Rule of Law

  • 3,984 views
Uploaded on

Kelompok 6

Kelompok 6

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • TERIMAKASIH ATAS TULISANNYA
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
3,984
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
128
Comments
1
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. - AndikaYuda - Fildan Fathia - M. Shalahudin - Rahmat Hidayat - Ican Afrizal - Andra Saputra
  • 2. Konstitusi , dan Rule of Law . Created by BATA MERAH
  • 3. Nama Kelompok ▪ A. Fildan Fathia 1217051001 ▪ AndikaYuda 1217051005 ▪ Andra Saputra 1217051006 ▪ Ichan Afrizal 1217051031 ▪ M. Shalahuddin Al Ayyubi 1217051039 ▪ Rahmat Hidayat 1217051053
  • 4. ▪ 1. Pengertian dan Definisi Konstitusi ▪ 2. Hakikat dan Fungsi Konstitusi ▪ 3. Dinamika Pelaksanaan Konstitusi ▪ 4. Institusi dan Mekanisme Penyusunan Konstitusi ▪ 5. Latar Belakang dan Pengertian Role of Law ▪ 6. Fungsi dan Dinamika Pelaksanaan Role of Law ▪ 7. Kajian Kasus untuk Konstitusi dan Rule of Law.
  • 5. ▪ Banyak kasus yang menyadarkan kita untuk mempelajari kostitusi dan rule of law atau penegakkan hukum, karena terkait dengan aturan bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bernegara diatur. ▪ Contohnya kasus`berhentinya Presiden Soeharto pada tahun 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J Habibie. Ketentuan UUD 1945, sebelum menjabat presiden, maka calon presiden mengucapkan sumpah dihadapan MPR. Namun demikian, pada tahun 1998, MPR tidak dapat bersidang sehingga sumpah presiden dilakukan di Istana Presiden dihadapan Ketua Mahkamah Agung dan disaksikan pimpinan DPR/MPR. Peristiwa tersebut tidak diatur dalam UUD 1945. ▪ Belajar dari pengalaman tersebut, maka MPR periode 1999-2004 mengadakan amandemen Pasal 9 UUD 1945 yang semula berbunyi “sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan MPR atau DPR” menjadi 2 ayat, dengan ayat tambahan berbunyi “jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, Presiden atau Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau
  • 6. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar (UUD) merupakan terjemahan dari istilah Belanda “Gronwet”. Perkataan wet diterjemahkan kedalam bahasa indonesia ialah undang-undang dan grond berarti tanah atau dasar. Di negara-negara yang menggunakan bahasa inggris dipakai istilah constitution yang bahasa indonesianya ialah konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat diartikan lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar. Dalam ilmu politik, constitution merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimaan suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata yaitu: cume dan statuere. Cume adalah sebuah proposisi yang berarti “bersama-sama dengan…,” sedangkan statuere mempunyai arti
  • 7. Para ahli hukum ada yang membedakan arti konstitusi dengan undang- undang dasar dan ada juga yang menyamakan arti keduanya. Persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut: a. L. J Van Apeldoorn membedakan konstitusi dengan UUD. Menurutnya konstitusi adalah memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar (gronwet) adalah bagian tertulis dari konstitusi. b. Sri Sumantri menyamakan arti keduanya sesuai dengan praktik ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara dunia termasuk Indonesia. c. E. C. S Wade mengartikan undang-undang dasar adalah naskah yang memberikan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Apabila negara dipandang sebagai kekuasaan atau organisasi kekuasaan, maka undang- undang dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Undang-undang dasar menerapkan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja
  • 8. Pada hakikatnya konsitusi (UUD) itu berisi tiga hal pokok yaitu: a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya, b. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Fungsi Konstitusi (UUD) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi memiliki arti dan makna yang sangat penting.Artinya bahwa konstitusi (UUD) menjadi “tali”pengikat setiap warga negara dan lembaga negara dalam kehidupan negara. Dalam kerangka kehidupan negara, konstitusi (UUD) secara umum memiliki fungsi sebagai: a.Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanent (lembaga suprastruktur dan infrasruktur politik). b.Tata aturan dalam hubungan negara dan warga negara serta dengan negara lain. c. Sumber hukum dasar yang tertinggi.Artinya bahwa seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi (UUD).
