Tata Cara Revisi Dipa Per 26 Final

  • 7,626 views
Uploaded on

 

More in: Business , Technology
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
7,626
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
181
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. TATA CARA PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN RAKOR BIDANG PELAKSANAAN ANGGARAN JAKARTA, 18 AGUSTUS 2009
  • 2. DASAR HUKUM PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NO. PER-26/PB/2009 TANGGAL 16 JUNI 2009 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2009 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 06/PMK.02/2009 TANGGAL 27 JANUARI 2009 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2009
  • 3. REVISI DIPA REVISI DIPA Berdasarkan Perubahan SA-PSK Tanpa Perubahan SA-PSK Pengesahan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
  • 4. REVISI RINCIAN ABPP (Berdasarkan Perubahan SAPSK) Revisi Rincian ABPP
    • Pergeseran anggaran belanja:
    • antar unit organisasi dalam satu bagian anggaran
    • antar kegitan dalam satu program, karena optimalisasi
    • antarjenis belanja dalam satu kegiatan.
    Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP Perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk PT Non BHMN dan BLU Perubahan anggaran dalam satu Prop/Kab./Kota untuk Tugas Pembantuan; dan, perubahan anggaran dalam Satu Provinsi untuk Dekonsentrasi Perubahan anggaran antar provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional organisasi Pusat/Vertikal Perubahan pagu PHLN sebagai akibat perubahan kurs sepanjang setelah penandatanganan kontrak
  • 5.
    • Tambahan:
    • Perubahan akibat luncuran kegiatan Pemilu 2009
    • Perubahan akibat penyelesaian Pembangunan infrastruktur
    REVISI RINCIAN ABPP (Berdasarkan Perubahan SAPSK)
  • 6. LARANGAN REVISI RINCIAN ABPP Revisi Rincian ABPP Tidak Diperkenankan apabila : Mengurangi :
    • Alokasi kegiatan 0001 kecuali untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan pada satker lain
    • Alokasi kegiatan 0002 kecuali untuk memenuhi alokasi kegiatan 0002 pada satker lain untuk akun yang sama
    • Alokasi kegiatan 0002 kecuali untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan pada satker bersangkutan
    • Alokasi dana untuk pembayaran berbagai tunggakan
    • Rupiah Murni Pendamping PHLN
    • Alokasi dana kegiatan yang bersifat multiyears
    • Alokasi dana pada rincian kelompok pengeluaran/sub kegiatan/kegiatan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.
    Penggunaan dana hasil optimalisasi untuk pengadaan kendaraan operasional, pembangunan gedung kantor, dan pembayaran honor-honor.
  • 7. REVISI DIPA BERDASARKAN PERUBAHAN SAPSK
    • Perubahan DIPA berdasarkan perubahan SAPSK dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No. 06/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
  • 8. REVISI TANPA PERUBAHAN SAPSK Perubahan/ralat karena kesalahan A dministrasi Perubahan Kantor Bayar Perubahan Nomenklatur Satker Perubahan Alokasi Anggaran Antar Propinsi/ Kabupaten/Kota Perubahan Alokasi Dana Antar Subkegiatan Perubahan Volume Keluaran Pada Subkegiatan Pencairan Tanda Bintang Penggunaan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBP Penyelesaian Tunggakan Tahun Yang Lalu
  • 9. Perubahan/ralat karena kesalahan A dministrasi
    • Perubahan/ralat administrasi dilakukan
    • untuk perbaikan/penyesuaian akibat kekeliruan pencantuman
    • pada SAPSK dan/atau DIPA berupa:
    • perubahan/ralat kode kantor bayar, kode kewenangan, satuan volume keluaran, nomor register PHLN, cara penarikan dana PHLN, dan kode lokasi;
    • ralat kode akun terhadap sebagian atau seluruh pagu dana dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi, sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja; dan
    • perubahan lainnya akibat kekeliruan pencantuman pada SAPSK dan/atau DIPA.
