Dasar ilmu politik
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Dasar ilmu politik

on

  • 7,993 views

 

Statistics

Views

Total Views
7,993
Views on SlideShare
7,993
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
115
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Dasar ilmu politik Dasar ilmu politik Document Transcript

    • DASAR-DASAR ILMU POLITIKBAB I PENDAHULUANDengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya,sehingga penyusunan makalah dengan judul Dasar-dasar Ilmu Politik dapat berjalan tanpahalangan yang berarti, dari awal sampai selesai.Penulisan makalah ini berdasarkan literatur yang ada. Penyusun menyadari akan kemampuanyang sangat terbatas sehingga dalam penyusunan makalah ini banyak kekurangannya. Namunmakalah yang disajikan sedikit banyak bermanfaat bagi penyusun khususnya dan mahasiswa lainpada umumnya.Dalam kesempatan ini disampaikan terima kasih atas bimbingan, bantuan serta saran dariberbagai pihak.Ilmu politik merupakan salah satu ilmu tertua dari berbagai ilmu yang ada. Meskipun beberapacabang ilmu pengetahuan yang ada telah mencoba melacak asal-usul keberadaannya hinggazaman yunani kuno, akan tetapi hasil yang dicapai tidak segemilang apa yang telah sicapai olehilmu politik. Ketika kita menggunakan istilah ideology baik dalam bahasa social, politik maupunwacana kehidupan sehari-hari, berarti kita menggambarkan sebuah konsep yang memiliki sejarahpanjang dan kompleks. Dalam makalah kami akan memaparkan tentang dasar-dasar ilmu politik.A. Latar belakangPartisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi.Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik baginegara-negara berkembang, karena di dalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapatdilakukan salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampaidengan pemilihan walikota dan bupati dilakukan secara langsung. Sistem ini membuka ruangdan membawa masyarkat untuk terlibat langsung dalam proses tersebut.Di Indonesia pemilihan kepala daerah langsung merupakan sejarah terhadap prosesdemokratisasi yang berlangsung setelah adanya reformasi. Pemilihan kepala daerah secaralangsung merupakan titik awal yang bagus bagi terciptanya proses demokratisasi di negara kita,karena sistem ini sangat menghargai partisipasi politik masyarakat. Dalam sistem poitik kita hariini yang sedang berlansung dimana proses pemilihan kepala negara (presiden) sampai denganpemilihan walikota dan bupati di lakukan secara langsung, sistem ini membuka ruang danmembawa masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses tersebut.B. TujuanUntuk menciptakan modernisasi politik maka dibutuhkan partisipasi politik masyarakat. ApalagiIndonesia saat ini sedang melakukan pembangunan politiknya sesuai dengan nilai-nilaidemokrasi baik sistemnya maupun manusianya. Partisipasi politik masyarakat sangat
    • berpengaruh atas hasil-hasil yang akan di capai dalam proses pemilihan. Partisipasi menurutSamuel P. Hutington dan Jean Nelson adalah―…kegiatan yang dilakukan oleh para warga negara, individu-individu dengan tujuanmempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah…‖Partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang PemerintahanDaerah terlihat jelas peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Untuk itupartisipasi dan pembangunan politik dari masyarakat merupakan prasyarat terhadap prosesdemokratisasi. Dukungan yang efektif bagi suatu pergeseran yang besar dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi atau sosial biasanya berasal dari partisipasi kolektif yang terorganisasiyang dapat tampil dalam berbagai bentuk.Pertama, ia mencakup kegiatan-kegiatan akan tetapi bukan sikap-sikap atau perilaku politik yangbiasanya dipengaruhi oleh orientasi nilai individu dan sebagainya.Kedua, kegiatan politik warga negara perorangan-perorangan dalam peranan mereka sebagaiwarga negara preman. Partisipasi politik mencakup kegiatan pejabat-pejabat pemerintah, pejabat-pejabat partai, calon-calon politik, dan looblyst profesional yang bertindak di dalam peranan-pernan itu.Ketiga, kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.Kegiatan yang demikian difokuskan terhadap pejabat-pejabat umum, mereka yang padaumumnya diakui mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan yang final mengenaipengalokasian nilai-nilai secara otoritatif di dalm pengelolaan sebuan perusahaan swasta agarmenaikan tingkat upah maksimum merupakan partisipasi politik.Di Indonesia masyarakat hari ini mempunyai peran dan fungsi yang besar dalam melakukanproses demokratisasi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lucian Pye bahwa―salah satu unsur pembangunan politik dalam negara berkembang harus adanya partisipasi danketertiban masyarakat dalam politik, baik dalam proses pengambilan kebijakan maupun dalamproses politik yang lain‖.Partisipasi politik itu sendiri akan mendukung proses demokratisasi sesuai dengan nilai-nilaidemokrasi yaitu adanya keterbukaan, adanya kebebasan dan adanya aturan main.Dalam hal ini masyarakat seolah diberikan kebebasan dalam proses partisipasi politik, makauntuk mewujudkan negara yang demokratis aakn semakin mudah karena masyarakat akansemakin paham dan mengerti atas hak dan kewajiban politiknya yang kemudian muncukkemandirian dan pembangunan politik yang sehat di negara berkembang, karena sesungguhnyanegara berkembang harus bisa memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang partisipasipolitik dalam keranga pembangunan politik untuk menciptakan domokratisasi sesuai dengancita-cita masyarakat.
    • Pengaruh yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah bahwa dengan partisipasi politikmasyarakat juga akan mendorong kesadaran berpolitik masyarakat, yang lebih penting bagikehidupan politiknya adalah masyarakat akan menjadi lebih cerdas dan terlatid dengan polihan-pilihan politiknya sesuai dengan kepentingannya.Proses-proses demokrasi dalam konteks ini seperti partisipasi lokal sangat penting untukmewujudkan pemerintahan daerah yang dinamis, damai sejahtera dan mampu menyerapkepentingan masyarakat bawah.C. ManfaatMakalah ini di buat bertujuan untuk memperkenalkan Ilmu Politik secara menyeluruh danmemberikan pemahaman dasar-dasar ilmu politik serta berbagai masalah yang erat kaitannyadengan ilmu tersebut.Memberikan kemampuan untuk mengenali dan memahami keadaan sosial dan politik Indonesiayang ruang lingkupnya dimulai dengan munculnya zaman modern. Masuknya paham liberal keIndonesia mengubah struktur sosial ekonomi dan politik bangsa Indonesia.Untuk memberikan kerangka berpikir teoritis dalam memahami poiltik internasional sebagaisalah satu bagian terpenting dalam studi hubungan internasional, tradisi-tradisi filosofis yangmendasari teori-teori besar politik internasional saat ini, aspek power dan ekonomi politik dalamhubungan internasional, termasuk di dalamnya adalah pembahasan mengenai berbagai macampandangan teoritis terhadap peranan ekonomi politik dalam hubungan internasional, perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs), masalah-masalah politik lingkungan hidup global dalamhubungan internasional.Untuk memahami ide-ide politik atau pemikiran politik secara umum yang ada pada jamanklasik, jaman baru, sampai pada pemikiran politik dewasa ini. Setiap pemikir politik dan idepemikirannya dikupas dan dihubungkan dengan pemikiran politik dewasa ini.BAB II TOTAL SINOPSISSebelum mendefinisikan apa itu ilmu politik, maka perlu diketahui lebih dulu apa itu politik.Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani ‖polis‖ yang berarti kota yang berstatusnegara. Secara umum istilah politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negarayang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalahusaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah gemah ripah lohjinawi. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai en dam oniaatau the good life.Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosialyang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa
    • ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu ilmupolitik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya,seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi, dan dalam perkembangan ini merekasaling mempengaruhi.Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagaipembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politikdapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua didunia. Pada taraf perkembangan itu ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat.Di Indonesia kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dankenegaraan, seperti misalnya Negarakertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abadke-13 dan ke-15 Masehi dan Babad Tanah Jawi. Sayangnya di negara-negara Asia tersebutkesusastraan yang mencakup politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami kemundurankarena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman,Amerika Serikat, dan Belanda dalam rangka imperialisme.Di negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Austria, dan Prancis bahasan mengenai politikdalam abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum dan karena itu fokusperhatiannya adalah negara semata-mata. Bahasan mengenai negara termasuk kurikulumFakultas Hukum sebagai mata kuliah Ilmu Negara (Staatslehre). Di Inggris permasalahan politikdianggap termasuk filsafat, terutama moral philosophy, dan bahasannya dianggap tidak dapatterlepas dari sejarah. Akan tetapi dengan didirikannya Ecole Libredes Sciances Politiques diParis (1870) dan London School of Economics and Political Science (1985) , ilmu politik untukpertama kali di negara-negara tersebut dianggap sebagai disiplin tersendiri yang patut mendapattempat dalam kurikulum perguruan tinggi. Namun demikian, pengaruh dari ilmu hukum, filsafatdan sejarah sampai perang dunia II masih tetap terasa.Menurut Miriam Budiardjo dalam buku ‖Dasar-dasar Ilmu Politik‖, ilmu politik adalah ilmuyang mempelajari tentang perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapaikehidupan yang baik. Orang Yunani seperti Plato dan Aristoteles menyebutnya sebagai en damonia atau the good life (kehidupan yang baik).Menurut Goodin dalam buku “A New Handbook of Political Science”, politik dapat diartikansebagai penggunaan kekuasaan social secara paksa. Jadi, ilmu politik dapat diartikan sebagaisifat dan sumber paksaan itu serta cara menggunakan kekuasaan social dengan paksaan tersebut.Beberapa definisi berbeda juga diberikan oleh para ahli , misalnya: Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan. Menurut Seely dan Stephen Leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan. Dilain pihak pemikir Prancis seperti Paul Janet menyikapi ilmu politik sebagai ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip- prinsip pemerintahan, Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.
    • Ilmu politik secara teoritis terbagi kepada dua yaitu : Valuational artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuational ini terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis. Non valuational artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral atau norma.Perkembangan Ilmu PolitikIlmu politik adalah salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada. Sejak orang mulaihidup bersama, masalah tentang pengaturan dan pengawasan dimulai. Sejak itu para pemikirpolitik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut batasan penerapan kekuasaan,hubungan antara yang memerintah serta yang diperintah, serta sistem apa yang paling baikmenjamin adanya pemenuhan kebutuhan tentang pengaturan dan pengawasan.Ilmu politik diawali dengan baik pada masa Yunani Kuno, membuat peningkatan pada masaRomawi, tidak terlalu berkembang di Zaman Pertengahan, sedikit berkembang pada ZamanRenaissance dan Penerangan, membuat beberapa perkembangan substansial pada abad 19, dankemudian berkembang sangat pesat pada abad 20 karena ilmu politik mendapatkan karakteristiktersendiri.Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai Negara sudah dimulai pada tahun 450 S.M. sepertidalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Di beberapa pusat kebudayaan Asiaseperti India dan Cina, telah terkumpul beberapa karya tulis bermutu. Tulisan-tulisan dari Indiaterkumpul dalam kesusasteraan Dharmasatra dan Arthasastra, berasal kira-kira dari tahun 500S.M. Di antara filsuf Cina terkenal, ada Konfusius, Mencius, dan Shan Yang(±350 S.M.).Di Indonesia sendiri ada beberapa karya tulis tentang kenegaraan, misalnya Negarakertagamasekitar abad 13 dan Babad Tanah Jawi. Kesusasteraan di Negara-negara Asia mulai mengalamikemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh Negara-negara penjajahdari Barat.Di Negara-negara benua Eropa sendiri bahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan ke-19banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena itu ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selainilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai perangDunia II.Di Amerika Serikat terjadi perkembangan berbeda, karena ada keinginan untuk membebaskandiri dari tekanan yuridis, dan lebih mendasarkan diri pada pengumpulan data empiris.Perkembangan selanjutnya bersamaan dengan perkembangan sosiologi dan psikologi, sehinggadua cabang ilmu tersebut sangat mempengaruhi ilmu politik. Perkembangan selanjutnya berjalandengan cepat, dapat dilihat dengan didirikannya American Political Science Association pada1904.
    • Perkembangan ilmu politik setelah Perang Dunia II berkembang lebih pesat, misalnya diAmsterdam, Belanda didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, walaupun penelitiantentang negara di Belanda masih didominasi oleh Fakultas Hukum. Di Indonesia sendirididirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti di Universitas Riau. Perkembangan awalilmu politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum, karena pendidikan tinggi ilmuhukum sangat maju pada saat itu.Sekarang, konsep-konsep ilmu politik yang baru sudah mulaiditerima oleh masyarakat.Di negara-negara Eropa Timur, pendekatan tradisional dari segi sejarah, filsafat, dan hukummasih berlaku hingga saat ini. Sesudah keruntuhan komunisme, ilmu politik berkembang pesat,bisa dilihat dengan ditambahnya pendekatan-pendekatan yang tengah berkembang di negara-negara barat pada pendekatan tradisional.Perkembangan ilmu politik juga disebabkan oleh dorongan kuat beberapa badan internasional,seperti UNESCO. Karena adanya perbedaan dalam metodologi dan terminologi dalam ilmupolitik, maka UNESCO pada tahun1948 melakukan survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30negara. Kemudian, proyek ini dibahas beberapa ahli di Prancis, dan menghasilkan bukuContemporary Political Science pada tahun 1948. Selanjutnya UNESCO bersama InternationalPolitical Science Association (IPSA) yang mencakup kira-kira ssepuluh negara, diantaranyanegara Barat, di samping India, Meksiko, dan Polandia. Pada tahun 1952 hasil penelitian inidibahas di suatu konferensi di Cambridge, Inggris dan hasilnya disusun oleh W. A. Robson dariLondon School of Economics and Political Science dalam buku The University Teaching ofPolitical Science. Buku ini diterbitkan oleh UNESCO untuk pengajaran beberapa ilmusosial(termasuk ekonomi, antropologi budaya, dan kriminologi) di perguruan tinggi. Keduakarya ini ditujukan untuk membina perkembangan ilmu politik dan mempertemukan pandanganyang berbeda-beda.Pada masa-masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan-penemuan dariantropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi, dan dengan demikian ilmu politik dapatmeningkatkan mutunya dengan banyak mengambil model dari cabang ilmu sosial lainnya.Berkat hal ini, wajah ilmu politik telah banyak berubah dan ilmu politik menjadi ilmu yangpenting dipelajari untuk mengerti tentang politik.Ilmu politik memiliki beberapa konsep. Konsep-konsep ini merupakan hal-hal yang ingin dicapaidalam politik. Pada paper ini akan dibahas tentang konsep-konsep tersebut, sumber kekuasaan,serta perbedaan antara kekuasaan dan kewenangan, dengan beberapa sumber seperti buku daninternet. Berikut pembahasannya secara ringkas.1. Power (Kekuasaan)Power sering diartikan sebagai kekuasaan. Sering juga diartikan sebagai kemampuan yangdimiliki oleh suatu pihak yang digunakan untuk memengaruhi pihak lain, untuk mencapai apayang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Max Weber dalam bukunya Wirtschaft undGesselshaft menyatakan, kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial,melaksanakan kemauan sendiri meskipun mengalami perlawanan. Pernyataan ini menjadirujukan banyak ahli, seperti yang dinyatakan Harold D. Laswell dan A. Kaplan,‖ Kekuasaan
    • adalah suatu hubungan dimana seseorang atau kelompok dapat menentukan tindakan seseorangatau kelompok lain kearah tujuan pihak pertama.‖Kekuasaan merupakan konsep politik yang paling banyak dibahas, bahkan kekuasaan dianggapidentik dengan politik. Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam Power and Society: ―Ilmu politikmempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.‖2. Authority (Kewenangan)Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untukmelakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanyadihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktorkritis bagi efektevitas organisasi.Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenanganbiasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Robert Bierstedt menyatakan dalam bukunya an analysisof social power , bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan. Seseorang yangmemiliki kewenangan berhak membuat peraturan dan mengharapkan kepatuhan terhadapperaturannya.3. Influence (Pengaruh)Norman Barry, seorang ahli, menyatakan bahwa pengaruh adala suatu tipe kekuasaan, yang jikaseorang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untukbertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi terbuka bukan merupakan motivasipendorongnya. Dengan demikian, dapat dikatakan pengaruh tidak bersifat terikat untuk mencapaisebuah tujuan.Pengaruh biasanya bukan faktor satu-satunya yang menentukan tindakan pelakunya, dan masihbersaing dengan faktor lainnya. Bagi pelaku masih ada faktor lain yang menentukannyabertindak. Walaupun pengaruh sering kurang efektif dibandingkan kekuasaan, pengaruh lebihunggul karena terkadang ia memiliki unsur psikologis dan menyentuh hati, dan karena itu seringberhasil.4. Persuasion (Ajakan)Persuasi adalah kemampuan untuk mengajak orang lain agar mengubah sikap denganargumentasi, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan orang yang mengajak. Dalampolitik, persuasi diperlukan untuk memperoleh dukungan. Persuasi disini dilakukan untuk ikutserta dalam suatu komunitas dan mencapai tujuan komunitas tersebut. Persuasi bersifat tidakmemaksa dan tidak mengharuskan ikut serta, tapi lebih kepada gagasan untuk melakukansesuatu. Gagasan ini dinyatakan dalam argumen untuk memengaruhi orang atau kelompok lain.5. Coercion (Paksaan)
    • Paksaan merupakan cara yang mengharuskan seseorang atau kelompok untuk mematuhi suatukeputusan. Peragaan kekuasaan atau ancaman berupa paksaan yang dilakukan seseorang ataukelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak ataukeinginan pemilik kekuasaan.Dalam masyarakat yang bersifat homogen ada konsensus nasional yang kuat untuk mencapaitujuan-tujuan bersama. Paksaan tidak selalu memengaruhi dan tidak tampak. Dengan demikian,di negara demokratis tetap disadari bahwa paksaan hendaknya digunakan seminimal mungkindan hanya digunakan untuk meyakinkan suatu pihak.Contoh dari paksaan yang diberlakukan sekarang adalah sistem ketentuan pajak. Sifat pajak inimemaksa wajib pajak untuk menaati semua yang diberlakukan dan apabila melanggar akandikenai sanksi.6. Acquiescence (Perjanjian)Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu pihak membuat janji kepada pihak lain untukmelaksanakan satu hal. Oleh karena itu, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihakyang melakukan perjanjian. Perjanjian dilaksanakan dalam bentuk lisan atau tulisan.Acquiescence diartikan sebagai perjanjian yang disetujui tanpa protes.Sumber-sumber KekuasaanSeorang yang memiliki sesuatu, tentu mempunyai sumber darimana ia mendapatkan sesuatutersebut. Demikian halnya dengan kekuasaan. Kekuasaan datang dari berbagai sumber,diantaranya kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Seorang atasan dapat memerintahkanbawahannya agar melakukan sesuatu. Jika bawahan melanggar perintah atasan, maka bawahanbisa dikenai sanksi.Seseorang yang memiliki kekayaan dapat memiliki kekuasaan. Misalnya seorang konglomeratdapat menguasai suatu pihak yang didanainya. Kepercayaan atau agama juga merupakan sumberkekuasaan. Misalnya di Indonesia, alim ulama banyak dituruti dan dipatuhi masyarakat. Alimulama bertindak sebagai pemimpin informal umat, maka ia perlu diperhitungkan dalam prosespengambilan keputusan di tempat umatnya.Jack H. Nagel dalam bukunya The Descriptive Analysis of Power yang juga terdapat dalam bukuDasar-dasar Ilmu Politik, perlu dibedakan antara scope of power dan domain of power (wilayahkekuasaan). Cakupan kekuasaan (scope of power) menunjuk kepada perilaku, serta sikap dankeputusan yang menjadi subyek dari kekuasaan. Misalnya, seorang direktur bisa memecatseorang karyawan, tetapi direktur tersebut tidak mempunyai kuasa apa-apa terhadap karyawandiluar hubungan pekerjaan.Wilayah kekuasaan (domain of power) menjelaskan siapa-siapa saja yang dikuasai oleh orangatau kelompok yang berkuasa, jadi menunjuk pada pelaku organisasi, atau kolektivitas yang kenakekuasaan. Misalnya seorang direktur memiliki kekuasaan di perusahaannya, baik itu di pusatataupun di cabang-cabangnya.
