Otonomi daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Otonomi daerah

on

  • 3,263 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,263
Views on SlideShare
3,236
Embed Views
27

Actions

Likes
1
Downloads
127
Comments
0

3 Embeds 27

http://simulasi-ilkom12.blogspot.com 18
http://www.ilkomunila2012.com 7
http://www.simulasi-ilkom12.blogspot.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Otonomi daerah Presentation Transcript

  • 1. OTONOMI DAERAHArnencius Arista Ginting (1217051011)Bintang Ariska (1217051015)Eka Fitri Jayanti (1217051023)Rayvicky Asmarayandhie (1217051055)Varisa Puspa Ningrum (1217051066)
  • 2. LATAR BELAKANGKONSEP DASARMATERI KONSEP DAN TEORIDASAR HUKUMTUJUAN
  • 3. LATAR BELAKANGLatar belakang otonomi daerah dari aspek internal yakni kondisi yangterdapat dalam negara Indonesia yang mendorong penerapanotonomi daerah di Indonesia dan aspek eksternal yakni faktor dariluar negara Indonesia yang mendorong dan mempercepatimplementasi otonomi daerah di Indonesia. secara internal, timbulsebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahanyang dilaksanakan secara sentralistik. Terdapat kesenjangan danketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi didaerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kotabesar, khususnya Ibukota Jakarta. Kesenjangan ini pada gilirannyameningkatkan arus urbanisasi yang di kemudian hari justru telahmelahirkan sejumlah masalah termasuk tingginya angka kriminalitasdan sulitnya penataan kota di daerah Ibukota.
  • 4. Selain latar belakang otonomi daerah secara internal sebagaimanadimaksud diatas, ternyata juga terdapat faktor eksternal yang menjadilatar belakang otonomi daerah di Indonesia. Faktor eksternal yangmenjadi salah satu pemicu lahirnya otonomi daerah di Indonesiaadalah adanya keinginan modal asing untuk memassifkan investasinyadi Indonesia. Dorongan internasional mungkin tidak langsungmengarah kepada dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah,tetapi modal internasional sangat berkepentingan untuk melakukanefisiensi dan biaya investasi yang tinggi sebagai akibat dari korupsi danrantai birokrasi yang panjang.Agenda reformasi jelas menjanjikan hal itu, yakni terjadinya perubahandalam sistem pemerintahan yang sarat dengan KKN menjadipemerintahan yang bersih dan pada gilirannya akan lebih terbukaterhadap investasi asing.
  • 5. KONSEPDANTEORIOTONOMIDAERAH► Konsep dan teori otonomi daerah yang dimaksud adalah berbagaimacam teori serta paradigma dalam ilmu politik dan pemerintahanyang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, bisajuga berisi materi yang terkait dengan pandangan para tokoh ilmupolitik dan pemerintahan serta pakar otonomi daerah yang kekinian(up to date). Selain itu, konsepsi dan teori otonomi daerah dapat jugaberisi history atau latar belakang pelaksanaan otonomi daerah diIndonesia dan atau perbandingan pelaksanaan konsep desentralisasiyang dilaksanakan di berbagai Negara di belahan dunia lainnya.► Dalam kategori ini tidak hanya akan terbatas pada konsep dan teoriotonomi daerah semata melainkan juga mencakup ilmupemerintahan dan politik secara umum yang pada dasarnya memilikikaitan erat dengan konsep dan teori otonomi daerah.
  • 6. MATERI KONSEP DAN TEORI OTONOMI► Materi konsep dan teori otonomi daerah tentu saja tidak semata-mata bersumber dari kami, melainkan dari berbagai sumber danbahan rujukan, seperti buku, berita atau media massa sertabahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi dalammenyusun suatu bahan bacaan.
  • 7. DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH► Dasar hukum otonomi daerah dirasakan penting untuk dibuat dalamsatu kategori khusus, karena pelaksanaan konsepsi otonomi daerah diIndonesia didasarkan pada regulasi atau perangkat hukum. Tercapaiatau tidaknya tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia akansangat dipengaruhi oleh bagaimana regulasi yang ada mengaturpenerapan konsepsi tersebut.► Berbagai perubahan atau perkembangan dalam pelaksanaan otonomidaerah di Indonesia akan berarti pula perubahan atau penambahanregulasi yang harus mengatur bagaimana agar konsepsi tersebut dapatdilaksanakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kamimenganggap bahwa dasar hukum otonomi daerah perlu untuk dikajidan melalui situs ini perlu untuk dibuatkan satu kategori khusus agardapat dengan mudah diakses oleh para pengunjung.
  • 8. TUJUAN OTONOMI DAERAHTujuan Otonomi Daerah BerdasarkanUndang-UndangPenjelasan Tujuan Otonomi DaerahBerdasarkan Undang-Undang
  • 9. TUJUAN OTONOMI DAERAH BERDASARKANUNDANG-UNDANG► Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah, Pasal 2 ayat 3 disebutkan tujuan otonomi daerah sebagai berikut:► Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankanotonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusanPemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,pelayanan umum, dan daya saing daerah.► Berdasarkan ketentuan tersebut disebutkan adanya 3 (tiga) tujuan otonomidaerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umumdan daya saing daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakatdiharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatanpelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.Sementara upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat dilaksanakandengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan serta potensidaerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkaiNegara Kesatuan Republik Indonesia.
  • 10. PENJELASAN TUJUAN OTONOMI DAERAHBERDASARKAN UNDANG-UNDANG► Dalam upaya mewujudkan tujuan otonomi daerah, maka konsepsiotonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia menggunakan prinsippemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Pinsip otonomiseluas-luasnya dapat dimaknai sebagai kewenangan yang diberikanmelalui peraturan perundang-undangan kepada daerah untukmembuat kebijakan yang dianggap benar dan adil dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing.► Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadikewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangkapeningkatan pelayanan maupun dalam rankga peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan daerah yang diharapkanbermuara pada cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
  • 11. ► Selain prinsip pemberian otonomi seluas-luasnya kepada masyarakat,diberlakukan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.Yang dimaksud dengan pemberian prinsip otonomi yang nyata adalahbahwa kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintahandaerah dilaksanakan berdasarkan kondisi obyektif suatu daerah.Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawabadalah bahwa penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintahdaerah di masing-masing daerah pada dasarnya adalah untukmewujudkan tujuan otonomi daerah sebagai bagian dari tujuannasional.► Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan otonomidaerah tidak boleh dilepaskan dari tujuan otonomi daerah yaknimewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan oleh karenaitu, senantiasa harus memperhatikan apa yang menjadi kepentingandan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat didaerah masing-masing.
  • 12. Demikian uraian mengenai otonomidaerah semoga bermanfaat bagi anda.TERIMAKASIH 