  • 10. Perubahan Kantor Bayar
    • Revisi DIPA dapat dilaksanakan berupa perubahan k antor bayar akibat adanya perpindahan lokasi satker atau dalam rangka mendekatkan dengan kantor bayar.
    • Persetujuan perubahan kantor bayar memperhatikan pembagian beban kerja kantor bayar dan pelayanan kepada satker
  • 11. Perubahan Nomenklatur Satker Revisi DIPA dapat dilaksanakan untuk perubahan nomenklatur satker sepanjang kode satker tetap sebagai akibat adanya reorganisasi berdasarkan keputusan dari Kementerian Negara/Lembaga atau Peraturan Pemerintah Daerah
  • 12. Perubahan Alokasi Anggaran Antar Propinsi/Kabupaten/Kota
    • Revisi DIPA dapat dilaksanakan untuk pergeseran dana antar propinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah.
    • Revisi DIPA dilaksanakan melalui pergeseran dana antar satker dalam unit eselon I yang sama.
    • Yang dimaksud k egiatan operasional adalah untuk kode kegiatan 0001 dan kode kegiatan 0002.
    • Pergeseran dana antar satker meliputi :
    • Pergeseran alokasi kegiatan 0001 pada satu Satker untuk
    • memenuhi alokasi gaji dan tunjangan pada satker lain.
    • Pergeseran alokasi kegiatan 0002 pada satu Satker untuk
    • memenuhi alokasi kegiatan 0002 pada satker lain untuk akun
    • yang sama .
  • 13. Penegasan (Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-3797/PB/2009 Tanggal 2 Juli 2009) Pengurangan alokasi kegiatan 0001 pada satu satker untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan pada satker lain R evisi atau pergeseran dana antar satuan kerja pada kegiatan 0001 (Pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan) hanya dimungkinkan khusus untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Pasal 6 aya t (4) Artinya Dapat dilakukan pengesahannya oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanpa perubahan SAPSK baik dalam satu DIPA maupun dalam DIPA yang berbeda sesuai dengan ketentuan
  • 14. Penegasan (Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-3797/PB/2009 Tanggal 2 Juli 2009) Pengurangan alokasi kegiatan 0002 pada satu satker untuk memenuhi alokasi kegiatan 0002 pada satker lain untuk akun yang sama R evisi atau pergeseran dana antar satker pada kegiatan 0002 (Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan) untuk akun yang sama antara lain akun 521112 (Belanja Pengadaan Bahan Makanan) untuk perawatan tahanan/wattah pada Polri dan pengadaan bahan makanan untuk napi pada Ditjen Lembaga Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Dapat dilakukan pengesahannya oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan tanpa perubahan SAPSK baik dalam satu DIPA maupun dalam DIPA yang berbeda sesuai dengan ketentuan Pasal 6 aya t (4) Artinya
  • 15. Perubahan Alokasi Dana Antar Subkegiatan
    • Revisi DIPA dapat dilaksanakan untuk perubahan alokasi dana antar subkegiatan termasuk menambah subkegiatan baru dalam satu program, satu kegiatan, satu jenis belanja dan satu satker sepanjang:
    • sasaran program dan/atau volume keluaran kegiatan/subkegiatan
    • telah dicapai/dikontrakkan, dan
    • tidak mengurangi alokasi dana belanja mengikat (kode kegiatan
    • 0001, kode kegiatan 0002 dan kode kegiatan 0003).
    • Penambahan subkegiatan baru tersebut harus mendukung pencapaian sasaran program, dan sesuai dengan ketentuan dalam Bagan Akun Standar.
  • 16. Perubahan Volume Keluaran Pada Subkegiatan
    • Artinya Pengurangan Volume tidak dapat disahkan tanpa perubahan SAPSK
    • Revisi DIPA dapat dilaksanakan untuk perubahan volume keluaran
    • pada subkegiatan sepanjang:
    • sasaran program dan volume keluaran kegiatan/subkegiatan telah
    • dicapai; dan
    • tanpa mengubah alokasi dana pada kegiatan, program, jenis
    • belanja dan satker.
