• Save
Makalah_55 Kemiskinan desa dan kota (timeseries)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Makalah_55 Kemiskinan desa dan kota (timeseries)

on

  • 2,514 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,514
Views on SlideShare
2,514
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Makalah_55 Kemiskinan desa dan kota (timeseries) Makalah_55 Kemiskinan desa dan kota (timeseries) Document Transcript

    • MAKALAH PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA YANG MELANDA WILAYAH PEDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA UPAYA – UPAYA PENANGULANGAN Disusun untuk memenuhi mata kuliah Pembangunan Pertanian Semester Ganjil Tahun 2010 Kelompok 4 Andina S Susi Sulastri Raden Bondan E B Yozi Indah Juan Tohom Andreas PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI B FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN JATINANGOR
    • Page 2 of 16 BAB I PENDAHULUAN Menurut BKKBN (dalam Saefudin, 2003) kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera yang tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan 2 kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja dan bepergian, bagian terluas rumah berlantai tanah dan tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. Pengertian ini didefinisikan lebih lanjut menjadi keluarga miskin, yakni: (1) Paling tidak sekali seminggu keluarga makan daging ikan/telur, (2) Setahun sekali seluruh anggota keluarga paling kurang satu stel pakaian baru, (3) Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk tiap penghuni. Keluarga miskin sekali adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indicator yang meliputi: (1) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih, (2) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan tersebut ternyata tidak memberikan dampak yang cukup berarti pada usaha pengentasan kemiskinan. Pola kemiskinan di Indonesia selama 16 tahun tidak banyak mengalami penurunan. Ratio dijadikan sebagai indikator kemiskinan yang dominan, maka selama 30 tahun Gini Ratio Indonesia hanya turun 0,07 atau 7%, padahal pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar rata rata 7%. Kenyataan ini sangat kontras apabila dibandingkan dari beberapa negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang hampir sama (misal: Malaysia, Thailand, Philipina), dimana tingkat Gini ratio menunjukan tingkat penurunan yang cukup berarti.
    • Page 3 of 16 BAB II PEMBAHASAN a. Data Time Series Pendekatan time series yang bersifat cross-section study memberikan kesimpulan yang beragam. Deininger dan Squire (1995, 1996) menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi suatu Negara dengan peningkatan angka kemiskinan. Namun studi yang dilakukan oleh World Bank (1990), Fields dan Jakobson (1989) dan Ravallion (1995), menunjukan tidak ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Kajian kajian empiris di atas pada hakekatnya adalah menguji hipotesis Kuznets di mana hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif, sebaliknya hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi adalah hubungan positif. Hubungan ini sangat terkenal dengan nama kurva U terbalik dari kuznets. Maka kedua studi yang mempunyai hasil bertolak belakang tersebut, justru menguatkan hipotesis dari Kuznets dengan kurva U terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pola hubungan yang positif kemudian menjadi negatif, menunjukkan terjadi proses evolusi dari distribusi pendapatan dari masa transisi suatu ekonomi pedesaan (rural) ke suatu ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industri. Hipotesis Kuznets ini mulai dipertanyakan. Beberapa study yang mengambil data time series membuktikan bahwa dalam beberapa negara yang masih bertumpu pada sector pertanian (rural economy) menunjukan hubungan negatif. Ini berarti bertolak belakang dari hipotesis Kuznets. Pertanyaannya adalah faktor apa yang membuat hal tersebut terjadi?. Pemahaman atas variabel variable tersebut akan membuktikan bahwa negara pertanian tidak identik dengan kemiskinan atau mungkin lebih tepatnya adalah kesejahteraan pun bisa meningkat di negara negara yang berbasis pertanian. b. Klasifikasi Kemiskinan Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untak memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.