    • Dalam suatu hubungan kekuasaan(power relationship) selalu ada pihak yang lebih kuat daripadapihak lain. Hal ini menyebabkan hubungan tidak seimbang(asimetris), dan ketergantungan satupihak dengan pihak lain. Semakin timpang hubungan ini, maka makin kuat ketergantungannya.Hal ini disebut hegemoni, dominasi, atau penundukan oleh pemikir abad 20.Perbedaan Power (Kekuasaan) dan Authority (Kewenangan)Dalam pembahasan sebelumnya dinyatakan bahwa kewenangan berhubungan dengan kekuasaan,tapi dari segi lain, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Salah satunya, kewenangan adalahkekuasaan secara formal yang diberikan oleh organisasi, sedangkan kekuasaan berada diluarformalitas. Kewenangan adalah salah satu cara bagi seseorang untuk memperkuat kekuasaannya.Kewenangan adalah kekuasaan namun kekuasaan tidak terlalu berupa kewenangan. Kewenanganmerupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan ( legitimate power ), sedangkan kekuasaan tidakselalu memiliki keabsahan. Apabila kekuasaan politik di rumuskan sebgai kemampuanmenggunakan sumber-sumber untuk memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusanpolitik, maka kewenangan merupakan hak moral sesuai dengan nilai-nilai dan normamasyarakat, termasuk peratuaran perundang-undangan.Kewenangan merupakan hak berkuasa yang di tetapkan dalam struktur organisasi sosial gunamelaksanakan kebijakan yang di perlukan.Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan merupakan konsep yang palingbanyak dibahas dalam ilmu politik, selain konsep lainnya. Kekuasaan berasal dari beberapasumber, misalnya kekayaan, kedudukan, dan kepercayaan. Kekuasaan dan kewenangan adalahkonsep yang berhubungan, tetapi keduanya berbeda. Kewenangan merupakan kekuasaan formalyang diberikan oleh organisasi, sedangkan kekuasaan berada diluar formalitas.NegaraNegara adalah integrasi dari kekuasaan politik, dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaanpolitik. Boleh dikatakan Negara mempunyai dua tugas : 1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, suapaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. 2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kea rah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasinal.Definisi-definisi mengenai Negara, antara lain adalah : 1. Roger H. Soltau, ―Negara adalah alat (agency atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas masyarakat (The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community).
    • 2. Harold J. Laski, ―Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu (The state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society). 3. Max Weber, ―Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah (The state is a human society that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory) 4. Robert M. Maciver, ―Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (The sate is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the external conditions of oreder).J. Barents dalam ―Ilmu Politika‖ (1965) Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupannegara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat: ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya. Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam Power andSoceity, ―ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, prose-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil‖.Dan beberapa pendekatan dalam Ilmu Politik antara lain :a) Pendekatan InstitusionalPendekatan filsafat politik menekankan pada ide-ide dasar seputar dari mana kekuasaan berasal,bagaimana kekuasaan dijalankan, serta untuk apa kekuasaan diselenggarakan. Pendekataninstitusional menekankan pada penciptaan lembaga-lembaga untuk mengaplikasikan ide-ide kealam kenyataan. Kekuasaan (asal-usul, pemegang, dan cara penyelenggaraannya) dimuat dalamkonstitusi. Obyek konstitusi adalah menyediakan UUD bagi setiap rezim pemerintahan.Konstitusi menetapkan kerangka filosofis dan organisasi, membagi tanggung jawab parapenyelenggara negara, bagaimana membuat dan melaksanakan kebijaksanaan umum.Dalam konstitusi dikemukakan apakah negara berbentuk federal atau kesatuan, sistempemerintahannya berjenis parlementer atau presidensil. Negara federal adalah negara di manaotoritas dan kekuasaan pemeritah pusat dibagi ke dalam beberapa negara bagian. Negarakesatuan adalah negara di mana otoritas dan kekuasaan pemerintah pusat disentralisir. Badanpembuat UU (legislatif) berfungsi mengawasi penyelenggaraan negara oleh eksekutif. Anggotabadan ini berasal dari anggota partai yang dipilih rakyat lewat pemilihan umum.Badan eksekutif sistem pemerintahan parlementer dikepalai Perdana menteri, sementara disistem presidensil oleh presiden. Para menteri di sistem parlementer dipilih perdana menteri darikeanggotaan legislatif, sementara di sistem presidensil dipilih secara prerogatif oleh presiden.
    • Badan Yudikatif melakukan pengawasan atas kinerja seluruh lembaga negara (legislatif maupuneksekutif). Lembaga ini melakukan penafsiran atas konstitusi jika terjadi persengketaan antaralegislatif versus eksekutif.Lembaga asal-muasal pemerintahan adalah partai politik. Partai politik menghubungkan antarakepentingan masyarakat umum dengan pemerintah via pemilihan umum. Di samping partai,terdapat kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mampu mempengaruhi keputusan politiktanpa ikut ambil bagian dalam sistem pemerintahan. Terdapat juga kelompok penekan, yaitusuatu kelompok yang secara khusus dibentuk untuk mempengaruhi pembuatan kebijaksanaanumum di tingkat parlemen. Dalam menjalankan fungsinya, eksekutif ditopang oleh (administrasinegara). Ia terdiri atas birokrasi-birokrasi sipil yang fungsinya elakukan pelayanan publik.b) Pendekatan PerilakuEsensi kekuasaan adalah untuk kebijakan umum. tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena bahasan itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politikyang sebenarnya. Lebih bermanfaat bagi peneliti dan pemerhati politik untuk mempelajarimanusia itu sendiri serta perilaku politiknya, sebagai gejala-gejala yang benar-benar dapatdiamati. Perilaku politik menampilkan regularities (keteraturan)c) Neo-MarxisMenekankan pada aspek komunisme tanpa kekerasan dan juga tidak mendukung kapitalisme.Neo Marxis membuat beberapa Negara sadar akan pentingnya persamaan tanpa kekerasan, akantetapi komunisme sulit dijalankan di beberapa Negara karena komunisme identik dengankekerasan dan kekejaman walaupun pada intinya adalah untuk menyamakan persamaan warganegaranya di suatu Negara sehingga tidak ada yang ditindas dan menindas terlebih lagi dalambidang ekonomi.Neo-Marxis juga menginginkan tidak adanya kapitalisme yang sering dilakukan Negara Baratdalam hal ini Negara maju, karena kapitalisme hanya mementingkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sering kali ―menyengsarakan‖ rakyat pribumi karena orang-orang pribumisering kali hanya menjadi penonton atau pun menjadi korban dari kapitalisme ini. Walaupunkapitalisme berhubungan dengan bidang ekonomi tetapi kapitalisme juga berpengaruh dalam halkebijakan politik yang dibuat oleh Negara-negara maju terhadap Negara-negara berkembangyang sering dijadikan sasaran kapitalisme besar-besaran seperti Indonesia.d) KetergantunganMemposisikan hubungan antar negara besar dan kecil. Pendekatan ini mengedepankanketergantungan antara Negara besar dan Negara kecil yang saling keterkaitan sehingga satu samalain saling bergantung, jadi Negara besar bergantung pada Negara kecil baik dalam hal politik,ekonomi dan dalam hubungan internasional dan sebaliknya sehingga satu sama lain mempunyaiposisi yang sama.e) Pendekatan Pilihan Nasional
    • Pilihan-pilihan yang rasional dalam pembuatan keputusan politik. Pendekatan pilihan nasionalini menekan kan bahwa pengambil kebijakan atau pembuatan keputusan dilihat dari rasionalitasyang ada di Negara tersebut agar bisa dijalankan oleh Negara dan tentu identitas social-politiksangat diperlukan. Terdapatnya identitas sosial-politik disebabkan adanya prilaku politikidentitas guna mengembangkan kelompok-kelompok. Prilaku ini seiring bertumbuh-kembangnyaeksplorasi kebudayaan di setiap kelompok guna ―menemukan‖ kembali dan atau melestarikansolidaritas identitas yang dimiliki. Eksplorasi tersebut sangat bermanfaat bagi eksistensikelompok identitas yang memiliki jumlah besar (mayoritas).BAB III KERANGKA KONSEP 1. A. Sifat, Arti, dan Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Pengetahuan lainnya. Perkembangan dan definisi ilmu PolitikApabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosialyang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwailmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu ilmupolitik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya,seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi, dan dalam perkembangan ini merekasaling mempengaruhi.Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagaipembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politikdapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua didunia. Pada taraf perkembangan itu ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat.Di Indonesia kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dankenegaraan, seperti misalnya Negarakertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abadke-13 dan ke-15 Masehi dan Babad Tanah Jawi. Sayangnya di negara-negara Asia tersebutkesusastraan yang mencakup politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami kemundurankarena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman,Amerika Serikat, dan Belanda dalam rangka imperialisme.Di negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Austria, dan Prancis bahasan mengenai politikdalam abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum dan karena itu fokusperhatiannya adalah negara semata-mata. Bahasan mengenai negara termasuk kurikulumFakultas Hukum sebagai mata kuliah Ilmu Negara (Staatslehre). Di Inggris permasalahan politikdianggap termasuk filsafat, terutama moral philosophy, dan bahasannya dianggap tidak dapatterlepas dari sejarah. Akan tetapi dengan didirikannya Ecole Libredes Sciances Politiques diParis (1870) dan London School of Economics and Political Science (1985) , ilmu politik untukpertama kali di negara-negara tersebut dianggap sebagai disiplin tersendiri yang patut mendapattempat dalam kurikulum perguruan tinggi. Namun demikian, pengaruh dari ilmu hukum, filsafatdan sejarah sampai perang dunia II masih tetap terasa.• Ilmu Politik Sebagai Ilmu Pengetahuan (Science)
    • Adakalanya dipersoalkan apakah ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan (science) atautidak, dan disangsikan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Soal inimenimbulkan pertanyaan: apakah yang dinamakan ilmu pengetahuan (science) itu? Karakteristikilmu pengetahuan (science) ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yangdapat dilakukan dalam keadaan terkontrol (controlled circumstances) misalnya laboratorium.Berdasarkan eksperimen-eksperimen itu ilmu-ilmu eksakta dapat menemukan hukum-hukumyang dapat diuji kebenarannya.Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, maka ilmu politik serta ilmu-ilmu sosial lainnya belummemenuhi syarat, karena sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu.Mengapa demikian? Oleh karena yang diteliti adalah manusia dan manusia itu adalah makhlukyang kreatif, yang selalu didasarkan atas pertimbangan rasional dan logis, sehinggamempersukar usaha untuk mengadakan perhitungan serta proyeksi untuk masa depan. Dengankata lain perilaku manusia tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol.• Definisi Ilmu PolitikIlmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalahusaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah gemah ripah lohjinawi. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai en dam oniaatau the good life.Mengapa politik dalam arti ini begitu penting? Karena sejak dahulu kala masyarakat mengaturkehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumberdaya alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagiadan puas. Ini adalah politik.Bagaimana caranya mencapai tujuan dengan berbagai cara, yang kadang-kadang bertentangandengan satu sama lainnya. Akan tetapi semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapatdicapai jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu (negara atau sistem politik). Kekuasaanitu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagianatau alokasi dari sumber daya yang ada.Dengan demikian kita sampai pada kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara (state)berkaitan dengan masalah kekuasaan (power) pengambilan keputusan (decision making),kebijakan publik (public policy), dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution).Politik adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan harta (Politics at its worst is a selfish grabfor power, glory and riches).Di bawah ini ada dua sarjana yang menguraikan definisi politik yang berkaitan dengan masalahkonflik dan konsensus. 1. Menurut Rod Hague et al.: ―politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. 2. Menurut Andrew Heywood: ―Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan , dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum
    • yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai disebabkan karena setiap sarjanameneropong hanya satu aspek atau unsur dari politik. Unsur ini diperlukannya sebagai konseppokok yang akan dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lain.Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa konsep-konsep itu adalah:1. Negara (state)2. Kekuasaan (power)3. Pengambilan keputusan (decision making)4. Kebijakan (policy, beleid)5. Pembagian (distribution)• Bidang-bidang Ilmu PolitikDalam contemporary Political Science, terbitan Unesco 1950, ilmu politik dibagi menjadi empatbidang.1. Teori Politik2. Lembaga-lembaga politik3. Partai-partai, golongan-golongan (groups), dan pendapat umum4. Hubungan internasional• Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Pengetahuan Lain- SejarahSeperti diterangkan di atas, sejak dahulu kala ilmu politik erat hubuganya dengan sejarah danfilsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbangbahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau, untuk diolah lebih lanjut.- FilsafatIlmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafatialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta (universe) dan kehidupan manusia.- SosiologiDi antara ilmu-ilmu sosial, sosiologi-lah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologimembantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan polakehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat.- AntropologiApabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikananalisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh, maka antrophologymenyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial-budayayang lebih kecil dan sederhana.
    • - Ilmu EkonomiPada masa silam ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenalsebagai ekonomi politik (political economy), yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendakdigunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapisaingannya seperti Portugis, Spanyol, Prancis, dan Jerman, pada abad ke-18 dan ke-19.- Psikologi SosialPsikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antaramanusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperandalam ikatan kelompok sosial, bidang psikologi umumnya memusatkan perhatian padakehidupan perorangan.- GeografiFaktor-faktor yang berdasarkan geografi, seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, daerahpengaruh mempengaruhi politik.- Ilmu HukumTerutama negara-negara Benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya denganilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satukewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropongnegara ialah hukum tata-negara (dan ilmu negara).B. KONSEP-KONSEP POLITIK Teori PolitikKonsep politik lahir dalam pikiran (mind) manusia dan bersifat abstrak. Konsep digunakandalam menyusun generalisasi abstrak mengenai beberapa phenomena, yang disebut sebagai teori.Berdasarkan pengertiannya, teori politik bisa dikatakan sebagai bahasan dan generalisasi dariphenomena yang bersifat politik.Menurut Thomas P. Jenkin dalam The Study of Political Theory, teori politik dibedakan menjadidua, yaitu :a. Norms for political behavior, yaitu teori-teori yang mempunyai dasar moril dan norma-normapolitik. Teori ini dinamakan valuational (mengandung nilai). Yang termasuk golongan antaralain filsafat politk, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.b. Teori-teori politik yang menggambarkan dan membahas phenomena dan fakta-fakta politkdengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai (non valuational), atau biasa dipakai istilah―value free‖ (bebas nilai). Biasanya bersifat deskriptif dan berusaha membahas fakta-fakta politksedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.Teori-teori kelompok (a) dibagi menjadi tiga golongan : 1. Filsafat politik (political philosophy), yaitu mencari penjelasan berdasarkan ratio. Pokok pikiran dari filsafat politik ialah persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta
    • harus dipecahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi. 2. Teori politik sistematis (systematic political theory), yaitu mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masanya. Dengan kata lain teori ini hanya mencoba merealisasikan norma-norma dalam suatu program politik. 1. Ideologi politik (political ideology), yaitu himpunan nilai-nilai, ide, norma, kepercayaan dan keyakinan, yang dimiliki seorang atau sekelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politk yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah lakunya.II. MasyarakatManusia mempunyai naluri untuk hidup bersama orang lain secara bergotong-royong. Manusiamemilih jalan untuk mengorganisir bermacam-macam kelompok dan asosiasi untuk memenuhikeperluan dan kepentingan-kepentingan fisik maupun mental yang sukar dipenuhi sendiri. Dandalam kehidupan berkelompok ini, pada dasarnya manusia menginginkan nilai-nilai.Dalam mengamati masyarakat, khususnya masyarakat Barat, Harold Laswell memperincidelapan nilai, yaitu : 1. Kekuasaan 2. Pendidikan/Penerangan (enlightenment) 3. Kekayaan (wealth) 4. Kesehatan (Well-being) 5. Keterampilan (Skill) 6. Kasih Sayang (affection) 7. Kejujuran (rectitude) dan Keadilan (rechtschapenheid) 8. Keseganan (respect).Masyarakat, menurut Robert Maciver, adalah suatu system hubungan-hubungan yangditertibkan (Society means a system of ordered relations). Menurut Harold J. Laski dari LondonSchool of Economics and Political Science, masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidupbersama dan bekerjasama untuk mencapai keinginan-keinginan mereka bersama (A society is agroup of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutualwants).III. NegaraNegara adalah integrasi dari kekuasaan politik, dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaanpolitik. Boleh dikatakan Negara mempunyai dua tugas : 1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, suapaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. 2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kea rah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana
    • kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasinal.Definisi-definisi mengenai Negara, antara lain adalah : 1. Roger H. Soltau, ―Negara adalah alat (agency atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas masyarakat (The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community). 2. Harold J. Laski, ―Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu (The state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society). 3. Max Weber, ―Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah (The state is a human society that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory) 4. Robert M. Maciver, ―Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (The sate is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the external conditions of oreder).Negara mempunyai sifat-sifat, antara lain adalah :a) Sifat Memaksa,b) Sifat Monopli,c) Sifat mencakup semuaUnsur-unsur Negara, antara lain adalah :a) Wilayahb) Pendudukc) PemerintahMenurut Roger H. Saltau, tujuan Negara ialah memungkinan rakyatnya berkembang sertamenyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin (the freest possible development and creativeself-expression of its members). Dan menurut Harold J. Laski, tujuan Negara ialah menciptakankeadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal
    • (creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximumsatisfaction of their desire).Tujuan dan fungsi NegaraTujuan Negara R.I sebagai tercantum dalam UUD 1945 : Untuk membentuk suatu pemerintahanNegara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadialnsocial.Terlepas dari ideologinya, Negara menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlakperlu, yaitu : 1. Melaksanakan penertiban (law and order) 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 3. Pertahanan 4. Menegakkan keadilanCharles E. Merriam menyebutkan lima fungsi Negara, yaitu : Keamanan ekstern, Ketertibanintern, Keadilan, Kesejahteraan umum, dan Kebebasan.IV. KekuasaanKemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-laku sesorangatau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginandan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.Kekuasaan social menurut Ossip K. Flechtheim adalah keseluruah dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan-tujuanyang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan (Social power is the sum total of all the capacities,relationship, and process by which compliance of others is secured for ends determinded by thepower holder).Ossip K. Flechtheim membedakan dua macam kekuasaan politik, yakni : 1. bagian dari kekuasaan sosial yang terwujud dalam Negara (state power), seperti lembaga- lembaga pemerintahan DPR, Presiden, dan sebagainya. 2. bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada Negara.Definisi yang dieberikan oleh Robert M. Maciver : Kekuasaan social adalah kemampuan untukmengendalikan tingakah-laku orang lain, baik dengan cara langsung dengan memberi perintah,mamupun tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia (Socialpower is the capacity to control the behavior of others either directly by fiat or indirectly bymanipulation of available means).