    • Sasaran program dan volume keluaran kegiatan/subkegiatan telah dicapai/dikontrakkan, apabila:
    • pekerjaan telah selesai dilaksanakan ; atau
    • pekerjaan telah dikontrakkan sesuai dengan volume keluaran
    • kegiatan/subkegiatan berkenaan; at au
    • kebutuhan dana untuk pencapaian tujuan pekerjaan tercukupi
    • yang dibuktikan dengan surat pernyataan PA/Kuasa PA.
    Pengurangan Volume tidak dapat disahkan tanpa perubahan SAPSK
  • 17. Pencairan Tanda Bintang Revisi DIPA dapat dilaksanakan untuk pencairan dana yang diblokir/bertanda bintang (*) sepanjang dicantumkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila persyaratan telah terpenuhi.
  • 18. Penggunaan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBP
    • Pengaturan tentang penggunaan anggaran belanja yang
    • bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk :
      • Perguruan Tinggi non Badan Hukum Milik Negara (PT non BHMN) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersendiri, dan
      • Badan Layanan Umum (BLU) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
  • 19. Penyelesaian Tunggakan Tahun Yang Lalu
    • Revisi DIPA dapat dilaksanakan untuk penyelesaian tunggakan tahun yang lalu
    • Revisi DIPA dapat dilakukan sepanjang dalam kegiatan yang sama , dananya masih tersedia, dan tidak mengganggu pencapaian sasaran program.
    • Tunggakan tahun yang lalu merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan tahun sebelumnya, yang alokasi anggarannya tersedia dan pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan pada tahun bersangkutan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran , kecuali untuk belanja pegawai, belanja perjalanan dinas pindah, dan belanja langganan daya dan jasa.
    • Hak tagih atas tunggakan harus memperhatikan batas kedaluwarsa sesuai ketentuan.
  • 20. Batasan Revisi DIPA Revisi DIPA dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan: 1. Pengurangan terhadap: - Alokasi dana untuk pembayaran berbagai tunggakan; - Rupiah Murni Pendamping PHLN ; - Alokasi dana kegiatan yang bersifat multi years; dan - Alokasi dana pada rincian Kelompok Pengeluaran /Subkegiatan/ Kegiatan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus. 2. Penggunaan dana hasil optimalisasi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2008 antara lain pengadaan kendaraan operasional, pembangunan gedung kantor, dan pembayaran honor.
  • 21. PENGAJUAN PENGESAHAN REVISI DIPA
    • PA/Kuasa PA mengajukan usul pengesahan revisi DIPA kepada
    • Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat
    • Jenderal Perbendaharaan dilampiri:
    • Konsep revisi DIPA dan Arsip Data Komputer (ADK);
    • Surat pernyataan bahwa sasaran program dan volume keluaran kegiatan/subkegiatan telah dicapai/dikontrakkan dalam hal pengesahan revisi DIPA berupa perubahan alokasi dana antar subkegiatan atau perubahan volume keluaran pada subkegiatan;
    • Dokumen yang dapat menerangkan PHLN dalam hal revisi terkait dengan PHLN.
  • 22. PENGAJUAN PENGESAHAN REVISI DIPA UNTUK PENYELESAIAN TUNGGAKAN TAHUN YANG LALU
    • Pengajuan usul pengesahan revisi DIPA dalam rangka penyelesaian
    • tunggakan tahun yang lalu dilampiri:
    • Konsep revisi DIPA dengan mencantumkan catatan pada halaman IV DIPA mengenai jumlah pagu dan uraian pembayaran tagihan.
    • Arsip Data Komputer (ADK);
    • Surat pernyataan PA/Kuasa PA bahwa usul pengesahan Revisi DIPA tidak mengganggu pencapaian sasaran program dan volume keluaran kegiatan/subkegiatan dan tanggungjawab kebenaran tagihan;
    • Hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat dalam hal jumlah seluruh tunggakan per satker diatas Rp 500 juta.
