Undang Penataan Ruang dilakukan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, sedangkan untuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan 6 (enam) Rancangan Peraturan Presiden hanya dilakukan sinkronisasi vertikal. 4.2 Prosedur Sinkronisasi Secara umum, prosedur sinkronisasi dilakukan melalui 4 (empat) tahap, sebagai berikut : 4.2.1 Inventarisasi Inventarisasi adalah suatu kegiatan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang peraturan perundang- undangan terkait dengan bidang penataan ruang, antara lain : 1. Undang-Undang: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-3
  • 4. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati. i. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan. j. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, k. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, m. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, n. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konservasi Flora dan Fauna. o. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. p. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-4
  • 5. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara q. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. r. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara s. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. t. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. u. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. v. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah: a. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-5
  • 6. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara e. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri. f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah. g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, i. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. k. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Selanjutnya peraturan perundangan-undangan yang telah diinvertarisasi tersebut di atas, dievaluasi untuk mendapatkan peraturan yang paling relevan atau yang mempunyai kaitan secara teknis dan substansial dengan penataan ruang. Dengan demikian, proses atau kegiatan inventarisasi sesungguhnya telah dilakukan melalui proses identifikasi yang kritis dan melalui proses klasifikasi yang logis-sistematis. Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-6
  • 7. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara 4.2.2 Analisa Substansi Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berbentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang telah diinventarisasi pada tahap sebelumnya. Secara umum, pengkajian tersebut dilakukan terhadap seluruh substansi Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan 6 (enam) Rancangan Peraturan Presiden dalam kaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah) terkait. Secara lebih khusus, pengkajian substansi tersebut mencakup peristilahan, definisi, dan substansi. Hasil pengkajian tersebut disinkronkan dengan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden bidang penataan ruang. 4.2.3 Hasil Analisa Dari substansi tersebut di atas, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mendapatkan hasil yang valid dan benar, kemudian dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan sinkronisasi. Hasil yang diharapkan dari proses ini meliputi : 1. Pasal-pasal yang terkait dengan penataaan ruang, mencakup aspek-aspek kewenangan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Keterkaitan antara pasal-pasal yang telah diidentifikasi dengan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 3. Identifikasi masalah-masalah yang terkait dengan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-7
  • 8. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara 4.2.4 Pelaksanaan Sinkronisasi Dari hasil analisa tersebut di atas, kemudian dilakukan sinkronisasi terhadap : 1. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 3. Rancangan 6 (enam) Keputusan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau dan Kawasan sebagai berikut: a. Rancangan Keputusan Presiden tentang Tata Ruang Pulau Sumatera. b. Rancangan Keputusan Presiden tentang Tata Ruang Pulau Jawa-Bali. c. Rancangan Keputusan Presiden tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan. d. Rancangan Keputusan Presiden tentang Tata Ruang Pulau Sulawesi. e. Rancangan Keputusan Presiden tentang Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan. f. Rancangan Keputusan Presiden tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur). Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-8
  • 9. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara Tabel 3.1: Proses Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan NO. TAHAPAN KEGIATAN KETERANGAN 1 Inventarisasi • Mengumpulkan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penataan ruang, khususnya yang berbentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. • Mengevaluasi peraturan perundangan-undangan yang telah diinventarisasi dalam rangka mendapatkan peraturan yang paling relevan dengan penataan ruang. 2 Analisa Substansi • Memastikan kedudukan Rancangan peraturan perundang- undangan yang akan disinkronisasi, apakah dalam bentuk RUU, RPP atau Rancangan Peraturan Presiden. • Memastikan struktur Rancangan peraturan perundang-undangan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Mengkaji Rancangan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2004. • Memahami jenjang dokumen perencanaan tata ruang. • Mengkaji kemungkinan kaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada. • Mensinkronkan peristilahan dan definisi. • Menelaah peristilahan dan definisi yang sudah dibuat oleh peraturan perundang-undangan yang lain. Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-9
  • 10. PT TRIBINA MATRA CARYA CIPTA Laporan Antara NO. TAHAPAN KEGIATAN KETERANGAN 3 Hasil Analisa • Pasal-pasal yang terkait dengan penataaan ruang, mencakup aspek-aspek kewenangan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang • Keterkaitan antara pasal-pasal yang telah diidentifikasi dengan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. • Identifikasi masalah-masalah yang terkait dengan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang 4 Pelaksanaan • Merumuskan dan mensinkronkan Sinkronisasi substansi Rancangan peraturan perundang-undangan. • Merinci substansi teknis Rancangan peraturan perundang- undangan yang disusun Sinkronisasi Materi Teknis Operasionalisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 4-10