Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 19 /PB/2008

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2007
TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a. bahwa proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
secara keseluruhan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan
disajikan tepat waktu;
b. bahwa Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA) melakukan kegiatan akuntansi dan
pelaporan keuangan tingkat Satuan Kerja serta wajib menyampaikan
laporan keuangan setiap bulan ke KPPN dan unit vertikal yang
membawahinya sesuai jadwal waktu yang ditetapkan;
c. bahwa Kantor Wilayah sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah (UAPPA-W) melakukan kegiatan penggabungan
laporan keuangan tingkat Satuan Kerja dan wajib menyampaikan
laporan keuangan setiap triwulan ke Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan serta unit eselon I yang membawahinya
sesuai jadwal waktu yang ditetapkan;
d. bahwa dalam hal UAKPA dan UAPPA-W terlambat/lalai menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN diberi kewajiban untuk
memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan tentang Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan
Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2008
tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG
PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG SISTEM AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT.

BAB I

PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 1
Tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

(1) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) wajib
menyampaikan laporan keuangan setiap bulan ke KPPN berupa
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Arsip Data Komputer
(ADK).
(2) Laporan keuangan yang disampaikan harus dilampiri bukti Register
Pengiriman Laporan Keuangan bulan sebelumnya ke Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) atau Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1).
(3) Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA ke KPPN selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir
sebagai bahan rekonsiliasi data dan pengawasan atas ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

(1) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)
wajib menyampaikan laporan keuangan setiap triwulan ke Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Neraca, dan Arsip Data Komputer (ADK).
(2) Laporan keuangan yang disampaikan harus dilampiri bukti Register
Pengiriman Laporan Keuangan ke UAPPA-E1 triwulan sebelumnya.
(3) Penyampaian Laporan Keuangan UAPPA-W ke Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selambat-lambatnya 12 (dua
belas) hari kerja setelah triwulan bersangkutan berakhir sebagai bahan
rekonsiliasi data dan pengawasan atas ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

Pasal 3

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN selaku
Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah berkewajiban memberikan
sanksi kepada KPA dan UAPPA-W dalam hal KPA dan UAPPA-W
terlambat/lalai menyampaikan laporan keuangan.

BAB II

SANKSI

Pasal 4
Tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

(1) Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran belum menyampaikan laporan
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), KPPN
menerbitkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan/
SP2LK (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
(2) Jika sampai dengan 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya SP2LK,
Kuasa Pengguna Anggaran tidak menyampaikan laporan keuangan
bulanan, KPPN mengenakan sanksi berupa penundaan penerbitan
SP2D atas SPM yang diajukan oleh Satuan Kerja yang bersangkutan.
(3) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
KPPN menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi/SP2S
kepada Satuan Kerja yang belum menyampaikan laporan keuangan
(format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan ini).

Pasal 5

(1) Penundaan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) dikenakan terhadap SPM-UP/TUP/GUP maupun SPM-LS
kepada Bendahara Pengeluaran.
(2) Penundaan penerbitan SP2D juga dilakukan terhadap Satuan Kerja
yang tidak menyusun dan melaporkan BMN menggunakan SIMAK-BMN
serta tidak menyampaikan laporan keuangan ke unit vertikal yang
membawahi Satuan Kerja yang bersangkutan.
(3) Penundaan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikecualikan terhadap SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS ke pihak
ketiga, dan SPM Pengembalian.
(4) Pengenaan sanksi tidak membebaskan Kuasa Pengguna Anggaran dari
kewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada KPPN.

Pasal 6

Apabila Satuan Kerja telah menyampaikan laporan keuangan setelah batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), KPPN menerbitkan
Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi/SP3S (format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan ini).

Pasal 7
Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

(1) Dalam hal UAPPA-W belum menyampaikan laporan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Peringatan Penyampaian
Laporan Keuangan/SP2LK (format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
(2) Jika sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SP2LK,
UAPPA-W tidak menyampaikan Laporan Keuangan Triwulanan, Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat mengenakan
sanksi.
(3) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan SP2S
kepada Kantor Wilayah/UAPPA-W yang belum menyampaikan laporan
keuangan (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan
kepada:
a. Seluruh Satuan Kerja di bawah UAPPA-W tersebut, di mana
UAPPA-W dimaksud belum menyampaikan laporan keuangan
tanpa pemberitahuan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dan instansi vertikal UAPPA-W dimaksud;
b. Satuan Kerja yang belum menyampaikan laporan keuangan ke
UAPPA-W, di mana UAPPA-W belum menyampaikan laporan
keuangan dengan pemberitahuan ketidaklengkapan Satuan Kerja
yang menyampaikan laporan keuangan ke Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan instansi vertikal UAPPA-W
dimaksud.
(5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
a. Penundaan penerbitan dispensasi UP dan TUP;
b. Penundaan penerbitan SP2D kepada Satuan Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b di atas;
c. Penundaan revisi DIPA;
d. Sanksi lain yang ditentukan sendiri oleh Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 8

Apabila UAPPA-W telah menyampaikan laporan keuangan setelah
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan SP3S
(format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan ini).

