SlideShare a Scribd company logo
1 of 52
PenyampaianHasilRakernis PenyusunanPaguSementara TA. 2010 Di Cipanas, Kab. Cianjur, Jabar
PenyampaianMateri 1 EvaluasiPenyusunanPaguIndikatif TA. 2010 SatkerJajaranPoldaKalbar 9 s/d 12 Juli 2009 di MapoldaKalbar 2 PenyusunanPaguSementaraPolri & PoldaJajaran TA. 2010 di Cipanas, Jabar 3 Pointer HasilRakernisPenyusunanPaguSementara TA. 2010
PenyusunanPaguIndikatif  TA. 2010 Oleh SatkerJajaranPoldaKalbar 9 s/d 12 Juli 2009 di MapoldaKalbar 1
PENYUSUNAN RKA-KL ,[object Object]
  RENSTRA POLRI           VISI & MISI POLRI ,[object Object]
  RAPBN
  BIJAK PIMPINAN
  USULAN SATKER/    POLDA KPJM 3 TAHUN KIR MAJU RKA-KL & DIPA (TAB+1) DIPA PP RINCIAN APBN UU APBN EVALUASI NOTA KEU & RAPBN DPR PAGU SMTR PAGU INDIKATIF RKA-KL & DIPA (TAB) DES TAB-1 MEI JUL JAN APR AGS SEP OKT NOP TAB+1 FEB TAB+2 TAB+3 MAR JUN
VISUALISASI  ANGGARAN   2005 – 2010  . . PAGU INDIKATIF  POLRI TA. 2010 25,6 TRILYUN PAGU USULAN POLDA KALBAR TA. 2010  :   764,5 MILYAR P O L R I 24,64  T 25,8  T PAGU INDIKATIF POLDA KALBAR TA. 2010  :  541,8  MILYAR 23,34  T DEFINITIF ? 20,77  T 16,77  T POLDA KALBAR 11,16  T 562,1 MILYAR 516,0 MILYAR 459,1 MILYAR DEFINITIF ? 379,4  MILYAR 296,1  MILYAR RUTIN  = 475 M PAM PEMILU = 41 M 0 210,9  MILYAR 2005 2006 2008 2009 2007 2010 ( SMTR ) 2005 2006 2010 ( SMTR ) 2008 2009 2007
VisualisasiPaguIndikatif TA. 2010
PenyusunanPaguIndikatifSatkerJajaranPoldaKalbar TA. 2010 SatkerSesuaikan PaguIndikatif 2010 Tgl 9 s/d 12 Juli 2009 DisusunOlehWakaPolres, PA REN  Bensatker & PerwiraPerencana PAGU INDIKTF 541,8 MILYAR PAGU USULAN 764,5 MILYAR
2 PenyusunanPaguSementaraPolri & PoldaJajaran TA. 2010 di Cipanas, Jabar ( 13 s/d 16 Juli 2009 )
PerubahanMenuju DIPA Polri TA. 2010 PoldaKalbar Polri ? ? PaguDefinitif BulanNopember 2009 25,8 T 562,1 M PaguSementara BulanJuli 2009 25,6 T 541,8 M PaguIndikatif Bulan Mei 2009 49,7 T PaguUsulan / Ideal 764,5 M BulanJanuari 2009
PerbandinganPaguSementara 2010 ( Per - Belanja ) Polri : PoldaKalbar Polri PoldaKalbar
PenyusunanPaguSementaraPoldaKalbar 2010 (-) 2,3 M Perbaikan
PerbandinganPagu Definitif 2009 : Indikatif 2010 : Sementara 2010 KenaikanPaguYgSignifikanTerjadiPada Program PenerapanKpmrthYgBaikpada sub giatPembayaranGaji, Honor danTunjangan ( KenaikanGaji, Tunjangan, Gaji ke-13, TambahPersoneldsb ) danBelumTermasuk ( Remunerasi, KenaikanUangMakan PNS dan ULP Polri )
PerbandinganPagu Definitif 2009 : Indikatif 2010 : Sementara 2010 PerubahanPaguAkanTerusBerlanjutSehubunganDenganPerubahanBelanjaPegawai Pada Program PenerapanKepemerintahan Yang BaikdikarenakanadanyaperubahanBelanja GajidanTunjanganPersonelsertaPenambahan / PerpindahanPersonel SampaidenganPenerbitanPaguDefinitif ( Update TerakhirBelanjaPegawai ) aplikasiversi 6.0 RKA - KL Depkeu R.I
Pembangunan MatfasjasPoldaKalbar TA. 2010 PaguIndikatif PadaPagu Sementara 2010 Alokasi Bang MatfasPolri 407 Milyar KhususUntuk 1. BangunGedungExsGempa     / Tsunami & Kebakaran 2. Pembangunan Tertunda PadaPagu Sementara 2010 PoldaKalbarTidak Ada  Alokasi Bang Matfasjas
PAGU SEMENTARA TA. 2010 ALOKASI BIAYA SERTIFIKAT TANAH POLDA KALBAR SEBESAR 100 JUTA
3 AnalisaPer - Program PenyusunanPaguSementara TA. 2010 di Cipanas, Jabar( 13 s/d 16 Juli 2009 )
Program PnrpnKprthYgBaik : - 	Dari PaguDefinitif  ( DIPA ) 2009 mengalamikenaikansebesar 21,5 % -	Agar selaludilaks update data pegawaigunaakurasibelanjaPegawaidanmeminimalisirkesalahanpadaAplikasibelanjapegawaiversi 6.0 RKA - KL. -	Telah di alokasikan sub giatpengadaanperalatankebersihanMarkas. -	Telahdialokasikan Honor PetugasPelaksana SIMAK BMN -	AlokasiBelanjaPegawaiKhususnya  data Satker ( Tunj. Bhabin, Tunj. Sandi & TunjanganPolwan ) belumakuratuntuksegeradiperbaiki ( sesuairiil / KU 107 ) 1 2 Program Bang SDM Kepol : - 	MengalamiKenaikansebesar 146,8 % dariPaguDefinitif ( DIPA ) 2009  -	Quota WervingBintaraPoldaKalbarsebanyak 193 Org. - 	Quota Werving AKPOL 14 Org -	Quota DikbangSespim 6 Org, PTIK 6 Org, Selapa 8 Org, Secapa 20 Org, SAG Ba ke Pa 16 Org, UDKP PNS 7 Org 3 Program Bang SarprasKepol : -	MengalamiPenurunanSebesar 20,7 % dariPaguDefinitif ( DIPA ) 2009	 -	Alokasianggaranhanyauntukperbaikanperalatanfungsional. - 	Tidakadaalokasi Bang MatfasjasPoldaKalbar TA. 2010. -	Alokasipensertifikatan asset tanahPolrisebesar 100 Juta