    • Page 4 of 16 Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin (Survai Sosial Ekonomi Nasional / Susenas 1998). Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari 17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9 juta jiwa di perdesaan. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat banyaknya dibanding angka tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) yang hanya mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 7,2 juta jiwa di Perkotaan dan 15,3 juta jiwa perdesaan. Akibat krisis jumlah penduduk miskin diperkirakan makin bertambah. c. Gambaran Kemiskinan Indonesia BPS juga melaporkan bahwa jumlah masyarakat yang dikategorikan sebagai penduduk miskin di Indonesia saat ini mencapai 31,02 juta orang atau sebesar 13,33 persen dari total penduduk Indonesia. Khusus di Provinsi Bali, jumlah penduduk miskin mencapai 174.930 ribu orang atau sebesar 4,88 persen dari jumlah total penduduknya, yaitu 3,58 juta jiwa. Ini berarti satu dari dua puluh orang yang ditemui secara acak di Bali, adalah penduduk miskin. Sedangkan perbandingan antara jumlah penduduk miskin di perkotaan dengan di pedesaan adalah 0.91 atau 10 banding 11. Data kemiskinan ini diperoleh melalui pendekatan kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan dasarnya. Artinya, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Nilai pengeluaran minimal untuk seseorang hidup dengan layak disebut garis kemiskinan, yaitu sebesar Rp 211.726 per kapita per bulan. Sedangkan penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Faktor Penyebab Kemiskinan Menurut Ala (1981), penyebab kemiskinan dibedakan atas factor internal (endogen) dan faktor eksternal (eksogen). Faktor Internal Menurut Ala (1981), faktor internal adalah aktor (individu) itu sendirilah yang menyebabkan kemiskinan bagi dirinya sendiri. Menurut Alkostar (dalam Mahasin,1991), faktor internal yang menyebabkan kemiskinan adalah: sifat malas (tidak mau bekerja), lemah mental, cacat fisik dan cacat psikis (kejiwaan). Menurut Friedman (1979), secara internal masyarakat miskin adalah karena malas mengakumulasikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pada Tabel 1 dijelaskan beberapa faktor penyebab kemiskinan secara internal.
    • Page 5 of 16
    • Page 6 of 16
    • Page 7 of 16 Faktor Eksternal Menurut Ala (1981), kemiskinan yang disebabkan faktor eksternal (eksogen) adalah terjadinya kemiskinan disebabkan oleh-oleh factor faktor yang berada di luar diri si aktor tersebut. Faktor eksternal terdiri dari: Faktor Alamiah Ada beberapa faktor alamiah yang menyebabkan kemiskinan, antara lain: keadaan alam yang miskin, bencana alam, keadaan iklim yang kurang menguntungkan. Kemiskinan alamiah dapat juga ditandai dengan semakin menurunnya kemampuan kerja anggota keluarga karena usisa bertambah dan sakit keras untuk waktu yang cukup lama. Faktor Buatan(Struktural) Faktor buatan yaitu terjadinya masyarakat miskin karena tidak mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara cepat (dalam arti yang menguntungkan) terhadap perubahan-perubahan teknologi maupun ekonomi, mengakibatkan kesempatan kerja yang dimiliki mereka semakin tertutup. Mereka tidak mendapatkan hasil yang proporsional dari keuntungan-keuntungan akibat dari perubahanperubahan itu. Menurut Frans Seda (Ala, 1981), kemiskinan buatan (struktural) itu adalah buatan manusia, dari manusia dan terhadap manusia pula. Kemiskinan yang timbul oleh dan dari struktur-struktur (buatan manusia), dapat mencakup baik struktur ekonomi, politik, social dan kultur. Strukturstruktur ini terdapat pada lingkup nasional maupun internasional. Hal ini senada dengan pendapat Soedjatmoko (1980, dalam Prisma, 1989), ―Pola ketergantungan, pola kelemahan dan eksploitasi golongan miskin berkaitan juga dengan pola organisasi institusional pada tingkat nasional dan internasional‖. Menurut Alkostar (Mahasin, 1991), faktor eksternal penyebab terjadinya gelandangan (kaum miskin) adalah: (1) Faktor ekonomi: kurangnya lapangan kerja; rendahnya pendapatan per kapita dan tidak tercukupinya kebutuhan hidup. (2) Faktor Geografi: daerah asal yang minus dan tandus sehingga tidak memungkinkan pengolahan tanahnya. (3) Faktorl Sosial: arus urbanisasi yang semakin meningkat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosialnya. (4) Faktor Pendidikan: relatif rendahnya tingkat pendidikan baik formal maupun informal.