    • Robert M. Maciber mengemukakan bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat berbentukpiramida. Ini terjadi karena kenyataan bahwa kekuasaan yang satu membuktikandirinya lebihunggul dari pada yang lain, yang berarti bahwa kekuasaan yang satu itu lebih kuat dengan jalanmengkoordinasi keuasaan yang lain.Kekuasaan yang paling penting adalah kekuasaan politik. Pengertian kekuasaan politik adalahkemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupunakibat-akibatnya sesuai dengan tujun-tujuan pemegang kekuasaan sendiri.Referensihttp://manshurzikri.wordpress.com/2009/11/27/konsep-konsep-politik/C. Berbagai pendekatan dalam Ilmu politikPolitik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lainberwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara (Wikipedia, 2009). Politikadalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut prosesmenentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut (RahmadaniYusran, ). Roger F. Soltau dalam ―Introduction to Politic‖ (1961) Ilmu Politik mempelajarinegara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu;hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.J. Barents dalam ―Ilmu Politika‖ (1965) Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupannegara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat: ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya. Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam Power andSoceity, ―ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, prose-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil‖.Dan beberapa pendekatan dalam Ilmu Politik antara lain :a) Pendekatan InstitusionalPendekatan filsafat politik menekankan pada ide-ide dasar seputar dari mana kekuasaan berasal,bagaimana kekuasaan dijalankan, serta untuk apa kekuasaan diselenggarakan. Pendekataninstitusional menekankan pada penciptaan lembaga-lembaga untuk mengaplikasikan ide-ide kealam kenyataan. Kekuasaan (asal-usul, pemegang, dan cara penyelenggaraannya) dimuat dalamkonstitusi. Obyek konstitusi adalah menyediakan UUD bagi setiap rezim pemerintahan.Konstitusi menetapkan kerangka filosofis dan organisasi, membagi tanggung jawab parapenyelenggara negara, bagaimana membuat dan melaksanakan kebijaksanaan umum.Dalam konstitusi dikemukakan apakah negara berbentuk federal atau kesatuan, sistempemerintahannya berjenis parlementer atau presidensil. Negara federal adalah negara di manaotoritas dan kekuasaan pemeritah pusat dibagi ke dalam beberapa negara bagian. Negarakesatuan adalah negara di mana otoritas dan kekuasaan pemerintah pusat disentralisir. Badan
    • pembuat UU (legislatif) berfungsi mengawasi penyelenggaraan negara oleh eksekutif. Anggotabadan ini berasal dari anggota partai yang dipilih rakyat lewat pemilihan umum.Badan eksekutif sistem pemerintahan parlementer dikepalai Perdana menteri, sementara disistem presidensil oleh presiden. Para menteri di sistem parlementer dipilih perdana menteri darikeanggotaan legislatif, sementara di sistem presidensil dipilih secara prerogatif oleh presiden.Badan Yudikatif melakukan pengawasan atas kinerja seluruh lembaga negara (legislatif maupuneksekutif). Lembaga ini melakukan penafsiran atas konstitusi jika terjadi persengketaan antaralegislatif versus eksekutif.Lembaga asal-muasal pemerintahan adalah partai politik. Partai politik menghubungkan antarakepentingan masyarakat umum dengan pemerintah via pemilihan umum. Di samping partai,terdapat kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mampu mempengaruhi keputusan politiktanpa ikut ambil bagian dalam sistem pemerintahan. Terdapat juga kelompok penekan, yaitusuatu kelompok yang secara khusus dibentuk untuk mempengaruhi pembuatan kebijaksanaanumum di tingkat parlemen. Dalam menjalankan fungsinya, eksekutif ditopang oleh (administrasinegara). Ia terdiri atas birokrasi-birokrasi sipil yang fungsinya elakukan pelayanan publik.b) Pendekatan PerilakuEsensi kekuasaan adalah untuk kebijakan umum. tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena bahasan itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politikyang sebenarnya. Lebih bermanfaat bagi peneliti dan pemerhati politik untuk mempelajarimanusia itu sendiri serta perilaku politiknya, sebagai gejala-gejala yang benar-benar dapatdiamati. Perilaku politik menampilkan regularities (keteraturan)c) Neo-MarxisMenekankan pada aspek komunisme tanpa kekerasan dan juga tidak mendukung kapitalisme.Neo Marxis membuat beberapa Negara sadar akan pentingnya persamaan tanpa kekerasan, akantetapi komunisme sulit dijalankan di beberapa Negara karena komunisme identik dengankekerasan dan kekejaman walaupun pada intinya adalah untuk menyamakan persamaan warganegaranya di suatu Negara sehingga tidak ada yang ditindas dan menindas terlebih lagi dalambidang ekonomi.Neo-Marxis juga menginginkan tidak adanya kapitalisme yang sering dilakukan Negara Baratdalam hal ini Negara maju, karena kapitalisme hanya mementingkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga sering kali ―menyengsarakan‖ rakyat pribumi karena orang-orang pribumisering kali hanya menjadi penonton atau pun menjadi korban dari kapitalisme ini. Walaupunkapitalisme berhubungan dengan bidang ekonomi tetapi kapitalisme juga berpengaruh dalam halkebijakan politik yang dibuat oleh Negara-negara maju terhadap Negara-negara berkembangyang sering dijadikan sasaran kapitalisme besar-besaran seperti Indonesia.d) Ketergantungan
    • Memposisikan hubungan antar negara besar dan kecil. Pendekatan ini mengedepankanketergantungan antara Negara besar dan Negara kecil yang saling keterkaitan sehingga satu samalain saling bergantung, jadi Negara besar bergantung pada Negara kecil baik dalam hal politik,ekonomi dan dalam hubungan internasional dan sebaliknya sehingga satu sama lain mempunyaiposisi yang sama.e) Pendekatan Pilihan NasionalPilihan-pilihan yang rasional dalam pembuatan keputusan politik. Pendekatan pilihan nasionalini menekan kan bahwa pengambil kebijakan atau pembuatan keputusan dilihat dari rasionalitasyang ada di Negara tersebut agar bisa dijalankan oleh Negara dan tentu identitas social-politiksangat diperlukan. Terdapatnya identitas sosial-politik disebabkan adanya prilaku politikidentitas guna mengembangkan kelompok-kelompok. Prilaku ini seiring bertumbuh-kembangnyaeksplorasi kebudayaan di setiap kelompok guna ―menemukan‖ kembali dan atau melestarikansolidaritas identitas yang dimiliki. Eksplorasi tersebut sangat bermanfaat bagi eksistensikelompok identitas yang memiliki jumlah besar (mayoritas). Disini, pendekatan politik terlihatdari banyaknya dukungan para elit politik guna menggerakkan pertumbuhan budaya dankemudian sebagai ―konsekuensi‖ logis untuk mendapatkan dukungan dari kelompok identitas(simbiosis mutualisme).Pendekatan politik kelompok akan menjadi sangat ―berharga‖ untuk diperebutkan. Mengapademikian? Fenomena ini terjadi karena adanya perebutan kekuasaan melalui cermin kebanggaanidentitas yang lebih cenderung pada etnisitas. Kecenderungan tersebut cukup beralasan, karenamasyarakat kita hari ini masih dalam tahap mencari ―jati diri‖ sebagai identitas sosial-politik. Jatidiri yang paling mudah didapatkan/dirasakan adalah identitas etnisitas yang sekaligus menjadiperekat solidaritas sosial-politik. Perebutan kekuasaan ini tidak semata-mata hanya berpijak pada―kontribusi‖ penguasa terhadap kelompok yang diwakilinya, namun juga terhadap kelompok lainyang selama ini menjadi bagian pendukung karena memiliki kesamaan identitas. Dari analisatersebut, jalan koalisi antar kelompok berbeda identitas belum bisa dijadikan jaminankesuksesan. Jaminan kesuksesan itu tidak muncul karena tingkat eksistensi politik identitasmenjadi sangat dominan di negeri ini, sehingga kebanggan identitas akan terletak pada kelompokidentitas mana yang berada di puncak kekuasaan.Beberapa Pendekatan Lain dalam kajian Ilmu Politik Pendekatan BehavioralJika pendekatan Institusionalisme meneliti lembaga-lembaga negara (abstrak), pendekatanbehavioralisme khusus membahas tingkah laku politik individu. Behavioralisme menganggapindividu manusia sebagai unit dasar politik (bukan lembaga, seperti pendekatanInstitusionalisme). Mengapa satu individu berperilaku politik tertentu serta apa yang mendorongmereka, merupakan pertanyaan dasar dari behavioralisme. Misalnya, behavioralisme menelitimotivasi apa yang membuat satu individu ikut dalam demonstrasi, apakan individu tertentubertoleransi terhadap pandangan politik berbeda, atau mengapa si A atau si B ikut dalam partai Xbukan partai Y? Pendekatan Plural
    • Pendekatan ini memandang bahwa masyarakat terdiri atas beraneka ragam kelompok. Penekananpendekatan pluralisme adalah pada interaksi antar kelompok tersebut. C. Wright Mills padatahun 1961 menyatakan bahwa interaksi kekuasaan antar kelompok tersusun secara piramidal.Robert A. Dahl sebaliknya, pada tahun 1963 menyatakan bahwa kekuasaan antar kelompokrelatif tersebar, bukan piramidal. Peneliti lain, yaitu Floyd Huter menyatakan bahwa karakteristikhubungan antar kelompok bercorak top-down (mirip seperti Mills). Pendekatan StrukturalPenekanan utama pendekatan ini adalah pada anggapan bahwa fungsi-fungsi yang ada di sebuahnegara ditentukan oleh struktur-struktur yang ada di tengah masyarakat, buka oleh mereka yangduduk di posisi lembaga-lembaga politik. Misalnya, pada zaman kekuasaan Mataram (Islam),memang jabatan raja dan bawahan dipegang oleh pribumi (Jawa). Namun, struktur masyarakatsaat itu tersusun secara piramidal yaitu Belanda dan Eropa di posisi tertinggi, kaum asing lain(Cina, Arab, India) di posisi tengah, sementara bangsa pribumi di posisi bawah. Dengandemikian, meskipun kerajaan secara formal diduduki pribumi, tetapi kekuasaan dipegang olehstruktur teratas, yaitu Belanda (Eropa).Contoh lain dari strukturalisme adalah kerajaa Inggris. Dalam analisa Marx, kekuasaan yangsesungguhnya di Inggris ukan dipegang oleh ratu atau kaum bangsawasan, melainkan kaumkapitalis yang ‗mendadak‘ kaya akibat revolusi industri. Kelas kapitalis inilah (yang menguasaiperekonomian negara) sebagai struktur masyarakat yang benar-benar menguasai negara. Negara,bagi Marx, hanya alat dari struktur kelas ini. Pendekatan DevelopmentalPendekatan ini mulai populer saat muncul negara-negara baru pasca perang dunia II. Pendekatanini menekankan pada aspek pembangunan ekonomi serta politik yang dilakukan oleh negara-negara baru tersebut. Karya klasik pendekatan ini diwakili oleh Daniel Lerner melalui kajiannyadi sebuah desa di Turki pada tahun 1958. Menurut Lerner, mobilitas sosial (urbanisasi, literasi,terpaan media, partisipasi politik) mendorong pada terciptanya demokrasi.Karya klasik lain ditengarai oleh karya Samuel P. Huntington dalam ―Political Order inChanging Society‖ pada tahun 1968. Karya ini membantah kesimpulan Daniel Lerner. BagiHuntington, mobilitas sosial tidak secara linear menciptakan demokrasi, tetapi dapat mengarahpada instabilitas politik. Menurut Huntington, jika partisipasi politik tinggi, sementarakemampuan pelembagaan politik rendah, akan muncul situasi disorder. Bagi Huntington, halyang harus segera dilakukan negara baru merdeka adalah memperkuat otoritas lembaga politikseperti partai politik, parlemen, dan eksekutif.Kedua peneliti terdahulu berbias ideologi Barat. Dampak dari ketidakmajuan negara-negara barutidak mereka sentuh. Misalnya, negara dengan sumberdaya alam makmur megapa tetap sajamiskin. Penelitian jenis baru ini diperkenalkan oleh Andre Gunder Frank melalui penelitiannyadalam buku ―Capitalism and Underdevelopment in Latin America. Bagi Frank, penyebab terusmiskinnya negara-negara ‗dunia ketiga‘ adalah akibat :
    • modal asing perilaku pemerintah lokal yang korup kaum borjuis negara satelit yang ‗manja‘ pada pemerintahnyaFrank menyarankan agar negara-negara ‗dunia ketiga‘ memutuskan seluruh hubungan dengannegara maju (Barat).Referensihttp://gdpermana.blogspot.com/2009/12/pendekatan-pendekatan-dalam-ilmu.htmlBAB IV PEMBAHASANApa itu politik ? Secara retorik, Iwan Fals pernah mempermasalahkanya: ―Apakah selamanyapolitik itu kejam … ?‖ Memang pada masa pemerintahan Mao Tse-tung pernah diterapkankebijakan Revolusi Kebudayaan. Dengan revolusi ini, setiap orang yang dicurigai berpikiranliberal (Amerika Serikat sentris) akan ditahan, diinterogasi, disiksa, bahkan dioper ke kamp-kamp kerja paksa untuk ―membersihkan‖ otaknya. Hal ini mirip dengan di masa Orde Baru, dimana orang-orang yang dianggap terlibat Partai Komunis Indonesia ―dibuang‖ ke kamp-kamp―pembersihan otak‖ di Pulau Buru, Kepulauan Maluku. Kedua keputusan baik di Cina maupunIndonesia adalah bukti keputusan politik, dan itu terkesan kejam.Namun, keputusan untuk menaikkan gaji guru, menaikkan Upah Minimun Regional (UMR), ataukesempatan cuti haid bagi buruh perempuan dapatkah dikatakan kejam? Atau keputusan politikuntuk menggratiskan biaya pendidikan di Brunei Darussalam atau Arab Saudi, masukkah kedalam kategori yang samaBerbicara mengenai politik, kita tidak berbicara mengenai kejam atau tidak. Berbicara mengenaipolitik berarti membicarakan perilaku kita dalam hidup bermasyarakat. Khususnya, cara kitamengatasi sejumlah perbedaan yang ada di antara kita. ―Cara‖ bergantung pada siapa yangmenggunakan. Subyektivitas kita masing-masing-lah yang menyebut cara yang dilakukan si Aatau si B, atau pemerintah A atau B tersebut sebagai ―kejam‖ atau tidak ―kejam‖, dan satu bidangtersendiri di ilmu politik membicarakan persoalan itu: Etika Politik.Dalam politik kita berbicara mengenai bagaimana masyarakat, di suatu wilayah, salingmenegosiasikan kepentingan masing-masing, untuk kemudian melahirkan kesepakatanbagaimana kepentingan masing-masing tersebut dapat terselenggara tanpa merugikan pihak lain.Saat dimulainya, politik selalu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Tujuan awalpolitik tidaklah ―kejam‖ seperti sering didengungkan orang.Politik berasal dari bahasa Yunani POLIS yang artinya negara-kota. Dalam negara kota di zamanYunani, orang saling berinteraksi satu sama lain guna mencapai kesejahteraan hidupnya.Manakala manusia mencoba untuk untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, manakalamereka berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau manakalamereka berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, maka mereka sibukdengan suatu kegiatan yang kita semua namai sebagai POLITIK.[1] Dengan demikian, kita dapat
    • dikatakan tengah berpolitik ketika mempengaruhi suami atau istri di rumah, bersaing dengantetangga sebelah rumah untuk jabatan sekretaris RT, atau berdebat dengan supir angkot bahwaongkos yang ia terapkan terlampau mahal. Luas sekali pelajaran politik jika demikian, bukan ?A New Handbook of Political Science menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan politik adalahthe constrained use of social power (penggunaan kekuasaan sosial yang dipaksakan).[2]Di sini disebutkan ―kekuasaan‖ sosial bukan ―kekuasaan pribadi.‖ Dalam zaman kaisar-kaisarRomawi, raja-raja di pulau Jawa, seorang kaisar atau raja dapat saja menimpakan suatu hukumanmati pada seorang abdi atau rakyat lewat ―kemauannya‖ sendiri. Rakyat luas tentu tidak sepakatdengan cara tersebut, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka menurut bukan karena setuju,tetapi karena takut.Kekuasaan raja atau kaisar tersebut bukan kekuasaan sosial, tetapi kekuasaan pribadi. Hanya satuorang yang menyepakati cara penghukuman, bukan seluruh orang menyepakatinya. Sebaliknya,politik adalah kekuasaan sosial dan sebagai kekuasaan sosial ia harus disepakati banyak orangsebelum suatu cara diterapkan. Politik menghendaki negosiasi, dari negosiasi baru dicapaikesepakatan. Dengan demikian, suatu kekuasaan politik adalah kekuasaan yang disepakatibanyak orang, bukan hanya kemauan satu orang.Ilmu PolitikDengan luasnya cakupan, dapatkah politik dikatakan sebagai suatu ilmu layaknya ilmu Biologi,Fisika, atau Ekonomi ? Jawabannya adalah bisa. Namun, sebelumnya kita harus ketahui terlebihdahulu apa yang dimaksud dengan ilmu.Ilmu adalah ―pengetahuan yang disusun secara metodis, sistematis, obyektif, dan umum.‖Metodis artinya menggunakan metode, cara, jalan yang lazim digunakan dalam disiplin ilmuyang dibicarakan. Sistematis artinya masing-masing unsur saling berkaitan satu sama lain secarateratur dalam suatu keseluruhan, sehingga dapat tersusun suatu pola pengetahuan yang rasional.Obyektif artinya kebenaran dari hasil pemikiran dari suatu bidang dapat memperoleh bobotobyektif (sesuai kenyataan), tidak lagi bersifat subyektif (menurut pemikiran sendiri). Danakhirnya, umum, artinya tingkat kebenaran yang mempunyai bobot obyektif tersebut dapatberlaku umum, di mana saja dan kapan saja.[3]Ilmu berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan adalah ―apa yang kita peroleh dalam prosesmengetahui … tanpa memperhatikan obyek, cara, dan kegunaannya.‖[4] Kita tahu bahwa sepedaberoda dua, manusia hidup mengalir darah dalam tubuhnya, sinar matahari adalah panas, ataupemerintah menerapkan kebijakan wajib belajar. Namun, kita sekadar tahu tanpa mendalami apaitu, bagaimana darah mengalir, ke mana dan untuk apa ? Atau, bagaimana sepeda yang cumaberoda dua tersebut dapat dikayuh seseorang dengan seimbang? Atau, bagaimana prosesterjadinya keputusan pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar? Dengan kalimat lain,pengetahuan tidak berbicara mengenai aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis suatuobyek. Pengetahuan relatif tercerai-berai sementara ilmu relatif tersusun secara teratur. Ilmudapat menambah pengetahuan, sementara pengetahuan disistematisasikan oleh ilmu.
