Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia

9,169 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
  • ribet ngehe mau donwload aja ribet
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
9,169
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
286
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia

  1. 1. DISUSUN OLEH : MAY RAPIKA (RSA1C312006) NOVIANTY (RSA1C312002)
  2. 2. PENGERTIAN RULE OF LAW DAN NEGARA HUKUM HAK ASASI MANUSIA PENJABARAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
  3. 3. PENGERTIAN RULE OF LAW DAN NEGARA HUKUM Pengertian Rule of Law dan Negara Hukum pada hakikatnya sulit dipisahkan. Rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya khususnya keadilan sosial. Sedangkan negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan menjalankan setiap kegiatan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara tersebut.
  4. 4. Menurut Albert Venn Dicey Berdasarkan pertemuan ICJ di Bangkok tahun 1965
  5. 5.  Supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jika memang melanggar hukum  Kedudukan yang sama di muka hukum. Hal ini berlaku baik bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara  Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh UndangUndang serta keputusan-keputusan pengadilan
  6. 6.  Perlindungan konstitusional, selain menjamin      hak-hak individual, konstitusi harus pula menentukan teknis-prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin Lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak Pemilihan umum yang bebas Kebebasan menyatakan pendapat Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi Pendidikan Kewarganegaraan
  7. 7. HAK ASASI MANUSIA Awal perkembangan hak asasi manusia tatkala ditandatangani Magna Charta (1215), oleh Raja John Lackland. Kemudian juga penandatanganan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Setelah itu perjuangan yang lebih nyata pada penandatanganan Bill of Right, oleh Raja Willem III pada tahun 1689, sebagai hasil dari pergolakan politik yang disebut sebagai the Glorious Revolution. Peristiwa ini tidak saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, melainkan juga merupakan kemenangan rakyat dalam pergolakan yang menyertai pergolakan Bill of Rights yang berlangsung selama 60 tahun. Perkembangan selanjutnya perjuangan hak asasi manusia dipengaruhi oleh filsuf Inggris John Locke yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hakhak yang diserahkan kepada penguasa adalah hak yang berkaitan dengan perjanjian tentang negara, adapun hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu.
  8. 8. Menurut Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika pada permulaan abad ke-20 memformulasikan empat macam hak-hak asasi yang kemudian dikenal dengan “The Four Freedom”, yaitu :  Freedom of Speech, yaitu kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat.  Freedom of Religion, yaitu kebebasan beragama.  Freedom for Fear, yaitukebebasan dari rasa takut.  Freedom for Want, yaitu kebebasan dari kemelaratan
  9. 9. PENJABARAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 Penjabaran hak-hak asasi manusia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea I, III, dan IV. Pada alinea I dinyatakan bahwa : “…Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” Pada alinea III dinyatakan bahwa : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pada alinea IV dinyatakan bahwa : “…Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa…” Adapun rincian hak-hak asasi manusia dalam pasal-pasal UUD 1945 tertuang dalam Bab X A mengenai Hak Asasi Manusia, yang meliputi pasal 28A sampai 28J. Selain dalam UUD 1945 Hak Asasi Manusia juga terkandung dalam UU No.39 tahun 1999 dan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia PBB.
  10. 10. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Pengertian Warga Negara dan Penduduk Asas-Asas Kewarganegaraan Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945 Hak dan Kewajiban Bela Negara
  11. 11. Warga Negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah negara. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajibankewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Sementara, Penduduk adalah semua orang yang ada di wilayah negara tersebut meliputi warga negara dan orang asing.
  12. 12. • Asas Ius-Sanguinis dan Asas Ius-Soli Asas Ius-Sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah. Asas Ius-Soli adalah asas daerah kelahiran. • Bipatride dan Apatride Bipatride (dwi kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu. Apatride (tanpa kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun.
  13. 13. Pasal-pasal UUD 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warga negara mencakup pasal-pasal 27,28,29,30,31,33, dan 34.
  14. 14. Hak dan Kewajiban Bela Negara • Pengertian Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. • Asas Demokrasi dalam Pembelaan Negara Berdasarkan pasal 27 ayat 3 mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara menunjukkan asas demokrasi dalam pembelaan negara yang mencakup dua arti. Pertama, bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundangundangan yang berlaku. Kedua, bahwa setiap warga negara harus turt serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.
  15. 15. • Motivasi dalam Pembelaan Negara Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia, antara lain: • Pengalaman sejarah perjuangan RI. • Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis. • Keadaan penduduk (demografis) yang besar. • Kekayaan sumber daya alam. • Perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan. • Kemungkinan timbulnya perang.

×