    • Page 8 of 16 (5) Faktor Kultural: pasrah kepada nasib dan adat istiadat yang merupakan rintangan dan hambatan mental. (6) Faktor lingkungan keluarga dan sosialisasi. (7) Faktir kurangnya aasar-dasar ajaran agama sehingga menyebabkan tipisnya iman, membuat mereka tidak mau berusaha.
    • Page 9 of 16 Kemiskinan Pedesaan Dua karakteristik umum kemiskinan di pedesaan yaitu tingkat buta huruf yang masih tinggi dan pendapatan yang rendah. Selanjutnya penyebab paling umum kemiskinan pedesaan antara lain : Ketidakseimbangan pembangunan sektor pedesaan oleh pemerintah. Ketidakcukupan tenaga kerja di desa dimana kebijakan seperti industrialisasi pedesaan kurang berpihak. Ketidakcukupan dalam mengakses pinjaman modal dengan suku bungan yang wajar karena adanya permainan oleh peminjam uang/ rentenir. Ketidakseimbangan pelayanan sosial di daerah pedesaan Ketidakssuaian dalam sistem pemilikan tanah. Kemiskinan di Kota Suparlan (1984) mengemukakan bahwa masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja atau menjadi masalah orang miskin di kota tersebut, tetapi juga melibatkan masalah-masalah sosial yang ada di pedesaan.
    • Page 10 of 16 Kemiskinan di perkotaan merupakan akibat migrasi masyarakat desa ke kota yang tinggi, dan terutama kondisi kehidupan yang miskin ( rumah diperkampungan miskin dan kotor, serta perkampungan dengan sedikit pelayanan sosial) upah rendah dan tidak mencukupinya peraturan dalam sektor tenaga kerja formal, serta sulinya keuangan di sektor tenaga kerja informal. Meskipun, riset menunjukan bahwa tingkat pendapatan masyarakat kota biasanyua lebih besar dibandingkan penduduk desa, dan adanya perpindahan penduduk desa ke kota, disamping kondisi kehidupan yang lemah, kondisi tersebut memiliki manfaat dimana masyarakat kota berusaha meningkatkan kondisi kehidupannya, melalui pendidikan anak – anaknya serta penggunaan pendapatan dengan hati –hati / hemat. Aspek – aspek kemiskinan di perkotaan tersebut dapat ditangani langsung melalui program pengentasan kemiskinan misalnya : penataan perumahan, program sanitasi, penambahan fasilitas dasar seperti air dan listrik, program kredit skala kecil, kesempatan kerja, peningkatan dalam mengakses pelayanan sosial, pelayanan anak dan lainnya. d. Penanggulangan Kemiskinan Upaya penanggulangan kemiskinan dapat didekati dari dua sisi, yaitu: kelompok masyarakat, dan lokasi desa yang dianggap mempunyai kondisi ketertinggalan. Meskipun di desa yang tidak tertinggal juga terdapat penduduk miskin, dan terdapat penduduk tidak miskin yang tinggal di desa tertinggal, namun sebagian besar penduduk miskin bertempat tinggal di desa yang tergolong tertinggal. Meskipun sebagian besar penduduk miskin berada di perdesaan, jumlah penduduk miskin di perkotaan masih memprihatinkan. Kondisi kemiskinan penduduk di perkotaan diwarnai oleh masalah kepadatan penduduk tinggi, kondisi lingkungan kumuh, serta ketegangan sosial yang rentan, yang merupakan wujud ketidakmanusiawian dibanding di daerah perdesaan. Pembangunan nasional telah menanamkan arah yang terdiri dari tiga komponen yang masih cukup relevan untuk dikembangkan, yaitu: pertama, pemberdayaan masyarakat dan pemihakan kepada yang lemah atau kurang mampu dengan mencegah persaingan yang tidak seimbang, tetapi bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi dan memberdayakan masyarakat dengan menciptakan suasana atau iklim yang sehat untuk memungkinkan usaha masyarakat berkembang. Kedua, pemantapan otonomi sebagai upaya penguatan kelembagaan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan di daerah, yaitu: memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan, dengan tetap mendapat bimbingan dan bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu muncullah konsep otonomi yang mencakup tiga prinsip, yaitu prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan (medebewind). Salah satu prinsip penting dalam penerapan otonomi adalah prinsip desentralisasi atau pendelegasian wewenang. Salah satunya mengalihkan