4 Program Bang Strakamtib : - 	MengalamipenurunanSebesar 19,6 % daripagudefinitif ( DIPA ) 2009  -	Giatpada program initelahditentukan SBK padaaplikasiversi 6.0 RKA - KL Satker. 5 Program BerdayaPotkam : -	Mengalamikenaikansebesar 4,3 % dariPagudefinitif ( DIPA ) 2009 -	TerdapatPenambahan Sub GiatPrioritasNasionalYakniPemberdayaan Community Policing 6 Program Harkamtibmas : - 	MengalamiPenurunansebesar 41,9 % dariPaguDefinitif ( DIPA ) 2009  -	AlokasiDukOpsnalKapoldadidalamnyatermasuk Ops Ketupat & LilinsertaKontinjensisebesar 3,6 M -	Penyusunan TOR dan RAB DukOpsnalPejabatPoldaatauPolresharusserealistismungkin. -	MendukungKegiatanPenyusunanProdukStrategis ( LAKIP, Renja, RKA - KL/DIPA ) melalui Sub GiatYgBerbeda.
7 Program LidikdanSidik TP : - 	MengalamiKenaikanSebesar  4,05 % daripagudefinitif ( DIPA ) 2009  -	Kenaikanhanyapada Sub GiatBantekLidik / SidikTindakPidana. 8 Program KermaKamtib : -	TidakmengalamiKenaikandariPaguDefinitif ( DIPA ) 2009 atauTetap -	TerdapatpadaSatkerSpimdanPolresPerbatasandalamrangkakermadengan PDRM
Penerimaan DIPA dan RKA-KL. ,[object Object]
Setelah DIPA dan RKA-KL diterima Kasatker wajib mempelajari, memahami dan melaksanakan Anggaran sesuai dengan peruntukkannya secara efisian, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.,[object Object]
2.	Langkah2 Pejabat Pembuat Komeitmen (PPK) a.	Melanjutkansosialisasi DIPA/RKA-KL kpdanggotanyasesuaibidangdanfungsi. b.	Membuat rengiat sesuai bidang tugas dan fungsi. c.	Menyusun Penetapan Kinerja sesuai bidang tugas dan fungsi. d.   	Mengajukan Kebutuhan Anggaran untuk dukung giat tupoksi kpd Kasatker masing2.  e.   	Menerima uang persediaan dr bensatker untuk lak giat. f.	Membuat pertanggungjawaban Keuangan dlm Lakgiat. g.	Menandatangani SPP dgn diteliti kelengkapan dokumennya.
3.	Langkah2 Pejabat penandatangan SPM   a.	Melakukan pengujian dan penelitian dokumen SPP. b.	Memeriksa dokumen pendukung sesuai dgn ketentuan yg berlaku. c.	Memeriksa ketersediaan pagu Anggaran dlm DIPA. d	Memeriksa ketersediaan Renja dan atau kelayakan hasil kerja  yg dicapai dgn indikator keluaran. e.	Memeriksa kebenaran atas Hak tagih yg menyangkut pihak yg ditunjuk, nilai tagihan dan jadwal waktu pembayaran sesuai kontrak. f	Memeriksa pencapaian tujuan dan atau sasaran kegiatan 	sesuai dgn indikator keluaran.
4.	Bendahara Satuan Kerja   a. 	Langkah2 dalam pencairan Anggaran. Pencairan Anggaran langsung (LS) ,[object Object]
Memeriksa  ulang  tagihan  sesuai  pengajuan  dr pelaksana kegiatan.
Memeriksa ulang  ketersediaan  pagu   dlm  DIPA/RKA-KL.
Mengirim  berkas tagihan kpd KPPN.
Mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di KPPN
 Membukukan  SP2D  pd  Sistim  Akuntansi  Instansi (SAI).
Mengambil uang ke BANK sesuai dgn kebutuhan.
Melaksanakan  rekonsiliasi dgn  KPPN  paling  lambat tgl  15 setiap bln nya.
Mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).,[object Object]
Bensatker menyiapkan SPM dan lampiran rincian rencana penggunaan dana.
Membuat Surat permohonan UP kpd KPPN yg ditandatangani Kasatker.
Membuat Surat pernyataan bahwa UP tdk akan digunakan untuk LS.
Setelah SPM ditandatangani dikirim ke KPPN.
Mengambil SP2D di KPPN .
Membukukan SP2D pd SAI .
Mengambil uang di BANK sesuai kebutuhan.
Melaksanakan rekonsiliasi dgn KPPN paling lambat tgl  15  setiap 	bulannya.,[object Object]
5.    Anggota yg melaksanakan Kegiatan : Menerima Sprin penugasan  Menerima dukgar sesuai dgn jumlah hari/giat yg dilaksanakan.  Melaksanakan kegiatan sesuai rengiat. d.	Membuat laporan kegiatan kpd PPK dan memperwabkukan anggaran yang diterima.
Pengawasan dan pengendalian : Kasatker dibantu oleh Waka/wadir/ses dan pejabat fungsi ren, wajib melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap  PPK yg melaksanakan kegiatan dlm penggunaan Anggaran yg diterima, apakah sdh sesuai dgn peruntukkannya dan tlh sampai kpd yg berhak menerima.  Pejabat pembina fungsi Anggaran dan ke uangan melakukan asistensi dan konsultasi terhadap  pejabat pengelola Anggaran satker dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.  Apabila terjadi penyalahgunaan Anggaran oleh pejabat pengelola keuangan, Kasatker dpt melakukan pemeriksaan terhadap pelaku penyimpangan dan menentukan sangsi adminitrasi dan atau pidana.
4 LaporanRealisasiAnggaranSatkerJajaranPoldaKalbar s/d BulanJuni 2009
VisualisasiSerapAnggaran DIPA 2009 ( s/d BlnJuni )
Prog. PenerapanKepmrthYgBaik
Lanjutan…
Prog. Pengembangan SDM Kepol