  • 9. Dalam gerak pelaksanaannya, konstitusi (UUD 1945) banyak mengalami perubahan mengikuti perubahan sistim politik Negara Indonesia. Peristiwa perubahan ini berlangsung beberapa kali dalam periode waktu tertentu. Perubahan tersebut secara sistematis dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949) Dalam kurun waktu diatas, pelaksanaan UUD tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena bangsa indonesia sedang mengalami masa pancaroba. Artinya dalam masa upaya membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan, sedangakan pihak colonial Belanda masih ingin menjajah kembali negara indonesia. 2. Konsitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) Rancangan konsitusi ini disepakati bersama di Negara Belanda antara wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia dengan wakil-wakil pemerintah Negara BFO (Bijeenkomst Voor Federaal Overleg) yaitu negara-negara buatan Belanda di luar Negara Republik Indonesia. Peristiwa ini terjadi
  • 10. 3. UUDS (15 Agustus 1950-05 Juli 1959) Undang-undang Dasar Sementrara 1950 ini merupakan UUD yang ketiga bagi Indonesia. Menurut UUDS ini, sistim pemerintahan yang dianut adalah sistim pemerintahan parlementer dan bukan sistim kabinet presidensiil lagi seperti pada UUD 1945. Menurut sistim pemerintahan parlementer yang tertuang dalam UUDS ini, presiden dan wakil presiden adalah sekedar presiden dan wakil presiden konstitusional dan “tidak dapat diganggu gugat.”Yang betanggung jawab adalah para menteri kepada parlemen (DPR). UUDS ini berpijak pada pemikiran liberal yang mengutamakan kebebasan individu. Sedangkan UUD 1945, berpijak pada landasan demokrasi pancasila yang berintikan sila Pancasila. 4. UUD 1945 (5 Juli 1959-1966) Dalam kurun waktu 1959-1999, penyelengaraan pemerintahan negara terklasifikasi dalam dua kurun waktu, yaitu kurun waktu 1959-1966 yang dikenal dengan istilah Orde Lama (ORLA) dan kurun waktu 1966-1999 dikenal dengan istilah Orde Baru (ORBA). Pada periode pertama, pemerintahan negara dipimpin oleh Presiden Soekarno dan periode kedua dibawah pimpinan Presiden Soeharto.
  • 11. 5. UUD 1945 Amandemen Pertama Dalam penerapan konstitusi (UUD 1945) yang telah diamandemen, sistim pemerintahan negara mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan penerapan sistim pemerintahan pada konstitusi pra-amandemen. Inti penerapan sistim pemerintahan pasca amandemen konstitusi (UUD 1945) antara lain: a. Perubahan ideologi politik dari sosialis demokrat (ORBA) menjadi liberal yang berintikan demokrasi dan kebebasan individu serta pasar bebas. b. Penyelenggaraan otonomi daerah kepada Pemda Tingkat I dan II (Kabupaten/Kota). c. Pelaksanaan pemilu langsung presiden dan wakil presiden. d. Pelaksanaan kebebasan pers yang bertanggung jawab. e. Perubahan undang-undang politik yang berintikan pemilu langsung dan sistim multipartai. f. Pelaksanaan amandemen konstitusi yang berintikan perubahan sturktur ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan ditetapkannya konstitusi
  • 12. 1. Institusi Legislasi Institusi (lembaga) yang bertugas untuk membuat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya adalah meliputi dua institusi, yaitu: Badan Legislatif (DPR) dan Badan Eksekutif (presiden). Kedua institusi ini bertugas untuk membuat undang-undang, sedang tingkat I dan II yang bertugas adalah masing-masing gubernur bersama DPRD tingkat I dan bupati/walikota bersama DPRD tingkat II. Institusi lain diluar kedua institusi diatas, baik yang bersifat infrastruktur maupun suprastruktur politik memiliki tugas memberi dukungan sesuai dengan peran kompetensinya. Bentuk produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh institusi diatas adalah berupa UUD, UU, PERPU dan PP PERDA. 2. Mekanisme dan Pembuatan Amandemen Konstitusi, UU, PERPU, PP dan PERDA. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Amandemen Konstitusi (UUD 1945) b. Mekanisme Amandemen Konstitusi (UUD 1945)
  • 13. LATAR BELAKANG… Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke- 19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran palemen dalam penyelenggaraan Negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan konsep tentang common law di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Ia lahir dengan mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi yang pada gilirannya melahirkan doktrin rule of law. PENGERTIAN… Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi 2 (dua) yaitu; pengertian secara formal (in formal sense) dan pengertian secara hakiki/materiil (ideological sense). Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang teroganisasi (organized public
  • 14. Ada tidaknya penegakan hukum, tidak hanya cukup ditentukan oleh adanya hukum saja, akan tetapi lebih dari itu, ada tidaknya penegakan hukum ditentukan oleh ada tidaknya keadilan yang dapat dinikmati setiap anggota masyarakat. Rule of Law tidak hanya memiliki sistim peradilan yang sempurna diatas kertas saja, akan tetapi ada tidaknya rule of law di dalam suatu negara ditentukan oleh “kenyataan,” apakah rakyatnya benar-benar dapat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil, baik dari sesama warga negara maupun dari pemerintah, sehingga inti dari rule of law merupakan adanya jaminan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat/bangsa. Rule of law merupakan suatu legisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistim peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.