    • Page 11 of 16 wewenang pengelolaan dana untuk program pembangunan yang dulunya dilakukan oleh instansi pemerintah pusat lalu didesentralisasikan kepada instansi pemerintah daerah. Untuk kepentingan itu maka dilakukanlah pengalihan secara bertahap bantuan pembangunan sektoral --yang diwujudkan dalam pemberian DIP Sektor kepada instansi pusat yang dikelola sendiri oleh instansi pusat itu—ke mekanisme pengelolaan dana program pembangunan yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah yang diwujudkan dalam pemberian alokasi dana pembangunan daerah Waktu itu disebut SPABP (Surat Pengesahan Alokasi Bantuan Pembangunan Daerah) lalu saat ini dikenal sebagai Daftar Alokasi Dana Pembangunan Daerah (DADPD). Pada tahap pertama pengalihan pengelolaan dana kepada pemerintah daerah bersifat bantuan khusus (specific block), lalu jika lebih siap akan diberikan bantuan dalam bentuk bantuan umum (block grant) dimana semua dana yang diberikan adalah menjadi wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaannya. Ketiga, modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah dari perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya, dengan proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati, begitu pula sebaliknya yang menikmati haruslah yang menghasilkan. A. Jalur Pembangunan Sektoral Jalur pembangunan sektor dilakukan oleh instansi sektor pemerintah pusat – dan menurut prinsip dekonsentrasi—dapat dilakukan oleh instansi pusat yang berkedudukan di daerah. Secara umum jalur pembangunan sektoral merupakan upaya pembangunan yang menangani suatu masalah di sektor tertentu. Misalnya, penyediaan fasilitas pendidikan yang timpang antara yang bisa dinikmati oleh putra-putri dari kelompok keluarga tidak mampu atau miskin dengan yang lebih mampu. Padahal diketahui bersama bahwa putra-putri dari keluarga tidak mampu jumlahnya sangat besar. Implikasinya tentu saja sebagian besar penduduk usia sekolah tidak bisa memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu melalui sektor pendidikan yang antara lain dilakukan oleh Departemen Pendidikan, dilakukanlah upaya meningkatkan dan memperluas fasilitas pendidikan, terutama di daerah-daerah yang paling membutuhkan. Hal serupa juga terjadi pada masalah kesehatan, pangan, permukiman, perhubungan, dan sektor-sektor lain yang dianggap perlu, antara lain seperti perlunya pengembangan potensi kelautan, maka diadakanlah pembangunan sektor kelautan yang secara khusus mendapatkan perhatian itu. Umumnya jalur pembangunan sektor berorientasi pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, dan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang secara langsung menunjang pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan pada jalur pembangunan sektoral pada umumnya diselenggarakan melalui
    • Page 12 of 16 program pembangunan sektor yang dikelola oleh instansi pemerintah pusat dan dapat dibantu oleh instansi pusat yang berkedudukan di daerah dan/atau dibantu oleh instansi daerah. Jalur pembangunan sektor dikatakan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan bersifat tidak langsung, artinya bahwa apa yang dilakukan oleh instansi sektor itu mendukung terwujudnya penanganan masalah kemiskinan, atau menyediakan dukungan kepada upaya yang bersifat langsung. B. Jalur Pembangunan Regional Jalur pembangunan regional dituangkan melalui berbagai bantuan pembangunan daerah, baik bantuan pembangunan Propinsi, bantuan pembangunan Kabupaten/Kota, dan bantuan pembangunan Desa. Jalur pembangunan daerah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, pengembangan potensi daerah, dan