    • Ontologi Ilmu PolitikSecara sederhana, ontologi adalah ilmu tentang hakikat sesuatu atau benda/hal/aspek apa yangdikaji. Epistemologi adalah ilmu tentang bagaimana ―ontologi‖ itu dipelajari, dibangun.Aksiologi adalah untuk apa bangunan ilmu yang dibuat diperuntukkan. Ontologi, epistemologi,dan aksiologi merupakan aspek-aspek khas ilmu, apapun bentuknya.Aspek ontologi ilmu ekonomi misalnya adalah barang dan jasa. Aspek ontologi ilmu sosial(sosiologi) adalah kekerabatan antarmanusia, dan aspek ontologi ilmu fisika adalah materi sertagas. Ontologi berarti obyek-obyek yang dipelajari oleh suatu ilmu. Lalu, bagaimana dengan ilmupolitik sendiri ?Secara ontologis, politik juga memiliki obyek-obyek kajian yang spesifik. Miriam Budiardjomenyebutkan sekurang-kurangnya ada 5 obyek ontologis ilmu politik, yaitu :1. Negara (state)Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati olehrakyatnya.2. Kekuasaan (power)Kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang ataukelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.3. Pengambilan keputusan (decision-making)Keputusan (decision) adalah membuat pilihan di antara beberapa alternative pengambilankeputusan (decision-making) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu dicapai.4. Kebijaksanaan umum (public policy)Kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usahamemilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Pihak yang membuat kebijakan memilikikekuasaan untuk melaksanakannya.5. Pembagian (distribution)Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yangberharga. Pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Pembagian inisering tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik.Epistemologi Ilmu PolitikSecara sederhana, Epistemologi berarti bagaimana suatu ilmu dibangun. Dalam membangunsuatu ilmu, seseorang ahli teori dibatasi oleh periode hidup serta hal-hal lain yang mempengaruhi
    • pikirannya saat membangun suatu ilmu. Sebagai contoh, pada abad pertengahan, pelajaranmengenai tata surya dipengaruhi suatu kesimpulan umum bahwa matahari mengelilingi bumi.Artinya, pusat dari tata surya adalah bumi, bukan matahari. Namun, pendapat ini berubah tatkalaNicolaus Copernicus melontarkan pendapat bahwa bukan matahari yang mengelilingi bumimelainkan sebaliknya. Dengan demikian, pelajaran mengenai sistem tata surya pun berubah.Dalam ilmu politik, epistemologi ilmu ini diterjemahkan ke dalam konsep PENDEKATAN. Artidari pendekatan adalah dari sudut mana serta bagaimana seseorang melihat suatu permasalahan.Dalam mendidik anak, orang tua biasanya mendekati lewat 3 pendekatan: Otoriter, Laissez Faire,dan Demokratis. Jika otoriter, orang tua hanya mau dituruti pendapatnya oleh si anak, jikaLaissez Faire cenderung membebaskan/membiarkan, dan jika demokratis akan menjak dialogdua arah.Pendekatan dalam ilmu politik pun terbagi menjadi 3, yaitu :1. Pendekatan tradisional2. Pendekatan behavioral3. Pendekatan post-behavioralTaksonomi dari perbedaan atas masing-masing pendekatan adalah sebagai berikut :[5]Tradisional Behavioral PostbehavioralMencampuradukkan fakta Memisahkan fakta dengan nilai Fakta dan nilai bergantung padadengan nilai; Spekulatif tindakan serta relevansi antar keduanyaPreskriptif dan normatif Nonpreskriptif, obyektif, dan Bersifat kemanusiaan serta empiris berorietasi masalah; NormatifKualitatif Kuantitatif Kualitatif dan kuantitatifMemperhatikan keteraturan atau Memperhatikan keseragaman Memperhatikan keteraturanketidakteraturan dan keteraturan atau ketidakteraturanEtnosentris; Fokus utamanya Etnosentris; Fokus utama pada Fokus pada Dunia Ketigapada negara demokrasi Barat model Anglo Amerika(AS dan Eropa)Deskriptif, parokial, dan negara Abstrak, konservatif secara Teoretis, radikal, dansentris ideologis, dan negara-sentris berorientasi perubahanFokus utama pada struktur Fokus utama pada struktur serta Fokus pada kelompok kelas danpolitik yang formal (konstitusi fungsi kelompok-kelompok konflik antarkelompokdan pemerintah) formal dan informalHistoris atau ahistoris Ahistoris HolistikKetiga pendekatan dalam ilmu politik memang dikategorisasi berdasarkan periode. Pendekatantradisional muncul terlebih dahulu (sejak zaman Yunani Kuno) untuk kemudian secara berturut-turut, disusul dua pendekatan setelahnya. Para pemikir politik seperti Plato atau para ahli politik
    • seperti Montesquieu, Jean Jacques Rousseau atau John Stuart Mill mendekati permasalah politikdengan pendekatan tradisional. Pasca Perang Dunia Kedua, muncul pendekatan Behavioral yangcoba memisahkan fakta dengan nilai dalam menganalisis permasalahan politik. Para teoretisiseperti David Easton, David E. Apter atau Gabriel A. Almond adalah contohnya.Saat pendekatan Behavioral dinilai tidak lagi ―sensitif‖ di dalam menganalisa gejala politik, padatahun 1960-an muncul pendekatan Postbehavioral. Teoretisi seperti Andre Gunder Frank,Cardoso, atau di Indonesia Arief Budiman (?) mencoba menganalisis gejala politik secara lebihkomprehensif dengan memperhatikan karakteristik wilayah serta kepentingan apa yangsesungguhnya melandasi sebuah tindakan politik. Ketiga pendekatan ilmu politik ini tidakterpisah (terkotakkan) secara ―zakelijk‖ (tepat/pasti) melainkan kadang tercampur satu sama lain.Aksiologi Ilmu PolitikIlmu kedokteran berorientasi pada peningkatan standar kesehatan masyarakat. Ilmu ekonomipada bagaimana seseorang dapat makmur secara material atau ilmu militer pada penciptaanprajurit-prajurit yang dapat menjamin keamanan negara. Ketiganya adalah aksiologi. Aksiologiadalah guna dari suatu ilmu atau, untuk apa ilmu tersebut diperuntukkan nantinya.Aksiologi ilmu politik adalah untuk memberi ―jalan atau cara‖ yang lebih baik dalam halnegosiasi kepentingan antar kelompok dalam masyarakat. Ilmu politik (menurut Aristoteles)bertujuan untuk ―membahagiakan hidup manusia‖ yang tinggal dalam suatu wilayah yang sama.Secara khusus, bagi seorang mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, ilmu politik diharapkan akanmemberi wawasan baru bahwa dalam kerja keseharian, sebagai administratur negara ia beradadalam suatu kawasan yang bernama negara. Ia terikat oleh aturan-aturan (legislasi) yang dibuatpemerintah (DPR dan Eksekutif). Bagi seorang mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga, belajarpolitik diharapkan akan memberi wawasan bahwa kelompok-kelompok ekonomi amatterpengaruh oleh sebuah keputusan politik, dan sebaliknya, suatu kondisi ekonomi akan memberipengaruh-pengaruh tertentu atas kehidupan politik.Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu LainIlmu politik tidak benar-benar bersifat independen (berdiri secara bebas). Ilmu politik jugadipengaruhi oleh ilmu lain. Pengaruh ini dapat dilihat dari konsep-konsep (gagasan) dari ilmu-ilmu lain tersebut yang dipakai dalam studi politik. Di bawah ini hanya akan diajukan contohpengaruh dari ilmu sosiologi, psikologi, ekonomi, filsafat, antropoloogi, teologi (ilmu ketuhanan)dan ilmu jurnalistik serta para praktisi politik :[6]Bidang Ilmu Konsep yang Dipinjam Akomodasi, agregasi, asimilasi, sirkulasi elit, klik, kohesi, perilaku kolektif, hirarki, tipe ideal, individualisme, legitimasi, media massa, masyarakat massa, militerisme, nasionalisme, variabel-variabel pola, etikaSosiologi Prostestan, sekularitas, segregasi, kelas sosial, kontrol sosial, itegrasi sosial, struktur sosial, sosialisasi, ketidakkonsistenan status, kelas pekerja, Gemeinschaft-Gesellschaft.Psikologi Afeksi, alienasi, ambivalensi, aspirasi, attitude, perilaku, kesadaran,
    • ketergantungan, empati, personalitas, gerakan sosial, strereotip, Gestalt. Alokasi sumber daya, kartel, korporatisme, revolusi industri,Ekonomi industrialisasi, liberalisme, merkantilisme, GNP, kelangkaan, wilayah terbelakang. Anarkisme, aristokrasi, konsensus, demokrasi, faksi, kehendak umum,Filsafat idealisme, monarki, oligarki, pluralisme, tirani, nilai.Antropologi Akulturasi, afinitas, kasta, nepotisme, patriarki, masyarakat majemuk.Teologi Anomi, karisma. Imperialisme, internasionalisme, isolasionisme, kiri dan kanan, lobi,Jurnalis dan Politisi netralisme, nihilisme, patronase, plebisit, propaganda, sosialisme, sindikalisme.Meskipun dipinjam, konsep-konsep tersebut di atas telah terinternalisasi dengan baik sehinggamenjadi konsep-konsep mapan di dalam ilmu politik. Beberapa konsep dari yag disebut di atasakan kembali kita temui dalam materi-materi Pengantar Ilmu Politik selanjutnya.Sub-sub Disiplin Ilmu PolitikIlmu politik merupakan suatu bidang keilmuwan yang cukup luas. Dengan demikian, para pakaryang tergabung ke dalam International Political Science Association merasa perlu untukmembagi disiplin ilmu politik ke dalam sub-sub disiplin yang lebih rinci. Ada 9 subdisiplin yangberada dalam naungan ilmu politik, yaitu :[7]1. Ilmu Politik (Political Science)Bidang ini membahas bagaimana politik dapat dianggap sebagai bidang ilmu tersendiri, sejarahilmu politik, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain.2. Lembaga-lembaga PolitikBidang ini mempelajari lembaga-lembaga politik formal yang mencakup : sistem kepartaian,sistem pemilihan umum, dewan legislatif, struktur pemerintahan, otoritas sentral, sistemperadilan, pemerintahan lokal, pelayanan sipil, serta angkatan bersenjata.3. Tingkah Laku PolitikBidang ini mempelajari tingkah laku politik bukan hanya aktor dan lembaga politik formal, tetapijuga aktor dan lembaga politik informal. Misalnya mempelajari perilaku pemilih dalam‗mencoblos‘ suatu partai dalam Pemilu, bagaimana sosialisasi politik yang dilakukan dalamsuatu sekolah, bagaimana seorang atau sekelompok kuli panggul memandang presiden di negaramereka.4. Politik PerbandinganPolitik perbandingan adalah suatu subdisiplin ilmu politik yang mempelajari:
    • Perbandingan sistematis antarnegara, dengan maksud untuk mengidentifikasi serta menjelaskanperbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan yang ada di antara negara yangdiperbandingkan.Suatu metode riset soal bagaimana membangun suatu standar, aturan, dan bagaiana melakukananalisis atas perbandingan yang dilakukan.5. Hubungan InternasionalBidang ini mempelajari politik internasional, politik luar negeri, hukum internasional, konflikinternasional, serta organisasi-organisasi internasional. Singkatnya, segala aktivitas politik yangmelampaui batas yuridiksi wilayah satu atau lebih negara.6. Teori PolitikBidang ini secara khusus membahas pembangunan konsep-konsep baru dalam ilmu politik.Misalnya mengaplikasikan peminjaman konsep-konsep dari ilmu sosial lain guna diterapkandalam ilmu politik. Konsep-konsep yang dibangun oleh subdisiplin Teori Politik nantinyadigunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena politik yang ada. Misalnya, saat ini ilmupolitik telah mengaplikasi suatu teori baru yaitu FEMINISM THEORY. Teori ini digunakanuntuk menjelaskan fenomena maraknya gerakan-gerakan perempuan di hampir seluruh belahandunia. Atau, untuk menjelaskan politik ―menutup‖ diri Jepang dan Amerika Serikat (sebelumPerang Duia I), diterapkan teori ISOLASIONISME (pinjaman dari bahasa jurnalistik).7. Administrasi dan Kebijakan PublikSubdisiplin ini mempelajari rangkuman aktivitas pemerintah, baik secara langsung atau tidaklangsung (melalui agen), di mana aktivitas ini mempengaruhi kehidupan warganegara.8. Ekonomi PolitikSub disiplin ini menekankan pada perilaku ekonomi dalam proses politik serta perilaku politikdalam pasar (marketplace).9. Metodologi PolitikSubdisiplin ini khusus mempelajari paradigma (metodologi) serta metode-metode penelitianyang diterapkan dalam ilmu politik. Apakah pendekatan kualitatif atau kuantitatif yang akandigunakan dalam suatu penelitian, masuk ke dalam subdisiplin ini. Demikian pula aneka ragamuji statistik (dalam tradisi behavioral analysis) yang digunakan untuk menganalisis data.Pendekatan-pendekatan dalam Ilmu PolitikBerbicara mengenai pendekatan maka kita berada dalam kerangka aspek epistemologi ilmupengetahuan. Dengan epistemologi, tata urut penemuan suatu pengetahuan akan dapat dilihat.Dalam pertemuan 2 kita telah membahas adanya 3 pendekatan besar dalam ilmu politik yaitu