More Related Content

What's hot

Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Khalid Mustafa
 
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNMekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNAhmad Abdul Haq
 
Materi Pelatihan E-Procuremen LPSE Kemenhut
Materi Pelatihan E-Procuremen LPSE KemenhutMateri Pelatihan E-Procuremen LPSE Kemenhut
Materi Pelatihan E-Procuremen LPSE KemenhutPoltak Hutabarat
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Penerapan spse 2014
Penerapan spse 2014Penerapan spse 2014
Penerapan spse 2014Nova Zanda
 
Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE KemenLHK (E-Procurement)
Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE KemenLHK (E-Procurement)Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE KemenLHK (E-Procurement)
Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE KemenLHK (E-Procurement)Poltak Hutabarat
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - dana kampanye
Kalender pengawasan 2016 2017 - dana kampanyeKalender pengawasan 2016 2017 - dana kampanye
Kalender pengawasan 2016 2017 - dana kampanyeiwank shoeddienk
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...Ahmad Abdul Haq
 
Hubungan Satker - ULP - LPSE
Hubungan Satker - ULP - LPSEHubungan Satker - ULP - LPSE
Hubungan Satker - ULP - LPSEPoltak Hutabarat
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...Ahmad Abdul Haq
 
Paparan sosialisasi-pmk-revisi- ta 2015
Paparan sosialisasi-pmk-revisi- ta 2015Paparan sosialisasi-pmk-revisi- ta 2015
Paparan sosialisasi-pmk-revisi- ta 2015enzo rc
 
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana DesaAhmad Abdul Haq
 
Bpk lkpp 2019 ringkasaneksekutif bpk
Bpk lkpp 2019 ringkasaneksekutif bpkBpk lkpp 2019 ringkasaneksekutif bpk
Bpk lkpp 2019 ringkasaneksekutif bpkRepublikaDigital
 

What's hot (20)

Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
 
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNMekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
 
Materi Pelatihan E-Procuremen LPSE Kemenhut
Materi Pelatihan E-Procuremen LPSE KemenhutMateri Pelatihan E-Procuremen LPSE Kemenhut
Materi Pelatihan E-Procuremen LPSE Kemenhut
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak
Undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajakUndang undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak
Undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak
 
Penerapan spse 2014
Penerapan spse 2014Penerapan spse 2014
Penerapan spse 2014
 
Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE KemenLHK (E-Procurement)
Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE KemenLHK (E-Procurement)Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE KemenLHK (E-Procurement)
Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE KemenLHK (E-Procurement)
 