peningkatan kemampuan masyarakat dan warga di daerah. Selain itu bantuan pembangunan yang diberikan kepada daerah merupakan pemacu untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pengerahan sumberdaya, dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Bantuan pembangunan daerah sesungguhnya paling ideal untuk mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat. Bantuan ini dikelola oleh masyarakat sehingga hasilnya dinikmati langsung oleh masyarakat di wilayahnya sendiri. C. Jalur Pembangunan Khusus Jalur pembangunan khusus diarahkan untuk menggerakkan kegiatan sosial ekonomi dan meningkatkan mutu sumberdaya manusia, membangun prasarana dan sarana dasar, serta memperkuat kelembagaan penduduk miskin, terutama di daerah-daerah tertinggal seperti di kawasan timur Indonesia. Program pembangunan khusus dilakukan secara selektif sehingga dapat terarah pada kelompok sasaran orang- orang miskin dan terarah pada lokasi yang banyak terdapat penduduk miskin. Salah satu program yang secara khusus diarahkan pada penanggulangan kemiskinan adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT). Namun pemerintah Indonesia menggabungkan model Rostow dengan pendekatan kesejahteraan. Pendekatan ini langsung dilakukan tanpa melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetapi langsung oleh presiden melalui Instruksi Presiden (inpres). Ada beberapa inpres yang dilakukan dengan pola pendekatan kesejahteraan, yaitu : 1. Inpres Desa Tertinggal, tujuannya adalah menciptakan kesetaraan desa dan menciptakan lapangan kerja di pesedaan 2. Inpres kesehatan, tujuannya adalah memberikan layanan kesehatan yang mudah dan murah untuk penduduk pedesaan.
    • Page 13 of 16 3. Inpres pendidikan, tujuannya adalah memberikan layanan pendidikan yang gratis untuk pendidikan dasar sampai menengah. 4. Inpres obat obatan, tujuannya adalah untuk memberikan obat obatan yang murah kepada masyarakat miskin 5. Inpres inpres lainnya, yang prinsipnya adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan. Di samping inpres inpres tersebut, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan kebijakan yang tujuannya adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk pedesaan, misalkan : 1. Ketentuan mengenai Kredit Usaha Tani, untuk memudahkan petani mendapatkan modal untuk mengolah tanah 2. Ketentuan mengenai kredit perbankan (KIK atau kredit candak kulak) tujuannya adalah memberikan kemudahan rakyat untuk mendapatkan modal untuk usaha diluar sektor pertanian. 3. Pembebasan pajak untuk hasil pertanian. 4. Subsidi atas pupuk dan obat obatan pertanian 5. Penetapan harga dasar gabah, untuk menjamin nilai tukar petani (padi) tidak turun, bahkan meningkat terhadap hasil produk industri lainnya. 6. Pola KKPA untuk sistim transmigrasi terpadu, tujuannya adalah menjamin para transmigran mendapatkan penghasilan yang tetap dan alat produksi. Strategi upaya pembangunan desa dalam rangka pengentasan kemiskinan: 1. Penyusunan tata ruang desa menjadi prasyarat utama dalam memulai suatu upaya pembangunan desa. Dalam proses penyusunan tata ruang desa telah dirumuskan berbagai potensi yang ada, keunikan, kultur yang melandasi dan harapan harapan yang ingin dicapai, sehingga wujud desa nantinya menjadi khas, seperti desa wisata, desa tambang, desa kebun, desa peternakan, desa nelayan, desa agribisnis, desa industri, desa tradisional dan lain sebagainya. Dalam tata ruang tersebut, harus tersusun rencana infrastruktur, site plan untuk office, pemukiman, comercial area, lahan usaha/budidaya berbasis sentra(satu hamparan), kemampuan daya dukung lingkungan (berdasarkan estimasi jumlah penduduk maksimal), lokasi pendidikan, sarana pelayanan kesehatan, pasar, terminal dan ruang publik (alun alun, taman) dan sebagainya sesuai kebutuhan dan kesepakatan masyarakat.