  • 15. Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan adanya jaminan secara formal terhadap rasa “keadilan” bagi rakyat Indonesia. Prinsip- prinsip diatas merupakan dasar hukum pengambilalihan kebijakan bagi penyelenggara negara/pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan the rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum, yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegakkan rule of law harus diartikan secara hirarki (materiil), yaitu dalam arti “pelaksanaan dari just law.” Prinsip-prinsip rule of law secara hirarki sangat erat kaitannya dengan “the enforcement of the rules of law”dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan “the enforcement of the rules of law” tergantung kepada kepribadian nasional masing- masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982). Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa rule of law merupakan insitusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budaya yang khas pula. Rule of law ini juga merupakan legisme, suatu aliran pemikiran hukum yang di dalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antarmanusia, masyarakat dan negara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologisnya
  • 16. otonom. Secara kuantitiatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rule of law telah banyak dihasilkan di negara kita, namun implementasi/penegakkannya belum mencapai mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan sebagian besar masyarakat.
  • 17. Hal-hal yang mengemuka untuk dipertanyakan antara lain; bagaimana komitmen pemerintah untk melaksakan prinsip-prinsip rule of law. Proses penegakkan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak yang terdiri dari; 1. Kepolisian. 2. Kejaksaan. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 4. Badan Peradilan a. Mahkamah Agung b. Mahkamah Konstitusi c. Pengadilan Negeri d. PengdilanTinggi
  • 18. Sesi Pertanyaan 1. Pertanyaan dari : Esti Putri Cindona Siapakah propokator/pencetus pengganti konstitusi NKRI ? Jawabannya : Konstitusi yang berlaku di NKRI adalah UUD 1945 yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 , dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR dan yang telah mengalami 4 kali perubahan (amandemen) menurut putusan MPR tahun 1999,
  • 19. 2. Pertanyaan dari : Ayu Takiya Siapakah yang berhak mengganti konstitusi yang berlaku ? Apakah konstitusi masih bisa berubah ? Jawab : Pada hakikatnya, Kebijakan Publik tidak bisa dibentuk oleh siapa saja atau lembaga apa saja, melainkan Kebijakan Publik hanya bisa dibentuk oleh orang atau lembaga yang menurut Undang-Undang berhak untuk membuat peraturan yang berlaku untuk umum. Menurut kami, konstitusi dapat saja berubah itu semua bergantun g kepada kebijakan-kebijakan publik yang telah disepakati oleh lembaga-lembaga negara yang menurut Undang-Undang berhak untuk menggantinya.
  • 20. 3. Pertanyaan dari : Claudia Cindy Owen Mengapa konstitusi yang semula UUD 1945 kemudian mengalami berbagai perubahan tetapi kemudian kembali lagi ke UUD 1945 dna kemudian di amandemen ? Jawabannya : Menurut kami setiap negara memiliki kebutuhannya masing-masing pada waktu tertentu. Begitu pula NKRI, NKRI mengalami perubahan konstitusi sesuai dengan persetujuan yang dicapai. Dengan menerapkan konstitusi yang baru diharapkan mampu membawa perubahan ke arah yang positif. Sehingga kemudian NKRI mengalami perganti konstitusi seiring dengan berjalannya waktu. Dalam penerapan konstitusi (UUD 1945) yang telah diamandemen, sistim pemerintahan negara mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan penerapan sistim pemerintahan pada konstitusi pra-amandemen.
  • 21. Inti penerapan sistim pemerintahan pasca amandemen konstitusi (UUD 1945) antara lain: a. Perubahan ideologi politik dari sosialis demokrat (ORBA) menjadi liberal yang berintikan demokrasi dan kebebasan individu serta pasar bebas. b. Penyelenggaraan otonomi daerah kepada Pemda Tingkat I dan II (Kabupaten/Kota). c. Pelaksanaan pemilu langsung presiden dan wakil presiden. d. Pelaksanaan kebebasan pers yang bertanggung jawab. e. Perubahan undang-undang politik yang berintikan pemilu langsung dan sistim multipartai. f. Pelaksanaan amandemen konstitusi yang berintikan perubahan sturktur ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan ditetapkannya konstitusi sebagai lembaga tertinggi negara dan lain-lain.
  • 22. ©2013