  • 23. Penegasan (Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-3797/PB/2009 Tanggal 2 Juli 2009) Pasal 15 dan Pasal 17 Pasal 15 :Tunggakan tahun yang lalu merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan tahun sebelumnya, yang alokasi anggarannya tersedia dan pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan pada tahun bersangkutan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran Pasal 17 : Untuk tunggakan tahun yang lalu terkait dengan belanja pegawai, belanja perjalanan dinas pindah dan belanja langganan daya dan jasa dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Kata “ dikecualikan” sebagaimana terdapat pada Pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut dimaksudkan bahwa untuk tunggakan tahun yang lalu terkait dengan belanja pegawai, belanja perjalanan dinas pindah dan belanja langganan daya dan jasa, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui revisi meskipun tidak dialokasikan dananya pada DIPA tahun bersangkutan Dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu melalui mekanisme revisi maka pemberian dispensasi / persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk pembayaran tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnya tidak diperlukan lagi
  • 24. PENGAJUAN PENGESAHAN REVISI DIPA UNTUK PERGESERAN DANA ANTAR PROPINSI/KABUPATEN/KOTA UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL Khusus Revisi DIPA untuk pergeseran dana antar propinsi /kabupaten /kota, pengajuan Revisi DIPA disampaikan oleh : 1. Kepala kantor wilayah atau satker atasannya yang memiliki eselon yang lebih tinggi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu wilayah kerja; atau 2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Menteri Negara atau Pejabat Eselon I satker berkenaan apabila pergeseran dana dilakukan antar wilayah kerja.
  • 25. PENGATURAN PENGESAHAN REVISI DIPA
    • Pengesahan Revisi DIPA untuk Satker Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta, disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
    • Revisi DIPA untuk : DIPA Satker Pusat yang berlokasi di luar DKI Jakarta, DIPA Satker Vertikal, DIPA Dekonsentrasi, dan, DIPA Tugas Pembantuan, disahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Catatan
    Catatan : Untuk DIPA Dekonsentrasi dan DIPA Tugas Pembantuan terlebih dahulu melalui perubahan SAPSK / SRAA
  • 26. REVISI YANG BERAKIBAT PAGU MINUS
    • 1. Dalam hal usul pengesahan revisi DIPA yang akan mengakibatkan pagu minus sesuai hasil konfirmasi dari KPPN, Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat melakukan penyesuaian dalam batas kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan hasil penelaahan.
    • 2. Dalam hal penyesuaian tidak dapat dilaksanakan:
    • Direktur Jenderal Perbendaharaan mengembalikan permohonan pengesahan revisi DIPA kepada satker bersangkutan dan mengembalikan SAPSK kepada Direktur Jenderal Anggaran.
    • Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembalikan permohonan pengesahan revisi DIPA kepada satker bersangkutan dan mengembalikan revisi SRAA kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan .
  • 27. Pengesahan Revisi DIPA Akibat Pergeseran Dana A ntar Propinsi/Kabupaten /Kota Untuk Kegiatan Operasional
    • Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengesahkan revisi DIPA yang mengakibatkan pergeseran dana antar satker :
    • - Dalam satu propinsi; dan/atau
    • - Antar propinsi dalam wilayah kerjanya;
    • Pengesahan revisi DIPA oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan tanpa revisi SRAA.
    • Direktur Jenderal Perbendaharaan mengesahkan revisi DIPA yang mengakibatkan pergeseran dana antar satker dan antar wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  • 28. Penyampaian Revisi DIPA yang Disahkan oleh Kanwil DJPBN Revisi DIPA Hard Copy dan ADK
    • Satker Yang Bersangkutan
    • KPPN terkait
    Tembusan
    • Ketua BPK
    • Menteri/Ketua Lembaga
    • Gubernur Provinsi
    • DJA
    • Dir PA, beserta ADK
    • Dir APK
    Kepada
  • 29. Batas Akhir Pengajuan dan Penyelesaian
    • Batas Akhir pengajuan Revisi DIPA tanpa perubahan SAPSK adalah tanggal 13 November 2009
    • Pengesahan usul Revisi DIPA dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usul pengesahan revisi dan data pendukung diterima secara lengkap
    Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2009