Tata Cara Revisi Dipa Per 26 Final

TATA CARA PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN RAKOR BIDANG PELAKSANAAN ANGGARAN JAKARTA, 18 AGUSTUS 2009

DASAR HUKUM PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NO. PER-26/PB/2009 TANGGAL 16 JUNI 2009 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2009 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 06/PMK.02/2009 TANGGAL 27 JANUARI 2009 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2009

REVISI DIPA REVISI DIPA Berdasarkan Perubahan SA-PSK Tanpa Perubahan SA-PSK Pengesahan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

REVISI RINCIAN ABPP (Berdasarkan Perubahan SAPSK) Revisi Rincian ABPP
Pergeseran anggaran belanja:
antar unit organisasi dalam satu bagian anggaran
antar kegitan dalam satu program, karena optimalisasi
antarjenis belanja dalam satu kegiatan.
Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP Perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk PT Non BHMN dan BLU Perubahan anggaran dalam satu Prop/Kab./Kota untuk Tugas Pembantuan; dan, perubahan anggaran dalam Satu Provinsi untuk Dekonsentrasi Perubahan anggaran antar provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional organisasi Pusat/Vertikal Perubahan pagu PHLN sebagai akibat perubahan kurs sepanjang setelah penandatanganan kontrak

Tambahan:
Perubahan akibat luncuran kegiatan Pemilu 2009
Perubahan akibat penyelesaian Pembangunan infrastruktur
REVISI RINCIAN ABPP (Berdasarkan Perubahan SAPSK)

LARANGAN REVISI RINCIAN ABPP Revisi Rincian ABPP Tidak Diperkenankan apabila : Mengurangi :
Alokasi kegiatan 0001 kecuali untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan pada satker lain
Alokasi kegiatan 0002 kecuali untuk memenuhi alokasi kegiatan 0002 pada satker lain untuk akun yang sama
Alokasi kegiatan 0002 kecuali untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan pada satker bersangkutan
Alokasi dana untuk pembayaran berbagai tunggakan
Rupiah Murni Pendamping PHLN
Alokasi dana kegiatan yang bersifat multiyears
Alokasi dana pada rincian kelompok pengeluaran/sub kegiatan/kegiatan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.
Penggunaan dana hasil optimalisasi untuk pengadaan kendaraan operasional, pembangunan gedung kantor, dan pembayaran honor-honor.

REVISI DIPA BERDASARKAN PERUBAHAN SAPSK
Perubahan DIPA berdasarkan perubahan SAPSK dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No. 06/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009

REVISI TANPA PERUBAHAN SAPSK Perubahan/ralat karena kesalahan A dministrasi Perubahan Kantor Bayar Perubahan Nomenklatur Satker Perubahan Alokasi Anggaran Antar Propinsi/ Kabupaten/Kota Perubahan Alokasi Dana Antar Subkegiatan Perubahan Volume Keluaran Pada Subkegiatan Pencairan Tanda Bintang Penggunaan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBP Penyelesaian Tunggakan Tahun Yang Lalu

Perubahan/ralat karena kesalahan A dministrasi
Perubahan/ralat administrasi dilakukan
untuk perbaikan/penyesuaian akibat kekeliruan pencantuman
pada SAPSK dan/atau DIPA berupa:
perubahan/ralat kode kantor bayar, kode kewenangan, satuan volume keluaran, nomor register PHLN, cara penarikan dana PHLN, dan kode lokasi;
ralat kode akun terhadap sebagian atau seluruh pagu dana dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi, sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja; dan
perubahan lainnya akibat kekeliruan pencantuman pada SAPSK dan/atau DIPA.

Perubahan Kantor Bayar
Revisi DIPA dapat dilaksanakan berupa perubahan k antor bayar akibat adanya perpindahan lokasi satker atau dalam rangka mendekatkan dengan kantor bayar.
Persetujuan perubahan kantor bayar memperhatikan pembagian beban kerja kantor bayar dan pelayanan kepada satker

Perubahan Nomenklatur Satker Revisi DIPA dapat dilaksanakan untuk perubahan nomenklatur satker sepanjang kode satker tetap sebagai akibat adanya reorganisasi berdasarkan keputusan dari Kementerian Negara/Lembaga atau Peraturan Pemerintah Daerah

Perubahan Alokasi Anggaran Antar Propinsi/Kabupaten/Kota
Revisi DIPA dapat dilaksanakan untuk pergeseran dana antar propinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah.
Revisi DIPA dilaksanakan melalui pergeseran dana antar satker dalam unit eselon I yang sama.
Yang dimaksud k egiatan operasional adalah untuk kode kegiatan 0001 dan kode kegiatan 0002.
Pergeseran dana antar satker meliputi :
Pergeseran alokasi kegiatan 0001 pada satu Satker untuk
memenuhi alokasi gaji dan tunjangan pada satker lain.
Pergeseran alokasi kegiatan 0002 pada satu Satker untuk
memenuhi alokasi kegiatan 0002 pada satker lain untuk akun
yang sama .