Paparan FGD SHSR
Paparan FGD SHSRPaparan FGD SHSR
Paparan FGD SHSR
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - dana kampanye
Kalender pengawasan 2016 2017 - dana kampanyeKalender pengawasan 2016 2017 - dana kampanye
Kalender pengawasan 2016 2017 - dana kampanye
 
Tansfer ke daerah full
Tansfer ke daerah fullTansfer ke daerah full
Tansfer ke daerah full
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
 
Hubungan Satker - ULP - LPSE
Hubungan Satker - ULP - LPSEHubungan Satker - ULP - LPSE
Hubungan Satker - ULP - LPSE
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
 
Paparan sosialisasi-pmk-revisi- ta 2015
Paparan sosialisasi-pmk-revisi- ta 2015Paparan sosialisasi-pmk-revisi- ta 2015
Paparan sosialisasi-pmk-revisi- ta 2015
 
Pkpu 20 2013
Pkpu 20 2013Pkpu 20 2013
Pkpu 20 2013
 
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
 
Bab 4. rencana anggaran pembangunan sanitasi
Bab 4. rencana anggaran pembangunan sanitasiBab 4. rencana anggaran pembangunan sanitasi
Bab 4. rencana anggaran pembangunan sanitasi
 
Bpk lkpp 2019 ringkasaneksekutif bpk
Bpk lkpp 2019 ringkasaneksekutif bpkBpk lkpp 2019 ringkasaneksekutif bpk
Bpk lkpp 2019 ringkasaneksekutif bpk
 
UAPPA W dalam SAPP
UAPPA W dalam SAPPUAPPA W dalam SAPP
UAPPA W dalam SAPP
 

Similar to Arahan Kepada Kasatker

20120214 paparan di kemendikbud jakarta slideshow
20120214 paparan di kemendikbud jakarta slideshow20120214 paparan di kemendikbud jakarta slideshow
20120214 paparan di kemendikbud jakarta slideshowMajalah Persija
 
Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdfSlide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdfyudouyami
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Tatang Suwandi
 
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...Ahmad Abdul Haq
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012bprast1
 
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)Muljati Muli
 
MEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.pptMEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.pptputragosoma
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfNurulFajri53
 
Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...
Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...
Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...Muhammad Rafi Kambara
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranAry Efendi
 
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmenTugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmenhanifpurwanto
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Arbyn Dungga
 
Final PD_KPPN for Dummies (1).pdf
Final PD_KPPN for Dummies (1).pdfFinal PD_KPPN for Dummies (1).pdf
Final PD_KPPN for Dummies (1).pdfKPPN Manokwari
 
Seksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdf
Seksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdfSeksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdf
Seksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdfKPPNManokwari
 
Tata Cara Revisi DIPA TA 2014_Paparan sosialisasi-kanwil
Tata Cara Revisi DIPA TA 2014_Paparan sosialisasi-kanwilTata Cara Revisi DIPA TA 2014_Paparan sosialisasi-kanwil
Tata Cara Revisi DIPA TA 2014_Paparan sosialisasi-kanwilpresent_ku
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriSujatmiko Wibowo
 

Similar to Arahan Kepada Kasatker (20)

20120214 paparan di kemendikbud jakarta slideshow
20120214 paparan di kemendikbud jakarta slideshow20120214 paparan di kemendikbud jakarta slideshow
20120214 paparan di kemendikbud jakarta slideshow
 
Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdfSlide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
 
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
 
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
 
MEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.pptMEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.ppt
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
 
Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...
Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...
Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
 
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmenTugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
 
13895858.ppt
13895858.ppt13895858.ppt
13895858.ppt
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210
 
Final PD_KPPN for Dummies (1).pdf
Final PD_KPPN for Dummies (1).pdfFinal PD_KPPN for Dummies (1).pdf
Final PD_KPPN for Dummies (1).pdf
 
Seksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdf
Seksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdfSeksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdf
Seksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdf
 
Tata Cara Revisi DIPA TA 2014_Paparan sosialisasi-kanwil
Tata Cara Revisi DIPA TA 2014_Paparan sosialisasi-kanwilTata Cara Revisi DIPA TA 2014_Paparan sosialisasi-kanwil
Tata Cara Revisi DIPA TA 2014_Paparan sosialisasi-kanwil
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Lingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apipLingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apip
 
Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015
 

More from RENBANG

Apbn p 2010
Apbn p 2010Apbn p 2010
Apbn p 2010RENBANG
 
Karo Ranc Renja 2011
Karo Ranc Renja 2011Karo Ranc Renja 2011
Karo Ranc Renja 2011RENBANG
 
Juk Pok 2010
Juk Pok 2010Juk Pok 2010
Juk Pok 2010RENBANG
 
Sun Renbut 2011
Sun Renbut 2011Sun Renbut 2011
Sun Renbut 2011RENBANG
 
Tata Cara Revisi Dipa Per 26 Final
Tata Cara Revisi Dipa Per 26 FinalTata Cara Revisi Dipa Per 26 Final
Tata Cara Revisi Dipa Per 26 FinalRENBANG
 
Arahan Karo Renbang Res Org
Arahan Karo Renbang Res OrgArahan Karo Renbang Res Org
Arahan Karo Renbang Res OrgRENBANG
 