    • tradisional, behavioral, dan postbehavioral. Ketiga pendekatan tersebut sesungguhnya lebihtertuju kepada aspek historis perkembangan ilmu politik ketimbang memberi suatu penjelasanyang lebih spesifik mengenai bagaimana kita menghampiri suatu fenomena politik.Pendekatan dapat dianalogikan seperti 6 orang yang coba menganalisa suatu rumah. Rumahmisalkan saja terdiri atas 6 buah aspek, yaitu : fundasi, dinding, atap, halaman, distribusi air, dankeindahan ruangan. Orang yang meneliti sebuah rumah dari sisi fundasi tentu berbeda cara dankesimpulannya dari orang yang mengamati melalui perspektif atap. Demikian pula, orang yangahli sistem pengairan tidak dapat menyimpulkan hasil penelitian melalui perspektif halaman.Demikian pula halnya dalam ilmu politik. Pendekatan satu dengan pendekatan lain berbeda baikdalam hal meneliti serta menyimpulkan sebuah gejala politik.Di dalam ilmu politik —-sekurang-kurangnya menurut David E. Apter—- terdapat 6 pendekatandalam memahami fenomena politik. Keenam pendekatan tersebut memiliki pendukung dankarakteristik khasnya masing-masing. Namun, sama seperti masalah rumah tadi, meskipunkeenam perspektif tersebut berbeda, tetapi tetap menganalisa satu bidang yaitu rumah. Di dalampolitik demikian pula halnya, keenam pendekatan ini sama-sama menganalisa satu bidang, yaitufenomena politik.[8]Pendekatan-pendekatan yang terdapat dalam ilmu politik adalah terdiri atas Filsafat Politik,Institusionalisme, Behavioralisme, Pluralisme, Strukturalisme, dan Developmentalisme. Paparanberikutnya akan digunakan untuk merinci masing-masing pendekatan secara satu per satu.Filsafat PolitikFilsafat politik adalah suatu pendekatan ilmu politik yang relatif abstrak sebab berbicara padadataran filosofis kegiatan politik. Pendekatan ini mengkaji mengapa suatu negara terbentuk, apatujuan negara, siapa yang layak memerintah, di mana posisi ideal penguasa dengan yangdikuasai, juga menyinggung masalah moral politik. Dalam pendekatan filsafat politik dikenalempat tradisi besar yaitu tradisi klasik, pertengahan, pencerahan, dan radikal.A. Tradisi Klasik (Plato dan Aristoteles)Plato hidup pada masa ketika negara-kota Athena menjadi rebutan dari orang-orang yang tidakmemenuhi syarat untuk memimpin. Plato mempromosikan filsafat politiknya demi memberiarahan yang benar seputar bagaimana menyeenggarakan kehidupan bernegara.Bagi Plato, kehidupan negara yang sempurna akan tercapai jika prinsip-prinsip keadilanditegakkan. Keadilan —menurut Plato— adalah tatanan keseluruhan masyarakat yang selarasdan seimbang. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang dipersatukan oleh tatanan yangharmonis, di mana masig-masing anggota memperoleh kedudukan sesuai dengan kodrat dantingkat pendidikan mereka.Negara, bagi Plato, terdiri atas tiga golongan besar, yaitu (1) para penjamin makanan (pekerja);(2) para penjaga; dan, (3) para pemimpin.[9] Para pekerja terdiri atas mereka yang bekerja agarbarang-barang kebutuhan manusia dapat tersedia: para petani, tukang, pedagang, buruh,
    • pengemudi kereta, dan pelaut. Karena mereka hanya memahami kepentingan mereka sendiri,mereka harus harus diatur agar hidupnya selaras dengan kepentingan umum oleh para penjaga.Golongan kedua (para penjaga) mengabdikan seluruh hidupnya demi kepentingan umum. Untukitu, golongan penjaga dilarang untuk memuaskan kepentingan pribadi masing-masing. Merekadilarang berkeluarga, wanita dan anak dimiliki bersama, tidak boleh punya milik pribadi, sertahidup, makan serta tidur bersama-sama. Golongan penjaga ‗disapih‘ sejak umur 2 tahun, diberipendidikan yang materinya mengarah pada tertib dan kebijaksanaan seperti filsafat, gimnastik,dan musik.Golongan ketiga (para pemimpin) dipilih di antara para penjaga, khususnya mereka yag palingmemahami filsafat (ahlinya: filosof). Dengan demikian, seorang penguasa bagi Plato harusseorang filosof-raja. Dengan menguasai filsafat, seorang raja akan mampu memahami melihathakikat-hakikat rohani di belakang bayang-bayang inderawi yang selalu berubah-ubah ini. Halini mungkin dilakukan oleh sebab filsuf-raja telah melepaskan diri dari ikatan-ikat nafsu danindera serta bebas dari pamrih. Sebab itu dapat dikatakan ahwa sumber kekuasaan adalahPENGETAHUAN yang dicapai melalui pendidikan.Pemikiran Plato mengenai politik dapat dilihat pada skema berikut : Sarana Tujuan Otoritas KeadilanPara Penguasa → (1) (2) ↑ ↓ Pekerjaan PotensialitasRakyat ← (4) (3)Keterangan :Penguasa menggunakan kekuasaan untuk mencapai kepentingan umum sebagai hasil darikecerdasan mereka. Kepentingan umum sebaliknya, merupakan pemenuhan setiap potensi-pontesi yang ada pada diri individu. Otoritas akan dijalankan oleh filosof-raja yang memerintahuntuk menegakkan keadilan. Keadilan diberikan kepada rakyat untuk diselenggarakan padapemenuhan potensi-potensi yang dicapai melalui pekerjaan. Pekerjaan akhirnya akanmenghasilkan sumber-sumber yang perlu untuk otoritas.Aristoteles (384-322 sM) mempersamakan tujuan negara dengan tujuan manusia: Menciptakankebahagiaan (Eudaimonia). Manusia adalah makhluk sosial sekaligus zoon politikon (makhlukpolitik), sebab manusia tidak dapat berbuat banyak demi mencapai kebahagiaan tanpa bantuanorang lain. Sebab itu, manusia harus mau berinteraksi di dalam negara (berinteraksi denganorang lain) demi mencapai kebahagiaan hidup sendiri dan bersama.Dengan demikian, tugas negara bagi Aristoteles pun jelas: Mengusahakan kebahagiaan hidupwarganegaranya. Aristoteles menentang gagasan Plato untuk menyerahkan kekuasaan negarahanya kepada filosof-raja yang tanpa konstitusi. Sebaliknya, Aristoteles menyarankanpembetukan suatu negara bernama POLITEIA (negara yang berkonstitusi). Pemimpin negara
    • adalah orang yang ahli dan teruji kepemimpinannya secara praktis, bukan filsuf yang hanayduduk di ‗menara gading.‘ Sumber kekuasaan dalam Politeia adalah hukum.Bagi Aristoteles, kekuasaan suatu negara harus berada di tangan banyak orang agar suatukeputusan tidak dibuat secara pribadi melainkan kolektif. Namun, kekuasaan tersebut janganberada di tangan golongan miskin atau kaya, melainkan golongan menengah.[10]Artinya, bentuk kekuasaanya berada di tengah-tengah antara oligarki dengan demokrasi. Satu halpenting lain, seluruh penguasa harus takluk kepada hukum. Bagi Aristoteles pun, negara samaseperti organisme: Ia mampu berkembang dan mati.Secara sederhana, pemikiran Aristoteles mengenai politik dapat dilihat pada skema berikut ini: Sarana Tujuan KebijaksanaanWarganegara Pilihan ← (praktis)Individual (4) (3) ↓ ↑ Konstitusi KebahagiaanPolis (negara) Campuran → (1) (2)Aristoteles menekankan pentingnya konstitusi campuran yang merupakan aturan dasarkehidupan bernegara. Kontitusi ini harus menunjuk kebahagiaan setiap individu sebagai hal idealyang harus dicapai suatu negara. Kebahagiaan secara praktis diturunkan ke dalam bentukkebijaksanaan-kebijaksanaan praktis. Setiap kebijaksanaan menghasilkan pilihan-pilihan barubagi para warganegara yang nantinya diwujudkan ke dalam bentuk konstitusi campuran.B. Tradisi Abad Pertengahan (Santo Agustinus, Thomas Aquinas, dan Martin Luther)[11]Santo Agustinus (13 Nopember 354 M – 28 Agustus 430 M)Agustinus menulis magnum opus-nya De Civitate Dei (Kota Tuhan). Ia membagi negara kedalam dua substansi: Sekuler dan Surgawi. Negara sekuler (diaboli) adalah negara yang jauh daripenyelenggaraan hukum-hukum Tuhan, sementara negara surgawi sebaliknya. Negara Surgawi(disebut pula negara Allah) ditandai oleh penjunjungan tinggi atas kejujuran, keadilan, keluhuranbudi, serta keindahan. Negara sekuler ditandai oleh kebohongan, pengumbaran hawa nafsu,ketidakadilan, penghianatan, kebobrokan moral, dan kemaksiatan. Konsepsi negara surgawi dandiaboli dianalogikan Agustinus seperti kisah Kain dan Habel. Perilaku Kain yang negatifmencerminkan pengumbaran hawa nafsu, sementara perilaku Habel mencerminkan ketaatanpada Tuhan.Santo Thomas Aquinas (1225-1274 M).Magnum opus Aquinas adalah ―Summa Theologia.‖ Berbeda dengan Agustinus, Aquinasmenyatakan bahwa negara adalah sama sekali sekuler. Negara adalah alamiah sebab tumbuh dari
    • kebutuhan-kebutuhan manusia yang hidup di dunia. Namun, kekuasaan untuk menjalankannegara itulah justru yang berasal dari Hukum Tuhan (Divine Law). Sebab itu, kekuasaan harusdiperguakan sebaik-baiknya dengan memperhatikan hukum Tuhan.Penguasa harus ditaati selama ia mengusahakan terselanggaranya keptingan umum. Jikapenguasa mulai melenceng, rakyat berhat untuk mengkritik bahkan menggulingkannya. Namun,Aquinas menyarakankan ―Jangan melawan penguasa yang tiran, kecuali sungguh-sungguh adaseseorang yang mampu menjamin stabilitas setelah si penguasa tiran tersebut digulingkan.‖Martin Luther (1484-1546 M)Tahun 1517 memberontak terhadap kekuasaan gereja Roma. Sebab-sebab pemberontakannyaadalah mulai korupnya kekuasaan Bapa-Bapa gereja, isalnya mengkomersilkan suratpengampunan dosa (surat Indulgencia). Luther juga meulai prithatin akan gejala takhayulismedan mitologisasi patung-patung orang-orang suci gereja. Keprihatinan lain Luther adalahanggapan suci yang berlebihan atas para pemuka agama, sebab sesungguhnya mereka punmanusia biasa.Sebab itu, berbeda dengan pemikiran Katolik pertengahan, Luther menyarakan pemisahankekuasaan gereja (agama) dengan kekuasaan negara (sekuler). Luther menuntut Paus agarmengakui kekuasaan para raja dengan tidak mengintervensi penyelenggaraan kekuasaan dengandalih-dalih penafsiran kitab suci. Akhirnya, gereja harus ditempatkan di bawah pengawasannegara. Penyembahan Tuhan lalu dijadikan penghayatan oleh subyek bukan terlembaga sepertigereja Katolik.Secara umum, pemikiran Agustinus, Aquinas, dan Luther berada dalam konsep umum teokrasi(pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan). Secara sederhana, dapat dirangkum kedalam bagan berikut : Sarana Tujuan Masyarakat Baik Negara Manusia Sebagai KotaYang Mengatur (akal) ← Tuhan (wahyu) (2) (1) ↓ ↑ Kepatuhan Pada KejayaanYang Diatur Hukum Positif → (Grace) (3) (4)Keterangan :Wahyu turun dari Tuhan. Dari wahyu muncul nalar, dan dari nalar tampil hukum alam. Darihukum alam maka lahir hukum praktis yang mengatur harta benda, warisan, dinas militer, dankewajiban-kewajiban lain. Hukum praktis ini dibuat oleg rakyat dan disebut hukum positif, yaituhukum yang menunjukkan apa apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Hukumini dimaksudkan demi menciptakan kejayaan (grace).
    • C. Tradisi Pencerahan (kembali ke persoalan duniawi)Niccolo Machiavelli (1469-1527 M).[12]Dalam magnum opus-nya ―Il Principe‖ (sang pangeran), Machiavelli menandaskan bahwakekuasaan merupakan awal dari terbentuknya negara. Negara adalah simbol kekuasaan politiktertinggi yang sifatnya mencakup semua dan mutlak. Berbeda dengan pemikiran Agustinus,Aquinas, dan Luther, bagi Machiavelli kekuasaan ada di dalam dirinya sendiri, mutlak, bukanberasal dari Tuhan atau doktrin agama manapun. Justru, agama, moral bahkan Tuhan, dijadikanalat untuk memperoleh kekuasaan oleh para penguasa.Il Principe menceritakan soal apa yang seharusnya dilakukan seorang raja untukmempertahankan atau menambah kekuasaannya. Raja harus licik sekaligus jujur. Tujuan seorangpenguasa adalah mempertahankan kekuasaan dan untuk itu, ia harus menyelenggarakankesejahteraan rakyat secara umum agar si penguasa tersebut semakin dicintai dan didukungrakyat agar terus berkuasa.Thomas Hobbes (1588-1679 M).Magnum opus-nya Thomas Hobbes adalah ―Leviathan.‖ Bagi Hobbes, manusia adalah serigalabagi sesamanya (homo homini lupus), sebab manusia secara mendasar memiliki naluri-naluri‗buas‘ di dalam dirinya. Situasi dalam masyarakat sebelum adanya negara adalah BellumOmnium Contra Omnes (perang semua lawan semua). Untuk mengatasi situasi perang tersebutperlu dibentuk negara guna menciptakan stabilitas dan kedamaian.Hobbes berbeda dengan Aristoteles sebab memperbolehkan pemerintahan tanpa konstitusi.Bagaimana raja terjaga dari kemungkinan penyelewengan kekuasaan? Hobbes menjawa: ―Tidakmungkin sebab raja dituntun oleh hukum moral di alam dirinya!‖John Locke (1632-1704 M)Magnum opusnya John Locke ―Two Treatises of Government.‖ Menurut Locke, manusia padadasarnya adalah baik, tetapi ia berangsur-angsur memburuk perilakunya karena menjaga hartamilik dari jarahan individu lain. Sebab itu, negara dibutuhkan untuk menjamin hak milik pribadi.Namun, negara yang dibentuk harus berdasarkan konstitusi dan kekuasaan yang ada harusdibeda-bedakan. Locke berbeda dengan Hobbes, bahwa kekuasaan seorang raja harus dibatasi.Dan tidak hanya itu, Locke menyarankan adanya 3 bentuk kekuasaan yang terpisah, yaitu : Legislatif (pembuat UU) Eksekutif (pelaksana UU) Federatif (hubungan dengan luar negeri) —- sementara dipegang eksekutif.Locke menyarankan diselenggarakannya demokrasi perwakilan, di mana wakil-wakil rakyatyang membuat undang-udang. Namun, ―rakyat‖ yag diwakili tersebut adalah laki-laki, danberasal dari kelas borjuis.