Penegasan (Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-3797/PB/2009 Tanggal 2 Juli 2009) Pengurangan alokasi kegiatan 0001 pada satu satker untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan pada satker lain R evisi atau pergeseran dana antar satuan kerja pada kegiatan 0001 (Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan) hanya dimungkinkan khusus untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Pasal 6 aya t (4) Artinya Dapat dilakukan pengesahannya oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanpa perubahan SAPSK baik dalam satu DIPA maupun dalam DIPA yang berbeda sesuai dengan ketentuan

Penegasan (Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-3797/PB/2009 Tanggal 2 Juli 2009) Pengurangan alokasi kegiatan 0002 pada satu satker untuk memenuhi alokasi kegiatan 0002 pada satker lain untuk akun yang sama R evisi atau pergeseran dana antar satker pada kegiatan 0002 (Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan) untuk akun yang sama antara lain akun 521112 (Belanja Pengadaan Bahan Makanan) untuk perawatan tahanan/wattah pada Polri dan pengadaan bahan makanan untuk napi pada Ditjen Lembaga Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Dapat dilakukan pengesahannya oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanpa perubahan SAPSK baik dalam satu DIPA maupun dalam DIPA yang berbeda sesuai dengan ketentuan Pasal 6 aya t (4) Artinya

Perubahan Alokasi Dana Antar Subkegiatan
Revisi DIPA dapat dilaksanakan untuk perubahan alokasi dana antar subkegiatan termasuk menambah subkegiatan baru dalam satu program, satu kegiatan, satu jenis belanja dan satu satker sepanjang:
sasaran program dan/atau volume keluaran kegiatan/subkegiatan
telah dicapai/dikontrakkan, dan
tidak mengurangi alokasi dana belanja mengikat (kode kegiatan
0001, kode kegiatan 0002 dan kode kegiatan 0003).
Penambahan subkegiatan baru tersebut harus mendukung pencapaian sasaran program, dan sesuai dengan ketentuan dalam Bagan Akun Standar.

Perubahan Volume Keluaran Pada Subkegiatan
Artinya Pengurangan Volume tidak dapat disahkan tanpa perubahan SAPSK
Revisi DIPA dapat dilaksanakan untuk perubahan volume keluaran
pada subkegiatan sepanjang:
sasaran program dan volume keluaran kegiatan/subkegiatan telah
dicapai; dan
tanpa mengubah alokasi dana pada kegiatan, program, jenis
belanja dan satker.
Sasaran program dan volume keluaran kegiatan/subkegiatan telah dicapai/dikontrakkan, apabila:
pekerjaan telah selesai dilaksanakan ; atau
pekerjaan telah dikontrakkan sesuai dengan volume keluaran
kegiatan/subkegiatan berkenaan; at au
kebutuhan dana untuk pencapaian tujuan pekerjaan tercukupi
yang dibuktikan dengan surat pernyataan PA/Kuasa PA.
Pengurangan Volume tidak dapat disahkan tanpa perubahan SAPSK

Pencairan Tanda Bintang Revisi DIPA dapat dilaksanakan untuk pencairan dana yang diblokir/bertanda bintang (*) sepanjang dicantumkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila persyaratan telah terpenuhi.

Penggunaan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBP
Pengaturan tentang penggunaan anggaran belanja yang
bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk :
Perguruan Tinggi non Badan Hukum Milik Negara (PT non BHMN) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersendiri, dan
Badan Layanan Umum (BLU) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Penyelesaian Tunggakan Tahun Yang Lalu
Revisi DIPA dapat dilaksanakan untuk penyelesaian tunggakan tahun yang lalu
Revisi DIPA dapat dilakukan sepanjang dalam kegiatan yang sama , dananya masih tersedia, dan tidak mengganggu pencapaian sasaran program.
Tunggakan tahun yang lalu merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan tahun sebelumnya, yang alokasi anggarannya tersedia dan pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan pada tahun bersangkutan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran , kecuali untuk belanja pegawai, belanja perjalanan dinas pindah, dan belanja langganan daya dan jasa.
Hak tagih atas tunggakan harus memperhatikan batas kedaluwarsa sesuai ketentuan.

Batasan Revisi DIPA Revisi DIPA dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan: 1. Pengurangan terhadap: - Alokasi dana untuk pembayaran berbagai tunggakan; - Rupiah Murni Pendamping PHLN ; - Alokasi dana kegiatan yang bersifat multi years; dan - Alokasi dana pada rincian Kelompok Pengeluaran /Subkegiatan/ Kegiatan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus. 2. Penggunaan dana hasil optimalisasi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2008 antara lain pengadaan kendaraan operasional, pembangunan gedung kantor, dan pembayaran honor.

PENGAJUAN PENGESAHAN REVISI DIPA
PA/Kuasa PA mengajukan usul pengesahan revisi DIPA kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dilampiri:
Konsep revisi DIPA dan Arsip Data Komputer (ADK);
Surat pernyataan bahwa sasaran program dan volume keluaran kegiatan/subkegiatan telah dicapai/dikontrakkan dalam hal pengesahan revisi DIPA berupa perubahan alokasi dana antar subkegiatan atau perubahan volume keluaran pada subkegiatan;
Dokumen yang dapat menerangkan PHLN dalam hal revisi terkait dengan PHLN.