Juk Rka Kl 2010
Juk Rka Kl 2010Juk Rka Kl 2010
Juk Rka Kl 2010RENBANG
 
Hut Polri 63 Ok
Hut Polri 63 OkHut Polri 63 Ok
Hut Polri 63 OkRENBANG
 
Setting 2010 Indikatif
Setting 2010 IndikatifSetting 2010 Indikatif
Setting 2010 IndikatifRENBANG
 
Musrenbang Edit
Musrenbang EditMusrenbang Edit
Musrenbang EditRENBANG
 
Atensi­ Rkakl 2010
Atensi­ Rkakl 2010Atensi­ Rkakl 2010
Atensi­ Rkakl 2010RENBANG
 
Paparan Sosialisasi Sun Renja 2010
Paparan Sosialisasi Sun Renja 2010Paparan Sosialisasi Sun Renja 2010
Paparan Sosialisasi Sun Renja 2010RENBANG
 
Gelar Opsnal 09
Gelar Opsnal 09Gelar Opsnal 09
Gelar Opsnal 09RENBANG
 

More from RENBANG (13)

Apbn p 2010
Apbn p 2010Apbn p 2010
Apbn p 2010
 
Karo Ranc Renja 2011
Karo Ranc Renja 2011Karo Ranc Renja 2011
Karo Ranc Renja 2011
 
Juk Pok 2010
Juk Pok 2010Juk Pok 2010
Juk Pok 2010
 
Sun Renbut 2011
Sun Renbut 2011Sun Renbut 2011
Sun Renbut 2011
 
Tata Cara Revisi Dipa Per 26 Final
Tata Cara Revisi Dipa Per 26 FinalTata Cara Revisi Dipa Per 26 Final
Tata Cara Revisi Dipa Per 26 Final
 
Arahan Karo Renbang Res Org
Arahan Karo Renbang Res OrgArahan Karo Renbang Res Org
Arahan Karo Renbang Res Org
 
Juk Rka Kl 2010
Juk Rka Kl 2010Juk Rka Kl 2010
Juk Rka Kl 2010
 
Hut Polri 63 Ok
Hut Polri 63 OkHut Polri 63 Ok
Hut Polri 63 Ok
 
Setting 2010 Indikatif
Setting 2010 IndikatifSetting 2010 Indikatif
Setting 2010 Indikatif
 
Musrenbang Edit
Musrenbang EditMusrenbang Edit
Musrenbang Edit
 
Atensi­ Rkakl 2010
Atensi­ Rkakl 2010Atensi­ Rkakl 2010
Atensi­ Rkakl 2010
 
Paparan Sosialisasi Sun Renja 2010
Paparan Sosialisasi Sun Renja 2010Paparan Sosialisasi Sun Renja 2010
Paparan Sosialisasi Sun Renja 2010
 