    • Montesquieu (1689-1755 M).Magnum opus dari Montesquieu adalah ―The Spirit of the Laws.‖ Buku ini terdiri atas 31 bukuyang dibagi ke dalam 6 bagian, dengan rincian berikut : 1. Hukum secara umum dan bentuk-bentuk pemerintahan 2. Pengaturan militer dan pajak 3. Ketergantugan adat kebiasaan atas iklim dan kondisi alam suatu wilayah 4. Perekonomian. 5. Agama 6. Uraian tentang hukum Romawi, Perancis, dan Feodalisme.Untuk menjamin kebebasan warganegara, Montesquieu merasa perlu untuk memisahkan tigajenis kekuasaan, yaitu Legislatif (membuat UU), Eksekutif (melaksanakan UU), dan Yudikatif(mengawasi pembuatan dan pelaksanaan UU).Jean Jacques Rousseau (1712-1778 M).Magnum opus Rousseau adalah ―The Social Contract.‖ Dalam karya tersebut, Rousseaumenyebutkan bahwa negara terbentuk lewat suatu perjanjian sosial. Artinya, individu-individudalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan dan kekuasaan yangdimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama. Kekuasaan bersama ini kemudian dinamakanNegara.Negara berdaulat selama diberi mandat oleh rakyat. Kedaulatan tersebut akan tetap absah selamanegara tetap menjalankan fungsi sesuai kehendak rakyat. Dalam menjalankan hidup kesehariannegara, Rousseau tidak menghendaki demokrasi perwakilan melainkan lagsung. Artinya, setiapmasyarakat tidak mewakilkan kepentinga politiknya pada seseorang atau sekelompok orang,tetapi sendiri melakukannya di kehidupan publik. Masing-masing rakyat datang ke pertemuanumum dan menegosiasikan kepentingannya dengan individu lain.Secara umum, pendekatan filsafat politik tradisi pencerahan dapat dilihat pada bagan berikut : Sarana Tujuan Stabilitas dan KekuasaanPara Penguasa → Ketertiban (3) (4) ↑ ↓ Dukungan Hak-HakYang Dikuasai ← (2) (1)Keterangan :Hal paling penting dalam tradisi pencerahan adalah hak-hak individu manusia (bukan Tuhan ataumasyarakat). Untuk menjamin terselenggaranya hak tersebut, mereka memberi dukungan padaseseorang atau sekelompok orang untuk mengatur mereka. Dukungan melahirkan kekuasaan, dan
    • kekuasaan demi menjaga stabilitas dan ketertiban agar setiap individu mampu menikmati hak-hak mereka dengan rasa aman.D. Tradisi ModernGeorg Wilhelm Friedrich HegelMagnum Opus-nya : ―The Phenomenology of Mind.‖ Menurut Hegel ada satu kekuatan absolutyang sedang bekerja di dunia ini. Kekuatan tersebut ia sebut Ide Mutlak. Ide mutlak bergerakdalam sejarah dan bentuk yang paling sempurna adalah negara. Negara berasal dari gerakdialektis (pertentangan) di tengah masyarakat. Pertentangan mengalami penyelesaian melaluimedia terbentuk dan terselenggaranya negara. Dengan demikian, negara adalah bentuk tertinggipengorganisasian manusia dan ia mengatasi kepentingan-kepentingan individu. Kepentingannegara harus didahulukan ketimbang yang terakhir.Karl Heinrich MarxMagnum opus-nya Manifesto Komunis (bersama Friedrich Engels). Marx (murid Hegel)menentang gurunya . Ia menyatakan bahwa negara cuma sekadar alat dari kelas ‗kaya‘ ekonomisuntuk mengisap kelas ‗miskin‘ (proletar). Dengan adanya negara, penindasan kelas pertama atasyang kedua berlanjut. Penindasan hanya dapat dihentikan jika negara dihapuskan. Pengahapusannegara melalui revolusi proletariat.[13]John Stuart MillMagum opusnya ―On Liberty.‖ Mill amat menjunjung tinggi kehidupan politik yang negosiatif.Baginya, negara muncul hanya sebagai instrumen untuk menjamin kebebasan individu. BagiMill, hal yang harus diperbuat negara adalah menciptakan Greatest Happines for GreatesNumber (kebahagian terbesar untuk jumlah yang terbesar). Bagi Mill, dengan demikian, prinsipmayoritas harus dijunjung tinggi dalam suatu negara. Baginya, yang ‗banyak‘ harus didahulukanketimbang yang sedikit.Pendekatan InstitusionalPendekatan filsafat politik menekankan pada ide-ide dasar seputar dari mana kekuasaan berasal,bagaimana kekuasaan dijalankan, serta untuk apa kekuasaan diselenggarakan. Pendekataninstitusional menekankan pada penciptaan lembaga-lembaga untukmengaplikasikan ide-ide kealam kenyataan.Kekuasaan (asal-usul, pemegang, dan cara penyelenggaraannya) dimuat dalam konstitusi. Obyekkonstitusi adalah menyediakan UUD bagi setiap rezim pemerintahan. Konstitusi menetapkankerangka filosofis dan organisasi, membagi tanggung jawab para penyelenggara negara,bagaimana membuat dan melaksanakan kebijaksanaan umum.Dalam konstitusi dikemukakan apakah negara berbentuk federal atau kesatuan, sistempemerintahannya berjenis parlementer atau presidensil. Negara federal adalah negara di mana
    • otoritas dan kekuasaan pemeritah pusat dibagi ke dalam beberapa negara bagian. Negarakesatuan adalah negara di mana otoritas dan kekuasaan pemerintah pusat disentralisir.Badan pembuat UU (legislatif) berfungsi mengawasi penyelenggaraan negara oleh eksekutif.Anggota badan ini berasal dari anggota partai yang dipilih rakyat lewat pemilihan umum.Badan eksekutif sistem pemerintahan parlementer dikepalai Perdana menteri, sementara disistem presidensil oleh presiden. Para menteri di sistem parlementer dipilih perdana menteri darikeanggotaan legislatif, sementara di sistem presidensil dipilih secara prerogatif oleh presiden.Badan Yudikatif melakukan pengawasan atas kinerja seluruh lembaga negara (legislatif maupuneksekutif). Lembaga ini melakukan penafsiran atas konstitusi jika terjadi persengketaan antaralegislatif versus eksekutif.Lembaga asal-muasal pemerintahan adalah partai politik. Partai politik menghubungkan antarakepentingan masyarakat umum dengan pemerintah via pemilihan umum. Di samping partai,terdapat kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mampu mempengaruhi keputusan politiktanpa ikut ambil bagian dalam sistem pemerintahan. Terdapat juga kelompok penekan, yaitusuatu kelompok yang secara khusus dibentuk untuk mempengaruhi pembuatan kebijaksanaanumum di tingkat parlemen.Dalam menjalankan fungsinya, eksekutif ditopang oleh (administrasi negara). Ia terdiri atasbirokrasi-birokrasi sipil yang fungsinya elakukan pelayanan publik.Pendekatan BehavioralJika pendekatan Institusionalisme meneliti lembaga-lembaga negara (abstrak), pendekatanbehavioralisme khusus membahas tingkah laku politik individu. Behavioralisme menganggapindividu manusia sebagai unit dasar politik (bukan lembaga, seperti pendekatanInstitusionalisme). Mengapa satu individu berperilaku politik tertentu serta apa yang mendorongmereka, merupakan pertanyaan dasar dari behavioralisme.[15]Misalnya, behavioralisme meneliti motivasi apa yang membuat satu individu ikut dalamdemonstrasi, apakan individu tertentu bertoleransi terhadap pandangan politik berbeda, ataumengapa si A atau si B ikut dalam partai X bukan partai Y?Pendekatan PluralPendekatan ini memandang bahwa masyarakat terdiri atas beraneka ragam kelompok. Penekananpendekatan pluralisme adalah pada interaksi antar kelompok tersebut. C. Wright Mills padatahun 1961 menyatakan bahwa interaksi kekuasaan antar kelompok tersusun secarapiramidal.[16] Robert A. Dahl sebaliknya, pada tahun 1963 menyatakan bahwa kekuasaan antarkelompok relatif tersebar, bukan piramidal.[17] Peneliti lain, yaitu Floyd Huter menyatakanbahwa karakteristik hubungan antar kelompok bercorak top-down (mirip seperti Mills).[18]Pendekatan Struktural
    • Penekanan utama pendekatan ini adalah pada anggapan bahwa fungsi-fungsi yang ada di sebuahnegara ditentukan oleh struktur-struktur yang ada di tengah masyarakat, buka oleh mereka yangduduk di posisi lembaga-lembaga politik.[19] Misalnya, pada zaman kekuasaan Mataram(Islam), memang jabatan raja dan bawahan dipegang oleh pribumi (Jawa). Namun, strukturmasyarakat saat itu tersusun secara piramidal yaitu Belanda dan Eropa di posisi tertinggi, kaumasing lain (Cina, Arab, India) di posisi tengah, sementara bangsa pribumi di posisi bawah.Dengan demikian, meskipun kerajaan secara formal diduduki pribumi, tetapi kekuasaandipegang oleh struktur teratas, yaitu Belanda (Eropa).Contoh lain dari strukturalisme adalah kerajaa Inggris. Dalam analisa Marx, kekuasaan yangsesungguhnya di Inggris ukan dipegang oleh ratu atau kaum bangsawasan, melainkan kaumkapitalis yang ‗mendadak‘ kaya akibat revolusi industri. Kelas kapitalis inilah (yang menguasaiperekonomian negara) sebagai struktur masyarakat yang benar-benar menguasai negara. Negara,bagi Marx, hanya alat dari struktur kelas ini.Pendekatan DevelopmentalPendekatan ini mulai populer saat muncul negara-negara baru pasca perang dunia II. Pendekatanini menekankan pada aspek pembangunan ekonomi serta politik yang dilakukan oleh negara-negara baru tersebut. Karya klasik pendekatan ini diwakili oleh Daniel Lerner melalui kajiannyadi sebuah desa di Turki pada tahun 1958. Menurut Lerner, mobilitas sosial (urbanisasi, literasi,terpaan media, partisipasi politik) mendorong pada terciptanya demokrasi.Karya klasik lain ditengarai oleh karya Samuel P. Huntington dalam ―Political Order inChanging Society‖ pada tahun 1968. Karya ini membantah kesimpulan Daniel Lerner. BagiHuntington, mobilitas sosial tidak secara linear menciptakan demokrasi, tetapi dapat mengarahpada instabilitas politik. Menurut Huntington, jika partisipasi politik tinggi, sementarakemampuan pelembagaan politik rendah, akan muncul situasi disorder.[20] Bagi Huntington, halyang harus segera dilakukan negara baru merdeka adalah memperkuat otoritas lembaga politikseperti partai politik, parlemen, dan eksekutif.Kedua peneliti terdahulu berbias ideologi Barat. Dampak dari ketidakmajuan negara-negara barutidak mereka sentuh. Misalnya, negara dengan sumberdaya alam makmur megapa tetap sajamiskin. Penelitian jenis baru ini diperkenalkan oleh Andre Gunder Frank melalui penelitiannyadalam buku ―Capitalism and Underdevelopment in Latin America. Bagi Frank, penyebab terusmiskinnya negara-negara ‗dunia ketiga‘ adalah akibat :- modal asing- perilaku pemerintah lokal yang korup- kaum borjuis negara satelit yang ‗manja‘ pada pemerintahnyaFrank menyarankan agar negara-negara ‗dunia ketiga‘ memutuskan seluruh hubungan dengannegara maju (Barat).[21]
    • Referensi Carlton Clymer Rodee, et al., Pengantar Ilmu Politik, cet.5, (Jakarta: Rajawali Press, 2002). Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995). Michael G. Roskin, et al., Political Science: An Introduction, Fifth Edition, (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1994). Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2000). Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, A New Handbook of Political Science, (New York: Oxford University Press, 1996). Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981). Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Rajawali, 1997). Footnote: [1] Carlton Clymer Rodee, et al., Pengantar Ilmu Politik, cet.5, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 2-3. [2] Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, A New Handbook of Political Science, (New York: Oxford University Press, 1996), p.7. [3] Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Rajawali, 1997), h.29. [4] Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), h.293. [5] Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981), p..57 [6] Didasarkan atas Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, op.cit., p.103. [7] Bidang-bidang ini merujuk pada Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, op.cit.. Seluruh bab. [8] Terapan keenam pendekatan ini mengacu kepada David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, (Jakarta: Rajawali, 1985). [9] Franz Magnis-Suseno, Etika Politik, (Jakarta: Gramedia, 1999), h. 187-8. [10] J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h.158-184. [11] Mengacu pada Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, (Jakarta: Graedia, 2001). [12] Lee Cameron McDonald, Western Political Theory Part 2: From Machiavelli to Burke, (Pomona: Harcourt race Jovanovich, 1968), p.194-207. Bahasan yang cukup populer (berupa cerita gambar) dapat dilihat dalam Pax Benedanto, Politik Kekuasaan menurut Niccolo Machiavelli : Il Principe, (Jakarta: Gramedia, 1999). Seluruh buku. [13] Karl Marx dan Friedrich Engels, Manifesto Partai Komunis, (Semarang: ISEA, 2002). Seluruh buku. [14] David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, (Jakarta: Rajawali, 1985), h.245. [15] S.P. Varma, Teori Politik Modern, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h. 94-102 [16] David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, (Jakarta: Rajawali, 1985), h.465-467. Lihat juga Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981), p.358. [17] Robert A. Dahl. (ed.), Regimes and Oppositions., (Yale University Press, 1974). Bab pendahuluan.
    • [18] Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981), p.358. [19] Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981), p.195-6. [20] Samuel P. Huntington. 1968. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press. p.5. [21] Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981), p..290-1.Hubungan Internasional, adalah cabang dari ilmu politik, merupakan suatu studi tentangpersoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam sisteminternasional, termasuk peran negara-negara, organisasi-organisasi antarpemerintah, organisasi-organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan-perusahaanmultinasional. Hubungan Internasional adalah suatu bidang akademis dan kebijakan publik dandapat bersifat positif atau normatif karena Hubungan Internasional berusaha menganalisis sertamerumuskan kebijakan luar negeri negara-negara tertentu.Selain ilmu politik, Hubungan Internasional menggunakan pelbagai bidang ilmu sepertiekonomi, sejarah, hukum, filsafat, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, studi-studi budayadalam kajian-kajiannya. HI mencakup rentang isu yang luas, dari globalisasi dan dampak-dampaknya terhadap masyarakat-masyarakat dan kedaulatan negara sampai kelestrarianekologis, proliferasi nuklir, nasionalisme, perkembangan ekonomi, terorisme, kejahatan yangterorganisasi, keselamatan umat manusia, dan hak-hak asasi manusia.SejarahSejarah hubungan internasional sering dianggap berawal dari [PerdamaianWestphalia] pada [1648], ketika sistem negara modern dikembangkan.Sebelumnya, organisasi-organisasi otoritas politik abad pertengahan [Eropa]didasarkan pada tatanan hirarkis yang tidak jelas. Westphalia membentukkonsep legal tentang kedaulatan, yang pada dasarnya berarti bahwa parapenguasa, atau kedaulatan-kedaulatan yang sah tidak akan mengakui pihak-pihaklain yang memiliki kedudukan yang sama secara internal dalam batas-bataskedaulatan wilayah yang sama. Otoritas Yunani dan Roma kuno kadang-kadangmirip dengan sistem Westphalia, tetapi keduanya tidak memiliki gagasankedaulatan yang memadai.Westphalia mendukung bangkitnya negara-bangsa (nation-state),institusionalisasi terhadap diplomasi dan tentara. Sistem yang berasal dariEropa ini diekspor ke Amerika, Afrika, dan Asia, lewat kolonialisme, dan“standar-standar peradaban”. Sistem internasional kontemporer akhirnyadibentuk lewat dekolonisasi selama [Perang Dingin]. Namun, sistem ini agakterlalu disederhanakan. Sementara sistem negara-bangsa dianggap “modern”,banyak negara tidak masuk ke dalam sistem tersebut dan disebut sebagai “pra-modern”. Lebih lanjut, beberapa telah melampaui sistem negara-bangsa dandapat dianggap “pasca-modern”. Kemampuan wacana HI untuk menjelaskanhubungan-hubungan di antara jenis-jenis negara yang berbeda inidiperselisihkan. “Level-level analisis” adalah cara untuk mengamati sisteminternasional, yang mencakup level individual, negara-bangsa domestik sebagai
    • suatu unik, level internasional yang terdiri atas persoalan-persoalantransnasional dan internasional level global.Studi Hubungan internasionalPada mulanya, hubungan internasional sebagai bidang studi yang tersendiri hampir secarakeseluruhan berkiblat ke Inggris. Pada 1919, Dewan Politik internasional dibentuk di Universityof Wales, Aberystwyth, lewat dukungan yang diberikan oleh David Davies, menjadi posisiakademis pertama yang didedikasikan untuk HI. Pada awal 1920-an, jurusan HubunganInternasional dari London School of Economics didirikan atas perintah seorang pemenangHadiah Nobel Perdamaian Phillip Noel-Baker. Pada 1927, Graduate Institute of InternationalStudies (Institut universitaire de hautes Ã(c)tudes internationales), didirikan di Jenewa, Swiss;institut ini berusaha menghasilkan sekelompok personel khusus untuk Liga Bangsa-bangsa.Program HI tertua di Amerika Serikat ada di Edmund A. Walsh School of Foreign Service yangmerupakan bagian dari Georgetown Unversity. Sekolah tinggi pertama jurusan hubunganinternasional yang menghasilkan lulusan bergelar sarjana adalah Fletcher Schooldi Tufts.Meskipun pelbagai sekolah tinggi yang didedikasikan untuk studi HI telah didirikan di Asia danAmerika Selatan, HI sebagai suatu bidang ilmu tetap terutama berpusat di Eropa dan AmerikaUtara.Teori hubungan internasionalApa yang secara eksplisit diakui sebagai teori hubungan internasional tidak dikembangkansampai setelah Perang Dunia I, dan dibahas secara lebih rinci di bawah ini. Namun, teori HImemiliki tradisi panjang menggunakan karya ilmu-ilmu sosial lainnya. Penggunaan huruf besar―H‖ dan ―I‖ dalam hubungan internasional bertujuan untuk membedakan disiplin HubunganInternasional dari fenomena hubungan internasional. Banyak orang yang mengutip SejarahPerang Peloponnesia karya Thucydides sebagai inspirasi bagi teori realis, dengan Leviathankarya Hobbes dan The Prince karya Machiavelli memberikan pengembangan lebih lanjut.Demikian juga, liberalisme menggunakan karya Kant dan Rousseau, dengan karya Kant seringdikutip sebagai pengembangan pertama dari Teori Perdamaian Demokratis. Meskipun hak-hakasasi manusia kontemporer secara signifikan berbeda dengan jenis hak-hak yang didambakandalam hukum alam, Francisco de Vitoria, Hugo Grotius, dan John Locke memberikanpernyataan-pernyataan pertama tentang hak untuk mendapatkan hak-hak tertentu berdasarkankemanusiaan secara umum. Pada abad ke-20, selain teori-teori kontemporer intenasionalismeliberal, Marxisme merupakan landasan hubungan internasional.Perkembangan fenomena hubungan internasional telah memasuki aspek-aspek baru, dimanaHubungan Internasional tidak hanya mengkaji tentang negara, tetapi juga mengkaji tentang peranaktor non-negara di dalam ruang lingkup politik global. Peran non-state actor yang semakindominan mengindikasikan bahwa non-state actor memegang peran yang penting.Dewasa ini, fenomena hubungan internasional telah memasuki ranah budaya (seperti klaim taripendet Malaysia terhadap indonesia), sehingga Hubungan Internasional memerlukan kajianteoritis dari dispilin ilmu lainnya.
