Good government (kel 10)

  • 1,674 views
Uploaded on

kelompok 10

kelompok 10

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,674
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
68
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Disusun Oleh 1. Claudya Cindy Owen 2. Nafilata Primadia 3. Ayu Sahara 4. Puja Putri Abdullah 5. Qonitati 6. Vikky Devi Faunty 7. Uchi Hidayat
  • 2. Good governance sering diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan istilah civil society.
  • 3. Good governance berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada praktik pemerintahan, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah yng selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Beragam kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut pada akhirnya melahirkan tuntutan untuk mengembalikan fungsi-fungsi pemerintahan yang ideal. Good governance tampil sebagai upaya untuk memuaskan dahaga publik atas kinerja birokrasi yang sesungguhnya.
  • 4. Prinsip-prinsip Good Governance:  Partisipasi Masyarakat  Tegaknya Supremasi Hukum  Transparansi  Peduli pada Stakeholder  Berorientasi pada Konsensus  Kesetaraan  Efektifitas dan EfisiensiProses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga  Akuntabilitas  Visi Strategis
  • 5.  Diakuinya semangat pluralisme. Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber dan motivator  Tingginya sikap toleransi, baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana, toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain  Tegaknya prinsip demokrasi.
  • 6. keterkaitan antara konsep good-governance (tata-pemerintahan yang baik) dengan konsep public service (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas logikanya publik dengan sebaik-baiknya. Argumentasi lain yang membuktikan betapa pentingnya pelayanan publik ialah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Inilah yang tampaknya harus dilihat secara jernih karena di negara-negara berkembang kesadaran para birokrat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat masih sangat rendah.
  • 7. 3 (tiga) hal yang perlu dilaksanakan pemerintah guna terarahnya Pembangunan yaitu: 1. Pemerintah sebagai Leading Sector membuat Kebijakan-kebijakan dengan tegas 2. Pemerintah sebagai sumber dana dalam hubungannya dengan pembiayaan-pembiayaan di ruang lingkup kesehatan yang sangat kompleks. diharapkan meningkatkan cakupan asuransi dan jaminan kesehatan khususnya bagi masyarakat menengah kebawah. 3. Pemerintah sebagai Pelayan Masyarakat
  • 8. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pelaksanaannya, yaitu:  transparansi;  kemandirian;  akuntabilitas;  pertanggungjawaban  kewajaran. Penerapan prinsip terasebut diharapkan dapat diimplentasikan dalam berbagai sektor dengan penerapan pola interaksi dan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat yang disebut kemitraan.
  • 9.  Dengan penerapan good governance atau kepemerintahan yang baik dalam organisasi kepemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang seharusnya, maka secara otomatis akan memudahkan pelaksanaan kegiatan disegala bidang, tak terkecuali juga akan membantu penerapan good corporate governance di sektor swasta.
  • 10. Dalam rangka menghadapi perubahan yang begitu cepat, maka beberapa hal yang penting dilakukan adalah :  Memelihara kesadaran yang tinggi akan urgensi  Penyusunan pranata organisasi  Perubahan Struktur Organisasi
  • 11. Sebelum GG Sesudah GG Struktur bersifat : 1. Birokratik, 2. Multilevel 3. Disorganisasi dengan manajemen 4. Kebijakan, program, dan prosedur ruwet Struktur bersifat : 1. Nonbirokratik, sedikit aturan 2. Lebih sedikit level 3. Manajemen berfungsi baik 4. Kebijakan, program dan prosedur sederhana, tidak menimbulkan ketergantungan Sistem : 1. Tergantung pada beberapa sistem informasi kinerja 2. Distribusi informasi terbatas pada eksekutif 3. Pelatihan manajemen hanya pada karyawan senior Sistem : 1. Tergantung pada sistem informasi kinerja 2. Distribusi informasi luas, 3. Memberikan pelatihan kepada karyawan yang membutuhkan Budaya Organisasi : 1. Orientasi ke dalam 2. Tersentralisasi 3. Lambat dalam pengambilan keputusan 4. Realistis-idiologi 5. Kurang berani mengambil keputusan Budaya Organisasi : 1. Orientasi ke luar 2. Memberdayakan sumber daya 3. Pengambilan keputusan cepat 4. Terbuka dan berintegrasi 5. Berani mengambil risiko
  • 12. mengapa ada perubahan yang berhasil dan ada yang gagal? Terlalu cepat puas Team work yang gagal Merumuskan visi, misi, dan program dengan kurang tepat Gagal menciptakan harapan sukses kepada seluruh anggota organisasi Menganggap perubahan sudah selesai dan hanya sekali memerlukan perubahan, dan Tidak bisa mengubah symbol, nilai, sikap dan norma organisasi dari yang lama menjadi budaya yang baru dalam organisasi.
  • 13. Untuk mencapai keberhasilan dalam perubahan, ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu : Memberdayakan setiap anggota organisasi sesuai dengan kompetensi minat, dan bakat. Menetapkan strategi, pentingnya, dan tahapan perubahan Mengembangkan semangat kerja sama tim yang tinggi Mengembangkan strategi komunikasi untuk menyampaikan visi, misi, program perubahan, sehingga anggota dapat termotivasi, dan
  • 14. Upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah salu instrumen yang merefleksikan keinginan Pemerintah unluk melaksanakan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dari indikator upaya penegakan hukum, transparansi dan penciptaan partisipasi. Dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sekurang- kurangnya terdapat 7 elemen penyelenggaraan pemerintahan, yaitu : 1. Urusan Pemerintahan; 2. Kelembagaan; 3 Personil; 4. Keuangan; 5. Perwakilan; 6. Pelayanan Publik dari 7. Pengawasan.
  • 15.  Ketujuh elemen di atas merupakan elemen dasar yang akan ditata dari dikembangkan serta direvitalisasi dalam koridor UU No. 32 Tahun 2004. Namun disamping penataan terhadap tujuan elemen dasar diatas, terdapat juga hal-hal yang bersifat kondisional yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari grand strategi yang merupakan kebutuhan nyata dalam rangka penataan otonomi daerah di Indonesia secara keseluruhan yaitu penataan Otonomi Khusus NAD, dari Papua, penataan daerah dari wilayah perbatasan , serta pemberdayaan masyarakat.  Meskipun dalam pencapaian Good Governance rakyat sangat berperan, dalam pembentukan peraturan rakyat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi, namun peran negara sebagai organisasi yang bertujuan mensejahterakan rakyat tetap menjadi prioritas. Untuk menghindari kesenjangan didalam masyarakat pemerinah mempunyai peran yang sangat penting.