Gelar Opsnal 09
Gelar Opsnal 09Gelar Opsnal 09
Gelar Opsnal 09
 

Arahan Kepada Kasatker

  • 1. PenyampaianHasilRakernis PenyusunanPaguSementara TA. 2010 Di Cipanas, Kab. Cianjur, Jabar
  • 2. PenyampaianMateri 1 EvaluasiPenyusunanPaguIndikatif TA. 2010 SatkerJajaranPoldaKalbar 9 s/d 12 Juli 2009 di MapoldaKalbar 2 PenyusunanPaguSementaraPolri & PoldaJajaran TA. 2010 di Cipanas, Jabar 3 Pointer HasilRakernisPenyusunanPaguSementara TA. 2010
  • 3. PenyusunanPaguIndikatif TA. 2010 Oleh SatkerJajaranPoldaKalbar 9 s/d 12 Juli 2009 di MapoldaKalbar 1
  • 4.
  • 5.
  • 7. BIJAK PIMPINAN
  • 8. USULAN SATKER/ POLDA KPJM 3 TAHUN KIR MAJU RKA-KL & DIPA (TAB+1) DIPA PP RINCIAN APBN UU APBN EVALUASI NOTA KEU & RAPBN DPR PAGU SMTR PAGU INDIKATIF RKA-KL & DIPA (TAB) DES TAB-1 MEI JUL JAN APR AGS SEP OKT NOP TAB+1 FEB TAB+2 TAB+3 MAR JUN
  • 9. VISUALISASI ANGGARAN 2005 – 2010 . . PAGU INDIKATIF POLRI TA. 2010 25,6 TRILYUN PAGU USULAN POLDA KALBAR TA. 2010 : 764,5 MILYAR P O L R I 24,64 T 25,8 T PAGU INDIKATIF POLDA KALBAR TA. 2010 : 541,8 MILYAR 23,34 T DEFINITIF ? 20,77 T 16,77 T POLDA KALBAR 11,16 T 562,1 MILYAR 516,0 MILYAR 459,1 MILYAR DEFINITIF ? 379,4 MILYAR 296,1 MILYAR RUTIN = 475 M PAM PEMILU = 41 M 0 210,9 MILYAR 2005 2006 2008 2009 2007 2010 ( SMTR ) 2005 2006 2010 ( SMTR ) 2008 2009 2007
  • 11. PenyusunanPaguIndikatifSatkerJajaranPoldaKalbar TA. 2010 SatkerSesuaikan PaguIndikatif 2010 Tgl 9 s/d 12 Juli 2009 DisusunOlehWakaPolres, PA REN Bensatker & PerwiraPerencana PAGU INDIKTF 541,8 MILYAR PAGU USULAN 764,5 MILYAR
  • 12. 2 PenyusunanPaguSementaraPolri & PoldaJajaran TA. 2010 di Cipanas, Jabar ( 13 s/d 16 Juli 2009 )
  • 13. PerubahanMenuju DIPA Polri TA. 2010 PoldaKalbar Polri ? ? PaguDefinitif BulanNopember 2009 25,8 T 562,1 M PaguSementara BulanJuli 2009 25,6 T 541,8 M PaguIndikatif Bulan Mei 2009 49,7 T PaguUsulan / Ideal 764,5 M BulanJanuari 2009
  • 14. PerbandinganPaguSementara 2010 ( Per - Belanja ) Polri : PoldaKalbar Polri PoldaKalbar
  • 16. PerbandinganPagu Definitif 2009 : Indikatif 2010 : Sementara 2010 KenaikanPaguYgSignifikanTerjadiPada Program PenerapanKpmrthYgBaikpada sub giatPembayaranGaji, Honor danTunjangan ( KenaikanGaji, Tunjangan, Gaji ke-13, TambahPersoneldsb ) danBelumTermasuk ( Remunerasi, KenaikanUangMakan PNS dan ULP Polri )
  • 17. PerbandinganPagu Definitif 2009 : Indikatif 2010 : Sementara 2010 PerubahanPaguAkanTerusBerlanjutSehubunganDenganPerubahanBelanjaPegawai Pada Program PenerapanKepemerintahan Yang BaikdikarenakanadanyaperubahanBelanja GajidanTunjanganPersonelsertaPenambahan / PerpindahanPersonel SampaidenganPenerbitanPaguDefinitif ( Update TerakhirBelanjaPegawai ) aplikasiversi 6.0 RKA - KL Depkeu R.I
  • 18. Pembangunan MatfasjasPoldaKalbar TA. 2010 PaguIndikatif PadaPagu Sementara 2010 Alokasi Bang MatfasPolri 407 Milyar KhususUntuk 1. BangunGedungExsGempa / Tsunami & Kebakaran 2. Pembangunan Tertunda PadaPagu Sementara 2010 PoldaKalbarTidak Ada Alokasi Bang Matfasjas
  • 19. PAGU SEMENTARA TA. 2010 ALOKASI BIAYA SERTIFIKAT TANAH POLDA KALBAR SEBESAR 100 JUTA
  • 20. 3 AnalisaPer - Program PenyusunanPaguSementara TA. 2010 di Cipanas, Jabar( 13 s/d 16 Juli 2009 )
  • 21. Program PnrpnKprthYgBaik : - Dari PaguDefinitif ( DIPA ) 2009 mengalamikenaikansebesar 21,5 % - Agar selaludilaks update data pegawaigunaakurasibelanjaPegawaidanmeminimalisirkesalahanpadaAplikasibelanjapegawaiversi 6.0 RKA - KL. - Telah di alokasikan sub giatpengadaanperalatankebersihanMarkas. - Telahdialokasikan Honor PetugasPelaksana SIMAK BMN - AlokasiBelanjaPegawaiKhususnya data Satker ( Tunj. Bhabin, Tunj. Sandi & TunjanganPolwan ) belumakuratuntuksegeradiperbaiki ( sesuairiil / KU 107 ) 1 2 Program Bang SDM Kepol : - MengalamiKenaikansebesar 146,8 % dariPaguDefinitif ( DIPA ) 2009 - Quota WervingBintaraPoldaKalbarsebanyak 193 Org. - Quota Werving AKPOL 14 Org - Quota DikbangSespim 6 Org, PTIK 6 Org, Selapa 8 Org, Secapa 20 Org, SAG Ba ke Pa 16 Org, UDKP PNS 7 Org 3 Program Bang SarprasKepol : - MengalamiPenurunanSebesar 20,7 % dariPaguDefinitif ( DIPA ) 2009 - Alokasianggaranhanyauntukperbaikanperalatanfungsional. - Tidakadaalokasi Bang MatfasjasPoldaKalbar TA. 2010. - Alokasipensertifikatan asset tanahPolrisebesar 100 Juta