    • Teori Epistemologi dan teori HITeori-teori Utama Hubungan Internasional Realisme [[Neorealisme], Dipelopori oleh KennethWaltz, istilah kunci : struktur, agen, sistem internasional Idealisme, Dipelopoeri oleh ImanuelKant, istilah kunci : Pacific UnION Liberalisme. Dipelopori oleh Robert Keohane, istilah kunci :complex interdepency Neoliberalisme, Marxisme dan Neo Marxis Teori dependensi. Teori kritisdipelopori oleh Jurgen Habermas, istilah kunci : Paradigma Komunikasi, Paradigma Kesadaran,Alienisasi, Emansipatoris.Konstruksivisme Fungsionalisme Neofungsiionalisme Negativitas Total dari TW Adorno, untukmemahami isu-isu lingkungan Masyarakat Konsumtif dari Herbert Marcuse, untuk memahamihubungan antara masyarakat dengan budaya globalSecara garis besar teori-teori HI dapat dibagi menjadi dua pandangan epistemologis ―positivis‖dan ―pasca-positivis‖. Teori-teori positivis bertujuan mereplikasi metode-metode ilmu-ilmusosial dengan menganalisis dampak kekuatan-kekuatan material. Teori-teori ini biasanyaberfokus berbagai aspek seperti interaksi negara-negara, ukuran kekuatan-kekuatan militer,keseimbangan kekuasaaan dan lain-lain. Epistemologi pasca-positivis menolak ide bahwa duniasosial dapat dipelajari dengan cara yang objektif dan bebas-nilai. Epistemologi ini menolak ide-ide sentral tentang neo-realisme/liberalisme, seperti teori pilihan rasional, dengan alasan bahwametode ilmiah tidak dapat diterapkan ke dalam dunia sosial dan bahwa suatu ―ilmu‖ HI adalahtidak mungkin.Perbedaan kunci antara kedua pandangan tersebut adalah bahwa sementara teori-teori positivis,seperti neo-realisme, menawarkan berbagai penjelasan yang bersifat sebab-akibat (sepertimengapa dan bagaimana kekuasaan diterapkan), teori pasca-positivis pasca-positivis berfokuspada pertanyaan-pertanyaan konstitutif, sebagai contoh apa yang dimaksudkan dengan―kekuasaan‖; hal-hal apa sajakah yang membentuknya, bagaimana kekuasaan dialami danbagaimana kekuasaan direproduksi. Teori-teori pasca-positivs secara eksplisit seringmempromosikan pendekatan normatif terhadap HI, dengan mempertimbangkan etika. Hal inimerupakan sesuatu yang sering diabaikan dalam HI ―tradisional‖ karena teori-teori positivismembuat perbedaan antara ―fakta-fakta‖ dan penilaian-penilaian normatif, atau ―nilai-nilai‖.Selama periode akhir 1980-an/1990 perdebatan antara para pendukung teori-teori positivis danpara pendukung teori-teori pasca-positivis menjadi perdebatan yang dominan dan disebut sebagai―Perdebatan Terbesar‖ Ketiga (Lapid 1989.)Teori-teori PositivisRealismeRealisme, sebagai tanggapan terhadap liberalisme, pada intinya menyangkal bahwa negara-negara berusaha untuk bekerja sama. Para realis awal seperti E.H. Carr, Daniel Bernhard, danHans Morgenthau berargumen bahwa, untuk maksud meningkatkan keamanan mereka, negara-negara adalah aktor-aktor rasional yang berusaha mencari kekuasaan dan tertarik kepadakepentingan diri sendiri (self-interested). Setiap kerja sama antara negara-nge dijelaskan sebagaibenar-benar insidental. Para realis melihat Perang Dunia II sebagai pembuktian terhadap teori
    • mereka. Perlu diperhatikan bahwa para penulis klasik seperti Thucydides, Machiavelli, danHobbes sering disebut-sebut sebagai ―bapak-bapak pendiri‖ realisme oleh orang-orang yangmenyebut diri mereka sendiri sebagai realis kontemporer. Namun, meskipun karya mereka dapatmendukung doktrin realis, ketiga orang tersebut tampaknya tidak mungkin menggolongkan dirimereka sendiri sebagai realis (dalam pengertian yang dipakai di sini untuk istilah tersebut).Liberalisme/idealisme/Internasionalisme LiberalTeori hubungan internasional liberal muncul setelah Perang Dunia I untuk menanggapiketidakmampuan negara-negara untuk mengontrol dan membatasi perang dalam hubunganinternasional mereka. Pendukung-pendukung awal teori ini termasuk Woodrow Wilson danNormal Angell, yang berargumen dengan berbagai cara bahwa negara-negara mendapatkankeuntungan dari satu sama lain lewat kerjasama dan bahwa perang terlalu destruktif untuk bisadikatakan sebagai pada dasarnya sia-sia. Liberalisme tidak diakui sebagai teori yang terpadusampai paham tersebut secara kolektif dan mengejek disebut sebagai idealisme oleh E.H. Carr.Sebuah versi baru ―idealisme‖, yang berpusat pada hak-hak asasi manusia sebagai dasarlegitimasi hukum internasional, dikemukakan oleh Hans Kóchler.NeorealismeNeorealisme terutama merupakan karya Kenneh Waltz (yang sebenarnya menyebut teorinya―realisme struktural‖ di dalam buku karangannya yang berjudul Man, the State, and War).Sambil tetap mempertahankan pengamatan-pengamatan empiris realisme, bahwa hubunganinternasional dikarakterka oleh hubungan-hubungan antarnegara yang antagonistik, parapendukung neorealisme menunjuk struktur anarkis dalam sistem internasional sebagaipenyebabnya. Mereka menolak berbagai penjelasan yang mempertimbangkan pengaruhkarakteristik-karakteristik dalam negeri negara-negara. Negara-negara dipaksa oleh pencapaianyang relatif (relative gains) dan keseimbangan yang menghambat konsentrasi kekuasaan. Tidakseperti realisme, neo-realisme berusaha ilmiah dan lebih positivis. Hal lain yang jugamembedakan neo-realisme dari realisme adalah bahwa neo-realisme tidak menyetujui penekananrealisme pada penjelasan yang bersifat perilaku dalam hubungan internasional.NeoliberalismeNeoliberalisme berusaha memperbarui liberalisme dengan menyetujui asumsi neorealis bahwanegara-negara adalah aktor-aktor kunci dalam hubungan internasional, tetapi tetapmempertahankan pendapat bahwa aktor-aktor bukan negara dan organisasi-organisasiantarpemerintah adalah juga penting. Para pendukung seperti Maria Chatta berargumen bahwanegara-negara akan bekerja sama terlepas dari pencapaian-pencapaian relatif, dan dengandemikian menaruh perhatian pada pencapaian-pencapaian mutlak. Meningkatnyainterdependensi selama Perang Dingin lewat institusi-institusi internasional berarti bahwa neo-liberalisme juga disebut institusionalisme liberal. Hal ini juga berarti bahwa pada dasarnyabangsa-bangsa bebas membuat pilihan-pilihan mereka sendiri tentang bagaimana mereka akanmenerapkan kebijakan tanpa organisasi-organisasi internasional yang merintangi hak suatubangsa atas kedaulatan. Neoliberalimse juga mengandung suatu teori ekonomi yang didasarkanpada penggunaan pasar-pasar yang terbuka dan bebas dengan hanya sedikit, jika memang ada,
    • intervensi pemerintah untuk mencegah terbentuknya monopoli dan bentuk-bentuk konglomerasiyang lain. Keadaan saling tergantung satu sama lain yang terus meningkat selama dan sesudahPerang Dingin menyebabkan neoliberalisme didefinisikan sebagai institusionalisme, bagian baruteori ini dikemukakan oleh Robert Keohane dan juga Joseph Nye.Teori RejimTeori rejim berasal dari tradisi liberal yang berargumen bahwa berbagai institusi atau rejiminternasional mempengaruhi perilaku negara-negara (maupun aktor internasional yang lain).Teori ini mengasumsikan kerjasama bisa terjadi di dalam sistem negara-negara anarki. Biladilihat dari definisinya sendiri, rejim adalah contoh dari kerjasama internasional. Sementararealisme memprediksikan konflik akan menjadi norma dalam hubungan internasional, parateoritisi rejim menyatakan kerjasama tetap ada dalam situasi anarki sekalipun. Seringkali merekamenyebutkan kerjasama di bidang perdagangan, hak asasi manusia, dan keamanan bersama diantara isu-isu lainnya. Contoh-contoh kerjasama tadilah yang dimaksud dengan rejim. Definisirejim yang paling lazim dipakai datang dari Stephen Krasner. Krasner mendefinisikan rejimsebagai ―institusi yang memiliki sejumlah norma, aturan yang tegas, dan prosedur yangmemfasilitasi sebuah pemusatan berbagai harapan. Tapi tidak semua pendekatan teori rejimberbasis pada liberal atau neoliberal; beberapa pendukung realis seperi Joseph Greico telahmengembangkan sejumlah teori cangkokan yang membawa sebuah pendekatan berbasis realis keteori yang berdasarkan pada liberal ini. (Kerjasama menurut kelompok realis bukannya tidakpernah terjadi, hanya saja kerjasama bukanlah norma; kerjasama merupakan sebuah perbedaanderajat).Teori-teori pasca-positivis/reflektivisTeori masyarakat internasional (Aliran pemikiran Inggris)Teori masyarakat internasional, juga disebut Aliran Pemikiran Inggris, berfokus pada berbagainorma dan nilai yang sama-sama dimiliki oleh negara-negara dan bagaimana norma-norma dannilai-nlai tersebut mengatur hubungan internasional. Contoh norma-norma seperti itu mencakupdiplomasi, tatanan, hukum internasional. Tidak seperti neo-realisme, teori ini tidak selalupositivis. Para teoritisi teori ini telah berfokus terutama pada intervensi kemanusiaan, dan dibagikembali antara para solidaris, yang cenderung lebih menyokong intervensi kemanusiaan, danpara pluralis, yang lebih menekankan tatanan dan kedaulatan, Nicholas Wheeler adalah seorangsolidaris terkemuka, sementara Hedley Bull mungkin merupakan pluraris yang paling dikenal.Konstruktivisme SosialKontrukstivisme Sosial mencakup rentang luas teori yang bertujuan menangani berbagaipertanyaan tentang ontologi, seperti perdebatan tentang lembaga (agency) dan Struktur, sertapertanyaan-pertanyaan tentang epistemologi, seperti perdebatan tentang ―materi/ide‖ yangmenaruh perhatian terhadap peranan relatif kekuatan-kekuatan materi versus ide-ide.Konstruktivisme bukan merupakan teori HI, sebagai contoh dalam hal neo-realisme, tetapisebaliknya merupakan teori sosial. Konstruktivisme dalam HI dapat dibagi menjadi apa yangdisebut oleh Hopf (1998) sebagai konstruktivisme ―konvensional‖ dan ―kritis‖. Hal yang terdapat
    • dalam semua variasi konstruktivisme adalah minat terhadap peran yang dimiliki oleh kekuatan-kekuatan ide. Pakar konstruktivisme yang paling terkenal, Alexander Wendt menulis pada 1992tentang Organisasi Internasional (kemudian diikuti oleh suatu buku, Social Theory ofInternational Politics 1999), ―anarki adalah hal yang diciptakan oleh negara-negara dari haltersebut‖. Yang dimaksudkannya adalah bahwa struktur anarkis yang diklaim oleh parapendukung neo-realis sebagai mengatur interaksi negara pada kenyataannya merupakanfenomena yang secara sosial dikonstruksi dan direproduksi oleh negara-negara. Sebagai contoh,jika sistem internasional didominasi oleh negara-negara yang melihat anarki sebagai situasihidup dan mati (diistilahkan oleh Wendt sebagai anarki ―Hobbesian‖) maka sistem tersebut akandikarakterkan dengan peperangan. Jika pada pihak lain anarki dilihat sebagai dibatasi (anarki―Lockean‖) maka sistem yang lebih damai akan eksis. Anarki menurut pandangan ini dibentukoleh interaksi negara, bukan diterima sebagai aspek yang alami dan tidak mudah berubah dalamkehidupan internasional seperti menurut pendapat para pakar HI non-realis, Namun, banyakkritikus yang muncul dari kedua sisi pembagian epistemologis tersebut. Para pendukung pasca-positivis mengatakan bahwa fokus terhadap negara dengan mengorbankan etnisitas/ras/jendermenjadikan konstrukstivisme sosial sebagai teori positivis yang lain.Penggunaan teori pilihan rasional secara implisit oleh Wendt juga telah menimbulkan pelbagaikritik dari para pakar seperti Steven Smith. Para pakar positivis (neo-liberalisme/realisme)berpendapat bahwa teori tersebut mengenyampingkan terlalu banyak asumsi positivis untukdapat dianggap sebagai teori positivis.Teori KritisTeori hubungan internasional kritisTeori hubungan internasional kritis adalah penerapan ―teori kritis‖ dalam hubunganinternasional. Pada pendukung seperti Andrew Linklater, Robert W. Cox, dan Ken Boothberfokus pada kebutuhan terhadap emansipansi (kebebasan) manusia dari Negara-negara.Dengan demikian, adalah teori ini bersifat ―kritis‖ terhadap teori-teori HI ―mainstream‖ yangcenderung berpusat pada negara (state-centric). Catatan: Daftar teori ini sama sekali tidakmenyebutkan seluruh teori HI yang ada. Masih ada teori-teori lain misalnya fungsionalisme,neofungsionalisme, feminisme, dan teori dependen.MarxismeTeori Marxis dan teori Neo-Marxis dalam HI menolak pandangan realis/liberal tentang konflikatau kerja sama negara, tetapi sebaliknya berfokus pada aspek ekonomi dan materi. Marxismemembuat asumsi bahwa ekonomi lebih penting daripada persoalan-persoalan yang lain; sehinggamemungkinkan bagi peningkatan kelas sebagai fokus studi. Para pendukung Marxis memandangsistem internasional sebagai sistem kapitalis terintegrasi yang mengejar akumulasi modal(kapital). Dengan demikian, periode kolonialisme membawa masuk pelbagai sumber daya untukbahan-bahan mentah dan pasar-pasar yang pasti (captive markets) untuk ekspor, sementaradekolonisasi membawa masuk pelbagai kesempatan baru dalam bentuk dependensi(ketergantungan). Berkaitan dengan teori-teori Marx adalah teori dependensi yang berargumenbahwa negara-negara maju, dalam usaha mereka untuk mencapai kekuasaan, menembus negara-
    • negara berkembang lewat penasihat politik, misionaris, pakar, dan perusahaan multinasionaluntuk mengintegrasikan negara-negara berkembang tersebut ke dalam sistem kapitalisterintegrasi untuk mendapatkan sumber-sumber daya alam dan meningkatkan dependensinegara-negara berkembang terhadap negara-negara maju. Teori-teori Marxis kurangmendapatkan perhatian di Amerika Serikat di mana tidak ada partai sosialis yang signifikan.Teori-teori ini lebih lazim di pelbagai bagian Eropa dan merupakan salah satu kontribusi teoritisyang paling penting bagi dunia akademis Amerika Latin, sebagai contoh lewat teologi.Teori-teori pascastrukturalisTeori-teori pascastrukturalis dalam HI berkembang pada 1980-an dari studi-studi pascamodernisdalam ilmu politik. Pasca-strukturalisme mengeksplorasi dekonstruksi konsep-konsep yangsecara tradisional tidak problematis dalam HI, seperti kekuasaan dan agensi dan menelitibagaimana pengkonstruksian konsep-konsep ini membentuk hubungan-hubungan internasional.Penelitian terhadap ―narasi‖ memainkan peran yang penting dalam analisis pascastrukturalis,sebagai contoh studi pascastrukturalis feminis telah meneliti peran yang dimainkan oleh ―kaumwanita‖ dalam masyarakat global dan bagaimana kaum wanita dikonstruksi dalam perangsebagai ―tanpa dosa‖ (innocent) dan ―warga sipil‖. Contoh-contoh riset pasca-positivismencakup: Pelbagai bentuk feminisme (perang ―gender‖ war—―gendering‖ war)Pascakolonialisme (tantangan-tantangan dari sentrisme Eropa dalam HI)Konsep-konsep dalam hubungan internasionalKonsep-konsep level sistemikHubungan internasional sering dipandang dari pelbagai level analisis, konsep-konsep levelsistemik adalah konsep-konsep luas yang mendefinisikan dan membentuk lingkungan (milieu)internasional, yang dikarakterkan oleh Anarki.KekuasaanKonsep Kekuasaan dalam hubungan internasional dapat dideskripsikan sebagai tingkat sumberdaya, kapabilitas, dan pengaruh dalam persoalan-persoalan internasional. Kekuasaan seringdibagi menjadi konsep-konsep kekuasaan yang keras (hard power) dan kekuasaan yang lunak(soft power), kekuasaan yang keras terutama berkaitan dengan kekuasaan yang bersifatmemaksa, seperti penggunaan kekuatan, dan kekuasaan yang lunak biasanya mencakupekonomi, diplomasi, dan pengaruh budaya. Namun, tidak ada garis pembagi yang jelas di antaradua bentuk kekuasaan tersebut.PolaritasPolaritas dalam Hubungan Internasional merujuk pada penyusunan kekuasaan dalam sisteminternasional. Konsep tersebut muncul dari bipolaritas selama Perang Dingin, dengan sisteminternasional didominasi oleh konflik antara dua negara adikuasa dan telah diterapkansebelumnya. Sebagai akibatnya, sistem internasional sebelum 1945 dapat dideskripsikan sebagai
    • terdiri dari banyak kutub (multi-polar), dengan kekuasaan dibagi-bagi antara negara-negarabesar. Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 telah menyebabkan apa yang disebut oleh sebagianorang sebagai unipolaritas, dengan AS sebagai satu-satunya negara adikuasa. Beberapa teorihubungan internasional menggunakan ide polaritas tersebut. Keseimbangan kekuasaan adalahkonsep yang berkembang luas di Eropa sebelum Perang Dunia Pertama, pemikirannya adalahbahwa dengan menyeimbangkan blok-blok kekuasaan hal tersebut akan menciptakan stabilitasdan mencegah perang dunia. Teori-teori keseimbangan kekuasaan kembali mengemuka selamaPerang Dingin, sebagai mekanisme sentral dalam Neorealisme Kenneth Waltz. Di sini konsep-konsep menyeimbangkan (meningkatkan kekuasaan untuk menandingi kekuasaan yang lain) danbandwagoning (berpihak dengan kekuasaan yang lain) dikembangkan. Teori stabilitashegemonik juga menggunakan ide Polaritas, khususnya keadaan unipolaritas. Hegemoni adalahterkonsentrasikannya sebagian besar kekuasaan yang ada di satu kutub dalam sisteminternasional, dan teori tersebut berargumen bahwa hegemoni adalah konfigurasi yang stabilkarena adanya keuntungan yang diperoleh negara adikuasa yang dominan dan negara-negarayang lain dari satu sama lain dalam sistem internasional. Hal ini bertentangan dengan banyakargumen Neorealis, khususnya yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz, yang menyatakan bahwaberakhirnya Perang Dingin dan keadaan unipolaritas adalah konfigurasi yang tidak stabil yangsecara tidak terelakkan akan berubah. Hal ini dapat diungkapkan dalam teori peralihanKekuasaan, yang menyatakan bahwa mungkin suatu negara besar akan menantang suatu negarayang memiliki hegemoni (hegemon) setelah periode tertentu, sehingga mengakibatkan perangbesar. Teori tersebut mengemukakan bahwa meskipun hegemoni dapat mengontrol terjadinyapelbagai perang, hal tersebut menyebabkan terjadinya perang yang lain. Pendukung utama teoritersebut, A.F.K. Organski, mengemukakan argumen ini berdasarkan terjadinya perang-perangsebelumnya selama hegemoni Inggris. Portugis, dan Belanda.interdependensiBanyak orang yang menyokong bahwa sistem internasional sekarang ini dikarakterkan olehmeningkatnya interdepedensi atau saling ketergantungan: tanggung jawab terhadap satu samalain dan dependensi (ketergantungan) terhadap pihak-pihak lain. Para penyokong pendapat inimenunjuk pada meningkatnya globalisasi, terutama dalam hal interaksi ekonomi internasional.Peran institusi-institusi internasional, dan penerimaan yang berkembang luas terhadap sejumlahprinsip operasional dalam sistem internasional, memperkukuh ide-ide bahwa hubungan-hubungan dikarakterkan oleh interdependensi.DependensiTeori dependensi adalah teori yang paling lazim dikaitkan dengan Marxisme, yang menyatakanbahwa seperangkat negara Inti mengeksploitasi kekayaan sekelompok negara Pinggiran yanglebih lemah. Pelbagai versi teori ini mengemukakan bahwa hal ini merupakan keadaan yangtidak terelakkan (teori dependensi standar), atau menggunakan teori tersebut untuk menekankankeharusan untuk berubah (Neo-Marxisme).Perangkat-perangkat sistemik dalam hubungan internasional