PENGAJUAN PENGESAHAN REVISI DIPA UNTUK PENYELESAIAN TUNGGAKAN TAHUN YANG LALU
Pengajuan usul pengesahan revisi DIPA dalam rangka penyelesaian
tunggakan tahun yang lalu dilampiri:
Konsep revisi DIPA dengan mencantumkan catatan pada halaman IV DIPA mengenai jumlah pagu dan uraian pembayaran tagihan.
Arsip Data Komputer (ADK);
Surat pernyataan PA/Kuasa PA bahwa usul pengesahan Revisi DIPA tidak mengganggu pencapaian sasaran program dan volume keluaran kegiatan/subkegiatan dan tanggungjawab kebenaran tagihan;
Hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat dalam hal jumlah seluruh tunggakan per satker diatas Rp 500 juta.

Penegasan (Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-3797/PB/2009 Tanggal 2 Juli 2009) Pasal 15 dan Pasal 17 Pasal 15 :Tunggakan tahun yang lalu merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan tahun sebelumnya, yang alokasi anggarannya tersedia dan pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan pada tahun bersangkutan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran Pasal 17 : Untuk tunggakan tahun yang lalu terkait dengan belanja pegawai, belanja perjalanan dinas pindah dan belanja langganan daya dan jasa dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Kata “ dikecualikan” sebagaimana terdapat pada Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut dimaksudkan bahwa untuk tunggakan tahun yang lalu terkait dengan belanja pegawai, belanja perjalanan dinas pindah dan belanja langganan daya dan jasa, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui revisi meskipun tidak dialokasikan dananya pada DIPA tahun bersangkutan Dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu melalui mekanisme revisi maka pemberian dispensasi / persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk pembayaran tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnya tidak diperlukan lagi

PENGAJUAN PENGESAHAN REVISI DIPA UNTUK PERGESERAN DANA ANTAR PROPINSI/KABUPATEN/KOTA UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL Khusus Revisi DIPA untuk pergeseran dana antar propinsi /kabupaten /kota, pengajuan Revisi DIPA disampaikan oleh : 1. Kepala kantor wilayah atau satker atasannya yang memiliki eselon yang lebih tinggi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu wilayah kerja; atau 2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Menteri Negara atau Pejabat Eselon I satker berkenaan apabila pergeseran dana dilakukan antar wilayah kerja.

PENGATURAN PENGESAHAN REVISI DIPA
Pengesahan Revisi DIPA untuk Satker Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta, disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Revisi DIPA untuk : DIPA Satker Pusat yang berlokasi di luar DKI Jakarta, DIPA Satker Vertikal, DIPA Dekonsentrasi, dan, DIPA Tugas Pembantuan, disahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Catatan
Catatan : Untuk DIPA Dekonsentrasi dan DIPA Tugas Pembantuan terlebih dahulu melalui perubahan SAPSK / SRAA

REVISI YANG BERAKIBAT PAGU MINUS
1. Dalam hal usul pengesahan revisi DIPA yang akan mengakibatkan pagu minus sesuai hasil konfirmasi dari KPPN, Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat melakukan penyesuaian dalam batas kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan hasil penelaahan.
2. Dalam hal penyesuaian tidak dapat dilaksanakan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan mengembalikan permohonan pengesahan revisi DIPA kepada satker bersangkutan dan mengembalikan SAPSK kepada Direktur Jenderal Anggaran.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembalikan permohonan pengesahan revisi DIPA kepada satker bersangkutan dan mengembalikan revisi SRAA kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan .

Pengesahan Revisi DIPA Akibat Pergeseran Dana A ntar Propinsi/Kabupaten /Kota Untuk Kegiatan Operasional
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengesahkan revisi DIPA yang mengakibatkan pergeseran dana antar satker :
- Dalam satu propinsi; dan/atau
- Antar propinsi dalam wilayah kerjanya;
Pengesahan revisi DIPA oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan tanpa revisi SRAA.
Direktur Jenderal Perbendaharaan mengesahkan revisi DIPA yang mengakibatkan pergeseran dana antar satker dan antar wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Penyampaian Revisi DIPA yang Disahkan oleh Kanwil DJPBN Revisi DIPA Hard Copy dan ADK
Satker Yang Bersangkutan
KPPN terkait
Tembusan
Ketua BPK
Menteri/Ketua Lembaga
Gubernur Provinsi
DJA
Dir PA, beserta ADK
Dir APK
Kepada

Batas Akhir Pengajuan dan Penyelesaian
Batas Akhir pengajuan Revisi DIPA tanpa perubahan SAPSK adalah tanggal 13 November 2009
Pengesahan usul Revisi DIPA dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usul pengesahan revisi dan data pendukung diterima secara lengkap
Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009

http://rendalpro.blogspot.com	89
http://www.slideshare.net	37
http://www.rendalpro.blogspot.com	4

Tata Cara Revisi Dipa Per 26 Final

by RENBANG on Oct 30, 2009

Accessibility

Categories

Upload Details

Usage Rights

3 Embeds 130

Statistics

Tata Cara Revisi Dipa Per 26 Final — Presentation Transcript