  • 22. 4 Program Bang Strakamtib : - MengalamipenurunanSebesar 19,6 % daripagudefinitif ( DIPA ) 2009 - Giatpada program initelahditentukan SBK padaaplikasiversi 6.0 RKA - KL Satker. 5 Program BerdayaPotkam : - Mengalamikenaikansebesar 4,3 % dariPagudefinitif ( DIPA ) 2009 - TerdapatPenambahan Sub GiatPrioritasNasionalYakniPemberdayaan Community Policing 6 Program Harkamtibmas : - MengalamiPenurunansebesar 41,9 % dariPaguDefinitif ( DIPA ) 2009 - AlokasiDukOpsnalKapoldadidalamnyatermasuk Ops Ketupat & LilinsertaKontinjensisebesar 3,6 M - Penyusunan TOR dan RAB DukOpsnalPejabatPoldaatauPolresharusserealistismungkin. - MendukungKegiatanPenyusunanProdukStrategis ( LAKIP, Renja, RKA - KL/DIPA ) melalui Sub GiatYgBerbeda.
  • 23. 7 Program LidikdanSidik TP : - MengalamiKenaikanSebesar 4,05 % daripagudefinitif ( DIPA ) 2009 - Kenaikanhanyapada Sub GiatBantekLidik / SidikTindakPidana. 8 Program KermaKamtib : - TidakmengalamiKenaikandariPaguDefinitif ( DIPA ) 2009 atauTetap - TerdapatpadaSatkerSpimdanPolresPerbatasandalamrangkakermadengan PDRM
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27. 2. Langkah2 Pejabat Pembuat Komeitmen (PPK) a. Melanjutkansosialisasi DIPA/RKA-KL kpdanggotanyasesuaibidangdanfungsi. b. Membuat rengiat sesuai bidang tugas dan fungsi. c. Menyusun Penetapan Kinerja sesuai bidang tugas dan fungsi. d. Mengajukan Kebutuhan Anggaran untuk dukung giat tupoksi kpd Kasatker masing2. e. Menerima uang persediaan dr bensatker untuk lak giat. f. Membuat pertanggungjawaban Keuangan dlm Lakgiat. g. Menandatangani SPP dgn diteliti kelengkapan dokumennya.
  • 28. 3. Langkah2 Pejabat penandatangan SPM a. Melakukan pengujian dan penelitian dokumen SPP. b. Memeriksa dokumen pendukung sesuai dgn ketentuan yg berlaku. c. Memeriksa ketersediaan pagu Anggaran dlm DIPA. d Memeriksa ketersediaan Renja dan atau kelayakan hasil kerja yg dicapai dgn indikator keluaran. e. Memeriksa kebenaran atas Hak tagih yg menyangkut pihak yg ditunjuk, nilai tagihan dan jadwal waktu pembayaran sesuai kontrak. f Memeriksa pencapaian tujuan dan atau sasaran kegiatan sesuai dgn indikator keluaran.
  • 29.
  • 30. Memeriksa ulang tagihan sesuai pengajuan dr pelaksana kegiatan.
  • 31. Memeriksa ulang ketersediaan pagu dlm DIPA/RKA-KL.
  • 32. Mengirim berkas tagihan kpd KPPN.
  • 33. Mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di KPPN
  • 34. Membukukan SP2D pd Sistim Akuntansi Instansi (SAI).
  • 35. Mengambil uang ke BANK sesuai dgn kebutuhan.
  • 36. Melaksanakan rekonsiliasi dgn KPPN paling lambat tgl 15 setiap bln nya.
  • 37.
  • 38. Bensatker menyiapkan SPM dan lampiran rincian rencana penggunaan dana.
  • 39. Membuat Surat permohonan UP kpd KPPN yg ditandatangani Kasatker.
  • 40. Membuat Surat pernyataan bahwa UP tdk akan digunakan untuk LS.
  • 41. Setelah SPM ditandatangani dikirim ke KPPN.
  • 44. Mengambil uang di BANK sesuai kebutuhan.
  • 45.
  • 46. 5. Anggota yg melaksanakan Kegiatan : Menerima Sprin penugasan Menerima dukgar sesuai dgn jumlah hari/giat yg dilaksanakan. Melaksanakan kegiatan sesuai rengiat. d. Membuat laporan kegiatan kpd PPK dan memperwabkukan anggaran yang diterima.