    • Page 14 of 16 2. Penetapan aktivitas dan komoditi yang akan dijadikan basis pengembangan ekonomi desa, didasarkan analisis terhadap potensi yang ada, kemampuan masyarakat pada umumnya, potensi pasar, minat dan kultur masyarakat. 3. Pembentukan lembaga lembaga masyarakat yang akan berperan sebagai stakeholders, dan akan memberikan berbagai masukan dalam proses pembangunan desa. 4. Untuk pembangunan perekonomian di desa, dilakukan penetapan kegiatan dan komoditas terpilih, sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota, penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), penyiapan masyarakat dan lokasi sentra Manajemen sentra, Penetapan berbagai kerjasama dengan pihak ketiga, penyiapan sarana perekonomian (seperti terminal, pasar, koperasi, atau sejenis), penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, serta pembentukan lembaga fasilitator, baik dari masyarakat Desa itu sendiri atau dari luar dan dari Perguruan Tinggi melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). 5. Untuk meningkatkan SDM aparat desa dilakukan dengan meningkatkan program dan kegiatan yang telah berjalan melalui program pusat, provinsi dan kabupaten / kota, efektivitas program lomba desa dan peningkatan program Non Governtment (NGO).
    • Page 15 of 16 Sumber pustaka Friedman. 1979. Dalam Kemiskinan Perkotaan : Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya Institut Pertanian Bogor. Bogor. Diakses melalui http://www.rudyct.com/PPS702ipb/09145/marliati_a_harsono.pdf. Tanggal akses 21/11/2010. Soedjatmoko. 1980. Dalam Kemiskinan Perkotaan : Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Diakses melalui http://www.rudyct.com/PPS702 ipb/09145/marliati_a_harsono.pdf. Tanggal akses 21/11/2010. Ala. 1981. Dalam Kemiskinan Perkotaan : Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Diakses melalui http://www.rudyct.com/PPS702 ipb/09145/marliati_a_harsono.pdf. Tanggal akses 21/11/2010. Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia.2002. Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. Diakses melalui http://gunawans.tripod.com/KPK/BP-PK.pdf. Tanggal akses 14/11/2010. Syarifuddin. 2003. Dalam Kemiskinan Perkotaan : Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Diakses melalui http://www.rudyct.com/PPS702ipb/09145/marliati_a_harsono.pdf. Tanggal akses 21/11/2010. Rustian. 2004. Kemiskinan Perkotaan Di Indonesia: Perkembangan, Karakteristik Dan Upaya Penanggulangan. Fakultas Ekonomi. Universitas Trisakti. Tanggal Akses 21/11/2010. Harsono. 2005. Kemiskinan Perkotaan : Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Diakses melalui http://www.rudyct.com/PPS702 ipb/09145/marliati_a_harsono.pdf. Tanggal akses 21/11/2010. Elisabetyas.2008. Berbagai Faktor Penyebab Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan. Diakses melalui http://elisabetyas.wordpress.com/2008/10/10/berbagai-faktor-penyebab kemiskinan-di-pedesaan-dan-perkotaan. Tanggal akses 21/11/2010.
    • Page 16 of 16 http://www.radarjogja.co.id/ruang-publik/9-suara-rakyat/8951-kemiskinan-dan-dualisme- ekonomi http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kemiskinan_absolut&action=edit&redlink=1 http://beritamaya.wordpress.com/2009/02/10/kemiskinan-di-desa-lebih-rendah-dari-kota/ http://ichwanmuis.com/?p=1335 http://tegallinggah.wordpress.com/desa/model-pembangunan-desa-terpadu/