    • Diplomasi adalah praktik komunikasi dan negosiasi antara pelbagai perwakilan negara- negara. Pada suatu tingkat, semua perangkat hubungan internasional yang lain dapat dianggap sebagai kegagalan diplomasi. Perlu diingat, penggunaan alat-alat yang lain merupakan bagian dari komunikasi dan negosiasi yang tak terpisahkan di dalam negosiasi. Pemberian sanksi, penggunaan kekuatan, dan penyesuaian aturan perdagangan, walau bukan merupakan bagian dari diplomasi yang biasa dipertimbangkan, merupakan perangkat-perangkat yang berharga untuk mempermudah serta mempermulus proses negosiasi. Pemberian sanksi biasanya merupakan tindakan pertama yang diambil setelah gagalnya diplomasi dan merupakan salah satu perangkat utama yang digunakan untuk menegakkan pelbagai perjanjian (treaties). Sanksi dapat berbentuk sanksi diplomatik atau ekonomi dan pemutusan hubungan dan penerapan batasan-batasan terhadap komunikasi atau perdagangan. Perang, penggunaan kekuatan, sering dianggap sebagai perangkat utama dalam hubungan internasional. Definisi perang yang diterima secara luas adalah yang diberikan oleh Clausewitz, yaitu bahwa perang adalah ―kelanjutan politik dengan cara yang lain.‖ Terdapat peningkatan studi tentang ―perang-perang baru‖ yang melibatkan aktor-aktor selain negara. Studi tentang perang dalam Hubungan Internasional tercakup dalam disiplin Studi Perang dan Studi Strategis. Mobilisasi tindakan mempermalukan secara internasional juga dapat dianggap sebagai alat dalam Hubungan Internasional. Hal ini adalah untuk mengubah tindakan negara- negara lewat ―menyebut dan mempermalukan‖ pada level internasional. Penggunaan yang terkemuka dalam hal ini adalah prosedur Komisi PBB untuk Hak-hak Asasi Manusia 1235, yang secara publik memaparkan negara-negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pemberian keuntungan-keuntungan ekonomi dan/atau diplomatik. Salah satu contohnya adalah kebijakan memperbanyak keanggotaan Uni Eropa. Negara-negara kandidat diperbolehkan menjadi anggota Uni Eropa setelah memenuhi kriteria Copenhagen.Konsep-konsep unit level dalam hubungan internasionalSebagai suatu level analisis level unit sering dirujuk sebagai level negara, karena level analisisini menempatkan penjelasannya pada level negara, bukan sistem internasional.Tipe rezimSering dianggap bahwa suatu tipe rezim negara dapat menentukan cara suatu negara berinteraksidengan negara-negara lain dalam sistem internasional. Teori Perdamaian Demokratis adalah teoriyang mengemukakan bahwa hakikat demokrasi berarti bahwa negara-negara demokratis tidakakan saling berperang. Justifikasi terhadap hal ini adalah bahwa negara-negara demokrasimengeksternalkan norma-norma mereka dan hanya berperang dengan alasan-alasan yang benar,dan bahwa demokrasi mendorong kepercayaan dan penghargaan terhadap satu sama lain.Sementara itu, komunisme menjustifikasikan suatu revolusi dunia, yang juga akan menimbulkankoeksitensi (hidup berdampingan) secara damai, berdasarkan masyarakat global yang proletar.asf
    • Revisionisme/Status quoNegara-negara dapat diklasifikasikan menurut apakah mereka menerima status quo, ataumerupakan revisionis, yaitu menginginkan perubahan. Negara-negara revisionis berusaha untuksecara mendasar mengubah pelbagai aturan dan praktik dalam hubungan internasional, merasadirugikan oleh status quo (keadaan yang ada). Mereka melihat sistem internasional sebagai untuksebagian besar merupakan ciptaan barat yang berfungsi mengukuhkan pelbagai realitas yang ada.Jepang adalah contoh negara yang beralih dari negara revisionis menjadi negara yang puasdengan status quo, karena status quo tersebut kini menguntungkan baginya.AgamaSering dianggap bahwa agama dapat memiliki pengaruh terhadap cara negara bertindak dalamsistem internasional. Agama terlihat sebagai prinsip pengorganisasi terutama bagi negara-negaraIslam, sementara sekularisme terletak yang ujung lainnya dari spektrum dengan pemisahanantara negara dan agama bertanggung jawab atas tradisi Liberal.Konsep level sub unit atau individuLevel di bawah level unit (negara) dapat bermanfaat untuk menjelaskan pelbagai faktor dalamHubungan Internasional yang gagal dijelaskan oleh teori-teori yang lain, dan untuk beranjakmenjauhi pandangan yang berpusat pada negara (negara-sentris) dalam hubungan internasional. Faktor-faktor psikologis dalam Hubungan Internasional – Pengevaluasian faktor- faktor psikologis dalam hubungan internasional berasal dari pemahaman bahwa negara bukan merupakan kotak hitam seperti yang dikemukakan oleh Realisme bahwa terdapat pengaruh-pengaruh lain terhadap keputusan-keputusan kebijakan luar negeri. Meneliti peran pelbagai kepribadian dalam proses pembuatan keputusan dapat memiliki suatu daya penjelas, seperti halnya peran mispersepsi di antara pelbagai aktor. Contoh yang menonjol dalam faktor-faktor level sub-unit dalam hubungan internasional adalah konsep pemikiran-kelompok (Groupthink), aplikasi lain yang menonjol adalah kecenderungan para pembuat kebijakan untuk berpikir berkaitan dengan pelbagai analogi-analogi Politik birokrat – Mengamati peran birokrasi dalam pembuatan keputusan, dan menganggap berbagai keputusan sebagai hasil pertarungan internal birokratis (bureaucratic in-fighting), dan sebagai dibentuk oleh pelbagai kendala. Kelompok-kelompok keagamaan, etnis, dan yang menarik diri — Mengamati aspek- aspek ini dalam level sub-unit memiliki daya penjelas berkaitan dengan konflik-konflik etnis, perang-perang keagamaan, dan aktor-aktor lain yang tidak menganggap diri mereka cocok dengan batas-batas negara yang pasti. Hal ini terutama bermanfaat dalam konteks dunia negara-negara lemah pra-modern. Ilmu, Teknologi, dan Hubungan Internasional—Bagaimana ilmu dan teknologi berdampak pada perkembangan, teknologi, lingkungan, bisnis, dan kesehatan dunia.Institusi-institusi dalam hubungan internasional
    • Institusi-institusi internasional adalah bagian yang sangat penting dalam Hubungan Internasionalkontemporer. Banyak interaksi pada level sistem diatur oleh institusi-institusi tersebut danmereka melarang beberapa praktik dan institusi tradisional dalam Hubungan Internasional,seperti penggunaan perang (kecuali dalam rangka pembelaan diri).Ketika umat manusia memasuki tahap peradaban global, beberapa ilmuwan dan teoritisi politikmelihat hirarki institusi-institusi global yang menggantikan sistem negara-bangsa berdaulat yangada sebagai komunitas politik yang utama. Mereka berargumen bahwa bangsa-bangsa adalahkomunitas imajiner yang tidak dapat mengatasi pelbagai tantangan modern seperti efek Dogville(orang-orang asing dalam suatu komunitas homogen), status legal dan politik dari pengungsi danorang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan keharusan untuk menghadapi pelbagaimasalah dunia seperti perubahan iklim dan pandemik. Pakar masa depan Paul Raskin telahmembuat hipotesis bahwa bentuk politik Global yang baru dan lebih absah dapat didasarkanpada pluralisme yang dibatasi (connstrained pluralism). Prinsip ini menuntun pembentukaninstitusi-institusi berdasarkan tiga karakteristik: ireduksibilitas (irreducibility), di mana beberapaisu harus diputuskan pada level global; subsidiaritas, yang membatasi cakupan otoritas globalpada isu-isu yang benar-benar bersifat global sementara isu-isu pada skala yang lebih kecil diaturpada level-level yang lebih rendah; dan heterogenitas, yang memungkinkan pelbagai bentukinstitusi lokal dan global yang berbeda sepanjang institusi-institusi tersebut memenuhikewajiban-kewajiban global.PBBPBB adalah organisasi internasional yang mendeskripsikan dirinya sendiri sebagai ―himpunanglobal pemerintah-pemerintah yang memfasilitasi kerjasama dalam hukum internasional,keamanan internasional, perkembangan ekonomi, dan kesetaraan sosial‖. PBB merupakaninstitusi internasional yang paling terkemuka. Banyak institusi legal memiliki struktur organisasiyang mirip dengan PBB.Institusi Ekonomi Bank Pembangunan Asia Dana Moneter Internasional Organisasi Perdagangan Dunia Bank DuniaBadan Hukum InternasionalHak Asasi Manusia European Court of Human Rights Human Rights Committee Inter-American Court of Human Rights Pengadilan Kriminal Internasional Pengadilan Internasonal untuk Rwanda Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia
    • Dewan Hak Asasi Manusia PBBHukum African Court of Justice European Court of Justice Mahkamah Internasional Mahkamah Internasional untuk Hukum LautOrganisasi tingkat regional ASEAN Liga Arab Persemakmuran Negara-negara Merdeka Uni Eropa CSCAP GUAM Organisasi untuk Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi NATO Organisasi Kerjasama Shanghai SAARCBAB V KESIMPULAN dan SARANDalam suatu negara perlu adanya manajemen sistem yang direalisasikan ke dalam suatu aturan,dan hubungannya dengan demokrasi terdapat beberapa aturan yang menghimbau masyarakatdalam pemerintahan. Hal ini terlihat dalam pemberian hak dalam keikutsertaan masyarakat untukberpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang politik,peran pemerintah sangat penting karena pemerintah adalah masyarkat dan masyarakat adalahpemerintah, dan dengan partisipasi politik masyarakat dapat mendorong kesadaran berpolitikdalam masyarakat.Pendekatan politik kelompok akan menjadi sangat ―berharga‖ untuk diperebutkan. Mengapademikian? Fenomena ini terjadi karena adanya perebutan kekuasaan melalui cermin kebanggaanidentitas yang lebih cenderung pada etnisitas. Kecenderungan tersebut cukup beralasan, karenamasyarakat kita hari ini masih dalam tahap mencari ―jati diri‖ sebagai identitas sosial-politik. Jatidiri yang paling mudah didapatkan/dirasakan adalah identitas etnisitas yang sekaligus menjadiperekat solidaritas sosial-politik. Perebutan kekuasaan ini tidak semata-mata hanya berpijak pada―kontribusi‖ penguasa terhadap kelompok yang diwakilinya, namun juga terhadap kelompok lainyang selama ini menjadi bagian pendukung karena memiliki kesamaan identitas. Dari analisatersebut, jalan koalisi antar kelompok berbeda identitas belum bisa dijadikan jaminankesuksesan. Jaminan kesuksesan itu tidak muncul karena tingkat eksistensi politik identitasmenjadi sangat dominan di negeri ini, sehingga kebanggan identitas akan terletak pada kelompokidentitas mana yang berada di puncak kekuasaan.Perkembangan fenomena hubungan internasional telah memasuki aspek-aspek baru, dimanaHubungan Internasional tidak hanya mengkaji tentang negara, tetapi juga mengkaji tentang peran
    • aktor non-negara di dalam ruang lingkup politik global. Peran non-state actor yang semakindominan mengindikasikan bahwa non-state actor memegang peran yang penting.Dewasa ini, fenomena hubungan internasional telah memasuki ranah budaya (seperti klaim taripendet Malaysia terhadap indonesia), sehingga Hubungan Internasional memerlukan kajianteoritis dari dispilin ilmu lainnya.Ketika umat manusia memasuki tahap peradaban global, beberapa ilmuwan dan teoritisi politikmelihat hirarki institusi-institusi global yang menggantikan sistem negara-bangsa berdaulat yangada sebagai komunitas politik yang utama. Mereka berargumen bahwa bangsa-bangsa adalahkomunitas imajiner yang tidak dapat mengatasi pelbagai tantangan modern seperti efek Dogville(orang-orang asing dalam suatu komunitas homogen), status legal dan politik dari pengungsi danorang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan keharusan untuk menghadapi pelbagaimasalah dunia seperti perubahan iklim dan pandemik. Pakar masa depan Paul Raskin telahmembuat hipotesis bahwa bentuk politik Global yang baru dan lebih absah dapat didasarkanpada pluralisme yang dibatasi (connstrained pluralism). Prinsip ini menuntun pembentukaninstitusi-institusi berdasarkan tiga karakteristik: ireduksibilitas (irreducibility), di mana beberapaisu harus diputuskan pada level global; subsidiaritas, yang membatasi cakupan otoritas globalpada isu-isu yang benar-benar bersifat global sementara isu-isu pada skala yang lebih kecil diaturpada level-level yang lebih rendah; dan heterogenitas, yang memungkinkan pelbagai bentukinstitusi lokal dan global yang berbeda sepanjang institusi-institusi tersebut memenuhikewajiban-kewajiban global.Dengan demikian bahwa politik dalam suatu negara (state) berkaitan dengan masalahkekuasaan (power) pengambilan keputusan (decision making), kebijakan publik (publicpolicy), dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution).Politik adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan harta (Politics at its worst is a selfish grabfor power, glory and riches).Di bawah ini ada dua sarjana yang menguraikan definisi politik yang berkaitan dengan masalahkonflik dan konsensus. 1. Menurut Rod Hague et al.: ―politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. 2. Menurut Andrew Heywood: ―Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan , dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.Menurut Thomas P. Jenkin dalam The Study of Political Theory, teori politik dibedakanmenjadi dua, yaitu :a. Norms for political behavior, yaitu teori-teori yang mempunyai dasar moril dan norma-normapolitik. Teori ini dinamakan valuational (mengandung nilai). Yang termasuk golongan antaralain filsafat politk, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.
    • b. Teori-teori politik yang menggambarkan dan membahas phenomena dan fakta-fakta politkdengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai (non valuational), atau biasa dipakai istilah―value free‖ (bebas nilai). Biasanya bersifat deskriptif dan berusaha membahas fakta-fakta politksedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.Definisi-definisi mengenai Negara, antara lain adalah : 1. Roger H. Soltau, ―Negara adalah alat (agency atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas masyarakat (The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community). 2. Harold J. Laski, ―Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu (The state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society). 3. Max Weber, ―Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah (The state is a human society that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory) 4. Robert M. Maciver, ―Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (The sate is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the external conditions of oreder).Negara mempunyai sifat-sifat, antara lain adalah :a) Sifat Memaksa,b) Sifat Monopli,c) Sifat mencakup semuaUnsur-unsur Negara, antara lain adalah :a) Wilayahb) Pendudukc) PemerintahPolitik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lainberwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara (Wikipedia, 2009). Politikadalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses
    • menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut (RahmadaniYusran, ). Roger F. Soltau dalam ―Introduction to Politic‖ (1961) Ilmu Politik mempelajarinegara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu;hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.BAB VI DAFTAR PUSTAKA Ghufran, M. Kordi K, 2007. Ironi Pembangunan (Beberapa Catatan Kritis dan Refleksi). Jakarta Timur: PT Perca. Putra, N., 1993. Pemikiran Soedjatmoko Tentang Kebebasan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan Seodjatmoko, Jakarta. Geventa, John, dkk, 2008. Demokrasi Deliberatif yang Mensejaterahkan (upaya Revitalisasi Demokrasi Lokal). Jakarta: Panitia Nasional Kaukus 17++. Duverger, Maurice, 2005. Sosiologi Politik Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu social. Acton, Lord. Letter to Bishop Mabdell Creighton. 1887. Alfian.‖Suharto and the Question of Politixal Stability.‖ Pacific Community, Tokyo; April 1971. http://gdpermana.blogspot.com/2009/12/pendekatan-pendekatan-dalam-ilmu.html Carlton Clymer Rodee, et al., Pengantar Ilmu Politik, cet.5, (Jakarta: Rajawali Press, 2002). Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995). Michael G. Roskin, et al., Political Science: An Introduction, Fifth Edition, (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1994). Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2000). Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, A New Handbook of Political Science, (New York: Oxford University Press, 1996). Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981). Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Rajawali, 1997). Footnote: Carlton Clymer Rodee, et al., Pengantar Ilmu Politik, cet.5, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 2-3. Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, A New Handbook of Political Science, (New York: Oxford University Press, 1996), p.7. Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Rajawali, 1997), h.29. Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), h.293. Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981), p..57 Didasarkan atas Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, op.cit., p.103. Bidang-bidang ini merujuk pada Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, op.cit.. Seluruh bab. Terapan keenam pendekatan ini mengacu kepada David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, (Jakarta: Rajawali, 1985). Franz Magnis-Suseno, Etika Politik, (Jakarta: Gramedia, 1999), h. 187-8.
    • J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli, (Jakarta: RajawaliPress, 2001), h.158-184.Mengacu pada Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, (Jakarta: Graedia, 2001).Lee Cameron McDonald, Western Political Theory Part 2: From Machiavelli to Burke,(Pomona: Harcourt race Jovanovich, 1968), p.194-207. Bahasan yang cukup populer(berupa cerita gambar) dapat dilihat dalam Pax Benedanto, Politik Kekuasaan menurutNiccolo Machiavelli : Il Principe, (Jakarta: Gramedia, 1999). Seluruh buku.Karl Marx dan Friedrich Engels, Manifesto Partai Komunis, (Semarang: ISEA, 2002).Seluruh buku.David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, (Jakarta: Rajawali, 1985), h.245.S.P. Varma, Teori Politik Modern, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h. 94-102David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, (Jakarta: Rajawali, 1985), h.465-467. Lihatjuga Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm,(Boulder, Colorado: Westview Press, 1981), p.358.Robert A. Dahl. (ed.), Regimes and Oppositions., (Yale University Press, 1974). Babpendahuluan.Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm,(Boulder, Colorado: Westview Press, 1981), p.358.Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm,(Boulder, Colorado: Westview Press, 1981), p.195-6.Samuel P. Huntington. 1968. Political Order in Changing Societies. New Haven: YaleUniversity Press. p.5.Ronald H. Chilcote, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm,(Boulder, Colorado: Westview Press, 1981), p..290-1.David Robetson. The Routledge Dictonary of Politics. Ed. Ke-3. London: Routledge,2004Danrendorf, Ralf. Reflections on the Revolution in Europe. New York; Random House,1990.