  • 47. Pengawasan dan pengendalian : Kasatker dibantu oleh Waka/wadir/ses dan pejabat fungsi ren, wajib melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap PPK yg melaksanakan kegiatan dlm penggunaan Anggaran yg diterima, apakah sdh sesuai dgn peruntukkannya dan tlh sampai kpd yg berhak menerima. Pejabat pembina fungsi Anggaran dan ke uangan melakukan asistensi dan konsultasi terhadap pejabat pengelola Anggaran satker dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Apabila terjadi penyalahgunaan Anggaran oleh pejabat pengelola keuangan, Kasatker dpt melakukan pemeriksaan terhadap pelaku penyimpangan dan menentukan sangsi adminitrasi dan atau pidana.
  • 59. AnalisaDuk Gar Pemilu 2009 PAGU PAM PEMILU = Rp. 41.125.281.000,- SERAP ( LAT PRAOPS S/D TAP JML KURSI ) = Rp. 14.787.758.570,- BMP = Rp. 3.476.782.766,- SISA = Rp. 22.860.739.664,- DUK GAR PAM PEMILU PRES DAN WAPRES TAHUN 2009 : PUTARAN I = Rp. 9.404.423.000,- PUTARAN II = Rp. 3.187.940.000,- BMP = Rp. 3.912.779.234,- JUMLAH = Rp. 13.317.202.234,- SISA DUK GAR PAM PEMILU = Rp. 22.860.739.664,- PAM PILPRES DAN WAPRES = Rp. 13.317.202.234,- DANA YG TERSEDIA ( SISA ) = Rp. 9.543.537.430,- (-) ? Rp. 9.543.537.430,-
  • 60. Prog. Lidik & SidikTindakPidana
  • 62. Link ReferensiPerencanaanPolri 1. Email RenbangMabesPolri : * rkaklpolri@yahoo.com * rkaklpolri@gmail.com 2. Website Depkeu R.I : * www.depkeu.go.id 3. Website RenbangKalbar : * www.rendalpro.blogspot.com
  • 63. Sekian & TerimaKasih Biro PerencanaanUmumdanPengembangan Jln. AchmadYani No. 1 Pontianak, GedungUtamaLantai 2
  • 64. PaguSementara PoldaKalbar TA. 2010 SURAT DERENBANG KAPOLRI NO.POL : B/263/VII/2009 TGL 7 JULI 2009 TTG RAKERNIS SUN RKAKL PAGU SEMENTARA 2010 562,1 M KurangAkuratnya Database PersonelPolriYgdisusunSatkersehinggaperlusinkronisasi data pusat TerjadiBelanjaPegawai ( - ) 1. ProgPnrpnKpmrBaik Rp. 481.640.546,0 2. Prog. Bang SDM Rp. 3.733.148,0 3. Prog. Bang Sarpas Rp. 1.921.916,0 ( Tidakada Bang Matfasjas ) Sertifikat Tanah 100 juta 4. Prog. Bang Strakamtib Rp. 1.086.791,0 5. ProgBerdayaPotkam Rp. 4.763.566,0 6. Prog. Harkamtibmas Rp. 57.321.851,0 7. Prog. LidikSidik Rp. 13.458.548,0 8. ProgKermaKam Rp. 526.800,0 1. ProgPnrpnKpmrBaik Rp. 479.289.700,0 2. Prog. Bang SDM Rp. 3.733.148,0 3. Prog. Bang Sarpas Rp. 1.921.916,0 ( Tidakada Bang Matfasjas ) Sertifikat Tanah 100 juta 4. Prog. Bang Strakamtib Rp. 1.086.791,0 5. ProgBerdayaPotkam Rp. 4.763.566,0 6. Prog. Harkamtibmas Rp. 57.321.851,0 7. Prog. LidikSidik Rp. 13.458.548,0 8. ProgKermaKam Rp. 526.800,0 BanyaknyakesalahanpenempatantunjanganBhabinkamtibmasygseharusnyatidakadapadaSatker ( DitReskrim, DitSamapta, Ditlantas) PenggandaanTunjangganPolwan. Data Salah padaAlokasitunjangan Brevet / KetrampilanKhususpadasatkerBrimob & Polair RapatEvaluasi Sekaligus Pembetulan Di Jakarta ( 17-18 Jul '09 ) ( DalamRibuan )
  • 65. PaguIndikatif PoldaKalbar 2010 541,8 M Sun Juli 9 s/d 12 OlehSatker PaguSementara Polri 25,8 T ( 8 Prog. Kepol ) PaguSementara PoldaKalbar 564,4 M ( 8 Prog. Kepol ) Rakernis 13 s/d 16 Juli '09 Di Cipanas, Jabar
  • 66. Data Asset Tanah PoldaKalbar Jumlah Total 511 Persil (2.986.477,4 M2 ) BelumSertifikat 408 Persil ( 1.889.923,4 M2) SudahSertifikat 103 Persil ( 1.086.554,4 M2 )
  • 67. PerbandinganPagu Definitif 2009 : Usulan 2010 : Indikatif 2010 MendasariSuratDerenbangKapolri No. Pol : B / 233 / VI / 2009 / SderenbangTanggal 16 Juni 2009 tentangPaguIndikatifPolri TA. 2010
  • 68. LAKIP 2009 KhususSerapBelanjaGiatRutin / Bel. Barang ( s/d BulanJuni 2009 ) Pagu = Rp. 138.056.260.000,- Target = Rp. 68.890.073.740,- ( 49,9 % ) Realisasi = Rp. 59.975.343.095,- ( 43,4 % ) MASIH RENDAH = 6,5 % DAYA SERAP RENDAH 25,5 % ( RO LOG ) DAYA SERAP TINGGI 75,5 RO PERS ( RO PERS )
  • 69. Target 100 % ( 1 TahunAnggaran ) 516,9 M Realisasi? % ( TermasukGaji & Tunjangan ) Realisasi 53,5 % ( TermasukGaji & Tunjangan ) Rp. 276,7 M [ Adanya (+) PNS Baru ] Des Juni Target 50,1 % ( TermasukGaji & Tunjangan ) Januari Target 49,9 % ( TermasukGaji & Tunjangan ) Rp. 257,9 M
  • 70. Bel. Pegawai 465,4 Milyar Bel. Barang 95,9 Milyar 562,1 M Bel. Modal 700 Juta