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pengenaan sanksi mulai dilaksanakan terhadap penyampaian laporan
keuangan bulan Februari 2008 dan transaksi SPM mulai bulan Maret 2008
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku,
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2006
tentang Penetapan Sanksi oleh KPPN atas Keterlambatan Penyampaian
Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2008
DIREKTUR JENDERAL,

HERRY PURNOMO
NIP 060046544

LAMPIRAN I
NOMOR PER- /PB/2008 TENTANG PENGENAAN
SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN
KEUANGAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG SISTEM
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PUSAT

KOP SURAT

tanggal, bulan, tahun

Nomor : SP2LK-........./WPB..../KP..../20XX
Sifat : Segera
Hal : Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan

Yth. Kepala Kantor/Satuan Kerja
.....................................................

Berdasarkan catatan dalam pembukuan keuangan kami, dapat dikemukakan bahwa
Kantor.............................. yang Saudara pimpin belum menyampaikan laporan keuangan
(Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca) sebagai bahan rekonsiliasi sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Untuk menghindari sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, laporan keuangan bulan .......................... dapat kami
terima selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal SP2LK ini. Jika sampai batas
waktu penyampaian Laporan Keuangan dimaksud belum kami terima, sanksi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 akan kami terapkan.

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

...........................................
NIP......................................

Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan..........
2. Kepala Seksi Perbendaharaan...........

LAMPIRAN II
PUSAT

KOP SURAT


Nomor : SP2S........./WPB...../KP....../20XX
Sifat : Segera
Hal : Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi

.....................................................

Berdasarkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK) Nomor
SP2LK-....../WPB..../KP..../20XX tanggal..............., dan sampai dengan tanggal surat ini dibuat
ternyata kewajiban penyampaian laporan keuangan belum mendapat penyelesaian, dengan ini
diberitahukan bahwa Kantor/Satuan Kerja Saudara diberikan sanksi penundaan penerbitan
SP2D atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kecuali SPM-LS Belanja Pegawai,
SPM-LS ke pihak ketiga, dan SPM Pengembalian.
Pengenaan sanksi berlaku sampai Kantor/Satuan Kerja Saudara memenuhi kewajiban
menyampaikan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat.
Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

...........................................
NIP ....................................

Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan..................
2. Kepala Seksi Perbendaharaan...........

LAMPIRAN III
PUSAT

KOP SURAT


Nomor : SP2LK........./WPB......../BD...../20XX
Sifat : Segera
Hal : Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan

Yth. Kepala Kantor.......................
......................................................

Berdasarkan catatan dalam pembukuan keuangan kami, dapat dikemukakan bahwa
Kantor Wilayah ....................... selaku UAPPA-W yang Saudara pimpin belum menyampaikan
laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca) sebagai bahan rekonsiliasi
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Untuk menghindari sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, laporan keuangan triwulan............... dapat kami terima
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal SP2LK ini. Jika sampai batas waktu
penyampaian laporan keuangan dimaksud belum kami terima, sanksi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 akan kami terapkan.

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.................................
NIP...........................

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2. Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan.....

LAMPIRAN IV
PUSAT

KOP SURAT


Nomor : SP2S........./WPB......./BD..../20XX
Sifat : Segera
Hal : Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S)

......................................................

Berdasarkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK) Nomor
SP2LK-....... WPB...../BD..../20XX tanggal..........., dan sampai dengan tanggal surat ini dibuat
ternyata kewajiban penyampaian laporan keuangan belum mendapat penyelesaian, dengan ini
diberitahukan bahwa terhadap Kantor/Satuan Kerja Saudara diberikan sanksi .......................
Pengenaan sanksi dimaksud berlaku sampai Kantor/Satuan Kerja Saudara memenuhi
kewajiban menyampaikan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.

Kepala Kantor,

.................................
NIP...........................

Tembusan:

LAMPIRAN V
PUSAT

KOP SURAT


Nomor : SP3S........./WPB....../KP....../20XX
Sifat : Segera
Hal : Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi

.....................................................

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) Nomor SP2S-....../
WPB..../KP......./20XX tanggal.......... dan dengan telah dipenuhinya kewajiban penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh Kantor/Satuan Kerja Saudara, dengan ini
diberitahukan bahwa sanksi penundaan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan oleh
Kantor/Satuan Kerja Saudara dicabut.

Kepala Kantor,

.................................
NIP...........................

Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan......
2. Kepala Seksi Perbendaharaan......

LAMPIRAN VI
PUSAT

KOP SURAT


Nomor : SP3S........./WPB......../BD...../20XX
Sifat : Segera
Hal : Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi

......................................................

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) Nomor SP2S-....../
WPB..../BD...../20XX tanggal.......... dan dengan telah dipenuhinya kewajiban penyampaian
laporan keuangan oleh Kantor/Satuan Kerja Saudara, dengan ini diberitahukan bahwa
sanksi yang dikenakan terhadap Kantor/Satuan Kerja Saudara dicabut.

Kepala Kantor,

.................................
NIP...........................

Tembusan:

Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon

Similar to Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon (20)

More from Ridwan Usman

More from Ridwan Usman (12)

Perdirjen 19 2008 tentang pengenaan sanksi rekon